12/13/2012
KISNU HARYO, SH, MA
Dirprogbangtap Debidtaplai Kbs Lemhannas RI
BIODATA NARASUMBER
NAMA
:
KISNU HARYO KARTIKO
TEMPAT/TGL.LAHIR ALAMAT JABATAN
: : :
YOGYAKARTA, 1 JANUARI 1956 KOMP. DPA-RI No. 59, JAKARTA BARAT - DIR. PROGRAM & TAPLAI LEMHANNAS RI - KETUA DEPT PERLINDUNGAN& BANTUAN HUKUM DPKORPRI NASIONAL
RIWAYAT PENDIDIKAN : a) SD YOGYAKARTA b) SMP YOGYAKARTA c) SMA YOGYAKARTA d) S1 FAKULTAS HUKUM UNIV. GAJAH MADA e) S2 FAKULTAS HUKUM UNIV. INDONESIA f) S2 -- FISIPOL HUB. INTERNASIONAL UGM g) S3 _- CAND. DOKTOR HUB. INTERNASIONAL UNPAD
1
12/13/2012
BIODATA NARASUMBER
RIWAYAT PEKERJAAN : a) ASISTEN PENGACARA LPPH Golkar b) SEKRETARIS KETUA DPA-RI c) PUREK III UNIV. KEBANGSAAN INDONESIA d) DIRUT PT. GRIYA ARTISSA / PT. STARNESIA SENI INDONESIA e) SEKJEN ASSOSIASI IMPRESARIAT INDONESIA (ASPINDO) f) WIDYAISWARA LEMHANNAS RI g) KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SETJEN DPN KORPRI h) DIREKTUR PROGRAM PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN LEMHANNAS RI i) KETUA DEPARTEMEN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL
RIWAYAT ORGANISASI :
a) DEWAN MAHASISWA UNIV. GAJAH MADA b) LPPH GOLKAR c) HIMAMI YOGYAKARTA d) KETUA DEPARTEMEN PERLINDUNGAN DAN BANTUAN HUKUM DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL RIWAYAT KELUARGA :
1 ISTRI 2 ANAK (LAKI-LAKI & PEREMPUAN)
2
12/13/2012
1. SOLIDARITAS
5. DISIPLIN 2. UNIFORM
3. PENGHARGAAN
4. KESEJAHTERAAN 10. WAWASAN KEBANG
6. UPACARA 7. PENGHORMATAN DINAS DAN PURNA DINAS
8. BANTUAN HUKUM
9. PEMBINAAN PEGAWAI
PENGERTIAN WAWASAN KEBANGSAAN CARA PANDANG BANGSA INDONESIA DALAM RANGKA :
MENGELOLA
KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA DENGAN CARA MEMBANGUN JATIDIRI BANGSA DAN MEMBANGUN KESADARAN TERHADAP SISTEM NASIONAL MENYELESAIKAN BERBAGAI PERSOALAN YANG DIHADAPI OLEH BANGSA DAN NEGARA DEMI MENCAPAI CITA-CITA LUHUR BANGSA INDONESIA : TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDONESIA YANG AMAN, ADIL, MAKMUR DAN SEJAHTERA
3
12/13/2012
SUMBER WAWASAN KEBANGSAAN KONSENSUS DASAR BANGSA (EMPAT PILAR) KONSENSUS BANGSA TERJADI KETIKA
TOKOH-TOKOH BANGSA INDONESIA MEMBICARAKAN DASAR-DASAR NEGARA INDONESIA YANG MERDEKA YAITU SAAT SIDANG PPKI (PLUS) TANGGAL l8 AGUSTUS 1945) EMPAT KONSENSUS DASAR BANGSA 1. NEGARA INDONESIA MEMPUNYAI LANDASAN IDIOLOGI : PANCASILA 2. NEGARA INDONESIA ADALAH NEGARA DEMOKRATIS YANG BERBENTUK REPUBLIK SEHINGGA KEHIDUPAN KENEGARAANNYA DIATUR DALAM KONSTITUSI : UUD 1945 3. BENTUK DAN WILAYAH NEGARA INDONESIA ADALAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (BUKAN FEDERASI) 4. PRINSIP DALAM MENGELOLA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERBANGSA : SESANTI BHINNEKA TUNGGAL IKA
Kehidupan Nasional : - IPOLEKSOSBUDHANKAM
Penetrasi : -Demokrasi - Liberalisasi - Reformasi Birokrasi - HAM - Individualisme - Konsumerisme
WAWASAN KEBANGSAAN: - 4 Konsensus Dasar Bangsa - Jati Diri - Sistem Kenegaraan
- Idiologi - Sistem Kenegaraan - Pengembangan “Akar Rumput & Legal Konstitusional” - Terorisme
AKIBAT 1. Nasionalisme Luntur 2. Ideologi Negara Termarjinalkan 3. Sistem kenegaraan menjadi amburadul 4. Jatidiri Bangsa hilang 5. Individualistis 6. Toleransi mengendor dll.
4
12/13/2012
WAWASAN KEBANGSAAN
TUJUAN YANG INGIN DICAPAI
MENBAGUN KESADARAN MENGENAI SYSTEM NATIONAL UNTUK MENGELOLA KEHIDUPAN DLM BERBANGSA & BERNEGARA
MEMBANGUN KESADARAN BERBANGSA, SIFAT DAN SIKAP
9
ISTILAH INDONESIA
James Richardson Logan
Maxwell
George Samuel Windsor Earl
Adolf Bastian
5
12/13/2012
Penggalan teks asli : Pidato Presiden Soekarno pada Peresmian Lembaga Pertahanan Nasional di Istana Negara tanggal 20 Mei 1965
,, ... Maka oleh karena itu, Saudarasaudara, saja amat setudju sekali bahwa Lembaga jang hari ini kita buka, Hari Kebangkitan Nasional, adalah Lembaga Pertahanan Nasional. Dan saja mengharap, perkataan Nasional disini bukan diartikan, jah, ini adalah pertahanan daripada seluruh tanah-air, seluruh natie, seluruh bangsa, tetapi hendaknya perkataan Nasional disini difahami pada dalam arti mempergunakan, mendasarkan pertahanan kita itu betul-betul atas segenap konstelasi dan karakteristik daripada natie kita sendiri....
Tidak bisa didjiplak-djiplakan kita ini, tidak bisa. Kita harus menentukan kita-punja pertahanan, tjara pertahanan sendiri!”
SUMBER NILAI-NILAI WAWASAN KEBANGSAAN SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA
NATION CHARACTER BUILDING
IDEOLOGI PANCASILA
SEBAGAI WAY OF LIFE
SESANTI BHINNEKA TUNGGAL IKA
AJARAN MULTI KULTURALISME
AJARAN PRURALISME
KONSTITUSI NEGARA
NATIONAL SYSTEM BUILDING
SEBAGAI HUKUM DASAR SEBAGAI KONSEP SYSTEM NASIONAL SEBAGAI INSTRUMENTAL
PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN
SEBAGAI IMPLEMENTASI/PRAKSIS
KONSEP WILAYAH KONSEP NEGARA KESATUAN RI
KONSEP BANGSA KONSEP KEDAULATAN
NASIONALISME (KESADARAN BERBANGSA)
SEJARAH PERJUANGAN BANGSA
MEMUPUK DAN MENGHARGAI PERJUANGAN BANGSA MEMBANGUN KESADARAN CINTA TANAH AIR
SEJARAH PEMERINTAHAN NEGARA
KESADARAN TENTANG SYSTEM PENGELOLAAN NEGARA & BANGSA YANG TEPAT UNTUK DITERAPKAN
6
12/13/2012
KEDUDUKAN : - SEBAGAI IDIOLOGI NEGARA - SEBAGAI FILOSOFI NEGARA - SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM - SEBAGAI WAY OF LIFE BANGSA INDONESIA
MOMENT PENTING TERKAIT IDIOLOGI PANCASILA : = SIDANG-SIDANG BPUPKI MEMBAHAS DASAR NEGARA = PIDATO SOEKARNO 1 JUNI 1945 DAN TOKOH LAINNYA = SIDANG PPKI 18 AGUSTUS 1945 (PEMBUKAAN UUD 1945) = DEKRIT 5 JULI 1959 = TAP MPR NOMOR II/MPR/1978 TENTANG P4 = REFORMASI
IDIOLOGI :
PANCASILA
KOMU NIS
DLL
ISLAM FUNDAM ENTALIS
LIBERAL
MILITERIS ME
7
12/13/2012
UUD 1945 UUD RIS UUDS 1950 UUD 1945 (DEKRIT 5 JULI 1959) UUD 1945 (ORDE BARU) UUD NRI TAHUN 1945 (HASIL AMANDEMEN)
PRINSIP-PRINSIP DLM SISTEM KENEGARAAN ( a.l ) : 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7.
8.
9. 10.
DASAR NEGARA : PANCASILA BENTUK NEGARA : NEGARA KESATUAN ( BUKAN FEDERASI) BENTUK PEMERINTAHAN NEGARA : REPUBLIK ( BUKAN KERAJAAN/AMIRULLAH) KEDAULATAN : DITANGAN RAKYAT ( LANGSUNG, BERTINGKAT) SISTEM POLITIK : DEMOKRASI (BERDASAR MUSYAWARAH MUFAKAT , BUKAN LIBERAL) SISTEM PEMERINTAHAN : PRESIDENSIIL (BUKAN PARLEMENTER) SISTEM HUKUM NASIONAL : UNIFIKASI DENGAN MENGHORMATI HUKUM ADAT/GOLONGAN, PENGHORMATAN THDP HAM BERDASAR HAK INDIVIDUAL SEIMBANG DENGAN HAK/KEPENTINGAN SOSIAL. SISTEM EKONOMI : KERAKYATAN (BUKAN LIBERALISME ATAU SOSIALISME) SISTEM SOSIAL BUDAYA : MULTI ETNIS DAN MULTI KULTUR SISTEM HANKAM : RAKYAT SEMESTA ( BUKAN HANYA TNI/POLRI )
8
12/13/2012
TINJAUAN SEJARAH BERLAKUNYA KONSTITUSI : 1. PADA MASA BERLAKUNYA UUD 1945 (AWAL KEMERDEKAAN) 2. BERLAKUNYA UUD RIS 3. PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL (UUDS 1950) SAMPAI DEKRIT 5 JULI 1959 4. PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN ( ORDE LAMA ) 5. PADA MASA DEMOKRASI PANCASILA (ORDE BARU ) 6. PADA MASA REFORMASI DAN GLOBALISASI
TINJAUAN SEJARAH GERAKAN POLITIK/SPARATISME : 1. GERAKAN DI/TII ( ISLAMISME ) 2. GERAKAN PRRI/PERMESTA ( ISLAMISME DAN SPARATISME ) 3. GERAKAN ACEH MERDEKA ( SPARATISME ) 4. GERAKAN PAPUA MERDEKA ( SPARATISME ) 5. GERAKAN RMS ( SPARATISME ) 6. G 30 S/PKI DAN MADIUN ( CUP D’ETAT ) 7. JAMAAH ISLAMIYAH ( TERORISME – ISLAMISME ) 8. GERAKAN NII ( PEMBENTUKAN NEGARA – ISLAMISME ) DAN LAIN-LAIN
9
12/13/2012
1. GERAKAN LEGAL-KONSTITUSIONAL 2. GERAKAN UNTUK MERUBAH MIND-SET MASYARAKAT 3. PENGARUH NILAI-NILAI GLOBAL YANG DIDASARKAN PADA PAHAM MATERIALISTIS, DAN KEBEBASAN
INDIVIDUALISTIS,
PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
10
12/13/2012
DITOLAK
DI YUDICIAL REVIEW
TIDAK BERLAKU
KONSEP RAKYAT/KEBANGSAAN : satu bangsa dan satu bahasa persatuan (pluralisme dan multikulturalisme) KONSEP WILAYAH : satu nusa: dari sabang sampai merauke, dari Miangas sampai Rote (bersifat unitaris, bukan federasi) KONSEP KEDAULATAN : pemerintah pusat yang berdaulat penuh, mampu melindungi rakyat, wilayah dan mempertahankan keutuhannya dari gangguan internal dan eksternal. (perlu pemerintahan yg kuat) BENTUK NEGARA : Republik, bukan kerajaan atau diktatorial, sebagai negara yang demokratis
11
12/13/2012
IDIOLOGI Filosophie negara KONSTIITUSI Hukum dasar negara
BHINNEKA TUNGGAL IKA Landasan mengelola masy/bangsa
INTERNAL DAN EKSTERNAL (ASPEK ASTA GATRA) GEOGRAFI, DEMOGRAFI, SKA IPOLEKSOSBUDHANKAM
PLURALISME : BANGSA INDONESIA TERDIRI DARI SUKU, RAS, ETNIS, KETURUNAN, ASAL USUL YANG BERMACAM-MACAM (MONGOLOID, MELANESOID, ARAB, INDO DSB)
MULTIKULTURALISME : BANGSA INDONESIA MEMPUNYAI BUDAYA YANG BERANEKA RAGAM (AGAMA YANG BERBEDA-BEDA, BAHASA YANG BERMACAMMACAM, ADAT ISTIADAT YANG BERANEKA, BUDAYA DAN KESENIAN YANG KAYA DLL)
12
12/13/2012
1. NILAI KETUHANAN; 2. NILAI KEMANUSIAAN;
3. NILAI PERSATUAN; 4. NILAI DEMOKRASI; 5. NILAI KEADILAN; 6. NILAI PLURALIS DAN MULTIKULTURALIS; 7. NILAI PATRIOTISME. 25
BAHWA DALAM PERJALANAN SEJARAH BANGSA DAN NEGARA : IDIOLOGI DAN DASAR NEGARA MENGALAMI PASANG SURUT DAN SELALU ADA KEINGINAN DARI KELOMPOK/GOLONGAN TERTENTU UNTUK MERUBAH ATAU MENGGANTI DENGAN IDIOLOGI LAIN. BAHWA SISTEM KENEGARAAN YANG DIBANGUN UNTUK MEWUJUDKAN BANGSA YANG MERDEKA DAN NEGARA YANG AMAN, SEJAHTERA, ADIL DAN MAKMUR SELALU BERUBAH MENURUT TAFSIR DAN KEPENTINGAN ELITE PENGUASA. BAHWA SUDAH SAATNYA BANGSA INI MERUMUSKAN SISTEM KENEGARAAN YANG AKAN DIBANGUN DILANDASI OLEH SEBUAH IDIOLOGI YAITU PANCASILA (AMERIKA PUNYA SISTEM KENEGARAAN BERDASAR IDIOLOGI LIBERALISME, SOVYET PUNYA SISTEM KENEGARAAN BERDASAR IDIOLOGI KOMUNISME, INDONESIA HARUS PUNYA SISTEM KENEGARAAN BERDASARKAN IDIOLOGI PANCASILA)
13
12/13/2012
BAHWA KONEP KEWILAYAHAN , KEMASYARA-KATAN, KEDAULATAN NEGARA DAN BENTUK NEGARA (REPUBLIK) ADALAH “HARGA MATI” YANG HARUS DIPERTAHANKAN UNTUK TETAP MENJADI BANGSA DAN NEGARA INDONESIA YANG BESAR BAHWA PENGELOLAAN KEHIDUPAN BANGSA HARUS DIDASARKAN PADA AJARAN PLURALISME DAN MULTIKULTURALISME SEBAGAI CERMINAN BANGSA YANG BERANEKA RAGAM SUKU, RAS, ETNIS, KETURUNAN, BUDAYA, ADAT ISTIADAT, AGAMA, DSBNYA
SEKIAN TERIMA KASIH
14
