KINERJA PERKEMBANGAN GAPOKTAN PUAP DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS DI KALIMANTAN SELATAN

Seminar Nasional Inovasi Teknologi Pertanian, 2013

KINERJA PERKEMBANGAN GAPOKTAN PUAP DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS DI KALIMANTAN SELATAN Sholih Nugroho Hadi, Harun Kurniawan dan Achmad Rafieq Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan

ABSTRAK Penelitian dilaksanakan pada lima Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Kabupaten Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Kotabaru, Tabalong dan Tanah Laut. Tujuan utamanya adalah untuk melihat kinerja Gapoktan PUAP dan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) di Kalimantan Selatan. Pengambilan sampel dengan menggunakan metode purposive yaitu dipilih gapoktan penerima BLM-PUAP tahun 2008, 2009, dan 2010 di lokasi penelitian. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode survey yaitu wawancara dan melihat catatan yang dimiliki gapotan dan LKM-A. Data yang dikumpulkan meliputi jumlah gapoktan penerima BLMPUAP, perkembangan LKM-A gapoktan dan perkembangan dana BLM-PUAP yang kemudian dianalisa secara diskriptif. Hasil dari analisis diskriptif diketahui bahwa jumlah penerima BLMPUAP di lokasi penelitian sebanyak 419 gapoktan dengan 2.594 kelompok tani dan petani anggota sebanyak 59.908 petani. Tingkat penumbuhan LKM-A baru mencapai 43,0% sedangkan sisanya masih berupa unit simpan pinjam (USP). Sebanyak 1,7% LKM-A telah memiliki kantor sendiri dan 86% sudah mempunyai pengelola terpisah dari pengurus gapoktan. Semua LKM-A belum berbadan hukum dan hanya 1 LKM-A saja yang sudah memiliki kemitraan dengan lembaga keuangan lainnya. Dana BLM-PUAP yang diterima di lima kabupaten sebesar Rp.41.900.000.000 dan telah disalurkan senilai Rp. 38.549.034.000 (92% dari RUB) dengan tingkat pengembalian Rp. 20.841.963.000 (49% dari RUB). Kata kunci: Gapoktan PUAP, LKM-A

PENDAHULUAN Penduduk miskin Kalimantan Selatan Tahun 2007 sebanyak 233.500 jiwa atau sebesar 7,01 % (BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2013). Jumlah ini berkurang menjadi 6,48% di tahun 2008 dan 5,12% ditahun 2009, akan tetapi pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan mengalami peningkatan yaitu menjadi 5,35% (BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2013). Kenaikan jumlah penduduk miskin ini diantaranya

disebabkan

oleh

kenaikan

harga

barang-barang

komoditi

yang

berhubungan dengan penghitungan kemiskinan. Pada periode ini Indeks Harga Komoditi (IHK) di Kalimantan Selatan naik sebesar 7,95% dan berada di atas angka IHK nasional, yaitu sebesar 6,64% sementara pada tahun 2012 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 5,06% atau sejumlah 189.875 jiwa. Sebagian besar masyarakat miskin di Kalimantan Selatan berada di perdesaan dan proporsi terbesar dari masyarakat miskin ini menggantungkan mata pencaharian 575

Sholih Nugroho Hadi et al.: Kinerja Perkembangan Gapoktan …..

hidupnya pada sektor pertanian. Kementerian Pertanian telah berupaya membantu pemerintah daerah dalam pengentasannya. Permasalahan mendasar yang dihadapi oleh petani miskin di perdesaan adalah kurangnya akses terhadap sumber permodalan, pasar dan teknologi serta lemahnya organisasi petani (Kementerian Pertanian 2013). Untuk mengatasi hal tersebut Kementerian Pertanian telah mengembangkan usaha agribisnis dan memperkuat kelembagaan pertanian di perdesaan. Upaya mempertajam dalam pemecahan permasalahan ini Kementerian Pertanian

mengembangkan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan

(PUAP) yang terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M). Berdasarkan Buku Pedoman PUAP (2013), PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha bagi petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Salah satu indikator keberhasilan PUAP adalah berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga tani di lokasi desa PUAP. Dari aspek fasilitasi pembiayaan, program PUAP diharapkan mampu memberikan kemudahan akses petani mendapatkan pelayanan pinjaman modal. Hal ini dikarenakan petani dengan skala usaha mikro sulit untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya (Kementerian Pertanian 2011). Dana PUAP yang diterima gapoktan berfungsi sebagai stimulus agar gapoktan meningkatkan swadaya anggota untuk mengembangkan modal yang ada dan digulirkan sebagai dana simpan pinjam untuk membiayai usaha produktif anggota. Program PUAP telah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian sejak tahun 2008 termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan. Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 Provinsi Kalimantan Selatan telah mendapatkan alokasi BLM-PUAP sebanyak 1.367 gapoktan yang tersebar di 13 kabupaten/ kota. Sebaran gapoktan penerima BLM PUAP Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 1.

576


Tabel 1. Sebaran alokasi penerima BLM PUAP Provinsi Kalimantan Selatan No

Kabupaten/Kota

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Balangan Banjar Barito Kuala Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Tengah Hulu Sungai Utara Kota Banjarbaru Kota Banjarmasin Kotabaru Tabalong Tanah Bumbu Tanah Laut Tapin Jumlah

Jumlah Gapoktan 2008 28 35 35 30 35 33 35 29 22 30 29 341

2009 18 23 17 20 18 14 27 11 40 24 18 230

2010 21 51 47 34 26 19 8 21 28 37 31 19 342

2011 21 25 48 20 17 29 4 5 41 18 13 20 22 283

2012 10 29 13 16 19 15 1 5 28 15 5 6 9 171

Total 98 163 160 120 115 110 13 10 152 101 117 111 97 1.367

Sumber : Sekretariat Tim Pembina PUAP Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam pengelolaan dana BLM-PUAP, gapoktan diharapkan membentuk unit usaha otonom yang menjalankan kegiatan simpan pinjam atau lebih dikenal dengan lembaga keuangan mikro agribisnis (LKM-A). Menurut Kementerian Pertanian (2010), LKM-A Gapoktan adalah lembaga keuangan mikro yang ditumbuhkan dari gapoktan pelaksana PUAP yang fungsi utamanya adalah mendorong kegiatan menabung dan fasilitasi pembiayaan/permodalan usaha kelompok tani/petani anggotanya. Tujuan pembentukan LKM-A adalah membantu memfasilitasi kebutuhan modal usaha tani bagi petani (Hendayana et al. 2009). Berdasarkan fakta di atas, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab terkait pelaksanaan gapoktan PUAP, diantaranya berapa jumlah kelompok tani dan petani anggota yang memanfaatkan dana BLM-PUAP? Bagaimana kondisi LKM-A di Kalimantan Selatan saat ini? Bagaimana perkembangan dana BLM-PUAP terkait kegiatan pembiayaan usaha produktif. Tujuan penelitian adalah untuk melihat kinerja gapoktan PUAP dan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis di Kalimantan Selatan.

METODE PENELITIAN Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2012 di lima lokasi penerima BLM-PUAP di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Kabupaten Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Kotabaru, Tabalong dan Tanah Laut. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling yaitu penarikan sampel secara sengaja dengan tujuan

577


menyajikan atau menggambarkan beberapa sifat populasi (Soekardono 2009). Gapoktan yang dijadikan sampel adalah gapoktan penerima BLM-PUAP tahun 2008, 2009 dan 2010 dengan asumsi gapoktan yang sudah berjalan 3 tahun sudah bisa dilihat kinerjanya. Pengumpulan data dengan

menggunakan metode survey yaitu

dengan melakukan pengamatan atau penyelidikan yang kritis untuk mendapatkan keterangan terhadap persoalan didaerah tertentu (Teken 1965). Selain itu dilakukan wawancara dengan responden dan melihat catatan yang dimiliki oleh responden. Sebagai responden adalah pengurus gapoktan dan pengelola LKM-A. Informasi yang dikumpulkan meliputi jumlah kelompok tani dan jumlah anggota gapoktan yang telah memanfaatkan dana BLM-PUAP, kondisi LKM-A gapoktan dan perkembangan dana BLM-PUAP yaitu besaran penyaluran dan pengembalian. Data yang dikumpulkan ditabulasi dan dianalisis secara diskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN Selama kurun waktu tiga tahun mulai tahun 2008, 2009 dan 2010 jumlah gapoktan penerima BLM-PUAP di Kabupaten Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Kotabaru, Tabalong dan Tanah Laut adalah sejumlah 419 gapoktan. Dari jumlah tersebut penerima BLM-PUAP terbanyak adalah Kabupaten Barito Kuala yaitu sebanyak 99 gapoktan atau sebesar 23,6% sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Tabalong yaitu sejumlah 68 gapoktan atau 16,2%. Begitu pula jumlah kelompok tani penerima BLM-PUAP yang tertinggi adalah Kabupaten Barito Kuala yaitu sebanyaak 744 kelompok atau sebesar 28,7% dan yang terendah adalah Kabupaten Tabalong yaitu sebesar 293 kelompok atau 11,3% . Dilihat dari jumlah petani yang memanfaatkaan dana BLM-PUAP Kabupaten Barito Kuala juga menduduki peringkat tertinggi yakni sebesar 20.826 petani atau 34,8% sedangkan jumlah terendah adalah Kabupaten Kotabaru yaitu sebesar 5.220 petani atau sebesar 8,7%. Keragaan jumlah gapoktan, kelompok tani dan petani yang memanfaatkan dana BLM-PUAP dapat dilihat pada Tabel 2.

578


Tabel 2. Jumlah Gapoktan, Poktan dan Petani anggota yang memanfaatkan dana BLM-PUAP Kabupaten Barito Kuala HSS Kotabaru Tabalong Tanah laut Jumlah

Jumlah Gapoktan 99 84 83 68 85 419

Jumlah Poktan 744 587 271 293 699 2594

Jumlah Petani 20826 12536 5220 7495 13831 59908

Sumber : Data primer terolah, 2012

Program PUAP telah dilaksanakan sejak tahun 2008, oleh karena itu Kementerian Pertanian telah menyusun exit strategi yang menekankan bahwa pada tahun ketiga gapoktan penerima BLM-PUAP harus bisa menumbuhkan LKM-A. Berdasarkan hasil survey di lima kabupaten, tercatat sebanyak 180 dari 419 gapoktan atau sebesar 43,0% yang sudah berhasil menumbuhkan LKM-A. Sisanya sebanyak 239 gapoktan atau sebesar 57,0% masih berbentuk unit simpan pinjam (USP). Penumbuhan LKM-A terbanyak yaitu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tabalong masing-masing sebanyak 84 dan 68 LKM-A. Semua gapoktan penerima BLM-PUAP di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Tabalong sudah menumbuhkan LKM-A. Hal ini disebabkan karena ada kebijakan Tim Teknis Kabupaten yang mensyaratkan pencairan dana BLM-PUAP gapoktan harus memiliki LKM-A terlebih dahulu. Penumbuhan LKM-A di tiga kabupaten lainnya lebih berdasarkan kepada inisiatif gapoktan masing-masing. Tim teknis kabupaten dan pendamping sebatas memberikan arahan dan motivasi. Dari sejumlah 267 gapoktan yang tersebar di Kabupaten Barito Kuala, Kotabaru dan Tanah Laut hanya sejumlah 28 gapoktan atau 10,5% yang berhasil menumbuhkan LKM-A. Berdasarkan wawancara dengan pengurus gapoktan yang menjadi penghambat penumbuhan LKM-A antara lain : a) Sebagian pengurus gapoktan kawatir apabila dana BLM-PUAP dikelola LKM-A akan terjadi penyimpangan; b) Sebagian pengurus gapoktan merasa belum siap dengan pembentukan LKM-A; c) Gapoktan belum banyak yang mengetahui tentang konsep LKM-A dan cara menjalankannya; d) Pemangku kepentingan dan pendamping masih belum sepenuh hati mendorong penumbuhan LKM-A karena belum ada petunjuk, arah dan dasar hukum yang jelas. Penumbuhan LKM-A di Kabupaten Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Tabalong, Kotabaru dan Tanah Laut tersaji di Gambar 1.

579


Gambar 1. Keadaan kelembagaan simpan pinjam pada gapoktan PUAP penerima BLM tahun 2008, 2009, dan 2010 Sumber : Data primer terolah, 2012 Kondisi LKM-A di Kabupaten Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Kotabaru, Tabalong dan Tanah Laut disajikan dalam tabel 3. Sebanyak 3 atau sebesar 1,7% LKM-A yang sudah memiliki kantor terpisah dari gapoktan dan sisanya sebesar 98,3% masih menyatu dengan gapoktan. Dilihat dari aspek kepengurusan, sejumlah 155 atau 86% LKM-A memiliki pengelola tersendiri, sementara sisanya

sebanyak 14%

pengelola LKM-A masih merangkap sebagai pengurus gapoktan. Hasil survey juga menunjukkan bahwa semua gapoktan di lokasi penelitian belum ada yang berbadan hukum dan hanya 1 LKM-A saja yang telah menjalin kemitraan (linkage program) dengan lembaga keuangan lainnya. Tabel 3. Keragaan LKM-A pada lima kabupaten di Kalimantan Selatan

Kabupaten

Jumlah LKM-A

Barito Kuala 0 Hulu Sungai Selatan 84 Kotabaru 2 Tabalong 68 Tanah Laut 26 Jumlah 180 Sumber : Data primer terolah, 2012

Kondisi kantor TerMenyapisah tu 0 0 1 83 2 0 0 68 0 26 3 177

Kepengurusan TerMerangpisah kap 0 0 84 0 2 0 68 0 1 25 155 25

Badan Hukum Memibelum liki memiliki 0 0 0 84 0 2 0 68 0 26 0 180

Mitra Kerja Memibelum liki memiliki 0 0 1 83 0 2 0 0 0 26 1 111

Keadaan USP di Kabupaten Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Kotabaru, Tabalong dan Tanah Laut disajikan pada tabel 4. Semua USP masih berkantor di sekretariat gapoktan. Sebanyak 42 atau 16,7% pengelola USP terpisah dari pengurus gapoktan dan sebanyak 207 atau 83,3% pengurus gapoktan merangkap sebagai

580


pengelola USP. Semua USP belum memiliki badan hukum dan hanya 3 atau 1,2% USP yang sudah menjalin kemitraan dengan lembaga lain (linkage program). Tabel 4. Keadaan Unit Simpan Pinjam (USP) pada lima kabupaten di Kalimantan Selatan

Kabupaten

Jumlah USP

Barito Kuala 99 Hulu Sungai Selatan 0 Kotabaru 91 Tabalong 0 Tanah Laut 59 Jumlah 249 Sumber : Data primer terolah, 2012

Kondisi kantor TerMepisah nyatu 0 99 0 0 0 91 0 0 0 59 0 249

Kepengurusan TerMerangpisah kap 0 99 0 0 0 91 0 0 42 17 42 207

Badan Hukum MemiBelum liki memiliki 0 99 0 0 0 91 0 0 0 17 0 207

Mitra Kerja MemiBelum liki memiliki 0 99 0 0 0 91 0 0 3 56 3 246

Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, Kabupaten Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Kotabaru, Tabalong dan Tanah Laut telah mendapatkan dana BLMPUAP sebesar Rp. 41.900.000.000. Kemudian sampai dengan bulan Oktober 2012 telah disalurkan kepada anggota sebesar Rp. 38.459.034.000 (98% dari RUB) dengan pengembalian sebesar Rp. 20.841.963.000 (49% dari RUB). Keragaan besaran rencana usaha bersama (RUB), nilai penyaluran dan pengembalian dapat dilihat pada Gambar 2. Penyaluran tertinggi adalah di Kabupaten Kotabaru yaitu sebesar Rp. 10.440.603.000 dan sudah melebihi nilai rencana usaha bersama (RUB) yaitu Rp. 8.300.000.000. Sedangkan di empat kabupaten nilai penyaluran masih dibawan nilai RUB. Hal ini dikarenakan masih ada gapoktan yang belum menyalurkan sebagian dananya. Pengembalian dana BLM-PUAP tertinggi di Kabupaten Tanah Laut dengan nilai Rp.6.946.311.000 sedangkan terendah di Kabupaten Tabalong dengan nilai Rp. 2.274.308.000. Rendahnya pengembalian disebabkan karena gagal panen.

Gambar 2. Keragaan nilai RUB, penyaluran dan pengembalian dana BLM-PUAP per OkTober 2012 Sumber : Data primer terolah, 2013

581


KESIMPULAN DAN SARAN Sebagian besar petani di Kabupaten Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Kotabaru,Tabalong dan Tanah Laut

telah memanfaatkan dana BLM-PUAP

untuk

membiayai usaha produktifnya. Dalam hal penumbuhan LKM-A di lima kabupaten tersebut telah mencapai 43,0% dan sisanya masih berupa unit simpan pinjam (USP). Keragaan LKM-A adalah sebanyak 1,7% telah memiliki kantor sendiri, 86% telah memiliki pengelola diluar pengurus gapoktan, dan belum ada LKM-A yang berbadan hukum. Dilihat dari aspek pembiayaan, penyaluran dana BLM-PUAP masih dibawah nilai RUB dengan tingkat pengembalian sebesar 49%. Melihat kinerja perkembangan gapoktan di atas perlu upaya-upaya untuk mendorong tumbuh kembangnya LKM-A melalui berbagai pendekatan, diantaranya peningkatan kompetensi SDM lewat pelatihan dan pendampingan sangat dibutuhkan yang

dibarengi dengan pendekatan kebijakan para pemangku kepentingan tentu

dengan harapan LKM-A akan berkembang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA BPS Kalimantan Selatan.2013. Kemiskinan (Online), (http;//www.kalsel.bps.go.id), diakses 19 Maret 2013 Hendayana, R., Syahrul B., Nandang S.,Erizal J. 2009. Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA). Bogor Kementerian Pertanian.2010. Modul Pengembangan LKM-A. Jakarta Kementerian Pertanian. 2011. Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Program PUAP 2011. Jakarta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/ OT.140/1/2013 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan. Jakarta Soekardono.2009.Ekonomi Agribisnis Peternakan Teori dan Aplikasinya. Akademika Pressindo. Jakarta Teken, I.B. 1965. Penelitian di Bidang Ilmu Ekonomi Pertanian dan Beberapa Metode Pengambilan Contoh. Fakultas Pertanian IPB.

582

KINERJA PERKEMBANGAN GAPOKTAN PUAP DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS DI KALIMANTAN SELATAN

Recommend Documents