KINERJA PENERIMAAN PERPAJAKAN DAN PERTIMBANGAN APBN-P 2010
Latar Belakang Masalah
SE
TJ
EN
D
PR
R
I
Komponen perpajakan merupakan penyumbang terbesar pendapatan negara. Dalam tiga tahun terakhir total penerimaan perpajakan menyumbang rata-rata 68,6% dari total penerimaan negara. Adapun komponen terbesar dalam total penerimaan perpajakan berasal dari pajak dalam negeri atau 66,0% selebihnya berasal dari pajak perdagangan internasional.
–
TINJAUAN REALISASI PENERIMAAN PERPAJAKAN
KS AN AA N
AP
BN
Antara kurun waktu 1994-2006 rata-rata penerimaan perpajakan adalah 60%an . Semenjak tahun 2008 penerimaan perpajakan telah mencapai lebih dari 70% dari pendapatan negara.
PE
LA
Kom posisi Pendapatan Negara
AN
600,000.0
D
500,000.0
AR
AN
400,000.0
G
G
300,000.0
IS A
100,000.0
AN
200,000.0
AL
-
2000
Penerimaan Perpajakan
2002
2004
2006
2008
PNBP
BI R
O
AN
1994/1995 1996/1997 1998/1999
1
Penerimaan Pajak Sektoral Perkembangan Penerimaan PPh per Sektor, 2005 - 2007 (triliun rupiah)
EN
D
PR
R
I
Pertumbuhan 2006 2007 12,0% 14,3% 22,2% 13,2% 10,7% 16,1% 0,0% 100,0% 2,7% 28,0% 90,0% 7,0% 24,0% 22,6% 21,6% 42,2% 30,1% 34,7% 24,1% 31,8% 11,8% 11,8% 20,0% 2,3% 18,9% 19,7%
TJ
SE
2007 3,2 13,7 7,2 0,2 44,3 6,1 3,8 19,2 19,8 58,4 8,5 65,6 250
–
Tahun 2006 2,8 12,1 6,2 0,1 34,6 5,7 3,1 13,5 14,7 44,3 7,6 64,1 208,8
BN
2005 2,5 9,9 5,6 0,1 33,7 3 2,5 11,1 11,3 35,7 6,8 53,4 175,6
AP
Sektor Ekonomi Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan Migas Pertambangan Bukan Migas Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan Jasa Lainnya Kegiatan yang belum jelas batasannya Total
KS AN AA N
Sumber : Departemen Keuangan *) RAPBN-P
LA
Perkembangan Penerimaan PPN Dalam Negeri per Sektor, 2005 - 2007 (triliun rupiah)
AN
G
G
AR
AN
D
AN
PE
Sektor Ekonomi Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan Migas Pertambangan Bukan Migas Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan Jasa Lainnya Kegiatan yang belum jelas batasannya Total
2005 1,6 2,9 0,7 0,1 18,5 0,4 4,3 10,6 6,1 7,7 1,3 2 56,2
Tahun 2006 1,8 16,8 1,1 0,3 22,3 0,6 6,2 12,7 6,6 8,4 1,6 2,4 80,8
2007 2,0 28,3 1,2 0,4 25,0 0,7 7,2 14,1 7,4 14,1 1,9 1,6 103,9
Pertumbuhan 2006 2007 12,5% 11,1% 479,3% 68,5% 57,1% 9,1% 200,0% 33,3% 20,5% 12,1% 50,0% 16,7% 44,2% 16,1% 19,8% 11,0% 8,2% 12,1% 9,1% 67,9% 23,1% 18,8% 20,0% -33,3% 43,8% 28,6%
AN
AL
IS A
Sumber : Departemen Keuangan *) RAPBN-P
BI R
O
Dari data di atas dapat diketahui bahwa sektor industri pengolahan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai. Dilihat dari sisi pertumbuhan penerimaan PPN, sektor pertambangan migas merupakan sektor yang tumbuh paling cepat dibandingkan sektor-sektor lainnya
2
INDIKATOR PENERIMAAN PERPAJAKAN Tax Ratio
R
I
Tax ratio merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan jumlah Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Menurut Bank dunia, tax ratio untuk negara berkembang sekitar 15 – 20%.
–
SE
TJ
EN
D
PR
Walaupun secara nominal penerimaan perpajakan mengalami peningkatan namun tax ratio nya justru mengalami penurunan. Berdasarkan PDB dengan basis cakupan Di sisi lain bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN, tax ratio Indonesia masih rendah. Menurut data ADB, tax ratio Indonesia pada tahun 2002 sebesar 13,1% sementara Malaysia, Thailand dan Vietnam memiliki tax ratio masing-masing sebesaar 18,5% , 14,5% dan 15,3%.
AN
D
AN
PE
LA
KS AN AA N
AP
BN
Penyebab menurunnya tax ratio secara makro karena meningkatnya penerimaan pajak (dalam persentase) tidak sepadan dengan pertumbuhan PDB. Elastisitas pajak kurang dari 1 sehingga tiap kenaikan 1% PDB menghasilkan penerimaan pajak kurang dari 1%. Discrepancies ini bisa berkepanjangan sehingga tax ratio semakin menurun dari waktu ke waktu. Hal ini mungkin terjadi karena tax handles (instrumen pemungutan dan pemotongan pajak otomatis) kurang bisa bekerja secara baik untuk mengamankan dan mengenadalikan kenaikan penerimaan pajak proporsional dengan kenaikan PDB pada sektor-sektor yang sedang booming. Kemungkinan lain, pertumbuhan PDB terjadi dari sektor hard- to-tax (sulit memungut pajak) atau dari sektor yang diberikan insentif pajak. Tax ratio sebagai fakta perbandingan antar penerimaan pajak dengan PDB tidak mempengaruhi penerimaan pajak. Justru keberhasilan merealisir kenaikan penerimaan pajak dari tiap kenaikan PDB akan mempengaruhi besaran tax ratio. Namun secara psikologis discrepancies tax ratio tiap tahun kalau dipakai sebagai pembenaran kegagalan dapat meningkatkan moral hazard capaian kinerja penerimaan pajak.
BI R
O
AN
AL
IS A
AN
G
G
AR
Strategi meningkatkan tax ratio adalah bagaimana dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas kenaikan penerimaan pajak lebih besar dari kenaikan PDB. Dengan kata lain bahwa tiap peningkatan 1% PDB harus dapat direalisasikan lebih dari 1% peningkatan penerimaan pajak. Strategi dimaksud umumnya dilaksanakan melalui (1) ekstensifikasi berupa bertambah banyaknya jumlah pembayar pajak dan (2) intensifikasi melalui pengawasan pembayaran pajak (terutama pembayaran masa dan angsuran pajak, penagihan atas tunggakan pajak, pemeriksaan untuk meneliti kepatuhan perpajakan, penyidikan dan penegakan hukum lainnya untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan serta pelayanan prima untuk memberikan kemudahan pelaksanaan kewajiban perpajakan sehingga kepatuhan meningkat. Kelemahannya mungkin terletak pada belum efektifnya strategi dimaksud karena tidak bisa mencakup sektor-sektor yang sedang booming, kurang efektifnya penegakan hukum dan pelayanan karena kurang tepatnya momentum atau tajamnya prioritas, kurangnya intensitas bantuan para pihak (misalnya bendaharawan APBN dan APBD), tidak adanya identitas tunggal sehingga sulit melokalisir wajib pajak, lemahnya data perpajakan baik dari Ditjen Pajak maupun para pihak terkait sehingga banyak obyek dan potensi pajak yang belum terjaring (belum lengkap dan benarnya objek pajak yang dilaporkan) dan kurang efektifnya tindakan pencegahan dan pemberantasan penghindaran dan penggelapan pajak.(Gunadi, 2008)
3
Tax ratio sebagai ukuran kinerja perpajakan telah lama diungkapkan oleh para ahli ekonomi. Meski demikian, terdapat sejumlah perdebatan mendasar yang mengemuka sehubungan dengan validiats tax ratio ini yaitu : masalah penerimaan perpajakan tidak ada kesepakatan baku mengenai jumlah penerimaan perpajakan yang dijadikan faktor pembilang , apakah hanya merupakan pajak pusat atau melingkupi pajak daerah juga, apakah hanya merupakan pajak yang dikelola oleh Ditjen Pajak ataukah termasuk juga pajak lain yang tidak dikelola oleh Ditjen Pajak, serta apakah hanya merupakan pajak yang diterima utuh oleh Ditjen Pajak ataukah termasuk restitusi dan pajak yang ditanggung oleh Pemerintah. Jadi, sesungguhnya persoalan besaran tax ratio dapat menjadi uncomparable antar negara, kecuali terdapat lembaga survei tersendiri yang melakukan perhitungan tax ratio secara terintegrasi denagn metodologi yang sama seperti yang dilakukan OECD terhadap negaranegara anggotanya.
-
masalah PDB masalah lain dalam perhitungan tax ratio adalah perdebatan mengenai faktor pembagi dalam formula tax ratio. Yaitu nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Angka acuan dalam PDB ini sering diperdebatkan karena adanya PDB dengan basis tahun 1993 dan 2000. Berikut adalah perbandingan tax ratio dengan dua versi PDB :
LA
KS AN AA N
AP
BN
–
SE
TJ
EN
D
PR
R
I
-
Penerimaan PDB Nominal Perpajakan Basis 1993 Basisi 2000 (Rp Triliun) (Rp Triliun) (Rp Triliun) 2005 347,0 2.534,8 2.785,0 2006 409,2 3.038,0 3.338,2 2007 489,9 3.462,3 3.804,2 Sumber : Nota Keuangan dan RAPBN 2008
Tax Ratio Basis Basis 1993 2000 13,7 12,5 13,5 12,3 14,1 12,9
BI R
O
AN
AL
IS A
AN
G
G
AR
AN
D
AN
PE
Tahun
4
R PR D EN
KS AN AA N
AP
BN
–
SE
TJ
Perkembangan Tax Coverage Ratio Tahun Penerimaan Potensi Coverage Ratio 1993/1994 30.470,30 58.426,40 52,15% 1994/1995 37.258,10 69.272,70 53,78% 1995/1996 41.878,10 83.357,50 50,24% 1996/1997 49.826,10 98.757,50 50,45% 1997/1998 62.705,80 117.684,20 53,28% 1998/1999 87.712,30 173.595,20 50,53% 1999/2000 97.408,80 234.155,80 41,60% 2000 97.484,80 145.935,30 66,80% 2001 157.195,90 206.564,90 76,10% 2002 180.099,00 235.731,90 76,40% Sumber : Ditjen Pajak
I
Tax Coverage Ratio Tax coverage ratio menunjukan seberapa besar potensi pajak yang dapat direalisir menjadi penerimaan pajak. Dari sudut pandang tax coverage ratio, kinerja penerimaan pajak Indonesia menunjukkan prestasi yang meningkat. Hal ini dapat terlihat dari tabel berikut :
D
AN
PE
LA
Tax Buoyancy Ratio Ukuran lain yang juga dijadikan indikator penilaian kinerja penerimaan pajak adalah tax buoyancy. Tax buoyancy merupakan perbandingan persentase perubahan penerimaan pajak terhadap persentase perubahan pendapatan nasional. Dengan kata lain buoyancy adalah elastisitas penerimaan perpajakan terhadap PDB yang menunjukkan berapa persen perubahan penerimaan pajak apabila PDB berubah 1 persen. Berikut adalah data tax buoyancy Indonesia dibandingkan dengan dengan beberapa negara lainnya :
AR
AN
Tax Buoyancy pada Beberapa Negara Negara Tax Buoyancy 2.4 2.2 2.2 2.2 2.1 1.9
BI R
O
AN
AL
IS A
AN
G
G
India Korea Maroko Honduras Pakistan Malaysia Indonesia Semua Jenis Pajak Pajak Non Migas
1.8 1.0
Sumber : Word Bank : Indonesia Policies, Prospects for Economic Growth, 1994
5
Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Perkembangan jumlah wajib pajak maupun perkembangan jumlah SPT yang masuk juga dapat menjadi rujukan untuk menilai kinerja penerimaan perpajakan. Sepanjang tahun 2002 – 2007 terdapat penambahan jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 3.640.302
2003
2004
2005
2006
2007
1.337.637
PR
2002
EN
1.137.752 85%
1.268.739 93%
3.330.821
5.336.214
2.829.251 94%
2.876.911 86%
5.144.748 96%
3.845.171
4.206.762
4.668.458
6.694.236
3.528.857 92%
3.883.378 92%
4.014.663 86%
6.413.487 96%
941.038
1.031.624
1.116.224
1.207.653
2. Efektif
795.451 85%
882.253 86%
964.122 86%
1.054.127 87%
1. Terdaftar
2.112.896
2.426.110
2.728.947
2.999.109
2. Efektif
1.986.108 94%
2.263.492 93%
2.564.735 94%
1. Terdaftar
3.053.934
3.457.734
2. Efektif
2.781.559 91%
3.145.745 91%
SE
1. Terdaftar
TJ
1.358.022
BN
D
Uraian WP BADAN
R
I
Jumlah Wajib Pajak Tahun 2002 - 2007
KS AN AA N
AP
–
WP ORANG PRIBADI
PE
LA
TOTAL WP BADAN & OP
AN
D
AN
Sumber : Direktorat TIP (05 Februari 2008)
AR
G
AN
IS A
% SPT Masuk Badan OP 43,66% 45,14% 41,33% 41,61% 38,28% 37,50% 36,78% 34,72% 39,61% 32,87% 37,89% 35,00% 41,35% 41,35%
O
AN
AL
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Badan 492.442 536.013 573.456 640.910 665.304 731.113 796.099
G
Tahun Pajak
Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT SPT Dikirim SPT Masuk OP Jumlah Badan OP Jumlah 1.158.280 1.650.722 215.014 522.883 737.897 1.226.509 1.762.522 221.528 510.322 731.850 1.267.841 1.841.297 219.543 475.473 695.016 1.308.412 1.949.322 235.752 454.260 690.012 1.332.365 1.997.669 263.508 437.888 701.396 1.539.757 2.270.870 277.053 538.932 815.985 1.787.861 2.583.960 329.186 739.280 1.068.466
BI R
Rasio tingkat kepatuhan penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) para wajib pajak hingga 30 November 2009 melampaui target. Tingkat kepatuhannya mencapai 50,94% padahal target yang disasar hanya sebesar 45%.1
1
Kepatuhan Wajib Pajak Capai 50,94%, Akibat Sunset Policy Suhendra - detikFinance Senin, 04/01/2010 17:21 WIB
6
Masukan untuk APBN-P 2010
PR
R
I
Sepanjang tahun 2005-2007 sektor industri pengolahan memberikan kontribusi penerimaan perpajakan yang paling tinggi baik Pajak Pertambahan Nilai maupun Pajak Penghasilan. Oleh karena itu dalam APBN-P 2010 sebaiknya pemerintah dan DPR memberikan perhatian khusus kepada sektor tersebut agar tetap berkembang. Misalnya pemberian insentif perpajakan.
AP
BN
–
SE
TJ
EN
D
Pada tahun 2008, penerimaan perpajakan mencapai 108,1% dari target dalam APBN-P2 . Sedangkan realisasi pada tahun 2009 sebesar 98,3% dari APBN-P. Nilai penerimaan perpajakan tersebut antara lain dipengaruhi oleh kebijakan sunset policy. Berdasarkan datadata dan keterangan di atas maka untuk penerimaan perpajakan dalam APBN-P tahun 2010 harus mempertimbangkan tidak adanya lagi kebijakan sunset policy serta adanya kebijakan perdagangan bebas antara negara-negara ASEN dengan China . Namun, kita masih dapat optimis dengan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak.
D
AN
PE
LA
KS AN AA N
Selain itu hal yang perlu diperhatikan juga adalah adanya ketidakseimbangan sebaran antara jumlah wajib pajak menurut kelompok besarnya omset dengan besarnya kontribusi per kelompok tersebut pada penerimaan pajak. Sederhananya begini. Wajib pajak yang mempunyai omset sangat besar dan dilaporkan ke kantor pajak ternyata sangat kecil dari keseluruhan jumlah wajib pajak, namun kontribusi mereka dalam penerimaan pajak paling dominan. Sebaliknya, jumlah wajib pajak dalam kelompok yang omsetnya kecil sangat besar dan kontribusi mereka pada urutan kedua. Gambaran lebih jelas ditunjukkan dengan tabel berikut3: % Tax Paid
74.85
8.85%
Rp 1 Million – Rp 10 Million
1.20
0.01%
Rp 10 Million – Rp 50 Million
3.00
0.02%
Rp 50 Million – Rp 100 Million
2.39
0.31%
Rp 100 Million – Rp 500 Million
7.51
0.37%
Rp 500 Million – Rp 1 Billion
3.01
0.45%
Rp 1 Billion – Rp 10Billion
5.78
4.31%
Rp 10 Billion – Rp 100 Billion
1.90
10.36%
Above Rp 100 Billion
0.35
75.32%
AN
G
Up to Rp 1 Million
IS A AL AN O BI R
% Num. Taxpayer
G
AR
AN
Groups of Gross Sales
2
Sumber: Diskusi Internal “Outlook Ekonomi Makrao dan Realisasi APBN-P 2009” , Biro Analisa APBN dan Pelaksanaan Anggaran Setjen DPR RI dan Ditjen Anggaran Depkeu 3 Edi Pambudi “ Kajian atas Peluang Penerimaan Perpajakan Tahun 2010 ”
7
KS AN AA N
AP
BN
–
SE
TJ
EN
D
PR
R
I
Wajib pajak yang omset dilaporkan lebih dari Rp 100 milyar jumlahya hanya sebesar 0,35% dari seluruh jumlah wajib pajak yang terdaftar tetapi menyumbang 75,32% dari total pajak yang diterima. Sedangkan wajib pajak yang omset dilaporkan tidak lebih dari Rp 1 juta jumlahnya mencapai 74,85% dari semua wajib pajak yang ada dan memberikan masukan pajak sebesar 8,85% dari pajak yang diterima. Kondisi ini bisa mengkuatirkan, bila kelompok wajib pajak dengan omset besar mengalihkan investasinya ke negara lain (perfect capital mobility) akibat dibebani pajak yang semakin besar berakibat penerimaan pajak akan merosot (potential loss sebesar 75,32%). Sebaran ini juga menunjukkan keadaan yang tidak seimbang.
BI R
O
AN
AL
IS A
AN
G
G
AR
AN
D
AN
PE
LA
***
8
