KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HIIR DALAM PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN TAHUN 20102012 Oleh: Ahmad Al Faroqi dan Khairul Anwar e-mail :
[email protected] cp : 0852 7452 1909 ABSTRACT This study is purposed to understand the performance phenomenon of Indragiri Hilir local government through local technical implementation in this case, the Public Works Department of Inhil with the related technical implementation caused the follow-up of government tofix the condition of road infrastructure do not run optimally. The method used in this study is using a qualitativeapproach. Types and sources of datain this study were obtained from the primary data and secondary data. Collecting data processin this study is done byobserving, documentation and interviews. The informant of this research is in the area of Physical and Infrastructure Bappeda Kab. Inhil, Department of Public Works Division of Civilian Training Department Kab.Inhil, Commission III DPRD Kab. Inhil, Government official and Society at the scene of the damage road and the Road users. The keyinformants in this studyare determined by purposive sampling, and data analysis techniques used is descriptive qualitative. Based on the findings in field, the authors conclude that aphenomenon which always faced bylocal governments Indragiri Hilir district that caused the repair roads in Indragiri Hilir district do not run optimally is First, the lack of budgetin the implementation of maintenance work and limitations in human resources. Secondly, intervention of Parliamentis too strong in the discussion of road maintenance. Third, the length of time in implementation the program which starts from the start of planning until the middle of road work process. Fourth,the less competent of agencies in the maintenance of roads is in knowing the wishes of the society related with road maintenance. Fifth, the nature conditions that not supported, is the geographical of peats land, so its pursuing the performance of road maintenance. Keywords: Performance, Maintenance, Local Government
1
A. Latar Belakang Demi memacu pertumbuhan daerah wilyahnya disegala bidang, pemerintah daerah melaksanakan pembangunan untuk menunjang percepatan pertumbuhan wilyahnya yaitu seperti halnya Pembangunan infrastruktur fisik, terutama jaringan jalan, yang menjadi pembentuk struktur ruang nasional yang memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun sosial budaya kehidupan masyarakat. Tumbuh dan berkembangnya suatu masyarakat, bangsa dan negara khususnya dan manusia pada umumnya, jelas memerlukan peranan jasa angkutan yang mendukung berlangsungnya kegiatan usaha masyarakat. Untuk itu prasarana jalan menjadi kunci utama bagi peningkatan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Keterbatasan pembangunan infrastruktur jalan maupun jembatan, menyebabkan melambatnya laju investasi. Penguasaan infrastruktur berupa jalan dan jembatan berada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dalam penyelenggaraan dilimpahkan dan/atau diserahkan kepada instansiinstansi di daerah atau diserahkan kepada badan usaha atau perorangan. Pelimpahan dan/atau penyerahan wewenang penyelenggaraan jalan dan jembatan tidak melepas tanggung jawab pemerintah. Namun sering jumpai bahwa ironis jalan-jalan dalam kondisi yang tidak layak pakai. Kondisi jalan yang tidak beraspal, becek dan rusak secara otomatis menghambat akses menjadi sulit serta Pembangunan infrastruktur di pedesaan sangat jauh dari apa yang diharapkan untuk meningkatan taraf hidup dan membangun perekonomian di pedesaan. Sepeti halnya yang terjadi di daerah Kabupaten Inderagiri Hilir, ini diberitakan oleh salah satu media cetak yaitu Riau Pos, adanya tuntutan warga yang meminta Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir membenahi kondisi jalan kabupaten yang menghubungkan 3 kecamatan. Menurut Rahman (warga Teluk Pinang) kerusakan jalan tersebut sudah terjadi selama tiga tahun namun hingga kini tidak ada upaya Pemkab Inhil melakukan perbaikan. Kondisi tersebut mengakibatkan mobilisasi orang dan barang jadi terhambat. Kerusakannya sudah sangat parah tidak jarang terjadi kecelakaan terutama saat menggunakan sepeda motor akibat terperosok ke dalam lubang berlumpur yang ada di banyak titik, kata Rahman (warga Teluk Pinang), Selasa (28/2) di Tembilahan. Sebagai jalur utama yang menghubungkan Kecamatan Tembilahan, Batang Tuaka, Gaung Anak Serka hingga alternatif menuju Gaung, lanjut Rahman, sudah selayaknya kondisi jalan rusak tersebut dijadikan prioritas oleh pemerintah melalui Dinas PU Inhil. ( sumber Riau Pos, 29 Februari 2012 ). Penyelenggaraan jalan menjadi tanggung jawab Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, oleh karenanya mempunyai kewajiban untuk mengatur, membina, membangun, dan mengawasi jalan dan jembatan. Dalam upaya untuk membangun jalan dan jembatan secara umum, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
2
Berikut ini adalah data alokasi anggaran pembangunan dan pemeliharaan serta peningkatan jalan di Kabupaten Indragiri Hilir. Tabel I.2 Data Alokasi Anggaran Pembangunan Dan Pemeliharaan Serta Peningkatan Jalan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011 No 1 2 3
Keterangan anggaran Alokasi anggaran untuk pembangunan jalan dan jembatan Alokasi anggaran untuk pemeliharaan jalan dan jembatan Alokasi anggaran untuk peningkatan jalan
Total anggaran Rp 87.155.906.390
Sumber APBD
Rp 5.164.029.544
APBD
Rp .27.286.582.462
APBD dan DAK
Sumber : BAPPEDA kabupaten Indragiri hilir tahun 2011
Kondisi berlawanan dengan fakta anggaran untuk perbaikan jalan di kabupaten Indragiri hilir terus di alokasikan tiap tahunnya tapi masih banyak jalan dalam kondisi rusak sehingga banyak tuntutan yang muncul dari masyarakat kepada pemrintah untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Kerusakan jalan yang makin parah dan menjadi kolam saat hujan yang terjadi di Kabupaten Inhil. Sehingga menimbulakan kekesalan bagi warga Inhil, ungkapan ini disampaikan warga Jalan Sungai Beringin dengan memasang tulisan di tengah jalan bertuliskan ‘Anggaran habis, Dewan lagi tidur’. Disana warga juga menanam pohon pisang dan berbagai jenis tanaman bunga hias. Kondisi ruas jalan ini telah cukup lama rusak berlubang lebar dan cukup dalam tersebut, sehingga disekitar lokasi ini hampir tidak terlihat lagi aspalnya kalau hujan. (sumber : Riauterkini.com, 17 desember 2012 diakses melalui http://www.zonainhil.com). Kebutuhan jalan atau akses transportasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai jalur untuk menghubungkan mobilitas masyarakat dari satu wilyah ke wilyah laini dimana infrastruktur jalan sangat berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Infrastruktur jalan yang bagus dapat meningkatkan mobilitas penduduk dan barang yang menghubungkan satu pusat aktivitas dengan pusat aktivitas lain di area yang berbeda. B. Rumusan Masalah Dengan adanya tuntutan dari masyarakat mengenai adanya kerusakan jalan yang terjadi di daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan tindak lanjut pemeliharaan jalan yang kurang begitu optimal ataupun mungkin kurangnya koordinasi dalam menjaga pemeliharaan infrastruktur jalan. Penulis dapat menyimpulkan rumusan permasalahan yaiitu Mengapa kurang optimalnya kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya membenahi kondisi Infrastruktur jalan?
3
C. Tujuan dan Manfaat 1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memahami fenomena kinerja pemerintah daerah kabupaten Indragiri Hilir melalui pelaksna teknis daerahnya dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kab. Inhil serta pelaksana teknis terkait sehingga kurang optimalnya tindak lanjut pemerintah dalam upaya membenahi kondisi infrastruktur jalan serta upaya pengawasan dalam menjaga atau memelihara kondisi usia jalan melaui pelaksna teknis terkait. 2. Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian ini adalah : a. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah daerah kabupaten Indragiri Hilir agar terus berupaya mengoptimalisasikan kinerjanya, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan baik. b. Semoga dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam ilmu pemerintahan khususunya tentang kendala pemerintah dalam upaya mebenahi kondisi infrastruktur jalan. c. Semoga dapat bermanfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya dalam menambah referensi dan bahan tambahan. D. Kerangka Teori Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1, Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Menurut Rahardjo Adisasmita (2011) Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Menurut Sadu Wasistiono (2002) kinerja adalah tingkat pencpaian tujuan organisasi. Indikator kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan yaitu output, efesiensi dan efektifitas. Lain halnya dengan Baban Sobandi (2006:176) Kinerja organisasi pemerintah merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan input, output, outcome, benefit, maupun impact. Hasil kerja yang dicapai oleh suatu instansi dalam menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan input, output, outcome, benefit, maupun impact dengan tanggung jawab dapat mempermudah arah penataan organisasi pemerintahan. Adanya hasil kerja yang dicapai oleh instansi dengan penuh tanggung jawab akan tercapai peningkatan kinerja yang efektif dan efisien. Dalam bukunya Rahardjo Adisasmita berjudul Manajemen Pemerintah Daerah, indikator kinerja dikelompokan kedalam enam kelompok indikator, Yaitu indikator input (masukan), process (proses), outputs (keluaran), outcomes ( hasil), benefits ( manfaat), impact (damapak). Rahardjo Adisasmita (2011) a. Indikator masukan
4
b.
c.
d.
e.
f.
Segala sesuatu yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan agar menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana , personil yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, data/informasi, kebijakan/peraturan perundangan dan sebagainya. Indikator proses Berbagai aktivitas yang menunjukkan upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran. Indikator ini menggambarkan perkembangan pelaksanaan pengolahan masukan menjadi keluaran. Indikator keluaran Sesuatu yang diharapakan langsung dapat diperoleh/ dicapai dan suatu kegiatan, baik kegiatan yang berupa kegiatan fisik maupun non fisik. Indikator hasil Hasil nyata yang diperoleh dari keluaran, indikator hasil mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka waktu menengah. Indikator manfaat Manfaat yang diperoleh dari hasil suatu kegiatan. Manfaat akan dapat diraskan dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator dampak Pengaruh/akibat yang ditimbulkan oleh manfaat dari suatu kegiatan, baik itu dampak negatif maupun dampak positif
E. Metode Penelitian a. Lokasi penelitian Penelitian dilakukan di kabupaten Indragiri hilir, alasan pemilihan lokasi penelitian ini didasar penulis ingin memahami kendala kinerja pemerintah daerah kabupaten Indragiri Hilir dalam membenahi infrastruktur jalan. b. Informan Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode purposive sampling dalam menentukan informan, yaitu dalam metode ini pengambilan informan dengan memilih unsur-unsur tertentu saja yang dianggap penting dan yang benar-benar memahami yang terkait dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pada Bidang Fisik dan Prasarana BAPPEDA Kab. Inhil, Bidang Bina Maraga Dinas PU Kab. Inhil, DPRD Komisi III Kab. Inhil, Aparatur Pemrintah dan Masyarakat yang berada di lokasi jalan rusak serta Pengguna jalan. c. Sumber data Dalam melakukan penelitian ini, maka penulis menggunakan sumber data sebagai berikut : 1. Data primer adalah data yang didapat langsung dari responden dengan menggunakan wawancara ataupun observasi ke lapangan. Data ini dapat berupa mengenai data kerusakan jalan dari tahun ketahun, data yang terkait menjadi kendala pemerintah dalam pemeliharaan jalan yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. 2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasidokumentasi atau keterangan sumber-sumber lainnya yang dapat menunjang objek yang sedang diteliti, seperti dari koran dan internet.
5
data ini dapat berupa data angaran atau pembiyaan pemeliharaan jalan yang dapat di peroleh dari instansi terkait dengan penelitian ini. d. Teknik pengumpulan data Untuk memperoleh data yang akurat dan terperpercaya, dalam penelitian ini digunakan beberapa tehnik pengumpulan data yaitu: 1. Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian, kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung yang berkaitan dengan penelitian. 2. Observasi merupakan metode mengumpulkan data dengan mengamati langsung di lapangan untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian yang nantinya diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. 3. Dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya. e. Analisis data Penelitian ini dilakukan dengan analisa kualitatif, jenis penelitian ini dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mangenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. (Suyanto dan Sutinah, 2010:166) F. Hasil Penelitian dan Pembahasan KNERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN TAHUN 20102012 Penyelenggaraan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil pembangunan, hal tersebut menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunannya oleh karenanya diperlukannya kinerja pemrintah yang solid untuk mengatur, membina, membangun, dan mengawasi jalan dan jembatan. Menurut Baban Sobandi (2006:176) Kinerja organisasi pemerintah merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan input, output, outcome, benefit, maupun impact. Hasil kerja yang dicapai oleh suatu instansi dalam menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan input, output, outcome, benefit, maupun impact dengan tanggung jawab dapat mempermudah arah penataan organisasi pemerintahan. Adanya hasil kerja yang dicapai oleh instansi dengan penuh tanggung jawab akan tercapai peningkatan kinerja yang efektif dan efisien. . A. Interaksi Aktor Dalam Input Kinerja Pemeliharaan Jalan Input adalah segala sesuatu yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan agar mengahsilkan keluaran yang optimal, dalam hal ini organisasi atau insatansi menyediakan sumberdaya yaitu dapat berupa dana pembiyaan atau personil serta informasi dalam pelaksanaan kegiatan.
6
Dalam hal kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir terhadap perbaikan jalan kabupaten dari input (dana,sumber daya manusia dan informasi) sumberdaya pelaksanaan kegiatan yang menjadi kendala adalah kurangnya sumberdaya pembiyaan dalam kegiatan perbaikan jalan kabupaten di Indragiri Hilir. 1. Pembiyaan a. Analisis Mekanisme Pembiyaan Pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir Setelah melalui proses perencanaan program pembangunan yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan, tingkat dan tingkat kabupaten dari keseluruhan tingkat musrenbang tersebut dilakukan pembahasan oleh tim Panitia Anggaran Eksekutif. Proses kerja tim ini melakukan penelitian terhadap persyarataan usulan program seperti RENSTRA (Rencana Strategis), RKPD (Rencana Kegiatan Perangkat Daerah) dan sekala prioritas. Pada tahapan berikutnya hasil rangkuman tim anggaran diklarifikasi kembali kepada instansi pengusul, berdasarkan hasil rapat panitia anggaran akan menjadi usulan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk dilakukan pembahasan pada Tim Anggaran Legislatif atau DPRD Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam pembahasan oleh pihak DPRD sering terjadi perubahan usulan yang tidak mengikuti prosedural perencanaan pembangunan sebagai konsekwensi atas aspirasi masyarakat, keadilan/pemerataan pembangunan. Dengan melalui proses yang cukup panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama dari mulai awal hingga persetujuan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya dimulai proses pelelangan yang membutuhkan waktu paling cepat 2 (dua bulan) hingga pelaksanaan kegiatan. b. Analisis Mekanisme Pembiyaan Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan tahun anggaran berjalan perencanaan program dilakukan untuk rencana penanganan tahun berikutnya, proses program usulan diawali dengan identifkasi ruas-ruas jalan yang akan dilakukan penanganan pemeliharaan jalan dengan memperhatikan catatan atau laporan tentang tingkat kerusakan jalan pada ruas-ruas jalan kabupaten secara umum. Selanjutnya dilakukan survei, investigasi, pengukuran serta data lainnya yang terkait. Perencanaan teknis selalu dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir baik survei lapangan maupun pelaksanaan perhitungan teknis analisis sampai kepada perhitungan rencana anggaran biaya. Hasil rapat Musrenbang Kabupaten dan Dokumen RKPD menjadi patokan bagi Panitia Anggaran Eksekutif dalam menilai kelayakan dan prioritas kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Hasil kerja Panitia Anggaran Eksekutif akan menjadi dokumen usulan RAPBD tahun berjalan, bersama Panitia Anggaran Legislatif melakukan pembahasan intensif sehinggga menghasilkan Rancangan APBD yang selanjutnya disyahkan menjadi Peraturan Daerah
7
Kabupaten Indragiri Hilir sebagai pedoman dalam pelaksananaan APBD Kabupaten Indragiri Hilir. 2. Sumberdaya Manusia/Personil Pengendalian mutu sumber daya dilakukan secara terjadwal dan senantiasa disesuaikan dengan jenis pekerjaan/kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini diperlukan agar penyelenggaraan kegiatan berlangsung efisien dan mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan spesifikasi yang telah dipersyaratkan. Penggunaan metode pelaksanaan dan ketersediaan biaya yang diperlukan turut menentukan kelancaran kegiatan pemeliharaan jalan. Pelaksanaan dari kegiatan pemeliharan dimonitor dan dipantau sesuai dengan tingkat kerusakan yang perlu segera diperbaiki dan ditindak lanjuti. Tanggungjawab seorang petugas pada suatu kegiatan pemeliharaan jalan adalah, bagaimana yang bersangkutan dapat menjamin dipenuhinya tata cara penanganan jenis-jenis kerusakan yang telah disyaratkan dalam pemeliharaan tersebut. 3. Informasi Data informasi dalam pemeliharan jalan sangat dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan sebagaimana meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan pemeliharaan data untuk rekomendasi penanganan pemeliharaan jalan. Dalam informasi ini peran masyarakat sangat dibutuhkan secara langsung untuk memberikan saran, usulan, kritik, dana, materi, lahan, serta berperan aktif melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan. Informasi dalam pemeliharan sangat diperlukan untuk menilai mengukur kerusakan ruas jalan yang terjadi sehingga dapat mudah membantu pelaksana pemliharaan dalam melakukan perencanaan baik yang terkait dengan hal- hal yang diperlukan untuk merperbaiki jalan yang rusak tersebut terutama yang terkait dalam merencanakan estimasi besaran biaya yang diperlukan dalam pemeliharan jalan. B. Interaksi Aktor Dalam Proses Kinerja Pemeliharaan Jalan Pekerjaan pemeliharaan jalan hanya dilakukan sekali dalam satu tahun, yang diawali dengan proses perencanaan pembangunan berdasarkan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyusunan Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Kabupaten Indragri Hilir disusun oleh Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir melalui usulan usulan teknis dari lembaga teknis yang terdapat dalam organisasi kelembagaan pengembangan wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, yang salah satunya adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir. Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Keuangan Daerah proses perencanaan dilaksanakan secara buttom up yaitu berdasarkan hasil musyawarah yang berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten/kota. Untuk itu, dalam penetapan program oleh lembaga teknis pemeliharaan jalan (Dinas Pekerjaan Umum) harus didasarkan oleh tingkat kebutuhan pemenuhan tingkat pelayanan dari berbagai tuntutan, keluhan maupun pandangan masyarakat sebagai penerima dan “yang merasakan
8
hasil” akan tingkat pelayanan jalan. Proses perencanaan program pembangunan tersebut dimulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten Rentang waktu dalam proses perencanaan diharapkan tidak terlalu lama sehingga tidak menyebabkan permasalahan berupa kerusakan jalan, yang semestinya program yang diusulkan hanya berupa pelaksanaan pemeliharaan jalan. Berikut adalah tabel panjang jalan menurut jenis jalan, jenis permukaan serta kondisi jalan di Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun 2008-2011: Tabel III.3 Panjang Jalan Menurut Jenis Jalan di Kabupaten Indragiri Hilir (km) Tahun 2008-2011 Jenis permukaan
2008
2009
2010
2011
Jalan Negara
164,43
166,60
166,60
166,60
Jalan Provinsi
391,98
391,98
391,98
391,98
1.375,48
1.399,95
1.497,34
1.497,34
1.931,89
1.898,53
2.055,92
2.055,92
Jalan Kabupaten Jumlah
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Indragiri Hilir
Data diatas menjelaskakan bahawa panjang jalan menurut jenis jalan di Kabupaten Indragiri hilir dari tahun ketahun mengalami peningkatan panjang jalan berdasarkan jenis jalan yang ada di Kabupaten Indragir Hilir yaitu Jalan Negara, Jalan Provinsi serta jalan Kabupaten Indgari Hilir. Tabel III.4 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Indragiri Hilir (km) Tahun 2008-2011 Jenis permukaan
2008
2009
2010
2011
Aspal
644,61
569,13
610,60
610,60
Kerikil
170,24
154,72
172,00
172,00
Tanah
522,53
1.081,25
1.147,32
1.147,32
Cor Beton
574,51
93,43
126,00
126,00
1.931,89
1.898,53
2.055,92
2.055,92
Jumlah
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Indragiri Hilir
Data diatas menjelaskan jenis permukaan jalan yaitu permukaan jalan yang beraspal, kerikil dan tanah serta cor beton mengalami perubahan permukaan panjang jalan dari tahun ketahun dimana jumlah keseluruhan jenis permukaan jalan pada tahun 2008 berjumlah 1.931,89 km, pada tahun 2009 berjumlah 1.898,53 km dan pada tahun 2010 sampai 2011 berjumlah 2.055,92 km.
9
Tabel III.5 Panjang Jalan Menurut Kondisi jalan di Kabupaten Indragiri Hilir (km) Tahun 2008-2011 Kondisi Jalan
2008
2009
2010
2011
Baik
478,70
311,32
313,53
286,73
Sedang
944,79
1.312,13
610,50
570,5
Rusak
382,85
163,35
636,64
636,64
Rusak Berat
125,55
111,83
504,25
562,25
1.931,89
1.898,53
2.055,92
2.055,92
Jumlah
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Indragiri Hilir
Dari data diatas dapat dilihat kondisi jalan yang rusak dari tahun ketahun semakin bertambah ini menjelaskan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir semakin menurun. Dalam pembahasan tingkat komisi akan merubah posisi prioritas penanganan pemeliharaan jalan kabupaten antara lain berupa: 1. Menghilangkan sebagian usulan Dinas Pekerjaan Umum 2. Mengurangi target, volume atau anggaran yang diusulkan 3. Membuat usulan baru ruas-ruas jalan di luar ruas jalan kabupaten (jalan lingkungan/jalan desa). Sebelum sampai pada tingkat paripurna Rapat RAPERDA APBD tahun yang bersangkutan masih dimungkinkan terjadi perubahanperubahan dengan penambahan usulan baru tingkat pimpinan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dengan muatan subjektif dan politis anggota Dewan. Muatan subjektif terhadap kebijakan prioritas pemeliharaan jalan oleh anggota dewan mengindikasikan bahwa aturan hukum yang telah ditetapkan terhadap prioritas pembangunan telah mempengaruhi tujuan kebijakan yang hendak dicapai. Dengan melalui proses yang cukup panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama dari mulai awal hingga persetujuan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya dimulai proses pelelangan terhadap pelaksanaan program. Pelelangan tersebut mengindikasikan jika proses pelaksanaan program dilakukan oleh Pihak Ketiga, dalam hal ini adalah konsultan maupun kontraktor. Konsultan lebih berperan pada penyusun studi perencanaan pemeliharaan jalan dan sebagai quality control terhadap hasil pekerjaan kontraktor, sedangkan konstraktor berperan sebagai pelaksana fisik program pemeliharaan jalan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan pada studi perencanaan yang disusun konsultan perencana. Pelaksanaan program pemeliharaan jalan oleh pihak ketiga tersebut didasarkan pada Kepres 80 tahun 2003. Waktu dalam proses pelelangan ini membutuhkan waktu paling cepat 2 (dua bulan) hingga pelaksanaan kegiatan yang dimulai sejak Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMK) atau surat perintah sejenisnya. Lamanya waktu pelelangan tersebut berdampak pada pelaksanaan pekerjaan yang terkesan “dikejar” waktu.
10
Pihak pelaksana program tentunya mengejar target penyelesaian pekerjaan yang tepat waktu sebelum batas penutupan anggaran daerah, yaitu sebelum tanggal 15 Desember, dimana pada saat itu semua anggaran program yang belum terselesaikan akan dikembalikan ke kas daerah. Pelaksanaan program yang terpaku pada keterbatasan waktu tersebut dikawatirkan tidak memberikan hasil pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. C. Interkasi Aktor Dalam Output Kinerja Pemeliharaan Jalan Kinerja Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan jalan terutama perencanaan pemeliharaan yang diawali dengan pendekatan secara bottom-up dengan melakukan penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi dengan memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pemeliharaan jalan di suatu daerah dan memadu padankan dengan konsistensi visi, misi, dan program Kepala Daerah serta dengan mempertimbangkan hasil forum SKPD, merupakan data input yang terpadu dan aspiratip akan menghasilkan Output berupa RKPD yang baik pula. Didalamnya tentu telah memuat secara lengkap dan rinci segala sesuatu yang menyangkut kerangka kerja, prioritas, rancang bangun, rencana kerja pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (Rekanan). Semuanya tentu akan dituangkan dalam sebuah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk satu jangka waktu tertentu. Dalam output satuan kerja yang terkait dalam pemeliharan jalan melaksanakan kebijakan Kegiatan Baik Kegitan Fisik Maupun Non Fisik yaitu dalam Identifikasi Pekerjaan Pemliharaan Jalan 1. Strategi Pemeliharaan Pemerintah berupaya menggunakan Strategi Pemeliharaan secara Nasional untuk jalan kabupaten. Strategi tersebut secara rinci dimasukkan dalam Buku Petunjuk terpisah untuk Persiapan dari Program Pemeliharaan Jalan-Jalan Kabupaten. 2. Lingkup Pekerjaan Pemeliharaan Umumnya jalan yang berkondisi baik atau sedang memerlukan pekerjaan pemeliharaan. Perkerasan dengan tipe permukaan dan lebar yang memadai dan berkondisi baik/sedang, hanya memerlukan pemeliharaan rutin secara teratur. Apabila permukaan jalan aspal masih dapat dilewati dengan kecepatan dan kenyamanan yang memadai tetapi terlihat adanya tandatanda kerusakan, seperti retak-retak atau tambalan (hasil pemeliharaan rutin), maka mungkin akan tepat untuk melakukan pemeliharaan berkala dalam bentuk pengaspalan ulang, baik pengaspalan tipis untuk `pencegahan' atau overlay aspal untuk `perbaikan'. Penggunaan pelapisan dengan agregat batu pecah untuk pekerasan kondisi sedang. Hal ini untuk memungkinkan dilakukannya pemeliharaan rutin yang teratur termasuk pekerjaan pembentukan ulang dengan alat.
11
Banyak jalan-jalan yang selain berkondisi sedang dan layak untuk pemeliharaan, juga memerlukan perbaikan drainase. 3. Teknis Survei Kondisi Jalan Dalam pelaksanaan teknis survei kondisi jalan, tahap awal yang perlu dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir adalah penyusunan kerangka kerja dan studi persiapan. Kerangka kerja dan studi persiapan yang dimaksud adalah berupa: a) Membuat persiapan khusus yang diperlukan bagi studi perencanaan secepat mungkin termasuk pemilihan wilayah/jaringan jalan untuk pemusatan studi dan persiapan pemetaan. b) Mengembangkan atau memuktahirkan kerangka informasi yang lebih luas dari semua sumber dan kegiatan sosial ekonomi di seluruh Kabupaten. Hal ini diperlukan sebagai masukan pada studi tambahan dan sebagai pendukung perencanaan dan pemantauan. c) Tahap berikutnya terhadap survei kondisi jalan adalah survei dasar. Apa yang telah di jelaskan Dinas Pekerjaan Umum tentang prosedur dan capaian kinerja mereka ternyata belum sepenuhnya sesuai dengan yang diraskan masyarakat. Nyatanya masih terdapatnya jalan rusak yang belum ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Kerusakan jalan yang terjadi bisa berakibat besar pada roda perokonomian warga tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan saja. Perlu adanya kepedulian pemerintah yang cepat mersepon untuk memperbaiki kondisi jalan yang terjadi. Karena jalan merupakan jalur penggerak perokonomian warga sehingga diharapkan respon lebih dari pemrintah melalui instasi terkait agar dapat bergerak cepat menanggapi kebutuhan masyaraktnya. 4. Penetapatan Prioritas Pemeliharaan Jalan Dalam penentuan prioritas penanganan pemeliharaan jalan, terutama yang dikaitkan dengan pembiayaannya, didasarkan pada beberapa kepentingan desakan penanganan dari beberapa usulan program yang berasal dari hasil identifikasi kondisi jalan berdasarkan pantauan instansi terkait, serta laporan tentang kerusakan jalan terutama dari lembaga masyarakat. Secara ideal pemeliharaan dilakukan pada seluruh ruas jalan yang ada. Dengan keterbatasan sumberdaya yang ada, maka perlu diadakan penentuan prioritas agar dapat dicapai pemanfaatan sumberdaya secara efektif. Sebagai pedoman, penentuan prioritas untuk operasional kegiatan pemeliharaan dapat ditentukan dengan menggunakan matrik hubungan antara hirarki lalu lintas dengan hirarki aktifitas pemeliharaan. D. Interaksi Aktor Dalam Hasil Kinerja Pemeliharaan Jalan Namun Output yang baik saja belum menjamin hasil akhir yang berkualitas dan maksimal. Keberhasilan atau kegagalan pembangunan jalan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor yang saling terkait (Jens Chr. Helbech Hede). Ketiga faktor utama yang saling terkait tersebut adalah: Jurnal Prakarsa Infrastruktur Indonesia 2010-2011 1. Manusia (sebagai pelaku),
12
Pelaku mengacu terutama kepada orang-orang yang terlibat dalam penguasaan teknologi, penerapan teknologi dalam pelaksanaan dan pengoperasian alat kerja pendukung, sesuai dengan data output yang tertuang dalam dokumen RKPD. 2. Proses, dari perencanaan hingga pelaksanaan pengerjaan pembangunan jalan a) Lemahnya koordinasi dalam pengelolaan data dan informasi sehingga tidak tepat sasaran. b) Lemahnya keterkaitan proses perencanaan, proses penganggaran dan proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran. c) Kurangnya keterlibatan masyarakat warga (civil society). d) Lemahnya sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian (safeguarding). e) Lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. f) Letak Geografis dan perobahan cuaca. 3. Teknologi Ketiganya yang harus ditopang oleh pendanaan yang memadai. Jika tidak ada komitmen yang tegas dan jelas terhadap dokumen RKPD, di instansi pengelola hal ini SKPD dan rekanan maka RKPD tersebut tidak akan pernah efektif dan kemungkinan menghasilkan jalan yang bermutu jelek lebih besar. G. Penutup 1. Kesimpulan Kendala yang selalu dihadapi pemerintah daerah kabupaten Indragiri Hilir melalui satuan kerja daerahnya yaitu Dinas Pekerjaan Umum dalam perbaikan jalan dikabupaten Indragiri hilir dipengaruhi oleh: a. Minimnya anggaran dalam pelaksanaa pekerjaan pemeliharaan Dengan adanya keterbatasan dari segi pembiyaan dan sumber daya baik manusia maupun alam, sehingga mengakibatkan beberapa usulan program pemeliharaan jalan yang direncanakan pada implementasinya belum mampu direalisasikan. b. Intervensi DPRD yang terlalu kuat Terdapatnya muatan subjektif dan politis dari pembahasan bersama DPR yang pada akhirnya menghambat dalam kinerja pemeliharaan jalan seperti adanya pengurangan anggaran dari target yang diusulkan serta perubahan usulan baru ruas-ruas jalan yang tidak mengikuti prosudural c. Proses waktu yang lama dalam pelaksanaan program Dengan melalui proses yang cukup panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama dari mulai awal perencanaan hingga persetujuan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir hingga proses pelelangan terhadap pelaksaan program selanjutnya. Pada proses pelelangan pelaksanaan program dilakukan oleh pihar ketiga dalam hal ini adalah konsultan maupun kontraktor, waktu dalam proses pelelangan ini membutuhkan waktu paling cepat 2 bulan hingga pelaksanaan kegiatan yang dimulai sejak Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMK) atau surat
13
perintah sejenisnya. Lamanya waktu pelelangan tersebut berdampak pada pelaksanaan pekerjaan yang terkesan dikejar waktu. d. Kurang Kompetennya Instansi Dalam Pemeliharaan Jalan Dalam hal ini lembaga kurang kompeten dalam mengetahui keinginan dari masyarakat dalam kaitannya dengan tingkat pelayanan dalam pemeliharaan jalan dan terutama mengatasi kerterbatasan pembiyaan dalam pemeliharaan jalan. e. Kondisi Tanah Yang Gambut Keadaan geografis tanah yang gambut menjadi kendala Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan jalan dimana kondisi tanah yang gambut tersebut mengakibatkan kerusakan yang cepat terjadi pada jalan sehingga jalan yang ditargetkan bertahan 5-6 tahun hanya bisa bertahan 2-3 tahun saja. 2. Saran Dari hasil penelitian ini Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah melalui satuan kerja daerahnya yaitu Dinas Pekerjaan Umum untuk perlu mengambil langkah-langkah kebijakan untuk terus dapat meningkatkan kinerjanya yaitu: a. Cepat Dalam Merspon Kebutuhan Masyarakat Terhadap pemliharaan jalan lembaga yang berwenang harus mampu secara cepat merespon keluhan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kondisi atau lokasi-lokasi jalan yang memang strategis untuk ekonomi kerakyatan. b. Konsistensi Dalam Memproduksi Hasil Yang Sesuai Harapan Masyarkat Dinas Pekerjaan Umum dalam hal ini harus konsistensi dapat secara terus menerus melaksanakan pemeliharan jalan yang sesuai dengan harapan masyarakat. c. Komunikasi Dan Kompetensi Masyarakat Harus Terus Diikutsertakan Diperlukan komunikasi yang selalu terjalin antara instansi berwenang dengan masyarakat dan dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan kompetensi masyarakat perlu disertakan sebagai pemberi informasi maupun pelaksanaan teknis dalam beberapa kegiatan yang dilakukan. d. Membuat Kerangka Penganggaran Jangka Menengah (KPJM) Belum adanya Kerangka Penganggaran Jangka Menengah (KPJM) Membuat KPJM untuk menjamin terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan dan mengurangi bahkan menghilangkan pengaruh factor kepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran. Dengan adanya KPJM ini akan membantu Pemerintah Daerah mencapai stabilitas ekonomi makro, menjaga keberlangsungan dan tingkat pelayanan publik, serta kepastian penyediaan sumberdaya. e. Peningkatan Sumber Daya Perencana Melalui Pelatihan Dan Pendidikan Dinas Pekerjaan Umum hasus selalu cerdas dan mampu menempa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga dalam pemeliharaan jalan dapat dilangsungkan secara professional baik dalam perencanaan, pendanaan maupun pelaksanaan pekerjaan.
14
H. Daftar Pustaka Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. Departemen Pekerjaan Umum, (2005), Teknik Pengelolaan Jalan, Seri Panduan Pemeliharaan Jalan Kabupaten Volume I, Pusat Penelitian Pengembangan Prasarana Transportasi , Jakarta Kumorotomo, Wahyudi dan Purwanto. 2005. Anggaran Berbasis Kinerja Konsep Dan Aplikasinya. Yogyakarta: Program Administrasi Publik UGM Mayanti, Sedar. 2004. Good Governance (kepemerintahan yang baik). Bandung: Penerbit Cv. Mandar Maju Patilima, Hamid. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit Alfabeta. Ruky, Ahmad. 2002. Sistem Manajemen Kinerja. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Soebandi, Baban. 2006. Desentralisasi Dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah. Bandung: Penerbit Humaniora Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2006. Metode Penelitian Sosial. Jakarta : Kencana Wasistiono, Sadu. 2002. Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Kecamatan, Jatinagor: Penerbit Cita Pindo. Yeremias T.Keban. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori Dan Isu. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
15
16
