KINERJA PEMBANGUNAN PERTANIAN 2000 – 2003 OPINI VS FAKTA
1. Pengantar Kiranya tidak berlebihan bila dikatakan bahwa sektor pertanian adalah sektor ekonomi yang paling diperhatikan oleh masyarakat umum, yang antara lain dicerminkan oleh besarnya sorotan media massa. Hal itu dapat dimaklumi karena sektor pertanian adalah sektor ekonomi yang amat dominan dalam menentukan hajat hidup sebagian besar rakyat Indonesia. Perhatian masyarakat dan sorotan media massa hendaklah dipandang sebagai modal sosial dan modal politik yang berfungsi sebagai infrastruktur lunak penunjang pembangunan pertanian. Namun demikian, tanpa disadari, informasi dan berita yang serba negatif dapat menciptakan citra dan cita buruk yang justru berpengaruh buruk bagi pembangunan pertanian. Akan menjadi amat ironis bila citra dan cita buruk tersebut tercipta melalui berita opini yang tidak benar. Oleh karena itu, tulisan ini dimaksudkan untuk mengklarifikasi beberapa opini negatif yang kerap mencuat dalam pembicaraan publik dan media massa. Klarifikasi dilakukan dengan menggunakan fakta statistik yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang (utamanya BPS, BULOG dan FAO) dan dapat diakses masyarakat luas. Opini yang sehat dan produktif haruslah didasarkan fakta dan analisis positif.
1. Kebijakan Pertanian Kebijakan pertanian merupakan refleksi dari sikap, perhatian dan dukungan pemerintah terhadap pembangunan pertanian. Sebagian pihak berpendapat pemerintah semakin tidak perduli terhadap pembangunan pertanian. Kalaupun ada kebijakan pemerintah, tidak signifikan atau tidak efektif sehingga tidak menimbulkan dampak positif yang berarti bagi pembangunan pertanian. Bahkan ada pula yang berpendapat bahwa pemerintah lebih berperan sebagai penghambat daripada fasilitator dan pendorong pembangunan pertanian. Kalaupun pembangunan pertanian masih berlangsung, itu semua adalah berkat kerja keras petani dan masyarakat agribisnis. Pemerintah semasa orde baru lebih berpihak kepada pertanian daripada pemerintahan periode tahun 2000-2004. Benarkah demikian ?. Berikut ini diuraikan kenapa kebijakan pemerintah, opini sumbang berkenaan dengan itu dan fakta statistik mengklarifikasi opini tersebut.
612
Opini publik : Anggaran pembangunan pertanian amat kecil, dan terus mengalami penurunan dan lebih banyak digunakan untuk membiayai mesin birokrasi pemerintah pusat. Fakta statitsik: Anggaraan pembangunan memang relatif kecil, namun nilainya terus meningkat nyata dan sebagian besar diserahkan langsung kepada pelaku agribisnis di pedesaan. Tidak dapat dipungkiri, anggaran pembangunan pertanian relatif amat kecil. Pada periode tahun 2000-2004, anggaran pembangunan pertanian rata-rata Rp. 2,4 triliun per tahun, yang berarti kurang dari satu persen dari total Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran pembangunan pertanian tersebut hanyalah sekitar Rp. 10.000 atau satu dollar AS per kapita penduduk Indonesia selama satu tahun. Pemerintah periode tahun 2000-2004 amat menyadari hal itu dan bertekad untuk meningkatkannya secara signifikan. Anggaran pembangunan pertanian pada periode tahun 2000-2004 mencapai Rp. 2,4 triliun per tahun, yang berarti sekitar 50 persen lebih tinggi daripada peridoe tahun 1998-1999 yang hanya Rp. 1,7 triliun per tahun, dan hampir dua kali lipat dari pada periode tahun 1996-1997 masa pemerintahan orde baru (Gambar 1). Dilihat dari nilai anggaran pembangunan, jelas sekali pemerintahan periode tahun 2000-2004 amat peduli terhadap pembangunan pertanian, bahkan dapat dikatakan lebih peduli daripada pemerintahan periode sebelumnya.
3213.5
3500.0 3000.0
2411.0
2500.0
2349.7 2044.1
1734.0
2000.0 1500.0
2990.8
1456.8 1192.4
1000.0 500.0 0.0 1996-1997
1998-1999
2000-2004
2000
2001
2002
2003
2004
Gambar 1. Perkembangan Anggaran Pembangunan Pertanian di Indonesia (Rp Milyar). Sumber : Biro Perencanaan dan Keuangan, Deptan (2004)
613
Sesuai dengan perundangan dan semangat otonomi daerah, Departemen Pertanian telah mengubah manajemen anggaran pembangunan pertanian. Sekitar 80 persen dari anggaran pembangunan pertanian berupa dana dekosentrasi yang dikelola pemerintrah daerah. Departmemen Pertanian juga menjadi pelopor dalam mengalokasikan anggaran pembangunan secara langsung kepada petani dan masyarakat agribisnis. Sekitar 60 persen dari anggaran dekonsentrasi pembangunan pertanian diserahkan langsung kepada petani dan praktisi agribisnis. Pemanfaatan dan pengolahan dana komitmen langsung tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kelompok masyarakat penerima. Dengan demikian, pemanfaatan anggaran pembangunan pertanian lebih banyak ditentukan oleh aspirasi dan partisipasi masyarakat petani dan pemerintah daerah. Kiranya patut dicatat, anggaran pemerintah untuk pembangunan pertanian tidak hanya dikelola oleh Departemen Pertanian. Anggaran pemerintah untuk pembangunan pertanian yang dikelola Departemen Pertanian jauh lebih kecil daripada yang dikelola Departemen lainnya. Pimpinan Departemen Pertanian selalu berpendapat bahwa tidak apa kalaupun anggaran pembangunan di Departemen Pertanian (Budget in agricultute) tidak besar, yang paling penting adalah anggaran untuk pembangunan pertanian (Budge for agriculture) cukup besar. Salah satu komponen anggaran untuk pembangunan pertanian yang cukup besar ialah untuk pembangunan inftastruktur irigasi yang dikekola oleh Departemen Kimpraswil. Irigasi merupakan salah satu infrastuktur sektor pertanian yang sangat vital dan mempunyai kontribusi sangat sginifikan dalam meningkatkan
kapabilitas produksi
pertanian. Untuk itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan pembiayaan pembangunan jaringan irigasi (Gambar 2). Pada tahun 2000 anggaran irigasi sebesar Rp 2,22 triliun, meningkat menjadi Rp 4,27 triliun pada tahun 2001, dan sedikit menurun pada tahun 2002 yaitu menjadi Rp 3,71 triliun, namun kembali meningkat pada tahun 2003 menjadi Rp 4,76 triliun. Bahkan pada tahun 2003 jumlah anggaran pembangunan irigasi adalah terbesar selama masa pemulihan ekonomi.
614
4762.8 4268.7
5000.0
3712.5
4500.0 4000.0 3500.0 3000.0
2219.0
2500.0 2000.0 1500.0 1000.0 500.0 0.0 2000
2001
2002
2003
Gambar 2. Perkembangan Pembiyaan Pembangunan Infrastruktur Irigasi di Indonesia Sumber : Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2000-2003.
Opini publik
: Program penyediaan kredit bersubsidi bagi petani dan praktisi agribisnis sudah tidak ada, atau kalaupun ada, mestinya hanya kecil dan hanya berupa rencana alokasi belaka.
Fakta statistik : Pemerintah periode tahun 2000-2004 telah memulihkan program penyediaan kredit bersubsidi kepada petani yang sempat dihentikan pada periode sebelumnya. Walau platformnya tetap, nilai realisasinya terus meningkat tajam. Persepsi buruk tentang program penyediaan kredit bersubsidi boleh jadi akibat dari berbagai hambatan dan penyimpangan pelaksanaan Kredit Usahatani (KUT) pada periode sebelumnya. Kemelut sudah demikian parah sehingga program KUT dihentikan pada tahun 1999. Pemerintah amat menyadari kredit bersubsidi bagi petani mutlak perlu dalam memacu pembangunan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Oleh karena itulah, sejak tahun 2001 pemerintah mencanangkan program Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang merupakan penyempurnaan KUT. Pemerintah menetapkan plafond penyaluran yang cukup besar, yakni Rp. 2,08 triliun per tahun dengan subsidi bunga 6 persen per tahun. Pada awalnya, realisasi penyaluran KKP memang amat kecil, pada tahun pertama bahkan kurang dari 50 persen dari nilai plafond. Dengan pembenahan administratif dan sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan, realisasi KKP meningkat drastis dari tahun ke
615
tahun (Gambar 3). Pada bulan Juli 2004, realisasi KKP telah mencapai Rp. 2,057 triliun atau hampir 100 persen dari plafond setahun. Selain melalui KKP, pemerintah juga membantu pemodalan petani melalui berbagai program khusus seperti pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP), program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K), Program Pengembangan Kawasan Agribsinis (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan), dan sebagainya.
2500
Plafond Realisasi Penyaluran 2082.2
2082.2
2082.2
2082.2
2057.2
1748.8
2000
1500 936.3 1000 468.7 500
0 2001
2002
2003
2004
Gambar 3. Perkembangan Realisasi Penyaluran KKP di Indonesia (Milyar). Sumber : Departemen Pertanian (2004).
Opini publik
: Kebijakan harga dasar gabah pembelian pemerintah tidak efektif
Fakta Statistik : Secara umum (rata-rata) harga gabah yang diterima petani lebih tinggi dari harga dasar pembelian pemerintah Keberpihakan pemerintah terhadap petani, khususnya petani, diwujudkan melalui Inpres No. 9 Tahun 2001, tentang Kebijakan Perberasan Nasional, yang kemudian disempurnakan lagi pada tahun 2002. Dalam Inpres tersebut, pemerintah melindungi petani dari gejolak harga musiman dan dampak dari gejolak harga beras di pasar dunia, melalui instrumen Harga Dasar Pembelian Pemerintah (HDPP). Dalam kondisi pasar bebas, untuk komoditas beras serta keterbatasan dana dan sumberdaya pemerintah, maka kebijakan Harga Dasar Gabah (HDG) yang ditetapkan oleh pemerintah hingga tahun 2000 jelas sudah tidak efektif lagi. Apabila hal ini dipaksakan, sama saja pemerintah Indonesia mensubsidi
616
petani beras luar negeri karena dalam kenyataannya, harga paritas impor beras yang masuk ke Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan HDPP yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun data BPS menunjukkan bahwa kebijakan perberasan yang dituangkan dalam Inpres No. 9/2001, yang berlaku efektif pada awal tahun 2002, ternyata cukup efektif untuk meningkatkan ekonomi perberasan nasional. Berbagai kebijakan pendukung dalam Inpres tersebut, termasuk tariff impor beras sebesar Rp. 430 per kg, mampu meningkatkan harga gabah di tingkat petani hingga di atas HDPP (Gambar 4). Walaupun di beberapa lokasi dan waktu tertentu, harga gabah yang diterima petani lebih rendah dari HDPP, namun secara rata-rata tiap tahun harga gabah yang diterima petani lebih tinggi dari HDPP. Berbeda dengan persepsi umum, kebijakan HDPP ternyata cukup efektif.
1,300 1,248 1,230
1,230
1,232
1,250
1,200
1,152 1,136
1,150 (Rp/kg)
1,095
1,095
1,100
1,050
1,020
965
1,000
950
900 2000
2001
2002
2003
2004*)
Tahun
HDPP (GKP)
Harga GKP
Gambar 4. Perkembangan HDPP dan Harga GKP (Rp/kg). Sumber : BULOG (2004).
Opini publik
: Kebijakan insentif harga tidak efektif sehingga nilai tukar petani semakin menurun.
Fakta Statistik
: Secara agregat Indeks Nilai Tukar telah berbalik dari cenderung menurun menjadi cenderung meningkat terus dan sejak tahun 2003 telah melampaui puncak tertinggi sepanjang sejarah.
Secara kumulatif, efektifitas kebijakan insentif harga, termasuk dukungan harga output dan subsidi input usahatani, dapat dicerminkan oleh dinamika indeks nilai tukar petani. Penyediaan insentif harga merupakan elemen utama dari kebijakan “Proteksi dan
617
Promosi” yang dicanangkan pemerintah. Kebijakan proteksi dimaksudkan untuk melindungi petani dari ancaman penurunan dan fluktuasi harga di pasar internasional, serta banjir impor produk pertanian sebagai akibat dari praktek perdagangan dunia yang tidak adil. Untuk itu, pemerintah melindungi petani dengan mengenakan tarif impor, pengaturan (jika perlu pelarangan) impor dan penetapan aturan sanitary dan phytosanitary. Beberapa contohnya ialah untuk beras, gula, ayam, sapi. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga menyediakan insentif melalui subsidi (pupuk, benih kredit), dan pembenahan pemasaran dan perdagangan sarana produksi (pupuk, pestisida). Sejak tahun 2001 pemerintah kembali menyediakan subsidi pupuk sekitar Rp. 1,3 triliun per tahun yang sebelumnya telah dihapus. Selain menggunakan tarif impor Rp. 430 per Kg, pada tahun 2004 pemerintah juga malarang impor beras. Kebijakan harga dan perdagangan tersebut terbukti efektif dan menyediakan insentif harga bagi petani Data BPS menunjukkan bahwa setelah mengalami keterpurukan akibat krisis multidimensi (1998-1999), Nilai Tukar Petani (NTP) secara konsisten mengalami peningkatan selama periode 2000-2004. Selama periode tersebut, rata-rata NTP mencapai 107,63, lebih tinggi dibandingkan dengan periode krisis (1998-1999) maupun sebelum krisis (1993-1997) yang masing-masing sebesar 102,59 dan 106,08 (Gambar 5). Bahkan NTP pada tahun 2003 dan 2004, telah jauh melampaui titik tertinggi pada masa sebelum krisis. Namun demikian, harus diakui bahwa pertumbuhan NTP tersebut hingga saat ini belum merata di seluruh Indonesia. NTP di Jawa secara umum masih lebih tinggi dibandingkan dengan luar Jawa. Rata-rata NTP di Jawa selama periode 2000-2004 mencapai 115,63, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan luar Jawa yang hanya 89,39. Penyebab utamanya adalah perbedaan struktur produksi. Pertanian di Jawa didiminasi usahatani tanaman pangan, sementara di luar Jawa didominasi usahatani non-tanaman pangan. Memang kebijakan insentif pemerintah lebih terfokus pada usahatani tanaman pangan yang lebih banyak jumlahnya dan amat penting untuk pemantapan ketahanan pangan nasional.
618
124.12
125
120
114.37
(1993 = 100)
115
110
103.38
105
99.33 96.93
100
95
90 2000
2001
2002
2003
2004*)
Tahun
Nilai Tukar Petani
Gambar 5. Perkembangan Nilai Pukar Petani, 2000-2004. *) Data 2004 s/d Maret Sumber : BPS.
2. Kinerja Sektor Pertanian Opini publik
: Sektor pertanian makin terpuruk, terperosok ke dalam perangkap pertumbuhan rendah.
Fakta statistik : Sektor pertanian telah mampu melepaskan diri dari perangkap “ spiral pertumbuhan rendah “ (1999-2002), dan sejak tahun 2003 telah berada pada fase percepatan pertumbuhan (accelerating growth) menuju pertumbuhan berkelanjutan (sustaining growth). Keragaan sektor Pertanian dan Peternakan selama periode tahun 2000-2003 telah mengalami pemulihan menuju pertumbuhan berkelanjutan. Selama periode tersebut, ratarata laju pertumbuhan tahunan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor Pertanian dan Peternakan mencapai 1,83 persen, jauh lebih tinggi dibanding periode krisis (1998-1999) yang hanya mencapai 0,88 persen, bahkan dibanding periode tahun 1993-1997 (sebelum krisis ekonomi) yang mencapai 1,57 persen. Subsektor Tanaman Bahan Makanan menunjukkan kinerja yang semakin membaik, terlihat dari laju pertumbuhannya sebesar 0,58 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan selama periode sebelum krisis ekonomi yang hanya mencapai 0,13 persen. Hal yang sama juga terjadi pada subsektor Perkebunan yang tumbuh sebesar 5,02 persen, lebih tinggi dari periode sebelum krisis yang tumbuh sebesar 4,30 persen, sedangkan subsektor Peternakan walaupun telah tumbuh
619
positif sebesar 3,13 persen, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelum krisis yang mencapai 5,01 persen. Selama masa krisis ekonomi (1998 – 1999) laju pertumbuhan sektor Pertanian (Tanaman Bahan Makanan, Perkebunan dan Peternakan) sangat rendah dan cenderung menurun, dari 1,97 persen pada periode sebelum krisis ekonomi (1993-1997) menjadi hanya 0,44 persen pada periode krisis ekonomi (Gambar 6) Pada periode krisis ekonomi, pertumbuhan subsektor Peternakan mengalami penurunan menjadi 2,10 persen jauh di bawah pertumbuhan rata-rata pada masa sebelum krisis ekonomi yang mencapai 4,69 persen. Subsektor perkebunan mengalami kontraksi tumbuh negatip sebesar 3,30 persen jauh di bawah rata-rata pertumbuhan selama periode 1993-1997 yang mencapai 4,37 persen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama krisis ekonomi (1998–1999) sektor Pertanian telah terperosok ke dalam perangkap “spiral pertumbuhan rendah”. Setelah mengalami sedikit kontraksi (tumbuh negatif 0,74%) pada tahun 1998, PDB sektor Pertanian dan Peternakan telah pulih, melampaui level sebelum krisis, pada tahun 1999. Sebagai perbandingan, pada tahun 1998, total perekonomian mengalami kontraksi luar biasa, tumbuh negatif 13,13 persen dan baru pulih ke level di atas sebelum krisis pada tahun 2003. Selain jauh lebih mampu bertahan, sektor Pertanian dan Peternakan juga mampu pulih jauh
lebih cepat dari perekonomian secara umum. Namun demikian,
pertumbuhan sektor Pertanian dan Peternakan pasca krisis masih belum sepenuhnya stabil.
9.85
10
8.36
Pangan Kebun
8
6.3
Ternak 5.67 5.63 6 4.37
4.95
4.69
4.5
4.32
4 2.1 2
1.88
1.52
0.99
1.03
0.71
0.91
0 -0.35 -2
-1.98
-3.64
-3.3 -4 1993-1997
1998-1999
2000-2003
2000
2001
Gambar 6 . Pertumbuhan PDB Sub Sektor Pertanian (%). Sumber: BPS.
620
2002
2003
Keragaan sektor Pertanian selama periode pemulihan ekonomi (2000-2003) menuju pertumbuhan berkelanjutan. Selama periode 2000-2003 rata-rata laju pertumbuhan sektor Pertanian mencapai 2,30 persen, lebih tinggi dibanding sebelum krisis ekonomi (19931997) yang mencapai rata-rata 1,97 persen. Selain itu, apabila dilihat dari indeks PDB (Gambar 7), sektor Pertanian menunjukkan peningkatan konsisten sejak tahun 2000, dan mulai tahun 2003 sektor Pertanian sedang menuju pertumbuhan berkelanjutan. Dapat disimpulkan bahwa sektor Pertanian dan Peternakan telah terlepas dari “perangkap spiral pertumbuhan rendah” yang berlangsung selama periode tahun 1998 – 1999. Sektor Pertanian dan Peternakan telah melewati fase pertumbuhan rendah (1998– 1999), dan kini (2003) tengah berada pada fase percepatan pertumbuhan (accelerating growth) sebagai masa transisi menuju pertumbuhan berkelanjutan (sustaining growth). Berdasarkan perkembangan indeks PDB terbukti bahwa sektor Pertanian dan Peternakan mampu pulih lebih awal dibanding sektor ekonomi secara keseluruhan. Walaupun telah pulih ke level sebelum krisis, laju pertumbuhan subsektor Perkebunan dan subsektor Peternakan, yang merupakan sumber pertumbuhan tinggi dalam sektor Pertanian, masih labil dan belum sepenuhnya pulih. Kedua subsektor ini amat tergantung pada kondisi perekonomian nasional maupun global. Dengan cepat teratasinya masalah flu burung dan kondisi iklim yang diperkirakan normal, maka pada tahun 2004 kinerja PDB sektor Pertanian dan Peternakan diperkirakan akan lebih baik lagi. Optimisme ini antara lain didukung oleh angka ramalan BPS bahwa pada tahun 2004 produksi padi diperkirakan meningkat 1,26 persen, jagung 4,11 persen, kedelai 5,19 persen, kacang tanah 5,30 persen dan ubikayu 3,91 persen, sehingga laju pertumbuhan subsektor Tanaman Bahan Makanan akan meningkat nyata. Semakin pulihnya perekonomian akan mendorong peningkatan laju pertumbuhan subsektor Peternakan dan Perkebunan secara nyata.
621
7.07
8
Pertanian dan Peternakan Total PDB 5.39
6
4.51 4.13
4.31
4.25
3.83
3.18
4
2.6
2.3
1.97 2
0.44
0
-2
-1.51
-4 -4.8 -6 1993-1997
1998-1999
2000-2003
2000
2001
2002
2003
Gambar 7 . Pertumbuhan PDB Sektor Pertanian-Peternakan dan Total (%). Sumber: BPS.
Berdasarkan indeks PDB sektor ekonomi (Gambar 7), dapat dikatakan bahwa sektor Pertanian dan Peternakan merupakan sektor yang paling ringan terkena dampak krisis dan cepat pulih ke kondisi sebelum krisis dibandingkan dengan sektor perekonomian secara umum.
Persen
120 110 100 90 80 1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Tahun Total PDB
PDB Pertanian dan Peternakan
PDB Pertanian
Gambar 8. Indeks PDB sektor Pertanian pada Harga Konstan 2000, 1996 = 100. Sumber : BPS.
622
Opini publik
: Produksi komoditas utama menurun terus
Fakta Statistik: Produksi komoditas pangan utama lebih tinggi daripada sebelum krisis ekonomi 1993-1996 Produksi komoditas pangan utama padi dan jagung baik sebelum krisis ekonomi (1993-1997), masa krisis ekonomi (1998-1999), maupun pada masa pemulihan ekonomi (2000-2004) terus meningkat, sebaliknya untuk komoditas kedelai mengalami penurunan. Sebelum krisis ekonomi rata-rata produksi padi dan jagung di Indonesia masing-masing 49 juta ton dan 7,9 juta ton per tahun, pada masa krisis ekonomi meningkat menjadi 50,1 juta ton dan 9,7 juta ton per tahun, dan pada masa pemulihan ekonomi juga terus meningkat menjadi 51,9 juta ton dan 10,1 juta ton per tahun (Gambar 9 dan 10). Padi
60,000 51,317
50,052
49,009
Jagung
51,787
51,179
53,666
52,138
51,490
50,461
50,000
40,000
30,000
20,000 9,687
7,931
10,125
9,891
9,347
9,677
10,886
9,654
11,059
10,000
0 93-97
98-99
00-03
00-04
2000
2001
2002
2003
2004
Gambar 9 . Perkembangan Produksi Padi dan Jagung di Indonesia (000 ton). Sumber: BPS 1,600
1,565 1,344
1,400 1,200
1,010
1,000
795
827 774 673
800
672
688
600 400 200 0 93-97
98-99
00-03
00-04
2000
2001
2002
Gambar 10 . Perkembangan Produksi Kedelai di Indoensia (000 ton). Sumber: BPS.
623
2003
2004
Demikian juga pada kelompok komoditas sayur-sayuran dan buah-buahan utama, produksi komoditas kentang, tomat, jeruk, magga, salak dan rambutan terus meningkat, walaupun pada beberapa komoditas produksinya mengalami penurunan pada masa krisis ekonomi. Namun yang sangat menggembirakan bahwa jumlah produksi semua komoditas tersebut pada masa pemulihan ekonomi sudah di atas produksi sebelum krisis ekonomi
(000 Ton)
(Gambar 11).
1,600.00 1,400.00 1,200.00 1,000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 93-97
98-99
00-03
2000
2001
2002
2003
Tahun Kentang
Tomat
Jeruk
Mangga
Salak
Rambutan
Gambar. 11. Perkembangan Produksi Hortikultura, 1993-2003. Sumber : BPS.
Produksi komoditas kelapa sawit, kakao, teh, dan kopi sebagai komoditas perkebunan utama dalam tiga periode (sebelum dan saat krisis ekonomi, serta masa pemulihan ekonomi) juga terus meningkat (Gambar 12 dan 13). Sementara produksi komoditas tebu pada saat krisis ekonomi sempat turun, namun demikian pada masa pemulihan ekonomi kembali meningkat, bahkan sudah menuju ke produksi normal (sebelum krisis ekonomi). Pertumbuhan amat tinggi terutama dialami oleh komoditas kelapa sawit dan kakao yang pada tahun 1993-1997 tumbuh dengan laju di atas 10 persen per tahun. Produksi komoditas perkebunan tradisional lainnya, yakni tebu/gula, teh, kopi, dan karet, sudah sejak lama tumbuh lambat, stagnan atau bahkan menurun (tebu/gula). Krisis ekonomi tahun 1998-1999 tidak berdampak negatif, tetapi ternyata justru berdampak positif terhadap komoditas perkebunan, kecuali tebu/gula.
Alasan utamanya ialah depresiasi rupiah
terhadap dollar Amerika menyebabkan harga komoditas perkebunan melonjak tajam yang selanjutnya mendorong peningkatan volume ekspor komoditas tersebut.
624
Pada tahun 2000-2003, kinerja komoditas perkebunan seluruhnya membaik, jauh lebih baik dibanding pada periode 1993-1997, kecuali untuk kakao. Prestasi luar biasa yang mungkin tidak diperkirakan sebelumnya oleh sebagian pihak ialah untuk tebu/gula yang mengalami titik balik ekstrim dari pertumbuhan negatif hingga tahun 1999, menjadi tumbuh positif. Pada tahun 2000-2003, produksi tebu/gula tumbuh dengan rata-rata laju 7,43 persen per tahun, jauh di atas pertumbuhan permintaannya. Pertumbuhan produk yang amat tinggi tersebut telah berhasil membelokkan trend volume impor gula dari cenderung meningkat akseleratif menjadi cenderung menurun. Ini merupakan bukti empiris bahwa Program Akselerasi Produksi Gula Nasional yang kita laksanakan dalam tiga tahun terakhir telah memberikan hasil yang cukup mengesankan. Walaupun sempat anjlok, berubah dari tumbuh amat tinggi (rata-rata 17,38 persen per tahun pada periode 1998-1999) menjadi tumbuh negatif (bahkan minus hampir 10 persen pada tahun 2000), produksi kakao telah mulai pulih kembali. Sejak tahun 2000, produk kakao telah tumbuh positif dan pada tahun 2003 telah mencapai 4 persen per tahun. Anjloknya laju pertumbuhan produksi kakao tersebut terutama merupakan akibat dari anjloknya nilai dolar AS dan harga kakao di pasar dunia, serangan hama penggerek buah, serta pengenaan pajak pertambahan nilai (PPn) dan pungutan retribusi. Dalam kondisi pasar internasional yang tidak baik dan nilai rupiah yang terus meningkat belakangan ini, disarankan agar pengenaan pajak dan retribusi atas proses produksi atau pemasaran kakao ditinjau ulang, paling tidak untuk sementara. Ke depan, pertanyaan mendasar ialah apakah pertumbuhan tinggi subsektor Perkebunan tersebut dapat dipertahankan berkelanjutan ? Sumber utama pertumbuhan produksi berkelanjutan untuk tanaman perkebunan ialah pertambahan luas panen. Masalahnya ialah sejak krisis tahun 1998-1999, investasi swasta maupun pemerintah pada perluasan areal perkebunan belum menunjukkan tanda-tanda pemu-lihan signifikan. Kiranya patut dicatat, investasi swasta pada usaha perkebunan bersifat jangka panjang yang umumnya membutuhkan insentif khusus dari pemerintah. Oleh karena itu, agar pertumbuhan tinggi subsektor Perkebunan dapat dipertahankan berkelanjutan, pemerintah perlu memulihkan kembali fasilitas kredit khusus untuk investasi perluasan areal perkebunan.
625
12,000
K. Sawit
Kakao
9,911 9,048
9,306
10,000
10,894
10,683
Tebu
7,581 8,000 5,823 6,000
4,438
4,000
2,338
2,226 307
1,734
1,491
421
479
458
2,000
1,690
428
1,728
433
1,891
633
1,628
665
0 93-97
98-99
00-03
2000
2001
2002
2003
2004
Gambar.12. Perkembangan Produksi Kelapa Sawit, Kakao dan Tebu di Indonesia. Sumber : BPS.
800
Tea
737
Kopi
702
700 598
569
567
555
600
523 447
500 400 300 200
156
164
165
163
165
164
169
170
100 0 93-97
98-99
00-03
2000
2001
2002
2003
2004
Gambar 13. Perkembangan Teh dan Kopi. Sumber : BPS
Populasi sapi potong, ayam broiler dan ayam petelur sebelum krisis ekonomi semuanya mengalami pertumbuhan yang positif, dan pada masa krisis ekonomi semuanya mengalami pertumbuhan yang negatif, namun demikian pada masa pemulihan ekonomi kecuali sapi potong, kembali mengalami pertumbuhan yang positif, bahkan rata-rata populasinya sudah melebihi populasi sebelum krisis ekonomi (gambar 14 dan 15). Dari sisi produksi terlihat juga bahwa
produksi daging sapi, susu, daging
ayam broiler dan telur sebelum krisis ekonomi mengalami peningkatan dan menurun
626
pada masa krisis ekonomi, namun demikian kembali meningkat termasuk produksi daging sapi pada masa pemulihan ekonimi dengan rata-rata produksi lebih tinggi dari sebelum krisis ekonom (gambar 16 dan 17). Penurunan populasi ternak sapi potong selama kurun waktu 1998-2001, sejak tahun 2002 telah teratasi dan pada tahun 2003 telah mencapai jumlah 11,5 juta ekor. Jumlah terse-but hampir mendekati jumlah populasi tahun 1997 yang mencapai 11,9 juta ekor. Lambannya perkembangan ternak sapi, khususnya sapi potong, disebabkan oleh masih terbatasnya kemampuan sistem perbibitan dan manajemen pengelolaan usaha peternakan sapi. Selain itu, semakin meningkatnya pemotongan sapi betina juga menjadi penghambat lain yang potensial menekan perkembangan populasi ternak sapi di dalam negeri. Namun permasalahan-permasalahan tersebut sedikit demi sedikit sudah mulai dapat diatasi sehingga populasi ternak sapi pada tahun 2002 dan 2003 sudah menunjukkan peningkatan kembali. Peningkatan populasi ternak ruminansia besar yang utama didorong oleh keberhasilan program inseminasi buatan. Perkembangan jumlah populasi ternak sapi potong, sapi perah dan kerbau, secara langsung juga berpengaruh terhadap perkembangan produksi daging. Peningkatan populasi ternak sapi potong pada periode 2000-2003, telah mendorong peningkatan produksi daging sapi pada periode tersebut dengan laju 2,32 persen per tahun. Seiring dengan peningkatan produksi hasil ternak, konsumsi pangan hewani juga mengalami peningkatan. Konsumsi daging meningkat dari 5,75 kg/kapita/tahun pada tahun 2002 menjadi sekitar 6,08 kg/kapita/tahun pada tahun 2003. Dari fenomena di atas terlihat bahwa usaha ternak sapi potong dan sapi perah sebelum krisis ekonomi telah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Adanya krisis ekonomi menyebabkan populasi dan produk dari jenis ternak ini mengalami penurunan. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah melalui Departemen Pertanian telah mampu mengangkat kinerja usaha peternakan ini kembali seperti sebelum krisis ekonomi. Dari berbagai jenis ternak yang ada, cukup sahih untuk dikatakan bahwa perkembangan ternak ayam ras merupakan yang paling spektakuler. Perkembangan ternak ayam ras yang sangat pesat sejak tahun 1980-an mampu mendorong kinerja sektor Peternakan menjadi lebih baik lagi. Sampai menjelang krisis ekonomi, pertumbuhan populasi ayam ras pedaging dan ras petelur sangat konsisten pada kisaran 8,14 dan 7,15 persen per tahun. Pada periode krisis (1998-1999) laju
627
pertumbuhan populasi ternak ayam ras pedaging dan ras petelur turun tajam hingga mencapai -34,09 dan -21,95 persen per tahun. Namun selama periode 2000-2003, populasi ternak ayam ras pedaging dan ayam ras petelur kembali meningkat dengan tajam, bahkan pada tahun 2003, populasinya jauh melebihi sebelum periode krisis (Tabel 14). Pada awal tahun 2004 ini, kinerja produksi ayam ras kembali menghadapi ujian dengan munculnya wabah flu burung. Namun dengan cepat teratasinya wabah tersebut diperkirakan tidak terlalu mengganggu kinerja produksi ayam ras pada tahun 2004 ini. Seiring dengan membaiknya keragaan populasi ternak ayam ras, maka produksi daging ayam ras dan telur pada periode 2000-2003 juga mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, produksi daging ayam pedaging meningkat dengan laju sekitar 24,30 persen per tahun, sementara produksi telur meningkat dengan laju 9,34 persen per tahun. Selama periode tersebut, peningkatan produksi daging ayam ras yang paling tinggi terjadi pada tahun 2000 dan 2002, yaitu masing-masing sebesar 75,77 dan 40,02 persen. Sementara untuk telur, lonjakan produksi paling tinggi terjadi pada tahun 2000 yang mencapai 22,38 persen. Epidemi flu burung yang di Indonesia mulai berjangkit pada akhir tahun 2003 dapat menjadi ancaman serius bagi kinerja subsektor Peter-nakan. Industri peternakan ayam yang sudah mulai pulih terancam terpuruk lagi jika epidemi flu burung tersebut berkelanjutan. Namun demikian, pada akhir Februari 2004 nampaknya epidemi flu burung sudah dapat dikendali-kan dan diberantas tuntas. Departemen Pertanian sudah melaksanakan program komprehensif untuk mengendalikan dan memberantas epidemi flu burung tersebut dan kini tengah melaksanakan program pemulihan dampak negatifnya terhadap industri peternakan. Kita optimistis, subsektor Peternakan yang telah pulih dari terpaan krisis tahun 1998-1999 akan terus mengalami akselerasi pertumbuhan. Kata kuncinya ialah kondisi kesehatan perekonomian makro dan ancaman epide-mi penyakit menular. Belajar dari bencana sebelumnya, Departemen Perta-nian akan membangun sistem pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak menular secara nasional. Pemulihan kesehatan perekonomian nasional merupakan tugas kita bersama.
628
11,497
11,455
11,600
11,298
11,400 11,008
11,200 10,771
11,000 10,800
10,504
10,600
10,275
10,400 10,200 10,000 9,800 9,600 93-97
98-99
00-03
2000
2001
2002
2003
Gambar 14. Perkembangan Populasi Sapi Potong di Indonesia (000 ekor). Sumber: BPS.
1,000,000
Ayam broiler
900,000
Ayam petelur
920,544 865,075 734,582
800,000
647,584
621,834
700,000 530,874 600,000 500,000 339,175 400,000 300,000 200,000
67,259
79,206
78,039
70,210
69,366
74,205
42,196
100,000 0 93-97
98-99
00-03
2000
2001
2002
2003
Gambar 15. Perkembangan Populasi Ayam Broiler dan Petelur di Indonesia (000 ekor). Sumber: BPS
629
771
752
800
Sapi
A yam Broiler
700
644 519
600
537
515
500 370 400
326
339
345
340
339
330
289
300 200 100 0 93-97
98-99
00-03
2000
2001
2002
2003
Gambar 16. Perkembangan Produksi Daging Sapi dan Ayam Broiler di Indonesia. (000 ton). Sumber: BPS. 1,000,000
Telur
Susu
945,746 850,000
900,000 800,000
973,589
888,163 783,316
708,480
700,000
584,947
600,000
505,616 422,503
500,000
553,442
480,000
495,647
493,374
405,690
400,000 300,000 200,000 100,000 0 93-97
98-99
00-03
2000
2001
2002
2003
Gambar 17. Perkembangan Produksi Telur dan Susu di Indonesia (000 ton). Sumber: BPS.
Fakta statistik di atas membuktikan bahwa secara umum produksi pertanian terus meningkat dan kondisinya pada masa pemulihan ekonomi sudah lebih baik dari masa sebelum krisis ekonomi, sehingga opini yang mengatakan bahwa produksi pertanian menurun sangat keliru.
630
Opini publik
: Persentase penduduk miskin di pedesaan makin bertambah
Fakta Statistik : Persentase penduduk miskin di pedesaan mengalami penurunan sejak masa pemulihan ekonomi Tujuan akhir utama pembangunan pertanian ialah untuk meningkat-kan kesejahteraan petani dan penduduk pedesaan secara khusus serta seluruh rakyat Indonesia secara umum. Salah satu indikator utama tingkat kesejahteraan umum ialah prevalensi jumlah penduduk miskin. Kemampuan suatu pemerintahan di negara berkembang seperti Indonesia untuk menu-runkan jumlah penduduk miskin, utamanya di pedesaan, secara konsisten merupakan suatu prestasi yang patut dibanggakan karena kemiskinan, utamanya di wilayah pedesaan, merupakan salah satu kendala utama dalam pengembangan sektor Pertanian. Penduduk miskin di pedesaan terutama yang hidup di sektor Pertanian mempunyai kemampuan yang amat terbatas dalam permodalan dan pengetahuan teknologi pertanian, sehingga kemam-puan mereka dalam meningkatkan kapasitas produksi pertaniannya pun melalui pengembangan teknologi juga terbatas. Oleh karena itu, tingkat kemiskinan, utamannya di wilayah pedesaan, merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh suatu pemerintahan. Secara absolut jumlah penduduk miskin di wilayah pedesaan hampir dua kali lipat dibanding jumlah penduduk di wilayah perkotaan. Apabila hal ini dikaitkan dengan fakta bahwa sebagian besar mata pencaharian penduduk di wilayah pedesaan bergantung pada sektor Pertanian, maka hal ini berarti bahwa permasalahan kemiskinan sangat terkait dengan sektor Pertanian. Dengan kata lain, sektor Pertanian merupakan sektor yang amat strategis untuk dijadikan instrumen dalam pengentasan kemiskinan. Kemajuan sektor Pertanian, paling tidak, akan banyak memberikan kontribusi pada penurunan jumlah penduduk miskin di wilayah pedesaan. Krisis multidimensi yang terjadi pertengahan tahun 1997 telah menyebabkan jumlah penduduk miskin pada tahun 1998 melonjak menjadi 26 persen atau sekitar 32 juta orang di pedesaan dan 22 persen atau hampir 18 juta orang. Namun pada tahun 2002, jumlah penduduk miskin telah menurun drastis menjadi 21,1 persen atau 25 juta orang di pedesaan dan 14,5 persen atau 13 juta orang di perkotaan. Walaupun secara absolut maupun persentase jumlah penduduk miskin masih lebih tinggi pada tahun 2002
631
dibanding tahun 1996 (sebelum krisis multidimensi), namun fakta penurunan insiden kemiskinan tersebut secara konsisten merupakan salah satu prestasi luar biasa pembangunan Indonesia pada periode pemu-lihan ekonomi. Penurunan jumlah penduduk miskin di wilayah pedesaan pada periode pemulihan ekonomi, tidak terlepas dari pertumbuhan sektor Pertanian yang cukup tinggi, utamanya subsektor Tanaman Bahan Makanan selama periode tersebut. Berdasarkan data prevalensi kemiskinan, dapat disimpulkan bahwa pada periode tahun 2000-2002 kesejahteraan penduduk pedesaan maupun perkotaan jauh lebih baik dari pada periode tahun 1998-1999 (masa krisis), dan sudah mendekati keadaan tahun 1996. Berbagai penelitian, termasuk oleh lembaga penelitian independen, konsisten menyimpulkan bahwa yang paling berkontribusi dalam penurunan jumlah penduduk miskin, baik di desa maupun di kota ialah pertumbuhan sektor Pertanian. Salah satu studi menunjukkan bahwa kontribusi pertumbuhan sektor Pertanian dalam menu-runkan total jumlah penduduk miskin mencapai 66 persen, dengan rincian 74 persen di pedesaan dan 55 persen di perkotaan. Dengan demikian, penu-runan signifikan jumlah penduduk miskin atau peningkatan kesejahteraan umum selama periode tahun 19982002 terutama merupakan kontribusi dari hasil pembangunan sektor Pertanian.
26.1
27
25.7 24.8
25
22.3 23 21.1 ( % ) 21
20.2
19.9
19.5
19
17
15 1996
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Tahun
Persentase Penduduk Miskin
Gambar 18. Persentase Penduduk Miskin di Pedesaan, 1996 – 2004. Sumber : BPS.
632
2004
Selain itu, bukti yang lebih kuat tentang peningkatan kesejahteraan petani adalah menurunnya jumlah absolut anggota rumah tangga tani yang masih hidup dalam kemiskinan yakni, dari 26 juta orang pada tahun 1999 menjadi 20,6 juta orang pada tahun 2002.
Walaupun tidak dapat ditunjukkan dengan angka spesifik, dengan
meningkatnya secara signifikan laju pertumbuhan sektor Pertanian pada tahun 2003, maka dapat dipastikan jumlah anggota rumah tangga tani yang masih miskin pada tahun 2003 jauh lebih kecil dari pada tahun 2002. Dengan demikian, tidak dapat diragukan lagi, pembangunan yang dilaksanakan selama periode tahun 2000-2003 telah berhasil meningkatkan kesejahteraan petani secara signifikan.
Opini publik : Kemandirian pangan Indonesia semakin menurun dan telah terperangkap impor pangan (food trap). Fakta Statistik : Kapasitas produksi pangan domestik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi domestik makin meningkat. Kemandirian pangan pada tataran nasional merupakan kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman dan juga halal, yang didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumberdaya domestik. Oleh karena itu, salah satu indikator untuk mengukur kemandirian pangan adalah ketergantungan ketersediaan pangan nasional terhadap impor. Data Neraca Bahan Makanan yang diterbitkan FAO menunjukkan bahwa selama periode 2000-2002, kemampuan penyediaan pangan Indonesia dalam kalori per kapita per hari mencapai 3.313, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode krisis (1998-1999) yang sebesar 2.832 maupun sebelum krisis (1993-1997) yang sebesar 2.849. Bahkan kemampuan ekspor pangan Indonesia selama periode 2000-2002 juga meningkat dibandingkan dengan dua periode sebelumnya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh nilai net ekspor pangan yang mencapai 1.223 Kkal/kapita/hari (Gambar 19). Rata-rata pangsa produksi pangan dalam negeri terhadap total kebutuhan pangan dalam negeri, selama periode 2000-2002 mencapai 111 persen, sementara impor dan ekspornya masing-masing sebesar 13 dan 24 persen, sehingga secara keseluruhan net ekspor pangan Indonesia mencapai 11 persen (Gambar 20 dan 21) Kondisi ini jauh lebih baik dari dua periode sebelumnya, dimana pangsa produksi pangan dalam negeri di bawah 100 persen dan net ekspornya negatif sekitar 1-3 persen.
633
Gambaran ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi, menurut Neraca Bahan Makanan (NBM), dihitung berdasarkan penjumlahan produksi domestik, impor netto, stok dikurangi dengan kebutuhan nonkonsumsi (benih, industri nonpangan, dan penggunaan lain). Ketersediaan pangan per kapita per hari dalam bentuk kalori dan protein per kapita selama lima tahun terakhir rata-rata kuantitasnya relatif lebih dari cukup, yakni di atas 3.000 kilo kalori dan di atas 74 gram dibandingkan rekomendasi ketersediaan 2.550 kilo kalori dan 55 protein per kapita per hari. Kemampuan penyediaan pangan per kapita yang relatif masih cukup tinggi, dikarenakan produksi pangan meningkat dan didorong oleh kebijakan impor yang lebih terbuka. Namun demikian, perkembangan ketersediaan energi dan protein selama lima tahun terakhir cenderung turun, karena pertumbuhan produksi yang relatif lambat, dan impor yang se-makin menurun. Menarik untuk dicer-mati bahwa: (a) pertumbuhan produksi domestik meningkat relatif lambat, ter-utama beras hanya 0,50 persen per tahun, bahkan kedelai turun 15 persen per tahun; (b) jumlah penduduk terus meningkat dengan laju 1,5 persen per tahun, sementara, impor pangan cen-derung turun. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan impor yang sangat besar pada awal reformasi merupakan dampak dari dibukanya pasar domestik (efek psikologis), sehingga volume yang diimpor sesungguhnya lebih ba-nyak dari kebutuhan. Penurunan impor pada tahun-tahun berikutnya merupa-kan rasionalisasi dari tindakan excessive import pada tahun-tahun awal. Penurunan volume impor pangan ini menjelaskan penurunan tingkat keter-sediaan energi selama lima tahun terakhir. Untuk itu, dibalik angka rata-rata nasional per kapita yang relatif tinggi tersebut masih perlu dicermati lebih dalam aspek kestabilan jangka panjang penyediaan dari segi volume dan harga antarwaktu serta antarlokasi. Faktor kestabilan tersebut merupakan prakondisi bagi aksesibilitas rumah tangga terhadap pangan yang cukup sebagai sisi terpenting dalam ketahanan pangan. Kemandirian pangan pada tataran nasional merupakan kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman, dan juga halal, yang didasarkan pada optimasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumberdaya domestik. Oleh karena itu, salah satu indikator untuk mengukur kemandirian pangan adalah ketergantungan ketersediaan pangan nasional terhadap impor. Hasil pemantauan mengenai rasio impor beberapa
bahan
pangan
penting
terhadap
total
penyediaan
pangan
dalam
kalori/kapita/hari menunjukkan, bahwa ketergantungan impor, dalam bentuk kalori per jenis bahan pangan terhadap total penyediaan kalori, secara umum relatif kecil
634
3312.72
3278.65
3224.67
3500.00
3082.63 2849.34
2831.78
3000.00
KKal/Kapita/Hari
2500.00
2000.00 1277.65
1223.67
1500.00
1310.72
1082.63 833.28
854.34 1000.00
500.00
0.00 1993-1997
1998-1999
2000-2002
2000
2001
2002
Tahun
Produksi
Net Ekspor
Gambar 19. Produksi dan Ekspor Pangan Indonesia, 1993 – 2002. Sumber : FAO.
28.28 30
23.4
23.8 25 19.71
Pangsa (%)
20 14.11 13.49
12.72
15 10.08
10.59
14.17
11.23
10.49
10
5
0 1993-1997
1998-1999
2000-2002
2000
2001
2002
Tahun
Ekspor
Impor
Gambar 20. Pangsa Ekspor dan Impor Pangan Terhadap Ketersediaan Total Dalam Negeri,1993 – 2002. Sumber : FAO.
Data BPS juga menunjukkan bahwa impor beberapa bahan pangan pokok, seperti beras, jagung, kedelai dan gula, terhadap total kebutuhan dalam negeri selama periode 2000-2003 relatif kecil. Impor beras masih di bawah 3 persen, sementara impor kedelai dan gula sekitar 2 persen dan impor jagung di bawah 2 persen. Dengan
635
demikian, kekhawatiran sebagian pihak bahwa Indonesia semakin terancam terperosok ke dalam perangkap ketergantungan impor pangan tidak didukung oleh data yang ada.
130
110
111.08 99.49
114.11
112.92 106.22
97.13
Pangsa (%)
90
70
50
30
11.08
6.22
14.11
12.92
10 -0.51
-2.87
-10 1993-1997
1998-1999
2000-2002
2000
2001
2002
Tahun
Produksi
Net Ekspor
Gambar 21. Pangsa Produksi dan Net Ekspor Terhadap Ketersediaan Total Dalam Negeri, 1993 – 2002. Sumber : FAO.
.
4. Penutup Kinerja sektor Pertanian selama periode tahun 2000-2003 akan lebih obyektif bila dilaksanakan dengan memperhatikan dua gejolak eksternal beruntun dan luar biasa yaitu : (a) anomali iklim El Nino berkepanjangan (1997-1998); dan yang berulang dalam tenggang waktu singkat (2001) ; (b) krisis multi dimensi ekonomi-sosial politik berkepanjangan (1997-1999). Kedua kondisi abnormal tersebut tidak saja membuat kinerja sektor Pertanian pada tahun 2000-2003 beranjak dari tahap awal yang terpuruk, tetapi juga dengan lingkungan strategis yang tidak menguntungkan, serta perpaduan keduanya menciptakan pesimisme dan resiko ketidakpastian berusaha sehingga sektor Pertanian berada dalam ancaman stagnasi berkelanjutan. Dengan demikian, kinerja sektor Pertanian pada tahun 2000-2003 haruslah dievaluasi dengan tiga perspektif yaitu : (a) kemampuan berbalik dari ancaman kontraksi lebih buruk (rescue) ; (b) kemampuan pulih dari stagnasi berkepanjangan (recovery) ; dan (c) kemampuan tumbuh akseleratif (accelerating) menuju pertumbuhan tinggi berkelanjutan (sustaining growth). Secara umum, sektor Pertanian mampu melepaskan diri dari ancaman terpuruk secara berkepanjangan. Sektor Pertanian terbukti lebih tangguh dan mampu pulih lebih
636
cepat dibanding sektor-sektor lain. Walaupun periode awalnya bervariasi antar subsektor apalagi antar komoditas, secara umum sektor Pertanian telah berhasil berbalik dari ancaman kontraksi berkelanjutan (1997-1998), melepaskan diri dari perangkap “ spiral pertumbuhan rendah “ (1999-2002), dan sejak tahun 2003 telah berada pada fase percepatan pertumbuhan (accelerating growth) menuju pertumbuhan berkelanjutan (sustaining growth). Selain sektor pertanian mampu pilih, fakta statistik juga menunjukkan bahwa kinerja sekor pertanian 2000-2003 ternyata lebih baik dibanding
periode
sebelum
krisis
(1993-1996).
Fakta
statistik
tersebut
menggugurkan opini publik di media massa yang mengatakan bahwa kinerja sektor pertanian selama periode 2000-2003 makin terpuruk. Walaupun demikian harus diakui bahwa kinerja sektor pertanian tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi sektor pertanian utamanya peningkatan kesejahteraan petani. Agenda jangka menengah-pendek (sekitar lima tahun ke depan) yang perlu segera kita rumuskan ialah bagaimana mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang cukup menggembirakan tersebut. Disadari, potensi pertumbuhan yang ada saat ini sudah hampir termanfaatkan secara optimal. Setidaknya lima upaya yang harus dan segera dilakukan agar momentum akselerasi pertumbuhan sektor Pertanian dapat terus dipertahankan secara berkelanjutan yaitu : (a) merenovasi dan memperluas infra struktur fisik (hard infrastructure), utamanya sistem irigasi, sistem transportasi, sistem telekomunikasi dan kelistrikan pedesaan; (b) revitalisasi sistem inovasi pertanian (penelitian dan pengembangan, diseminasi teknologi pertanian) ; (c) Pengembangan kelembagaan agribisnis (tata pemerintahan, organisasi pengusaha dan jejaring usaha) ; (d) rekonstruksi sistem insentif berproduksi dan investasi ; (e) pengelolaan pasar input dan output. Semua ini hendaklah diracang secara komprehensif dan terpadu. Ke depan, pengalaman krisis pahit multi-dimensi 1997-1998 memberikan pelajaran berharga betapa strategisnya sektor Pertanian sebagai jangkar, peredam gejolak, dan penyelamat bagi sistem perekonomian nasional. Sektor Pertanian merupakan kunci untuk pengentasan kemiskinan dan pemantapan ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, pembangunan sektor Pertanian haruslah tetap dijadikan sebagai prioritas pembangunan nasional. Inilah konsensus politik yang masih perlu diperjuangkan bersama.
637
