Khairunnisa : Peranan dan Proses Kliring Nasional Salam Perbankan Pada Bank Sumut Syariah Medan, 2009

Khairunnisa : Peranan dan Proses Kliring Nasional Salam Perbankan Pada Bank Sumut Syariah Medan, 2009.


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I

: PENDAHULUAN ...................................................................... A. Latar Belakang ...................................................................... B. Perumusan masalah ............................................................... C. Tujuan Penulisan ................................................................... D. Manfaat Penulisan ................................................................. BAB II : PROFIL PERUSAHAAN ........................................................... A. Sejarah Ringkas Perusahaan .................................................. B. Jenis usaha/ Kegiatan ............................................................. C. Stuktur Organisasi ................................................................. D. Uraian Tugas/ Job Description .............................................. E. Kinerja Usaha Terkini............................................................ F. Rencana Kegiatan ................................................................. BAB III : PEMBAHASAN ........................................................................ A. Pengertian Kliring ................................................................. B. Jenis Proses Kliring ............................................................... C. Hal Yang Berkaitan Dengan SKNBI ...................................... D. Peserta SKNBI ...................................................................... E. Penyelenggaraan SKNBI ....................................................... F. Batasan Nominal ................................................................... G. Penyediaan Dana Awal (Prefund) .......................................... H. Diagram Proses SKNBI ......................................................... I. Use Case Diagram Proses Kliring .......................................... J. Alur proses Kliring Debet ...................................................... K. Alur Proses Kliring Kredit ..................................................... L. Manfaat SKNBI ..................................................................... M. Kelemahan dan Keunggulan SKNBI ...................................... N. Peranan SKNBI ..................................................................... BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpilan ............................................................................ B. Saran ....................................................................................

HAL 1 1 5 5 6 7 7 9 13 14 16 19 20 20 23 24 25 26 27 27 28 30 30 33 35 36 37 39 40

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN


DAFTAR TABEL TABEL 1 : Data Kinerja Perusahaan Selama 3 Tahun Terakhir……….

18


LAMPIRAN GAMBAR Gambar I Gambar II Gambar III Gambar IV Gambar V

: : : : :

Stuktur Organisasi Bank Sumut Syariah Cabang Medan ........ Diagram Proses SKNBI ......................................................... Alur Use Case Diagram Proses Kliring SKNBI...................... Alur Proses Kliring Debet ...................................................... Alur Proses Kliring Kredit .....................................................

14


KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan lindungan yang telah dilimpahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Penulisan Ilmiah ini tepat pada waktunya. Tugas Akhir ini dilakukan guna memenuhi salah satu syarat pemenuhan kurikulum dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Diploma Keuangan Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada : 1. Bapak Drs John Tafbu Ritonga, Mec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Sumatera Utara. 2. BapakDR Paham Ginting SE, MS, selaku Ketua Jurusan Program Studi Diploma Keuangan Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Syahfrizak Helmi, SE, M. Selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Diploma Keuangan Universitas Sumatera Utara sekaligus Sebagai Dosen Pembimbing tugas akhir. 4. Semua staf dan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara yang telah mendidik dan membimbing penulis. 5. Kepada Bapak Didi Duharsa Selaku Kepala Divisi Bank Sumut Syariah Cabang Medan. 6. Semua pegawai atau karyawan Bank Sumut Syariah Cabang Medan.


7. Khususnya kepada kedua Orang Tua tercinta. Muhamad Amin dan Zulfarida yang senantiasa mendukung dan memberikan dorongan penuh baik secara moril maupun materi. 8. Buat kakak, abang, adikKu, kak Idit, bang Dani, kak Rifa, Siti, dan Asan. Makasih buat semuanya. Serta buat ante, amak, om, apak, uphi dan kayla. 9. Buat teman- teman ku Tina, Nina, Lina, Amy, Liza, Fitri, dan semua nak keuangan stambuk 2006. serta buat Radya, Reni, ma Dean. You are my best friend . Dalam Tugas Akhir ini, penulis menyadari banyak kekurangannya, baik dalam materi maupun teknik penulisannya. Mengingat pengetahuan dan pengalaman penulis yang masih sangat terbatas, oleh karena itu penulis yang masih sangat terbatas, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak. Akhirnya puji dan syukur saya ucapakan kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkannya. Medan, Mei 2009 Penulis,

Khairunnisa


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sesuai UU No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) sebagaimana telah ditambah dengan UU No. 3 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 199 tentang Bank Indonesia (BI), bank Indonesia mempunyai tugas untuk mengatur dan menjaga stabilitas kelancaran sistem pembayaran dalam rangka terwujudnya sistem pembayaran yang efesien, cepat, aman, dan handal dimaksudkan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan. Sehubungan dengan tugas Bank Indonesia dalam sistem pembayaran tersebut Bank Indoinesia telah menyediakan fasilitas kliring yang merupakan pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank peserta kliring atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu terentu. Transaksi yang diproses melalui fasilitas transfer debet ataupun trasfer kredit yang disertai dengan pertukaran warkat debet ( cek, bilyet giro, nota debet, dll) dan warkat kredit (nota kredit). Penyelenggaraan kliring itu sendiri merupakan fasilitas yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank umum sebagai bagian dari pelaksanaan salah satu tugas Bank Indonesia (pasal 8 UU No. 23 Tahun 1999) yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kliring berasal dari kata to clear artinya pelunasan utang piuatang sesama bank anggota kliring yang dikordinasikan oleh Bank Indonesia didalam lembaga kliring. Kliring dibentuk oleh Bank Indonesia (BI) pada tanggal 3 maret 1967


1

yang merupakan suatu lembaga dari Bank Indonesia yang melakukan perhitungan utang piutang antar bank peserta kliring (Hasibuan, Hal 120. 2000). Kliring merupakan pertukaran warkat antara peserta kliring, baik atas nama peserta nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu (PBI No. 1/3 1999 pasal 1 ayat 3). Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, Kliring adalah proses perhitungan, pelunasan, dan pertukaran warkat- warkat kliring antar bank anggota yang dikoordinasi Bank Indonesia Menurut The New Grolier Webster International Dictionary of the English Language, Kliring adalah the axchanging draft an each other and setting the differences (kliring adalah kegiatan tukar- menukar warkat dari bank satu dengan bank lainnya dan menetapkan perbedaan- perbedaannya (Hasibuan,Hal 120. 2000) Kliring adalah perhitungan utang piutang antara para peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat- surat berharga dan surat- surat dagang, yang telah ditetapkan untuk dapat memperhitungkan dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral( Santoso, Hal 100, 1996). Oleh karena itu kliring merupakan salah satu kegiatan yang cukup kompleks, karena dalam pelaksanaan kegiatan ini bank tidak hanya berhubungan dengan nasabahnya saja, tetapi juga dengan bank lain melalui perantara bank sentral yang ada di Indonesia, yakni Bank Indonesia (BI). Oleh karena itu, perlu dikembangkan sistem kliring yang mengakomodir transfer dana antar bank melalui kliring tanpa kewajiban melakukan pertukaran fisik warkat (paperless). Kliring juga merupakan salah satu tugas Bank Indonesia dalam pembinaan


perbankan di Indonesia guna memperluas, memperlancar, serta mengatur lalu lintas pembayaran dengan warkat bank yang diperhitungkan atas beban dan untuk kepentingan nasabah bank, yang lebih dikenal dengan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Sehubungan dengan hal tersebut, PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan dalam pelaksanaan sistem kliring telah terhubung dengan Bank Indonesia dalam melakukan pertukaran fisik warkat (paperless) sebagai perantara pertukaran warkat antar bank. Transaksi yang dapat diproses melalui sistem kliring meliputi transfer debet dan transfer kredit yang disertai dengan pertukaran fisik warkat, baik warkat debet (cek, bilyet giro, nota debet, dan lain-lain) maupun warkat kredit. Khusus untuk transfer kredit, nilai transaksi yang dapat diproses melalui kliring dibatasi di bawah Rp.100.000.000,00, sedangkan untuk nilai transaksi Rp.100.000.000,00 ke atas harus dilakukan melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BIRTGS). Proses Kliring yang berlangsung pada Bank Sumut Syariah Cabang Medan sama dengan proses kliring pada bank Konvensional malahan tidak ada bedanya. Warkat yang digunakan juga sama. Proses kliring yang dilakukan pada Bank Sumut Syariah Cabang Medan ada dua yaitu proses kliring debet dan proses kliring kredit. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul Tugas akhir “Peranan dan Proses Kliring Nasional Dalam Dunia Perbankan Pada Bank Sumut Syariah Cabang Medan”. Penulis dituntut untuk terus berkembang dan menambah wawasan pengetahuan agar dapat mengimbangi


perkembangan dunia perbankan yang semakin maju dan efisien, khususnya peranan sistem kliring nasional dalam dunia perbankan di Indonesia.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan

uraian

latar

belakang

diatas,

maka

yang

menjadi

permasalahan dalam tugas akhir ini adalah “ Bagaimana Poses Klirng Nasional dan Peranannya Dalam dunia Perbankan Pada Bank Sumut Syariah Cabang Medan”

C. Tujuan Penulisan Sesuai dengan uraian pada latar belakang penulisan ilmiah di atas, maka tujuan dari pelaksanaan penulisan ini adalah untuk mempelajari sistem perbankan dalam melakukan proses kliring dan peranan sistem kliring bagi PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan, sehingga diharapkan penulis dapat lebih memahami lalu lintas pembayaran giral antar bank dan untuk kepentingan nasabah bank.

D. Manfaat Penulisan D.1 Bagi Penulis Manfaat dari penulisan

ini adalah untuk mengetahui proses transaksi

kliring yang meliputi transfer debet dan transfer kredit yang disertai dengan pertukaran fisik warkat, baik warkat debet (cek, bilyet giro, nota debet, dan lainlain) maupun warkat kredit dan peranannya pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan.


D.2 Bagi Perusahaan Dapat dipergunakan sebagai bahan masukan atau evaluasi atas keputusankeputusan yang telah dibuat dimasa lalu dan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan diambil di masa yang akan datang. D.3 Bagi Pembaca Menambah pengetahuan dan menambah bahan masukan bagi pembaca yang tertarik pada Tugas Akhir ini. D.4 Bagi Lembaga Pendidikan Sebagai

bahan

masukan atau

acuan

bagi

peneliti-peneliti yang

membutuhkan selanjutnya untuk meneliti masalah yang sama dengan penelitian ini.


BAB II PROFIL PERUSAHAAN A. Sejarah Ringkas Perusahaan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) didirikan tanggal 04 November 1961 dalam bentuk Perseroan Terbatas dan diubah menjadi Bank Umum Milik Pemerintah Daerah (BUMD) berdasarkan UU No.13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah. Namun tanggal 16 April 1999 dengan Perda No.2/1999 bentuk badan hukum diubah kembali menjadi Perseroan Terbatas, sehingga nama BPDSU menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang disingkat dengan PT. Bank Sumut. PT. Bank Sumut yang merupakan salah satu alat/ kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan, PT. Bank Sumut mempunyai fungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum sesuai dengan maksud UU No.7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi UU No. 10 tahun 1998. Dampak krisis yang melanda Indonesia disegala bidang pada tahun 1997 termasuk dibidang ekonomi yang mengakibatkan banyak perusahaan yang gulung tikar akhirnya berimbas pada banyaknya bank swasta dan bank pemerintah yang tutup dan melakukan merger untuk menyelamatkan aset karena kerugian akibat kredit macet. Oleh karena pemerintah masih menganggap PT. Bank Sumut mampu untuk bangkit kembali dan mengingat pentingnya peranan PT. Bank


7

Sumut dalam menunjang pembangunan di daerah Sumatera Utara, maka pemerintah hanya memasukkan PT. Bank Sumut ke dalam bank yang direkapitalisasi. Gagasan dan wacana untuk mendirikan Unit/ Divisi Usaha Syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan stakeholder PT. Bank Sumut, khususnya Direksi dan Komisaris, yaitu sejak dikeluarkannya UU No.10 Tahun 1998 yang memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah. Pendirian Unit Usaha Syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius, khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Komitmen untuk mendirikan Unit Usaha Syariah semakin menguat seiring dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga haram.

Tentunya, fatwa ini mendorong keinginan masyarakat muslim

untuk mendapatkan layanan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dari hasil survei yang dilakukan di 8 (delapan) kota di Sumatera Utara, menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pelayanan Bank Syariah cukup tinggi yaitu mencapai 70% untuk tingkat ketertarikan dan di atas 50% untuk keinginan mendapatkan pelayanan perbankan syariah. Atas dasar hal ini, dan komitmen PT. Bank Sumut terhadap pengembangan layanan Perbankan Syariah maka pada tanggal 04 November 2004 PT. Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah dengan 2 (dua) Kantor Cabang Syariah yaitu Kantor Cabang Syariah Medan dan Kantor Cabang Syariah Padangsidimpuan.


Visi dan misi Unit Usaha Syariah haruslah mendukung visi dan misi PT. Bank Sumut secara umum, atas dasar itu ditetapkan visi Unit Usaha Syariah yaitu “meningkatkan keunggulan PT. Bank Sumut dengan memberikan layanan lebih luas berdasarkan prinsip-prinsip syariah sehingga mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan daerah guna mewujudkan masyarakat sejahtera”. Sedangkan misinya adalah “meningkatkan posisi PT.. Bank Sumut melalui prinsip layanan perbankan syariah yang aman, adil dan saling menguntungkan serta dikelola secara professional”. Melalui pengembangan layanan perbankan syariah diharapkan PT. Bank Sumut dapat berperan lebih besar sesuai dengan visi dan misinya.

Lebih lanjut, pengembangan usaha ini juga

ditargetkan dapat meningkatkan profitabilitas PT. Bank Sumut sekaligus memperkuat tingkat kesehatannya.

B. Jenis Usaha/Kegiatan Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank syariah diatur dalam pasal 36 Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004. Kegiatan usaha yang dilakukan pada Bank Sumut Syariah Cab. Medan yaitu: A. Menghimpun Dana a. Tabungan Wadiah 1) Tabungan Marwah (Martabe Wadiah) Tabungan Marwah merupakan tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip wadiah Yad-dhamanah yang merupakan titipan murni dengan seizin pemilik dana (sahibu mal), bank dapat mengelolanya di dalam operasional bank untuk


mendukung sektor riil, dengan menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin pengembalian dana titipan nasabah s/d Rp 100.000.000. 2) Tabungan Makbul Tabungan makbul adalah produk tabungan khusus PT. Bank Sumut sebagai sarana penitipan BPIH (Biaya Penyelenggara Ibadah Haji) penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dan tidak dapat melakukan transaksi penarikan. b. Produk Mudharabah 1) Tabungan Marhamah (Martabe Bagi Hasil Mudharabah) Merupakan produk penghimpunan dana yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip Mudharabah Muthalaqah, yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (sahibul mal) dan bank sebagai pihak yang bebas tanpa pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Atas keuntungan yang didapat dari penyaluran dana, bank memberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. c. Deposito Ibadah Prinsipnya sama dengan tabungan marhamah, akan tetapi dana yang disimpan oleh nasabah hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil keuntungan yang telah disepakati bersama. Investasi akan disalurkan untuk usaha yang produktif dan halal.


d. Simpanan Giro Wadiah Simpanan giro wadiah merupakan produk penyimpanan dana yang menggunakan prinsip wadiah yad ad dhamanah (titipan murni). Pada produk ini nasabah menitipkan dana dan bank akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya. B. Penyaluran Dana a. Pembiayaan Murabahah Murabahah merupakan akad jual beli atas barang dengan harga yang disepakati diawal dimana bank menyebutkan harga pembelian dan margin yang diperoleh bank . Bank dapat mensyaratkan pembeli untuk membayar uang muka (urbun). Nasabah membayar kepada bank menurut harga yang diperjanjikan dan harga/ pembayaran tidak berubah selama jangka waktu yang telah disepakati. Produk pembiayaan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha seperti modal kerja dan investasi. Namun dapat juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi (murabahah untuk konsumtif). b. Pembiayaaan Mudharabah Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) dengan nasabah sebagai pengelola dana (mudharib). Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan dalam akad. Pembiayaan mudharabah dapat dimanfaatkan untuk nasabah yang membutuhkan dana segar secara cepat untuk membiayai proyek/pekerjaan/usaha.


Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah. c. Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal terhadap suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara nasabah dan bank. Kerugian ditanggung oleh pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan dalam akad. d. Pinjaman (Qardh) dengan Gadai Emas Pinjaman (qardh) dengan gadai emas adalah fasilitas pinjaman dana tanpa imbalan jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jaminan berupa emas yang berprinsip gadai syariah. Atas emas yang digadaikan, bank mengenakan biaya sewa. C. Jasa Pelayanan a. Kirim Uang (Transfer) Kiriman Uang (Transfer) yaitu suatu jasa bank dalam pengiriman dana dari suatu cabang ke cabang lain atas permintaan pihak ketiga (ijab dan qobul) untuk dibayarkan kepada penerima di tempat lain. Kiriman uang menggunakan prinsip wakalah. b. Kliring Kliring ialah tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga antara bank-bank peserta kliring dengan maksud


agar perhitungan utang piutang itu terselenggara dengan mudah, cepat dan aman, landasan syariahnya menggunakan prinsip wakalah. c. Inkaso (Jasa Tagih) Inkaso adalah pengiriman surat atau dokumen berharga untuk ditagihkan pembayarannya kepada pihak yang menerbitkan atau yang ditentukan (tertarik) dalam surat atau dokumen berharga tersebut,

dengan landasan syariahnya

menggunakan prinsip wakalah. d. Bank Garansi Bank garansi yaitu pemberian janji bank (penjamin) kepada pihak lain (terjamin) untuk jangka waktu tertentu, jumlah tertentu dan keperluan tertentu, bahwa bank akan membayar kewajiban nasabah yang diberi garansi bank kepada pihak lain tersebut, apabila nasabah tersebut cidera janji. Bank garansi menggunakan prinsip kafalah al nualaqah.Dalam aplikasinya pada PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah, bank memberikan garansi bank untuk kontraktor yaitu : Jaminan Penawaran (Tender Bond), Penerimaan Uang Muka (Advance Payement Bond),

Melaksanakan

Pekerjaan

(Performance

Bond),

Pemeliharaan

(Maintenace/Retention Bond).

C. Struktur Organisasi Perusahaan Dalam struktur organisasi akan tergambar bagian-bagian organisasi serta batas-batas wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian. Kompleks tidaknya suatu struktur organisasi tergantung dari besar kecilnya organisasi tersebut.


Dilihat dari tujuan dan ruang lingkup operasional perusahaan, PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan memiliki struktur organisasi garis dan staf yang merupakan perpaduan antara kedua sistem organisasi, yakni organisasi garis dan organisasi fungsional. Garis wewenang dari puncak pimpinan diselesaikan kepada bawahan dan dalam pengambilan keputusan tertentu oleh para manajer dapat dikonsultasikan kepada bagian-bagian penelitian dan perencanaan yang memiliki kemampuan dan spesialisasi sesuai dengan fungsi dan perencanaan. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Bank Sumut Syariah Cabang Medan dapat dilihat pada gambar 1.

D. Uraian Tugas (Job Description) 1. Pemimpin Cabang Tugas, wewenang, dan Tanggung Jawab 1. Memimpin, mengkoordinir, membimbing dan mengawasi serta melakukan penilaian terhadap kinerja pejabat dan karyawan dilingkungan Kantor Cabang.. 2. Menerbitkan surat- surat berharga sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Wakil Pemimpin Cabang Tugas, wewenang, dan Tanggung Jawab 1. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada pemimpin cabang. 2. Membantu Pemimpin Cabang dalam membimbing dan mengawasi seluruh pekerjaan staf dan karyawan dilingkungan Kantor Cabang.


3. Pemimpin Seksi Pemasaran Tugas, wewenang, dan Tanggung Jawab 1. Mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan operasional pada Seksinya. 2. Memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada Pemimpin Cabang tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu di bidang tugasnya. 4. Pemimpin Seksi Penyelamatan Pembiayaan Tugas, wewenang, dan Tanggung Jawab 1. Mengawasi dan mengkoordinir seluruh kegiatan operasional pada Seksi Penyelamatan Pembiayaan. 2. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Pemimpin Cabang tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya. 5. Kontrol Intern Tugas, wewenang, dan Tanggung Jawab 1. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Pemimpin Cabang tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya dengan tembusan kepada Direksi cq. Divisi Pengawasan. 2. Membantu Pemimpin Cabang dalam kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan transaksi dan administrasi.


6. Pemimpin Seksi Operasional Tugas, wewenang, dan Tanggung Jawab 1. Mengatur, membimbing, dan mengarahkan dan mengawasi pegawai-pegawai pada Seksinya dalam melaksanakan tugasnya. 2. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengaturan seluruh kegiatan operasional

pelaksanaan

transfer/inkaso/pajak,

pelaksanaan

kliring,

pelaksanaan verifikasi, pelaksanaan akuntansi IT & laporan, pelaksanaan umum & kepegawaian serta pelaksanaan administrasi pembiayaan. 7. Pemimpin Seksi Pelayanan Nasabah Tugas, wewenang, dan Tanggung Jawab 1. Mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan operasioanal pada Seksi Pelayanan Nasabah. Memeriksa rencana kerja, anggaran tahunan dan menyusun action program dari Seksi Pelayanan Nasabah.

E. Kinerja Usaha Terkini Kinerja suatu perusahaan merupakan tolak ukur suatu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta produktivitas kerja. Pengukuran kinerja berguna untuk mengetahui sejauh mana efektivitas sistem atau cara kerja yang sudah ada. Untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan, maka Bank Sumut Syariah Cabang Medan menerapkan beberapa kebijaksanaan sebagai berikut :


1. Kebijaksanaan Produk Kebijaksanaan produk mencakup desain produk yang ditawarkan kepada nasabah sangat menarik dan memiliki keunggulan serta kelebihan jika dibandingkan dengan produk pesaing. Produk yang ditawarkan antara lain tabungan marwaah, marhamah, dan lain-lain. 2. Kebijaksanaan Harga Kebijaksanaan harga dapat dilihat dari tingkat bagi hasil tabungan antara nasabah dengan bank. Kebijaksanaan ini berhubungan langsung terhadap tingkat pendapatan yang diterima melalui pemasaran produk dan dihubungkan dengan tujuan perusahaan. 3. Kebijaksanaan Promosi Tujuan dari kebijaksanaan promosi adalah untuk mendorong agar konsumen lebih banyak membeli produk yang dipromosikan. Peranan promosi sangat penting, apabila promosi telah berhasil menarik minat dan perhatian konsumen maka dapat meningkatkan pemasaran dan konsumen akan memberikan dananya untuk disimpan di bank tersebut. Dan sebaliknya jika promosi gagal, maka tingkat pemasaran produk tersebut akan semakin menurun dan berdampak pada pengumpulan dana yang juga menurun. Selain menetapkan kebijaksanaan diatas, Bank Sumut Syariah juga telah melakukan berbagai kinerja yaitu : 1. Menjadi sponsor utama PRSU (Pekan Raya Sumatera Utara) dan juga sponsor utama Syariah Fair Medan, serta ikut andil dalam pemecahan


Rekor MURI yang berhasil mengumpulkan tanda tangan sebanyak 1430 debitur dalam 1 hari dalam rangka tahun baru hijriah. 2. Melakukan perjanjian kerja sama antara Bank Sumut Syariah – Perumnas RS (Rumah Sederhana) dan RSS (Rumah Sehat Sederhana) – Dekopin (Dewan Koperasi Indonesia) mengenai pemberian fasilitas pembiayaan perumahan, kerja sama Bank Sumut Syariah – Telkom dan kerja sama Bank Sumut Syariah – XL untuk memasarkan Blackberry. TABEL 1 Data Kinerja 3 tahun terakhir Bank Sumut Syariah Cabang Medan(Dalam Jutaan Rupiah)

No

Uraian

2006

2007

2008

1

Simpanan

17,173

43,798

67,804

1. Giro 2. Tabungan 3. Deposito

2,255 5,867 9,051

6,290 17,295 20,213

8,256 24,140 35,408

2

Pembiayaan

17,127

37,959

87,579

3

Laba

1,006

(5,679)

2,451

4

Asset

32,280

124,984

157,453

Sumber: Bank Sumut Syariah Cabang Medan


F. Rencana Kegiatan Perusahaan Adapun rencana kegiatan yang dilakukan oleh Bank Sumut Cabang Medan dalam satu tahun kegiatan adalah: 1. Membuka unit kantor baru. Direncanakan 3 unit kantor baru akan dibuka pada tahun 2009 yaitu di Medan, Kisaran dan Sibolga. 2. Memanfaatkan kegiatan – kegiatan yang diadakan oleh instansi pemerintah maupun swasta dengna melaksanakan sosialisasi dan presentasi produk penghimpunan dana. 3. Secara aktif ikut serta dalam acara – acara yang dihadiri oleh masyarakat luas dengan membuka stan di lokasi pameran. 4. Menjalin kerja sama dengan lembaga atau instansi pemerintah dan swasta dalam hal menghimpun dana dengan pola yang menguntungkan. 5. Berupaya meningkatkan pembagian bagi hasil kepada pemilik dana setiap bulannya dengan cara memaksimalkan perolehan pendapatan dari ekspansi pembiayaan yang diberikan. 6. Membentuk tim penghimpunan dana dan melakukan mapping wilayah untuk mencari potensi yang ada. 7. Mengevaluasi secara rutin upaya yang telah dilakukan dan kendalal yang dihadapi secara terprogram dan kontiniu. 8. Memberikan masukan dan saran kepada Divisi Usaha Syariah untuk pengembangan produk sesuai dengan yang diminati masyarakat.


BAB III PEMBAHASAN A. Pengertian Kliring Kliring merupakan pertukaran warkat antara peserta kliring, baik atas nama peserta nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu (PBI No. 1/3 1999 pasal 1 ayat 3). Adapun yang menyangkut tentang kliring itu yaitu: 1. Setoran kliring Pada proses setoran kliring yang dilakukan pada processor Centralization Back Office (CBO) yaitu: a. Menerima transit data pada komputer conventer STPK Sistem Kliring Nasional (SKN) dari terminal STPK masing-masing cabang. b. Menerima konfirmasi atas hasil transit dari cabang. c. Meminta kepada supervisor/Kepala Bagian CBO untuk melakukan pengiriman data ke program Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). d. Memeriksa kembali status hasil pengiriman data ke terminal SKNBI. 2. Warkat kliring a. Cheque (Cek) Cek adalah surat perintah pembayaran tanpa syarat kepada bank yang memelihara rekening nasabah untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada pembawanya, yang sebagaimana diatur dalam Kitab


20

Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang ditarik baik atas beban nasabah Bank atau atas beban Bank. b. Bilyet Giro Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan dana dari rekening yang bersangkutan pada rekening pemegang yang disebutkan namanya dalam bilyet giro tersebut. c. Nota Debet Nota debet merupakan warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut serta untuk menyelesaikan apabila terjadi selisih kliring. d. Nota Kredit Nota kredit adalah warkat yang dipergunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain untuk keuntungan bank atau nasabah bank yang akan menerima warkat tersebut. Dokumen kliring 3. Dokumen kliring berfungsi sebagai alat bantu bank dalam kegiatan penyerahan dan pengembalian kliring di Bank Indonesia, harus memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan ketetapan dalam surat edaran Bank Indonesia. Dokumen kliring yang dipergunakan bank adalah sebagai berikut: a. Bukti Penyerahan Warkat Debet (BPWD) Bukti Penyerahan Warkat Debet (BPWD) digunakan sebagai tanda bukti penyerahan warkat debet untuk setiap bundel warkat dari petugas kliring kepada penyelenggara pada kegiatan kliring penyerahan.


b. Bukti Penyerahan Warkat Kredit (BPWK) digunakan sebagai tanda bukti penyerahan warkat kredit untuk setiap bundel warkat dari petugas kliring kepada penyelenggara kegiatan kliring penyerahan. c. Lembar Substitusi Lembar substitusi digunakan dalam kliring penyerahan sebagai tempat menempelkan bukti penjumlahan nominal dari warkat yang diserahkan kepada penyelenggara. d. Kartu Batch Kartu batch merupakan sarana untuk mengetahui jumlah nominal bundel warkat dari masing-masing peserta dan sebagai sarana kontrol dalam proses kliring. Kartu batch terbagi menjadi dua sebagai berikut: 1. Kartu batch warkat debet 2. Kartu batch warkat kredit e. Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Pengembalian (BPRWKP) BPRWKP digunakan sebagai tanda bukti penyerahan rekaman warkat kliring pengembalian setiap bundel warkat dari petugas kliring kepada penyelenggara. 4. Stempel kliring Stempel kliring berfungsi untuk menunjukkan identitas bank pada warkat kliring. Bentuk dan ukurannya harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia yang penggunaannya harus dilaporkan dan disetujui Bank Indonesia.


Stempel kliring dibubuhkan pada halaman depan warkat dengan syarat tidak menutupi angka nominal, tanda tangan, dan clear band pada warkat stempel kliring yang merupakan salah satu faktor keabsahan suatu giro pada saat dikliringkan.

B. Jenis Proses Kliring Jenis proses kliring yang digunakan bank dalam penyelenggaraan kliring adalah sebagai berikut: 1. Sistem Semi Otomasi Kliring (SOKL) Yang dimaksud dengan SOKL yaitu sistem penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank yang dilakukan secara resmi otomasi, dimana dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilyet saldo kliring dilakukan secara otomasi sedangkan pemilihan warkat dilakukan secara manual yaitu merekam data setiap warkat dalam suatu media berupa disket yang akan disampaikan bersamaan dengan bundel warkat kliring pada saat pertemuan kliring. 2. Sistem Kliring Elektronik Jakarta (SKEJ) Sistem Kliring Elektronik Jakarta (SKEJ) atau disebut juga dengan kliring elektronik adalah penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilyet giro saldo kliring didasarkan pada Data Keuangan Elektronik (DKE) yang dikirimkan atau ditransmit dari Terminal Peserta Kiring (TPK) melalui Jaringan Kkomunikasi Data (JKD) untuk dilanjutkan ke Sistem Pusat Komputer Kliring Elektronik (SPKKE) di Bank


Indonesia (BI), yang diikuti dengan penyampaian warkat kliring kepada penyelenggara Bank Indonesia (BI). 3. Sistem Realtime Gros Settlement (RTGS) Sistem Realtime Gros Settlement (RTGS) adalah sistem penyelenggaraan kliring antar bank secara elektronik yang waktu penyelesaiannya terjadi secara seketika (realtime) dan online sistem antara kantor bank. 4. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia adalah penyelenggaraan kliring yang terdiri dari kliring debet yang bersifat paperbased dan kliring kredit yang bersifat paperless yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.

C. Hal yang Berkaitan dengan SKNBI Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SKNBI adalah suatu sistem kliring yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia yang meliputi Kliring Debet dan Kliring Kredit serta penyelesaiannya dilakukan secara nasional. 1.

Penyelenggara SKNBI terdiri dari: a. Penyelenggara Kliring Nasional (PKN), yaitu unit kerja yang berada di Kantor

Pusat

Bank

Indonesia

yang

bertugas

mengelola

dan

menyelenggarakan SKNBI secara nasional. b. Penyelenggara Kliring Lokal (PKL), yaitu unit kerja di Bank Indonesia atau pihak lain yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia yang


bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah kliring. 2.

Secara teknis, SKNBI terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu : a. Sentral Sistem Kliring (SSK) merupakan komponen Hardware/Software (Hw/Sw) SKNBI yang berlokasi di Kantor Pusat Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung dan memproses seluruh transaksi kliring debet dan kliring kredit secara nasional serta melakukan simulasi FtS. b. Komputer Penyelenggara Kliring (KPK) merupakan komponen Hw/Sw SKNBI yang digunakan oleh PKL. c. Terminal Peserta Kliring (TPK) merupakan komponen Hw/Sw SKNBI yang digunakan oleh kantor bank peserta kliring.

D. Peserta SKNBI Setiap bank dapat menjadi peserta dalam penyelenggaraan SKNBI di suatu wilayah kliring, dengan persyaratan sebagai berikut: 1. Telah memperoleh izin usaha atau pembukaan kantor dari Bank Indonesia. 2. Lokasi kantor bank memungkinkan kantor bank tersebut untuk mengikuti penyelenggaraan SKNBI di lokasi penyelenggara kliring lokal (PKL) secara tertib sesuai jadwal yang ditetapkan. 3. Bank telah menandatangani perjanjian penggunaan SKNBI antara Bank Indonesia dan bank sebagai peserta.


4. Kantor bank yang akan menjadi peserta menyedikan perangkat kliring, antara lain meliputi perangkat terminal peserta kliring (TPK) dan jaringan komunikasi data baik main maupun backup.

E. Penyelenggaraan SKNBI Penyelenggaraan SKNBI terdiri dari dua Sub sistem yaitu: 1. Kliring Debet a. Meliputi kegiatan kliring penyerahan dan kliring pengembalian, digunakan untuk trasfer debet antar bank yang disertai dengan penyampaian fisiki warkat debet (cek, bilyet giro, nota debet, dll). b. Penyelenggaraan kliring debet dilakukan secara lokal di setiap wilayah kliring oleh penyelenggaraan kliring lokal (PKL). c.

Penyelenggaraan Kliring Lokal (PKL) akan melakukan perhitungan kliring debet berdasarkan Data Keuangan Elektronik (DKE) debet yang dikirim peserta.

d. Hasil perhitungan kliring debet secara lokal tersebut selanjutnya dikirim ke Sistem Sentral Kliring (SSK) untuk diperhitungkan secara nasional oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN). 2. Kliring Kredit a. Digunakan untuk trasfer kredit antar bank tanpa disertai penyampaian fifik warkat (paperless) b. Penyelenggaraan

kliring

kredit

dilakukan

secara

nasional

oleh

Penyelenggara Kliring Nasional (PKN).


c. Perhitungan kliring kredit dilakukan oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN) atas dasar Data Keuangan Elektronik (DKE) kredit yang dikirim perserta.

F. Batasan Nominal Batasan nominal dalam SKNBI adalah sebagai berikut: 1. Trasfer kredit antar bank yang dapat dikliringkan dalam kredit adalah dibawah Rp. 100.000.000 2. Nilai nominal warkat debet tidak dibatasi kecuali untuk warkat kredit yang berupa nota debet yaitu setinggi- tingginya Rp. 10.000.000 per nota debet. Pembatasan nilai nominal pada nota debet tidak berlaku apabila nota debrt diterbitkan oleh Bank Indonesia dan ditujukan kepada bank atau nasabah bank.

G. Penyediaan Pendanaan Awal (Prefund) Pendanaan awal (prefund) dimaksudkan untuk mengantisipasi pemenuhan potensi kewajiban dari seluruh kantor bank yang menjadi pesarta penyelenggaraan kliring debet dan kliring kredit. A. Minimum nominal pendanaan awal (prefund) 1. Kliring Debet a) Minimum nominal pendanaaan awal (prefund) untuk kliring debet yang harus disedikan oleh bank ditetapkan oleh Bank Indonesia setiap bulannya.


b) Minimum nominal pendanaan awal untuk kliring debet adalah sebesar total tagihan harian terbesar bank dalam kliring debet dari seluruh wilayah kliring selama penyelenggaraan kliring debet dalam 12 bulan sebelumnya

dengan

mengeluarkan

data

transaksi

yang

nilai

nominalnya diluar kebiasaan. 2. Kliring Kredit a) Pendanaan awal untuk kliring kredit

hanya dilakukan pada

penyelenggaraan kliring kredit pada siklus I. b) Minimum nominal pendanaan awal untuk kliring siklus I yang harus disediakan oleh bank setiap harinya adalah sebesar Rp. 1,00( satu rupiah) B. Jenis pendanaan awal (prefund) 1. Pendanaan awal dalam bentuk tunai (cash prefund) 2. Pendanaan awal dalam bentuk agunan (colateral prefund)

H. Diagram Proses SKNBI Proses SKNBI Adapun alur dari proses kerja SKNBI dapat dilihat pada lampiran penjelasan diagramnya sebagai berikut: 1. Nasabah 1 (pemberi cek) menuliskan jumlah nominal uang yang akan dibayarkannya pada cek. Nasabah 1 juga menuliskan nomor rekening dari nasabah 2 (penerima cek), disertai nama bank dari nasabah 2. Nasabah 1


menandatangani cek bilyet (berupa cek giro) tersebut. Cek bilyet itu tentu didapatkan oleh nasabah 1 dari bank nasabah 1. 2. Nasabah 1 menyerahkan cek bilyet itu kepada nasabah 2. 3. Nasabah 2 menyerahkan cek bilyet tadi kepada bank di tempat nasabah 2 memiliki rekening. Nasabah 2 menginstruksikan kepada banknya agar memproses cek bilyet (berupa cek giro) melalui Sistem Kliring Nasional oleh bank peserta ke Bank Indonesia (BI). 4. Bank nasabah 2 membawa cek itu ke Bank Indonesia (BI) melalui SKNBI sebagai data elektronik yang akan dikirimkan secara elektronik terlebih dahulu ke bank sentral, sebelum pengiriman cek fisik. Oleh bank nasabah 2, pada cek tersebut juga ditambahkan informasi di rekening bank mana cek itu ditujukan. Mesin yang dipergunakan untuk membaca dan mengirim data cek dari bank ke rumah kliring disebut Magnetic Ink Cheque Reader & Encoder (MICRE). 5. Bank Indonesia (BI) melakukan proses kliring. Proses tersebut dapat memakan waktu minimal satu hari. 6. Jika proses kliring berhasil, maka bank nasabah 1 akan mendebit rekening milik nasabah 1 dan bank nasabah 2 akan mengkredit rekening milik nasabah 2 sesuai nilai yang tercantum pada cek. 7. Setelah semua proses telah berhasil dilakukan, maka nasabah 2 akan menerima pesan-pesan konfirmasi dan dapat mengambil cek bilyet (berupa cek giro) yang dikirimkan nasabah 1 yang telah divalidasi oleh pihak Bank Indonesia (BI) melalui perantara bank yang dituju untuk mengkliringkan cek


bilyet (berupa cek giro) tersebut yang dijalankan oleh Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

I. Use Case Diagram Proses Kliring Proses kliring biasanya dilakukan oleh bagian CBO, khususnya bagian kliring, dimana teller hanya menerima setoran kliring dari nasabah saja. Setelah giro kliring diterima, maka di-input pada SKN dan kemudian diserahkan kepada Bank Indonesia (BI). Selanjutnya BI yang membagi-bagikan giro tersebut kepada bank yang didebet sesuai giro yang dikliringkan. Bank yang akan didebet kemudian memeriksa segala kelengkapan dari giro dan yang dianggap tidak sah akan dikembalikan kepada pihak bank yang mengkliringkannya tetapi melalui perantara BI, sedangkan giro yang dianggap sah akan dikredit sejumlah dana yang tercantum pada giro tersebut. Setelah itu, pihak bank yang menjalankan kliring tersebut akan meng-edit sejumlah dana pada nasabah yang menyetorkan setoran kliring dan mengembalikan giro kliring secara teratur kepada nasabah. Semua proses kliring ini akan tampak pada Lampiran Gambar 3.9

J. Alur Proses Kliring Debet Alur Proses Kliring Debet Apabila bank telah memenuhi persyaratan penyediaan awal, maka seluruh kantor bank tersebut yang menjadi peserta dapat mengikuti kliring debet. Kegiatan-kegiatan dalam penyelenggaraan kliring debet, meliputi kliring penyerahan dan kliring pengembalian sampai dengan proses perhitungan hasil


kliring debet yang dilakukan oleh Penyelenggara Kliring Lokal (PKL) secara lokal di masing-masing wilayah kliring. Sementara untuk proses perhitungan akhir kliring debet secara nasional dan proses penyelesaian akhir dilakukan oleh penyelenggara Kliring Nasional (PKN). Adapun alur proses kliring debet dapat dilihat pada lampiran dari gambar Alur Proses Kliring Debet ). (Biro Humas BI Hal 7-9, 2000). Secara umum mekanisme kliring debet adalah sebagai berikut: 1. Sebelum kegiatan kliring debet dimulai, Bank wajib menyediakan prefund. 2. Peserta membuat DKE debet berdasarkan warkat debet yang akan dikliringkan. 3. Mengirimkan DKE debet dan warkat debet ke PKL. Pengiriman DKE debet dapat dilakukan secara online maupun offline tergantung dengan jenis TPK yang digunakan oleh peserta. 4. Selanjutnya PKL akan melakukan penggabungan dan perekaman atas DKE debet yang telah lolos validasi. Sementara untuk warkat debet akan dipilah berdasarkan bank tertuju: a. secara otomasi dengan menggunakan mesin reader sorter berteknologi image, bagi PKL yang telah menerapkan sistem pilah warkat otomasi; atauKLIRING b. secara manual oleh masing-masing peserta di lokasi PKL, bagi PKL yang belum menerapkan sistem pilah warkat otomasi. 5. Atas dasar DKE debet yang diterima, PKL akan melakukan perhitungan kliring debet. 6. PKL mengirimkan hasil perhitungan kliring debet lokal ke SSK.


7. Mencetak laporan hasil kliring debet untuk selajutnya didistribusikan kepada seluruh peserta bersamaan dengan warkat debet. 8. Setelah hasil perhitungan kliring debet lokal dari seluruh penyelenggara kliring di terima oleh SSK, akan dilakukan perhitungkan kliring debet secara nasional. 9. Selanjutnya SSK melakukan simulasi FtS. 10. Apabila hasil perhitungan kliring debet nasional, a. Bank ”menang kliring (posisi kredit)”, seluruh cash prefund yang telah disediakan dikredit kembali ke rekening giro Bank bersamaan dengan pengkreditan hasil kliring yang bersangkutan. b. Bank ”kalah kliring (posisi debet)”, sistem secara otomatis akan melakukan penyelesaian atas kewajiban Bank tersebut dengan urutan sebagai berikut: - Pertama-tama sistem akan menggunakan cash prefund yang telah disediakan Bank.` - Apabila kewajiban Bank masih lebih besar dari cash prefund, maka kekurangannya akan dipenuhi dari dana yang tersedia pada rekening giro Bank. - Apabila kewajiban Bank masih lebih besar dari cash prefund’ dan saldo pada rekening giro, maka atas kekurangan saldo rekening giro Bank tersebut sistem akan menggunakan Fasilitas Likuiditas Intrahari Kliring (FLI-Kliring) atau Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah Kliring (FLISKliring) berdasarkan collateral prefund yang disediakan oleh Bank. - Apabila kekurangan saldo rekening giro Bank masih belum dapat ditutup dengan FLI-Kliring/FLIS-Kliring, maka kekurangan tersebut ditutup


dengan surat berharga Bank yang ada pada rekening FLI-RTGS/FLISRTGS. - Pelunasan FLI-Kliring/FLIS-Kliring dan FLI-RTGS/FLIS-RTGS harus dilakukan sebelum tutup Sistem BI-RTGS. - Apabila sampai dengan akhir hari FLI-Kliring/FLIS-Kliring belum dapat dilunasi maka akan menjadi Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) atau Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS). 11. Setelah proses kliring debet selesai, peserta dapat memperoleh DKE inward dengan cara men-download dari SSK atau dari KPK melalui media rekam data elektronis (disket, flashdisk, atau CD).

K. Alur Proses Kliring Kredit Apabila bank peserta telah memenuhi persyaratan penyediaan setoran awal, maka seluruh kantor bank tersebut yang menjadi peserta dapat mengikuti kliring debet dan kliring kredit. Berbeda dengan penyelenggaraan kliring debet yang perhitungannya dilakukan secara lokal di masing-masing wilayah kliring oleh Penyelenggara Kliring Lokal (PKL), dalam penyelenggaraan kliring kredit dilakukan secara nasional oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN) di SSK. Namun untuk pengiriman Data Keuangan Elektronik (DKE) kredit ke SSK, peserta yang berada di suatu wilayah kliring dapat mengirimnya melalui PKL.Adapun alur proses kliring debet dapat dilihat pada lampiran dari gambar Alur Proses Kliring Kredit (Biro Humas BI Hal 9-10, 2000). Secara umum mekanisme kliring Kredit adalah sebagai berikut:


1. Sebelum kegiatan kliring kredit dimulai, Bank wajib menyediakan prefund.

2. Peserta membuat DKE kredit berdasarkan aplikasi transfer. 3. Mengirimkan DKE kredit ke SSK. Pengiriman DKE kredit dapat dilakukan secara online maupun offline tergantung dengan jenis TPK yang digunakan oleh peserta. 4. Untuk peserta yang menggunakan TPK offline, penyampaian DKE kredit dilakukan dengan menggunakan media rekam data elektronis (disket, flashdisk atau CD) yang diserahkan ke PKL dan selanjutnya DKE tersebut oleh PKL dikirim ke SSK. 5. SSK akan melakukan penggabungan dan perekaman seluruh DKE kredit yang diterima. 6. Atas dasar DKE kredit yang diterima, SSK melakukan perhitungan kliring kredit secara nasional. 7. Selanjutnya SSK melakukan simulasi FtS. Apabila hasil simulasi FtS tersebutmenunjukkan nilai negatif,

maka Bank dapat

menambahkan

kekurangan atas prefund sampai dengan batas waktu yang ditetapkan. 8. Setelah batas akhir penambahan prefund, SSK melakukan perhitungan hasil kliring kredit nasional. Hasil perhitungan tersebut akan dibukukan ke rekening giro Bank di Sistem BI-RTGS. 9.

Setelah SSK selesai melakukan proses perhitungan kliring kredit secara nasional, KPK dapat men-donwload DKE inward dan laporan hasil kliring kredit dari SSK.


10. PKL akan mendistribusikan DKE inward dalam bentuk media rekam data elektronis (disket, flashdisk atau CD) dan laporan hasil kliring kredit kepada peserta yang menggunakan jenis TPK offline. 11. Setelah SSK selesai melakukan proses perhitungan kliring kredit secara nasional, peserta dengan menggunakan TPK online dapat men-donwload DKE inward dan laporan hasil kliring kredit dari SSK.

L. Manfaat SKNBI Adapun manfaat pelaksanaan SKNBI adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan efisiensi sistem pembayaran dengan adanya pembagian yang jelas antara penerapan sistem kliring debet dan kliring kredit. b. Efisiensi biaya operasional bank dalam hal pencetakan dan proses administrasi nota kredit karena penyelenggaraan kliring kredit pada SKNBI dilakukan secara paperless. c. Meningkatkan dan memperluas jangkauan layanan bank kepada nasabah dengan diakomodirnya kliring antar wilayah untuk transfer kredit. d. Mempercepat penyelesaian transaksi melalui kliring. e. Mengurangi resiko settlement bagi bank karena adanya kewajiban penyediaan pendanaan awal (prefund).


M. Kelemahan dan Keunggulan SKNBI Adapun kelemahan dari SKNBI ini umumnya disebabkan adanya gangguan dalam sistem komputer antara lain: 1. Kemungkinan adanya gangguan/kerusakan terhadap perangkat lunak/software seperti virus komputer. 2. Adanya gangguan kerusakan line (jaringan) komunikasi yang dapat menghambat kinerja dari sistem SKN itu sendiri. 3. Adanya kemungkinan pemalsuan dalam dokumen atau warkat kliring pada transaksi kliring debet. 4. Gangguan terhadap TPK utama dan TPK backup. Yaitu adanya gangguan sistem dalam penyelenggraan SKNBI secara online yang dilakukan dengan cara mentransit batch DKE kredit dari TPK online ke SKK melalui Jaringan Komunikasi Data (JKD).

Adapun keunggulan/kelebihan dari SKNBI ini adalah sebagai berikut: 1. Dapat mempermudah alur transaksi pertukaran warkat kliring yang dilakukan oleh peserta kliring itu sendiri. 2. Dengan adanya SKNBI ini dapat mengantisipasi segala kemungkinan resiko yang

mungkin

terjadi dengan

menerapkan

kebijakan-kebijakan

serta

melegalisasikan kebijakan tersebut dalam peraturan Bank Indonesia. 3. Menyediakan informasi real time bagi moneter dan early warning system

pengawasan bank oleh Bank Indonesia.


N. Peranan SKNBI Adapun untuk dapat melihat seberapa besar peranan transaksi kliring dalam perekonomian nasional, hal tersebut dapat dilihat dari seberapa besar peranan uang giral dalam transaksi pembayaran yang terlihat pada grafik dibawah ini:

Dari grafik diatas, diketahui bahwa peran uang giral terhadap uang yang beredar dalam arti sempit (M1) dari tahun 2000 s/d 2004 rata- rata 57.09% per tahun, dan khusus pada bulai mei 2005, peran uang giral telah mencapai 58,78%. Hal ini menunjukkan bahwa uang giral lebih banyak digunakan dalam transaksi pembayaran dibandingkan uang tunai (Wilayah Kerja BI Medan, 2005). Kondisi tersebut diatas menggambarkan bahwa transaksi kliring memiliki peranan yang cukup besar terhadap perekonomian nasional, hal ini mencerminkan bahwa animo masyarakat terhadap transaksi pembayaran uang giral lebih diminati daripada transaksi pembayaran uang tunai. Tentu saja disadari atau tidak, kondisi


tersebut tidak terlepas dari peranan petugas kliring atau penerima warkat yang secara langsung ikut berperan serta dalam memajukan perekonomian nasional. Dengan adanya kepercayaan masayarakat pengguna jasa perbankan dalam transaksi pembayaran giral, tentunya pelaku- pelaku perbankan pada umumnya, khususnya kliring selalu dituntut untuk bekerja sama dalam mensukseskan pembayaran lalu lintas giral dengan lebih mematuhi segala ketentuan yang berlaku dalam menunjang kelancaran operasional kliring serta mensosialisakan kepada masyarakat atau nasabah bank.


BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Dari hasil pengamatan selama melakukan penulisan ilmiah pada Bank Sumut Syariah Cabang Medan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1.

SKNBI merupakan suatu sistem kliring yang dapat mangakomodir transfer kredit antar bank ke seluruh wilayah Indonesia tanpa kewajiban melakukan pertukaran fisik warkat (paperless).

2.

Bank Sumut Syariah Cabang Medan Mengunakan Sistem Realtime Gros Settlement (RTGS) untuk nominal diatas Rp. 100.000.000,00

3.

Bank Sumut Syariah Cabang Medan melakukan pembayaran kliring debet dan kliring kredit.

4.

Proses pelaksanaan kliring nasional Bank Indonesia pada Bank Sumut Syariah Cabang Medan hanya dilakukan secara online.

5.

Disadari atau tidak, peranan petugas kliring atau penerima warkat yang secara langsung ikut berperan serta dalam memajukan perekonomian nasioanal.

6.

Kliring memiliki peranan yang penting dalam perekonomian, hal ini dalam dilihat dari tahun ke tahun terjadinya peningkatan jumlah kliring,


39

B. Saran Adapun saran-saran yang dapat diberikan untuk Bank Sumut Syariah Cabang Medan atas SKNBI yang telah dilaksanakan antara lain: 1.

Back up komputer SKNBI harus dalam kondisi yang memadai dan ditempatkan pada gedung/kantor yang tidak berada di lokasi utama. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan akibat gangguan yang disengaja (sabotase) maupun yang tidak disengaja serta untuk mengantisipasi apabila terjadi bencana alam.

2.

Pencegahan terhadap gangguan-gangguan pada SKNBI yang dikarenakan oleh virus dapat diantisipasi dengan melakukan instalasi antivirus yang baik dan paling up to date pada setiap komputer SKNBI. Pencegahan terhadap Jaringan Komunikasi Data (JKD) dapat diantisipasi dengan menyediakan line komunikasi yang baik berupa Dial Up Modem.

3.

Bank Sumut Syariah Cabang Medan harus melakukan kegiatan promosi agar para nasabah yang menggunakan jasa kliring dapat bertambah


DAFTAR PUSTAKA Biro Humas Bank Indonesia, (2002), Sistem Kliring Naional Bank Indonesia, http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/91096818-DB56-4932-811419E6DF3671A7/834/SistemKliringNasional.pdf. Diakses 20 April 2009 Hasibuan Malayu S.P . (2000) Dasar- Dasar Perbankan. Jakarta Bumi Aksara Santoso Bambang Tri. (2002) Mengenal Dumia Perbankan. Jakarta. Andi Offset Tim Evaluasi Kliring Bank Indonesian Medan (2005) Evaluasi Kliring 2005. Medan SE No. 7/26/DASP tanggal 22 Juli 2005 Tentang SKNBI


Gambar : Struktur Organisasi Bank Sumut Syariah Cabang Medan Pemimpin Cabang

Wakil Pemimpin Cabang

KCSy Kelas I l Kelas II Kelas III

ATM

Sumber : Bank Sumut Syariah Cabang Medan


Pel. Umum dan Kepegawaian

Pel. Transfer/ Inkaso / Pajak

Pelaksana Teller

Pelaksana Over Booking

Pel. Pelayananan & Info Nasabah (Cs)

Pelaksana Penyelamatan Pembiayaan

Pelaksana Administrasi Pembiayaan

Pelaksana Analis Pembiayaan

Pel. Akuntansi IT & Laporan

Kantor Kas,Kas Mobil / Payment Point

Head Teller

Pelaksana Pemasaran

Seksi Operasional

Seksi Pelayanan Nasabah

Pelaksana Vertifikasi / Checker

Seksi Adm. Dan Penyelamatan Pembiayaan

Pelaksana Kliring

Seksi Pemasaran

Kontrol Intern

LAMPIRAN GAMBAR

Melakukan Inisiasi

Gerbang Pembayaran (SKNBI)

Nasabah 2

Nasabah 1 Inisiasi pembayaran

Mengirim Sertifikat Meminta Nomor Rekening

Membuat Cek Digital

sertifikat Permintaan Nomor rekening

Mengirim Nomor Rekening

Nomor rekening Cek

Memeriksa dan Meneruskan cek Digital Menerima Bukti terima cek

Menerima Pesan-pesan konfirmasi

Bukti terima cek

Menerima Pesan-pesan konfirmasi

Cek

Bukti terima cek, pesan kliring & hasil otorisasi

Meneruskan utk kliring & transfer (jika mungkin)

Pesan kliring & hasil otorisasi

Gambar : Diagram Proses SKNBI


Sistem Kliring Giro

Menyetor Kliring giro

Nasabah1

Menyetor Kliring Giro pada SKN

<>

Login

Mengirim Kliring Giro

e> lud inc <<

Menerima Konfirmasi Kliring Giro

>

Pihak Bank Nasabah 1

Mendebet Kliring Giro BI Mengkredit Kliring Giro

Pihak Bank Nasabah 2

Menyetor Setoran Kliring Giro

Merima Kliring giro Nasabah2

Gambar : Alur Use Case Diagram Proses Kliring SKNBI


Bank Peserta (TPK)

1. Prefund

2. Create DKE

3. KirimkePKL : • DKE online/ offline) • Warkatdebet

PenyelenggaraKliringLokal PenyelenggaraKliringNasional (PKN) (PKL) 4. • GabungDKE • Pilahwarkatdebet (otomasi/manual)

8. Gabunghasilseluruh perhitungankliring lokal�National Collation

Sistem BI-RTGS

10. Settlement

5. Hitungkliring lokal

6. KirimHasil Perhitungan kliringkeSSK

9. SimulasiFtS

RekeningNasabah

11. DKE Inward : • viaPKL; atau • download via SSK

7. Distribusiinward kliring& laporan: •Softcopy (DKE); •Hardcopy (lap)

Gambar : Alur Proses Kliring Debet


Bank Peserta (TPK)

1. Prefund

PenyelenggaraKliringLokal (PKL)

4. • GabungDKE • KirimDKEkeSSK

PenyelenggaraKliringNasional (PKN)

Sistem BI-RTGS

5. GabungDKE dari seluruhwilayahkliring

2. Create DKE

3. Kirim DKE (online/offline)

RekeningNasab ah

11. DKE Inward : • viaPKL; atau • download viaSSK

9. Kirimhasil perhitungan kliringkeSSK

10. Distribusi Inward kliring dalambentuk: • Softcopy (DKE); atau • Hardcopy

DKE

6. Hitung KliringKredit Nasional

7. SimulasiFtS

8. Settlement

Gambar : Alur Proses Kliring Kredit




Khairunnisa : Peranan dan Proses Kliring Nasional Salam Perbankan Pada Bank Sumut Syariah Medan, 2009

Recommend Documents