Vol.7 No.3 2014 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN MENGENAI TANGGUNG JAWAB PENJAMIN ATAS KEBERADAAN DAN KEGIATAN ORANG ASING DI BALI Oleh: Ngurah Mas Wijaya Kusuma1 ABSTRACT According to Article 1 (26) of the Laws Number 6/2011 concerning Immigration, the term guarantor is well known. The guarantor is a person or a corporation responsible for the existence and activities of foreigners while they are in Indonesia. The term guarantor, at the time when the Laws Number 9/1992 concerning Immigration come into force has been replaced with the term sponsor whose meaning is not far from the term guarantor. The purpose of a guarantor for certain foreigners is that there are parties who are responsible for them during their stay and activities in Indonesia and even the parties see to their going home when their stay permit ends or finance them in their process for going home if they are deported. The other purposes are to make their stays and activities beneficial and advantageous to the local community so that stability and public interests remain to be maintained. However, the reality field in Bali, many underwriters foreigners who are not responsible and do not obligations stipulated in law No.6 of 2011. Irresponsible guarantor can be seen from the caresless for the existence and activities of foreigners so often misuse a residence permit or concurrent positions without permission and is located in Indonesia exceeded the time limit given or overstayed. Guarantors obligations can not be seen from the number of foreigners who do not report any change of address to the immigration office. This study is an empirical legal research based on under law No 6 of 2011 on immigration is associated with the fact that the field deskriptif qualitative approach. The research condected in the area that includes counties delinquent bali, Denpasar city, district and county Gianyar and Buleleng. Data is sourced research on primary data and secondary data. The main source of this study is that the guarantor strangers individual and corporate guarantor. Secondary data obtained from the immigration officer. Primery data and secondary data sources supported by primary legal materials that Undang-undang No.6 in 2011 and legislation on immigration. Data collection techniques used are interview techniques and questionnaire techniques. Lack of responsibility of the quarantors of the existence and activities of foreigners, due to lack of knowledge will be the quarantor liable as quarantor in particular the activities of foreigners. Assume that the quarantor has a limited residence permit foreigners can work anywhere. Lack of responsibility of a quarantor is also caused by the still weak immigration law enforcement in investigating any criminal cases immigration. Quarantor responsibility for the existence and activities of foreigners in bali, yet runs effectiveness. Keywords : guarantors, foreigners, limited stay permit and constant stay permit
1
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Bali. Alamat Jalan Jayagiri XVII / 2 Denpasar, e-mail: -
499
Vol.7 No.3 2014 I.
Menurut data, jumlah tenaga kerja asing
PENDAHULUAN
pemegang izin tinggal terbatas bulan Januari
1.1 Latar Belakang Sudah menjadi pengetahuan umum
sampai dengan 31 Agustus 2013, sebanyak
bahwa Pulau Bali memiliki keindahan alam,
3.406 orang dan orang asing pemegang izin
kebudayaan yang unik dan penduduknya
tinggal tetap sebanyak 3 orang.2
yang ramah, menjadi daya tarik tersendiri bagi
Masuknya tenaga kerja asing, tentunya
warga negara asing berkeinginan
akan membawa hal yang positif maupun hal
mengunjungi dan bertempat tinggal berlama-
negatif. Segi positif, tenaga kerja asing bisa
lama di Bali. Meningkatnya kedatangan
mengalihkan/transfer
orang asing menjadikan Bali bergelimpangan
tehnologi kepada tenaga kerja Indonesia
dolar sehingga memacu penduduk luar datang
sebagai pendamping. Sisi negatif, kehadiran
ke Bali dengan tujuan dapat merubah
tenaga kerja asing akan menambah daya
kehidupan
Tidak
saing dalam memperebutkan kesempatan
mengherankan saat ini penduduk di Bali
kerja bagi warga lokal. Sisi lain mengalirnya
menjadi heterogen terutama di daerah-daerah
investasi asing secara tidak langsung akan
yang dekat dengan kawasan wisata.
menarik banyak tenaga kerja asing lainnya
yang
lebih
baik.
pengetahuan
dan
Kehadiran wisatawan asing ke Bali
untuk bekerja secara tidak sah.3 Tidak sah
disambut senyuman manis masyarakat Bali,
maksudnya orang asing melakukan kegiatan
yang sangat berharap terbukanya kesempatan
bekerja tanpa memiliki visa dan izin untuk
kerja sehingga dapat merubah kehidupan
bekerja yang dikeluarkan pemerintah.
kearah yang lebih baik. Harapan menjadi
Kehadiran hukum sangat di butuhkan
kenyataan karena pemerintah dalam upaya
untuk dapat menyelesaikan gejala-gejala
meningkatkan
perekonomian
hukum yang terjadi di masyarakat. Pada
masyarakat Bali, membuat suatu kebijakan
tanggal 5 Mei 2011 diundangkanlah Undang-
pengembangan
pembangunan
industri
undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
kepariwisataan.
Meningkatkanya
industri
Keimigrasian sebagai pengganti Undang-
kepariwisataan di Bali saat ini akibat
undang Nomor 9 Tahun 1992. Berdasarkan
masuknya investasi asing dan penanam
Pasal 63 Undang-undang Nomor 6 Tahun
modal dalam negeri, membawa konsekuensi-
2011 tentang Keimigrasian, mengatur adanya
konsekuensi
kegiatan
salah
satunya
akan
memperkerjakan tenaga kerja asing dalam rangka memajukan kegiatan usahanya, maka saat ini di Bali banyak tenaga kerja asing. 500
2
Rekapitulasi Data Statistik Izin Tinggal Keimigrasian Berdasarkan Maksud Kedatangan Pada Kantor Imigrasi Di Bali. 3 M.Iman Santoso, 2004, Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, Jakarta, Universitas Indonesia, h. 83
Vol.7 No.3 2014 kewajiban memiliki penjamin bagi orang
Namun demikian dalam kenyataannya
asing tertentu yang berada di wilayah
masih
Indonesia. Penjamin adalah orang atau
melaksanakan kewajibannya dan tanggung
korporasi yang bertanggung jawab atas
jawab selaku penjamin, yang mengakibatkan
keberadaan dan kegiatan orang asing selama
orang asing yang dijaminnya melakukan
berada di wilayah Indonesia. Tanggung jawab
pelanggaran-pelanggaran hukum keimigrasi-
penjamin
pada
an. Pelanggaran hukum keimigrasian tersebut
keberadaan dan kegiatan saja, penjamin juga
berupa penyalahgunaan izin tinggal, berada di
bertanggung
Indonesia
tidak
sebatas
jawab
hanya
membiayai
proses
banyak
penjamin
melebihi
batas
yang
waktu
tidak
yang
pemulangan dari Indonesia apabila izin
diberikan, tenaga kerja asing bekerja tanpa
tinggalnya telah habis atau dikenai deportasi.
memiliki izin yang dikeluarkan pemerintah
Tujuan adanya penjamin bagi orang asing
dan memberikan data yang tidak benar untuk
tertentu adalah agar ada pihak-pihak yang
memperoleh
bertanggung jawab selama keberadaan dan
Berdasarkan pemberitaan media elektronik
kegiatan di Indonesia dan agar selama
Bali
keberadaan dan kegiatan orang asing dapat
memberitakan bahwa petugas menemukan 2
memberikan manfaat dan keuntungan bagi
(dua) tenaga kerja asing melakukan kegiatan
masyarakat agar tetap terjagannya stabilitas
ilegal di Hotel Ocean Blue di Kuta, Bali.4
dan kepentingan umum.
izin
Post,
tinggal
tanggal
Menurut
20
keimigrasian.
Maret
2013,
data pelanggaran hukum
Agar tujuan tersebut terwujud, maka
keimigrasian tahun 2012 di Bali, tercatat
ditetapkanlah pedoman tingkah laku yang
orang asing pemegang izin tinggal kunjungan
diatur dalam suatu kaedah hukum. Kaedah
yang
hukum
mengenai
berjumlah 83 (delapan puluh delapan) orang,
kewajiban-
terdiri dari penyalahgunaan izin tinggal
kewajiban penjamin sebagaimana diatur
sebanyak 10 kasus, Penjamin tidak memenuhi
dalam Pasal 63 Undang-undang Nomor 6
kewajiban
Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan agar
perubahan alamat sebanyak 7 kasus, orang
penjamin benar-benar mentaati tanggung
asing berada di Bali melampaui batas waktu
jawab dan kewajiban-kewajiban tersebut
yang diizinkan sebanyak 13 kasus. Orang
dikuatkan
asing
tersebut
tanggung
jawab
dengan
antara
lain
penjamin,
adanya
sanksi-sanksi
melanggar
untuk
pemegang
peraturan
keimigrasian
melaporkan
izin
tinggal
setiap
terbatas,
apabila melanggar ketentuan yang telah ditentukan.
4
Redaksi, 2012, Diminta Dua Naker Asing di Ocean Blue Diberhentikan, www.balipost.co.id/ mediadetail.php?module=berita&kid=2sid=67286, diakses tanggal 10 Juni 2013.
501
Vol.7 No.3 2014 merangkap
tindak pidana umum.6 sebanyak 63 (enam
jabatan tanpa memiliki izin dari pemerintah
puluh tiga) kasus tersebut semuanya berakhir
sebanyak 15 kasus, penjamin yang tidak
dengan tindakan administratif keimigrasian
memenuhi kewajiban untuk melaporkan
berupa pencantuman nama dalam daftar
setiap perubahan status sipil dan alamat
pencegahan dan penangkalan dan deportasi
tinggal sebanyak 4 kasus dan orang asing
ke luar wilayah Indonesia.
melakukan kegiatan bekerja
berada di Indonesia melebihi batas waktu
Sebagai akibat banyak orang asing dan
yang berikan sebanyak 33 kasus.5 Sebanyak
tenaga kerja asing melakukan kegiatan
83 kasus pelanggaran hukum keimigrasian
bekerja tanpa dilengkapi dengan izin kerja,
tersebut
berakhir
dengan
tindakan
menimbulkan gugatan masyarakat Bali yang
administratif
keimigrasian
berupa
merasa resah dengan merajalelanya tenaga
mencantumkan
nama
dalam
daftar
kerja
asing
sehingga
peluang
kerja
pencegahan dan penangkalan dan deportasi
masyarakat Bali terkikis, sebagai akibat dari
dari wilayah Indonesia.
masuknya
investor
asing
yang
lebih
Kenyataan lainnya lagi, pelanggaran
mengutamakan tenaga kerja asing daripada
hukum keimigrasian tahun 2013 di Bali,
tenaga kerja lokal sehingga tenaga kerja lokal
tercatat sebanyak 63 kasus yang terdiri dari
beralih bekerja ke luar negeri di kapal pesiar.
orang asing pemegang izin tinggal kunjungan
Gugatan ditujukan kepada instansi terkait
yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal
yang mengeluarkan kebijakan yang kurang
sebanyak 13 kasus, berada di Bali melebihi
menguntungkan tenaga kerja lokal. Ada
batas waktu yang diberikan sebanyak 24
jabatan-jabatan yang sebenarnya bisa dijabat
kasus dan tanpa memiliki dokumen dan visa
tenaga kerja lokal tetapi diberikan kepada
yang sah sebanyak 2 kasus. Kemudian orang
tenaga kerja asing, misal jabatan juru masak,
asing pemegang Izin tinggal terbatas yang
manager restaurant dan manager spa, begitu
melakukan pelanggaran hukum keimigrasian
juga dari segi pengawasan dirasa masih lemah
berupa berupa bekerja merangkap jabatan
sehingga
tanpa izin pemerintah sebanyak 8 kasus,
melakukan kegiatan bekerja tanpa memiliki
berada melebihi batas waktu yang diberikan
ijin dan bodong.7
banyak
tenaga
kerja
asing
sebanyak 16 kasus dan 5 kasus melakukan 6
5
Rekapitulasi Pelanggaran Keimigrasian Tahun 2012 di Bali, Sumber Kantor Imigrasi di Bali.
502
Rekapitulasi Pelanggaran Keimigrasian Tahun 2013 di Bali, Sumber Kantor Imigrasi di Bali 7 Balipost, 2012, Naker Asing Merajalela, www.id.facebook.com/balipost, diakses tanggal 11 Februari 2014
Vol.7 No.3 2014 Istilah
gugatan
masyarakat
umum untuk mengkaji dan menganalisis
dimaksudkan tidak bermakna sebagai gugat
penjamin sebagaimana diatur dalam Undang-
menggugat dengan beracara di lembaga
undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
peradilan, sebagaimana di katakan Tjok istri
Keimigrasian
Putra
Adat
penjamin. Tujuan khususnya adalah untuk
Menggugat dan Digugat, mengandung arti
memahami, menjelaskan dan menganalisis
gugat dimaknai sebagai bentuk protes, klaim,
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
ataupun perlawanan yang dilakukan oleh
2011, mengenai tanggung jawab penjamin
masyarakat
atas keberadaan dan kegiatan orang asing di
Astiti
dalam
adat
buku
Desa
terhadap
kebijakan
8
negara/pemerintah.
mengenai
perilaku,
sikap
Bali.
Berdasarkan data tersebut, maka perlu mengkaji
penyebab
dari
permasalahan-
permasalahan diatas, dengan pertimbangan Pulau Bali menjadi icon pariwisata Indonesia sehingga penting dijaga keberlanjutannya jika keamanan tetap terjaga.
II. METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian hukum
empiris,
yang
menganalisis
bekerjanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang
Rumusan Masalah
Peraturan
Berdasarkan latar belakang masalah,
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,
maka dapat di rumuskan masalah sebagai
di masyarakat mengamati reaksi dan interaksi
berikut yaitu : (1) Bagaimanakah efektivitas
ketika sistem hukum bekerja di dalam
pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
masyarakat dengan pendekatan kualitatif.
2011 Tentang Keimigrasian terkait dengan
Penelitian hukum ini bersifat deskriptif yang
tanggung jawab penjamin atas keberadaan
menggambarkan secara rinci sifat individu,
dan kegiatan orang asing di Bali. (2) Faktor-
keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau
faktor apa yang mempengaruhi tanggung-
untuk menentukan penyebaran gejala atau
jawab penjamin atas keberadaan dan kegiatan
untuk menentukan ada tidaknya hubungan
orang asing di Bali?
antara suatu gejala dengan gejala lain dalam
1.2
Pelaksanaan
Undang-Undang
masyarakat. Data yang di pergunakan dalam 1.3
Tujuan Penelitian Penelitian ini mempunyai dua tujuan
yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan 8
Tjok Istri Putra Astiti, 2010, Desa Adat Menggugat dan Digugat, Denpasar, Udayana University Press, h. 5.
penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber utama yakni penjamin perorangan dan penjamin korporasi. Data sekunder diperoleh petugas imigrasi selaku pemegang peranan 503
Vol.7 No.3 2014 (role occupant) kemudian data primer dan data sekunder didukung pula dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Mengenai Tanggung Jawab Penjamin Atas Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing di Bali
memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti Menurut
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Keimigrasian,
Undang-Undang
Nomor
13
2013
Tahun
Tentang
Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang
Nomor
6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari bahan hasil penelitian, teks, jurnal ilmiah dan media elektronik. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus-kamus dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tehnik wawancara dan tehnik kuesioner. Tehnik wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan
penjamin
orang
asing
selaku
responden dan petugas imigrasi selaku informan. Pengumpulan data juga dilakukan dengan tehnik kuesioner yaitu suatu kegiatan dengan memberikan selembar pertanyaan kepada responden, dengan cara mendatangi masing-masing responden ke rumah dan kantor, agar mengisi dan diselingi dengan
kamus
lengkap
bahasa
Indonesia, pelaksanaan berarti proses dan melaksanakan.9
cara
dikatakan
pelaksanaan
merupakan
suatu
Sehingga
dapat
Undang-undang proses
dalam
mengimplementasikan hukum yang bersifat pasif menjadi aktif untuk mencapai tujuan dari ide-ide pembuat hukum melalui peranan manusia. Hukum adalah teks dan ia hanya dapat menjadi aktif melalui campur tangan manusia.10 Untuk melihat aktivitas hukum dalam kenyataanya di perlukan mobilisasi hukum sehingga hukum berubah dari atas kertas menjadi hukum yang sesungguhnya atau nyata. Hukum
keimigrasian
merupakan
bagian dari hukum administrasi negara yang menjalankan pemerintahan dalam arti sempit. Van Vollenhoven mengartikan pemerintahan dalam arti sempit ialah hanya badan pelaksana (executive, bestuur) saja, tidak termasuk badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian.11 Institusi
pertanyaan tidak berencana secara singkat dan sebagian
kuesioner
bantuan orang lain.
504
disebarkan
melalui
9
Tim Prima Pena, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Gita Media Press, h. 402. 10 Satjipto Rahardjo, 2010, Sosiologi Hukum; Esai-Esai Terpilih, Yogyakarta, Genta Publishing, h. 71. 11 H. Sadjijono, 2011, Bab-bab Pokok Hukum Administrasi, Yogyakarta, LaksBang Pressindo, h. 50.
Vol.7 No.3 2014 imigrasi sebagai pelaksana Undang-undang
permohonan
izin-izin
Nomor 6 Tahun 2011, selalu berpedoman
kerjasama dengan instansi terkait dan operasi
pada konsep Trifungsi Imigrasi sebagai
intelijen
landasan operasional untuk mencapai tujuan
fasilitator
organisasi.
masyarakat dalam bentuk penyederhanaan
keimigrasian
keimigrasian,
kemudian
pembangunan
bentuk
kesejahteraan
Trifungsi Imigrasi terdiri dari fungsi
prosedur keimigrasian bagi para investor
pelayanan keimigrasian, penegakan hukum
asing yang akan menanamkan modalnya di
dan
fasilitator
Indonesia dengan cara kemudahan pemberian
masyarakat.
izin tinggal tetap dan kebijakan pemberian
keamanan
pembangunan Fungsi
negara
serta
kesejahteraan
pelayanan
keimigrasian
adalah
memberikan pelayanan yang prima kepada
fasilitas Visa Kunjungan Saat Kedatangan bagi negara-negara maju.
warga negara Indonesia dalam bentuk
Mekanisme pelaksanaan pemberian izin
pemberian Dokumen Perjalanan Republik
tinggal kunjungan diberikan oleh pejabat
Indonesia, pemberian affidavit bagi anak
imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi
yang berkewarganegaraan ganda terbatas dan
sesuai visa kunjungan yang dikeluarkan oleh
pelayanan pemberian tanda keluar atau masuk
perwakilan Indonesia di luar negeri untuk
dari wilayah Indonesia kemudian pelayanan
berada di Indonesia paling lama 60 hari. Izin
keimigrasian kepada warga negara asing
tinggal
dalam
izin-izin
diperpanjang paling banyak 4 (empat) kali
dokumen
dan jangka waktu setiap perpanjangan paling
bentuk
keimigrasian,
pemberian pemberian
keimigrasian serta tanda masuk dan tanda
lama
keluar
dari
30
hari.
tersebut
Pelaksanaan
dapat
pemberian
Indonesia.
Fungsi
perpanjangan izin tinggal kunjungan, berkas
dilakukan
dengan
permohonan diajukan kepada Kantor Imigrasi
menegakkan hukum kepada setiap orang
yang wilayah kerjanya meliputi tempat
yang berada dan melakukan kegiatan yang
tinggal orang asing, dengan melampirkan
bertentangan dengan hukum yang berlaku,
persyaratan yaitu surat penjaminan dari
seperti
penjamin,
penjamin pada saat mengajukan permohonan
pemalsuan identitas diri dan pelanggaran
visa dan paspor yang sah dan masih berlaku.
aturan keimigrasian. Fungsi keamanan serta
Pelaksana hukum akan menerima dan
fasilitator
kesejahteraan
meneliti surat penjaminan dengan cara
masyarakat, berupa melakukan tindakan
mencocokan penjamin yang tercantum pada
pencegahan keluar Indonesia atas permintaan
visa dalam paspor orang asing. Kenyataan di
instansi terkait, seleksi terhadap setiap
lapangan dalam proses penelitian penjamin
penegakan
wilayah
kunjungan
hukum,
pertanggungjawaban
pembangunan
505
Vol.7 No.3 2014 akan timbul dua masalah, pertama visa
sebagai penjamin, hal ini dapat terjadi apabila
kunjungan yang tidak mencantumkan nama
keberadaan penjamin dengan orang asing
penjamin.
kunjungan
yang dijaminnya berada di suatu tempat yang
mencantumkan nama penjamin tetapi surat
berbeda. misalnya penjamin berada di Jakarta
penjaminan ditandatangani oleh pihak yang
sedangkan
tidak tercantum dalam visa kunjungan.
dijaminnya berada di Bali.
kedua,
visa
posisi
orang
asing
yang
Pelaksanaan pemberian perpanjangan
Pelaksanaan perpanjangan izin tinggal
izin tinggal kunjungan pada Kantor Imigrasi
kunjungan lainnya pada Kantor Imigrasi
di
Denpasar, pada dasarnya mewajibkan adanya
Bali,
dalam
hal
menyelesaikan
permasalahan surat penjaminan dari penjamin
surat
ternyata
memberikan
mengajukan visa, namun masih adanya
kebijakan yang berbeda-beda sehingga dapat
perwakilan Indonesia di luar negeri yang
dikatakan
mengeluarkan
masing-masing
belum
mengikuti
prosedur-
penjaminan
dari
visa
penjamin
kunjungan
yang
tidak
prosedur formal yang ditentukan dalam Pasal
mencantumkan penjamin, maka sebagai
140 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
pengganti
2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
melampirkan surat bukti permohonan visa
undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
kunjungan. Kemudian apabila penjamin dan
Keimigrasian.
pemberian
orang asing yang dijaminnya berada di suatu
perpanjangan izin tinggal kunjungan pada
tempat yang berbeda, maka orang asing tetap
Kantor
Pelaksanaan
Imigrasi
penjaminan
harus
Rai,
bahwa
melampirkan surat penjaminan dari penjamin
izin
tinggal
yang mengajukan visa tersebut. Pelaksanaan
kunjungan pada dasarnya wajib melampirkan
lainnya pada Kantor Imigrasi Singaraja, pada
surat
dasarnya
pemberian
Ngurah
surat
perpanjangan
penjaminan
dari
penjamin
yang
wajib
melampirkan
surat
mengajukan visa kunjungan tersebut namun
penjaminan dari penjamin yang mengajukan
demikian apabila visa kunjungan tidak
visa, namun ditemukan permasalahan seperti
mencantumkan nama penjamin maka surat
nama penjamin tidak tertera dalam visa dan
penjaminan dapat ditandatangani oleh pihak
penjamin berada ditempat yang berbeda
lain yang bersedia menjadi penjamin orang
dengan
asing tersebut. Kemudian apabila surat
perpanjangan izin tinggal kunjungan dapat
penjaminan ditandatangani oleh pihak yang
diberikan apabila ada surat penjaminan yang
tidak tercantum pada visa kunjungan maka
pada prinsipnya ada pihak-pihak yang
penjamin yang mengajukan visa dapat
menjamin selama keberadaannya.
memberikan surat kuasa kepada pihak lain 506
orang
asing,
maka
pemberian
Vol.7 No.3 2014 Patut hukum
dipahami imigrasi,
bahwa dalam
pelaksana
kewarganegaraan, pekerjaan atau perubahan
pemberian
alamat.
perpanjangan izin tinggal kunjungan dalam hal
penentuan
penjamin
mengambil
Dalam
rangka
pemahaman
untuk
mengetahui
akan
kewajiban-
penjamin
kebijakan-kebijakan didasarkan atas belum
kewajibannya, maka dilakukan Wawancara
adanya aturan yang menentukan penolakan
dengan Gito selaku penjamin korporasi di
pemberian izin tinggal kunjungan karena
Bali, diperoleh keterangan bahwa penjamin
surat penjaminan. Mestinya ada ketentuan
memiliki
yang mengatur mengenai kreteria-kreteria
memantau seluruh kegiatan orang asing yang
penjamin
sehingga
dijaminnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa
pelaksana
hukum
ada
pedoman bagi
dalam
keterbatasan-keterbatasan
untuk
menentukan
penjamin belum melaksanakan kewajiban-
penjamin orang asing pemegang izin tinggal
kewajibannya secara maksimal. Hal ini juga
kunjungan sehingga ada kepastian hukum.
dapat diketahui dari keterangan kepala
Belum adanya pengaturan tersebut maka
subseksi
dapat mempengaruhi kepatuhan penjamin
kantor imigrasi Denpasar, yang sedang
akan
dan
menangani orang asing pemegang izin tinggal
tangungjawabnya atas orang asing yang
terbatas yang diduga melakukan kegiatan
dijaminnya.
tanpa izin dari pemerintah, menyampaikan
kewajiban-kewajiban
penindakan
keimigrasian
pada
Pelaksanaan pemberian izin tinggal
bahwa penjamin tidak dapat memantau
terbatas dan izin tinggal tetap pada Kantor
sepenuhnya kegiatan orang asing di luar jam
Imigrasi di Bali, pada umumnya sudah
kerja,
berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan
dijaminnya
yang berlaku. Namun demikian timbul
memiliki izin tinggal terbatas dan izin kerja
masalah
pada jabatan tertentu dapat melakukan
berkaitan
dengan
kewajiban-
kewajiban penjamin. Kewajiban penjamin
begitu
pula
orang
mengatakan
asing
bahwa
yang dengan
kegiatan pada jabatan lain.
sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2)
Untuk mengetahui dan memahami
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011,
penjamin atas kewajiban-kewajiban dan
menyebutkan bahwa penjamin memiliki
tanggung
kewajiban
setiap
penyebaran kuesioner kepada 34 responden
perubahan mengenai identitas diri dan atau
selaku penjamin, di peroleh data bahwa
keluarga orang asing yang dijaminnya dan
penjamin pada umumya mengetahui adanya
setiap
Undang-undang keimigrasian yang baru,
untuk
perubahan
melaporkan
status
sipil,
jawabnya,
maka
dilakukan
namun demikian sebanyak 24 responden 507
Vol.7 No.3 2014 tidak mengetahui apa kewajiban-kewajiban
Nomor 6 ahun 2011 tentang Keimigrasian
penjamin dan hanya 10 responden yang
terdiri dari sanksi administratif keimigrasian
mengetahui
selaku
dan tindak pidana keimigrasian. Tindak
penjamin. Berkaitan dengan pemahaman
administratif keimigrasian adalah sanksi
akan arti tanggung jawab keberadaan dan
administratif yang ditetapkan pejabat imigrasi
kegiatan orang asing, hanya 2 responden
terhadap orang asing diluar proses peradilan.
paham arti tanggung jawab atas keberadaan
Tindak pidana keimigrasian atau tindakan pro
dan kegiatan orang asing sedangkan sebanyak
yustisia adalah penyelesaian tindak pidana
32 responden tidak mengerti dan paham akan
lewat proses peradilan.
arti tanggung jawab atas keberadaan dan
Tindakan
kewajiban-kewajiban
dijatuhkan
asing
melakukan
kegiatan orang asing. Berdasarkan hasil
kepada
kuesioner
didapatkan
pelanggaran Pasal 75 Undang-undang Nomor
gambaran bahwa penjamin belum memahami
6 tahun 2011, dan tindakan pro yustisia
akan
tersebut
kewajibannya
dapat –
kewajiban
dan
orang
administratif yang
dikenakan apabila melakukan tindak pidana
tanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan
keimigrasian.
Namun
demikian
dalam
orang asing selama berada di Indonesia
pelaksanaan sanksi, penegak hukum imigrasi
sebagaimana di inginkan Undang-undang
selaku Pejabat Penyidik Negeri Sipil Imigrasi
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
dalam menangani penyelesaian kasus tindak
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6
pidana keimigrasian penekanannya pada
tahun 2011 mengenai tanggung jawab
tindakan administratif keimigrasian sehingga
penjamin atas keberadaan dan kegiatan orang
belum terwujudnya efek jera sebagaimana di
asing di Bali, selain mengkaji pelaksanaan
masudkan
dalam
tata
keimigrasian.
Sehingga
cara
dan
pelaksanaan
kewajiban-
undang-undang memberikan
kewajiban penjamin juga penting untuk
gambaran yang jelas bahwa kinerja Pejabat
melihat
bagi
Penyidik Pegawai Negeri sipil Imigrasi dalam
penjamin dan orang asing yang tidak mentaati
menjalankan fungsi sebagai penyidik tindak
peraturan yang berlaku. Sanksi adalah suatu
pidana keimigrasian untuk diproses dalam
nestapa yang dijatuhkan kepada siapa saja
sistem peradilan pidana belum sebanding
yang dinyatakan tidak mematuhi apa yang
dengan
telah dinyatakan
keimigrasian.
pelaksanaan
sanksi-sanksi
sebagai
hukum
yang
berlaku.12 Sanksi dalam Undang-undang 12
Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, Hukum Dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah, Malang, Bayumedia Publishing, h. 136.
508
proses
tindakan
administratif
Vol.7 No.3 2014 3.2 Faktor-Faktor Yang Mempenga-ruhi Tanggung Jawab Penjamin Atas Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing di Bali Hukum dipakai sebagai pedoman untuk bertingkah laku dalam masyarakat dan ditujukan
untuk
merubah
perikelakuan
masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang
Berkaitan dengan pelaksanaan Undangundang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengenai tanggung jawab penjamin atas keberadaan dan kegiatan orang asing di Bali, mengalami hambatan yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor substansi hukum, struktur hukum dan budaya
Institusi imigrasi memiliki landasan operasional dalam melaksanakan tugas dalam Trifungsi
Imigrasi.
Dalam
melaksanakan fungsi pelayanan institusi mengacu
pada
hukum
yakni
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
penjamin
yang
menjamin
keberadaan dan kegiatan orang asing, dalam penjelasan
pasal
tersebut,
menyebutkan
bahwa orang asing tertentu adalah orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap. Ternyata dalam pasal 140
tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyebutkan
salah
satu
permintaan
perpanjangan
kunjungan
wajib
persyaratan izin
tinggal
melampirkan
surat
penjaminan dari penjamin pertama. Sehingga dapat di katakan orang asing pemegang izin tinggal kunjungan diwajibkan juga memiliki
hukum.
imigrasi
memiliki
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013
telah ditetapkan sebelumnya.
konsep
asing tertentu yang berada di Indonesia wajib
Keimigrasian,
dalam
hal
ini
pelayanan pemberian izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap. Terselenggaranya fungsi pelayanan tercermin dengan adanya permintaan izin tinggal keimigrasian dari penjamin orang asing. Faktor yang mempengaruhi impotensi tanggung jawab penjamin, dapat dilihat dari substansi hukum, yakni dalam Pasal 63 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan orang
penjamin. Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, yang menyebutkan “jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas (1) UUD 1945, (2) Ketetapan MPR, (3) Undang-Undang/Perpu,
(4)
Peraturan
Pemerintah, (5) Peraturan Presiden, (6) Perda Provinsi dan (7) Perda Kabupaten/ Kota. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa adanya kewajiban penjamin bagi orang asing pemegang izin tinggal kunjungan telah terjadi norma konflik dan tidak diikuti asas lex superior derogat legi inferiori. Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, terdapat beberapa asas yang mengaturnya agar 509
Vol.7 No.3 2014 pelaksananya menimbulkan dampak positif.
dimana
penjamin
Salah satunya asas proporsionalitas dalam
memahami arti keberadaan dan kegiatan
pelaksanaan fungsi keimigrasian, dan salah
orang asing hanya 2 responden dan yang
satu fungsi tersebut yaitu fungsi penegakan
tidak mengerti dan tidak memahami arti
hukum dimana keseluruhan aturan hukum
keberadaan
harus ditegakkan secara konsisten, konsekuen
sebanyak 32 responden.
dan
yang
mengerti
kegiatan
orang
dan
asing
dan tegas. Peraturan Pemerintah Nomor 31
Faktor lainnya yang mempengaruhi
Tahun 2013 merupakan aturan pelaksana
tanggung jawab penjamin yakni struktur
yang bersumber dari Undang-undang Nomor
hukum (legal structure), dalam hal ini
6 Tahun 2011. Pengertian sumber hukum
penegak hukum imigrasi yang melaksanakan
dikaitkan dengan alasan keabsahan suatu
hukum keimigrasian menjadi kenyataan.
aturan hukum, dalam pengertian ini dapat
Secara sosiologis setiap penegak hukum
dirujuk bahwa semua norma atau kaidah
mempunyai
hukum yang lebih tinggi merupakan sumber
berisikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban
hukum bagi kaidah hukum yang lebih
tertentu, yang dinamakan pemegang peranan
13
rendah.
kedudukan
(status)
yang
(role occupant). Peranan dapat dijabarkan ke
Penjamin
bertanggung jawab
atas
dalam unsur-unsur sebagai berikut : (1)
keberadaan dan kegiatan orang asing selama
peranan yang ideal ( ideal role ), (2) peranan
berada di wilayah Indonesia, sebagaimana
yang seharusnya (expected role), (3) peranan
dirumuskan dalam pasal 63 ayat 2 Undang-
yang dianggap oleh diri sendiri (perceived
undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
role), dan (4) peranan yang sebenarnya
Keimigrasian, hanya mengatur kewajiban
dilakukan (actual role).14
penjamin, untuk melaporkan apabila ada
Penegak hukum imigrasi mempunyai
perubahan status sipil, status keimigrasian dan
kedudukan sebagai pejabat penyidik pegawai
perubahan alamat, tetapi belum mengatur
negeri sipil untuk mengambil tindakan hukum
mengenai kewajiban penjamin atas kegiatan
bagi pelanggar tindak pidana keimigrasian.
orang asing yang dijaminnya. Hambatan
Sebagai penegak hukum PPNS Imigrasi
dalam
memiliki
meminta
pertanggung
jawaban
“peranan
yang
seharusnya”
penjamin juga di sebabkan ketidak jelasan arti
(expected role), sebagaimana dirumuskan
kata keberadaan dan arti kegiatan. Hal ini
dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 6
berkaitan dengan hasil kuesioner responden
tahun 2011, yakni berwenang menerima
13
I Dewa Gede Atmadja, 2012, Hukum Konstitusi; Problema Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945, Malang, Setara Press, h.7.
510
14
Soerjono Soekanto, 2011, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, h. 20.
Vol.7 No.3 2014 laporan,mencari keterangan dan alat bukti,
dan adanya anggapan penjamin bisa di
memanggil
menggeledah
lakukan oleh siapa saja. Begitu juga halnya
memeriksa menangkap, menahan sampai
dengan struktur hukum, dimana penegak
dengan penyerahan berkas kepada penuntu
hukum lebih banyak memberikan sanksi
umum. Namun demikian pada umumnya
administratif keimigrasian dari pada tindakan
penegak hukum imigrasi dalam menangani
pro yustisia sehingga belum menimbulkan
pelaku
efek
memeriksa,
pelanggar
memainkan
hukum
“peranan
keimigrasian
yang
sebenarnya
dilakukan” (actual role) dalam menangani
penyelesaiannya
izin
tinggal,
dengan
bagi
pelaku
pelanggaran
sebagaimana dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang.
kasus tindak pidana keimigrasian, misalnya penyalahgunaan
jera
Berdasarkan uraian tersebut diatas,
proses
maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan
memberikan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011
tindakan administratif keimigrasian. Penegak
tentang
hukum
tindakan
tanggungjawab penjamin atas keberadaan dan
administratif keimigrasian karena didasari
kegiatan orang asing di Bali, belum berjalan
atas anggapan bahwa perbuatan orang asing
efektif karena
tersebut dapat membahayakan dan patut
substansi hukum, struktur hukum dan budaya
diduga akan membahayakan keamanan dan
hukum. Substansi hukum karena masih
ketertiban umum dan tidak menghormati atau
adanya norma konflik serta belum adanya hal
mentaati peraturan perundang-undangan yang
yang
berlaku, sebagaimana di atur dalam Pasal 75
penajmin atas kegiatan orang asing serta
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011
belum jelasnya pengertian keberadaan dan
tentang Keimigrasian.
kegiatan orang asing. Dari struktur hukum,
mengambil
keputusan
Faktor terakhir yang mempengaruhi
Keimigrasian
mengenai
dipengaruhi oleh faktor
mengatur
kewajiban-kewajiban
para penegak hukum keimigrasian dalam
tanggung jawab penjamin adalah faktor
memberikan
budaya hukum (legal culture). Budaya
keimigrasian
hukum dimaksudkan pendapat masyarakat
peranan aktual berupa tindakan administratif
mengenai
keimirasian
hukum
yang
mempengaruhi
tindakan lebih
dari
pelanggaran
banyak
pada
memainkan
peranan
yang
ketaatan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan
seharusnya yaitu memberikan tindakan pro
substansi
hukum.
yustisia. dari faktor budaya hukum masih
substansi hukum dimaksud kurang jelasnya
rendahnya ketaatan hukum penjamin yang
arti kata keberadaan dan kegiatan orang asing,
disebabkan dari kedua faktor tersebut diatas
tidak jelasnya mengenai kreteria penjamin
yakni struktur hukum dan substansi hukum.
hukum
dan
struktur
511
Vol.7 No.3 2014 Menurut pendapat Lawrence Friedman
Kaitannya
dengan
pelaksanaan
bahwa hukum merupakan suatu sistem.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011
Sistem hukum terdiri dari tiga komponen
tentang Keimigrasian mengenai tanggung
yaitu struktur hukum, substansi hukum dan
jawab penjamin atas keberadaan dan kegiatan
budaya hukum. Legal structure ( struktur
orang asing di Bali, dengan menggunakan
hukum) di uraian sebagai berikut : structure,
teori sistem hukum sebagai pisau analisis
to be sure, is one basic and obvious element
bahwa pelaksanaan hukum sangat ditentukan
of the legal system...The structure of the
dalam hubungan yang serasi antara struktur
system is its skeletal framework, it is the
hukum, substansi hukum dan budaya hukum,
elements shape, the institusional body of the
sehingga pelaksanaan aturan hukum dapat
system.(struktur adalah salah satu dasar dan
hidup
elemen nyata dari sistem hukum...struktur
masyarakat, ketertiban dan ketentraman.
sebuah sistem adalah kerangka badanya, ia
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
adalah bentuk permanennya, tubuh institusi
2011 mengenai tanggung jawab penjamin
dari sistem tersebut). yang kedua adalah legal
orang asing di Bali, dapat berjalan dengan
substance
baik jika ketiga komponen tersebut saling
uraiannya,
the
substance
is
demi
tercapainya
composed of substantive rules and rules
mendukung
dan
about how institusions should behave.
pengendalian sosial.
kesejahteraan
mampu
melakukan
(substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-
IV. SIMPULAN DAN SARAN
institusi harus berperilaku).15 Dan ketiga legal
4.1 Simpulan
culture (budaya hukum) uraian : legal culture
Berdasarkan
pembahasan
tersebut
refers, then to those parts of general social
diatas, maka dapat diambil simpulan sebagai
forces toward or away from the law and in
berikut:
particular ways.16 (kultur hukum mengacu
1. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6
pada bagian-bagian yang ada pada hukum,
Tahun
2011
yakni adat kebiasaan, opini, cara bertindak
mengenai tanggungjawab penjamin atas
dan berfikir yang mengarahkan kekuatan-
keberadaan dan kegiatan orang asing di
kekuatan sosial menuju atau menjauh dari
Bali,
hukum dan dengan cara-cara tertentu).
disebabkan karena dalam pelaksanaan
belum
Tentang
berjalan
Keimigrasian
efektif,
yang
pemberian perpanjangan ijin tinggal 15
Lawrence M Friedman, 1975, The Legal System; A Social Science Perspektif, Rusell Sage Foundation, New York, p. 14 16 Ibid, p.15.
512
kunjungan khususnya berkaitan dengan keharusan melampirkan surat penjaminan
Vol.7 No.3 2014 orang
asing
dari
penjamin
belum
sehingga dirasa belum mencerminkan
mengikuti ketentuan Pasal 140 Peraturan
kepastian hukum. (c) Faktor budaya
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013
hukum, penjamin dan orang asing belum
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
sepenuhnya mentaati ketentuan yang
Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan
berlaku
sebagian penjamin orang asing di Bali
peraturan
belum
kewajiban-
halnya partisipasi masyarakat Bali untuk
kewajiban sebagaimana diatur dalam
melaporkan orang asing yang diketahui
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
atau diduga berada di Bali secara tidak
dan Peraturan Pemerintah Nomor 31
sah atau menyalahgunakan perizinan di
Tahun 2013.
bidang keimigrasian.
memahami
akan
karena
belum
keimigrasian.
memahami Begitu
juga
2. Faktor–faktor yang mempengaruhi belum efektifnya pelaksanaan tanggung jawab
4.2. Saran
penjamin atas keberadaan dan kegiatan
1.
Kantor
Imigrasi
di
Bali
orang asing di Bali, disebabkan oleh
memberikan
faktor (a) belum diatur secara jelas dan
keimigrasian kepada penjamin dan orang
pasti kreteria penjamin, ada rumusan
asing
pasal
komprehensif.
yang
tidak
mengikuti
asas
sosialisasi
perlu
secara
hukum
terencana Sosialisasi
dan hukum
berlakunya undang-undang dan belum
keimigrasian perlu juga diberikan kepada
diatur secara jelas dan pasti kewajiban-
masing-masing Desa Pakraman di Bali
kewajiban penjamin khususnya berkaitan
khususnya
dengan kegiatan orang asing termasuk
kehadiran tamiu jaba negara (orang
belum dijelaskan arti keberadaan dan
asing) dan tamiu jaba kuta (warga
kegiatan orang asing selama di Indonesia.
pendatang).
(b) Penegak hukum imigrasi dalam
2.
Direktorat
yang
banyak
Jenderal
menerima
Imigrasi
perlu
menjalankan tugasnya lebih menekankan
melakukan revitalisasi hukum khususnya
pada
hal
“peranan
dilakukan”
yang
(actual
sebenarnya
penjamin,
kejelasan
yaitu
kewajiban penjamin atas kegiatan orang
administratif
asing serta mengkaji hal orang asing
keimigrasian dari pada “peranan yang
pemegang izin tinggal kunjungan agar
seharusnya”
disamakan
memberikan
tindakan
(expected
role),
kreteria
role)
yaitu
dengan
pemegang
visa
memberikan tindakan pro yustisia bagi
kunjungan saat kedatangan yang dapat
pelaku
diperpanjangan hanya satu kali tanpa
tindak
pidana
keimigrasian
513
Vol.7 No.3 2014 memiliki penjamin, kecuali kunjungan dalam rangka keluarga. 3. Kantor Imigrasi di Bali, semestinya dalam penegakan
hukum
keimigrasian
Syahrani, H. Riduan, 2009, Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum, PT. Alumni, Bandung. Tim Prima Pena, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Gita Media Press.
menggunakan potensi dalam Undangundang keimigrasian untuk memberikan tindakan pro yustisia, bagi pelaku tindak pidana
keimigrasian
sehingga
menimbulkan efek jera.
DAFTAR PUSTAKA
Buku Astiti,Tjok Istri Putra, 2010, Desa Adat Menggugat dan Digugat, Udayana University Press, Denpasar. Atmadja, I Dewa Gede, 2012, Hukum Konstitusi; Problema Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945, Setara Press, Malang. Friedman, Lawrence M, 1975, The Legal System; A Social Science Perspektif, Rusell Sage Foundation, New York. Rahardjo, Satjipto, 2010, Sosiologi Hukum ; Esai-Esai Terpilih, Genta Publishing, Yogyakarta. Sadjijono. H, 2011, Bab-bab Pokok Hukum Administrasi, LaksBang Pressindo, Yogyakarta. Santoso, M. Iman, 2004, Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta. Soekanto, Soerjono, 2011, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
514
Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana UndangUndang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Keimigrasian Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman.
Internet Redaksi, 2012, Diminta Dua Naker Asing di Ocean Blue Diberhentikan, www.balipost.co.id/mediadetail.php?module =berita&kid=2sid=67286, diakses tanggal 10 Juni 2013. Balipost, 2012, Naker Asing Merajalela, www.id.facebook.com/balipost, diakses tanggal 11 Februari 2014
