MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KEYNOTE SPEECH MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA PADA FOCUS GROUP DISCUSSION KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN FISKUS SEBAGAI UJUNG TOMBAK PEMERATAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Diselengarakan Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik (LPIKP)
Selasa, 11 Agustus 2015 1|P a g e
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita sekalian, Hadirin undangan yang berbahagia, Pemerataan kesejahteraan sosial perlu terus diupayakan mengingat sebagian besar rakyat Indonesia masih belum mencapai taraf kesejahteraan sosial yang diinginkannya. Upaya
pemenuhan
kesejahteraan
sosial
menyeruak menjadi isu nasional. Asumsinya, kemajuan
bangsa
ataupun
keberhasilan
suatu rezim pemerintahan, tidak lagi dilihat dari
sekedar
pertumbuhan penanganan masalah
meningkatnya ekonomi.
terhadap
kesejahteraan
angka
Kemampuan
para
penyandang
sosial
seperti 2|P a g e
penanganan
masalah;
kemiskinan,
kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial maupun korban bencana alam pun menjadi salah
satu
indikator
keberhasilan
pembangunan. Tugas
negara
pada
prinsipnya
berusaha dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Negara harus turut campur tangan dan aktif dalam bidang kehidupan masyarakat, terutama dibidang perekonomian kesejahteraan
guna umat
tercapainya manusia.
Untuk
mencapai dan menciptakan masyarakat yang sejahtera,
dibutuhkan
pembiayaan
yang
cukup besar. Demi berhasilnya usaha ini, negara mencari pembiayaannya dengan cara menarik pajak. Penarikan atau pemungutan pajak
adalah
suatu
fungsi
yang
harus 3|P a g e
dilaksanakan oleh negara sebagai suatu fungsi esensial. Pajak sudah merupakan suatu conditiesine qua non (syarat mutlak) bagi
penambahan
keuangan
negara
di
beberapa negara yang sudah maju. Hadirin undangan yang saya muliakan, Pemungutan
pajak
didasarkan
pendekatan
“Benefit
Approach”
pendekatan
manfaat.
Pendekatan
atas atau ini
merupakan dasar yang membenarkan negara melakukan pemungutan pajak yang dapat dipaksakan dalam arti mempunyai wewenang dengan
kekuatan
pemaksa.
Pendekatan
manfaat (benefit approach) ini mendasarkan pada negara menciptakan manfaat yang dinikmati oleh seluruh warga negara yang berdiam
dalam
negara,
maka
negara 4|P a g e
berwenang memungut pajak dari rakyat dengan cara yang dapat dipaksakan. Fungsi
pajak
sebagai
sumber
pendapatan
negara
(budgeter)
telah
menunjukan
peran
penting
dalam
pembangunan nasional. Dari tahun ke tahun, pendapatan negara dari sektor perpajakan mengalami signifikan.
peningkatan Tercatat
yang
pada
sangat
tahun
2003
persentase pendapatan perpajakan terhadap total pendapatan negara sebesar 59 persen (pendapatan
perpajakan
sebesar
Rp328
triliun dan total pendapatan negara Rp706 triliun), untuk tahun 2013 persentase tersebut mengalami peningkatan menjadi sebesar 64 persen
(pendapatan
perpajakan
sebesar
5|P a g e
Rp921 triliun dan total pendapatan negara Rp1.438 triliun)1. Sedangkan bila dilihat dari proyeksi pendapatan negara untuk jangka menengah (2016-2018),
pertumbuhan
ekonomi
Indonesia
diproyeksikan
mengalami
akselerasi
hingga
rata-rata
tumbuh
atas
persen.
Dengan
di
pertumbuhan
yang
7.0
tinggi
akan
dan
terus
didukung
kebijakan-kebijakan yang dirancang dalam optimasi
pendapatan
pendapatan
negara
mengalami
peningkatan
negara,
diproyeksikan yang
maka akan cukup
signifikan dari Rp2.000,7 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp2.489,2 triliun pada tahun 2018.
Pendapatan perpajakan semakin
menjadi primadona sebagai sumber utama 1
diolah dari situs Badan Pusat Statistik. 6|P a g e
pendapatan negara yang diproyeksikan akan mencapai 86.1 persen dari total pendapatan negara pada tahun 2018 dengan rata-rata pertumbuhan 14.5 persen pertahun. Selain itu, target pencapaian tax ratio Indonesia dalam
jangka
menengah
diharapkan
mencapai 15.6 persen pada tahun 2018.2
Hadirin undangan yang saya hormati, Indonesia assessment
menganut
system
dalam
paham
self
pelaksanaan
perpajakannya. Yang mana Wajib Pajak diberi kekuasaan dan kelonggaran untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP, menghitung berapa pajak yang terutang secara mandiri, Nota Keuangan Republik Indonesia dan RAPBN-P Tahun 2015, hlm.3-13. 2
7|P a g e
memperhitungkan pajak-pajak yang telah dipotong dan dipungut oleh pihak lain, menyetorkan
kekurangan
pajak
yang
terutang secara mandiri, dan melaporkan SPT-nya
atas
kesadaran
sendiri. Self
assesment system merupakan amanat dari Pasal 2 Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Mengingat
sistem
tersebut
yang
dipakai di Indonesia, maka pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak menjadi hal urgent yang harus diperhatikan oleh DJP. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak diberi wewenang penuh
untuk
melaksanakan
atau
tidak
melaksanakan hak dan kewajibannya. Wajib Pajak yang patuh, artinya mau melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara sukarela, sedangkan Wajib Pajak yang tidak 8|P a g e
patuh, artinya Wajib Pajak yang tidak mau melaksanakan
hak
dan
kewajiban
perpajakannya. Oleh karena itu sistem ini benar-benar mengandalkan kesadaran Wajib Pajak, tentu saja harus didukung dengan aturan yang jelas, adil, dan transparan. Demikian pula prosedur administrasi yang sederhana dan tidak berbelit-belit.
Hadirin undangan yang saya muliakan, Pada kenyataannya kepatuhan pajak baru dapat direalisasikan setelah dilakukan pemeriksaan atau penyelidikan oleh fiskus, adanya ancaman atau sanksi hukum (law enforcement). Sejatinya kepatuhan pajak yang diharapkan adalah kepatuhan secara sukarela (voluntary compliance). Sayangnya, hingga saat ini masih ditemukan Wajib Pajak 9|P a g e
yang selalu berusaha menghindar untuk membayar pajak dengan melakukan tax avoidance dan tax evasion. Oleh karena itu, dalam beberapa hal kepatuhan tidak hanya mengenai kesesuaian besarnya pajak yang dibayar, namun kepatuhan lebih kepada apakah
Wajib
Pajak
melaksanakan
kewajibannya dengan baik atau tidak. Salah satu pilar utama kesuksesan pelaksanaan
sistem
perpajakan
adalah
adanya penegakan hukum yang tegas dan berkepastian hukum baik secara administrasi maupun pidana. Untuk itu, saat ini telah disusun
Rancangan
Undang-Undang
Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang diharapkan dapat memberikan payung hukum
bagi
pelaksanaan tindakan penegakan hukum 10 | P a g e
oleh petugas pajak. Selain itu RUU KUP ini juga mengatur secara jelas tata cara dan kewenangan
aparat
pajak
dalam
menjalankan fungsi penegakan hukum baik secara
administratif
Ketentuan
yang
jelas
maupun
pidana.
mengenai
Tindak
Pidana Pajak ditujukan untuk mencegah adanya pajak
kesewenang-wenangan dan
menjamin
keadilan
petugas untuk
Pembayar Pajak. Di samping itu, penegakan hukum yang tegas kepada para pelaku Tindak Pidana Pajak akan memberikan efek jera kepada masyarakat pembayar pajak sehingga mendorong kepatuhan sukarela. Masalah lain yang diharapkan dapat terwujud dalam RUU KUP adalah dimuatnya pengaturan
mengenai
masyarakat
dalam
peran mencegah
serta dan 11 | P a g e
memberantas Tindak Pidana Pajak. Hal ini dimaksudkan agar terdapat perlindungan hukum
kepada
para
justice
colaburator
sehingga dapat mendorong peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam usaha mengamankan
penerimaan
negara
dari
sektor perpajakan. Ketentuan ini juga dapat menjadi payung hukum bagi pemerintah dalam memberikan penghargaan kepada para justice colaburator/whisttle blower yang telah
membantu
dalam
pelaksanaan
penegakan hukum.
Hadirin undangan yang berbahagia, Peraturan perpajakan di Indonesia memandang Wajib Pajak tidak sebagai objek, tetapi merupakan subjek yang harus dibina dan
diarahkan
agar
mampu
memenuhi 12 | P a g e
kewajiban perpajakannya sebagai pelaksana kewajiban merupakan
kenegaraan, aparat
fiskus
yang
pemungut
pajak
mempunyai wewenang dan kewajiban. Kepatuhan
pajak
tidak
hanya
tergantung dari Wajib Pajak, tetapi juga tergantung
pada
aparat
pajak
(Fiskus).
Kewajiban yang utama dari Fiskus adalah memberikan
bimbingan,
penerangan,
penyuluhan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan
sesuai
perundang-undangan
dengan
peraturan
perpajakan
yang
berlaku. Selain itu, hal utama yang perlu dilakukan memberikan
oleh
para
teladan
fiskus
budaya
adalah
kepatuhan
hukum. 13 | P a g e
Budaya hukum perlu dibangun di kalangan aparat Negara, termasuk Fiskus. Hal ini penting mengingat bahwa penegakan hukum, khususnya dalam hal kewajiban membayar pajak, sangat bergantung pada seberapa
kuatnya
etika,
integritas
dan
komitmen aparat negara. Hal ini sejalan dengan pemikiran yang melihat bahwa salah satu masalah mendasar yang mendesak dan segera harus diselesaikan adalah masalah pemberdayaan birokrasi atau bureaucratic engineering agar terhindar dari perbuatan maladministrasi. Hadirin undangan yang saya muliakan, Maladministrasi (maladministration)
yang
dalam
suatu
dimaksud instansi
pemerintah, yaitu adanya keputusan atau 14 | P a g e
tindakan yang janggal (inappropriate), yang sewenang-wenang (arbitrary), menyimpang (deviate),
bahkan
melanggar
ketentuan
hukum, dan telah terjadi penyalahgunaan wewenang atau kesewenangan (abuse of power atau detournament de puvoir), juga jika
terasa
ada
pelanggaran
kepatutan
(equity) yaitu sekalipun menurut hukum dapat dibenarkan, akan tetapi nyata-nyata atau dapat dirasakan telah terjadi ketidakadilan. Perbuatan
maladministrasi
menyebabkan
tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi
birokrasi. Jika
telah
dicemari
oleh
perbuatan
maladministrasi,
bahkan
korupsi
dengan
berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan kualifikasi
15 | P a g e
tidak akan pernah terlaksana, dan akan menurunkan kualitas pemerintahan negara. Dengan
demikian
maka
sangatlah
tepat untuk menangani hal ini tidak sebatas pada hal-hal yang bersifat kelembagaan (legal structure), tetapi membangun juga halhal yang bersifat kultural (legal culture) sebagaimana revolusi
yang
mental.
dimaksud
Revolusi
dengan
mental
ini
menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan nation building baru yang lebih manusiawi,
sesuai
nusantara,
dengan
bersahaja,
budaya dan
berkesinambungan.
16 | P a g e
Hadirin undangan yang berbahagia, Pajak
merupakan
bagian
penting
dalam kebijakan fiskal kita. Tidak hanya karena
kontribusinya
yang
tinggi
bagi
penerimaan APBN, pajak juga bisa menjadi instrumen
fiskal
yang
efektif
dalam
mengarahkan perekonomian. Selain sebagai kontributor terbesar bagi APBN, pajak juga menjadi instrumen penting dalam kebijakan fiskal. Namun demikian, optimalisasi pajak masih terbuka untuk ditingkatkan. Dengan
peningkatan
pajak
maka
diharapkan jumlah utang pemerintah dapat dikurangi sehingga APBN menjadi semakin sehat. Hal ini tentu bisa diwujudkan dengan fokus pada pembenahan internal aparat pajak dan pada peningkatan kepatuhan wajib 17 | P a g e
pajak besar, sekalipun dengan tingkat tax coverage ratio saat ini, sesungguhnya tax ratio kita bisa lebih tinggi dari yang dicapai sekarang. Oleh karenanya, saya sangat berharap bahwa reformasi birokrasi dan perpajakan betul-betul
diimplementasikan
secara
konsisten dengan law enforcement yang kuat agar peran pajak dalam kebijakan fiskal bisa lebih optimal. Hadirin undangan yang berbahagia, Akhir kata, Focus Group Discussion
Kepatuhan Sebagai
Wajib
Ujung
Pajak Tombak
dan
Fiskus
Pemerataan
Kesejahteraan Rakyat, secara resmi saya buka.
18 | P a g e
Selamat berdiskusi, semoga kegiatan berlangsung lancar, sehingga menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat serta mampu memberikan kontribusi positif kepada Bangsa dan negara. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamith thoriq. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
Yasonna H. Laoly
19 | P a g e
