KEWAJIBAN MELAPOR TINDAK PIDANA NARKOTIKA STUDI PASAL 128 DAN PASAL 132 UNDANG-UNDANG N0 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH
SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATASATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM
OLEH: RADEN ZAISUL HAFID 10370015
PEMBIMBING : Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.
SIYASAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2014
ABSTRAK Narkotika adalah suatu zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi sesorang yang menggunakannya dan memasukan ke dalam tubuh. Efek dari penggunaan zat narkotika tersebut berupa pada pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, dan halusinasi atau timbulnya khayalan dari diri seorang yang menggunakan. Sifat-sifat dari efek narkotika tersebut dalam dunia medis digunakan dan dimanfaatkan sebagai pengobatan bagi manusia seperti dalam pembendahan. Efek yang dapat menimbulkan hilangnya rasa sakit yang dimanfaatkan oleh dokter guna mempermudah jalannya operasi atau pembedahan. Namun zat narkotika tersebut diketahui menimbulkan efek candu yang dapat menimbulkan ketergantungan pada obat-obatan itu, sehingga pemakaiannya harus menggunakan takaran atau harus resep dokter. Pokok masalah yang dibahas dalam skripsi ini ialah apakah konsep penyertaan dalam tindak pidana narkotika sejalan dengan konsep al-isytira>k fi>l jari>mah dalam Hukum Pidana Islam? Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dilihat dari Hukum Pidana Islam? Kemudian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research atau telaah pustaka. Data penelitian ini adalah bersumber dari buku-buku, artikel, media massa, majalah, naskah, dokumen, dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan materi penelitian. Hasil dari penelitian ini ialah, bahwa pertama, baik Undang-undang No.35 Tahun 2009 dan hukum pidana Islam sama membahas tentang penyertaan atau turut berbuat tindak pidana. Kedua, Undang-undang 35 Tahun 2009 menerapkan sanksi penjara dan denda terhadap pelaku penyertaan dengan ketentuan sepertiga dari maksimal pidana yang diperoleh pelaku utama, sedang dalam hukum pidana Islam sanksi yang diberikan adalah ta’zir dengan ketentuan sanksi lebih ringan dari pelaku utama. Ketiga, pada Undang-undang No.35 Tahun 2009 menjerat kepada siapa saja yang terlibat dalam rangkaian tindak pidana narkotika dengan tidak mementingkan unsur ketidaksengajaan, sedang dalam hukum pidana Islam memisahkan antara orang yang sanggup dan tidak sanggup mencegah kejahatan, dengan memidanakan orang yang sanggup mencegah namun ia diam, dan tidak menghukum orang yang diam karna ia tidak sanggup. Hal ini menjelaskan bahwa hukum pidana Islam lebih menerapkan pada unsur ketidaksengajaan dalam memberikan sanksi terhadap pelaku. Kempat, konsep sanksi yang diberikan pada pelaku penyertaan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam bertujuan membuat efek jera dan memnyadarkan seseorang akan pentingnya keselamatan korban serta membangkitkan kepedulian antar sesama. Maka dengan ini prinsip hukuman yang dijatuhkan pada hukum positif sejalan dengan konsep al-isytira>k fi>l jari>mah pada turut berbuat tidak langsung dengan jalan tidak berbuat sejalan dengan tidak berbuat yang memiliki tujuan yang sama, namun perbedaan terdapat pada penerapan unsur ketidak sengajaannya.
ii
ffi tm
FM-I]INSK.BM.O5.O3 / RO
Universitas Islam Negeri Sunm Kalijaga
ST]RAT PERIYYATAAI\I SKRIPSI Yang bertandatangan dibawah ini:
Nama
Raden Zaisul Hafid
NIM
10370015
Jurusan
Siyasah
Fakultas
Syari'ah dao Hukum
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan
penelitian yang saya lalrukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya oftulg lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftff pustaka
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya
Yogyakarta, 24Mei20l4 Ymg menyatakan
RadenZaisul Hafid Nim. 10370015
iii
t
lf4Er
#trs rE{€I
l3rf Unlverrltas Islam Negeri Sunan ltuIijaga
[M-IIII{SK-BM-05-{13/R0
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
Hal
: Skripsi Saudara Raden Taisul
rlafid
Lamp :3 Eksemplar Kepada:
Yttr. Del
w r.w b.
Setelah membac4 meneliti, memberikan petunjuk dan mcngorcksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:
Nama
NIM Jurusan
Judul Skripsi
RadenZaizul Hafid 10370015
Jinayah Siyasah Kewajiban Melapor Tindak Pidara Nukotika Studi Pasal 128 DanPasal 132 Undang-UndangN0 35 Tahm 2009 Tentmg Narkotika PerspeWit Fikih
Jinayah sudah dapat diajukan kepada Junrsan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Kal[iaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kssih. Was s al amu' al ai kum w r.w b.
Yogyakarta, 10 Juni 2014 Pembimbing,
Dr. Ocktoberrinwah. Il{.As. ITIIP: 196810201998m tv
r
002
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987 Tertanggal 22 Januari 1988
A. Konsonan Tunggal Huruf
Nama
Huruf Latin
Keterangan
ا
alif
tidak dilambangkan
tidak dilambangkan
ب
bā’
B
Be
ت
tā’
T
Te
ث
sā
Ś
es (dengan titik di atas)
ج
jīm
J
Je
ح
hā’
H<<>{
ha (dengan titik di
Arab
bawah)
خ
khā’
Kh
ka dan ha
د
dāl
D
De
ذ
zāl
Ź
zet (dengan titik di atas)
ر
rā’
R
Er
ز
zai
Z
Zet
س
sīn
S
Es
ش
syīn
Sy
es dan ye
vi
ص
sād
Ş
es (dengan titik di bawah)
ض
dād
D{
de (dengan titik di bawah)
ط
tā’
Ţ
te (dengan titik di bawah)
ظ
zā’
Z{
zet (dengan titik di bawah)
ع
'ain
‘
koma terbalik di atas
غ
gain
G
-
ف
fā’
F
-
ق
qāf
Q
-
ك
kāf
K
-
ل
lām
L
-
م
mīm
M
-
ن
nūn
N
-
و
wāwu
W
-
هـ
ħā
H
-
ء
hamzah
‘
Apostrof
ي
yā’
Y
-
B. Konsonan Rangkap vii
Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:
حًَدِّيَة ْ َا
Ahmadiyyah
C. Tā Marbūtah di Akhir Kata 1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.
جًَاعَة َ
ditulis jamā’ah
2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:
َكرَا َيةُ ا ْنؤَْٔنِيآء
ditulis karāmatul-auliyā’
D. Vokal Pendek Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u. E. Vokal Panjang a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya. F. Vokal-vokal Rangkap 1. Fathah dan yā mati ditulis ai
بَيْ َُكُى
Bainakum
2. Fathah dan wāwu mati ditulis au
قَْٕل
Qaul
G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof (ʻ )
ْأَأََْتُى
A’antum
يُؤَََث
Mu’annaś
H. Kata sandang Alif dan Lam 1. Bila diikuti huruf Qamariyah
ٌانْ ُقرْآ
ditulis Al-Qur’ān
انْقِيَاس
ditulis Al-Qiyās viii
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.
I.
ّسًَاء َ اَن
As-samā’
ّشًْس َ اَن
Asy-syams
Huruf Besar Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD
J.
Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 1. Dapat ditulis menurut penulisannya
ذَِٖٔ انْ ُفرُْٔض
ditulis Żawi al-fuŕu>d
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut
اَْْمُ انّسَُُة
ditulis Ahl as-Sunnah
سالَو ْ ِشَيْخُ ا ْنا
ditulis Syaikh al-Islām atau Syaikhul-Islām
ix
Motto
Percaya pada kemampuan dirisendiri
Ada sebab dan akibat dalam setiap hal
Selalu ada kebaikan dalam kesulitan
x
Persembahan Skripsi Ini Ku Persembahkan Untuk Bapak dan Ibu Yang Tiada Henti Berdoa Demi Kebahagian Putranya Terhadap Siti Rahmawati yang mendukung dan menemani dalam penyusunan Almamaterku Tercinta Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
xi
KATA PENGANTAR
بّسى اهلل انرحًٍ انر حيى .ٍ ٔ بّ َّستعيٍ عهٗ ايٕر اندَيا ٔاندّي.ٍانحًد نهّّ ربّ اانعانًي ِاشٓد اٌ ال إنّ إالّ انهّّ ٔحدِ ال شرّيك نّ ٔ اشٓد اٌ يحًدا عبد ٔ انهّٓىّ صمّ ٔ سهّى عهٗ سيّدَا يحًّد.ِٔ رسٕنّ ال َبٗ بعد . ايّا بعد.ٍعهٗ انّ ٔصحبّ اجًعي Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, hidayah, hikmah serta najah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun banyak hambatan, gangguan serta rintangan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi Kita Nabi Agung dan mulia, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman modern berteknologi canggih yang terang benderang, nan kaya akan ilmu, peradaban dan pencerahan. Dalam penulisan skripsi yang berjudul Penyertaan dalam Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Fikih Jinayah penulis menyadari bahwa banyak sekali bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:
xii
1.
Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2.
Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M. Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus pembimbing skripsi penulis, atas bimbingan dan arahan beliaulah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, dan berkat beliaulah penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dan juga karena beliaulah penulis bisa selalu terinpirasi, termotivasi, dan tertarik untuk bisa seperti beliau.
3.
Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum sekaligus Penasehat Akademik, selama menempuh program Strata Satu (S1) di Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dorongan dan semangat serta motivasi positif bagi penulis.
4.
Bapak Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5.
Segenap Dosen dan Karyawan Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6.
Ayahanda Raden Bambang Purwanto dan Ibunda Sundari, kalian adalah orang tua terbaik dan terhebat di dunia ini, yang tidak pernah putus asa untuk memberikan kasih sayang, motivasi dan doa restunya bagi penulis untuk senantiasa semangat dalam berjuang dalam menggapai semua cita-cita dan
xiii
impian, dan juga tidak pernah letih mendoakan penulis untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi orang lain. 7.
Raden Wahid Hanafi, S.Si., saudara kembar yang selalu senantiasa setia memberikan do’a, dorongan spirit dan motivasinya kepada penulis.
8.
Keluarga besar penulis yang telah mendo’akan serta menjadi penyemangat dan motivator bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9.
Siti Rahmawati, selaku orang spesial dihati yang selalu mendukung, memberi semangat, menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Sahabat-sahabat penulis Joko, Hanum, Najib, Rojikin, Sella, Puput, Atik, Tirto, Ria yang memberi dukungan, arahan mengajarkan hal-hal yang sulit terhadap penulis. 11. Teman-teman Jinayah Siyasah Angkatan 2010, yang telah memberikan keindahan, keceriaan dan kebahagiaan bagi penulis selama penulis menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga. 12. Teman-teman Remaja Masjid Tawakal yang telah memberikan dukungan pengertian sehingga penulis dapat fokus menyelesaikan skripsi. 13. Semua pihak yang tidak bisa dituliskan satu per satu dalam pengantar ini, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, teruslah berjuang dan perjuangkanlah masa depanmu, karena masa depanmu tergantung pada seberapa besar perjuanganmu saat ini.
xiv
Penulis hanya bisa mendoakan semoga semua yang telah diberikan kepada penulis bisa membawa barokah dan manfaat untuk kita semua dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, amin.
Yogyakarta, 10 Juni 2014 Penulis,
Raden Zaisul Hafid NIM. 10370015
xv
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .......................................................................................... i HALAMAN ABSTRAK .................................................................................... ii HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ...................................................... iii HALAMAN SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................ iv HALAMAN SURAT PENGESAHAN SKRIPSI ............................................ iv HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ....................... v HALAMAN MOTTO ........................................................................................ ix HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................ x HALAMAN KATA PENGANTAR .................................................................. xi HALAMAN DAFTAR ISI ................................................................................. xv BAB I :
PENDAHULUAN ............................................................................ 1 A. Latar Belakang Masalah ............................................................ 1 B. Rumusan Masalah ...................................................................... 4 C. Tujuan Penelitian ....................................................................... 5 D. Telaah Pustaka ........................................................................... 5 E. Kerangka Teoritik ...................................................................... 8 F. Metode Penelitian ....................................................................... 13 G. Sistematika Pembahasan ........................................................... 14
BAB II :
TINDAK PIDANA PENYERTAN ATAU TURUT BERBUAT JARIMAH DALAM HUKUM PIDANA ISLAM ........................ 16 A. Turut Serta Berbuat Jarimah ................................................... 16 1. Pengertian Turut Serta Berbuat Jarimah ........................... 16 2. Dasar Hukum Tindak Pidana Penyertaan .......................... 19 xvi
B. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penyertaan ............................. 21 1. Turut Berbuat langsung ........................................................ 21 2. Turut Berbuat Tidak Langsung ........................................... 24 3. Hukuman Tindak Pidana Penyertaan ................................. 26 C. Turut berbuat tidak langsung dengan jalan tidak berbuat ... 34 BAB III: PENYERTAAN NARKOTIKA DAN ULASAN UNDANGUNDANG NO.35 TAHUN 2009 ..................................................... 36 A. Deskripsi Undang-undang No.35 Tahun 2009 ......................... 36 1. Sejarah Undang-Undang No.35 Tahun 2009 ....................... 36 2. Peran BNN .............................................................................. 41 B. Pembahasan Pasal 128 dan Pasal 131 ....................................... 42 1. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 ..................................... 42 2. Penyertaan Dalam KHUP ...................................................... 43 3. Penyertaan Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 .... 49 C. Catatan Undang-undang No.35 Tahun 2009 ........................... 51 BAB IV:
ANALISIS KETENTUAN PASAL 128 Dan Pasal 131 UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2009 SERTA PERTANGGUNGJAWABAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM .............................................................................................. 55 A. Kriteria Delik Penyertaan Narkotika ....................................... 54 B. Pertanggungjawaban Pidana Penyertaan Tindak Pidana Narkotika ......................................................................................... 64
BAB V:
PENUTUP ........................................................................................ 71 A Kesimpulan .................................................................................. 71 B. Saran-Saran ................................................................................ 73
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 75 LAMPIRAN-LAMPIRAN ................................................................................ 78 xvii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Istilah narkotika mungkin sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat karena begitu banyaknya media massa yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan berbagai macam korban dari beberapa kalangan baik dari pejabat, pablik figur, serta masyarakat biasa. Dalam undang-undang nomor 22 Tahun 1997, pengertian narkoba adalah: “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam undang-undang1
Narkotika mengancam generasi muda menjadi tidak produktif lagi, mengancam moral, bahkan hingga kematian. Dalam dunia medis sering kali narkotika digunakan sebagai obat bius dalam pembedahan, namun hal ini menimbulkan efek candu atau bisa disebut Euphoria, yaitu dimana keadaan senang sekali yang ditimbulkan pengaruh narkotika. Ketergantungan seperti itulah yang menyebabkan seorang pecandu mengabaikan kesehatan dirinya dan lebih mementingkan bagaimana memperolah narkotika dan menggunakannya lagi. Hal
1
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997.
1
2
ini dapat berdampak si korban mengalami malnutrisi dan terkena bermacammacam penyakit infeksi, seperti beses, keracunan darah, hepatitis, bahkan aids. Dalam berita di surat kabar Tribun Rabu, 18 Desember 2013, mengatakan 2,8 persen penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta atau sekitar 69 ribu orang merupakan pecandu narkotika. Jumlah tersebut diambil atau diperoleh dari data trakhir Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2011. Dengan jumlah pecandu yang semakin meningkat maka barang haram tersebut dengan mudahnya menyebar ke berbagai wilayah termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentu ini adalah sebuah pekerjaan rumah dari pemerintah yang harus segera ditangani. Indonesia serius dalam menangani kasus narkotika ini dengan melakukan pencegahan-pencegahan, diantaranya melalui sosialisasi dan bekerja sama dengan dinas-dinas terkait dalam upaya pencegahan. Namun tidak sekedar melalui sosialisasi namun memberi hukuman terhadap pengedar, penyedia, serta pengguna. Hal ini yang juga memang selayaknya digunakan sebagai bentuk hukuman agar mempunyai efek jera. Alangkah beruntungnya negara kita termasuk negara hukum, yang sudah diterapkan pada zaman beland menjajah. Indonesia masih menggunakan Kitab Undang-undnag Hukum Pidana (KUHP) sebagai pedoman atau rujukan hukum untuk menagani berbagai kasus hukum yang berada di indonesia. Selain itu indonesia juga memberlakukan Undang-undang lain sebagai pelengkap yang belum terlalu rinci dijelaskan dalam KUHP.
3
Dalam hukum pidana positif, perbuatan yang dilarang dan disertai ancaman pidana disebut dengan perbuatan pidana.2 Seorang yang dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman pidana adalah seorang yang telah memenuhi unsur delik yaitu ada perbuatan, terdapat dalam ketentuan undang-undang, terbukti adanya kesalahan, dan ada ancaman hukumannya. Indonesia sendiri memiliki undang-undang yang mengatur tentang narkotika, yaitu Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 terdapat 155 pasal yang didalamnnya memuat tentang jenis-jenis narkoba, bagaimana peran Badan Narkotika Nasional dalam rehabilitasi korban atau pecandu narkoba, bagaimana sanksi yang diperoleh bagi pelaku atau pelanggar sesuai dengan jenis narkobanya, dan sanksi terhadap korporasi dan penyertaan dalam tindak pidana narkotika. Tidak terlepas dari isi Undang-undang No.35 Tahun 2009 terdapat suatu polemik dimana terjadi pro dan kontra terkait isi undang-undang tersebut, yaitu terkait hukuman yang di peroleh oleh seorang yang tidak terkait dengan jaringan narkotika namun seseorang teserbut mengetahui dan tidak melapor ke pihak berwajib yang mendapatkan sanksi berupa pidana penjara selama 6 bulan atau pidana denda sebanyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdapat pada pasal 131 Undang-undang No.35 Tahun 2009. Namun tidak berkutat pada masalah tersebut, jika kita melihat secara seksama Undang-undang No.35 Tahun 2009 terdapat di pasal 128 yang berbunyi, 2
54.
Moeljanto, “Kitan Undang-Undang Hukum Pidana “,(Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm.
4
“orang tua wali pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurang paling 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).”3
Pasal 131 undang-undang 35 tahun 2009 berbunyi “setiap orang yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 129, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”4
Kedua Pasal tersebut sama-sama menekankan pada konsep diamnya seseorang dalam mengetahui adanya perbuatan pidana atau turut serta dalam berbuat jarimah. Didalam Islam konsep turut serta dalam berbuat jarimah menekan pada jarimah pembunuhan, maka penulis ingin meneliti apakah konsep turutserta dalam berbuat jarimah dalam tindak pidana narkotika memenuhi kriteria. Maka penulis merumuskan dengan judul“Kewajiban Melapor Tindak Pidana Narkotika Studi Pasal 128 dan 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Perspektif Fikih Jinayah” B. Rumusan Masalah Dari polemik yang beredar di masyarakat seperti yang tertuang dalam latar belakang masalah maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :
3
AR. Sujono, “Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, (Jakarta : Sinar Grafika), hlm. 311. 4
Ibid.
5
1. Bagaimana Pasal 128 dan 131 dipandang melalui perspektif fikih jinayah? 2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap delik penyertaan tersebut dalam hukum pidana Islam? C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui pasal 128 dan 131 sejalan dengan Hukum Pidana Islam atau tidak. 2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana yang sesuai bagi pelaku dengan delik penyertaan dalam hukum pidana Islam. D. Telaah Pustaka Masalah Penyertaan di atur dalam buku pertama tentang aturan umum, bab V dari pasal 55 sampai dengan pasal 62 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ajaran tentang penyertaan lahir pada abad ke 18, dipelopori oleh Von Fauerbach. Beliau menemukan suatu paham bahwa dalam mengusut tindak pidana harus dibedakan antara pelaku dan peserta. Dalam hal ini pelaku adalah orang yang memegang peran utama dalam pelaksanaan suatu tindak pidana, sedang peserta adalah orang yang ikut atau turut melakukan perbuatan yang didasari membantu atau melancarkan terlaksananya tindak pidana tersebut. Untuk mendukung penelitian ini, penulis telah berusaha melakukan penelusuran terhadap berbagai karya-karya ilmiah baik yang berbentuk buku, jurnal, makalah ilmiah dan lain sebagainya yang mempunyai relevansi dengan
6
penelitian ini. Sehingga penulis menemukan beberapa karya ilmiah mengenai narkotika dan penegakan hukumnya terhadap seseorang yang tidak melaporkan, seiring dengan pertentangan yang berlangsung antara mereka yang pro terhadap mereka yang kontra. Maka untuk menelaah menimbang serta meneliti maka diantaranya terdapat pemecahan seperti buku Fiqh Jinayah karangan Prof. Drs. H. A. Djazuli. Buku ini membahas mengenai bentuk-bentuk jarimah dan hukumannya serta membahas pertalian jarimah dengan berbuat langsung dan tidak langsung Al-Isytira>k Fi> al-Jari>mah sebagai bahan pokok pembahasan penelitian ini. Seseorang yang tidak langsung dengan cara tidak melakukan sesuatu seperti contoh melihat seseorang atau sekelompok berbuat kejahatan namun tidak melaporkan atau tidak menghalangi perbuatan tersebut agar tidak terjadi maka disebut ikut berbuat jarimah secara tidak langsung.5 Kitab untuk membahas Al-isytira>k fi> jari>mah yaitu Kitab Abdul Qadir Audah yang lebih membahas tentang Al-isytira>k fi> jari>mah serta pembagian dan betuk hukuman. Sedangkan melihat literatur dengan tema yang sama dalam bentuk karya ilmiah mahasiswa, penulis menemukan tiga karya ilmiah berupa Skripsi. Skripsi pertama berjudul Tindak Pidana Penyertaan dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Pidana Islam disusun oleh Awaludin alumni mahasiswa
5
H. A. Djazuli, “Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)”, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), hlm. 19.
7
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.6 Skripsi dalam penelitiannya Awaludin menekankan pada akibat hukum dalam tindak pidana penyertaan terhadap hukum pidana Islam. Skripsi kedua berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Delik Penyertaan Pembunuhan disusun oleh Sani Nur Rizal alumni Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.7 Skripsi dalam
penelitian
pertanggungjawaban
Sani
Nur
terhadap
Rizal pelaku
menekankan tindak
pada
pidana
aspek
penyertaan
bentuk dalam
pembunuhan. Dengan semua karya ilmiah dan masing-masing memiliki titik fokus bahasannya, penulis melihat adanya celah untuk membahas tema yang sama tapi dengan titik fokus yang berbeda. Dengan judul Kewajiban Melapor Tindak Pidana Narkotika Studi Pasal 131 dan Pasal 128 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Perspektif Fikih Jinayah. Penulis akan membahas mengenai bagaimana pasal 131 dan pasal 128 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dipandang
melalui
perspektif
Fiqh
Jinayah
serta
bagaimana
bentuk
pertanggunjawabannya.
6
Awaludin, “Tindak Pidana Penyertaan Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Pidana ISlam”.Skripsi Pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2005. 7
Sani Nur Rizal, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Delik Penyertaan Pembunuhan”, Skripsi Pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2005.
8
E. Kerangka Teoritik Hakikatnya, manusia diciptakan semata untuk menyembah Allah SWT, guna mendapatkan kehidupan yang bahagia baik di dunia dan di akhirat. Akan tetapi dalam menjalani kehidupannya, manusia sebagai Zoon Politicon- makhluk sosial, manusia yang satu dalam proses bermasyarakat akan berhubungan dengan manusia lainnya.8 Namun, setiap manusia memiliki dinamika kehidupan dalam bermasyarakat secara berbeda, dimana manusia yang satu mempunyai kepentingan yang tidak selalu sama dengan kepentingan manusia lainnya, bahkan tidak jarang beragam kepentingan itu bersifat saling berhadapan dan berlawanan. Maka unruk mengurangi kericuhan yang timbul dibentuklah sebuah aturan sebagai alat pengatur, pembatas serta pelindung dari ancaman kericuhan. Al-Quran menjadi pedoman bagi umat agama Islam dalam segala aspek kehidupan, mulai dari akidah, sampai norma-norma dalam membatasi gerak-gerik manusia untuk berinteraksi sosial dengan orang lainnya. Al-Quran sendiri sebuah kumpulan ayat suci yang berisi tentang aturan yang di turunkan dari Allah SWT dimana memiliki sifat wajib untuk di patuhi namun tidak mempunyai sesuatu untuk memaksakan berlakunya pedoman-pedoman hidup bagi kehidupan manusia. Maka untuk melaksanakan dari pedoman tersebut perlu adanya sesuatu yang mengatur dan mengkontrol jalanya pedoman tersebut dalam hal ini konsep negara lah yang sesuai. Karena negara dalam hal ini pemerintahan yang sebagai pelaksana agar nantinya dapat membentuk atau melahirkan sekumpulan norma 8
Menurut Aristoteles, mahkluk Zoon Politicon yaitu makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Lihat Soeroso, “Pengantar Ilmu Hukum”, cet. ke-11 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 49.
9
hukum yang sesuai dengan ideologi Al-Quran. Dengan tujuan akhir, menciptakan masyarakat Islam yang tertib dan bahagia sesuai tuntunan Al-Quran. Berkaitan dengan hukuman bagi seorang yang tidak melaporkan adanya tindakan pengedaran narkotika sesuai pasal 131 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, menimbulkan sebuah pro dan kontra dimana polemik yang timbul pihak kontra berpendapat bagaimana mungkin seorang yang tidak ikut terlibat dalam sebuah rangkaian pengedaran narkoba bisa dihukum dengan tidak melaporkannya, sedangkan orang yang memakai narkotika tidak dihukum melainkan hanya mendapatkan rehabilitasi. Bahkan seorang yang menggunakan kebanyakan juga adalah pengedar.9 Namun dalam pihak yang pro terutama pihak pelaksana hukum mengatakan bahwa hukuman bagi seseorang yang tidak melaporkan adalah sebagai kunci pemberantasan atau pencegahan. Dalam sebuah negara terbentuklah sebuah konsep hukum di mana dimaksudkan untuk mengatur membatasi gerak tingkah laku manusia untuk tidak mengurangi antara hak dan kewajiban. Untuk seseorang warga negara wajib ikut serta dalam menjunjung tinggi kehormatan bangasa serta ikut serta dalam menertibkan bangsa terlihat jelas pada pembukaan dan isi Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945. Dalam hal penanganan mengenai narkotika negara dalam hukum positif telah mengatur di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Dari serangkaian aturan tersebut tentunya aturan tersebut terus dikembangkan melihat perkembangan kasus yang semakin bertambah rumit.
9
www.hukumonline.com, 10-01-2014.
10
Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pernyataan mengenai tindakan pelaporan telah diatur dalam pasal 165 yang bunyinya “Barang siapa mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107 dan 108, 110 – 113, dan 115 – 129 dan 131 atau ada niat untuk lari dari tentara dalam masa perang, untuk desersi, untuk membunuh dengan rencana, untuk menculik atau memperkosa atau mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam bab VII dalam kitab undangundang ini, sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang atau untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 224, 228, 250 atau salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 264 dan 275 sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukan bagi peredaran, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”10 Inilah yang dikembangkan dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 sebagai bentuk pencegahan dan pemberantasan narkoba dikalangan masyarakat. Selain membuat efek jera terhadap pelaku dan pengguna sekaligus menyadarkan terhadap masyarakat untuk ikut memberantas. Islam memiliki sebuah hukum sendiri yang disebut hukum islam. Untuk hukum pidana pada islam disebut jinayah, dimana jinayah mengacu pada hasil perbuatan orang dan perbuatan tersebut dilarang. Para kalangan fuqaha jinayah diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syara‟, akan tetapi para kalangan fuqaha mengartikannya jika perbuatan-perbuatan tersebut mengancam keselamatan jiwa seseorang. Para Fuqaha pun membatasi istilah jinayah terhadap perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan 10
hlm. 62.
Moeljanto,S.H., “Kitab Undang-undang Hukum Pidana”, (Jakarta : Bumi Aksara),
11
qishash, dalam hal ini sepadan dengan istilah jarimah dimana diartikan sebagai larngan-larangan Syara‟ yang diancam Allah dengan hukuman had (Hudud) atau ta‟zir.11 Jarimah memiliki unsur umum dan unsur khusus, maksudnya unsur umum jarimah ialah unsur-unsur yang terdapat pada stiap jenis jarimah. Contohnya unsur formal (al-Rukn al-Syar‟iy) yaitu telah ada aturannya, (al-Rukn al-Madi) yaitu telah ada perbuatannya, (al-Rukn al-Adabiy) yaitu ada pelakunya. Perbuatan yang telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka perbuatan tersebut dapat dihukum.12 Sedang unsur khusus yaitu unsur-unsur yang hannya terdapat pada jenis jarimah yang lain. Contohnya, mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempatnya dalam jarimah pencurian atau menghilangkan nyawa manusia oleh manusia lainnya dalam jarimah pembunuhan.13 Dalam hukum pidana islam terkait yang memenuhi unsur mengenai pokok pembahasan diatas yaitu dibahas mengenai Al-isytira>k fi> jari>mah atau turut serta berbuat jarimah. Definisi Al-isytira>k fi> jari>mah bisa diartikan suatu kejahatan yang mana dilakukan oleh beberapa orang.14 Turut serta berbuat jarimah dapat terjadi tanpa menghendaki atau bersama-sama menghendaki dari perbuatan tindak pidana. Sedang berserikat dalam jarimah adalah sama-sama melakukan dan
11
H. A. Djazuli, “Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)”, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), hlm. 1. 12
Ibid, hlm. 12.
13
Ibid.
14
Ibid, hlm. 16.
12
menghendaki serta hasil dari perbuatan pidana juga sama-sama dikehendaki.15 Dalam pembahasan ini kriteria yang masuk dalam bahasan yang penting tentang perbuatan jarimah yang dilakukan oleh beberapa orang di antaranya yaitu : 1. Turut berbuat jarimah langsung dan tidak langsung Para fuqaha mengenal dua macam turut berbuat langsung yaitu : a. Al-Tawafuq yaitu kejahatan yang dilakukan beberapa orang yang secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya. b. Al-Tamalu‟ yaitu beberapa orang yang melakukan kejahatan secara bersama-sama dan telah disepakati dan direncanakan bersama. 2. Turut berbuat jarimah tidak langsung dengan cara tidak melakukan sesuatu.16 Melihat dari Hukum Positif dan Hukum Islam maka keduanya memiliki konsep dan kekuatan dalam penegakannya. Guna kepentingan bersama konsep hukuman menjadi hal yang penting dalam metode pencegahan. Namun dalam metode di zaman sekarang konsep hukuman pada zaman kholifah dulu tidak sejalan dengan konsep zaman sekarang dimana menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Terlepas dari perdebatan mengenai hukuman, maka hukuman untuk seseorang yang tidak melaporkan dalam hukum positif disebut dengan ikut
15
Haliman, “Hukum Pidana Islam Menurut Adjaran Ahli Sunnah wal Djamaah”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 225. 16
H. A. Djazuli, “Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)”, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada),hlm. 20.
13
serta dalam perbuatan pidana dan dalam islam Al-isytira>k fi> jari>mah maka konsep hukuman adalah penempuh jalan untuk memberi sanksi guna menyadarkan. F. Metode Penelitian Penelitian mengenai kewajiban melapor terhadap tindak pidana narkotika perspektif fikih jinayah studi pasal 131 undang-undang nomor 35 tahun 2009 dalam skripsi maka peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut. 1. Jenis Penelitian Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian (library research), yaitu penelitian yang objeknya berupa pemikiran yang terdapat dalam buku-buku, kitab-kitab, dan jurnal-jurnal yang mempunyai relevansi dengan kajian ini. 2. Sifat Penelitian Pemaparan penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian
yang
berusaha
memberikan
gambaran
tentang
pemberlakuan hukuman pidana terhadap seorang yang tidak melaporkan adanya kejahatan, kaitannya dengan delik tidak melaporkan adanya unsur ketidaksengajaan dan adanya hubungan keluarga. Kemudian ditinjau dan dianalisa dari sudut pandang hukum islam. 3. Teknik Pengumpulan Data
14
Untuk menemukan data yang dapat mendukung pembahasan judul penelitian ini, maka penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data yang dapat berupa buku, surat kabar, majalah, jurnal penelitian, catatan, dan media online. G. Sistematika Pembahasan Untuk mempermudah dalam memaparkan keseluruhan pembahasan skripsi ini secara umum, maka penulis membagi keseluruhannya dalam 5 (lima) Bab, yaitu: Bab Pertama, adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian serta sistemmatika pembahasan. Bagian ini merupakan bahasan awal sebelum melangkah lebih jauh ke esensi objek penelitian, yang akan menjelaskan gambaran umum dari pembahasan Skripsi ke depannya. Bab kedua, memberikan pembahasan teori Pidana Islam Al-isytira>k fi>
jari>mah, yang merupakan sebagai pedoman dan dasar penelitian dari skripsi. Halhal yang dibahas terkait dengan pada bentuk serta hukuman pada turut serta berbuat jarimah. Bab ketiga, menjelaskan Deskripsi mengenai Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang membahas lebih detail mengenai tindak pidana penyertaan narotika yang terdapat pada pasal 128 dan pasal 131.
15
Bab keempat, dengan semua data yang telah didapat, penulis mencoba melakukan analisa tentang kedudukan hukum menurut perspektif Fikih Jinayah dan konsep hukum positif terkait penyertaan tindak pidana narkotika. Bab Kelima, pembahasan diakhiri dengan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran, yang diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang jelas dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada beberapa bagian sebelumnya.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan uraian-uraian yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya mengenai tindak pidana penyertaan narkotika baik menurut hukum pidana positif maupun menurut hukum pidana Islam dan menganalisis mengenai kriteria dan pertanggungjawban pelaku penyertaan menurut hukum pidana islam dapat diambil kesimpulan, yaitu : 1. Di dalam sebuah kejahatan bisa terlibat lebih dari satu orang. Hukum positif dan hukum pidana Islam mengatur hal tersebut dalam masalah penyertaan atau turut serta berbuat pidana. Terkait dengan tindak pidana penyertaan narkotika Undang-undang No. 35 tahun 2009 mengatur pada pasal 128 dan 131. Kedua pasal tersebut mengatur dan menghukum orang yang mengetahui kejahatan narkotika dengan sengaja tidak melaporkan kepada pihak berwajib. Maksud dari kedua pasal tersebut bertujuan untuk mencegah atau memberantas tindak pidana narkotika sehingga mengurangi jumlah korban pecandu narkotika, dengan keutamaan menyelamatkan korban narkotika supaya tidak bertambah. Hal ini sejalan dengan konsep hukum pidana Islam pada al-isytira>k fi> al-jari>mah dengan jenis turut berbuat secara tidak langsung dengan jalan tidak berbuat. Di mana pada jenis ini menghukum bagi orang yang diam saat ia mengetahui adanya kejahatan atau tindak pidana. Hal ini bertujuan untuk menyelamatkan korban dari tindak
71
72
kejahatan. Maka pada hukum positif ataupun hukum pidana Islam sama-sama mengatur dan menghukum pada kejahatan penyertaan. 2. Hukum pidana Islam membagi menjadi dua jenis turut serta dalam berbuat jarimah dengan memisahkan antara turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung. Para fuqaha sepakat mengategorikan pada perbuatan turut berbuat tidak langsung dengan cara tidak berbuat termasuk kedalam bentuk jarimah. Para fuqah membagi dua jenis dalam jenis jarimah ini yaitu orang yang diam ketika melihat adanya kejahatan namun ia sanggup menghentikannya maka ia di pidana atas perbuatan diamnya, sedang orang yang diam ketika melihat kejahatan akan tetapi ia tidak bisa menghentikan atau mencegahnya, maka ia tidak dapat dipidana atas perbuatan diamnya. Perbuatan turut berbuat tidak langsung dengan cara tidak berbuat termasuk dalam perbuatan pelanggaran ringan. Dimana perbuatan yang dapat dihukum adalah perbuatan diamnya seseorang yang tidak menolong seseorang. Para fuqaha sepakat perbuatan turut berbuat tidak langsung dengan cara tidak berbuat dihukum ta‟zir, karena perbuatan tersebut tidak termasuk kedalam hukuman yang sudah ditentukan jumlahnya atau had dan qishash. Hukuman tersebut ditentukan oleh penguasa atau hakim dengan ketentuan dihukum lebih ringan dari pelaku utama. B. Saran-Saran 1. Kepada pihak-pihak yang tertarik untuk meneruskan meneliti lebih lanjut mengenai penyertaan narkotika, agar melakukan penelitian lapangan terkait implementasi pasal 131 dalam Undang-undang
73
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apakah berjalan sesuai dengan maksud tujuan atau tidak.. 2. Kepada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah berkembang dengan baik dengan undang-undang sebelumnya namun lebih mengkaji lebih mendalam dari aspek penanggulangan yang masih belum berjalan, seperti dalam mewajibkan rehabilitasi terhadap pecandu, pengguna narkotika namun dalam prakteknya masih dikenakan pidana bagi pecandu bahkan BNN yang memiliki supermasi
dalam
melakukan
penyidikan,
penyelidikan,
dan
penagkapan pun tidak berperan aktif dalam melakukan rehabilitasi korban bahkan hanya cenderung menunggu dari kesadaran korban untuk mengajukan rehabilitasi serta mengedepan kan unsur sengaja dan tidak dalam tindak pidana penyertaan. 3. Penyusun berharap dan berdoa semoga para penegak hukum di Indonesia ini diberi kekuatan iman dan taqwa kepada Allah SWT. Sehingga hukum islam setidaknya sedikit berjalan dan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian sebagai penutup, kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan karya ilmiah ini sangat penyusun harapkan.
DAFTAR PUSTAKA 1. Hadis Muhammad As Syaukani, Nailul Authar I-VI, terjemah Muammah Hamidy dkk, Surabaya : Bina Ilmu, 1993. 2. Fikih dan Usul Fikih Audah, Abdul Qadir, At-Tasyri Al Jinaiy Al Islamiy Muqaranan Bil Qanunil Wadhi, Dalam K.H Ahsin Sakho Muhammad, dkk., (ed), Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Bogor: Kharisma Ilmu, 2008. Al-Imam Al-H}a>fiz} Abu Da>wud Sulaima>n Ibn Al-Asy‘as\ As-Sijista>ni>, Sunan Abi Da>wud, cet. ke-1, Yordania : Da>r Al-A‘la>m, 2003. Al-Imam Al-Muh}addis\ Abu „Abdillah Muhammad Ibn Yazid, Sunan Ibn Ma>jah, Lebanon : Da>r Al-Kutub Al-„Ilmiyah, 2009. Al Faruk, Asadulloh, Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam, Bogor : Ghalia Indonesia, 2009. Djazuli, A, Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996. Haliman, Hukum Pidana Islam Menurut Adjaran Ahli Sunnah wal Djamaah, Jakarta : Bulan Bintang, 1967. Hanafi, A, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta : Bulan Bintang, 1967. Marsun, Jinayat (Hukum Pidana Islam) Cet II, Yogyakarta : Perpustakaan Hukum UII, 1991. Munajat, Makhrus, Drs., M.Hum., Hukum Pidana Islam Di Indonesia, Yogyakarta : TERAS, 2009.
74
75
Muslim ibn Hajja>j an-Naisa>bu>ri>, S}ah}i>h} Muslim, Bandung : Dahlan, t.t. 3. Buku-buku Lain Bahiej, Ahmad, Hukum Pidana, Yogyakarta : Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008. Hamzah, Andi, Sistem dan Pemidanaan Indonesia, Jakarta : Pradnya Paramita, 1986. Maramis, Frans, S.H., M.H., Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Idnonesia, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013. Moeljanto, Prof., S.H., Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jakarta : Bimi Aksara, 1987. Soeroso, R., S.H., Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2006. Sujono, AR., S.H.,M.H., Bony Daniel, S.H., Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta : Sinar Grafika. Sunarso, Siswanto, Dr., S.H., M.H., Penegakkan Hukum Psikotropika, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2004. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika 4. Skripsi, Jurnal, Penelitian Awaludin, Tindak Pidana Penyertaan dan Akibat Hukumnya Dalam Huku Positif Perspektif Hukum Pidana Islam, Universita Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2005.
76
Sani Nur Rizal, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Terhadap Delik Penyertaan Pembunuhan, Universita Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2005. Dewi Prawesti, Pemberatan Pidana Bagi Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Psikotropika Perspektif Hukum Pidana Islam, Universita Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008. 5. Lain-lain http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50d2ce23864bb/ironipenegakan-hukum-narkotika http://harianrakyatbengkulu.com/kermin-terancam-pidana-seumur-hidup/ http://harianrakyatbengkulu.com/gembong-sabu-dijerat-tiga-perkara/ http://harianrakyatbengkulu.com/istri-dan-anak-kermin-jadi-pesakitan/ http://megapolitan.kompas.com/read/2013/01/29/17175811/Tak.Laporkan.N arkoba.Tetap.Bisa.Dijerat www.anneahira.com/undang-undang -narkotika.htm
LAMPIRAN-LAMPIRAN
I
La,piran I DAFTAR TERJEMAHAN
No. Hlm. FN
TERJEMAHAN BAB I BAB II
1.
19
6
Apabila ada orang memegangi seseorang kemudian yang lain membunuhnya maka pembunuhnya itu harus dihukum mati, sedang yang memegangnya dipenjarakan.
2.
20
8
Allah telah melaknat khamar dan peminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, yang minta diperaskan, pembawanya, yang dibawakan kepadanya.
3.
21
9
Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam melaknat sepuluh orang dalam urusan khamer (minuman memabukkan): orang yang memerasnya, meminta diperaskan, orang yang diperaskan untuknya, orang yang membawanya, orang yang dibawakan kepadanya, orang yang menjualnya, orang yang membeli, orang yang menuangkannya, orang yang minta dituangkan, sampai beliau membatasi sepuluh seperti ini.
4.
21
10
Siapa yang melihat kemungkaran hendaknya merubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya dan itu selemah-lemahnya iman.
5.
23
15
Setiap orang yang berbuat jarimah secara tawafuq di tuntut berdasarkan perbuatannya masing-masing. BAB III BAB IV
6.
64
5
Apabila ada orang memegangi seseorang kemudian yang lain membunuhnya maka pembunuhnya itu harus dihukum
II
mati, sedang yang memegangnya dipenjarakan. 7.
64
5
Allah telah melaknat khamar dan peminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, yang minta diperaskan, pembawanya, yang dibawakan kepadanya.
8.
65
7
Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam melaknat sepuluh orang dalam urusan khamer (minuman memabukkan): orang yang memerasnya, meminta diperaskan, orang yang diperaskan untuknya, orang yang membawanya, orang yang dibawakan kepadanya, orang yang menjualnya, orang yang membeli, orang yang menuangkannya, orang yang minta dituangkan, sampai beliau membatasi sepuluh seperti ini.
9.
65
8
Siapa yang melihat kemungkaran hendaknya merubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya dan itu selemah-lemahnya iman.
III
Lampiran II BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA
1.
A. Hanafi, M. A Beliau adalah seorang dosen di Fakultas Syari‟ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN) pada tahun 1968. Beliau memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu Syari‟ah di Universitas Kairo Mesir, diantara karyya ilmiahnya adalah Asas-asas Hukum Pidana Islam, Pengantar Teologi Islam dan lain sebagainya.
2.
‘Abd. al-Qadir ’Audah
Beliau adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1980, beliau pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Mesir dan sebagai tangan kanan Mursyid al-‟Am “Ikhwanul Muslimin” yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Dalam lingkup pemerintahan beliau pernah menjabat sebagai hakim. Beliau sangat dicintai rakyatnya, karena beliau mempunyai prinsip mentaati undang-undang, selama beliau yakin bahwa undang-undang itu tidak bertentangan dengan syari‟at. Adapun hasil karyanya yang monumental adalah Kitab at-Tasyri‟ al-Jina‟I al-Islami (hukum pidana Islam). Beliau wafat sebagai syuhada pada sebuah darma tiang gantungan akibat tuduhan atau fitnah yang dilontarkan oleh teman seperjuangkan dalam revolusi Mesir pada tahun 1954.
3.
Al-Mawardi
Nama lengkap adalah Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri, terkenal dengan Imam al-Mawardi. Beliau Lahir di Basrah pada tahun364 H/947 M, dan wafat tahun 456 H/108 M di Baghdad. Beliau seorang yang terpandang karena ketinggian akhlaknya dan kedalaman ilmunya. Karya-karya beliau yang terkenal adalah kitab al-Ahkam as-Sulthoniyah.
4.
Imam Syafi’i
Nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi‟i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh rasulullah SAW. Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al Quran dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al Quran dalam perjalanannya dari Mekkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al Muwatha‟ karangan imam malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala, Imam Syafi‟i juga menekuni
IV
bahasa dan sastra Arab di dusun badui bani hundail selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Mekkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Mekkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Mekkah, namun demikian Imam Syafi‟i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam beliau menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang belum beliau mengerti, sehingga tidak mengherankan bila guru Imam Syafi‟i begitu banyak jumlahnya sama dengan banyaknya para muridnya. Beliau wafat Akhir malam Rajab tahun 820 M / 204 H di Kairo, Mesir. Diantara karya karya Imam Syafi‟i yaitu Al Risalah, Al Umm yang mencakup isi beberapa kitabnya, selain itu juga buku Al Musnadberisi tentang hadis hadis rasulullahyang dihimpun dalam kitab Umm serta ikhtilaf Al hadis.
5.
Imam Abu Hanifah
Nama lengkap al-Nu‟man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi (bahasa Arab: )النعمان به ثابت, lebih dikenal dengan nama Abū Ḥanīfah, (bahasa Arab: بو ( )حنيفةlahir di Kufah, Irak pada 80 H / 699 M — meninggal di Baghdad, Irak, 148 H / 767 M) merupakan pendiri dari MadzhabYurisprudensi Islam Hanafi. Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (taharah), salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i,Abu Dawud, Imam Bukhari. Karya-karya Abu Hanifah yang sampai kepada kita adalah Kitab Al-Fiqh Al-Akbar, Kitab Al-Fiqh AlAbsath, Kitab Al-Risalah, Kitab Al-„Alim wa Al-Muta‟allim dan Kitab AlWashiyyah. Dalam bidang fiqih, Abu Hanifah tidak menulis karangan. Akan tetapi, murid-muridnya telah merekam semua pandangan dan hasil ijtihad Abu Hanifah secara lengkap sehingga menjadi mazhab yang diikuti oleh kaum Muslimin.
CURICULUM VITAE
Nama
: Raden Zaisul Hafid
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 20 April 1991 Agama
: Islam
Golongan darah
:o
e-mail
: [email protected]
Alamat
: Jl. Rotowijayan No.24 Kadipaten, Kraton, Yogyakarta
Pendidikan Formal
:
-
SD Keputran IV Kraton Yogyakarta SMP Negeri 3 Yogyakarta SMK Negeri 3 Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Pengalaman Organisasi : -
BEM J Jinayah Siyasah UKM INKAI UIN Sunan Kalijaga SAKA Bhayangkara FPN (Forum Pemuda Nasional) Remaja Masjid Tawakal
: 1997 – 2003 : 2003 – 2006 : 2006 – 2009 : 2010 – Sekarang
