Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl perwakilan provinsi Bali
Bali
Post
Anggaran Kesehatan Kur ang, BKK Dicoret ll
Bangli (Bali Post) -
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bangli 2016 telah tuntas diverifikasi
tim Provinsi Bali. Hasilnya, anggaran kesehatan dinilai rnasih di bawah ketentuan 10 persen dari nilai APBD. Menyikapi hal itu, sejumlah pos anggaran pun terpaksa dipangkas, bahkan ada yang dicoret. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Bansli Ngakan Made Kutha Parwata, Selasa (29/12) kemarin.
pendidikan, kata dia. tclah mencapai 31 perstn _{ngka inr
telah berade di atas kett,ntuan yang sebesar 20 persen. , Saat d,isrnggung mengenar aloKast dana tlantuan sosial (bansos) dan dana hibah. pria asal Bangbang, Tembuku inj menyebtrtkan, antrtra eksekutij dan ]egisletif sepakat tidakmenga nggark-ann1 a. FIol ini n he lu rD adant,i,
orsebabka
kesamaan persepsi t erkirt Unddng-Undans Nomor 23
Tahun 2014. "Bansos dan dana hibah tidak dianggarkan. perlu ada kesamaan persepsi dulu Ngahan Made Kutha Pantoata
Dijelaskan Kutha Parwata, hasil verifikasi APBD Baneli turun Seniq (28/12) lalu. H;l yang menjadi sorotan yakni anggaran kesehatan. Pemkab Bangli hanya mengangqarkan Rp 83.082.490.450 atiu baru
mencapai 7,3 persen dari ApBD untuk sektor kesehatan.
Menyikapi kekurangan itu,
sebanyak 8 pos anggaran harus dipangkas. Tak hanya itu, ada satu pos anggaran yakni Ban-
Edisi
Hal
?
tuan Keuangan Khusus 1BKK1 senilai Rp 9 miliar lebih yang clrcoret atau ditiailakan. Selain hat tersebut. seiumlah mata anggaran lugi diverlrrKast guDernur, seperti anggaran perjalanan dinas Iuar daerah dan luar negeri di sejumlah SKPD, anssaran pembelian pakaian olah raga. endek, batik di sejumlah SKPD diminta agar dikurangi. "Hasil pemangkasan ini akan diguna-
Kalau dianggarkan. iakutnva malah timbul masalah.,' tegas,
nya. (kmb.15)
kan untuk menutupi anggaran
{esenatan, katanVa. Pascaturunnya- hasil verifikasi ini, tim anggaran eksekutif dan legislalif la_ngsung menggetar rapat untuk Dtem_ bahas tindak lanjut terhadao hal itu. Hasilnya kembali akan disanpaikan ke provinsi. "Hasil tindak lanjut itu akan disampaikan ke pemprov." ucao politisi PDI-P inr. Sementara terkait anggaran
Sub Bagian l^{urna$ dan l"ata lJsaha l}p!(
t{B
Perwali!!aru Nru-ovirrsl Bali ..,i.4:.
,r,._{'
., .i.:,.1'
l
ll.tl,
,,:
I .:t--. I c1;.r L-. Lk;;
\i. \'il8
KORUPSI
ru n
PIPANISASI: Terdakwa lmam Wijaya Santosa, usai divonis di Pengaditan Tipikor, kemarin.
Bos PTAdhi Karya
Divonis 2taleun
DENPASAR - Setelah sebelumnva kena vonis 5 tahun penjara, dalam kasus korupsi asuqqnsi di PT Adhi Karya, giliran Mantan Bos PT Adhi Karya Wijaya Imam Santosa. divonis 2 tahun penjara dalam kasus korupsi pipanisasi Karangasem, ker-narin. Hebohnya, tuntutan Iaksa terkait dengan pengembalian kerugian negara ditolakhakim. Sehingga pengembalian kerugian negara menjadi "misterius" alias tidak ada yang mengembalikan. Sidang dipimpin oleh hakim Ketua Ketut Gede Hariadi, dengan hakim Anggota Patensili dan Sumali. Tim Jaksa adalah Made Subawa cs. Sedangkan terdakwa Wijaya lmam Santosa didampingi oleh pengacara Edi Hartaka. Terdakran dinlhtakan bersalah Yaitu melanggar pasal 3 ayat I jo pasal 18 ayat t hurufB undang - undang nomor 3l tahun l,ffiSrtang Tipikor sebagaimana telah diubah dengali'uii(.f{ff- undang nomor 20 tahun 20Ol tentang undang - ffifu yang sama. fo pasal 55 ayat I ke r KLIHP. Dengan konffiini hakim menghukum terdalsua 2 tahun penjara. Denda'Rp 50 iuta subsider 2 bulan. Artinya jika tidak membayar denda hukumannya ditambah 2 bulan. Hukrman ini kibih ringan dari tuntutan Jaksa, yaitu 3 tahun penjara dan d6nda Rp 50 juta subsider 4 bulan penjara. faksa juga sebenarnya menuntut pengembalian kerugian negara Rp 3,3 miliar jika tidak mengembalikan hukuman ditambah2 tahqn: Namun hakim kemarin "membebaskan" terdalq^/addri pengembalian Rp 3,3 miliar. (art/rid)
Edisi r &9l, ,rs, bc\- ap\(, Ffal : 2b-
Sub hSagiatr Hurnas clan i-ata Usaha 8P!( l{! peu'waNtllla* [,r^ov!nsl Bali ;.
ii
ri",,.. ,
tq ",11("' ' l il l.'r
-t
*'Dinas PU Buleleng Finalty Rekanan Rp3 Juta/Hari
Proyek Kantor Camat Sukasada Molor ,i
G
E
Eu-F
PENGERJMN proyek gedung Kantor Camat Sukasada, Buteteng,
SINGAMJA, NusaBali
.. Proyek pembangunan Kantor Camat Sukasada
gedung tern\rata
injauiokasi proyek, Senin (28/L2) Proyek tersebut digarap rekanan, PT Amerta SakE laya dengan nilai kontzk Rp 3,4 miliar lebih. Sesuai konualq pekerjaan dimulai 10 Agus-
tus dan penyerahan 22 Desember 2015. Namun hingga kemarin,
sekitar 96 persen. Pihak rbkanan berjanji, seluruh pekerjaan akan tuntas kurangdari 10 hari kedepan "tGndala kami, kelarrangan pekerja Setiap terima upah, langsung berhenti bekerjaj' ujar salah satu perwakilan rekanan. Bupati Buleleng PuurAgus Suradn]rana, tampak keceraa dengan keter-
lambatan tersebuL DisamPing itu, bupati asal Desa Banyuatis ini
le&wa
dengan kualitas dari material yang digunakan "Mana material png baik untuk interior dan eksterior, Lihat proyeklGD. IGlau ini,waduhTapi apa sudah kena fi nalty ya?j' katanira Bupati mengaku, pada proyek-
Edisi Hal
Ve'(
J__
tidak rampung sesuai kontrak
kerja. Bupati Buleleng putu Agus Suradnyana pun kecewa saat men-
prqrekpng ctilap besar dari slsi pendanaaq dirinl,a akan Erjun langsung saat penyusunari recana kerja dan sJaratqarat EI6). Iurdilalulianunuk
p^agr.
perkembangan fisik baru mencapai
m..'.H}t#';tJr".:l
-'
Pertama proyek itu sudah sempat
digarap oleh PT Cahaya Dewata Mandiri. Dalam kontrak kerja, proyek tersebut harus rampung
mend4adcanla.ulitasptqrekpngbaik 'lGlauini (pembangunanlcanbrcanral RdIJ saatidakilcttlGdepan semunl'a harus sepengetahuan s4r4 dan saya at
dalam waktu 180 hari. Selaku pemenang tendex, pihak rekanan
Suryawan menyatakan, pihaknya sudah memberi terguran sebanyak dua kali kepada pihak rekanan un-
Kantor Camat Sukasada hampir
tuk selesaikan pekeriaan. Namun, teguran itu tidak bisa diindahkan hingga kegiatan menjadi molor. "Sejak keterlambatan, kita sudah
kenakan sanksi finalty, tiap hari keterlambatan dikenakan denda Rp 3 juta," kaanya.
Suryawan mengakui, proyek tersebut sejak awal bermasalah.
lantas membongkar bangunan bekas kantor camat tersebut, sejak April lalu. Sedangkan aktivitas perkantoran telah dipidah ke sebelah barat SPBU Sukasada dengan kontrak bangunan tempat tinggal selama delapan bulan. Pembongkaran bangunan bekas
seluruhnya rampung. Namun di tengah pembongkaran itu, mendadak pihak rekanan diputus kon-
trak Pemutusan kontrak kerja itu akibat ditemukan dokuthen pena-
waran yang diduga' dipalsukan oleh pihak rekanan saat tender. Akhirnya proyek tersebut harus ditender ulang hingga PT Amerta Sakti faya yang memenangkan proyek 6 k19
.,:::.'',.::/
':'.:r
Sub Bagiatl Hurnas dan l-ata {Jsalra 8Pl( l{l Pervvak!tlan !:,l"ovinsi Eali .,t''ii.-,+,-, -r
}\Tutr}u'wffiMruil
,
.'.1 ': ,
"'\' "N.fl{"-lort" .:-:i:.r:l'
DPRD Badung Setujui 3 Ranperda yang Dia.iukan Eksekutif MANGUPURA, NusaBali
dra yang dibacakan Made Sudarta menjelaskan, khusus untuk pajak online sejatinya telah sejak dahulu
Rapat paripurna DPRD Badung masa persidangan ketiga digelar, Senin (28112), mengagendakan pe. mandangan umum (PU) fraksi-fraksi
didambakan oleh masyarakat untuk menepis kecurigaan tentrang ketidaktransparanan. Akan tetapi dambaan masyarakat bertahun-tahun kandas.
atas tiga ranc€rngan peraturan daerah (Ranperda) yang diajukan eksekutif. Seluruh fraksi sepakat sembari memberikan masukan dan saran
Tiga ranperda tersebut tentang Pembentukan Produk Hukum Desa, Sistem Pajak Online Daerah, dan lentang Bangunan Gedung. Rapat paripurna dipimpin Ketua Dewan Putu Paruata didampingi Wakilnya ! Nyoman Karyana dan I Made Sunarta dihadiri Penjabat Buparti
'
Badung I Nyoman HarryYudha Saka. Dalam PU Fraksi PDIP yang dibacakan I Wayan Luwir Wiana, disebutkan, pembenfukan produk hukum desa
sangat baik untuk menjadikan rnengembangkan kehidupan masyanakatberdasarkan
desa
ekonomi
prakarsadan
potensi yang dimiliki. Salah
,&;ruffi Ketua DPRD Badung
I
Putu Parwata menerima Pemandangan
PDIP yang dibacakan I Wayan Luwir Wiana.
desa.
sistem elektronik perpajakan, dalam rangka mewujudkan good and clean governance," kata Luwir. Untuk bangunan gedung, mengingat Badung sebagai pusat kegiatan pariwisatakhusunyadiwilayahselatan terjadi ketidakpatuhan dalam meng-
Kemudian sistem pajak online, fraksi yang dipimpin I Gusti Anom Gumanti menilai pajak online akan gunakanomamenlokalataustyleBali lebih mengedepankan transpransi dalam pertumbuhan gedung. "Perda
terutama dalam pemungutan dan Bangunan Gedung ini sebagai salah perhitungan pajak daerah. "Sudah satu ingtrument pengendali dalam
iaatnya Barlrrng menggrrnakan
Edisi t , Hal i Z-
U-rr
frirll'l
baik untuk pemerintah benar-benar memiliki niat yang terpuji demi dambaan rakyat Badulg yang berdaulat,"
katanya. PU Fraksi Golkar yang dibacakan oleh lNyoman Suka pada intinya menerima dan menyetuji ranpeda untuk menjadi perda dengan memberikan atensi khusus. Dalam bidang pembentukan produk hukum desa, Fraksi
Golkar menilai pengaturan tersebut
secara paradigmatik meogubah cara
satunya
adalah perkembangan otonomi
?
"Ke depan ranperda sistem pajak online daerah menjadi titik awal yang
penyelenggaran hangunan geclung di
Eulqr"",go:DrT"g,15
Badung," kata Luwir Wiana. PU Fraksi Demokrat yang di bcakan I Nyoman Oka Wdianta mengingatkan soal antisipasi hal-hal yang dapat menghambat pelaksanana pajhk online. "Kita tidak ingin maksud dan tujuan untuk efisiensi pajak, jushr akan menimbulkan ruang baru bagi pelaku
hacker yang menjadi objek bisnis yang dapat merugikan pemerintah dan menguntungkan wajib pajak," katranya.
Selanjutnya, PU Fraksi Gerin-
pandang yang menempatkan desa sebagai bagian dari pemerintah. Sejalan dengan itu maka diperlukan produk hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Sistem pajak online, dalam pe-
nyelanggarannya harus didukung oleh pembiayaan keuangan daerah untuk merealisasikannya. "Bukan berarti uang adalah satu-satunya alat dalam menggerakkan roda pemerintahan," katanya. @ asa
Sub Bagian Hurnas danr l-ata Usaha tlP!( !{l Perwalqlllarr []t^ovirrsi t]ali ui;i\ iry
I\Twil$uw,W'ffiq$$
\
lr;iv lJ
lfbtika pansus Aset DPRD Bali Tak Kompak T0ntaskan Kekayaan pemerintah Daerah
Minta PenelusurArt ulan R€kornendasi Dinilai Lernbek, Panitia ICrusus (Pansus) Aset Daerah DPRD Provinsi Bali melaporkan hasil kerjanya pada sidang paripurna internal DPRD Bali;kemarin (25 / L2). lapi, ternyata malfi panen kritik. INI yang terjadi kemarin. Kinerj.a Pansus Aset yang dip-
im$gl
Wayan Gunawan itu mdffi{apatkan kritikan tajam.
Terutama terkait rekomendasi pansus. Pasalnya, rekomendasi tersebut membias
atau tidak menohok pada
inti persoalan sebagaimana diharapkan sejak awal. Anehnya, kritik pedas itu justru dilontarkan anggota Pansus Aset, Dewa Nyoman
Rai. Padahal, sebelumnya
mereka telah menggelar rapat
internal untirk merumuskan rekomendasi tersebut.
Salah satu rekomendasi yang disebutnya tidak tajam adalah terkait aset daerah milik Pemprov Bali di Hotel Grand Bali Hyatt Sanur. Menurut dia, seharusnya Pansus Aset merekomendasikan secara tegas bahwa aset seluas 2,5 hektare terse-
but adalah aset milik Pemprov Bali berdasarkan data-data serta fakta yang ada. 1Tapi dalam rekomendasin-
Yl, Pansus justru tak secara tegas menyatakan hal ini. Ini
lan
sarrgat bias. Ingat bahwa
apa yang direkomendasikan dewan, itu yang dilaksanakan
eksekutif. Kalau rekomendasinya kurang tajam, ekseku-
Edisi
Hal
g_
.L3
Fr 20ls
tif juga dalam mengeksekusi akan menyesuaikan dengan rekomendasii' kritik Dewa Rai.
Selain aset di Bali Hyatt, lanjut politisi PDIp ini,'aset daerah milik Pemprov Bali di Garuda Wisnu, BTDC, dan
kawasan Mumbul juga tak disebutkan secara j-elis. la-
{ahal, itu sebetulnya sangat diperlukan dalam iekomendasi Pansus Aset.
Karena itu, untuk menuntaskan keempat aset daerah tersebut, Dewa Rai mengusul-
kan agar DPRD provinsi Bali kembali membentuk pansus Aset dalam tahun anggaran 2016 mendatang.
Menariknya, usulan ini
diterima oleh mayoritas ang-
gota dewan. Rapat paripurna
internal yang dipimpin Wakil
Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Sugawa Korry dan
IGB Alit Putra, itu kemudian memutuskan untukmembentuk Pansus Aset pada tahun
2016. Tujuannya, khusus untuk menelusuri aset di Bali Hyatt, BTDC, kawasan
Garuda Wisnu Kencana dan kawasan Mumbul.
Sementara itu, beberapa rekomendasi lain tidak mendapat ganjalan. Di antaranya, bahwa Perda Provinsi
Bali Nomor 2 Tahun 1992 perlu direvisi, karena tidak sesuai
lagi dengan perkembangan pembangunan, perekonomian, sosial kemasyarakatan. |uga pemerintahan daerah saat ini.
Selain itu, pemanfaatan
aset daerah berupa tanah, bangunan dan gedung oleh Pemkab/ Pqmkot atau diker-
jasamakan dengan pihak..,-"
sub Bagian Hurnas clan'l-ata {Jsaha Epl( l{l perwaltlllarr
t}u^ov!nsl Bali
fluil$wffiffi W harus didukung oleh
\e1i8a, clokum€ntasi yang memadai seDagalmana ketentuan pera_ turan perundang_ undangan. 1:I!atr pemanfaaran aset mrlK pemprov Bali yang dipa_ Kal l(abupaten/ kota, pansus
Aset Daerah merekomen_
clasikan agar hendaknya ada dasikan timbal balik. Misalnya, Misalnva. an2_ apaas91 milikc Pemprov nemliov Bali lifa
$ibu,tlhJcan gleh ka6upatenl
kotatridka akan dihibahkan. Demikian pula ketika pem_
i;,
t'j'l\1,-,; 1\;, "trlR'il
iti:i.u r_r_tuk p
elayanan pu b_
ll,1a;\an rrK; t(ata Ketua pansus Aset I
Wayan Gunawan. Khusus terkait permasalah_ pemprov lli:"1 ketiga dan Bati dengan prnak masyara-kat yang berlangsung sejak lama,
ditindaklanjuti l1ltu", dan oengan Tim Khusus yang melibatkan instansi terkait
DeKerJasama dengan Badan rerranahan Nasional (BpN).
Rekomendasi lainnfa
I,ansus Aset merekomen_
menyebutkan agar p"ngeio_ laan aset diserahkan kefada
kla.niuti dengan seksama.
pasatnya, di samping keter_ Datasan sumber daya ma_ nusia yang dimiliki, desa atau desa pakraman diyakini
qaslKan agar dapat ditinda_
uatam prosesnya, juga harus memperhatikan asas keadilan
oan kepastian hukum serta
menekan terjadinya instabil_
desa.
atau desa pakraman.
leorh mengetah ui secara rinci prov rov Bali memerlukan aset rtas daerah. keberadaan potensi aset yang xaoupatgn/ kota, hendakn_ Pansus Aset juga mere_ ada. , ya di Sehingga peruntukkannl dihibahkan tanpa meli_ xomendasikan agar secepatn_ ya lebih berhasil dan bernilai hatt. nominal n aset tersebut. ya proses sertifikasi terhadap guna demi meningkatkan "Prinsipnya, aset-aset yang aset tanah, dihibahkan tersebut diman_ pertanian baik berupa tanair IeseJahteraan masyarakat. maupun non_p"r_ '(didik dwi praptono/pit)
-_
3i5flti:fr1[f;#:ff
Gunawan kemarin mendapar kritik raiam dari
L,
,
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Penwakllarr provinsi Eali
Korupsi Pipanisasi Karangasem
Eks Bos PTAdhi Karya Divonis 2 Tahun DENPASA& NusaBali Satu
pribadi yang diperoleh
l€ibrdakwa kasw korupsi
terdakwa, tapi tidak dite-
pipanisasi t<arangsem divonis ber-
mukanunsuryangdapat
salah oleh majelis hakim Pengadilan
Tipikor Denpasan IGli ini mantan lGpala DMsi VII PTAdhi lGryra,lr ImamWiirya Santosadivonis
o Tuntutan 3.5 tahun penjara, denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan a Vonis selama 1,5 tahun penjara
tahun penjara tanpa mengembalil
o Tuntutan 2 tahun penjara, denda Rp b0 .iuta subsider 6 bulan penjara o Vonis selama 1,5 tahun penjara
Dalam sidang yang digelar di
(28/I2), majelis hakim pimpinan pasal subsider 3 ayat 1 jo pasal 18 ayat huruf b UU RI Nomor 31 ahun 1999 tentang Tipikor sebagaimanatelah diubah menjadi UU RJ Nomor20 tahun 2001 jo pasal 55
t
ayaql ke-l KUHP.
Setelah mempertimbangkan hal yang memberatkan di antaranya tidak mendukung program
pikir-pikir atas putusan tersebut. Apalagi vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih rendah dari tuntutanJPUsebelumnya ),ang menuntut terdak^ra dihulmm 3 tahun penjara
o Tuntutan 3 tahun penjara. denda RpSO juta subsider empat bulan kurungan, serta mewajibkan terdakwa membayar
juta zubsider empatbulan lorungan, serta mo,rnjib,
Rp
pengembalian kerugian
pengembalian kerugian negara
3.3 miliar. o Vonis 2 tahun penjara. denda RpSOjuta subsider dua bulan kurungan penjara seldma dua ahun ditambah denda Rp50 juta subsider dua bulan
Furungaa" tegas hakim dalam amar punlsann),a Meski'dinyatakan bersalah, natnun Imam patut bersyularr karena
tidak dikenai hukuman tambahan
berupa pengembalian kerugian
pemerintah yang sedang giat-giatrya memberantas korupsi dan hal meringankan bahwa erdakraa belum pernah dihukum, sopan juga terdak^,a merupakan tulang punggung keluarga hakim langzung membacakan
tuntutan faksa Penuntut Umum ffPllj. Majelis hakim menyatakan
putusan. "Menjahrhkan hukuman
ga
negara Rp 3,3 miliar sesuai dengan
berkeyakinan jika tidak ada aliran
dana kepada terdakwa sehingtidak ditemukan keuntungan
Edisi
:_{tgl|.. e_Db(iors
Hal
:
-l.--
. Usai sidang, IPU langsung menyatakan
ditambah denda Rp50
Pengadilan Tipikor Denpasa4,Senin
Putu Gede Hariyadi menyatakan terdakrara terbukti bersalah sesuai
menghapuskan perbuatan terdalaara.
kanterdalaua membavar negara Rp 3,3 milian Hal
yang juga dinyatakan
kuasa hukum terdakwa Edy Hartaka. "lGmi masih pikir-pikit'' jelasnya dicmuiusai sidang ,Dalam dakwaan terungkap PT Adhi Karyra menggunat
gan daerah. Sementara itu, dari hasil perhitungan BPKP Wilayah Bali disebutkan ada kerugian Rp 3,7 miliar dalam kasus ini. 6 rez
