-
96 -
MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA ============= S U R A T K E P U T U S A N Nomor : 001/Kp/I/1977. Tentang PEMBENTUKAN PANITIA TEKNIS SUMBER DAYA TANAH DAN AIR ___________________ MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA/ KETUA PANITIA KEKAYAAN ALAM.
Menimbang
: 1. Bahwa tanah dan air memegang peranan yang fundamentil dalam kehidupan rakyat Indonesia secara umumnya untuk masa-masa mendatang dan telah pula merupakan masalah dalam masa pembangunan sekarang. 2. Bahwa diwaktu yang lampau telah terjadi pengrusakan tanah yang mempunyai akibat sangat luas pada kesuburan tanah dan tata-air. 3. Bahwa perlu dihimpun data mengenai air dan tanah serta pemikiran-pemikiran sebagai landasan untuk menyusun konsep mengenai penglolaan dan pendayagunaan tanah dan air. 1. Bahwa untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut di – anggap perlu untuk membentuk Panitia Teknis Sumber Daya Tanah dan air.
Mengingat
: 1. 2. 3. 4. 5.
Keputusan Presiden R.I. Keputusan Presiden R.I. Keputusan Presiden R.I. Surat Keputusan Menteri Surat Keputusan Menteri
Nomor 09 tahun 1973. Nomor 45 tahun 1973. Nomor 27 tahun 1975. Negara Riset No. 014/Kp/III/76. Negara Riset No. 015/Kp/III/76.
Memperhatikan:1. Petunjuk Presiden R.I. pada Sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi 18 September 1976. 2. Pidato Pengarahan Menteri Negara Riset tanggal 5 April 1978. 3. Laporan Simposium Pencegahan dan Pemilihan Tanah Kritis dalam Rangka Pengembangan Wilayah, 27-29 Oktober 1975.
Menetapkan
: 1. Keputusan Menteri Negara Riset tentang Pembentukan Panitia Teknis Sumber Daya Tanah dan Air dalam Panitia Kekayaan Alam yang dalam Surat Keputusan ini selanjutnya disebut Panitia Tanah dan Air. 2. Kedudukan dan Tugas. Kedudukan : a. Panitia Tanah dan Air adalah bagian integrasi dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Panitia Kekayaan Alam.
b. Tugas.............
-
97 -
b. Tugas.
Tugas seta ruang lingkup pekerjaan Panitia Tanah dan Air adalah :
i
.
Menelaah dan mengkaji masalah tanah dan air yang timbul kini serta yang akan timbul dimasa mendatang dan berdasaarkan hasil penelaahan dan pengkajian ter sebut merupakan kebijaksanaan mengenai pengelolaan dan pendayagunaan tanah dan air yang bersifat nasional, terpadu dan rasionil.
ii .
Menghimpun semua hasil-hasil tinjauan, evaluasi, rumusan-rumusan, saran-saran serta program-program dan mengajukannya kepada Ketua Panitia Kekayaan Alam.
iii.
Mengikuti secara teratur segala tindak lanjut keputusan Pemerintah cq. Panitia Kekayaan Alam dibidang Tanah dan Air oleh Menteri atau Departemen bersangKutan, seta mengajukan pertimbangan-pertimbangan Mengenai tindk lanjut.
3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja. a. Susunan Organisasi Panitia Tanah dan Air seperti tercantum pada Lampiran II Surat Keputusan ini. b. Tata Kerja bagi Panitia Tanah dan Air, pembagian tugas bagi masing-masing anggota panitia serta waktu rapat ditentukan dalam sidang Panitia.
4. Anggaran Belanja. a. Anggaran rapat-rapat dan kesekretariatan dibebankan kepada Sekretariat Panitia Kekayaan Alam. b. Anggran lain yang diperlukan, diluar rapat dan kesekretariatan dibebankan kepada anggaran Departemen/Lembaga Cq. Proyek-proyek yang bersangkutan.
5. Hubungan-hubungan Koordinasi. a. Panitia Tanah dan Air mengadakan hubungan koordinasi sebaik-baiknya serta seerat-eratnya dengan panitia-panitia teknis lain dari Panitia Kekayaan Alam yang akan dibentuk sehingga tercapai suatu kesatuan gerak yang terpadu demi kelancaran tugas Panitia Kekayaan Alam. b. Panitia Tanah dan Air mengadakan hubungan dengan instansi-instansi pemerintah maupun swasta serta lembaga perguruan tinggi yang diperlukan untuk kelancaran tugas Panitia Tanah dan Air.
2. P e n u t u p. a. Penjabaran Tugas Panitia Tanah dan Air secara terperinci tercantum pada Lampiran 2 Surat Keputusan ini. b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan oembetulan/percobahan seperlunya.
c. Surat Keputusan..............
-
98 -
c. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.
Dikeluarkan di : J a k a r t a. Pada tanggal : 10 Januari 1977. ____________________________________ MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA/ KETUA PANITIA KEKAYAAN ALAM. t.t.d. SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO.
-
99 -
LAMPIRAN
: SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA/KETUA PANITIA KEKAYAAN ALAM. NOMOR : 001/Kp/I/77. TANGGAL : 20 Januari 1977. _______________________________________________ L A M P I R A N
I.
SURAT KEPUTUSAN MENERI NEGARA RISET REPUBLIK INDONESIA MENGENAI PEMBENTUKAN PANITIA TEKNIS TANAH DAN AIR PANITIA INVENTARISASI DAN EVALUASI KEKAYAAN ALAM.
Telah sama-sama disepakati bahwa diwaktu yang lampau dan juga diwaktu kini telah terjadi pengrusakan tanah yang mempunyai akibat sangat luas pada kesuburan tanah dan tata air. Pengrusakan tanah ini menjelma dalam bentuk tersebarnya apa yang disebut tanah kritis di indonesia sebanyak + 20 juta ha diselururh indonesia yang seluas dengan kecepatan 1 – 2% per tahun. Yang dimaksud dengan tanah kritis adalah tanah yang karena tidak sesuainya penggunaan tanah dengan kemampuannya, telah mengalami atau dalam proses kerusakan fisik/kimia/biologi, yang akhirnya membahayakan fungsi hidrologi,orologi, produksi pertanian, pemukiman dan kehidupan sosial ekonomi dari daerah lingkungan pengaruhnya. tanah-tanah kritis tersebut selain tidak berperanan dalam usaha-usaha pembangunan yang kini sedang giat dilaksanakan, dilain pihak menjadi sumber malapetaka yang kronis, berupa kekurangan air, banjir dan erosi, bagi hidup dan penghidupan oenduduk dan masyarakat yang bersangkutan. mengingat hal ini dan mengingat akan sifat-sifat khas yang dimiliki persoalan tanah dan air, yaitu (i) memerlukan jangka waktu-siap yang lama, dimana pemulihan kesuburan tanah dan pemulihan keseimbangan alam lingkungan yang telah rusak memerlukan waktu antara 5-10 tahun, (ii) sifat pemecahan masalah yang memerlukan cara pendekatan yang bersifat inter-serta multi discipliner dan lintas departemental (iii) memerlukan banyak teanaga akhli dengan memepergunakanberbagai methode muthakir, maka pemerintah memandang perlu untuk menyusun suatu konsep mengenai kebijaksanaan yang harus ditemouh dalam usaha memulihkan keseimbangan alam lingkunganyang telah rusak agar dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan kehidupan margasatwalainnya. dalam pada itu dengan keputusn presiden nomor 27 tahun 1875, pemerintah telah membentuk panitia inventarisasi dan evaluasi kekayaan alam (selanjutnya disingkat panitia kekayaan alam) yang merupakan wadah bagi penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk mempersiap kan kebijaksaan pemerintah dibidang inventarisasi, evaluasi, penglolaan , pembangunan dan pengembangan kekayaan alam. Dalam Panitia Kekayaan alam ini akan bernaung pula beberapa panitia teknis, diantaranya : panitia teknis energi : panitia teknis sumber daya mineral; panitia teknis sumber daya hayati dan pengairan; panitia teknis sumber daya tanah dan air; serta Panitia Teknis Sumber Daya Hutan dan teman-teman. Panitia Teknis Sumber Daya Tanah dan Air ini sebagaimana juha PanitiaPanitia teknislainnya, dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Negara Riset dan diharapkan akan dapat menyusun serta merumus kebijaksanaan nasional dibidang tanah dan air yang komprehensif, nasional dan terpadu Untuk...........
- 100 Untuk mengelola tanah dan air secara bijaksana dan effisiensi serta ber manfaat bagi masyarakat luas kini dan untuk waktu-waktu yang akan dating, demi tercapainya pemanfaatan kekayaan alam yang serasi, terpeliharanya daya guna dan hasil guna yang sebaik-baiknya dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang. Perincian tugas dan kewajiban Panitia Teknis Tanah dan air adalah sebagai berikut : A. MENELAAH DAN MENGKAJI MASALAH-MASALAH YANG MENYANGKUT TANAH DAN AIR KINI SERTA YANG AKAN TIMBUL DIMASA MENDATANG DAN BERDASARKAN HASIL PENELAAHAN DAN PENGKAJIAN TERSEBUT MERUMUSKAN KEBIJAKSANAAN NASIONAL DI BIDANG TANAH DAN AIR. I.
Mengindentifikasikan dan mengadakan inventarisasi permasalahan Tanah dan air di Indonesia.
II.
Mempelajari dan mengadakan tinjauan atas : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Program Program Program Program Program Program Program Program
inventarisasi tanah kritis (luas dan penyebarannya) pencegahan tanah kritis pemulihan tanah kritis inventarisasi klasifikasi tanah inventarisasi potensi tanah explorasi air inventarisasi, penyediaan dan penggunaan air konservasi air.
III. Mengadakan evaluasi terhadap : 1. Peranan Sumber Daya Tanah dan Air didalam perekonomian Negara dan hubungan yang kait mengkait dengan kehidupan social-budaya rakyat Indonesia. 2. Hubungan antara masalah Sumber Daya Tanah dan Air dengan masalah urbanisasi, terutama dipulau Jawa. 3. Faktor-faktor penunjang maupun factor-faktor pembatas didalam usaha pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Tanah dan Air agar lebih bermanfaat bagi usaha memakmurkan rakyat Indonesia serta meningkatkan kwalitas hidup rakyat Indonesia. IV.
Mempersiapkan : 1. Konsep Pola Kebijaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Tanah dan Air untuk jangka menengah dan jangka panjang. 2. Saran-saran kebijaksanaan penunjang terhadap pengembangan dan penglolaan sumber daya tanah dan air, khususnya mengenai pera nan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan akan tenaga akhli, tenaga peneliti, tenaga teknisi dan tenaga kerja yang terlatih dan terdidik, penyediaan sarana dan prasarana serta dana bagi kegiatan penelitian produksi dan penglolaan, serba bentuk kerjasama kelembagaan. 3. Saran-saran udaha perlindungan dan kelestarian sumber daya Tanah dan air.
V.
Menyusun dan merumuskan program jangka pendek dibidang pengembangan dan penglolaan Sumber Daya Tanah dan Air, termasuk penjadwalan sasaran kerja : 1. Program Inventarisasi Sumber Daya Tanah dan Air yang menyeluruh.
2. Program……...
-
101 -
2. Program pengukuran dan evaluasi potensi Sumber Daya Tanah dan air. 3. Program penelitian untuk melandasi kebijaksanaan pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Tanah dan Air. 4. Menyususn Kebijaksanaan Nasional untuk Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Tanah dan Air yang brsifat rasionil dan terpadu.
B. MENGHIMPUN SEMUA HASIL-HASIL TINJAUAN, EVALUASI, RUMUSAN-RUMUSAN, SARAN-SARAN, SERTA PROGRAM-PROGRAM DAN MENGAJUKANNYA KEPADA PANITIA KEKAYAAN ALAM.
C. MENGIKUTI SECARA TERATUR SEGALA RENCANA TINDAK LANJUT KEPUTUSAN PEMERINTAH Cq. PANITIA KEKAYAAN ALAM DIBIDANG SUMBER DAYA TANAH DAN AIR, OLEH MENTERI ATAU DEPARTEMEN BERSANGKUTAN SERTA MENGAJUKAN PERTIMBAGNAN-PERTIMBANGAN MENGENAI RENCANA TINDAK LANJUT TERSEBUT.
