Keterangan Pers Presiden RI pada Rakor Bid. Pertahanan, Jakarta, 9 Agustus 2012 Kamis, 09 Agustus 2012

Sekretariat Negara Republik Indonesia

Keterangan Pers Presiden RI pada Rakor Bid. Pertahanan, Jakarta, 9 Agustus 2012 Kamis, 09 Agustus 2012

KETERANGAN PERS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PADA ACARA RAPAT KOORDINASI BIDANG PERTAHANAN DI MABES TNI, CILANGKAP, JAKARTA PADA TANGGAL 9 AGUSTUS 2012

Â

Â

Â

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Â

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,

Â

Salam sejahtera untuk kita semua,

Â

Saudara-saudara,

Â

Rapat koordinasi untuk membahas prioritas agenda dan kegiatan di sektor pertahanan baru saja selesai kami laksanakan. Dan saya ingin menyampaikan hal-hal penting yang kami hasilkan dalam rapat koordinasi tadi. Sebagaimana yang saya sampaikan dalam pengantar rapat koordinasi hari ini kepada Saudara semua tadi, bahwa Menteri Pertahanan akan melaporkan semua yang sedang dilakukan oleh jajaran Kementerian Pertahanan dan TNI, termasuk isu-isu penting yang juga menjadi perhatian publik.

Â http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id

DiHasilkan: 3 February, 2017, 07:58


Tadi telah dilaporkan dengan lengkap oleh Menteri Pertahanan. Pokok-pokok yang ingin saya sampaikan, yang pertama adalah kita terus menyesuaikan, memutakhirkan, yang disebut dengan kebijakan dan strategi pertahanan. Kita ingin dokumen yang sangat penting ini benar-benar sesuai dengan perkembangan geopolitik yang ada di kawasan kita, juga sesuai dengan perkiraan lingkungan strategis. Dari kebijakan dan strategi pertahanan ini akan mengalir, baik itu doktrin militer, kemudian juga rencana kampanye, rencana operasi, dan rencana contigency, dalam bidang pertahanan, dalam bidang militer. Dan nantinya juga akan diwujudkan dalam latihan-latihan gabungan berskala besar. Saya mengetahui bahwa dokumen strategis ini telah dirumuskan, dan juga senantiasa dilakukan pemutakhiran.

Â

Yang kedua juga dilaporkan secara khusus, permasalahan industri pertahanan. Saudara sudah mendengarkan beberapa kali penjelasan pemerintah, bahwa kita ingin mengembangkan industri pertahanan kita, agar di bidang alutsista dan perlengkapan militer, Indonesia lebih mandiri. Tidak bagus kalau kita sangat tergantung pada kekuatan asing, menyangkut alutsista dan perlengkapan militer ini.

Â

Sementara, jajaran Kementerian Pertahanan dan TNI juga tetap mengacu pada kebijakan dasar kita, yaitu kalau bisa diproduksi dalam negeri, kita adakan di dalam negeri, kalau tidak bisa, baru kita beli dari negara lain. Dan itu pun, dalam kerangka kerja sama, seperti alih teknologi, joint production, joint research and development, dan lain sebagainya. Kita ingin produk industri dalam negeri kita betul-betul berkelas dunia. Dan, saya bangga banyak sekali yang dihasilkan di dalam negeri yang tidak kalah mutunya dengan produk industri pertahanan negara lain, misalnya payung udara orang untuk terjun, lantas panser, senapan, dan sebagainya. Dan, saya berpesan tadi agar dalam mengembangkan industri pertahanan, tolong dipertimbangkan juga aspek ekonomi dan aspek bisnisnya sehingga tidak terjadi karena hanya mengejar produksi, tanpa memperhatikan sisi-sisi ekonomi dan bisnisnya, lantas mengalami masalah, dan tentu kita belajar dari pengalaman masa lalu, kita pastikan semuanya dipertimbangkan dengan seksama.

Â

Satu hal lagi, industri pertahanan akan berkembang manakala Indonesia sendiri membeli barang-barang yang dihasilkan oleh industri kita. Jadi jangan sampai kita memproduksi perlengkapan militer, alutsista, kemudian TNI kita, Polri kita membeli dari negara sahabat, padahal sama. Atau bahkan barangkali lebih bagus produksi kita.

Â

Saudara-saudara,

Â

Yang berikutnya, militer, atau teknologi militer, atau industri pertahanan itu sangat ditopang oleh yang disebut penelitian dan pengembangan, research and development. Kita memberikan atensi khusus, dan sebagai contoh, kita telah melakukan penelitian http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



dan pengembangan untuk membangun kendaraan tempur dan kendaraan taktis. Harapan saya, bisa kita diproduksi di dalam negeri. Dengan demikian bisa lebih efisien, dan kita bisa mendesain kendaraan tempur dan kendaraan taktis yang sesuai dengan geografi, dengan sifat ancaman, dan kekhasan Indonesia.

Â

Sementara itu, negara mana pun memiliki kekuatan yang disebut kekuatan nonmiliter. Biasanya mereka dimobilisasi, ada konsep tentara cadangan dan sebagainya. Indonesia juga menganut itu, dan sekarang sedang disusun undang-undangnya, aturannya. Dengan demikian, dalam keadaan damai, kita cukup memiliki kekuatan yang disebut Minimum Essential Force, tetapi dalam keadaan perang, bisa dengan cepat dibesarkan dengan cara mobilisasi. Nah, konsep pilar negara inilah yang ingin kita hadirkan di negeri kita ini. Dengan demikian siapa pun sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, harus siap untuk membela negaranya.

Â

Kita juga mengikuti yang dibicarakan oleh Kementerian Pertahanan denggan DPR menyangkut sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan sektor pertahanan dan keamanan. Saya meminta kepada Menhan untuk melanjutkan pembahasannya dengan DPR. Jelaskan kepada rakyat, mengapa undang-undang itu penting? Karena itu juga berlaku di negara demokrasi dan juga berlaku bagi tentara-tentara yang profesional. Dengan demikian, kalau undang-undangnya ada, maka TNI atau Polri itu akan jelas melaksanakan tugasnya, tidak perlu ragu-ragu, karena semua ada dalam undang-undang.

Â

Inilah contohnya undang-undang yang diperlukan kehadirannya di negeri kita. Kerja sama pertahanan atau kerja sama militer juga menjadi bahan bahasan tadi, Saudara tahu bahwa Indonesia menganut All Direction Foreign Policy, atau bebas aktif, dan olehÂ karena itu kerja sama pertahanan, kerja sama militer itu, diperlukan dengan negara-negara sahabat. Utamanya di kawasan kita, Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Pasifik tapi tidak menutup kemungkinan kerja sama dengan negara-negara yang lain dan lebih-lebih kita ingin kerja sama di bidang operasi militer, selain, selain perang seperti tugas-tugas pemeliharaan perdamaian dunia ataupun menangani bencana alam.

Â

Saudara-saudara,

Â

Kita telah membangun yang disebut dengan Indonesian Peace and Security Center. Intinya adalah peacekeeping center ditambah dengan fasilitas yang lain, juga kita bahas, pembangunannya sesuai dengan rencana. Sekjen PBB sudah meninjau langsung, dan beliau senang karena Indonesia bisa berkontribusi untuk banyak hal di kawasan ini bahkan di dunia antara lain dengan menyiagakan pasukannya untuk standby post, setiap saat bisa dikerahkan ke negara mana pun. Contohnya tadi Panglima TNI melapor kepada saya, PBB meminta http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



pelibatan satu batalion mekanis Indonesia untuk bisa ditugaskan di Darfur. Ini sedang kita olah, dan manakala kita mampu untuk mengemban tugas itu, Insya Allah mampu, maka ini juga menunjukkan bahwa kita siap untuk ikut memelihara perdamaian di seluruh dunia. Kehadiran peacekeeping center sangat penting untuk memenuhi, apa namanya? Permintaan yang segera seperti ini.

Â

Saudara-saudara,

Â

Juga dibahas sistem informasi pertahanan negara meskipun ada undang-undang keterbukaan publik, keterbukaan informasi untuk publik tetapi rahasia militer. Military secret, itu tentu, ya dijaga kerahasiaannya. Akan hancur dan akan mengakibatkan kepada korban bagi satuan militer manakala operasi militernya harus bocor dan dijelaskan ke sana ke mari. Oleh karena itu, ini juga perlu ditata dengan baik.

Â

Kesejahteraan prajurit juga menjadi bahan bahasan yang penting tadi. Alhamdulillaah, karena ekonomi kita tumbuh baik, anggaran negara kita makin besar, maka negara atau pemerintah bisa meningkatkan gaji, ULP, tunjangan, sehingga terasa lebih layak bagi para prajurit kita. Asuransi kesehatan kalau tanggal 1 Januari tahun 2014 Insya Allah akan kita berlakukan nanti Jaminan Sosial Nasional di bidang kesehatan, maka TNI dengan keluarganya included di situ, dengan scheme, angsuran asuransi kesehatan, masih ABRI istilahnya ya, Askes ABRI.

Â

Kita juga membahas masalah perumahan, perumahan dinas prajurit. Saudara sering melihat ada masalah di lapangan bahkan sampai ke DPR, urusan perumahan prajurit ini. Di satu sisi, banyak sekarang para perwira, bahkan bintara, tamtama, yang harus bertugas 24 jam sehari. Tapi tidak memiliki tempat tinggal. Di sisi lain, ada rumah dinas yang masih ditempati oleh mereka yang tidak aktif. Ini memerlukan pendekatan yang bijak, arif tapi tepat. Dan saya senang sudah ada pembicaraan antara TNI, Polri dengan jajaran Pepabri yang solusinya menurut saya baik. Bagi beliau-beliau yang sudah memiliki rumah yang lain, apalagi lebih dari satu tentu bagus kalau rumah dinasnya diserahkan kepada TNI atau Polri karena memang digunakan, akan digunakan. Tetapi bagi yang belum punya dan ekonominya tidak memungkinkan tentu ada pertimbangan dan pendekatan khusus.

Â

Tetapi yang jelas atas dasar pengalaman itu kita ingin menambah lagi perumahan dinas, perumahan prajurit, sehingga tugas tidak terganggu dengan catatan setelah kita tingkatkan dalam waktu 2 tahun ini, demikian dengan aturan yang jelas dan tegas. Dengan demikian, di waktu yang akan datang tidak terjadi lagi polemik ataupun isu yang menyangkut penggunaanÂ perumahan dinas TNI dan Polri ini.

Â

http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



Saudara-saudara,

Â

Kemudian, kita juga menyoroti perlunya dibangunÂ prasarana dan sarana di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia, Indonesia-BNC, Indonesia-Timor Leste, bahkan pulau-pulau terdepan di Pulau Miyangas misalkan perbatasan dengan Filiphina. Dari kacamata pertahanan memang perlu dibangun fasilitas itu apakah pos militer, pos keamanan, dan yang lain-lainnya yang diperlukan. Sementara itu, saya melihat perlu juga dibangun yang sifatnya nonmiliter, misalkan pasar lokal, Puskesmas, sekolah, dan sebagainya. Oleh karena itu, saya telah memutuskan tadi akan ada Integrated Development disatukan antara yangÂ menjadi kepentingan pertahanan kita, tentu security sekaligus kita satukan dengan demikian lebih bagus, lebih terintegrasi dan hasilnya tentu akan lebih baik dan nyata.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Â

Saudara-saudara,

Â

Khusus yang tadi pemerintah juga akan mengalokasikan anggaran yang tepat untuk segera dalam waktu dua tahun ini meningkatkan prasarana dan sarana di wilayah perbatasan, baik dari kacamata keamanan maupun kesejahteraan. Juga dilaporkan kepada saya progress dari Universitas Pertahanan yang terus berkembang dan maju. Kita ingin memiliki world class defense university, tidak kalah dengan negara lain. Dan, kita punya kemampuan untuk itu. Oleh karena itu, saya berharap terus dijalankan dan pada saatnya kampus yang baru, tentu dengan dukungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu bisa diwujudkan.

Â

Saudara-saudara,

Â

Kita membahas secara mendalam tadi masalah anggaran pertahanan. Anggaran pertahanan kita dari tahun ke tahun meningkat cukup besar, meskipun belum besar sekali. Sebagai contoh pada tahun 2004 dulu, anggaran pertahanan kita berjumlah 21,7 triliun. Tahun 2009 meningkat menjadi 33,67 triliun. Tahun 2012, sekarang ini telah mencapai 72,54 triliun, dan Insya Allah tahun depan kita bisa mengalokasikan sekitar 77, sekian triliun.

Â

Ini peningkatan yang sangat signifikan dan tentu kita perlukan Saudara-saudara. Oleh karena itu, saya berpesan tadi pembicaraan Kementerian Pertahanan dan TNI agar mengelola anggaran ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian apa namanya? Merencanakan dengan baik, kalau ada perubahan recana melakukan sepanjang itu memang diperlukan, dan mengadakan alutsista apa pun itu harus ada yang disebut keandalan sistemnya sekaligus Interoperability, jadi kalau operasi gabungan melibatkan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



maka semua itu bisa saling berhubungan. Jadi, operasinya menjadi efektif. Saya juga mengingatkan agar pengadaan alutsista ini dilaksanakan dengan mekanisme dan prosedur yang benar. Cegah penyimpangan, karena kalau terjadi penyimpangan akan menjadi masalah.

Â

Saya melihat jajaran TNI makin profesional, perencanaan dan pelaksanaannya makin baik, sistem makin dijalankan dengan benar, sehingga jangan sampai ada masalah apa pun apa yang sudah diraih hingga saat ini. Sekaligus saya mendengar masih ada yang disebut dibintangi oleh DPR RI, saya minta Menhan, Menteri Keuangan, bicaralah baik-baik dengan DPR, kalau sudah kita rencanakan uangnya ada diperlukan oleh negara untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah tentunya pemerintah akan senang kalau implementasinya juga lancar.

Â

Saudara-saudara,

Â

Peningkatan alutsista dan modernisasi TNI yang dalam kurun waktu lima tahun akan kita laksanakan secara besar-besaran ini memang mengundang reaksi dari sejumlah pihak di tingkat internasional. Tapi telah saya jelaskan berkali-kali, tidak ada niat Indonesia untuk melakukan tindakan yang, apa namanya? Tidak sepatutnya tidak sesuai dengan semangat ASEAN misalnya, tidak ada niat untuk melakukan agresi, semata-mata kita meningkatkan kemampuan pertahanan ini, karena tugas yang harus kami laksanakan, karena sudah lama tidak memoderenisasi alutsista kita, karena banyak sekarang tugas-tugas militer selain perang. Dan karena, Alhamdulillah, kemampuan negara, ekonomi kita memungkinkan untuk peningkatan dan pembangunan alutsista tersebut.

Â

Itulah hal-hal penting yang tadi kami bahas dalam rapat koordinasi. Dan sekarang saya persilakan kepada para wartawan yang ingin mengajukan pertanyaan kepada saya.

Â

Tanya Jawab:

Â

Wartawan:

Selamat sore Pak Presiden

Â http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



Presiden:

Sore...

Â

Wartawan:

Sejak tahun 2009 lalu sudah sering diwacanakan penggunaan hak pilih TNI, Polri Pak dalam pemilu di tahun 2009 dan 2014. Wacana itu tidak terwujud kembali dan banyak disayangkan oleh sejumlah pegiat LSM dan pengamat militer. Pertanyaannya pak, Apakah hak itu akan digunakan pada tahun 2019 nanti? Dan pandangan Bapak Presiden terhadap wacana ini seperti apa Pak? Terima kasih.

Â

Presiden:

Iya, saya sebagai pemimpin politik, karena saya dipilih oleh rakyat, sehingga saya akan menyampaikan pandangan saya dalam konteks yang tepat. Karena yang lebih tepat menyampaikan jawaban ini, apakah sudah saatnya atau belum saatnya TNI dan Polri menggunakan hak pilihnya dalam pemilu adalah ya TNI dan Polri itu sendiri. Tentu kan organisasi itu memiliki pemimpin, ya Panglima TNI dan Kapolri itu. Saya beberapa kali berbicara dengan, baik Panglima TNI maupun Kapolri tentang hal ini maka pandangan beliau-beliau yang saya anggap logis, ya, meskipun saya tidak, apa namanya? Mencampuri, saya menghormati karena domain TNI dan Polri, dan itu hak masing-masing anggota TNI dan Polri. Meskipun tolong dibedakan itu hak dengan kewajiban. Adapun yang hak belum tentu digunakan haknya itu, kecuali kalau wajib mengikuti pemilu ini hak untuk mengikuti pemilu. Yang saya pandang logis dan jernih cara berpikir pimpinan TNI dan Polri pada tingkat sekarang ini, dan juga pada pemilu tahun 2014, dipandang belum cukup siap. Karena, kalau demokrasi ini belum kokoh benar, tradisi dan kulturnya juga belum mantap benar, maka TNI dan Polri yang harus dijaga soliditasnya, kekompakannya, persatuannya, seraya mengamankan dan mengawal pemilu itu. Manakala mereka sendiri juga ikut sebagai pemilih dikhawatirkan ada ekses, dikhawatirkan ada masalah-masalah yang justru bisa mengganggu tugas mereka semua dan justru menimbulkan masalah baru, intern TNI dan Polri.

Â

Kalau itu memang menjadi sikap, pandangan, dan posisi TNI dan Polri, tentu dengan mekanisme yang disampaikan nanti kepada DPR, kepada siapa pun, saya persilakan untuk menyampaikan seperti itu. Jadi, marilah Saudara-saudara, kita pahami betul, betapa kalau belum siap lantas ikut pemilu, apalagi kalau ikut berkampanye saling berhadapan, kaosnya berbeda, benderanya berbeda, mungkin akan jadi permasalahan di lingkungan TNI dan Polri. Saya menghormati karena menurut saya cukup jernih, sampai pada saatnya nanti, demokrasi kita sudah kokoh, tidak perlu ada masalah, manakala orang seorang yang punya hak itu menggunakan hak pilihnya.

Â


www.setneg.go.id



Wartawan:

Selamat sore Pak Presiden.

Â

Presiden:

Sore.

Â

Wartawan:

Terima kasih, nama saya Erna dari Kompas. Saya mau bertanya, terkait dengan pengembangan alutsista untuk ke depan. Apakah kita masih akan konsisten mengikuti Minimun Essential Force, karena terus terang aja ada ganjalan, seperti terkait kemarin pengadaan Leopard, menurut..., apa? Menurut Buku Postur Pertahanan yang dikeluarkan Â oleh Kemhan 2010-2024 itu tidak ada rencana pengadaan Main Battle Tank. Hal ini juga yang menimbulkan resistensi di DPR. Nah, seberapa jauh sebenarnya konsistensi kita, karena memang sebenarnya karena memang diakui seperti Bapak katakan tadi ada pengembangan geopolitik di kawasan dan perubahan ekonomi dunia yang bisa dilihat sebagai kesempatan-kesempatan kita. Nah, itu bagaimana kebijakannya Pak? Apakah akan ada perluasan dari MEF itu sendiri atau tetap seperti sekarang. Terima kasih, Pak.

Â

Presiden:

Terima kasih. Kalau yang bisa menjelaskan secara detail tentu TNI sendiri dan Menteri Pertahanan. Tetapi sebagai Presiden, Saya Kepala Pemerintahan tentu akan memberikan jawaban menyangkut hal ini. Namanya rencana jangka panjang seperti RPJP, Rencana Pembangunan 25 tahun. Setiap 5 tahun, setiap periode bisa saja ada penyesuaian dikaitkan dengan kebutuhan kurun waktu itu. Dan saya ketahui menurut penjelasan panglima TNI dan Menhan, memang ada penyesuaian-penyesuaian dalam pengadaan alutsista atau menuju ke Minimum Essential Force. MEF itu sendiri sebetulnya kalau dipahami kan postur, kekuatan. Alutsista menjadi sangat penting jadi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, TNI dan Kementerian Pertahananlah yang bisa menentukan seperti apa implementasi dari rencana jangka panjang menuju MEF itu, dalam periode waktu-periode waktu yang ditentukan.

Â

Yang penting bagi saya dari kacamata pemerintah apa yang akan diadakan itu betul-betul diperlukan oleh kita, melengkapi kekuatan tempur kita, kekuatan tangkal kita, menghadapi geopolitik baru, menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah kita. Yang kedua dalam batas kemampuan anggaran kita. Dan kemudian, semuanya diimplementasikan dengan baik.


www.setneg.go.id



Â

Ini perhatian saya, karena meskipun saya tahu alutsista, tapi saya tidak akan mencampuri, karena akan menjadi kacau. Biarkan, itu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, TNI, dan Kemhan sendiri yang merencanakan dan menetapkannya. Ya, saya mengikuti silang pendapat tentang itu semua. Tapi yang jelas dalam planning Â sekarang ini, ada itu pengadaan MBT, Main BattleTank. Main BattleTank ini pilihannya banyak, bisa buatan Rusia, bisa buatan Jerman, bisa buatan Amerika, karena kita belum bisa bikin. Kecuali kalau kita sudah bisa bikin Main BattleTank, tentu kita akan adakan sendiri. Dan, ya saya juga mengikuti, memang banyak sponsornya. Kalau pihak ini ingin tank jenis ini, pihak yang sana ingin tank jenis ini, yang menentukan ialah TNI, ialah Angkatan Darat, sesuai dengan kemampuan negara. Bicarakan baik-baik dengan DPR, dan kalau ada pihak lain yang ada, mungkin motif ekonomi bisnis, ya sepanjang tidak bertabrakan dengan rencana negara, rencana pemerintah, dan rencana TNI.

Â

Wartawan:

Selamat sore Pak, saya Puspita Ayu dari RRI. Tadi di awal arahan, Bapak sempat mengatakan masih terkait dengan Minimum Essential Force, Indonesia khususnya di bidang pertahanan, itu masih di bawah standar. Yang ingin saya tanyakan kemudian, apa strategi yang akan dilakukan pemerintah pusat untuk mengembalikan kejayaan bangsa Indonesia. Karena, kalau tidak salah beberapa puluh tahun yang lalu, Indonesia sempat dikenal dengan Macan Asia. Kita bangsa dan negara yang cukup besar. Kemudian apa yang akan dilakukan pemerintah untuk mengembalikan kejayaan itu tidak hanya dari pertahanan sendiri, maksudnya dari dalam negeri, tapi strategi untuk ke luar negerinya akan seperti apa Pak?

Â

Presiden:

Baik.

Â

Wartawan:

Terima kasih.

Â

Presiden:

Kalau cita-cita dan semangat untuk Indonesia tampil sebagai Macan Asia itu masih. Bung Karno dulu membawa Indonesia sebagai Macan Asia dari kekuatan militer, dan juga kekuatan politik. Insya Allah, kita semua melanjutkan cita-cita Bung Karno, ingin membawa Indonesia menjadi Macan Asia. Bukan hanya militer, politik, tapi juga ekonomi. Saya kira tidak akan lama lagi, dalam waktu lima, sepuluh tahun, insya http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



Allah, ekonomi kita akan menjadi Macan Asia. Sekarang sudah nomor 16 dunia, G-20 terbesar di Asia Tenggara, politik kita makin aktif, kita aktif menangani masalah-masalah regional dan bahkan PBB. Dan kemudian, lima tahun mendatang saya kira akan berubah. Kita punya sistem persenjataan, kita punya postur, kita punya alutsista. Oleh karena itu, jawabannya iya. Sebenarnya bukan di bawah standar, tetapi kekuatan militer kita, utamanya alutsista itu di bawah, yang disebut itu Minimum Essential Force, generasinya pun ada yang tertinggal dibandingkan yang dimiliki negara-negara tetangga. Jumlahnya juga demikian, tapi kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa, karena memang anggaran kita kurang, nah, sekarang saatnya tiba, maka kita lakukan pembangunan kekuatan dan modernisasi. Sehingga saya yakin, tidak akan lama lagi kita juga kembali menjadi Macan Asia dalam bidang pertahanan.

Â

Tetapi, kita bukan negara agresor, kita tidak punya niat apa pun, kita bersama-sama ASEAN menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di kawasan ini. Tapi Indonesia siap melakukan apa pun untuk kedaulatan negerinya, untuk keutuhan wilayahnya. Karena bangsa Indonesia cinta damai, tapi lebih cinta pada kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Â

Itulah semangat kita, dan saya minta dukungan rakyat, bahwa memang tidak boleh negara itu lemah dalam bidang pertahanan. Nanti kalau lemah, mohon maaf, suka disepelekan negara-negara lain. Kita harus kuat, tapi kuat teduh, kuat mengayomi.

Â

Wartawan:

Selamat sore Pak.

Â

Presiden:

Sore.

Â

Wartawan:

Saya Bagus, dari Jakarta Post Pak. Masih terkait alutsista, tapi saya ingin menyoroti mengenai eksesnya secara politik Pak, baik dari dalam negeri, maupun dari luar negeri. Sebagai contoh, misalnya kita tahu bahwa pengadaan MBT Leopard ini sebelumnya direncanakan ada dari Belanda. Tapi kemudian ada terjadi pergolakan politik di sana, atau mungkin semacam perdebatan di parlemen di sana. Kemudian akhirnya kita beralih ke Jerman. Nah, hal-hal semacam ini kan sebenarnya memiliki persinggungan juga dengan posisi diplomatik kita Pak, baik secara bilateral maupun juga secara regional. Misalnya juga yang terakhir adalah mengenai kerjasama rudal dengan China http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



misalnya Pak. Itu reaksi yang muncul adalah gimana posisi kita terhadap China, apalagi kita baru-baru ini kan di ASEAN ini baru saja menyelesaikan, katakan tanda kutip perpecahan terkait di Laut China Selatan Pak. Dengan ada munculnya berita seperti itu, kita ditanda kutip juga dicurigai gitu Pak. Kita juga punya hubungan khusus dengan China, atau semacam itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Pak, strategi Bapak untuk mengelola hal-hal semacam ini Pak?

Â

Presiden:

Baik. Indonesia punya posisi, kita punya kebijakan, kebijakan ini semata-mata untuk kepentingan Indonesia, seraya kita menjadi bagian dari komunitas global. Kritik, komentar akan selalu ada. Kita membeli alutsista yang memang belum bisa kita bikin dari Eropa pihak lain tidak suka, membeli dari Amerika yang lain tidak suka, membeli dari Tiongkok, lain ..., yang lain juga tidak suka. Menurut saya, sepanjang kita kerja sama membeli atau mengadakan alutsista ini, tanpa merusak apa yang menjadi komitmen ASEAN misalnya, apa yang menjadi kerja sama yang lebih luas lagi untuk international peace security, saya kira kita bisa menjelaskan.

Â

Saya tahu ketika pembicaraan awal dengan Belanda ada unsur politik di situ yang tidak mempercayai Indonesia, mengait-ngaitkan pada Hak Asasi Manusia dan sebagainya, saya tidak suka. Jangan menguliahi Indonesia tentang hak asasi. Era penjajahan dulu itulah puncak pelanggaran HAM yang paling berat. Kita tahu, Indonesia tidak pernah menggunakan tank, saya ulangi lagi helikopter, pesawat terbang, alteri ini untuk membunuh rakyatnya. Kita untuk mempertahankan negara kita, waktu saya bertemu dengan kanselir Angela Merkel, saya jelaskan juga posisi ini dan bisa mengerti sepenuhnya, selalu ada, apa namanya? Anasir-anasir di negara mana pun yang, ya politik. Iya begitulah, tapi Indonesia punya posisi dan satu hal, dulu Saudara-saudara ya, kita membeli alutsista dari negara lain, uang-uang kita sendiri, uang rakyat kita, mau kita gunakan untuk menjaga kedaulatan diributkan oleh mereka yang menjualnya. Karena dulu ada persyaratan, ada conditionalities. kita pernah menggunakan Scorpion, dan kemudian Hawk, untuk kepentingan dalam negeri kita, bukan untuk perang sebetulnya tapi untuk memberikan efek tangkal, dilarang.

Â

Saya memiliki kebijakan tidak akan pernah kita membeli alutsista dari mana pun. Kalau memang itu belum bisa kita bikin, kalau belum ada persyaratan apapun, apalagi persyaratan politik ini kemandirian, ini juga hak kita untuk mengadakan alutsista itu. Tapi yang penting Saudara-saudara, kita terus meningkatkan kemandirian kita, agar tidak terlalu banyak lagi di masa depan, harus mengadakan dari luar negeri. Kalau politik akan kita kelola. Di negara mana pun selalu ada pro dan kontra. DPR di negara mana pun selalu juga ada masalah-masalah yang berkaitan dengan pemerintah. Yang penting konsep kami jelas, posisi kami jernih, rencana kami juga jelas, dan semuanya untuk kepentingan pertahanan kita. Saya kira begitu jawaban saya terima kasih.

Â


www.setneg.go.id



Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Â

Â

Â

Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan,

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan,

Kementerian Sekretariat Negara RI


www.setneg.go.id


Keterangan Pers Presiden RI pada Rakor Bid. Pertahanan, Jakarta, 9 Agustus 2012 Kamis, 09 Agustus 2012

Recommend Documents