Keterangan Pers Presiden RI pada Rakor Bidang Pendidikan, di Gedung Kemdikbud, Jakarta, 31 Juli 2012 Selasa, 31 Juli 2012

Sekretariat Negara Republik Indonesia

Keterangan Pers Presiden RI pada Rakor Bidang Pendidikan, di Gedung Kemdikbud, Jakarta, 31 Juli 2012 Selasa, 31 Juli 2012

KETERANGAN PERS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PADA Â ACARA

RAPAT KOORDINASI MENGENAI PENDIDIKAN

DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, JAKARTA

TANGGAL 31 JULI 2012

Â

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Â

Saudara-saudara, http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id

DiHasilkan: 13 February, 2017, 06:49


Â

Baru saja kami selesaikan rapat koordinasi di bidang pendidikan dan kebudayaan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program di bidang pendidikan dan kebudayaan dapat dilaksanakan, dan manakala ada permasalahan ataupun hambatan dapat kita carikan solusi dan jalan keluarnya. Sekaligus kita ingin melihat bahwa rencana ke depan, utamanya dua tahun mendatang dari segi pendidikan dan kebudayaan juga sesuai dengan sasaran dari RPJMN 2009-2014.

Tadi, Mendikbud telah menyampaikan laporan dan presentasinya menyangkut prioritas dan agenda utama, utamanya tahun 2012 ini, sekaligus kemajuan dan sasaran yang dicapai, termasuk permasalahan dan tantangan yang harus dijawab agar semua sasaran pendidikan dan kebudayaan tahun 2012 ini benar-benar dapat dicapai.

Pertama diawali, dan ini bagus untuk mengingatkan kepada kita semua, kepada rakyat Indonesia, bahwa dalam sepuluh tahun terakhir ini ada progress yang real dari dunia pendidikan kita, termasuk ada sejumlah tonggak yang terus menyempurnakan dan meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini. Sebagai contoh, tahun 2005 adalah diundangkannya Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, dan itu satu tonggak sejarah yang bagus.

Kemudian terus meningkat, ada peningkatan yang lain, tahun 2009 anggaran pendidikan alhamdulillahÂ telah mencapai 20%, memiliki ruang yang lebih luas lagi untuk meningkatkan mutu pendidikan kita, dan bahkan tahun ini telah dirumuskan untuk mempercepat dan meningkatkan mutu pendidikan kita ini, termasuk gagasan untuk melaksanakan Pendidikan Menengah Universal. Tentu banyak lagi yang telah dilakukan baik oleh jajaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita.

Saudara-saudara,

Dari hal-hal yang saya sebutkan tadi, Mendikbud melapor ada empat isu pokok yang dihadapi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada khususnya, dan tentunya sektor pendidikan pada umumnya. Yang pertama adalah menyangkut ketersediaan dan keterjangkauan sekolah dan http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



pendidikan kita. Yang kedua, menyangkut mutu dan relevansi pendidikan. Yang ketiga adalah pelestarian dan pengembangan-pengembangan kebudayaan. Sedangkan yang keempat adalah tata kelola yang baik atau good governance yang juga menjadi tujuan dari peningkatan tata kelola di lingkungan ini.

Saya tidak ingin menggarisbawahi semua hal. Saya memilih sejumlah agenda yang menurut saya penting untuk disukseskan oleh jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan para pimpinan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, karena kesemua ini akan bisa mengubah, sekali lagi, masa depan pendidikan kita, masa depan sumber daya manusia Indonesia.

Pertama, tetap kita akan memastikan bahwa BOS, Bantuan Operasional Sekolah itu bisa dimanfaatkan dengan baik, dalam jumlah yang tepat, dan bisa betul meringankan beban bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk membiayai pendidikannya.

Di sini saya mencatat memang ada kenaikan angka untuk SD dan yang sederajat itu dari 397.000 menjadi 580.000, kenaikannya hampir mencapai 50%. Kemudian dengan SMP, Sekolah Menengah Pertama, dan sederajat dari 570.000 meningkat menjadi 710.000.

Harapan kita, kenaikan angka BOS ini betul-betul bisa mentackle kekurangan pendidikan yang ada di daerah. Oleh karena itu, saya ingatkan sekali lagi, karena saya masih menerima SMS dari berbagai sumber bahwa masih ada pungutan-pungutan yang sepatutnya tidak dipungut oleh SD atau SMP negeri. Sekali lagi dengan BOS yang kita tingkatkan jumlahnya ini, benar-benar tidak perlu ada pungutan yang membebani orang tua siswa.

Saudara-saudara,

Untuk memastikan bahwa BOS itu tersalur dengan baik, maka dilakukan monitoring Â dan evaluasi dengan menggunakan information technology. Ini bagus sehingga bisa diakses oleh siapa pun. Dan pada tahun yang lalu di hadapan Sidang Gabungan DPRÂ dan DPD, saya menyampaikan dengan dialihkannya implementasi BOS dari pusat ke daerah ada sejumlah hambatan, alhamdulillah hambatan itu telah dapat diatasi dan dengan e-monitoring atau monitoring dan evaluasi yang baik kita juga bisa memastikan BOS semua itu, apa namanya, mengalir tepat pada saatnya. http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



Saudara-saudara,

Hal kedua yang kami bahas tadi adalah menyangkut rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur pendidikan, utamanya gedung dan ruang sekolah, yang kita sebut sebagai rusak sedang ataupun rusak berat, sebagaimana yang telah kita putuskan pada tingkat pemerintah pusat. Yang kita utamakan adalah memperbaiki kondisi gedung, atau bangunan, atau ruang kelas yang dalam keadaan rusak berat.

Dicatat oleh Kemendikbud bahwa ada 61.697 SD yang rusak berat, belum tentu semua bangunannya, mungkin ruang-ruang kelasnya, juga SMP sebesar 29.937. Saya sudah mendapatkan laporannya, progres dari pembangunan ini untuk tahun 2012. Saya sudah pesan kepada Mendikbud agar semuanya, baik yang rusak berat maupun rusak sedang, itu selesai pada tahun 2014. Dan dalam ini perlu koordinasi, sinergi, dan integrasi dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik pada tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Di sini juga dilakukan e-monitoring sehingga bisa diawasi kemajuannya dan hasil yang dicapai dalam rehabilitasi dan pembangunan prasarana dan sarana pendidikan ini.

Hal ketiga adalah peningkatan kualitas guru. Ini sangat penting Saudara-saudara, sebagaimana rakyat Indonesia ketahui dari tahun ke tahun kita terus meningkatkan kesejahteraan guru, baik gaji, tunjangan, maupun kesejahteraan yang lain. Secara moral ini dibenarkan karena guru memiliki peran dan tugas yang amat penting: menyiapkan generasi muda Indonesia yang cerdas dan berkarakter baik. Oleh karena itu, harus kita pastikan bahwa mereka, pada guru itu memiliki kompetensi. Dari uji kompetensi yang dilakukan oleh Kemendikbud terhadap 285 ribu, nilai rata-rata mereka ternyata 42,25%, ini masih di bawah harapan kita.

Oleh karena itu, saya berpesan agar sangat serius untuk meningkatkan kompetensi para guru tersebut sehingga sejalan atau paralel dengan peningkatan kesejahteraannya, kompetensi, atau kemampuan para guru itu juga meningkat dan akhirnya anak didik kita akan bisa lebih baik dipersiapkan untuk menuju ke masa depannya. Demikian juga soal peningkatan kualitas Ujian Nasional.

Saudara-saudara,

http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



Di bidang kebudayaan kita menggarisbawahi pengembangan kebudayaan. Ketika fungsi kebudayaan dulu dalam struktur kepemerintahan masih disatukan dengan pariwisata sehingga Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, maka fungsi kebudayaan di situ lebih banyak pada konservasi atau pelestarian nilai-nilai budaya, sejarah budaya, heritage atau warisan yang bisa berkaitan dengan dunia pariwisata dan dunia perekonomian.

Kini setelah disatukan kembali dalam wadah pendidikan dan kebudayaan maka di samping tugas-tugas itu perlu dilanjutkan, kita berharap disatukannyalah dunia pendidikan dan kebudayaan dengan demikian anak didik kita nanti, bukan hanya mereka-mereka yang cerdas secara intelektual, tetapi mereka yang memiliki kepribadian dan karakter yang baik, yang unggul, dan yang mulia. Dengan demikian juga sekaligus menyiapkan human capital kita yang paripurna, yang siap untuk mengemban tugas pada eranya masing-masing.

Oleh karena itu, pengembanganÂ kebudayaan, pengembangan peradaban membikin generasi muda Indonesia mencintai negerinya sendiri, mengerti sejarahnya, mengerti warisan para pendahulunya dan sebagainya. Inilah yang kita dorong agar masuk betul dalam rumpun pendidikan dan kebudayaan.

Yang berikutnya lagi adalah perbaikan dan peningkatan kualitas tata kelola atau government dan governance. Sebagaimana Saudara ketahui, saya telah menginstruksikan mulai tahun lalu, tahun ini, dan tahun depan, belanja rutin, istilah kita dulu, itu kita tetapkan sebagai, tetap, flat policy. Artinya, kalau ada kenaikan, cukuplah kenaikan melampaui inflasi atau kenaikan yang wajar. Tapi pada prinsipnya kita bikin flat, dengan demikian lebih banyak lagi ruang fiskal kita, anggaran yang tersedia untuk memacu pertumbuhan, utamanya untuk belanja modal dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan di negeri ini. Kemudian dengan lebih banyaknya anggaran yang tersedia maka kita bisa mempercepat upaya penurunan kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, berkaitan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka telah dilakukan optimasi dan efisiensi dari perjalanan dinas. Perjalanan dinas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memang cukup besar. Tahun 2010 tercatat 2,9 triliun, sama dengan 4,5% dari total anggaran yang dimiliki. Saya sudah meminta untuk tahun demi tahun itu bikin lebih efisien lagi. Tahun 2011 menurun jumlahnya menjadi 2,5 triliun, dan kemudian, insya Allah, tahun 2012 ini akan selesai pada angka 1,7 triliun sehingga turun hanya 2,6% dariÂ total anggaran yang dimiliki. Ini bagus, karena bagaimanapun kita harus menekan penggunaan belanja pegawai dan biaya rutin itu.


www.setneg.go.id



Mendikbud juga mengusulkan untuk diberlakukannya performance-based budgeting, yang dijamin betul-betul lurus kepada prioritas dan agenda nasional sampai pada tingkat pelaksana, lebih efisien, lebih optimal, dan tepat sasaran. Saya persilakan untuk menjalankan itu, karena setiap upaya untuk membikin anggaran itu optimal dan efisien, dan tetap mencapai sasaran, tentu itu adalah solusi dan opsi yang baik.

Saudara-saudara,

Yang terakhir tadi dilaporkan tentang ide untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas keseluruhan mata rantai pendidikan di Indonesia, mulai dari SD, SMP, SMA, sampai Perguruan Tinggi dan itu sungguh diperlukan, Saudara-saudara. Kita tahu, kita sudah masuk G-20, Indonesia disebut sebagai emmerging economy, tentu kita tidak boleh berhenti di situ. Kita ingin tahun 2025 negara kita jauh lebih baik, lebih baik dalam arti ekonomi yang kuat dan lebih berkeadilan, politik yang stabil dan demokrasi yang lebih berkualitas, kemudian peradaban atau budaya yang lebih maju dan unggul. Oleh karena itulah, juga dipersiapkan manusia-manusia Indonesia untuk mengawasi itu semua. Dan banyak manfaat manakala kita bisa menerapkan pendidikan menengah universal itu.

Saya menyetujui untuk bisa dilakukannya peningkatan kualitas dan percepatan, percepatan yang perlu dilakukan dengan catatan, dengan catatan sekali lagi, pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun, betul-betul dipastikan itu telah terlaksana dengan baik. Saya mendapatkan laporan sementara pada tingkat sekolah menengah memang ada sekitar 3% yang harus diselesaikan. Pesan saya, tuntaskan itu, dengan demikian begitu kita berlakukan pendidikan menengah universal semua sudah bisa berjalan, berjalan dengan baik, paralel, dan kemudian mencapai sasaran yang kita harapkan.

Itulah, Saudara-saudara, hal-hal penting yang kami bahas dalam rapat koordinasi hari ini. Sekaligus tadi, ketika ada sinergi antara pusat dengan daerah dengan kehadiran para gubernur, kita pastikan sekaligus bahwa klop, apa yang menjadi policy, rencana aksi dan program kerja secara nasional dan secara kedaerahan. Dan kemudian kalau ada hambatan-hambatan di mana pun, di pusat ataupun di daerah, kita harus bersinergi untuk mengatasinya.

Itulah yang dapat saya sampaikan. Dan sekarang saya mempersilakan Saudara-saudara yang ingin mengajukan pertanyaan http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



kepada saya.

Â

TANYA JAWAB

Penanya (1):Â Â "Selamat siang, Pak Presiden. Saya Delisa dari Koran Tempo. Ingin menanyakan tentang hasil monitoring dan evaluasi dari KPAI, kalau ternyata anak sekolah masih mengalami kekerasan, dan 87,6% anak sekolah masih mengalami kekerasan di sekolah, dan datanya: 29% dilakukan oleh guru, dan 28% dilakukan teman di lain kelas, dan sisanya itu yang 42% berasal dari teman sekelasnya. Menurut Pak Presiden, bagaimana upaya pemerintah untuk mengantisipasi kekerasan pada anak-anak di sekolah, seperti itu? Terima kasih."

Â

Presiden RI:Â Â Â "Baik. Kalau angkanya 87,6%; berarti 100 orang siswa kita, 87 orang mendapatkan kekerasan. Sebenarnya saya ingin mendapatkan kejelasan menyangkut laporan atau survei dari KPAI itu, supaya lebih gamblang, ya. Kalau datanya valid dan benar, solusinya akan lebih efektif.

Namun demikian, kalau masih ada kasus-kasus kekerasan itu benar, terlebih pada masa orientasi, apakah orientasi pada tingkat SMA maupun orientasi pada tingkat perguruan tinggi. Saya mengikuti apa yang juga menjadi perhatian, dan komentar, sekaligus kritik masyarakat terhadap masih adanya tindakan kekerasan, utamanya pada masa orientasi.

Saya berpesan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, nampaknya Mendikbud juga sudah mengeluarkan buku panduan sebenarnya menyangkut masa orientasi itu, agar relevan, tidak diada-adakan, tidak aneh-aneh, kemudian mendidik. Karena ada orang tua, dia mengatakan, barangkali karena diminta untuk memenuhi hal-hal yang tidak mungkin dilakukan, minta tolong orang tuanya, orang tuanya pun tidak mampu. Ini kok jadi arahnya ke sana.

Oleh karena itu, pastikanlah semua itu bisa sesuai dengan tujuan masa orientasi itu, mengenal sekolah itu, baik fisik maupun nonfisik. Kemudian tentunya, sistem yang baik tidak dilepas kepada senior semata, tapi guru juga ikut memastikan bahwa masa orientasi sesuai dengan tujuan dan sasarannya.

Saya pernah menegur keras dan bahkan http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



memberikan tindakan disiplin ketika terjadi aksi-aksi kekerasan di IPDN, di mana...Jatinangor. Bayangkan, untuk mempersiapkan pejabat pemerintahan, metodenya penuh dengan kekerasan. Ada yang meninggal, ada yang cacat, ada yang dipulangkan karena sakit. Betapa ruginya, betapa sedihnya orang tua mereka terjadi kasus-kasus seperti itu. Oleh karena itu, kita lakukan reformasi besar-besaran. Dan bahkan saya mengatakan saya belum akan melantik kembali sebelum tertib sesuai dengan, apa namanya, tujuan dari pendidikan itu.

Budaya kekerasan harus kita hentikan. Di lingkungan akademi militer saja dan akademi kepolisian dituntut juga menghilangkan tindakan-tindakan kekerasan yang bisa mengakibatkan korban yang fatal: meninggal dunia, cacat, dan sebagainya. Itu keluar dari nilai kemanusiaan, keluar dari tujuan pendidikan.

Oleh karena itu, dalam arti yang luas saya ingin memberikan perhatian Mendikbud, semua, para pendidik, pastikan betul masa orientasi itu berjalan dengan baik tanpa kekerasan. Demikian juga hubungan horizontal antarsiswa, antarmahasiswa, dan juga hubungan vertikal guru dengan siswanya.

Jadi, di samping jajaran Dikbud, sekolah-sekolah melakukan pembenahan, saya mengajak masyarakat luas untuk ikut melaksanakan pengawasan. Dan para orang tua yang mendapatkan keluhan kalau putra-putrinya masih mendapatkan kekerasan, silakan untuk melapor pada siapa pun, kalau perlu ke tempat saya, dengan demikian bisa kita perbaiki secara mendasar."

Penanya (2):Â Â "Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi dari Jawa Pos. Terima kasih, Pak Presiden. Saya ingin bertanya soal biaya kuliah di perguruan tinggi negeri. Selama ini ada kecenderungan biaya kuliah di kampus-kampus negeri yang ada di Pulau Jawa itu masih tinggi, sehingga ada sejumlah calon mahasiswa yang sebenarnya berprestasi atau memiliki potensi akademik lebih baik itu tidak bisa masuk atau aksesnya sulit karena dia berasal dari keluarga yang kurang mampu. Nah, untuk selanjutnya ke depan terutama setelah ada Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu, upaya konkret dari pemerintah bisa membuat biaya kuliah itu terjangkau itu seperti apa. Apakah cukup dengan, dengan apa, dengan Bidik Misi atau ada cara lain yang disiapkan? Terima kasih."

Presiden RI:Â Â Â "Baik. Konkritnya, kebijakan dan program yang tengah dan telah dilakukan perlu dilanjutkan seperti program Beasiswa Bidik Misi, itu membantu mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan, dan jumlahnya saya sudah pesan untuk ditingkatkan. Kalau http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



sekarang 98.000, berapa? 92.000, saya bisa, saya minta ditingkatkan karena masih ada kemampuan kita, sehingga betul-betul tidak terjadi yang Saudara sampaikan tadi, punya kemampuan, bisa masuk pendidikan tinggi yang bagus, tapi kurang biaya. Jadi, itu langkah konkrit pertama. Dilanjutkan dan ditingkatkan besaran atau jumlah yang diberikan beasiswa.

Yang kedua, kita juga berharap SPP itu tidak terus naik saya mendapatkan catatan, laporan dari Mendikbud bahwa itu sudah tidak naik dan bahkan ada yang kecenderungan turun, menurut saya harus rasional juga. Dengan demikian, dari segi pendidikan tingginya, juga tidak terus meningkatkan biaya itu, sementara program Beasiswa Bidik Misi dilanjutkan, dan tentunya setiap saat bisa dikeluarkan kebijakan baru setelah kita lihat anatominya seperti apa, berapa persen kasus-kasus seperti itu, dengan demikian solusinya juga bisa kita carikan. Silakan yang lain."

Penanya (3):Â Â "Selamat siang, Pak Presiden. Saya Puspita Ayu dari RRI. Pak, terkait dengan program Uji Kompetensi Guru, sampai saat ini masih banyak pihak-pihak yang mempertanyakan tujuan program tersebut. Pertanyaan saya, apa sebenarnya manfaat program UKG bagi guru sendiri, terutama bagi guru honorer atau guru swasta. Lalu kemudian, apakah dengan program ini pemerintah memiliki rencana khusus untuk meningkatkan kemampuan serta kesejahteraan guru. Demikian, Pak. Terima kasih."

Presiden RI:Â Â Â "Baik, saya jawab yang paling akhir dulu. Kalau peningkatan kesejahteraan, telah dan terus kita lakukan. Bahkan kadang-kadang saudara-saudara kita di profesi yang lain suka menyampaikan SMS kepada saya, â€˜Pak SBY, kenapa hanya guru yang dipikirkan, kenapa kami tidak? Kami juga di daerah, kami juga sulit.' Saya katakan, semua dipikirkan, guru dulu jauh di bawah standard, kesejahteraan kita naikkan, dan pada prinsipnya kita memikirkan semua sejalan dengan peningkatan penerimaan negara dan peningkatan pembelanjaan negara. Itu Saudara-saudara.

Menyangkut kompetensi, kompetensi itu penting, profesi manapun. Guru kalau tidak kompeten, bagaimana bisa mengajar dan mendidik dengan baik terhadap para siswa, pada anak-anak kita. Yang lain juga, kalau tidak kompeten bagaimana seorang dokter bisa merawat dan mengobati pasien. Kalau tidak kompeten, bagaimana seorang montir bisa memperbaiki kendaraan yang rusak. Kompetensi itu penting, dan menguji kompetensi itu tidak sekali jadi. Secara berkala, kita pastikan bahwa mereka tetap kompeten, mereka tetap berkemampuan. Dengan demikian tujuan pendidikan, kalau itu menyangkut pendidikan, dipastikan akan bisa dicapai.

Oleh karena itu, tujuan kompetensi itu nyata, bermanfaat, sejalan dengan peningkatan kesejahteraan guru http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



tadi. Yang tadi hasilnya dilaporkan kepada saya memang masih di bawah harapan kita. Saya sudah minta untuk dilakukan program peningkatan kompetensi, bukan hanya guru negeri tapi juga swasta, dan itu biayanya semuanya dari negara, dari pemerintah. Demikian juga ditanyakan, apakah ada rencana peningkatan kompetensi. Ya, akan kita tingkatkan, sehingga suatu saat tidak terlalu lama lagi, guru-guru kita: pertama kompeten, yang kedua kesejahteraannya makin tinggi.Â Itulah yang sama-sama ingin kita bangun. Silakan."

Penanya (4):Â Â "Selamat siang, Pak Presiden. Saya Esti dari Republika, mau bertanya soal program pendidikan. Pemerintah selama ini dengan program 9 Tahun, kemungkinan tahun depan akan meningkatkan menjadi program pendidikan 12 Tahun atau Pendidikan Menengah Universal. Pertanyaan saya sederhana, sejauh apa persiapan pemerintah untuk program ini? Terima kasih."

Presiden RI:Â Â Â "Pemerintah telah mempersiapkan segalanya. Mendikbud sudah melaporkan kepada saya progmap, timeline, dan kesiapan-kesiapannya. Kemudian tadi, ketika kita bahas Wapres juga mengingatkan, dan betul-betul pastikan bahwa sebelum kita masuk ke konsep dan sistem Pendidikan Menengah Universal, insya Allah, tahun depan. Yang wajib belajar itu sudah terlaksana dengan baik. Dan tadi sudah saya sampaikan juga, ada sekitar 3% yang harus dikebut untuk segera dipenuhi pada tingkat SMP, yang mengait ke Wajib Belajar 9 Tahun. Kesiapan dan persiapan sudah kita lakukan, dan saya yakin dengan tujuan yang jelas, untuk sekali lagi, agar klop semuanya, misalkan tahun 2025 kita ingin membangun perekonomian kita pada tingkatan yang jauh lebih tinggi dari sekarang, bukan hanya emerging economy, tapi lebih dari itu. Tentu diperlukan sumber daya yang berkaitan dengan itu.

Oleh karena itu, mempercepat peningkatan kualitas menjadi wajib. Ini contoh yang menurut saya baik dari dunia pendidikan untuk bisa menyumbang, apa yang diperlukan secara keseluruhan, untuk memajukan bangsa dan negaranya.Â Jawabannya siap, dan saya minta Mendikbud pada saatnya menjelaskan kepada publik yang gamblang tentang persiapan dan kesiapan kita, dengan demikian harapan kita semua pihak bisa mendukungnya." Cukup?Â Silakan Novi.

Penanya (5):Â Â "Terima kasih, nama saya Novi dari Investor Daily. Pak, terkait dengan, saya akan bertanya kepada Bapak Presiden mengenai RAPBN 2013. Seperti biasanya, sesuai dengan tradisi, pemerintah mengalokasikan dana sampai 20% untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terkait dengan hal ini, apakah pemerintah untuk tahun depan memproyeksikan untuk kehadiran pendidikan gratis hingga SMA, dan juga, Pak, untuk meningkatkan serta mempertahankan perekonomian, target pertumbuhan ekonomi, yang pemerintah tetapkan yaitu pada kisaran http://www.setneg.go.id

www.setneg.go.id



6,7-7,2, sehingga rencana pemerintah untuk menciptakan dan mewujudkan generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing unggul di masa depan dan memiliki kompetensi yang kokoh itu bisa terwujud. Terima kasih."

Presiden RI:Â Â Â "Baik. Falsafahnya adalah bagi yang tidak mampu, yang orang tuanya masih tergolong miskin, maka kita gratiskan, kita bebaskan biaya mereka. Sedangkan yang memiliki kemampuan, sebenarnya, apalagi kemampuannya luar biasa, maka agar pendidikan di negeri ini tumbuh dan berkembang dengan baik, tentu mereka harus juga berkontribusi. Namun demikian, sebagaimana pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun, banyak komponen pembiayaan yang ditanggung oleh negara, dan itu secara moral hukumnya wajib. Maka ketika kita meningkatkan lebih tinggi lagi, akan dilihat secara menyeluruh kemampuan anggaran kita, bukan hanya tahun-tahun sekarang tetapi juga masa depan. Sekaligus apa yang patut dan tidak patut kalau itu semuanya ditanggung oleh negara, oleh pemerintah dengan falsafah yang pertama tadi.

Jawaban saya, iya pemerintah akan terus meningkatkan anggaran pendidikan dan nominalnya tinggi sekali sekarang ini, tapi kalau bicara anggaran itu terbagi dua: ada yang pusat, ada yang daerah. Yang pusat itu hanya sekitar 35%, sisanya 65% mengalir ke daerah. 35% itu terbagi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan kementerian-kementerian yang lain. Kita ingin anggaran yang besar itu betul-betul optimal penggunaannya, sehingga akan dipastikan nanti kerangka penganggaran yang baik, yang mendidik, yang positif, dengan sekali lagi membebaskan atau menggratiskan saudara-saudara kita yang belum berkemampuan. Kemudian tetap ada kontribusi dari mereka yang berkemampuan.

Nah, di situlah akan dilihat secara periodik, dan untuk 2013, tunggu tanggal mainnya, Novi. Insya Allah tanggal 16 akan saya pidatokan, dengan demikian tentu ada narasi tentang kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan RAPBN tahun 2013 beserta nota keuangannya. Begitulah yang akan kita lakukan. Terima kasih.

Terima kasih, Saudara-saudara.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


www.setneg.go.id



Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan,

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan,

Kementerian Sekretariat Negara RI.


www.setneg.go.id


Keterangan Pers Presiden RI pada Rakor Bidang Pendidikan, di Gedung Kemdikbud, Jakarta, 31 Juli 2012 Selasa, 31 Juli 2012

Recommend Documents