Ketentuan Hukum Internasional Mengenai Standar Keamanan Pelabuhan Yang Digunakan Dalam Pelayaran Internasional

Ketentuan Hukum Internasional Mengenai Standar Keamanan Pelabuhan Yang Digunakan Dalam Pelayaran Internasional Wahyu Ramdhani, Melda Kamil Ariadno, Arie Afriansyah Program Kekhususan Hukum Tentang Hubungan Transnasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia [email protected]

Abstrak Serangan terhadap kapan tanker ‘Limburg’ milik Perancis oleh sekelompok teroris pada tahun 2002, serangan terhadap ‘USS Cole’ oleh sebuah kapal kecil yang terisi penuh oleh bahan peledak pada tahun 2000, serangan 11 September 2001 kepada Amerika Serikat, dan beberapa serangan lainnya telah menyadarkan dunia akan pentingnya sebuah standar keamanan bagi pelabuhan, terutama pelabuhan yang digunakan dalam pelayaran internasional. Dunia internasional bergerak cepat dalam merespon serangan-serangan tersebut dengan melakukan amandemen terhadap Chapter XI-2 SOLAS yang melahirkan sebuah standar keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan yang digunakan dalam pelayaran internasional bernama ISPS Code. Skripsi ini membahas mengenai standar keamanan fasilitas pelabuhan yang diatur dalam ISPS Code, beserta implementasinya di pelabuhanpelabuhan besar di dunia maupun di Indonesia. Kata Kunci: Keamanan; Pelabuhan; Pelayaran Internasional

Abstract The attack on the French tanker ‘Limburg’ by the group of terrorist in 2002, the ramming of ‘USS Cole’ by a small boat laden with explosives in 2000, September 11th attack on United States, and several other attacks has reminded the people of the world about the importance of the security measurement for the port, especially for the port that used for international navigation. International society has responded quickly to those attacks by amending Chapter XI-2 SOLAS that developing a new measures for ship and port facility security named ISPS Code. This thesis discusses security measure in port facility security regulated by ISPS Code, and the implementation of the code in several big ports around the world and Indonesia. Keywords: Security; Port; International Navigation

Pendahuluan Pelabuhan adalah salah satu infrastruktur penting dalam transportasi laut. Pelabuhan merupakan suatu mata rantai dalam penyelenggaraan angkutan ke/dari pedalaman yang menghubungkan berbagai sarana angkutan dengan sarana angkutan laut.1 Pelabuhan berfungsi sebagai pintu gerbang perekonomian, pusat akumulasi barang dari tempat produksi guna

1

Husseyn Umar, Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hlm. 235.

1 Ketentuan hukum internasional..., Wahyu Ramdhani, FH UI, 2014

diangkut ke tempat tujuan dan sebagai pusat distribusi barang ke pasaran.2 Dengan fungsi sepenting itu, wajar rasanya jika hal-hal menyangkut pelabuhan mendapat perhatian yang khusus. Salah satu aspek penting dalam pelabuhan adalah masalah keamanan. Isu keamanan ini menjadi semakin penting mengingat makin vitalnya peran pelabuhan dalam keberlangsungan pelayaran serta perdagangan internasional. Perkembangan pertama dalam bidang keamanan ditandai dengan disepakatinya sebuah konvensi internasional yang dikenal dengan nama 1974 United Nations Convention on Safety of Life at Sea (SOLAS). SOLAS adalah perjanjian internasional pertama yang mengatur mengenai keselamatan kapal dan menetapkan standar minimal dalam pembangunan, peralatan, serta pengoperasian bagi sebuah kapal. Sejak diadopsi oleh berbagai negara pada tahun 1974, SOLAS telah mengalami beberapa kali pembaharuan. Sejak era diadopsinya SOLAS pada tahun 1974, praktis perkembangan pengaturan tentang keamanan pelabuhan tidak mengalami pembaharuan yang signifikan. Padahal, keamanan pelayaran serta fasilitas pelabuhan menjadi lebih rentan karena isu-isu terorisme internasional. Maka dari itu, disepakatilah sebuah instrumen bersama yang bernama International Ships and Port Facility Secutiry Code (ISPS Code) dalam amandemen SOLAS pada tahun 2002. Instrumen tersebut dilatarbelakangi oleh serangan terhadap kapan tanker ‘Limburg’ milik Perancis oleh sekelompok teroris pada tahun 2002, serangan terhadap ‘USS Cole’ oleh sebuah kapal kecil yang terisi penuh oleh bahan peledak pada tahun 2000, dan serangan 11 September 2001 kepada Amerika Serikat.3 Serangan tersebut telah menyadarkan dunia internasional pada pentingnya sebuah standar keamanan bagi fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan transportasi udara dan laut, termasuk di dalamnya standar keamanan fasilitas pelabuhan, khususnya bagi pelabuhan yang digunakan pada pelayaran internasional. Hampir semua negara di dunia memberikan perhatian khusus terhadap pelabuhan yang ada di wilayahnya, khususnya bagi negara yang memiliki garis pantai (coastal states). China, misalnya, yang mengimplementasikan ambisinya di dunia global dalam bentuk peningkatan performa pelabuhan-pelabuhan yang ada di negaranya.4 Tiap negara pun memiliki bentukbentuk pengelolaan pelabuhan yang tidak sama. Secara garis besar, terdapat 4 jenis bentuk 2

Olga Soejono, “Penerapan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pelabuhan dalam Kaitannya dengan Organisasi dan Tata Kerja Administrator Pelabuhan,” dalam Peningkatan Peranan Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Kegiatan Perhubungan Laut (Jakarta: IND.HILL-CO, 1987), hlm. 20. 3 Claudia Burmester, “International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code – perceptions and reality of shore-based and sea-going staff,” paper ini dipresentasikan pada Majelis Umum IAMU di Malmo, Swedia, 2005. 4 James J. Wang, Adolf Koi-Yu Ng, Daniel Olivier, “Port governance in China: a review of policies in an era of internationalizing port management practices,” Transport Policy 11 (2004): 237.


pengelolaan pelabuhan yang ada di dunia ini, yaitu: 1) pelabuhan swadaya; 2) pelabuhan kotapraja; 3) pelabuhan swasta; 4) pelabuhan negara.5 Implementasi dari ISPS Code dapat dilihat pada pelabuhan-pelabuhan besar di dunia. Di China, sudah ada beberapa pelabuhan yang menerapkan ISPS Code. Salah satunya adalah Port of Shanghai. Pelabuhan tersebut merupakan pelabuhan tersibuk di dunia, yang mengelola lebih dari 650 juta ton kargo dan 29 juta TEU kontainer di tahun 2010.6 Statistik tersebut bahkan melebihi Port of Singapore, yang merupakan pelabuhan terbesar di dunia. Untuk dapat memfasilitasi perdagangan internasional, Port of Shanghai berfokus pada peningkatan fasilitas dan pembaharuan fasilitas pelabuhan, serta modernisasi dalam hal operasional. Keamanan juga mendapat perhatian khusus, karena besarnya volume yang dikelola oleh pelabuhan tersebut. Port of Rotterdam yang berlokasi di Belanda pun telah menerapkan ISPS Code. Hal tersebut dapat kita lihat dengan adanya Port Facility Security Officer beserta perangkatperangkat lainnya disana yang disyaratkan oleh ISPS Code.7 Kemudian, Port of Singapore adalah pelabuhan yang terletak di salah satu kawasan pelayaran tersibuk di dunia, yaitu Selat Malaka. Dengan keadaan seperti itu, ditambah statusnya sebagai pelabuhan terbesar di dunia, maka wajar rasanya apabila pelabuhan tersebut telah mulai menerapkan ISPS Code bahkan sejak tahun 2002.8 Sebagai salah satu pelabuhan terbesar di Eropa, Port of Hamburg pun menaruh perhatian khusus terhadap keamanan. Bahkan, sejak tahun 2004 Pemerintah Hamburg telah menunjuk DA Hafensicherheit Hamburg sebagai Designated Authority sebagai konsekuensi dari implementasi ISPS Code di Port of Hamburg.9 Sedangkan Port of Los Angeles adalah pintu gerbang utama negara Amerika Serikat dalam perdagangan internasional. Pelabuhan tersebut juga telah menerapkan ISPS Code, dengan U.S. Coast Guard sebagai pelaksana dari ketentuan tersebut.10

5

Umar, op.cit., hlm. 239. Global Security, Chinese Shipbuilding, http://www.globalsecurity.org/military/world/ china/shipbuilding.htm, diakses pada 10 November 2014 7 Port of Rotterdam, Port Security, http://www.portofrotterdam.com/en/Shipping/rulesregulations/Pages/port-security.aspx, diakses pada 10 November 2014 8 Robert Beckman, “The Port of Singapore: Recent Developments,” Ocean and Coastal Law Journal (2009): 177. 9 Wolfgang Hurtienne, Port Logistic-Challenges of the Future, http://www.shipefficiency.org/onTEAM/pdf/HURTIENNE.pdf, diakses pada 10 November 2014. 10 Port of Los Angeles, Project Description 2.0, http://www.portoflosangeles.org/EIR/ CityDock/DEIR/2_Project_ Description.pdf, diakses pada 10 November 2014 6


Pelabuhan merupakan infrastruktur penting dalam roda perekonomian Indonesia. Dengan luas wilayah lautan yang mencapai 5,8 km²,11 Indonesia mengandalkan pelabuhan sebagai salah satu sumber pemasukan negara. Indonesia menerapkan bentuk pengelolaan pelabuhan negara, melalui sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernama PELINDO. Dengan pengelolaan yang langsung ada di bawah kendali negara, maka keuntungan-keuntungan dari pengelolaan pelabuhan tersebut akan dapat langsung dinikmati oleh negara Indonesia. Akan tetapi, pemerintah tidak boleh melupakan kewajiban yang timbul dari pengelolaan tersebut. Indonesia telah meratifikasi ISPS Code melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 33 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Amandemen SOLAS 1974 Tentang Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ship and Port Facility Security/ISPS Code) di wilayah Indonesia. ISPS Code sendiri mulai diberlakukan di Indonesia mulai tanggal 1 Juli 2004.12 Selain daripada yang terdapat dalam ISPS Code, Indonesia telah mengatur juga tentang kepelabuhanan dalam beberapa peraturan perudang-undangan. Dalam tingkat undangundang, terdapat Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Undang-Undang tersebut

mengatur

mengenai

pelabuhan

secara

umum.

Undang-Undang

tersebut

mendefinisikan pelabuhan sebagai tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.13 Disamping Undang-Undang Pelayaran, terdapat beberapa peraturan perundangundangan lain di bawah undang-undang yang juga mengatur mengenai kepelabuhanan. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 misalnya, yang mengatur mengenai kepelabuhanan merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Pelayaran. Disamping itu, terdapat pula beberapa peraturan perundang-undangan dalam tingkat Peraturan Menteri, antara lain Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja 11

Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan, Morfologi Dasar Laut Indonesia, http://www.mgi.esdm.go.id/content/morfologi-dasar-laut-indonesia, diakses pada 17 Oktober 2014. 12 Kementerian Perhubungan, Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemberlakuan Amandemen SOLAS 1974 Tentang Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ship and Port Facility Security/ISPS Code) di wilayah Indonesia, Kepmenhub Nomor: KM 33 Tahun 2003, ps. 1. 13 Indonesia (1), Undang-Undang tentang Pelayaran, UU No. 17 Tahun 2008, LN No. 64 Tahun 2008, TLN No. 4849, ps. 1 butir 16.


Kantor Kesyahbandaraan Utama, Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan, serta Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 6 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Kepelabuhanan. Rumusan masalah yang diangkat dalam artikel ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan standar keamanan pelabuhan yang digunakan untuk pelayaran internasional menurut hukum internasional? 2. Bagaimana penerapan standar keamanan pelabuhan yang digunakan untuk pelayaran internasional pada pelabuhan-pelabuhan besar di dunia? 3. Bagaimana penerapan standar keamanan pelabuhan yang digunakan untuk pelayaran internasional pada pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia? Tujuan umum dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai pengaturan standar keamanan pelabuhan yang digunakan untuk pelayaran internasional menurut hukum internasional. Tujuan ini juga memberi pemahaman tentang penerapan dari standar keamanan pelabuhan tersebut pada pelabuhan-pelabuhan besar di dunia serta pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia. Sedangkan tujuan khusus penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui pengaturan standar keamanan pelabuhan yang digunakan untuk pelayaran internasional menurut hukum internasional, untuk mengetahui penerapan standar keamanan pelabuhan yang digunakan untuk pelayaran internasional pada pelabuhanpelabuhan besar di dunia, dan untuk mengetahui penerapan standar keamanan pelabuhan yang digunakan untuk pelayaran internasional pada pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia.

Metode Penelitian Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan artikel ini berbentuk penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.14 Dalam penulisan artikel ini, penulis memakai penelitian yuridis normatif. Oleh karena itu, upaya untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang

14

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 13-14.


terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.15 Dalam artikel ini, penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data yang tertulis16, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Metode analisa data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan artikel ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.17 Penulis menggunakan kombinasi antara bahan hukum primer,18 sekunder,19 dan tersier.20 Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Bahan hukum primer yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah ketentuan hukum internasional tentang standar keamanan pelabuhan yang digunakan untuk pelayaran internasional, yaitu International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code). Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, yang isinya tidak mengikat. Bahan sekunder tersebut antara lain meliputi buku, jurnal, majalah, artikel ilmiah, surat kabar, serta karya ilmiah lainnya yang membahas mengenai masalah hukum laut. Data lain yang diperoleh dari penelitian bahan kepustakaan tersebut akan dianalisa melalui pendekatan kualitatif dan untuk mendukung data serta bahan, maka akan menggunakan alat pengumpul data lain yaitu wawancara dengan narasumber. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopendia, dan lain-lain.

15

Ibid. hlm. 13

16

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UIPress), 2007), hlm. 21. 17

Sri Mamudji et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 67. 18

Soerjono Soekanto, op. cit., hlm. 52 menyatakan bahwa, “bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.” 19

Ibid., dinyatakan bahwa, “bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.” 20

Ibid., dinyatakan bahwa, “bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sumber sekunder.”


Pembahasan Sejak era diadopsinya SOLAS pada tahun 1974, praktis perkembangan pengaturan tentang keamanan pelabuhan tidak mengalami pembaharuan yang signifikan. Padahal, keamanan pelayaran serta fasilitas pelabuhan menjadi lebih rentan karena isu-isu terorisme internasional. Maka dari itu, disepakatilah sebuah instrumen bersama yang bernama International Ships and Port Facility Secutiry Code (ISPS Code) dalam amandemen Chapter XI-2 SOLAS pada tahun 2002. Dalam pembentukannya, ISPS Code bertujuan untuk menetapkan kerangka persyaratan berstandar internasional yang baru untuk meningkatkan keamanan maritim, melalui kerjasama antara kapal dan fasilitas pelabuhan untuk mendeteksi dan mencegah tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan dalam sektor transportasi maritim.21 Ketentuan di dalam ISPS Code mulai berlaku di negara-negara peserta, yang mana terdiri dari negara-negara peserta SOLAS 1974, sejak 1 Juli 2004 yang artinya setiap negara yang ikut menandatangani instrumen tersebut memiliki waktu kurang lebih dua tahun sejak disahkannya instrumen tersebut untuk mempersiapkan diri guna menerapkan aturan-aturan di dalam ISPS Code. ISPS Code memiliki sasaran untuk membangun suatu kerangka kerja yang melibatkan kerjasama antara Pemerintah negara-negara peserta, badan-badan Pemerintah, Pemerintah Lokal, dan industri pelayaran serta industri pelabuhan untuk mengidentifikasikan ancaman keamanan serta melakukan tindakan pencegahan terhadap peristiwa keamanan yang berakibat kepada kapal maupun fasilitas pelabuhan yang digunakan dalam pelayaran internasional. Hal ini dapat membuat penetapan yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab dari unsur-unsur diatas untuk menjamin keamanan maritim. Selain itu, ISPS Code juga dapat menjamin keberhasilan dalam mengumpulkan dan mempertukarkan informasi yang berhubungan dengan keamanan maritim. ISPS Code menyediakan suatu cara terhadap penilaian keamanan, serta menentukan tingkat-tingkat keamanan dan tata cara untuk menanggapi perubahannya. ISPS Code terbagi menjadi 2 bagian, yaitu part A yang berisikan kewajiban-kewajiban serta persyaratan keamanan yang detail bagi Pemerintah, otoritas pelabuhan, serta perusahaan kapal, dan part B yang berisikan pedoman serta penjelasan tentang cara-cara untuk memenuhi kewajiban dan persyaratan keamanan tersebut.

21

ISPS Code, part B, 1.1.


Sebagai instrumen hukum yang berlaku dalam ruang lingkup internasional, wajar rasanya jika ISPS Code telah diimplementasikan di banyak pelabuhan di dunia ini. Keberlakuannya yang wajib bagi negara-negara peserta SOLAS menjadi alasan utama bagi negara-negara untuk menerapkan ISPS Code sebagai standar keamanan fasilitas pelabuhan yang digunakan dalam pelayaran internasional di pelabuhan-pelabuhan mereka. Tak terkecuali bagi China, Belanda, Singapura, Jerman, dan Amerika Serikat. Negara-negara tersebut pun memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan ISPS Code sebagai standar keamanan pelabuhan dalam pelabuhan-pelabuhan mereka, karena mereka telah menjadi peserta dari SOLAS. Pelabuhan-pelabuhan yang dibahas tersebut antara lain Port of Shanghai, Port of Rotterdam, Port of Singapore, Port of Hamburg, dan Port of Los Angeles. Penulis memilih lima pelabuhan tersebut karena 2 alasan. Alasan yang pertama adalah karena pelabuhanpelabuhan merupakan pelabuhan-pelabuhan terbesar di negara masing-masing dan juga kelimanya memiliki sejarah yang panjang, sehingga diperkirakan dari segi pengelolaan pun sudah sangat matang. Alasan kedua adalah karena berdasarkan data dari World Shipping Council, sebuah organisasi yang didirikan oleh beberapa perusahaan perkapalan besar di dunia yang sekarang dipercaya sebagai penasihat yang terpercaya bagi industri-industri dan pemerintah di banyak negara di dunia, pada tahun 2013 menyebutkan bahwa lima pelabuhan tersebut termasuk dalam 20 besar pelabuhan tersibuk di dunia.22 Sebagai negara yang mayoritas wilayahnya terdiri dari wilayah perairan, Indonesia memiliki banyak pelabuhan. Indonesia telah menjadi negara peserta SOLAS sejak 17 Februari 1981.23 Sebagai salah satu negara peserta SOLAS, Indonesia memiliki kewajiban untuk menerapkan ISPS Code pada pelabuhan-pelabuhannya yang digunakan untuk pelayaran internasional. Beberapa pelabuhan besar di Indonesia telah memiliki peranan untuk melayani pelayaran internasional, seperti Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Belawan, dan lain-lain. Per oktober 2014, jumlah keseluruhan fasilitas pelabuhan di Indonesia yang telah mengimplementasikan ISPS Code mencapai 340 unit.24 Fasilitasfasilitas pelabuhan tersebut tersebar di pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia. Bukti bahwa fasilitas-fasilitas pelabuhan tersebut telah mengimplementasikan ISPS Code yaitu ditandai dengan diterbitkannya Statement of Compliance Port Facility (SoCPF) oleh 22

World Shipping Council, Top 50 World Container Ports, http://www.worldshipping.org/ about-theindustry/global-trade/top-50-world-container-ports, diakses pada 7 Desember 2014. 23 Australian Maritime Safety Authority, IMO Documentation, https://imo.amsa.gov.au/ public/parties/solas74.html, diakses pada 15 Desember 2014. 24 Hasil wawancara dengan Devi A. Mamesah, selaku staf Direktorat KPLP Dirjen Perhubungan Laut, pada 5 Januari 2015.


Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai Designated Authority, bagi fasilitas-fasilitas pelabuhan yang bersangkutan.25

Kesimpulan Pengaturan standar keamanan pelabuhan yang digunakan untuk pelayaran internasional dapat ditemukan dalam ISPS Code, yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas pelabuhan dan juga keamanan kapal. ISPS Code merupakan amandemen dari Chapter XI-2 SOLAS, yang terdiri dari 2 bagian dan mengatur hal-hal seperti penilaian keamanan fasilitas pelabuhan, perwira keamanan fasilitas pelabuhan, rancangan keamanan fasilitas pelabuhan, Designated Authority, organisasi keamanan yang diakui, tingkat keamanan, dan hal-hal lainnya terkait dengan keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan. Hingga saat ini, ISPS Code masih menjadi standar yang berlaku dalam menentukan keamanan fasilitas pelabuhan di banyak negara di dunia. Pelabuhan-pelabuhan yang dibahas dalam tingkat internasional disini adalah pelabuhan-pelabuhan terbesar di masing-masing negara. Di negara China, penulis memilih Port of Shanghai. Di negara Belanda, penulis memilih Port of Rotterdam. Di negara Singapura, penulis memilih Port of Singapore. Di negara Jerman, penulis memilih Port of Hamburg. Di negara Amerika Serikat, penulis memilih Port of Los Angeles. Pemilihan pelabuhan-pelabuhan tersebut dapat mencerminkan negara masing-masing akan seberapa besar komitmen mereka dalam mengimplementasikan ISPS Code sebagai standar keamanan fasilitas pelabuhan yang digunakan dalam pelayaran internasional. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa semua fasilitas pelabuhan di lima pelabuhan tersebut telah memenuhi kewajiban-kewajiban yang diatur di dalam ISPS Code dengan baik dan lengkap, sehingga dapat dinyatakan sesuai dengan standar keamanan internasional tersebut. Pelabuhan-pelabuhan yang dibahas dalam tingkat nasional disini adalah tiga pelabuhan terbesar di Indonesia. Pelabuhan-pelabuhan tersebut yaitu Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, dan Pelabuhan Belawan di Medan. Pemilihan pelabuhan-pelabuhan tersebut akan mencerminkan negara masing-masing akan seberapa besar komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan ISPS Code sebagai standar keamanan fasilitas pelabuhan yang digunakan dalam pelayaran internasional. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa semua fasilitas pelabuhan di tiga pelabuhan tersebut telah

25

Ibid.


memenuhi kewajiban-kewajiban yang diatur di dalam ISPS Code, sehingga dapat dinyatakan sesuai dengan standar keamanan internasional tersebut. Dalam mengimplementasikan ISPS Code, sebenarnya ketiga pelabuhan di Indonesia yang dibahas disini sudah melakukannya dengan cukup baik. Hanya saja, kekurangan masih dapat kita temukan dari segi kualitas sumber daya manusia yang masih kurang dari segi keterampilan dan kecakapan dalam berbahasa asing, yang mana keterampilan ini cukup penting karena setiap harinya petugas keamanan tersebut harus berkomunikasi dengan orang asing. Kemudian, waktu pelaksanaan latihan-latihan yang masih belum rapi menimbulkan ketidakpastian dalam peningkatan kompetensi bagi para petugas keamanan tersebut. Lalu, ketertinggalan dari segi teknologi membuat pelabuhan-pelabuhan di Indonesia masih membutuhkan waktu yang lama dalam melayani kapal-kapal yang berlabuh, yang disebabkan juga oleh pengecekan keamanan yang masih memakan waktu yang lama karena belum canggihnya teknologi bila dibandingkan dengan pelabuhan-pelabuhan besar di dunia. Sistem informasi juga menjadi catatan penting bagi penulis karena di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia masih belum begitu baik dan up to date, padahal keberadaan sistem informasi yang memadai akan membantu masyarakat dalam memantau pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, layaknya pelabuhan-pelabuhan besar di dunia. Kemudian, pengawasan yang masih lemah terhadap pelabuhan-pelabuhan di Indonesia membuat masih adanya oknum-oknum selain petugas pelabuhan yang memasuki daerah-daerah di pelabuhan tanpa izin, padahal harusnya pelabuhan itu steril dari oknum-oknum yang tidak berwenang supaya keamanannya bisa lebih terjaga. Namun demikian, kekurangan-kekurangan tersebut masih sangat mungkin untuk diperbaiki kedepannya, mengingat besarnya komitmen dari stakeholders yang berada dan mengatur tentang pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang digunakan dalam pelayaran internasional.

Saran Sebagai standar keamanan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk pelayaran internasional, ISPS Code harus diperbaharui secara berkala. Saat ini, sudah 12 tahun sejak ISPS Code disahkan, akan tetapi masih belum ada pembaharuan terkait standar keamanan tersebut. Jika tidak segera diperbaharui, dikhawatirkan kedepannya akan muncul ancamanancaman dalam bentuk yang baru, yang dapat membahayakan keamanan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk pelayaran internasional. 10 Ketentuan hukum internasional..., Wahyu Ramdhani, FH UI, 2014

Untuk pelabuhan-pelabuhan besar diluar negeri, perlu disebutkan informasi mengenai implementasi ISPS Code di website resmi masing-masing pelabuhan. Di zaman teknologi seperti sekarang ini, akses terhadap informasi menjadi sangat penting supaya pelabuhanpelabuhan lain yang belum menerapkan ISPS Code dapat melihat best practices dari pelabuhan-pelabuhan besar tersebut. Pelabuhan-pelabuhan internasional tersebut harus menjadi percontohan bagi pelabuhan-pelabuhan lain diseluruh dunia, sebagai salah satu bentuk komitmen negara-negara yang bersangkutan terhadap pengamanan pelabuhan dalam tingkat global. Selain itu, diimplementasikannya ISPS Code di negara-negara lain juga akan menguntungkan negara-negara besar tersebut, karena dengan begitu kapal-kapal mereka yang berlabuh di pelabuhan-pelabuhan lain akan lebih terjamin keamanannya. Dalam mengimplementasikan ISPS Code di pelabuhan-pelabuhan yang digunakan untuk pelayaran internasional di Indonesia, otoritas yang berwenang harus lebih menyesuaikan lagi dengan kultur masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal teknik penyampaian. Selain itu, masih harus diperbaiki juga mengenai standar petugas keamanan yang bekerja di sektor keamanan pelabuhan secara keseluruhan, serta pemahaman mengenai ISPS Code bagi para petugas pemerintah serta para mitra perusahaan yang ingin memasuki restricted area.

Daftar Referensi Daftar referensi atau daftar acuan berisi daftar pustaka yang digunakan untuk menulis naskah ringkas atau artikel ini. Buku Mamudji, Sri. Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. Martono, H.K. dan Eka Budi Tjahjono. Transportasi di Perairan berdasarkan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011. Robinson. “Regional Ports: Development and Change since the 1970’s.” Dalam Southeast Asian Transport: Issues in Development. Singapura: Oxford University Press. Snyder, Anthony dan Sherri West. Readings in Global History. Vol. 2. Ed. 2. Dubuque: Kendall-Hunt, 2007. Soejono, Olga. “Penerapan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pelabuhan dalam Kaitannya dengan Organisasi dan Tata Kerja Administrator Pelabuhan.” Dalam 11 Ketentuan hukum internasional..., Wahyu Ramdhani, FH UI, 2014

Peningkatan

Peranan

Hukum

dan

Perlindungan

Hukum

dalam

Kegiatan

Perhubungan Laut. Jakarta: IND.HILL-CO, 1987. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo, 2001. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2007. Umar, Husseyn. Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001. Utomo, Bambang Budi. Pandanglah Laut Sebagai Pemersatu Bangsa. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2007. Jurnal Beckman, Robert. “The Port of Singapore: Recent Developments.” Ocean and Coastal Law Journal (2009). Burmester, Claudia. “International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code – perceptions and reality of shore-based and sea-going staff.” Paper ini dipresentasikan pada Majelis Umum IAMU di Malmo, Swedia (2005). Corbett, James dan James Winebrake. “The Impact of Globalisation on International Maritime Transport Activity.” makalah ini dipresentasikan pada Global Forum on Transport and Environment in a Globalising World di Guadalajara, Meksiko (2008). Cox, Stephen. “The Advent and Future of International Port Security Law.” National Security Law Journal (2013). Eski, Yarin. “Cultures and People of the Post 9-11 Port Securityscape.” International Journal of Criminology and Sociological Theory (2012). Goulielmos, Alexandros dan Agisilaos Anastasakos. “Worldwide security measures for shipping, seafarers and ports.” Disaster Prevention and Management (2005). Keefer, Wendy J. “Container Port Security: A Layered Defense Strategy to Protect The Homeland and The International Supply Chain.” Campbell Law Review (2007). Wang, James J., Adolf Koi-Yu Ng, dan Daniel Olivier. “Port governance in China: a review of policies in an era of internationalizing port management practices.” Transport Policy 11 (2004). Skripsi / Tesis / Disertasi


Amiron, Sahdan. “Analisa Kelayakan Ukuran Panjang Dermaga, Gudang Bongkar Muat Barang dan Sandar Kapal.” Tugas Akhir Universitas Sumatera Utara. (Medan: 2009). Heins, Matthew W. “The Shipping Container and the Globalization of American Infrastructure.” Disertasi Doktor University of Michigan. (Michigan: 2013). Wardani, Arsy Febriya. “Pengaturan tentang Kemanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan dalam International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code Tahun 2002 dan Implementasinya di Indonesia.” Skripsi Universitas Indonesia. (Depok: 2008). Wiyadi, Suria. “Belawan International Passenger Terminal (Arsitektur High Tech).” Tugas Akhir Universitas Sumatera Utara. (Medan: 2010). Internet Australian

Maritime

Safety

Authority.

“IMO

Documentation.”

https://imo.amsa.gov.au/public/parties/solas74.html. Diakses pada 15 Desember 2014. Australian Maritime Safety Authority. “Implementation of Security Initiatives and ISPS Code in

the

Port

of

Singapore.”

http://www.amsa.gov.au/

aphomsa/archives/Meeting%207/Agenda%20Item%202%20Maritime%20Security/IS PS%20Code(Singapore).pdf. Diakses pada 9 Desember 2014. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. “Sejarah Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.” http://bapersip.jatimprov.go.id/bapersip/ jawatimuran.jsp. Diakses pada 26 Desember 2014. Chick, Laura. “Controller Releases Five-year Study of Port.” http://controller.lacity.org/ stellent/groups/electedofficials/@ctr_contributor/documents/contributor_web_content/ lacityp_008173.pdf. Diakses pada 22 Desember 2014. Dedola Global Logistics. “Port Profile Port of Singapore.” http://dedola.com/2014/01/portprofile-port-of-singapore/. Diakses pada 7 Desember 2014. Gate Terminal. “LNG Carrier Master’s Marine Service Manual.” http://www.gate.nl/ fileadmin/user_upload/Bestanden/MASTER_MARINE_SERVICE_MANUAL.pdf. Diakses pada 22 Desember 2014. Global

Security.

“Chinese

Shipbuilding.”

http://www.globalsecurity.org/military/

world/china/shipbuilding.htm. Diakses pada 10 November 2014. Greuel,

Wendy.

“City

of

Los

Angeles.”

http://controller.lacity.org/stellent/groups/

electedofficials/@ctr_contributor/documents/contributor_web_content/lacityp_020548 .pdf. Diakses pada 17 Desember 2014.


Hamburg Chamber of Commerce. “Port of Hamburg at a glance: Facts and figures.” http://www.kammerunion.eu/pl/

produktmarken/economic/2226976/port.html.

Diakses pada 6 Desember 2014. Harbour

Master.

“Port

Facility

Security

Toolkit.”

http://www.harbourmaster.org/

downloadfile.php?df=images/upload/files/hm-portsecurity_docs_pdf_478.pdf&dfn=UE ZTIHRvb2xra XQucGRm&decode =y. Diakses pada 8 Desember 2014. Hurtienne, Wolfgang. “Port Logistic-Challenges of the Future.” http://www.shipefficiency.org/ onTEAM/pdf/HURTIENNE.pdf. Diakses pada 10 November 2014. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. “Small Research Pelabuhan Tanjung Perak.” http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/2011/berita_bkf/ISEI_Surabaya.pdf. Diakses pada 27 Desember 2014. Indonesia Port Corporation. “Corporate History.” http://www.indonesiaport.co.id/sub/ sejarah-perusahaan.html. Diakses pada 25 Desember 2014. Indonesia Port Corporation. “Tanjung Priok.” http://www.indonesiaport.co.id/ read/tanjungpriok.html. Diakses pada 27 Desember 2014. International Conference and Exhibition on Maritime Security and Defence Hamburg. “MS&D

2011

–

focus

on

port

security.”

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja& uact=8&ved=0CDEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fhamburgmesse.de%2Fuploads%2Fmedia%2FMSD2011_PM3_e.rtf&ei=W6yFVIaAGoOQuQ S_toBA&usg=AFQjCNG9gFD0LZCPDlEIxQGQl_bQD1eFOA&sig2=Wencz770Qz 2IWkUT8La7-g&bvm=bv.80642063,d. c2E. Diakses pada 8 Desember 2014. International Maritime Organization, “Proper recipients of maritime security-related communications/Germany”,

https://gisis.imo.org/Public/ISPS/Contacts.aspx?

Country=DEU, diakses pada 10 Januari 2015. International

Maritime

Organization.

“China

Recognized

Organizations.”

gisis.imo.org/Public/RO/BrowseCountry.aspx?Country=CHN.

Diakses

https:// pada

8

Desember 2014. International

Maritime

Organization.

“Germany

Recognized

Organization.”

https://gisis.imo.org/Public/RO/BrowseCountry.aspx? Country=DEU. Diakses pada 8 Desember 2014.


International Maritime Organization. “History of Safety at Sea.” http://www.imo.org/ KnowledgeCentre/ReferencesAndArchives/HistoryofSafetyatSea/Pages/default.aspx. Diakses pada 10 Desember 2014. International

Maritime

Organization.

“History

of

SOLAS.”

http://www.imo.org/

KnowledgeCentre/ReferencesAndArchives/HistoryofSOLAS/Pages/default.aspx. Diakses pada 10 Desember 2014. International

Maritime

Organization.

“IMO:

100

years

after

the

Titanic.”

http://www.imo.org/KnowledgeCentre/ReferencesAndArchives/IMO100Yearsafterthe Titanic/Pages/default.aspx. Diakses pada 10 Desember 2014. International Maritime Organization. “Indonesia Recognized Organizations.” https:// gisis.imo.org/Public/RO/BrowseCountry.aspx?Country=IDN.

Diakses

pada

28


Maritime

Organization.

“Netherlands

Recognized

Organizations.”

https://gisis.imo.org/Public/RO/BrowseCountry. aspx?Country=NLD. Diakses pada 5 Januari 2015. International Maritime Organization. “Port Facilities: Belawan.” https://gisis.imo.org/ Public/ISPS/PortFacilities.aspx?Country=IDN&PortID=3694. Diakses pada 6 Januari 2015. International

Maritime

Organization.

“Port

Facilities:

Hamburg.”

https://gisis.imo.org/Public/ISPS/PortFacilities.aspx?Country=DEU&PortID=1772. Diakses pada 30 Desember 2014. International

Maritime

Organization.

“Port

Facilities:

Rotterdam.”

https://gisis.imo.org/Public/ISPS/PortFacilities.aspx?Country=IDN&PortID=3854. Diakses pada 6 Januari 2015. International

Maritime

Organization.

“Port

Facilities:

Shanghai.”

https://gisis.imo.org/Public/ISPS/PortFacilities.aspx?Country=CHN&PortID=1442. Diakses pada 6 Januari 2015. International

Maritime

Organization.

“Port

Facilities:

Singapore.”

https://gisis.imo.org/Public/ISPS/PortFacilities.aspx?Country=SGP&PortID=8136. Diakses pada 6 Januari 2015. International

Maritime

Organization.

“Port

Facilities:

Tanjung

Perak/Surabaya.”

https://gisis.imo.org/Public/ISPS/PortFacilities.aspx?Country=IDN&PortID=3854. Diakses pada 30 Desember 2014.


International

Maritime

Organization.

“Singapore

Recognized

Organizations.”

https://gisis.imo.org/Public/RO/BrowseCountry. aspx?Country=SGP. Diakses pada 8 Desember 2014. International Maritime Organization. “SOLAS 1974: Brief History – List of amendments to date

and

where

to

find

them.”

http://www.imo.org/KnowledgeCentre/ReferencesAndArchives/HistoryofSOLAS/Doc uments/SOLAS%201974%20%20Brief%20History%20%20List%20of%20amendme nts%20to%20date%20and%20how%20to%20find%20them.html. Diakses pada 11 November 2014. International Maritime Organization. “Status of Conventions.” http://www.imo.org/ About/Conventions/StatusOfConventions/

Pages/Default.aspx.

Diakses

pada

8


Maritime

Organization.

“United

States

Recognized

Organizations.”

https://gisis.imo.org/Public/RO/BrowseCountry. aspx?Country=USA. Diakses pada 8 Desember 2014. Jurnal Publik. “Pelindo I Gelar Pelatihan ISPS Code.” http://www.jurnalpublik.com/ index.php/fokus-publik/262-pelindo-i-gelar-pelatihan-isps-code-. Diakses pada 28 Desember 2014. Kementerian Badan Usaha Milik Negara. “24 Pelabuhan di Indonesia lolos ISPS Code.” http://www.bumn.go.id/pelindo3/berita/33/24.PELABUHAN.DI. INDONESIA.LOLOS.ISPS.CODE. Diakses pada 28 Desember 2014. Kementerian Badan Usaha Milik Negara. “4484 WNA dari berbagai negara datang dan pergi melalui

Pelabuhan

Belawan.”

http://www.bumn.go.id/pelindo1/

en/berita/513/4484.WNA.DARI.BERBAGAI.NEGARA.DATANG.DAN.PERGI.ME LALUI.PELABUHAN.BELAWAN. Diakses pada 28 Desember 2014. Kementerian Perhubungan. “Informasi Geo-Spasial Transportasi.” http://gis.dephub.go.id/ gallery/Foto/Buku/Buku%20Geospasial%20Laut.pdf. Diakses pada 27 Desember 2014. Maritime Media. “ISPS Code.” www.maritimedia.com/artikel/isps_code.pdf. Diakses pada 2 Desember 2014. Maritime Trade Intelligence. “History of Global Shipping.” http://maritimeintel.com/historyof-global-shipping/. Diakses pada 11 November 2014.


Min, Zhao Xiang, Chun Yuli, dan Ruan Wei. “Examining and promoting ISPS Code training for Chinese seafarers.” http://www.solomonchen.name/download/ 7ms/1-017-s2zhao.pdf. Diakses pada 21 Desember 2014. One World Nations Online. “Satellite view and map of the city state of Hamburg (Germany).” http://www.nationsonline.org/oneworld/map/google_map_

Hamburg.htm.

Diakses

pada 5 Desember 2014. Pate, Antony, Bruce Taylor, dan Bruce Kubu. “Protecting America’s Ports: Promising Practices.” https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/221075.pdf. Diakses pada 17 Desember 2014. Pemerintah Kota Medan. “Pelabuhan Belawan.” http://pemkomedan.go.id/new/beritapelabuhan-belawan.html. Diakses pada 27 Desember 2014. Pillai, Jayarethanam Sinniah. “Historical assessment of the Port of Singapore Authority and its

progression

towards

a

‘High-Tech

Port’.”

https://crawford.anu.edu.au/degrees/pogo/ discussion_ papers/PDP05-19.pdf. Diakses pada 5 Desember 2014. Pocuca, Milojka dan Marina Zanne. “Globalization, International Trade and Maritime Transport.” http://www.fpp.uni-lj.si/mma_bin.php?id=2010101801382606. Diakses pada 10 Desember 2014. Port

of

Hamburg.

“Container

terminals.”

http://www.portofhamburg.com/

en/overview/containerterminals. Diakses pada 8 Desember 2014. Port of Hamburg. “ISPS Code – Port Facility Security Officer.” http://www.hafenhamburg.de/en/cruise/isps-code-port-facility-security-officer-pfso-112. Diakses pada 8 Desember 2014. Port of Hamburg. “Port of Hamburg Multi-Purpose Terminals & Project Cargo.” http://cn.portofhamburg.com/ sites/default/files/MP-P.pdf. Diakses pada 6 Desember 2014. Port of Los Angeles. “A profile of the Port of Los Angeles.” http://www.portoflosangeles.org/ about/profile.asp. Diakses pada 8 Desember 2014. Port of Los Angeles. “Facts and figures.” http://www.portoflosangeles.org/ about/facts.asp. Diakses pada 8 Desember 2014. Port of Los Angeles. “Project Description 2.0.” http://www.portoflosangeles.org/EIR/ CityDock/DEIR/2_Project_ Description.pdf. Diakses pada 10 November 2014. Port of Los Angeles. “Project Description 2.0.” http://www.portoflosangeles.org/EIR/ CityDock/DEIR/2_Project_ Description.pdf. Diakses pada 10 November 2014. 17 Ketentuan hukum internasional..., Wahyu Ramdhani, FH UI, 2014

Port of Los Angeles. “Strategic Plan.” http://www.portoflosangeles.org/pdf/ strategic_plan_ 2012_lowres.pdf. Diakses pada 17 Desember 2014. Port

of

Rotterdam.

“History

of

Port

Development

in

time.”

http://www.portofrotterdam.com/en/Port/port-in-general/Documents/2010072 6_EN/index.html. Diakses pada 4 Desember 2014. Port of Rotterdam. “Port Security.” http://www.portofrotterdam.com/en/ Shipping/rulesregulations/Pages/port-security.aspx. Diakses pada 10 November 2014. Port of Rotterdam. “Port Security.” http://www.portofrotterdam.com/en/ Shipping/rulesregulations/Pages/ port-security.aspx. Diakses pada 8 Desember 2014. Port of Rotterdam. “Rotterdam World Port.” http://www.portofrotterdam.com/en/ Port/portin-general/Pages/ default.aspx. Diakses pada 7 Desember 2014. Port of Shanghai. “About Port of Shanghai.” http://www.portshanghai.com.cn/en/ channel1/channel11.html. Diakses pada 4 Desember 2014. Port of Shanghai. “Container Terminals.” http://www.portshanghai.com.cn/en/ channel2/ channel21.html. Diakses pada 7 Desember 2014. Portal

Resmi

Provinsi

DKI

Jakarta.

“Tanjung

Priok,

Pelabuhan.”

http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/3179/Tanjung-Priok-Pelabuhan. Diakses pada 25 Desember 2014. Praditya, Ilyas Istianur. “Intip Kerennya Fasilitas Pelabuhan ala Bandara Internasional.” http://bisnis.liputan6.com/read/2113728/intip-kerennya-fasilitas-pelabuhan-alabandara-internasional. Diakses pada 27 Desember 2014. PT.

Pelabuhan

Indonesia

I

(Persero).

“Sejarah

Perusahaan.”

http://portal.inaport1.co.id/wps/portal/Home/Profile/Sejarah-Perusahaan. Diakses pada 26 Desember 2014. PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok. “Bidang Usaha.” http://www.priokport.co.id/index.php?mod=profile&smod=bidang. Diakses pada 27 Desember 2014. PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok. “Fasilitas Fasilitas Pokok.” http://www.priokport.co.id/index.php?mod=fasilitas&smod=pokok. Diakses pada 27 Desember 2014. PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok. “Fasilitas Pelayanan Petikemas.” http://www.priokport.co.id/index.php?mod=fasilitas&smod= petikemas. Diakses pada 27 Desember 2014.


PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok. “Sejarah.” http:// www.priokport.co.id/index.php?mod=profile&smod=sejarah.

Diakses

pada

25

Desember 2014. PT.

Pelabuhan

Indonesia

III

(Persero).

“Fasilitas

Tanjung

Perak.”

http://www.pp3.co.id/fasilitas. Diakses pada 27 Desember 2014. PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero). “Lintas Sejarah.” http://www.pp3.co.id/lintas-sejarah. Diakses pada 26 Desember 2014. PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero). “Peralatan.” http://www.pp3.co.id/peralatan. Diakses pada 27 Desember 2014. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan. “Morfologi Dasar Laut Indonesia.” http://www.mgi.esdm.go.id/content/morfologi-dasar-laut-indonesia. Diakses pada 17 Oktober 2014. Ruiz, J.R. dan M.A. Pesquera. “Sustainable development strategies for cities and ports.” http://unctad.org/en/Docs/ship49414en.pdf, Diakses pada 6 Januari 2015. Ship Technology. “Port of Shanghai China.” http://www.ship-technology.com/projects/ portofshnaghai/. Diakses pada 4 Desember 2014. Simon, Jeffrey D. “The Implications of the Achille Lauro Hijacking for the Maritime Community.” http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/papers/2008/ P7250.pdf. Diakses pada 2 Desember 2014. Singapore PSA. “About us.” https://www.singaporepsa.com/about-us. Diakses pada 7 Desember 2014. Swedish

Maritime

Administration.

“Measures

to

enhance

maritime

security.”

http://www.sjofartsverket.se/pages/20646/86-4-4.pdf. Diakses pada 9 Desember 2014. The

Maritime

and

Port

Authority

of

Singapore.

“Declaration

of

Security.”

http://www.mpa.gov.sg/sites/port_and_shipping/port/port_security/port_security_man ual/dos.page. Diakses pada 22 Desember 2014. The

Maritime

and

Port

Authority

of

Singapore.

“Exercises

and

Drills.”

http://www.mpa.gov.sg/sites/port_and_shipping/port/port_security/port_security_man ual/exercises_and_drills.page. Diakses pada 22 Desember 2014. UK Government. “Guidance Transport and distribution for international trade.” https://www.gov.uk/transport-and-distribution-for-international-trade. Diakses pada 10 Desember 2014. Visit

East

Java.

“Pelabuhan

Tanjung

Perak.”

http://www.eastjava.com/tourism/

surabaya/ina/tanjung-perak.html. Diakses pada 26 Desember 2014 19 Ketentuan hukum internasional..., Wahyu Ramdhani, FH UI, 2014

Waspada News. “Pelindo I adakan Exercise ISPS Code Pelabuhan Belawan.” http:// www.waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=21689:p elindo-i-adakan-exercise-isps-code-pelabuhan-belawan&catid=54:ekonomi&Itemid=211. Diakses pada 28 Desember 2014. World

Port

Source.

“Port

of

Hamburg.”

http://www.worldportsource.com/ports/

review/DEU_Port_of_Hamburg_ 69.php. Diakses pada 5 Desember 2014. World

Port

Source.

“Port

of

Hamburg.”


review/DEU_Port_of_Hamburg_ 69.php. Diakses pada 5 Desember 2014. World Port Source. “Port of Los Angeles.” http://www.worldportsource.com/ports/ review/USA_CA_Port_of_ Los_Angeles_229.php. Diakses pada 6 Desember 2014. World

Port

Source.

“Port

of

Rotterdam.”


review/NLD_Port_of_ Rotterdam_106.php. Diakses pada 4 Desember 2014. World

Port

Source.

“Port

of

Shanghai.”


review/CHN_Port_of_Shanghai_ 411.php. Diakses pada 4 Desember 2014. World

Port

Source.

“Port

of

Singapore.”


review/SGP_Port_of_Singapore_ 244.php. Diakses pada 5 Desember 2014. World Shipping Council. “Before Container Shipping.” http://www.worldshipping.org/aboutthe-industry/history-of-containerization/before-container-shipping. Diakses pada 10 Desember 2014. World

Shipping

Council.

“The

Birth

of

“Intermodalism”.”

http://www.worldshipping.org/about-the-industry/history-of-containerization/thebirth-of-intermodalism. Diakses pada 10 Desember 2014. World Shipping Council. “Top 50 World Container Ports.” http://www.worldshipping.org/ about-the-industry/global-trade/top-50-world-container-ports.

Diakses

pada

7

Desember 2014. Xinzhai, Yang. “A Brief Introduction on the Implementation of ISPS Code in China.” http://www.amsa.gov.au/aphomsa/archives/Meeting%208/Agenda%20Item%202%20 Maritime%20Security/Intro%20on%20Implementation%20of%20IPS%20Code(China ).pdf. Diakses pada 9 Desember 2014. Yusnita, Ida. “Upaya Pelindo III Menjadi Operator Pelabuhan yang Profesional dan Moderen.” http://infobanua.co.id/upaya-pelindo-iii-menjadi-operator-pelabuhan-yangprofesional-dan-moderen/. Diakses pada 28 Desember 2014. Peraturan Perundang-Undangan 20 Ketentuan hukum internasional..., Wahyu Ramdhani, FH UI, 2014

Amerika Serikat. U.S. Maritime Transportation Security Act, 2002. Belanda. Implementing Regulation (EC) no. 725/2004 of the European Parliament and of the Council of the European Union of 31 March 2004 on improving the security of ships and port facilities, 2004. China. Port Law of the People’s Republic of China, 2003. Indonesia. Undang-Undang Tentang Pelayaran, UU No. 17 Tahun 2008, LN No. 64 Tahun 2008, TLN No. 4849. Jerman. Hafensicherheitsgesetz, 2005. Kementerian Perhubungan. Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemberlakuan Amandemen SOLAS 1974 Tentang Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ship and Port Facility Security/ISPS Code) di wilayah Indonesia, Kepmenhub Nomor: KM 33 Tahun 2003. Kementerian Perhubungan. Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan, Permenhub No. PM 36 Tahun 2012, Berita Negara No. 629 Tahun 2012. Kementerian Perhubungan. Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaraan Utama, Permenhub No. PM 34 Tahun 2012, Berita Negara No. 627 Tahun 2012. Kementerian Perhubungan. Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, Permenhub No. PM 35 Tahun 2012, Berita Negara No. 628 Tahun 2012. Kementerian

Perhubungan.

Peraturan

Menteri

Perhubungan

Tentang

Tarif

Jasa

Kepelabuhanan, Permenhub No. PM 6 Tahun 2013, Berita Negara No. 281 Tahun 2013. Kementerian Perhubungan. Peraturan Pemerintah Tentang Kepelabuhanan, PP No. 16 Tahun 2009, LN No. 151 Tahun 2009, TLN No. 5070. Menteri Perhubungan, Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penunjukan Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagai Designated Authority Pelaksanaan Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ships and Port Facility Security/ISPS Code, Kepmenhub No. KM 3 Tahun 2003. Singapura. Maritime and Port Authority of Singapore Act, 2004. Konvensi Internasional International Ship and Port Facilty Code. 21 Ketentuan hukum internasional..., Wahyu Ramdhani, FH UI, 2014

Ketentuan Hukum Internasional Mengenai Standar Keamanan Pelabuhan Yang Digunakan Dalam Pelayaran Internasional

Recommend Documents