KETENTUAN FORMAL PEMERIKSAAN PMK-17/PMK.03/2013 01 Feb 2013
Tata Cara Pemeriksaan Pajak
PER-19/PJ/2013 Pencabutan beberapa PER DIRJEN Pajak tentang Pemeriksaan
SE-28/PJ/2013 Kebijakan Pemeriksaan
Tri Agung Tofiq, SE.,MAk., BKP
081380810852
Email:
[email protected] PIN 2AE82F93
INSTITUSI PAJAK KITA Menyatukan Hati, Membangun Negeri
KANTOR PUSAT Jl. GATOT SUBROTO Kav. 40-42, JAKARTA
BAPAK DIRJEN PAJAK SIAPAKAH DIA..???
SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PUSAT DJP Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Potensi, Kepatuhan & Penerimaan, Direktorat Peraturan Perpajakan I Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat Keberatan dan Banding, Direktorat Ekstensifikasi & Penilaian, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan & Hubungan Masyarakat, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, Direktorat Intelijen dan Penyidikan, Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi Informasi, Direktorat Transformasi Proses Bisnis. Direktorat Kepatuhan Internal& Transformasi Sumber Daya Aparatur, Pusat Pengolahan Data dan Dukumen Perpajakan Tenaga Pengkaji bidang Pelayanan Perpajakan Tenaga Pengkaji bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan Tenaga Pengkaji bidang Pengawasan & Penegakan Hukum Perpajakan Tenaga Pengkaji bidang Pembinaan & Penertiban Sumb Daya Manusia
STRUKTUR KANTOR PAJAK (KPP)
ADA YANG KENAL..???? Mariii…kita bersama
brantas KKN!!!
TIMBULNYA SENGKETA PAJAK UU 14 Th 2002 - PP SENGKETA PAJAK adalah Sengketa yg timbul dalam bidang perpajakan antara WP/Penanggung Pajak dengan Pejabat yg berwenang/FISKUS sbg akibat dikeluarkan KEPUTUSAN yg dpt diajukan BANDING/GUGATAN kepada Pengadilan Pajak. Sengketa Formal Sengketa Material
SENGKETA PAJAK Penyelesaian internal DJP: 1. Pemeriksaan 2. Keberatan 3. Pengurangan / Pembatalan atas Ketetapan Pajak 4. Pengurangan / Penghapusan Sanksi Admin 5. Pembetulan
Penyelesaian Pengadilan Pajak (PP): 1. Banding 2. Gugatan
Penyelesaian Mahkamah Agung (MA): 1. Peninjauan Kembali (PK)
Pengertian dan Tujuan Pemeriksaan
Jenis Pemeriksaan Ruang Lingkup Pemeriksaan
Kriteria Pemeriksaan Jangka Waktu Pemeriksaan
Standar Pemeriksaan Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Penyelesaian Pemeriksaan
PEMERIKSAAN PAJAK (PMK-17/PMK.03/2013)
Pengertian & Tujuan Pemeriksaan
menghimpun mengolah
Data Keterangan Bukti
Objektif Profesional
STANDAR PEMERIKSAAN
menguji kepatuhan
tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan per-UU perpajakan *Berdasarkan Pasal 1 UU KUP
Pemeriksaan Kantor dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak Jenis Pemeriksaan
Pemeriksaan Lapangan dilakukan di tempat kedudukan, tempat usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Dirjen Pajak
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Jenis Pajak : satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak Masa/Tahun Pajak : satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan
penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan Pemeriksaan.
1 menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
dan/ atau
2 tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Harus dilakukan
WP mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (Pasal 17B UU KUP) SPT LB, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak
1. Pemeriksaan Menguji kepatuhan Dapat dilakukan
SPT Rugi Tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT melampaui jangka waktu dalam Surat Teguran
Penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; SPT memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (risk based selection), ada indikasi adanya kewajiban perpajakan WP yang tidak dipenuhi
2. Pemeriksaan Tujuan Lain
1. Pemberian NPWP secara jabatan; 2. Penghapusan NPWP; 3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; 4. Wajib Pajak mengajukan keberatan; 5. Pengumpulan bahan guna menyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto; 6. Pencocokan data dan/atau alat keterangan; 7. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil; 8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN; 9. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak; 10.Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensai kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; 11.Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra P3B
Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan dilakukan dlm hal WP;
*PMK 17/PMK.03/2013
SPT yang LB SPT yang Rugi
• Menguji kepatuhan Kewajiban perpajakan dgn Kriteria
tidak menyampaikan /menyampaikan SPT tapi melampaui jangka waktu dalam Surat Teguran Merger, konsolidasi, ekspansi, likuidasi, pembubaran
Pemeriksaan Kantor (3-6 bulan) : Auidted dan Non Bukper
Pemeriksaan Lapangan (4-8 bulan) / 5x
Risk Based Selection (Kriteria Seleksi)
Perubahan Th Buku/ Metode Pembukuan/ Revaluasi Aktiva
Ditentukan DJP
JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN UJI KEPATUHAN KEWAJIBAN Jangka Waktu Pengujian Pemeriksaan Lapangan
Pl. 6bln – dpj 2bln (SP3 – SPHP)
Pemeriksaan Kantor
Pl. 4bln – dpj 2bln (SPanggilan – SPHP)
Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
Pl. 2 bln (SPHP - LHP)
Khusus WP K3S Minyak & Gas Bumi, WP Group, WP Transfer Pricing Pemriksaan Lapangan dpt diperpanjang pl 6bln max 3x = 18bln. *Berdasarkan Pasal 29 UU KUP Jo PMK 17/PMK.03/2013 Psl 15
Standar Umum
Standar Pelaksanaan
Standar Pelaporan
a. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak, b. Jujur dan bersih dari tindakantindakan tercela, mengutamakan kepentingan negara; c. Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan.
Standar Umum
Standar Pelaksanaan
Standar Pelaporan
a. Persiapan yang baik, sesuai dg tujuan Pemeriksaan b. Luas Pemeriksaan (audit scope) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh, dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya c. Temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan perUU perpajakan; d. Dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak. e. Dapat dilaksanakan di kantor DJP, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas WP, tempat tinggal Wajib Pajak, atau ditempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa Pajak; f. Dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; g. Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan; h. Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan SKP dan/atau Surat Tagihan Pajak. i. Dapat dibantu tenaga ahli/pemeriksa instansi lain
Standar Umum
Standar Pelaksanaan
Standar Pelaporan
a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang
lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan. b. Laporan Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain mengenai : 1. Penugasan Pemeriksaan; 2. Identitas Wajib Pajak; 3. Pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak; 4. Pemenuhan kewajiban perpajakan; 5. Data/informasi yang tersedia; 6. Buku dan dokumen yang dipinjam; 7. Materi yang diperiksa; 8. Uraian hasil Pemeriksaan; 9. Ikhtisar hasil Pemeriksaan; 10. Penghitungan pajak terutang; 11. Simpulan dan usul Pemeriksa Pajak.
Hak & Kewajiban WP (dalam Pemeriksaan)
Hak WP 1. meminta diperlihatkan Tanda Pengenal & Surat Perintah Pemeriksa Pajak (SP2) 2. meminta penjelasan tentang alasan & tujuan Pemeriksaan 3. meminta diperlihatkan Surat Tugas, jika susunan berubah 4. menerima SPHP 5. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan 6. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Quality Asurance Pemeriksaan 7. memberikan pendapat/penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan *Tambahan (dalam hal Pemeriksaan Lapangan) meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan *Berdasarkan PMK 17/pmk.03/2013
Hak & Kewajiban WP (dalam Pemeriksaan)
Kewajiban WP (Pemeriksaan lapangan) 1. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan 2. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik 3. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan 4. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan 5. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP 6. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan *Berdasarkan PMK 17/PMK.03/2013
Hak & Kewajiban WP (dalam Pemeriksaan)
Kewajiban WP (Pemeriksaan Kantor) 1. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan 2. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan 3. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan 4. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP 5. meminjamkan KKP yang dibuat oleh Akuntan Publik 6. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan
*Berdasarkan PMK 17/PMK.03/2013
Tim Quality Assurance Pemeriksaan Tim yg dibentuk DJP dlm rangka membahas hsl pemeriksaan yg belum disepakati antara Fiskus dan WP dalam PAHP guna menghasilkan pemeriksaan yg berkualitas.
Tugas: 1. Membahas perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan 2. Memberikan simpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak 3. Membuat risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan yang berisi simpulan dan keputusan hasil pembahasan. PMK 82/PMK.03/2011
Kewajiban Pihak Ketiga (dalam pemeriksaan) Pihak Ke III Bank Akuntan Publik
Notaris Konsultan Pajak
Kantor Administrasi
WAJIB
memberikan Keterangan/ bukti
Pihak III lain
Pihak ke III harus memberikan keterangan paling lama 7 hari sejak diterimanya surat permintaan keterangan atau bukti atau surat izin dari pihak yang berwenang
*Berdasarkan UU Pasal 35 dan PMK 17/PMK.03/2013
Proses Pemeriksaan PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
SP2
SPHP Closing Conference
LHP STP
SKP
Penugasan/Persetujuan/Instruksi Pemeriksaan
Perencanaan Pemeriksaan & Penyusunan Audit Program Penerbitan SP2 & Pemberitahuan ke WP
Peminjaman Dokumen Pelaksanaan Pengujian SPHP dan Tanggapan Tertulis Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pembahasan Dengan Tim QA
Pelaporan dan Pengembalian Dokumen
Penyelesaian Pemeriksaan Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan diselesaikan dengan cara:
Menghentikan Pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir
WP Tidak ditemukan Pemeriksaan untuk SPT yang bukan restitusi (bukan Ps 17B UU KUP ) disetujui dilakukan Pemeriksaan Bukper
Membuat LHP sebagai dasar penerbitan SKP
WP tidak ditemukan & Pemeriksaan dilakukan terhadap permohonan restitusi Ps 17B UU KUP
WP ditemukan & Pemeriksaan dapat diselesaikan sesuai jangka waktu pemeriksaan WP ditemukan & SPHP belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya perpanjangan jangka waktu pemeriksaan tidak dilanjutkan dengan penyidikan karena
Pemeriksaan atas permohonan restitusi (Ps 17B UU KUP) ditangguhkan karena dilakukan pemeriksaan Bukper
Mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan
diselesaikan dengan menerbitkan SKP WP mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya (Ps 8 ayat (3) UU KUP)
dilanjutkan dengan penyidikan
penyidikannya dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan (Pasal 44B UU KUP) Dilanjutkan penuntutan serta telah terdapat putusan pengadilan yg berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa WP telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
Penyelesaian Pemeriksaan Menghentikan Pemeriksaan Dengan Membuat LHP Sumir WP Tidak ditemukan (bukan Pemeriksaan Restitusi) Pemeriksaan Lapangan: WP, wakil, kuasa, pegawai, anggota keluarga yg dewasa tidak ditemukan dalam jangka waktu pemeriksaan
Dibuktikan dgn Surat Keterangan Lurah/RT/RW atau pengelola tempat tinggal/kedudukan/usaha WP LHP Sumir dapat dibuat setelah jangka waktu 1 bulan sejak pemeriksa harus menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan
Pemeriksaan Kantor: Dalam jangka waktu 1 bulan Surat Panggilan Pemeriksaan Kantor ternyata Kempos
Bukan Pemeriksaan Restitusi disetujui bukper LHP Sumir dibuat max 7 hari kerja sejak diterimanya persetujuan bukper Penghentian Pemeriksaan harus diberitahukan kepada WP paling lambat bersamaan dengan surat pemberitahuan pemeriksaan Bukper
Pemeriksaan Restitusi yang ditangguhkan karena bukper diselesaikan dengan menerbitkan SKP LHP Sumir dibuat max 7 hari kerja sejak diterbitkannya SKP hasil bukper
WP mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya (Ps 8 ayat (3) UU KUP) LHP Sumir dibuat max 7 hari kerja sejak diterimanya laporan sumir bukper penyidikannya dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan (Pasal 44B UU KUP) LHP Sumir dibuat max 7 hari kerja sejak diterimanya keputusan penghentian penyidikan putusan pengadilan yg berkekuatan hukum tetap menyatakan WP telah melakukan tindak pidana perpajakanan
Dibuat max 7 hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 1 bulan surat panggilan dikirimkan
LHP Sumir dibuat max 7 hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan
Apabila WP kemudian ditemukan, maka dapat dilakukan pemeriksaan kembali (bkn pemeriksaan ulang)
Penghentian pemeriksaan harus diberitahukan ke WP max 7 hari sejak tgl LHP Sumir
Penyelesaian Pemeriksaan
Membuat LHP sebagai dasar Penerbitan SKP
WP Tidak ditemukan (Pemeriksaan atas Restitusi) Pemeriksaan diselesaikan dengan membuat LHP sebagai dasar SKP, dengan terlebih dahulu melakukan prosedur SPHP dan Pembahasan Akhir 1 WP ditemukan & Pemeriksaan dapat diselesaikan sesuai jangka waktu pemeriksaan
2
WP ditemukan dan permohonan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan ditolak oleh kepala UP2
WP ditemukan & Pemeriksaan belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya perpanjangan jangka waktu pemeriksaan Pembuatan LHP dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan SPHP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan
Jika SPHP telah disampaikan dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perpanjangan jangka waktu pemeriksaan, Pemeriksa Pajak harus melanjutkan tahapan Pemeriksaan sampai dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan
3
WP diusulkan bukper, namun usul bukper ditolak
Pemeriksaan harus diselesaikan
4
5
SKPKB
Pokok Pajak
>
Kredit Pajak Pokok Pajak
SKPLB PRODUK PEMERIKSAAN PAJAK
SKPN
<
Kredit Pajak Pokok Pajak
=
Kredit Pajak
SKPKBT STP
Ada data baru & utang pajak Sanksi adm.
DILANJUTKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
K E T E T A P A N
Sanksi Administrasi (Kurang Bayar Hasil Pemeriksaan) Hasil Pemeriksaan
SKPKB
Pajak yang terutang tidak/kurang dibayar
Sanksi bunga 2% per bulan
PPN & PPn BM tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%
Sanksi kenaikan 100%
Kewajiban dalam Pasal 28 atau 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang
Sanksi kenaikan 50% PPh yg tidak/kurang dibayar 100% PPh yg tidak/kurang dipotong 100% PPN & PPn BM tidak/kurang dibayar *Berdasarkan Pasal 13 UU KUP
STP (UU KUP Baru) dapat diterbitkan dalam hal :
PPh dalam tahun berjalan tidak/ kurang dibayar
Kurang bayar karena salah tulis / salah hitung
WP Dikenakan Sanksi Adminis trasi berupa denda dan atau bunga
PKP tidak membuat FP, atau membuat FP tetapi tidak tepat waktu
Psl 14 (1) c Psl 14 (1) a
Psl 14 (1) b
Bunga 2% paling lama 24 bulan Psl 14 (4)
Psl 14 (1) d
PKP tidak mengisi FP secara lengkap PKP melaporkan FP tidak sesuai dgn masa penerbitan FP
Psl14(1) e-f
Denda 2 % x DPP Psl 14 (4)
Catatan: (Pasal 14 (2) STP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan SKP
PKP yg gagal berproduksi dan telah diberikan pengembali an PM cfm Psl 9 (6.a) UU PPN
Psl14(1) g
Bunga 2 % per bulan
(e) WP diterbitkan NPWP/NPPKP secara jabatan cfm (Pasal 2 (4.a)
(a) Berdasarkan hasil pemeriksaan/ket. lain pajak yg terutang tidak/kurang dibayar
(b) SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yg ditentukan dalam surat tegoran
© Berdasarkan hasil pemeriksaan, PPN/PPn BM: - tidak seharusnya dikompensasikan - tidak seharusnya dikenakan tarip 0%
(d) Kewajiban: Ps 28 & Ps 29 tidak Dipenuhi, shg Pajak
Terutang tidak diketahui
PPh /PPN / PPn BM
PPh Sendiri BUNGA 2% SEBULAN Max 24 Bln Psl. 13 (2) KENAIKAN 50% Psl. 13 (3) a
PPN /PPn.BM
PPh PEMOTONG/ PEMUNGUTAN
KENAIKAN 100% Psl. 13 (3) b
KENAIKAN 100% Psl. 13 (3) c
PPh Sendiri
PPh PEMOTONG/ PEMUNGUTAN
KENAIKAN 100% Psl. 13 (3) b
KENAIKAN 50% Psl. 13 (3) a KUP 47
SKPKBT (Pasal 15)
Diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun Ditemukan data baru yang menambah jumlah pajak terutang Dilakukan tindakan pemeriksaan Sanksi administrasi 100% Tidak ada sanksi bila berdasarkan keterangan tertulis dari WP atas kehendak sendiri dengan syarat belum diperiksa
e) WP diterbitkan NPW P/NPPKP secara Jabatan – cfm Ps 2(4a))
SKPKB, dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 TAHUN, dalam hal:
a) Berdasarkan hasul pemeriksaan/Ket. Lain pajak yg terutang tidak/kurang dibayar.
(b) SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yg ditentukan dalam surat tegoran
PPh /PPN / PPn BM
c) Berdasarkan hasil pemeriksaan, PPN/PPn BM: - tidak seharusnya dikompensasikan - tidak seharusnya dikenakan tarip 0%
PPh Sendiri BUNGA 2% SEBULAN Max 24 Bln
(d) Kewajiban: Ps 28 & Ps 29 tidak Dipenuhi, shg Pajak Terutang tidak diketahui
PPN /PPn.BM
PPh PEMOTONG/ PEMUNGUTAN
PPh Sendiri
PPh PEMOTONG/ PEMUNGUTAN
Psl. 13 (2)
KENAIKAN 50% Psl. 13 (3)a
KENAIKAN 100% Psl. 13 (3)b
KENAIKAN 100% Psl. 13 (3)c
KENAIKAN 100% Psl. 13 (3)b
KENAIKAN 50% Psl. 13 (3)a KUP 47
STP (UU KUP Baru) dapat diterbitkan dalam hal :
PPh dalam tahun berjalan tidak/ kurang dibayar
Kurang bayar karena salah tulis / salah hitung
WP Dikenakan Sanksi Adminis trasi berupa denda dan atau bunga
PKP tidak membuat FP, atau membuat FP tetapi tidak tepat waktu
Psl 14 (1) c Psl 14 (1) a
Psl 14 (1) b
Bunga 2% paling lama 24 bulan Psl 14 (4)
Psl 14 (1) d
PKP tidak mengisi FP secara lengkap PKP melaporkan FP tidak sesuai dgn masa penerbitan FP
Psl14(1) e-f
Denda 2 % x DPP Psl 14 (4)
Catatan: (Pasal 14 (2) STP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan SKP
PKP yang gagal ber produksi dan telah diberikan pengembali an PM cfm Psl 9 (6.a) UU PPN
Psl14(1) g
Bunga 2 % per bulan
URUTAN PENAGUHAN PENERBITAN STP,SKPKB/T SK.PEMBETULAN/KEB, PUT.BAND
TERBIT
JATUH TEMPO
JUMLAH HARI
5 JUNI
1 BLN/ 30 h
5 JUNI
7h
12 JUNI
3 JULI
21 h
SURAT PAKSA
3 JULI
5 JULI
2h
PENYITAAN
6 JULI
19 JULI
14 h
2 AGUST
14 h
TEGORAN
6 MEI
PENGUMUMAN LELANG
19 JULI
LELANG
2 AGUST
58 h
Tidak boleh dilakukan Kurang dari 58 hari
Data Baru (Novum) “Data baru" adalah data atau keterangan yang diperlukan untuk menghitung jumlah pajak terutang yang belum diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam SPT dan lampiranlampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan.
Data Baru (Novum) Termasuk dalam data baru adalah data yang semula belum terungkap, yaitu data yang: tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan beserta lampirannya (termasuk laporan keuangan); dan/atau pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan data dan/atau memberikan keterangan lain secara benar, lengkap, dan terinci sehingga tidak memungkinkan fiskus dapat menerapkan peraturan perpajakan dengan benar dalam menghitung pajak terutang.
Walaupun telah diberitahukan dalam SPT atau diungkapkan pada saat pemeriksaan, tetapi dengan cara sedemikian rupa sehingga membuat fiskus tidak mungkin menghitung besarnya Jumlah pajak yang terutang secara benar sehingga jumlah pajak yang terutang ditetapkan kurang dari yang seharusnya.
Pemeriksaan
SKPLB PPh : jumlah Kredit Pajak Psl 17 (1) (KP)lebih besar daripada jumlah pajak terutang PPN : Jumlah KP > pajak terutang
PPnBM : Pajak dibayar > Pajak terutang Pemeriksaan
SKP Nihil Psl 17 A (1)
Jumlah KP atau jumlah pajak dibayar sama dengan pajak terutang; atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; atau tidak ada pembayaran pajak
Penelitian berdasarkan permohonan WP
SKPLB Terdapat pembayaran pajak Psl 17 (2) yang tidak seharusya terutang
SEKIAN & TERIMAKASIH
