KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN MEREK DI KOTA PADANG ARTIKEL
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Oleh:
Riri Pebriyenni 1110012111102
Bagian Hukum Perdata
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2015
No. Reg: 116/Pdt/02/VI-2015
1
1
Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Merek Di Kota Padang Riri Pebriyenni, Elyana Novira1, Yofiza Media1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Email:
[email protected]
1
ABSTRACT
In the world of trade, the brand as one form of intellectual property rights has an important role because the brand is used to distinguish the origin of the goods and services. In Indonesia, branded regulated in Law Number 15 of 2001 on Marks. Trademark registration is one way to do that brand holders get legal protection from the government. The problems discussed are: 1) How does the legal awareness of entrepreneurs on the implementation of trademark registration in Padang? .2) What are the obstacles encountered in the implementation of the registration of the mark in Padang?. This type of research is juridical sociological. Data sources used include primary data and secondary data. Data collection techniques by means of interviews and document study. The collected data was analyzed by qualitative. Results of the study: 1) Awareness of legal businesses to the implementation of trademark registration in the city of Padang that not all businesses in the city of Padang has registered its brand. 2) Obstacles encountered businesses due to lack of knowledge regarding the registration of the mark and the obstacles encountered the Ministry of Justice and Human Rights is due to lack of interest of businessmen to attend the socialization of brands given the Ministry of Law and Human Rights. Keywords: Registration, Trademark, Business Communities beberapa rumah makan di Kota Padang yang
Pendahuluan Sumatera Barat merupakan salah satu
sering dikunjungi, diantaranya rumah makan
provinsi yang memiliki daya tarik bagi
pondok ikan bakar, rumah makan sederhana,
wisatawan lokal dan wisatawan asing. Salah
rumah makan pauh piaman, dan rumah
satu yang menjadi tujuan para wisatawan
makan lamun ombak. Diantara rumah makan
adalah wisata kuliner yang ditawarkan.
tersebut masih ada rumah makan yang belum
Masakan Sumatera Barat merupakan salah
mendaftarkan
satu produk kuliner yang dikenal luas di
usahanya
Indonesia, seperti Rendang, Ayam Pop,
pendaftaran merek.
Gulai Kepala Ikan, dan lain-lain. Terdapat 2
mereknya
tidak
bahkan
mengetahui
pelaku tentang
Dalam dunia perdagangan, merek
tentang Merek yang kemudian disingkat
sebagai salah satu bentuk Hak Kekayaan
dengan UUM (Undang-Undang Merek).
Intelektual mempunyai peranan yang penting
Menurut Pasal 1 angka 1 UUM yang
karena merek digunakan untuk membedakan
dimaksud dengan merek adalah suatu tanda
asal-usul mengenai produk barang dan jasa.
berupa gambar, nama, kata-kata, huruf-
Dengan adanya masalah merek tersebut
huruf, angka-angka, susunan warna atau
menunjukkan bahwa merek penting untuk di
kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang
daftarkan. Berbicara mengenai merek, merek
memiliki daya pembeda dan digunakan
erat kaitannya dengan persaingan tidak jujur
dalam kegiatan perdagangan barang dan
(Unfair Competition). Menurut molengraf,
jasa. UUM, membedakan merek atas:
persaingan tidak jujur adalah peristiwa di
1. Merek dagang adalah merek yang
dalam mana seseorang untuk menarik para
dipergunakan
langganan orang lain kepada perusahaan
diperdagangkan oleh seseorang atau
dirinya
perluasan
beberapa orang secara bersama-sama
perusahaannya,
atau badan hukum untuk membedakan
sendiri
penjualan
atau
demi
omzet
menggunakan cara-cara yang bertentangan
perdagangan
Salah tidak
jujur
satu yakni
barang
yang
dengan barang-barang sejenis lainya.
dengan itikad baik dan kejujuran di dalam perdagangan.
pada
2. Merek
jasa
praktik
digunakan
praktik
perdagangkan
peniruan merek dagang.1
adalah pada
merek
jasa
oleh
yang
seseorang
yang di atau
beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan
Di Indonesia telah dibuat dan diubah
dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
Undang-Undang yang mengatur khusus
Menurut Pasal 3 UUM, Hak atas
tentang merek yaitu sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek
merek
adalah
hak
kemudian diubah dengan Undang-Undang
diberikan oleh negara kepada pemilik
Nomor 12 Tahun 1992 tentang Merek, dan
merek yang terdaftar dalam daftar
kemudian diubah lagi dengan Undang-
umum merek untuk jangka waktu
Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang
tertentu dengan menggunakan sendiri
Merek dan terakhir berlaku sampai sekarang
merek tersebut atau memberikan izin
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
kepada
pihak
eksklusif
lain
yang
untuk
menggunakannya. Pemegang 1
merek
baru
akan
diakui atas kepemilikan mereknya kalau
Ok. Saidin, 2003, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intlektual (Intellectual Property Rights), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.356.
merek itu didaftarkan. Hal ini sesuai 3
dengan prinsip yang dianut dalam
maka pihak pemegang merek dapat
Undang-Undang merek Indonesia yakni
mengajukan gugatan terhadap pihak lain
first to file principle (pertama yang
yang melakukan pelanggaran hak atas
mengajukan),
Come
merek. Gugatan ini ditujukan untuk
Out
mendapatkan ganti rugi dan penghentian
(pertama
bukan
datang)
first
atau
First
(pertama keluar). Berdasarkan pada
semua
prinsip
seseorang ingin
dengan penggunaan merek tersebut.
memiliki hak atas merek maka, dia
Gugatan itu diajukan ke Pengadilan
harus melakukan pendaftaran atas merek
Niaga.3
ini,
maka
pembuatan
yang
berkaitan
yang bersangkutan.2 Pendaftaran merek
Pendaftaran merek merupakan
merupakan keharusan agar memperoleh
salah satu upaya yang dapat dilakukan
hak atas merek. Tanpa pendaftaran
agar
merek, negara tidak akan memberikan
perlindungan
hak atas merek kepada pemilik merek.
diketahui pentingnya pendaftaran merek
Hal ini berarti tanpa pendaftaran merek,
untuk mencegah persaingan usaha yang
seseorang
diberikan
tidak jujur terutama dalam perdagangan
perlindungan hukum oleh negara apabila
global saat ini, namun masih banyak
mereknya ditiru oleh orang lain.
pelaku usaha yang belum mendaftarkan
tidak
akan
Pendaftaran merek mulai berlaku
pemegang
merek hukum.
mendapat Meskipun
merek dagangnya dan belum mengerti
sejak tanggal dicatat dalam daftar
tentang
umum.
telah
kenyataannya di Kota Padang masih
memenuhi
banyak rumah makan yang belum
Suatu
didaftarkan persyaratan
merek
dan maka
yang
telah
pihak
yang
pendaftaran
merek.
Dalam
mendaftarkan mereknya.
mengajukan permohonan merek akan
Berdasarkan pengamatan penulis
mendapatkan sertifikat merek sebagai
di lapangan ternyata banyak pelaku
bukti hak atas merek. Kalau hak atas
usaha yang belum mendaftarkan merek
merek telah dipegang, maka menurut
ke Direktur Jendral Hak Kekayaan
sistem hukum merek Indonesia pihak
Intelektual
pemegang
pelaku usaha. Atas dasar itu, maka
merek
tersebut
akan
karena
tertarik
ketidaksadaran
mendapat perlindungan hukum, artinya
penulis
apabila terjadi pelanggaran atas merek,
penelitian ini dengan judul:
2
Budi Agus Riswandi,M. Syamsudin, 2005, Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 85.
3
4
Ibid,hlm.86-87.
untuk
melakukan
“
KESADARAN
PELAKU
HUKUM
2. Sumber Data
TERHADAP
Dalam
PENDAFTARAN
menggunakan
USAHA
PELAKSANAAN
MEREK DI KOTA PADANG ”. Berdasarkan
hal-hal
menjadi
pokok
yang
data
sebagai
Data primer adalah data yang
permasalahan
diperoleh
langsung
5
pertama.
kesadaran
penulis
a. Data primer
adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah
sumber
ini
berikut:
dikemukakan pada latar belakang, maka yang
penelitian
hukum
Data
dilapangan
dari
tersebut
dengan
sumber diperoleh
melakukan
pelaku usaha terhadap pelaksanaan
wawancara terhadap informan. Untuk
pendaftaran merek di Kota Padang ?
mendapatkan data tersebut penulis
2. Apa
saja
kendala-kendala
ditemui
dalam
yang
melakukan
pelaksanaan
(Delapan)
pendaftaran merek di Kota Padang ?
wawancara pelaku
dengan
usaha
di
8
Kota
Padang yakni Bapak Erizal selaku
Metodologi
Manager Rumah Makan Sederhana,
Guna
memperoleh
data
yang
Bapak
Boy
Hendri
Alif
selaku
dibutuhkan sebagai bahan dalam penulisan
Manager Rumah Makan Pauh Piaman,
ini maka metode yang digunakan dalam
Ibu Rostina selaku Pemilik Rumah
penelitian ini adalah:
Makan Pagi Sore, Bapak Mahdinur
1. Jenis Penelitian
dalam
selaku
Manager
Rumah
Makan
Jenis penelitian yang digunakan
Simpang Raya, Bapak Mudrizal selaku
penelitian
Pemilik Rumah Makan Lubuk Idai,
ini
adalah
yuridis
sosiologis (Socio Legal Research), yaitu
Bapak
pendekatan terhadap hukum sebagai suatu
Pemilik Rumah Makan Pondok Ikan
norma
Bakar
atau
kaidah
dan
pendekatan
Syamsul
Ridwan
Khatib,Bapak
selaku
Muhammad
terhadap masyarakat dalam arti melihat
Faisal selaku Manager Rumah Makan
masyarakat.4
Lamun Ombak, Bapak Budi selaku
Penelitian ini dilakukan dengan cara turun
Pemilik Rumah Makan Budi Baik dan
langsung ke lapangan untuk memperoleh
Ibu Eka Kartika selaku Karyawan di
data primer mengenai kesadaran hukum
Bidang Pelayanan Administrasi Hukum
pelaku
Umum Dan Hak Kekayaan Intelektual
realita
yang
usaha
ada
di
terhadap
pelaksanaan
pendaftaran merek di Kota Padang. 5
Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 12.
4
Sutarman dan Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, hlm.229.
5
Kementerian Hukum
dari buku-buku literatur, dokumen-
dan HAM Kantor Wilayah Sumatera
dokumen yang berkaitan dengan Hak
Barat.
Kekayaan
Kantor Wilayah
b. Data Sekunder
informasi yang didapat baik dari
yang memiliki kekuatan mengikat ke
internet
dalam dan dibedakan dalam :6
lainnya.
yang
Dalam
diperoleh
memperhatikan
penelitian
ini
penulis
sebagai berikut: a. Wawancara
yang berlaku dan berkaitan erat
Wawancara
dalam penelitian ini, yang antara
adalah
metode
pengumpulan data yang dilakukan
lain terdiri dari:
secara langsung dengan berkomunikasi
a) Kitab Undang-Undang Hukum
antara
Perdata (KUHPerdata) b) Undang-Undang
Nomor
c) Undang-Undang
dengan
Nomor
1999
si
pewawancara
dengan
informan.7 Wawancara ini dilakukan
15
Tahun 2001 tentang Merek 8
menggunakan
wawancara
tentang
semi
teknik
terstruktur
yaitu
penulis akan mengajukan pertanyaan
Perlindungan Konsumen
yang telah disusun terlebih dahulu
d) Peraturan Pemerintah Nomor
kemudian
38 Tahun 2009 tentang Jenis
dikembangkan
sesuai
dengan masalah yang diteliti.
Tarif Atas Penerimaan Negara
b. Studi Dokumen
Bukan Pajak Yang Berlaku
Studi dokumen adalah suatu
Pada Kementrian Hukum dan
alat pengumpulan data yang dilakukan
Hak Asasi Manusia Republik
dengan
Indonesia.
perundang-undangan,
2) Bahan Hukum Sekunder Bahan
hukum
penelitian, yang
mempelajari
buku-buku
peraturan hasil-hasil kepustakaan
yang berkaitan dengan permasalahan
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri
6
media-media
menggunakan teknik pengumpulan data
dan
mempelajari perundang-undangan
Tahun
maupun
3. Teknik Pengumpulan Data
1) Bahan Hukum Primer
dengan
khususnya
tentang merek serta bahan-bahan atau
Data sekunder adalah data
Bahan
Itelektual
7
Ibid.
6
Ibid, hlm.214.
yang diteliti serta bahan lain yang
Pendaftaran merek merupakan
8
salah satu cara yang dapat dilakukan
berkaitan dengan skripsi ini.
agar pemegang merek mendapatkan
4. Analisis Data Dalam penelitian ini penulis
perlindungan hukum dari pemerintah.
menggunakan analisa data kualitatif
Namun, tidak semua pemegang merek
yaitu suatu cara yang menghasilkan data
atau pelaku usaha tersebut mengetahui
deskriptif analisis adalah apa yang
mengenai tata cara pendaftaran merek,
dinyatakan oleh responden baik secara
mulai dari syarat pendaftaran merek,
tertulis atau lisan, dan juga perilakunya
fungsi merek, sistem pendaftaran merek
yang nyata, yang diteliti dan dipelajari
dan lain sebagainya yang menyangkut
sebagai sesuatu yang utuh. 9 Kemudian
tata cara pendaftaran merek tersebut.
ditarik
kesimpulan
sesuai
permasalahan yang diangkat
Berdasarkan hasil wawancara
dengan yang
dalam
penulis
(delapan)
penelitian ini.
lakukan
pelaku
dengan
usaha
8
khususnya
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Rumah Makan (RM) di Kota Padang,
1. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha
dapat diketahui pelaku usaha RM yang
Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran
belum mendaftarkan mereknya sampai
Merek Di Kota Padang
saat ini. Dari hasil wawancara penulis,
Adanya pelaku
usaha
kepastian
dan
merek,
pelaku usaha RM Pondok Ikan Bakar
memperoleh
Khatib, RM Lubuk Idai dan RM Budi
pendaftaran dapat
perlindungan
Baik
hukum
sampai
saat
ini
terhadap hak atas merek. Oleh karena
mendaftarkan
mereknya
itu, merek mempunyai peranan yang
oleh
usaha
sangat penting untuk melindungi hak-
beranggapan
hak
pelaku
perdagangan.
pelaku
bahwa
belum
disebabkan
RM jika
tersebut sudah
usaha
dalam
dunia
mempunyai Izin Usaha, merek tersebut
Pelaku
usaha
dapat
sudah
aman
dan
tidak
perlu
mendaftarkan merek dagangnya pada
mendaftarkan merek usahanya. Hal ini
Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dapat disimpulkan bahwa kurangnya
Dan HAM dari Direktorat Jendral HKI.
pengetahuan pelaku usaha mengenai tata
Pendaftaran merek tersebut merupakan
cara pendaftaran merek. Namun demikian, berdasarkan
alat bukti yang sah atas merek yang
penelitian yang penulis lakukan di
terdaftar.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum
8
Ibid. 9 Ibid, hlm. 250.
dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, 7
bahwa kesadaran hukum pelaku usaha
merek
yang
begitu
cukup
besar
terhadap pelaksanaan pendaftaran merek
dibanting pada tahun sebelumnya yaitu
di kota padang sudah mulai meningkat.
sebanyak 18 (delapan belas) pendaftar.
Dapat dilihat dari data di kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
2. Kendala-Kendala
Yang
Ditemui
Asasi Manusia Sumatera Barat yang
Pelaku Usaha Dalam Pelaksanaan
dapat penulis simpulkan bahwa jumlah
Pendaftaran Merek Di Kota Padang
pendaftaran merek dari tahun 2011
Merek merupakan suatu penanda
sampai dengan tahun 2015 mengalami
yang membedakan suatu produk dengan
peningkatan. Meskipun di tahun 2012
produk lainnya serta merupakan suatu
mengalami
strategi pemasaran produk yang mampu
penurunan
pendaftaran
merek yaitu sebanyak 2 (dua) pendaftar,
bersaiang
bahkan di tahun 2013 tidak ada pelaku
Dengan melakukan pendaftaran merek,
usaha
merek
konsumen akan dapat membedakan
dagangnya. Menurut Ibu Eka Kartika
produk yang sejenis dipasaran. Apabila
selaku Karyawan Di Bidang Pelayanan
pelaku usaha dapat menentukan strategi
Administrasi Hukum Umum Dan Hak
pemasaran dan mendaftarkan mereknya
Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah
maka konsumen akan sangat mudah
Kementerian
yang
Sumatra
mendaftarkan
Hukum
Barat,
hal
mengerti
produk
HAM
membedakan
tersebut
salah
kelebihan dari produk satu dengan
arti
apa
lainnya.
Dan
satunya disebabkan oleh pelaku usaha kurang
dengan
yang
menjadi
produk lainnya.
penting
Berdasarkan
hasil
penelitian,
pendaftaran merek, meskipun pihak dari
kendala-kendala yang ditemui pelaku
Kementerian Hukum dan HAM telah
usaha Rumah Makan dalam pelaksanaan
melakukan
pendaftaran merek di Kota Padang
berbagai
memberikan
upaya
informasi
untuk serta
adalah:
meningkatkan minat pelaku usaha untuk
1. Kendala dari pelaku usaha rumah
mendaftarkan mereknya.
makan
Pendaftaran merek pada tahun 2014, tahun
mengalami
peningkatan
sebelumnya.
yang
mereknya
sudah
terdaftar
dari
a. Lamanya proses pendaftaran
Meskipun
merek
peningkatan tersebut tidak begitu besar
Pelaku usaha harus menunggu
dan sama pada tahun 2011. Sementara
lebih dari 20 bulan hingga
pada tahun 2015 terlihatnya peningkatan
sertifikat 8
merek
diterbitkan.
Hal ini disebab oleh lambannya
persyaratan
informasi yang diterima oleh
terpenuhi, tidak lama kemudian
pelaku usaha dari Dirjen HKI
ada lagi syarat-syarat lainnya
jika
yang harus dipenuhi.
ada
persyaratan
pendaftaran merek yang tidak
yang
telah
2. Kendala dari pelaku usaha rumah
lengkap. Jelas bahwa yang
makan
terjadi tidak sesuai dengan
terdaftar
peraturan perundang-undangan
a. Kurangnya
yang mengatur tentang merek.
yang
mereknya
belum
pengetahuan
mengenai pendaftaran merek
b. Biaya pendaftaran yang cukup
Pelaku
usaha
belum
mahal
mengetahui
Dalam pelaksanaan pendaftaran
pendaftran merek. Pelaku usaha
merek
beranggapan
pelaku
usaha
non
pentingnya
bahwa
mereka
UMKM (usaha mikro kecil dan
telah mendaftarkan mereknya,
menengah)
biaya
yaitu dengan adanya Surat Izin
sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta
Usaha (SIU) dan Surat Izin
rupiah) sedangkan pelaku usaha
Tempat Usaha (SITU). Pelaku
UMKM (usaha mikro kecil dan
usaha menganggap bahwa SIU
menengah)
dan SITU itu adalah sertifikat
dikenakan
dikenakan
biaya
sebesar Rp. 600.000 (enam
merek.
ratus ribu rupiah) dan biaya
b. Pelaku usaha tidak mengetahui
pengeluaran sertifikat sebesar
mengenai
Rp.
ribu
mendaftaran merek, baik dari
pendaftaran
sesama pelaku usaha lainnya
100.000
rupiah).
(seratus
Biaya
informasi
merek dinilai cukup mahal bagi
maupun
pelaku usaha khususnya bagi
Kementerian Hukum dan Hak
usaha kecil.
Asasi Manusia Sumatera Barat
c. Proses pendaftaran merek yang
informasi
dari
yang telah disampaikan melalui
berbelit-belit
kegiatan
Maksudnya adalah informasi
mengenai pendaftaran merek.
yang didapat oleh pelaku usaha
Berdasarkan
sosialisai-sosialisai
hasil
penelitian,
jika ada persyaratan yang tidak
disamping
lengkap
sekaligus
ditemui pelaku usaha Rumah Makan
diberitahukan. Jika ada satu
dalam pelaksanaan pendaftaran merek di
tidak
9
kendala-kendala
yang
Kota Padang, kendala lainnya juga
Kekayaan
ditemui oleh Kementerian Hukum dan
Wilayah Kementerian Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Sumatera Barat,
HAM Sumatra Barat, upaya-upaya
kendala-kendala tersebut yaitu:
yang
1. Kurangnya minat pelaku usaha untuk
Hukum Dan HAM Sumatra Barat
menghadiri
kegiatan
sosialisasi
Intelektual
dilakukan
dalam
Di
oleh
Kantor
Kementerian
meningkatkan minat
pelaku
yang diberikan oleh Kementerian
usaha untuk mendaftarkan mereknya
Hukum dan Hak Asasi Manusia
yaitu sebagai berikut:10
Sumatera
Barat
mengenai
1. Melakukan
pendaftaran
merek.
Hal
ini
sosialisasi
dan
penyuluhan merek
menyebabkan pelaku usaha kurang
Sosialisasi dan penyuluhan
mengetahui informasi tentang tata
merupakan suatu kegiatan edukasi
cara pendaftaran merek.
atau pembelajaran, penyebarluasan
2. Pelaksanaan
pendaftaran
merek
informasi
yang
bertujuan
dilakukan di kantor pusat yang
menyampaikan suatu informasi agar
berada di Jakarta. Meskipun pelaku
dapat
usaha dapat melakukan pendaftaran
Hukum dan Hak Asasi Manusia
di kantor wilayah Kementerian
melakukan
Hukum dan Hak Asasi Manusia di
penyuluhan
mana pelaku usaha tersebut berada.
mengumpulkan para pelaku usaha
Hal
dengan
tersebut
akan
berpengaruh
diterapkan.Kementerian
sosialisasi merek
mengenai
tunggu pelaku usaha hingga merek
merek,
tersebut
merek dan lain lain.
diterbitkan,
sehingga
pelaku usaha tidak sabar dan tidak
dengan
memberikan
terhadap lamanya waktu yang di
tata
dan cara
informasi
cara
pendaftaran
syarat-syarat
pendaftaran
Dengan
dilakukannya
sedikit pelaku usaha yang protes
sosialisasi dan penyuluhan merek
dan menilai kinerja Kementerian
diharapkan
Hukum dan Hak Asasi Manusia
informasi
Sumatera Barat lamban.
menumbuhkan
Untuk
mengatasi
kendala-
dapat yang
memahami
diberikan kesadaran
dan pelaku
usaha untuk mendaftarkan mereknya
kendala tersebut diatas, berdasarkan
10
Wawancara dengan Eka Kartika selaku Karyawan Di Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Dan Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah KEMENKUMHAM Sumatra Barat,di ruang kantor Kantor Wilayah KEMENKUMHAM Sumatra Barat,01Mei2015,pukul13.30Wib.
wawancara dengan Ibu Eka Kartika selaku Karyawan Di Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Dan Hak 10
serta pelaku usaha mengetahui arti
Seminar-seminar tersebut
pentingnya mendaftarkan merek.
dihadiri
oleh
perwakilan
Kantor
Wilayah
Hukum
Dan
dari
Kementerian
HAM
Sumatera
Barat, Dinas Perindustrian Dengan 2. Mengadakan Seminar
Perdagangan Kota Padang Dan
Kementerian
Hukum
Dan
Dinas Koperassi Usaha Kecil Dan
HAM melakukan seminar-seminar
Menengah
untuk meningkatkan minat pelaku
Barat dan pihak-pihak yang terkait
usaha
lainnya seperti pengusaha.
untuk
mendaftarakan
mereknya, antara lain: a. Seminar
Provinsi
Sumatera
3. Fasilitas Online
nasional
perlindungan
Fasilitas Online yang diberikan
hak kekayaan intelektual terhadap
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
inovasi teknologi tradisional di
Manusia
bidang
meningkatkan
obat,
pangan,
dan
kerajinan.
dan
masyarakat
memerlukan
luas
informasi
yang
a. Education
tentang
Tutorial
pemenuhan
hak-hak
menurut
penegakan
upaya
kekayaan
intelektual
Direktur
hak
hak
HKI
yang
dilakukan Jenderal
oleh HKI,
Kementerian Hukum dan HAM RI
kekayaan intelektual e. Pemberdayaan
e-tutorial
buku panduan HKI dan salah satu
dan
undang-undang
(E-
merupakan pengalih media untuk
ekonomi, sosial dan budaya d. Perlindungan
HKI
Tutorial HKI) Fasilitas
hukum
memudahkan
mereknya, antara lain:
merek c. Seminar
dapat
pelaku usaha dalam mendaftarkan
b. Seminar pada instansi pemerintah serta
diharapkan
dalam kekayaan
rangka
pengetahuan
dan
meningkatkan pemahaman
intelektual atas hasil penelitian
masyarakat tentang keberadaan
dan
dan pelaksanaan sistem HKI di
produk
unggulan
daerah
sebagai strategi peningkatan daya
Indonesia.
saing produk
Fasilitas E-Tutorial dapat
f. Lokakarya perlindungan hukum
diakses di situs www.dgip.go.id.
atas hak kekayaan intelektual
E-tutorial
terhadap produk-produk unggul
mengenai 11
berisikan hak
materi kekayaan
intelektual.
Fasilitas
diharapkan
dapat
ini
dapat berkembang dikemudian hari.
memberikan
Pemberian
informasi yang bermanfaat bagi
kepada
masyarakat.
digunakan
subsidi pelaku dala
ini usaha
diberikan untuk
mendaftarkan
b. Elektronic Book Direktur Jenderal
mereknya. Dalam hal ini tidak hanya
Hak Kekayaan Intelektual (E-
Kementerian Hukum dan HAM saja
Book)
yang membantu memberikan subsidi Fasilitas Elektoric Book
kepada pelaku usaha melainkan juga
Direktur Jendral Hak Kekayaan
pihak-pihak dari Dinas Departemen
Intelektualmerupakan
Perindustrian Dan Perdagangan Kota
buletin
media HKI adalah dwibulanan
Padang.
yang diterbitkan oleh Jenderal
Ucapan Terima Kasih
HKI Kementerian Hukum Dan HAM.
Buletin
Pada
kesempatan
ini
penulis
media
mengucapkan terima kasih banyak kepada
media
pihak-pihak yang sudah membantu penulis
penyebarluasan informasi seputar
selama menyelesaikan skripsi ini.Pihak-
HKI kepada masyarakat luas.
pihak yang dengan sabar membimbing dan
dimaksudkan
sebagai
Seiring
terus
meluangkan
waktunya
meningkatnya permintaan akan
memberikan
motivasi
media hki dari berbagai kalangan
menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih
dan
HKI
kepada: 1) Ibu Elyana Novira, SH.,MH
terbatas, maka Direktur Jenderal
selaku Pembimbing I, 2) Ibu Yofiza Media,
Hak
Intelektual
S.H.,M.H, selaku Pembimbing II, 3) Bapak
laman
khusus
Syafril, S.H., M.H, sebagai Penguji I, 4)
HKI.
Dengan
Bapak Desmal Fajri, S.Ag, M.H, sebagai
mengakses laman www.dgip.go.id
Penguji II, 5) Bapak Adri, S.H.,M.H, sebagai
masyarakat dapat membaca serta
Penguji III, 6) Keluarga tercinta dan kerabat
mengunduh seluruh atau sebagian
yang selalu memberikan dukungan kepada
dari isi media HKI yang telah
penulis, baik moril maupun materi.
diterbitkan.
DAFTAR PUSTAKA
mengingat
media
Kekayaan
menyediakan tentang
media
3. Pemberian subsidi Kementerian
serta
selalu
penulis
dalam
A. Buku-buku Hukum
dan
Bambang
Sunggono,
2012,
Metode
HAM memberikan subsidi kepada
Penelitian Hukum, Rajawali Pers,
pelaku usaha yang produknya dinilai
Jakarta. 12
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun Budi
Dwi
Agus Riswandi,M. Syamsudin,
2009 tentang Jenis Tarif Atas
2005, Hak Kekayaan Intelektual
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Dan Budaya Hukum, PT. Raja
Yang Berlaku Pada Kementrian
GrafindoPersada, Jakarta.
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Rezki
Sri
Republik Indonesia.
Astarini,2009,
Penghapusan Merek Terdaftar,
B. Sumber Lain
PT. Alumni, Bandung.
Rina
OK. Saidin, 2004, Aspek Hukum Hak
Pendaftaran
Kekayaan Intelektual ( Intellectual Property
Rights
),
PT.
Hukumnya
Indonesia,
Eka
PT.
Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Hukum,
Universitas
Indonesia, Jakarta. Suratman dan Philips Dillah, 2013, Metode
Penelitian
diakses
29
Kartika selaku Karyawan Di Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Dan Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah KEMENKUMHAM Sumatra Barat, di ruang kantor Kantor Wilayah KEMENKUMHAM Sumatra Barat, 01 Mei 2015, pukul 13.30 Wib. Syamsul Ridwan selaku Pemilik Rumah Makan Pondok Ikan Bakar Khatib, di Rumah Makan Pondok Ikan Bakar Khatib, 27 Mei 2015, pukul 15.00 Wib.
Dimensi
Alumni, Bandung.
Penelitian
Merek,
Maret 2015, jam 17.00 Wib.
Intelektual:
Dan
di
HAKI
haki-merek/.html,
Perlindungan
Pentingnya
11/03/17/pentingnya-pendaftaran-
Rachmadi Usman, 2003, Hukum Hak Kekayaan
2011,
https:/yudicare.wordpress.com/20
Raja
Grafindo Perseda, Jakarta.
Atas
Kartika,
Hukum,
Alfabeta, Bandung. Tim Lindsey dkk, 2006, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, PT. Alumni, Bandung. B. Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
13
