Lis Julianti, S.H., M.H. Upaya…
87
.
UPAYA PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA AKIBAT TINDAKAN PASSING OFF TERHADAP HAK MEREK DAGANG DALAM SISTEM HUKUM MEREK DI INDONESIA Oleh : Lis Julianti, S.H., M.H. Erma Septiovita, S.H. Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Abstract Passing off is a form of unfair competition which can lead to confusion, and false allegation, because with the passing off the impression there is a close link / indication of the existence of a relationship, an indication of misleading the public (consumers). The absence of laws that specifically regulate the Passing Off action as a violation on Trademark Rights resulted in businesses that are victims of this action is difficult to obtain legal protection. Efforts to provide legal protection to businesses as a result of act of unfair competition in the form of passing off against the trademark rights is still in general in the Criminal Code Article 372 bis Penal (Penal Code). Keywords : Passing off action, trademark of rights, law protection. Abstrak Passing off merupakan bentuk persaingan tidak sehat yang dapat menimbulkan kebingungan, dan dugaan salah (false allegation), karena dengan adanya Passing off terdapat kesan keterkaitan yang erat/indikasi adanya suatu hubungan, indikasi menyesatkan publik (konsumen). Belum adanya hukum yang secara khusus mengatur mengenai tindakan Passing Off sebagai salah satu bentuk pelanggaran Ha katas Merek mengakibatkan pelaku usaha yang menjadi korban tindakan ini sulit memperoleh perlindungan hukum. Upaya pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku usaha akibat tindakan persaingan curang berupa passing off terhadap hak merek dagang masih diatur secara umum dalam Pasal 372 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kata Kunci : Tindakan passing off, hak atas merek, perlindungan hukum. Merek (trademark) sebagai Hak
A.
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Masalah
Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya
Setiap
organisasi
ialah tanda untuk mengindetifikasikan
perusahaan yang ada, akan sangat peduli
asal barang dan jasa (an indication of
akan pentingnya sebuah nama dan symbol
origin).2
orang
atau
yang digunakan dalam menjalankan bisnis dan pemasaran barang dan jasa.1
1
Prof. Dr. Rahmi Jened,SH.,MH, April 2015, Hukum Merek Dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi, Prenadamedia Group, Jakarta,
Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui
(selanjutnya disingkat Jened,SH.,MH I) h. 3. 2 Ibid
Prof.
Dr.
Rahmi
88
Lis Julianti, S.H., M.H. Upaya… .
merek, pengusaha dapat menjaga dan
mengarah
memberi
(a
persaingan tidak sehat atau pelanggaran
guarantee of quality). 3 Citra dan reputasi
dibidang hak kekayaan intelektual yang
perusahaan
untuk
dalam
kepercayaan
merupakan
jaminan
akan
kualitas
menciptakan dasar
untuk
merek.
kepada
hal 7
adanya
ini
Adanya
adalah
suatu
hukum
faktor-faktor
yang
mendapatkan pembeli yang setia dan
memotivasi pelanggaran ini dan juga
meningkatkan nama baik perusahaan.
perilaku masyarakat yang melakukan
Konsumen menilai merek, reputasi,
pembelian
produk
passing
off
citra dan sejumlah kualitas-kualitas yang
menunjukkan bahwa masih rendahnya
konsumen inginkan yang berhubungan
pemahaman
dengan merek.Merek yang tepat dan
hukum yang berlaku tentang Merek dan
dipilih secara hati-hati merupakan aset
HKI.
bisnis yang berharga untuk sebagian besar perusahaan.
Di perkirakan pada 2004
terhadap
norma-norma
Selain hukum publik internasional dan hukum persaingan usaha, HaKI juga
nilai dari cap Coca Cola adalah US$
berhubungan
erat
dengan
hukum
67.39 miliar.4
perlindungan konsumen.Logika dasarnya
Norma dasar perlindungan merek
cukup jelas, bahwa konsumen yang
bahwa tidak ada seorang pun berhak
beritikad baik harus dilindungi dari
menawarkan
produk-produk pelanggaran HaKI.8
barangnya
kepada
masyarakat seolah-olah sebagai barang
Passing
off
secara
kepustakaan
pengusaha lainnya. 5 Tindakan persaingan
hukum Indonesia belum begitu dikenal,
yang tidak jujur dari pengusaha lain yang
dengan demikian maka istilahnya pun
beriktikad
masih
buruk
membonceng
yang
bermaksud
6
mewajibkan
reputasi
terdapat
seluruhnya
asing.Dimana
kekosongan
peraturan
juga yang
Pemerintah Indonesia untuk berperan
mengatur tentang passing off dalam
aktif
undang-undang dan peraturan-peraturan,
dalam
mengatasi
pelanggaran
Passing Off. Passing Off adalah suatu upaya atau
baik tentang HaKI dan perlindungan konsumen di Indonesia.
tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang 3 4
Ibid Prof. Dr. Rahmi Jened,SH.,MH I, Op.Cit,
h.4. 5 6
Ibid, h.2. Ibid, h.3.
7
Hendra Setiawan Boen, 15 Januari 2009, Dapatkah Doktrin Passing Off Diaplikasikan di Indonesia?http://www.hukumonline.com/berita/ba ca/hol20887/dapatkah-doktrin-passing-offdiaplikasikan-di-indonesia,diunduh pada tanggal 14 November 2016, pukul 10.00 WITA 8 Ibid
89
Lis Julianti, S.H., M.H. Upaya…
Passing
off is
a common
law tort which can be used to enforce
.
yang belum didaftarkan untuk melindungi mereknya dari digunakan oleh pihak lain.
unregistered trade mark rights. The tort of
Dalam sistem hukum Anglo Saxon
passing off protects the goodwill of a
dikenal berbagai macam tort, dan passing
trader from a misrepresentation. The law
off masuk ke dalam kategori tort of
of passing off prevents one trader from
misrepresentation yang mengakar dari
misrepresenting goods or services as
hukum kontrak. Di Indonesia padanan
being
yang
the
goods
and
services
of
mirip
dengan
tort
of
another.9Passing Off memang merupakan
misrepresentation dapat ditafsirkan dari
pranata yang dikenal dalam sistem hukum
Pasal 1320 joPasal 1321 jo Pasal 1322 jo
Common Law. Pemboncengan merek
Pasal 1328 jo Pasal 1335 jo Pasal 1337 jo
sering disebut dengan passing off atau
Pasal 1365 BW.10
pemboncengan reputasi dimana perbuatan
Dalam
melakukan
kerjasama
yang mencoba meraih keuntungan dengan
internasional, Indonesia resmi menjadi
cara membonceng reputasi merek yang
anggota Organisasi HKI Dunia / World
sudah terkenal atau beredar.Negara yang
Intellectual
menganut sistem hukum common law
(WIPO)
diantaranya adalah Inggris, Australia dan
meratifikasi Convention Establising The
New Zealand.
World Intellectual Property Organization
pada
Property
Organization
tahun
1979
dengan
Menurut salah satu ahli hukum di
melalui Keputusan Presiden No.24 Tahun
bidang HaKI Indonesia, definisi umum
1979 sebagaimana telah diubah dengan
dari
off adalah: a
Keputusan Presiden No.15 Tahun 1997
common-law tort to enforce unregistered
dan melalui Keputusan Presiden yang
trademark.
disimpulkan
sama diratifikasi pula Paris Convention.11
bahwa Passing off mengandung dua unsur,
Indonesia juga menjadi anggota
yaitu :Passing off merupakan tort (yang
Organisasi Perdagangan Dunia / World
sering
Trade
doktrin passing
Maka
kali
dapat
disandingkan
dengan
Organization
(WTO)
dengan
perbuatan melawan hukum pada Pasal
menandatangani Agreement Establishing
1365 BW). Passing off merupakan upaya
The
hukum yang dilakukan pemilik merek
meratifikasikannya
World
Undang 9
https://en.wikipedia.org/wiki/Passing_off, diunduh pada tanggal 14 November 2016, pukul 10:15 WITA
10
No.7
Organization dalam tahun
1994
dan Undangberarti
Hendra Setiawan Boen, Loc.Cit Materi Kuliah HKI, Perlindungan Merek di Indonesia, Universitas Jayabaya, h. 2. 11
90
Lis Julianti, S.H., M.H. Upaya…
berkewajiban
pula
mempedomani
.
sipil (civil law system) yang merupakan
persetujuan tersebut ke dalam legislasi /
sistem
Undang-Undang
Indonesia. 12
nasionalnya.
Sesuai
hukum
yang
digunakan
di
dengan kesepakatan internasional bahwa
Teori HKI biasanya menggunakan
pada tanggal 1 Januari 2000 Indonesia
teori hukum kodrat atau hukum moral
sudah harus menyesuaikan dengan standar
sebagai dasar pemikirannya, yaitu bahwa
TRIPs
kekayaan intelektual merupakan milik
(Trade
Related
Aspects
of
Intellectual Property Right, Including
creator.
Trade in Counterfeit Good) dalam hal definisi,
administrasi
dan
penegakan
Robert N.Sherwood, menjelaskan bahwa
terdapat
teori-teori
hukum HKI, penerapan semua ketentuan-
memberikan
ketentuan yang ada dalam persetujuan
perlindungan HKI, yaitu:13
TRIPs
merupakan
a. Reward Theory, yang memiliki makna
konsekuensi untuk seluruh anggota WTO
mendalam berupa pengakuan terhadap
termasuk Indonesia.
karya intelektual yang telah dihasilkan
tersebut
Perlindungan
adalah
Hak
landasan
yang perlunya
Kekayaan
seseorang, sehingga kepada penemu /
Intelektual di Indonesia berpijak pada
pencipta / pendesain harus diberikan
Teori / Prinsip empat hal, yaitu : Pertama,
penghargaan sebagai imbangan atas
Teori Hukum Kodrat / Hukum Alam.
upaya-upaya
Kedua adalah Pasal 27 Declaration of
menemukan atau menciptakan karya-
Human Rights, December 10, 1948.Ketiga
karya intelektual.
kreatif
dalam
adalah Pasal 28H ayat (4) Undang-
b. Recovery Theory, yang menyatakan
Undang Dasar 1945.Dan keempat adalah
bahwa penemu / pencipta / pendesain
Doktrin.
yang telah mengeluarkan waktu, biaya
Teori Hukum Pertama atau Teori Hukum
Kodrat,
dasar
pemikiran
diberikannya perlindungan hukum kepada seorang
kreator
terhadap
kreasinya
dan tenaga dalam menghasilkan karya intelektual harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkan. c. Incentive Theory, yang mengaitkan
bermula dari teori yang tidak lepas dari
pengembangan
kreativitas
dominasi pemikiran mazhab atau doktrin
memberikan insentif bagi ara penemu
hukum kodrat, yang menekankan pada
/ pencipta / pendesain.
faktor manusia dan penggunaan akal sehat seperti yang dikenal dalam sistem hukum
12 13
Dr. Anne Gunawati, Op.Cit, h.17. Ibid, h.85.
dengan
Lis Julianti, S.H., M.H. Upaya…
91
.
d. Risk Theory, yang mengakui bahwa
Hak Politik dan Hak Sosial. Berkaitan
HKI merupakan suatu hasil karya
dengan perlindungan terhadap hak milik,
yang mengandung resiko yang dapat
diatur di dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat
memungkinkan
yang
(4)15, yang didasarkan atas persamaan hak
terlebih dahulu menemukan cara atau
dan kewajiban serta hak ekonomi untuk
memperbaikinya,
mendapatkan
demikian
orang
sehingga
dengan
wajar
untuk
adalah
memberikan
lain
suatu
perlindungan
kehidupan
yang
layak
sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal
27.
16
Sehingga
pengaturan
hukum terhadap upaya atau kegiatan
mengenai hak kekayaan intelektual ini
yang mengandung resiko.
juga diatur dalam konstitusi secara umum
Economic Growth Stimulus Theory, yang mengakui bahwa perlindungan atas HKI
merupakan
suatu
alat
yang tertuang dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.
dari
pembangunan ekonomi.
Tindakan sebagian pengusaha yang melakukan
pelanggaran
dengan
cara
Berdasarkan Pasal 27 Declaration
membuat dan memasarkan produkpassing
of Human Rights, December 10, 1948
off di masyarakat luas jelas merugikan
yaitu pengakuan secara universal terhadap
pemilik merek yang sah. Adanya faktor-
perlindungan HKI14
faktor yang memotivasi pelanggaran ini
(1) Everyone has the right freely to
juga
perilaku
masyarakat
yang
participate in the cultural life of
melakukan pembelian produk passing off
the community, to enjoy the art
menunjukkan bahwa masih rendahnya
and
pemahaman
to
share
in
scientific
advancement and its benefits (2) Everyone
has
protection
of
the
right
to
the
moral
and
material
resulting
from
any
scientific,
literary
or
artistic
author. Dalam
Pasal
28H
ayat
(4)
Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai hak-hak asasi manusia meliputi Ibid, h. 80.
terhadap
norma-norma
hukum yang berlaku khususnya yang
production of which he is the
14
dan
tercantum dalam Undang-Undang tentang Merek. 15
UUD 1945 Pasal 28H ayat (4): Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. 16 UUD 1945 Pasal 27: (1) Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
92
Lis Julianti, S.H., M.H. Upaya…
1.2.
.
Rumusan Masalah
the act of reputation brand ridership
Berdasarkan dari latar belakang
benefits for those who commit such acts.
tulisan ini, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah : 1. Bagaimanakah akibat hukum atas
Kasus “passing off” yang terjadi di Indonesia dibilang cukup banyak. Namun karena tidak ada undang-undang yang
Tindakan Passing Off terhadap
secara
Merek bagi pelaku usaha ?
persaingan curang, maka Dirjen HKI
2. Bagaimanakah upaya pemberian perlindungan
hukum
khusus
mengatur
mengenai
hanya menangani kasus “passing off”
terhadap
yang juga terindikasi pelanggaran merek.
pelaku usaha atas tindakan passing
Dalam periode Januari-Agustus 2008,
off dalam system hukum merek di
Direktorat
Indonesia ?
Intelektual (Dirjen HKI) mencatat 89
Jenderal
Hak
Kekayaan
pelanggaran merek termasuk passing off B.
PEMBAHASAN
yang terdaftar. Kepala Sub Direktorat
1.
Pengaturan mengenai Tindakan Passing Off dalam UndangUndang tentang Hak Merek di Indonesia dan Akibat Hukumnya.
Pelayanan Hukum Merek Dirjen HAKI
Undang-Undang Nomor 15 tahun
Tindakan persaingan curang sudah
2001
Tentang
kasus ini, terdeteksi juga beberapa kasuskasus passing off.18
belum
tentu merugikan konsumen juga karena
mengantisipasi bentuk-bentuk perbuatan
itu Indonesia sudah memiliki dasar hukum
persaingan usaha tidak sehat yang di
untuk menindak tindakan tersebut dan
lakukan oleh pelaku usaha di bidang HKI.
melindungi pihak konsumen dari tindakan
Persaingan usaha tidak sehat tersebut
persaingan curang.Dasar hukum tersebut
dilandasi oleh adanya itikad buruk dari
adalah Undang-Undang No.8 Tahun 1999
pelaku
tentang Perlindungan Konsumen.Tetapi
usaha
Merek
Didik Taryadi mengatakan di antara 89
untuk
mendapatkan
keuntungan dengan cara melanggar hak
Undang-Undang
No.8
Tahun
orang lain di bidang HKI khususnya
tentang Perlindungan Konsumen hanya
merek.17Passing off atau di kenal dengan
memberikan
perlindungan
1999
terhadap
konsumen dari tindakan “passing off” dan 18
17
Dr.Anne Gunawati,SH,M.Hum, 2015,Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat, PT.Alumni, Bandung, h.267.
Kompas.com, 9 September 2008, Passing Off Modus Baru Pelanggaran Merek,Bisniskeuangan.kompas.com/read/2008/09/ 09/20040774/Passing.Off, diunduh pada tanggal 2 Januari 2017, pukul 10:00 WITA
93
Lis Julianti, S.H., M.H. Upaya… .
belum secara spesifik merinci tindakan-
asasi manusia yang dirugikan orang lain
tindakan
dan
merugikan
tersebut
sebagai
“passing off”.
perlindungan
tersebut
diberikan
kepada masyarakat agar mereka dapat
Akibat hukum bagi pelanggaran hak
menikmati semua hak-hak yang diberikan
atas merek yang sudah terdaftar sendiri
oleh hukum, atau dengan kata lain
diatur dalam Undang-undang Nomor 15
perlindungan hukum adalah berbagai
Tahun 2001 Tentang Merek menetapkan
upaya hukum yang harus diberikan oleh
ketentuan pidana dalam Pasal 90 bagi
aparat penegak hukum untuk memberikan
pemilik Merek yang melakukan passing
rasa aman, baik secara pikiran maupun
off
sama
fisik dari gangguan dan berbagai ancaman
keseluruhannya untuk barang dan/atau
dari pihak manapun.Hal ini dikemukakan
jasa sejenis yang diproduksi dan/atau
oleh Satjipto Raharjo.19
Merek
terkenal
terdaftar
iperdagangkan, dipidana dengan pidana
Dengan
adanya
perlindungan
penjara paling lama 5 (lima) tahun
hukum ini, maka para pesaing bisnis tidak
dan/atau
berhak
denda
paling
banyak
Rp
memakai
merek, huruf-huruf,
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
kemasan, citra produk dari produk barang
Sedangkan bagi pemilik Merek yang
atau jasa tersebut. Jadi passing off
melakukan passing off Merek terkenal
mencegah
terdaftar sama pada pokoknya untuk
melakukan beberapa hal, yaitu :
barang
1.
dan/atau
diproduksi
jasa
dan/atau
sejenis
yang
diperdagangkan,
paling
banyak
Rp
800.000.000,00
lain
untuk
Menyajikan barang atau jasa seolaholah barang/jasa tersebut milik orang
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda
pihak-pihak
lain. 2.
Menjalankan produk atau jasanya seolah-olah
mempunyai
hubungan
(delapan ratus juta rupiah) sebagaimana
dengan barang atau jasa milik orang
dinyatakan dalam Pasal 91 Undang-
lain
undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang
Sistem perolehan hak merek yang
Merek.
berkaitan dengan perlindungan hak merek
2.
menurut Undang-Undang No.15 Tahun
Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Passing Off pada Merek Dagang di Indonesia Perlindungan
Hukum
adalah 19
memberikan pengayoman kepada hak
http://www.suduthukum.com/2015/09/per lindungan-hukum.html
94
Lis Julianti, S.H., M.H. Upaya… .
20
Prinsip lainnya dalam Konvensi
Pendaftaran merek dalam hal ini adalah
Paris adalah prinsip right of priority (hak
untuk memberikan status bahwa pendaftar
prioritas) sebagaimana diatur dalam Pasal
dianggap
pertama
4 Konvensi Paris (1967). Disebutkan
sampai ada orang lain yang membuktikan
bahwa seseorang yang mendaftarkan hak
sebaliknya. 21 Pendaftaran merek, selain
milik perindustriannya di dalam suatu
mencegah pelanggaran hak atas merek di
Negara
kemudian hari dan juga merupakan syarat
pengakuan juga di Negara-negara anggota
untuk menggugat merek lain yang sudah
lainnya. Hak prioritas ini berlaku selama 6
terdaftar apabila di anggap menyerupai
(enam) bulan sejak tanggal pendaftaran
atau terindikasi tindakan passing off.
pertama kali diterima dinegara anggota.22
2001
adalah
sebagai
Secara terikat
sistem
konsitutif.
pemakai
Internasional
Konvensi
Paris
Indonesia
Union
anggota
akan
mendapat
Hak prioritas adalah hak yang berlaku
yang
surut dalam perlindungan hak atas merek
diadakan tanggal 20 Maret 1883 di Paris,
yang berlaku dalam wilayah negara-
yang khusus diadakan untuk memberikan
negara anggota termasuk Indonesia.
perlindungan pada hak milik perindustrian
Selain konvensi Paris terdapat juga
(Paris Convention for the protection of
perjanjian internasional yang menjadi
Industrial Property) termasuk tindakan
kerangka dasar dari pelindungan hukum
passing off
pada merek dagang terhadap tindakan
Di dalam Konvensi Paris Union,
passing off, salah satunya adalah TRIPs
merek-merek dagang dapat didaftar untuk
(Agreement on Trade Related Aspects of
barang-barang yang sama atau serupa oleh
Intellectual Property Rights Including
pihak lain selain pihak pemegang merek
Trade in Counterfeit Goods). Dan pada
dagang asli. Permohonan pendaftaran
Article 16 TRIPs:
tersebut harus ditolak atau dibatalkan oleh
1. The
owner
of
a
registered
Negara anggota, baik ex-officio ataupun
trademark shall have the exclusive
atas permohonan pemegang pendaftaran
right to prevent all third parties
merek dagang asli (Pasal 6 bis)
not having the owner’s consent from using in the course of trade
20
Rahmi Jened, April 2015, Hukum Merek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi, Prenadamedia group, Jakarta (selanjutnya disingkat Prof.Dr.Rahmi Jened,SH.,MH I), h.196. 21 H.OK.Saidin, February 2013, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, h.363.
identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in 22
Anne Gunawati, Op.Cit, h.259.
95
Lis Julianti, S.H., M.H. Upaya… .
respect of which the trademark is
knowing or having reasonable
registered where such use would
grounds to know that dealing in
result in a likelihood of confusion.
such subject matter would entail
In case of the use of an identical
the infringement of an intellectual
sign
property right.”
for
identical
goods
or
services, a likelihood of confusion
Menetapkan bahwa suatu perintah
shall be presumed. The rights
pengadilan untuk mencegah masuknya
described
not
kedalam arus perdagangan dalam wilayah
prejudice any existing prior rights,
hukum barang-barang impor yang diduga
nor shall they affect the possibility
merupakan pelanggaran terhadap Hak
of
Kekayaan
above
Members
shall
making
rights
available on the basis of use.
tindakan
23
Intelektual. pencegahan
Merupakan
awal
terhadap
Article 16 TRIPs tersebut menjadi
barang-barang yang diduga merupakan
acuan untuk menetapkan alasan (relative
hasil produsen yang melakukan tindakan
ground)
passing off terhadap merek terkenal atau
sebagai
persyaratan
materiil
merek yang di Indonesia di atur dalam
merek terdaftar.
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
3.
PENUTUP
Berdasarkan Article 44 TRIPs
Passing
off
merupakan
bentuk
“The judicial authorities shall
persaingan
have the authority to order a party
menimbulkan kebingungan, dan dugaan
to desist from an infringement,
salah (false allegation), karena dengan
inter alia to prevent the entry into
adanya
the channels of commerce in their
keterkaitan yang erat/indikasi adanya
jurisdiction of imported goods
suatu hubungan, indikasi menyesatkan
that involve the infringement of an
publik (konsumen). Dalam mencapai
intellectual
right,
persaingan sehat, ada tiga instrument
customs
hukum yang harus di tegakkan, yaitu
clearance of such goods. Members
aturan hukum HKI (Intellectual Property
are not obliged to accord such
Law),
property
immediately
after
tidak
Passing
aturan
sehat
off
yang
terdapat
hukum
dapat
kesan
pencegahan
authority in respect of protected subject
matter
acquired
or
ordered by a person prior to
23
http://www.pt-medan.go.id/images/file/ Upaya%20Penanggulangan%20Pelanggaran%20H ak%20Kekayaan%20Intelektual.pdf, download 3 Januari 2017, jam 13:42 WITA.
Lis Julianti, S.H., M.H. Upaya…
96
.
persaingan curang (Unfair Compettion
hukum yang berlaku kepada pengusaha-
Prevention Law), dan Hukum persaingan
pengusaha atau merek terkenal lainnya.
atau hukum anti-monopoli.24
Selain
untuk
mengurangi
kerugian
Terdapat kekosongan hokum yang
menggunakan produk dengan merek yang
belum mengatur tindakan passing off
tidak diinginkan,masyarakat diharapkan
sebagai bentuk khusus dari pelanggaran
untuk
terhadap Hak atas Merek. Perlindungan
mencegah atau bahkan menolak membeli
hukum dari akibat tindakan passing off
merek-merek yang terindikasi tindakan
terdapat dalam Undang-Undang No.8
passing off. Sehingga dapat memberikan
Tahun
kesempatan
1999
Konsumen
tentang
Perlindungan
hanya
memberikan
perlindungan terhadap konsumen dari tindakan
“passing
off”
dan
dapat
berperan
kepada
aktif
produk
dalam
dengan
reputasi yang jujur tanpa membonceng reputasi merek terkenal.
belum
sepenuhnya melindungi pelaku usaha
DAFTAR PUSTAKA
yang menjadi korban tindakan “passing
BUKU :
off”.
Gunawati, Anne, 2015,Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat, PT.Alumni, Bandung.
Upaya
pemberian
perlindungan
hukum terhadap pelaku usaha akibat tindakan
persaingan
curang
berupa
passing off terhadap hak merek dagang masih diatur secara umum dalam Pasal 372 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP),
menampilkan
jika
produknya
produsen seolah-olah
adalah produk perusahaan lain. Perlunya sosialisasi dan pentingnya peran aktif para pengusaha agar dapat lebih kompetitif membangun reputasi merek mereka tanpa harus membonceng
Jened, Rahmi, 2015, Hukum Merek Dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi, Prenadamedia Group, Jakarta , April 2015, Hukum Merek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi, Prenadamedia group, Jakarta Saidin, H.OK., 2013, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
merek terkenal, agar meningkatkan daya saing
produk
terhadap
merek-merek
MAKALAH :
terkenal dan menunjukkan ketaatan pada 24
Prof.Dr.Rahmi Jened,SH.MH, Hukum Merek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi, Prenadamedia group, 2015, h. 196.
Materi Kuliah HKI, Perlindungan Merek di Indonesia, Universitas Jayabaya
Lis Julianti, S.H., M.H. Upaya…
INTERNET : Boen, Hendra Setiawan, 15 Januari 2009, Dapatkah Doktrin Passing Off Diaplikasikan di Indonesia?http://www.hukumonline .com/berita/baca/hol20887/dapatka h-doktrin-passing-offdiaplikasikan-di-indonesia,diunduh pada tanggal 14 November 2016 https://en.wikipedia.org/wiki/Passing_off. http://www.ptmedan.go.id/images/file/Up aya%20Penanggulangan%20Pelang garan%20Hak%20Kekayaan%20In telektual.pdf, download 3 Januari 2017, jam 13.42 WITA.
97
.
Kompas.com, 9 September 2008, Passing Off Modus Baru Pelanggaran Merek, Bisniskeuangan.kompas.com/read/ 2008/09/09/20040774/Passing.Off, diunduh pada tanggal 2 Januari 2017. http://www.suduthukum.com/2015/09/per lindungan-hukum.html
