KERANGKA PENGELOLAAN LINGKUNGAN dan SOSIAL (KPLS)

PT PLN (Persero)

INDONESIA SECOND POWER TRANSMISSION DEVELOPMENT PROJECT (IPTD-2)

KERANGKA PENGELOLAAN LINGKUNGAN dan SOSIAL (KPLS) Environmental and Social Management Framework (ESMF)

Daftar Isi 1.

Pengantar......................................................................................................................................3 1.1

Deskripsi Proyek ....................................................................................................................3

1.2

Ringkasan Jenis Sub-Proyek dan Dampak Potensial Lingkungan dan Sosial ..........................4

1.3

Tujuan Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (KPLS) ................................................6

2

Kebijakan Panduan Perlindungan Bank Dunia...............................................................................6

3

Persiapan dan Implementasi EMP.................................................................................................8 3.1

Tinjauan ................................................................................................................................8

3.2

Langkah 1 Penyaringan dan Penilaian Subproyek .................................................................8

3.3

Langkah 2 Persiapan EMP .....................................................................................................9

3.4

Langkah 3 Penilaian.............................................................................................................11

3.5

Langkah 4 Implementasi EMP - Konstruksi..........................................................................11

3.6

Langkah 5 Implementasi EMP - Operasi

3.6

Peninjauan Ulang EMP ........................................................................................................11

4

Konsultasi dan Pengumuman ......................................................................................................12

5

Pemantauan dan Pelaporan ........................................................................................................12

6

Tanggung Jawab Institusional .....................................................................................................13

7

Pembiayaan KPLS ........................................................................................................................15

8

Review KPLS ................................................................................................................................15

Lampiran 1 Checklist untuk Penyaringan dan Penilaian Proyek ..........................................................16 Lampiran 2 Dampak Standar dan Rencana Mitigasi............................................................................22 Lampiran 3 Rencana Pemantauan Standar .........................................................................................29 Annex 4 Template for EMP for New Sites ...........................................................................................33 Lampiran 5 Prosedur Penemuan Tak Terduga untuk Sumber Daya Kultural Fisik...............................38 Lampiran 6 Panduan (COP) Lingkungan untuk Konstruksi ..................................................................40 Lampiran 7 Panduan Konsultasi EMP..................................................................................................43 Lampiran 9 Data Konsultasi KPLS/ESMF..............................................................................................45

1. Pengantar PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, perusahaan Negara untuk daya listrik, sedang merencanakan suatu proyek ambisius dan komprehensif untuk meningkatkan infrastruktur transmisi di daerah Jawa-Bali, Sulawesi dan Kalimantan. Pemerintah Indonesia telah mengajukan pinjaman kepada Bank Dunia untuk proyek tersebut. Proyek ini melibatkan sejumlah subproyek yang akan meningkatkan, mengembangkan atau membangun sejumlah gardu induk baru. Tujuan dari KPLS /ESMF (Environmental and Social Management Framework) ini adalah untuk 1 mengacu pada panduan perlindungan Bank Dunia , dan menyediakan proses dan perangkat standar untuk diterapkan pada sejumlah subproyek yang akan didanai.

1.1 Deskripsi Proyek Tujuan Pembangunan IPTD2 (Indonesia Second Power Transmission Development) adalah untuk membantu Pemerintah Indonesia untuk memenuhi naiknya tingkat permintaan listrik dan meningkatkan akses terhadap listrik secara lestari. Tujuan ini akan dicapai dengan menguatkan dan meningkatkan kapasitas jaringan transmisi listrik di Jawa-Bali dan sejumlah pulau besar lainnya di Indonesia bagian Barat dan Timur dan dengan meningkatkan kapasitas PLN dalam merencanakan dan mengoperasikan transmisi dan jaringan distribusi dengan cara yang efisien dan transparan melalui pengenalan teknologi ‘smart grid’. Ini adalah operasi lanjutan dari Proyek Pembangunan Transmisi Listrik Indonesia (IPTD) yang masih sedang berlangsung. Proyek yang diusulkan ini melanjutkan peningkatan sistem subtransmisi 150 kV di Jawa-Bali dan Sumatera, yang telah sebagian tercakup dalam IPTD. IPTD2 ini juga menunjang peningkatan sistem subtransmisi 150 kV yang telah ada di Kalimantan dan Sulawesi untuk memenuhi meningkatnya permintaan daya listrik dan untuk meningkatkan tingkat akses di pulau-pulau tersebut. Proyek ini juga akan mengikutsertakan suatu komponen bantuan teknis untuk mengembangkan kapasitas PLN dalam memperkenalkan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi sisi permintaan dan penawaran dari sistem daya listrik ini. Tiga dari empat komponen IPTD-2 tersebut melibatkan investasi infrastruktur dan memerlukan instrumen-instrumen panduan perlindungan: 1) pengembangan gardu induk 150 kV di sistem JawaBali, 2) pengembangan gardu induk 150 kV dan 70 kV di Indonesia bagian Timur, dan 3) pengembangan gardu induk 150 kV di Indonesia bagian Barat. Komponen 1: Pengembangan Gardu induk 150 kV di Sistem Jawa-Bali Di dalam komponen ini, sejumlah gardu induk 150/20 kV yang dipilih di Jawa-Bali akan dikembangkan dengan menambah satu atau lebih trafo dan peralatan terkait lainnya di setiap gardu induk; mengganti satu atau dua trafo lama dengan yang baru dan peralatan terkait dengan kapasitas yang lebih besar; dan membangun sejumlah gardu induk 150/20 kV baru. Gardu-gardu induk ini

1

Kebijakan-kebijakan panduan perlindungan sosial ini dibahas melalui dua kerangka acuan terpisah: Kerangka Acuan untuk Pembebasan Tanah dan Pemukiman Ulang dan Kerangka Acuan untuk Penduduk Asli.

terletak di sepanjang pulau Jawa dan Bali, dan kebanyakan berada di Jakarta, Jawa Barat & Banten, Jawa Tengah, dan Bali. Komponen 2: Pengembangan Gardu Induk 150kV dan 70kV di Indonesia bagian Timur 2

Di dalam komponen ini, sejumlah gardu induk 150/20 kV dan 70/20 kV di Indonesia bagian Timur akan dikembangkan dengan menambah satu atau lebih trafo baru dan peralatan terkait di setiap gardu induk atau mengganti satu atau dua trafo lama dengan yang baru dan peralatan terkait dengan kapasitas yang lebih besar. Selain itu, juga akan dibangun sejumlah gardu induk 150/20 kV baru. Gardu-gardu induk ini terletak di Kalimantan (kecuali Propinsi Kalimantan Barat) dan Sulawesi. Komponen 3: Pengembangan Gardu Induk 150 kV di Indonesia bagian Barat Di dalam komponen ini, sejumlah gardu induk 150/20 kV di Indonesia bagian Barat3 akan dikembangkan dengan menambah satu atau lebih trafo baru dan peralatan terkait di setiap gardu induk atau mengganti satu atau dua trafo lama dengan yang baru dan peralatan terkait dengan kapasitas yang lebih besar. Selain itu, juga akan dibangun sejumlah gardu induk 150/20 kV baru. Gardu-gardu induk ini terletak di Sumatera dan Propinsi Kalimantan Barat. Subproyek-subproyek di dalam Komponen 1-3 akan disiapkan dan diimplementasikan dalam 2 kelompok. Kelompok 1 adalah semua subproyek yang diprioritaskan dan yang berada dalam kondisi yang lebih siap. Semua subproyek dalam Kelompok 1 akan disiapkan EMP-nya (EMP) dan akan selesai dievaluasi (appraisal) saat proyek IPTD2 disetujui oleh Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia. Kelompok 2 adalah subproyek-subproyek yang a) telah diidentifikasi tetapi batasan tapaknya belum diketahui selama persiapan atau b) masih baru, yang dapat diusulkan oleh PLN saat implementasi. Subproyek-subproyek di Kelompok 2 akan dievaluasi sesuai dengan sejumlah kriteria persyaratan, yang akan disepakati saat masa persiapan subproyek. Subproyek yang memenuhi kriteria persyaratan akan didanai berdasarkan urutan yang masuk lebih awal dan yang dievaluasi lebih awal sampai seluruh dana telah direalisasikan. KPLS (Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial) ini juga meliputi seluruh subproyek yang akan didanai dalam Kelompok 2.

1.2 Ringkasan Jenis Sub-Proyek dan Dampak Lingkungan dan Sosial Potensial Ada dua jenis subproyek: Untuk subproyek jenis peningkatan dan perluasan, aktivitas utamanya adalah untuk memasang trafo baru dan peralatan terkait atau mengganti trafo dan peralatan terkait yang lama dengan yang baru yang memiliki kapasitas yang lebih besar di gardu induk 150/20 kV dan 70/20 kV yang ada. Rehabilitasi tidak memerlukan pembebasan lahan dan akan diimplementasikan di dalam lahan yang ada dari gardu-gardu induk ini. Walaupun sebagian besar rencana perluasan tidak memerlukan

2

Indonesia bagian Timur terdiri dari propinsi-propinsi: Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. 3 Indonesia bagian Barat terdiri dari: Propinsi Kalimantan Barat dan Sumatera

pembebasan lahan, sejumlah subproyek akan memerlukan sedikit perluasan lahan, yang biasanya bersambungan langsung dengan lahan yang sudah ada bagi gardu-gardu induk tersebut. Untuk gardu induk baru, aktivitas utama adalah membangun gardu induk 150/20 kV baru yang memiliki satu atau lebih trafo dan peralatan terkait pada 150 kV dan 20 kV, sebuah ruang control, peralatan tambahan/perawatan. Biasanya sebuah gardu induk baru memerlukan sebuah jalur transmisi 150 kV (sepanjang 1-2 km) untuk menghubungkan gardu induk tersebut dengan jaringan yang sudah ada, dan, pada sejumlah kasus, peningkatan kualitas jalan mungkin dibutuhkan. Sebuah gardu induk baru membutuhkan tapak yang tertutup dan di atas lahan yang rata dan bebas dari tumbuhan atau pemukiman manusia (kecuali para operator gardu induk), yang biasanya berukuran kira-kira 150 m x 100 m. Untuk gardu induk yang melibatkan konstruksi untuk koneksi dengan jalur transmisi 150 kV atau peningkatan kualitas jalan, struktur-struktur ini memerlukan pembebasan lahan secara permanen atau sementara. Tapak untuk suatu subproyek baru biasanya dipilih untuk ditempatkan di dalam area tertentu untuk meminimalkan dampak dari struktur-struktur yang disebut di atas dan dampak terhadap lingkungan atau pembebasan lahan. Berikut ini adalah ringkasan dari dampak lingkungan dan sosial yang potensial untuk muncul dari subproyek jenis apa saja. Tabel 1 Ringkasan Dampak Potensial Lingkungan dan Sosial dari Gardu Induk Baru, Peningkatan atau Perluasan. Tahap

Aktivitas

Dampak Potensial

Konstruksi – semua jenis tapak.

Galian dan konstruksi

kebisingan, debu, getaran terhadap properti sekitar Paparan EMF (medan elektromagnetik) terhadap pekerja

Konstruksi – tapak baru (tambahan untuk daftar di atas)

Operasi dan perawatan

Penyimpanan, penanganan, penggunaan dan pembuangan limbah berbahaya seperti minyak trafo

Kontaminasi tanah dan air

Pembuangan atau daur ulang trafo bekas (berlaku hanya untuk tapak jenis pemuktahiran)


Risiko penemuan PCB


Pembersihan vegetasi dan galian dan aktivitas konstruksi untuk pembangunan akses masuk dan platform konstruksi

Erosi tanah dan kontaminasi air

Pembebasan lahan

Pembebasan lahan, pemukiman ulang tidak sukarela, dan kompensansi untuk aset yang hilang (pohon, tanaman pertanian)

Penyimpanan, penanganan, penggunaan dan pembuangan limbah berbahaya seperti minyak trafo

Kontaminasi air dan tanah

EMF

Paparan EMF terhadap pekerja & masyarakat

Risiko kesehatan dan keselamatan

Hilangnya habitat dan / atau lahan produktif

1.3 Tujuan Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (KPLS) Proyek IPTD2 akan mendanai sejumlah besar subproyek selama masa implementasi asalkan subproyek-subproyek tersebut memenuhi kriteria persyaratan yang akan membantu memastikan bahwa subproyek-subproyek tersebut telah sesuai dengan standar internasional dalam ukuran teknis, lingkungan, dan sosial dan memenuhi syarat minimum dalam performa finansial dan ekonomi. Tujuan dari KPLS ini adalah untuk memastikan bahwa subproyek di dalam Kelompok 2 yang akan didanai melalui IPTD2 memenuhi persyaratan yang ada dalam kebijakan panduan perlindungan Bank 4 Dunia . Kerangka acuan yang ada memberikan panduan untuk persiapan, penilaian, dan implementasi Rencana Pengelolaan Lingkungan (EMP) serta peran dan tanggung jawab dari setiap institusi. Diharapkan bahwa setiap subproyek juga akan memenuhi semua persyaratan lingkungan yang relevan dan proses-proses terkait di bawah peraturan dan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Perhatikan bahwa untuk jenis dan skala proyek, dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan di Indonesia, tidak ada AMDAL yang disyaratkan bagi kegiatan-kegiatan yang telah diusulkan. Untuk gardu induk baru, Rencana Pemantauan Lingkungan / Rencana Pengelolaan Lingungan disyaratkan, sedangkan untuk peningkatan dan perluasan gardu induk tidak membutuhkan persyaratan seperti demikian.

2 Kebijakan Panduan Perlindungan Bank Dunia Kebijakan-kebijakan panduan perlindungan sosial dan lingkungan Bank Dunia adalah untuk mencegah dan memitigasi kerugian dan kecelakaan ataupun kerusakan yang tidak seharusnya terjadi bagi masyarakat dan lingkungannya selama proses pembangunan. Kebijakan-kebijakan ini memberikan panduan kepada Bank Dunia dan kepada pihak-pihak yang meminjam dana selama proses identifikasi, persiapan, dan implementasi dari setiap program dan proyek yang didanai. Panduan perlindungan lingkungan dan sosial yang relevan bagi IPTD2 didiskusikan di bawah ini. OP/BP 4.01 Penilaian Lingkungan: Dalam setiap operasi yang dilakukan oleh Bank Dunia, tujuan dari Penilaian Lingkungan adalah untuk meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan, untuk memastikan bahwa opsi-opsi proyek yang dipertimbangkan adalah baik dan lestari, dan warga yang berpotensi terkena dampak telah terkonsultasikan dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan Bank Dunia ini mendefinisikan prosedur-prosedur untuk penyaringan (screening) lingkungan, penilaian dampak, konsultasi, pengumuman publik, dan komitmen implementasi dan supervisi terkait rencana-rencana penilaian dan pengelolaan lingkungan. Untuk kepentingan IPTD2, seluruh proyek memerlukan EMP (Rencana Pengelolaan Lingkungan). OP/BP 4.04 Habitat Alam: Panduan perlindungan untuk Habitat Alam bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur dan proyek pembangunan yang didukung oleh Bank Dunia mempertimbangkan konservasi keragaman hayati dan berbagai produk dan layanan lingkungan yang disediakan oleh habitat alam kepada masyarakat. 4

Perhatikan bahwa EMP subproyek Kelompok 1 telah melalui proses penilaian (appraisal)

Habitat alam didefinisikan sebagai area daratan dan perairan di mana ekosistem dari komunitas biologisnya dibentuk oleh sebagian besar spesies tumbuhan dan binatang asli dari habitat tersebut, dan aktivitas manusia tidak secara esensial telah merubah fungsi-fungsi ekologis utama dari area tersebut. Sedikit sekali kemungkinan untuk proyek-proyek IPTD2 ini berlangsung di kawasan seperti ini, karena terdapat fleksibilitas dalam penyeleksian lokasi untuk infrastruktur yang baru. Untuk kepentingan IPTD2, sebuah subproyek tidak akan memenuhi syarat untuk didanai jika tidak sejalan dengan kebijakan panduan perlindungan Habitat Alam tersebut. OP/BP 4.11 Kekayaan Sumber Budaya Fisik: Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menghindari, atau mengurangi, dampak buruk terhadap sumber budaya akibat proyek-proyek pembangunan yang didanai Bank Dunia. Sumber budaya fisik meliputi objek bergerak atau tidak bergerak, situs, bangunan, kelompok bangunan, sarana alam dan lanskap yang memiliki signifikansi arkeologis, peleontologis, historis, arsitektur, relijius, estetik, atau sifat kultural lainnya. Sedikit sekali kemungkinan untuk subproyek dari IPTD2 akan berdampak pada sumber budaya fisik karena fleksibilitas pemilihan lokasi. Untuk kepentingan IPTD2, sebuah subproyek tidak akan memenuhi syarat untuk didanai jika tidak sejalan dengan kebijakan panduan perlindungan Sumber Daya Kultural Fisik tersebut. OP / BP 4.10 Masyarakat Adat: Bank Dunia menghargai fakta bahwa identitas dan budaya masayarakat adat tidak dapat dipisahkan dari tanah di mana mereka tinggal dan dari sumber daya alam di mana mereka menggantungkan hidup mereka. Orang-orang ini seringnya merupakan bagian dari kelompok yang rentan dan marginal dari suatu populasi. Untuk IPTD2, terdapat kemungkinan akan keberadaan sejumlah kelompok Masyarakat Adat di sekitar satu atau lebih tapak baru (belum dikonfirmasi). Rancangan untuk Masyarakat Adat akan menyinggung proses identifikasi, konsultasi, dan penilaian dampak sosial. OP / BP 4.12 Pengadaan Tanaha dan/atau Pemukiman Kembali: Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menghindari pemukiman ulang tidak sukarela jika memungkinkan, dan jika tidak bisa dihindari warga yang dipindahkan dipastikan untuk terkonsultasi dengan baik dan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan implementasi program-program pemukiman ulang. Warga yang dipindahkan harus dibantu agar taraf hidup mereka dapat ditingkatkan atau paling tidak taraf hidup mereka dapat dikembalikan pada tingkat sebelum mereka dipindahkan. Kebijakan ini meliputi dampak-dampak sosial dan ekonomi, baik langsung maupun tidak langsung yang berasal dari proses relokasi atau kehilangan tempat tinggal; kehilangan aset atau akses terhadap aset; atau kehilangan pendapatan atau sumber mata pencaharian; atau pembatasan sepihak terhadap akses lahan dan area yang dilindungi. Untuk IPTD2 Kerangkan Kebijakan Pembebasan Lahan dan Pemukiman Ulang akan menyediakan mekanisme terkait dengan masalah warga yang terkena dampak dari aktivitas pemukiman ulang tidak sukarela. Kebijakan Bank Dunia terhadap Akses Informasi: Bank Dunia menghargai bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah penting dan mendasar bagi proses pembangunan dan bagi pencapaian misi

pengentasan kemiskinan. Dokumen-dokumen panduan perlindungan yang disiapkan oleh PLN diberikan kepada Bank Dunia dan Bank Dunia akan mempublikasikan dokumen-dokumen tersebut di website mereka www.worldbank.org.

3

Persiapan dan Implementasi EMP

3.1 Tinjauan Semua subproyek akan membutuhkan EMP. Setiap subproyek akan melalui proses penyaringan (screening) dan penilaian (scoping) yang sama untuk menentukan jenis dan detail dari EMP. Gambar 1 Proses EMP untuk Subproyek

3.2 Langkah 1 Penyaringan dan Penilaian Subproyek Semua subproyek akan melalui proses penyaringan dan penilaian yang tertera pada checklist di Lampiran 1 untuk menentukan:  Kelayakan sebagai bagian proyek IPTD2;  Jenis EMP yang dibutuhkan dan jenis mitigasi dan pemantauan (standar atau khusus); dan  Apakah LARAP atau IPP dibutuhkan (untuk dipersiapkan dalam LARPF dan IPF) Hasil penyaringan dan penilaian ditentukan oleh jenis subproyek (peningkatan / perluasan atau tapak baru) dan jenis dampak sosial dan lingkungan yang potensial.

3.3 Langkah 2 Persiapan EMP Untuk proyek IPTD2 terdapat 2 jenis EMP: 1) EMP untuk Tapak Baru, dan 2) EMP untuk Peningkatan. EMP untuk Tapak Baru: EMP baru yang berdiri sendiri akan disiapkan untuk setiap subproyek yang melibatkan pembangunan suatu tapak baru. Template-nya dapat dilihat di Lampiran 4. EMP akan mengikuti model UKL/ UPL Indonesia, dengan lampiran-lampirannya yang mengikuti OP / BP 4.01 Bank Dunia, kebijakan untuk Rencana Pengelolaan Lingkungan. EMP untuk Peningkatan: EMP ini berisi semua subproyek yang melibatkan peningkatan atau perluasan. Karena hasil dari penyaringan dan penilaian kemungkinan besar akan mendapatkan bahwa risiko sosial dan lingkungan untuk subproyek kategori peningkatan dan perluasan cenderung mirip, dan minim, untuk sebagian besar (jika tidak semua) subproyek, subproyek-subproyek ini akan menggunakan EMP yang sama. Pada sebagian besar kasus, penekanan EMP untuk Peningkatan adalah EMP untuk tahap konstruksi. Saat gardu induk telah operasional, EMP akan diimplementasikan menurut SOP (Standard Operational Procedure) dari PLN. 3.3.1 Persiapan EMP Tapak Baru PLN bertanggung jawab untuk mempersiapkan EMP dan memberikan EMP tersebut kepada Bank Dunia untuk dinilai. Template untuk Situs Baru (Lampiran 4) akan digunakan sebagai berikut:

Proses Standar

Proses tambahan jika ada indikasi adanya dampak dan isu khusus untuk tapak tertentu dalam proses penilaian

3.3.2 Update EMP untuk Peningkatan Adalah tanggung jawab dari PLN untuk mengupdate EMP dari subproyek jenis Peningkatan dalam proyek IPTD2, dan memasukkan dokumen yang telah direvisi kepada Bank Dunia untuk dinilai (appraisal). EMP untuk Peningkatan telah disiapkan untuk subproyek di bawah kategori Kelompok 1

dan akan diperbaharui (update) dengan penambahan subproyek dari Kelompok 2 saat subproyeksubproyek tersebut siap untuk diimplementasikan. Prosesnya adalah sebagai berikut:

Proses Standar Proses tambahan jika ada indikasi adanya dampak dan isu khusus untuk tapak tertentu dalam proses penilaian

3.3.3 Konsultasi Semua subproyek membutuhkan paling tidak satu konsultasi publik dan hasil dari konsultasi wajib didokumentasikan dalam EMP. Konsultasi publik dapat dilaksanakan baik sebelum persiapan rancangan EMP untuk mendiskusikan isu-isu lingkungan utama dan aksi pengelolaan yang diusulkan untuk dimasukkan ke dalam EMP, atau setelah rancangan EMP telah diselesaikan sehingga dapat berfungsi sebagai basis diskusi dan untuk mendapatkan isu-isu lingkungan tambahan yang mungkin penting bagi kelompok yang terkena dampak. Dari kedua jenis konsultasi di atas, konsultasi awal adalah yang lebih baik. Panduan konsultasi disediakan dalam Lampiran 7. 3.3.4 Pengumuman (Disclosure) PLN bertanggung jawab untuk mengumumkan EMP pada suatu lokasi publik di wilayah tapak subproyek (misalnya pada kantor pemerintah daerah setempat atau aula/kantor desa dan online). PLN harus memberikan surat kepada Bank Dunia yang menyatakan: (a) di mana EMP diumumkan, dan (b) tanggal pengumuman. Selanjutnya, PLN harus juga menyertakan versi Bahasa Inggris dari dokumen-dokumen ini kepada Bank Dunia, dengan verifikasi bahwa versi Bahasa Inggrisnya

konsisten dengan versi Bahasa Indonesianya. Bank Dunia Kantor Jakarta kemudian akan membuka dokumen-dokumen tersebut di Infoshop.

3.4 Langkah 3 Penilaian PLN akan mengikutsertakan EMP sebagai bagian dari paket informasi yang diberikan kepada Bank Dunia ketika meminta subproyek(-subproyek) tersebut untuk didanai. Tim Panduan Perlindungan (safeguard) dari Bank Dunia akan mereview EMP tersebut sebagai bagian dari proses penilaian (appraisal). PLN bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap proses penilaian untuk UPL / UKL dengan merujuk pada peraturan di Indonesia untuk setiap tapak baru.

3.5 Langkah 4 Implementasi EMP - Konstruksi PLN bertanggung jawab untuk mematuhi EMP dan semua hukum di Indonesia, namun selama tahap konstruksi implementasi EMP sering didelegasikan kepada kontraktor utama. 3.5.1 Implementasi EMP Kontraktor utama bertanggung jawab untuk memastikan bahwa EMP dijalankan. Kontrak antara PLN dan kontraktor utama harus mengandung Panduan (COP – Code of Practice) Lingkungan yang menjabarkan kewajiban kontraktor (lihat Lampiran 6). 3.5.2 Pemantauan, Supervisi, dan Pengawasan EMP Kontraktor bertanggung jawab untuk memantau efektivitas ukuran-ukuran mitigasi EMP, termasuk implementasi rencana pemantauan EMP. PLN memiliki tanggung jawab untuk supervisi performa EMP, termasuk performa dari semua kontraktor dan subkontraktor. Ini termasuk untuk memastikan kualitas dan konsistensi dari implementasi ukuran-ukuran mitigasi, pemantauan, kapasitas kontraktor, dan pelaporan. Staf PLN akan mengunjungi tapak-tapak untuk mengamati implementasi EMP, dan juga mendapatkan laporan berkala secara teratur dari para kontraktor. Bank Dunia memiliki peran pengawasan terhadap supervisi yang dilakukan oleh PLN dan akan melakukan pemeriksaan tapak atau audit sebagaimana diperlukan, dan akan mendapatkan laporan enam bulanan dari PLN. Bank Dunia akan melaporkan temuan-temuan mereka kepada tim Panduan Perlindungan sebagai bagian dari pelaporan menyeluruh terhadap performa proyek IPTD2.

3.6 Langkah 5 Implementasi EMP - Operasi Implementasi EMP adalah tanggung jawab dari operator gardu induk PLN yang relevan. Dalam kebanyakan situasi, EMP akan diimplementasikan di bawah SOP PLN, dan menjadi hal rutin seperti yang biasa dilakukan. Pemantauan dan pelaporan EMP akan dilanjutkan sesuai SOP.

3.7 Review EMP Setiap EMP akan ditinjau ulang (review) ketika:  Ketidak-sesuaian dengan EMP terjadi  Suatu insiden lingkungan atau kesehatan dan keselamatan yang serius terjadi  Subproyek berubah secara signifikan (perubahan disain berakibat pada lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan di tapak, tapak diperluas, dll.)

Untuk review, staf PLN disyaratkan untuk membaca ulang EMP untuk melihat jika EMP tersebut dapat diperbaiki untuk mencegah insiden / ketidaksesuaian terjadi lagi, atau untuk mencegah atau meminimalkan risiko baru.

4 Konsultasi dan Pengumuman Rancangan KPLS ini akan diumumkan dan dikonsultasikan ke publik. Hasil dari konsultasi akan dimasukkan dalam versi terakhir dari dokumen KPLS ini.

5 Pemantauan dan Pelaporan Jenis laporan, frekuensi, dan tanggung jawab pelaporan untuk EMP dan KPLS dirangkum dalam program pelaporan di bawah ini. Tabel 2 Program Pelaporan

Jenis laporan, dan tujuan

Frekuensi dan waktu pelaporan

Penyusun Laporan

Penerima laporan

Tindak Lanjut

Laporan Pengelolaan Lingkungan Konstruksi

Enam bulan selama durasi konstruksi.

Kontraktor

Kantor Regional PLN

Perbaikan ukuranukuran mitigasi jika diperlukan.

Tahap Konstruksi: Dalam waktu 2 minggu setelah terjadi insiden

Kontraktor

Kantor Proyek PLN

PLN dan / atau kontraktor menangani insiden. PLN melaporkan kepada otoritas terkait jika diperlukan

Detil implementasi EMP. Laporan Insiden Insiden bisa berupa (tetapi tidak terbatas ini saja) = tumpahan minyak, kecelakaan serius, penemuan tak terduga akan sumber daya kultural fisik, keluhan publik.

Laporan Pemantauan Performa Lingkungan Data / catatan seluruh aktifitas dan hasil dari implementsi semua EMP untuk seluruh subproyek di wilayah tersebut pada tahap prekonstruksi dan konstruksi termasuk insiden, data pemantauan, foto-foto, data pemantauan dari kontraktor, dan data kunjungan tapak oleh PLN Laporan Pemantauan Performa Lingkungan Gabungan Satu laporan yang menggabungkan informasi dari laporan-laporan di atas. Ini meliputi: Suatu daftar subproyek baru yang dibangun atau disetujui dan status EMP-nya; Status dari seluruh subproyek dan implementasi EMPnya; Rangkuman isu-isu yang signifikan

Enam bulanan, atau selama durasi proyek IPTD2

Kantor Proyek PLN

Kantor Pusat PLN

PLN meninjau ulang EMP jika diperlukan. Perbaikan terhadap pengelolaan dan mitigasi lingkungan jika diperlukan Review dan Update EMP jika diperlukan


Kantor Pusat PLN

Bank Dunia

Penghargaan kepada staf atau kontraktor yang melaksanakan EMP secara penuh.

6 Tanggung Jawab Institusional Tabel 3 Rangkuman Tanggung Jawab Tanggung Jawab Institusional dan Tahap Subproyek Tindakan

Pra - Konstruksi

Mempersiapkan EMP

PLN Unit Proyek PLN Unit Proyek

Implementasi EMP

Tahap Konstruksi

Kontraktor

PLN Unit Proyek Supervisi EMP PLN Unit Proyek Memantau Pengumpulan Data dan Analisis

PLN Unit Proyek

PLN Unit Proyek

Laporan Tiga bulanan tentang Pengelolaan Lingkungan Konstruksi

PLN Unit Proyek

PLN Unit Proyek

Tindakan

Tanggung Jawab Institusional selama Proyek IPTD2

Laporan Enam Bulanan tentang Pemantauan Performa Lingkungan

PLN Unit Proyek

Review dan Update EMP

PLN Unit Proyek

Review dan Update KPLS

Kantor Pusat PLN

Pengawasan Implementasi EMP

Bank Dunia

Kantor-kantor proyek PLN mempekerjakan para profesional yang berpengalaman, berkualifikasi dan berlatar belakang lingkungan (sebagian besar Insinyur Lingkungan). Selama proyek, PLN harus memastikan bahwa sumber daya dan kapasitas yang cukup diberikan pada persiapan, implementasi, pemantauan, dan supervisi semua EMP, yang meliputi: • • • • • •

Pelatihan personel; Persiapan EMP untuk tapak baru dan pembaharuan EMP untuk Peningkatan; Memastikan bahwa semua data pemantauan dicatat dan diorganisasi secara sistematis dan dapat direplikasi; Supervisi EMP selama konstruksi dan operasi; Memperbolehkan audit dan pemeriksaan implementasi EMP oleh Bank Dunia; dan Melaporkan kepada Bank Dunia.

Persyaratan yang diperkirakan untuk pembangunan kapasitas adalah:  Pelatihan khusus tentang implementasi dan supervisi EMP untuk proyek IPTD2.  Pelatihan khusus untuk pemantauan dan pelaporan EMP.  Pelatihan khusus untuk persiapan EMP tapak baru dan pembaharuan EMP untuk Peningkatan sebelum proyek-proyek Kelompok 2 siap didanai.

7 Pembiayaan KPLS Berikut adalah perkiraan biaya untuk implementasi KPLS: Pos

Perkiraan Biaya

Konsultasi KPLS

Ringan, ditanggung PLN

Pemantauan dan pelaporan EMP (biaya staf atau konsultan)

Sedang, ditanggung PLN

Pelatihan staf

Ditanggung Bank Dunia

Dll.

8 Review KPLS KPLS akan ditinjau ulang jika:  Suatu insiden lingkungan, sosial atau kesehatan dan keselamatan serius terjadi  Proyek IPTD2 berubah secara signifikan (persyaratan pendanaan berubah atau skala atau ruang lingkup subproyek berubah) Review mensyaratkan staf PLN membaca ulang KPLS untuk melihat jika KPLS tersebut dapat diperbaiki untuk menghindari insiden / ketidaksesuaian terjadi kembali, atau untuk mencegah atau meminimalkan sebuah risiko baru. Jika sebuah versi baru KPLS harus disiapkan, ini harus dikonsultasikan, diumumkan, dan dinilai oleh Bank Dunia.

Lampiran 1 Checklist untuk Penyaringan dan Penilaian Proyek Semua proyek melalui hal-hal berikut ini: Langkah 1. Apakah subproyek telah memenuhi syarat untuk program IPTD2, berdasarkan Kriteria Penyaringan Lingkungan? Langkah 2. Perangkat panduan perlindungan apa yang dibutuhkan oleh setiap subproyek? EMP untuk Peningkatan atau EMP untuk Tapak Baru, LARAP, IPP. Langkah 3. Apakah isu-isu lingkungan dan sosial dari subproyek akan tercakup oleh template-template mitigasi standar, atau apakah ukuran-ukuran mitigasi tambahan dibutuhkan? Gunakan checklist Penilaian Dampak EMP.

Langkah 1: Kriteria Persyaratan Kriteria Persyaratan untuk Penyaringan

MEMENUHI SYARAT, YA ATAU TIDAK

Persyaratan untuk program IPTD2

(centang ) Habitat alam didefinisikan sebagai area daratan dan perairan di mana ekosistem dari komunitas biologis sebagian besar dibentuk oleh spesies tumbuhan dan binatang asli, dan aktivitas manusia tidak secara esensial telah merubah fungsi-fungsi ekologis utama dari area tersebut. 1. Apakah subproyek terletak di dalam suatu kawasan lindung propinsi atau nasional? 2. Apakah subproyek akan secara signifikan mengakibatkan degradasi atau perubahan habitat alam dan / atau hutan di kawasan lindung, daerah yang diusulkan menjadi kawasan lindung, atau daerah yang dianggap memiliki ekologi khusus?

YA

YA

□

□

TIDAK

TIDAK

□

□

Jika ya, subproyek tidak memenuhi syarat Jika ya, subproyek tidak memenuhi syarat

Penduduk Asli Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi penduduk asli, berkonsultasi dengan mereka, memastikan bahwa mereka dilibatkan, dan mendapatkan

Kriteria Persyaratan untuk Penyaringan



(centang ) manfaat dari subproyek yang sesuai dengan budaya mereka, dan dampak merugikan bagi mereka dapat dihindari, atau jika sulit dihindari dapat diminimalkan atau dimitigasi.

Apakah penduduk asli dapat ditemukan atau bermukim di area subproyek?

YA

□

TIDAK

□

Jika ya, suatu Rencana Penduduk Asli (IPP / Indegenous Peoples Plan) akan disiapkan sesuai dengan Kerangkan Acuan Penduduk Asli (IPF / Indegenous Peoples Framework)

Sumber Daya Kultural Fisik Sumber daya kultural fisik meliputi objek bergerak atau tidak bergerak, situs, bangunan, kelompok bangunan, sarana alam dan lanskap yang memiliki signifikansi arkeologis, peleontologis, historis, arsitektur, relijius, estetik, atau sifat kultural lainnya. 1. Apakah subproyek secara sementara atau permanen menyebabkan relokasi atau jenis dampak lainnya terhadap sumber daya kultural fisik yang diketahui bersignifikansi lokal, regional, atau nasional berdasarkan daftar propinsi atau national, daftar propinsi atau nasional yang diusulkan, dan / atau baru diidentifikasi saat konsultasi publik dengan warga lokal yang terkena dampak?

Jika ya, subproyek tidak memenuhi syarat YA

□

TIDAK

□

2. Are any physical cultural resources considered especially important or sensitive YA particularly to local groups (e.g. gravesites)

□

TIDAK

□

Jika ya, subproyek tidak memenuhi syarat

Pemukiman Ulang Tidak Sukarela Pemukiman ulang tidak sukarela termasuk situasi-situasi yang melibatkan pembebasan tanah sepihak dan pembatasan sepihak terhadap akses terhadap daerah-daerah yang secara legal berstatus taman dan kawasan yang dilindungi. Kebijakan ini bemaksud untuk menghindari pemukiman ulang tidak

Kriteria Persyaratan untuk Penyaringan



(centang ) sukarela yang layak, atau untuk meminimalkan dan memitigasi dampak sosial dan ekonomi yang merugikan. 1. Apakah ada lahan yang digunakan warga / organisasi yang kemungkinan besar akan dibebaskan karena subproyek?

YA

□

TIDAK

□

2. Apakah ada aktivitas subproyek yang akan membatasi/melarang penggunaan lahan yang bersambungan dengan lahan subproyek?

YA

□

TIDAK

□

3. Apakah kepemilikan lahan terpengaruh oleh subproyek?

YA

□

TIDAK

□

4. Apakah ada pemukiman atau aset atau mata pencaharian warga / organisasi yang akan hilang?

YA

□

TIDAK

□

5. Apakah ada aktivitas sosial atau ekonomi yang akan terpengaruhi oleh perubahan penggunaan lahan?

YA

□

TIDAK

□

Jika ya, suatu Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Ulang (Land Acquisition and Resettlement Action Plan / LARAP) akan disiapkan sesuai dengan Kerangka Kebijakan Pembebasan Lahan dan Pemukiman Ulang (Land Acquisition and Resettlement Policy Framework / LARPF).

Hutan Hutan didefinisikan sebagai area lahan yang tidak kurang dari 1,0 hektar dengan pepohonon yang menutupi lebih dari 10 persen yang memiliki pohon yang berpotensi untuk mencapai tinggi 2 meter saat dewasa dan termasuk hutan yang berfungsi untuk produksi, perlindungan, multiguna atau konservasi. 1. Apakah subproyek akan secara sementara atau permanen menyebabkan penurunan atau degradasi fungsi ekosistem dari, atau sumber daya di dalam, sebuah hutan sebagaimana didefinisikan di atas?

YA

□

TIDAK

□

Jika ya, subproyek tidak memenuhi syarat

Langkah 2: Checklist untuk Penyaringan menurut Panduan Perlindungan Kriteria Penyaringan Panduan Perlindungan


EMP mana yang dibutuhkan?

(centang ) Apakah subproyek merupakan peningkatan atau perluasan dari tapak gardu induk PLN yang sudah ada?

YA

□

TIDAK

□

Jika ya, subproyek akan dimasukkan dalam update EMP untuk peningkatan.

2. Apakah subproyek adalah tapak baru?

YA

□

TIDAK

□ Jika ya, akan disiapkan sebuah EMP untuk tapak baru..

Apakah subproyek memerlukan pembebasan lahan, pemukiman ulang tidak sukarela dan / atau kompensasi hilangnya aset?

YA

□

TIDAK

□

Apakah subproyek melibatkan pemukiman ulang penduduk asli?

YA

□

TIDAK

□ Jika ya, sebuah IPP akan disiapkan di bawah IPF.

Jika ya, sebuah akan disiapkan, di bawah LARPF.

Langkah 3: Checklist Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial Lengkapi checklist penilaian berikut untuk mengkonfirmasi apakah template standar untuk mitigasi telah sesuai untuk setiap subproyek, atau apakah diperlukan ukuran-ukuran mitigasi tambahan. Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial


Hasil untuk EMP

(centang ) Apakah subproyek akan melibatkan hal-hal berikut ini? Bukti pencemaran oli di tanah?

YA

□

TIDAK

□

Pemukiman dalam jarak 50 m dari lokasi konstruksi?

YA

□

TIDAK

□

Jika jawaban dari salah satu pertanyaan adalah ya, rencana mitigasi standar dan rencana pemantauan akan diterapkan pada subproyek ini.

Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial


Hasil untuk EMP

(centang ) Trafo lama yang akan diganti?

YA

□

TIDAK

□

Berpotensi adanya PCB di trafo lama (trafo >10 tahun)?

YA

□

TIDAK

□

Limbah padat dan / atau berbahaya yang perlu dipindahkan selama konstruksi?

YA

□

TIDAK

□

Pembersihan vegetasi?

YA

□

TIDAK

□

Galian?

YA

□

TIDAK

□

Saluran air dalam jarak 50 m dari tapak yang akan menerima limpasan air (storm water) dari tapak?

YA

□

TIDAK

□

Apakah subproyek memiliki perkiraan dampak lingkungan dan sosial apa saja yang belum ada pada daftar di atas?

Jika ya, maka ukuran-ukuran mitigasi dan pemantauan tambahan akan dibuat untuk subproyek yang ada di EMP

YA

□

TIDAK

□

Peningkatan kualitas akses jalan

YA

□

TIDAK

□

Akses jalan baru

YA

□

TIDAK

Penambahan / peningkatan jalur transmisi

YA

□

TIDAK

Jika ya, maka EMP harus memasukkan mitigasi dan □ pemantauan dampak-dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas tambahan tersebut. □

Bangunan perkantoran / toilet dan fasilitas lainnya

YA

□

TIDAK

□

Apakah subproyek memiliki aktivitas tambahan berikut?

Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial

MEMENUHI SYARAT, YA ATAU TIDAK (centang )

Infrastruktur terkait lainnya

YA

□

TIDAK

□

Hasil untuk EMP

Lampiran 2 Dampak Standar dan Rencana Mitigasi Pra-Konstruksi– Semua Jenis Tapak Dampak Lingkungan dan Sosial Pencemaran tanah dan air akibat kebocoran trafo

Tindakan Mitigasi Pra-Konstruksi Terhadap Instalasi baru, dokumen Tender akan memuat pasal apabila terjadi pencemaran tanah dan air akibat kebocoran trafo maka kontraktor akan melakukan:

Biaya

Penanggung jawab

Mulai

Akhir

Sedang, dimasukkan dalam biaya Konstruksi

PLN

Tahap rancangan

Pemberian tender konstruksi.

Tidak ada biaya, Dimasukkan dalam kontrak konstruksi

PLN

Persiapan tender

Pemberian tender konstruksi.

The installation of oil collectors made in compliance with standard design solution and made of precast concrete and reinforced concrete elements. The reinforced concrete slab will be made of sulfate-resistant cement. Damp proofing will be done underneath the slab. PCB (polychlorinated biphenyls)

Dokumen tender akan memuat larangan pengadaan peralatan yang mengandung PCB

Kebisingan

Dokumen tender akan memuat spesifikasi peralatan seperti trafo dan cooling fan yang memenuhi baku mutu lingkungan Indonesia.

Kecil, dimasukkan dalam biaya tender

PLN

Persiapan tender

Pemilihan pemasok yang lebih baik

Umum / semua dampak

Rencana mitigasi dalam dokumen EMP merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pasal-pasal kontrak untuk Kontraktor.

Kecil, dimasukkan dalam biaya tender

PLN

Persiapan tender

Pemberian tender konstruksi

Umum / semua dampak

Semua undang-undang dan peraturan di Indonesia terkait lingkungan akan dipatuhi selama tahap konstruksi.

Kecil, dimasukkan dalam kontrak konstruksi

PLN

Persiapan tender

Akhir konstruksi

Konstruksi – Semua Jenis Tapak Dampak Lingkungan dan Sosial

Tindakan Mitigasi Konstruksi

Biaya

Kontraktor Konstruksi

Mulai

Akhir

Pada awal konstruksi

Setelah konstruksi selesai

Debu

Penyiraman air pada lokasi pekerjaan konstruksi, khususnya selama kondisi kering dan berangin.

Kebisingan

Kegiatan konstruksi akan dilakukan hanya selama jam kerja normal (dari pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore). Jika pekerjaan konstruksi harus dilakukan sebelum atau setelah batasan waktu yang ditentukan, masyarakat lokal harus diberitahu paling tidak seminggu sebelumnya.

Tanpa biaya


Awal konstruksi


Pada saat tiba di tapak, dan sebelum instalasi, kontraktor akan memberikan konfirmasi bahwa peralatan sesuai dengan standar emisi kebisingan seperti tercantum dalam dokumen tender.

Ringan, termasuk dalam biaya operasi

Kontraktor

Sebelum instalasi peralatan

Sebelum instalasi peralatan

Limbah B3 akan dikelola oleh kontraktor sesuai peraturan limbah B3 yang berlaku di Indonesia.

Ringan, termasuk dalam kontrak konstruksi

Kontraktor konstruksi

Awal konstruksi


Pada saat tiba di tapak, dan sebelum instalasi, kontraktor harus memberikan konfirmasi bahwa peralatan tersebut tidak mengandung PCB.

Tanpa biaya, termasuk dalam kontrak konstruksi


Selama pengadaan barang

Sebelum instalasi

Limbah Minyak

Limbah minyak akan ditangani, disimpan, dan dibuang sesuai dengan peraturan Indonesia.

Ringan, termasuk dalam kontrak konstruksi.


Awal konstruksi


Trafo bekas dan peralatan lain

Trafo bekas dan peralatan lain akan disimpan di tapak sampai barang-barang tersebut dibutuhkan untuk digunakan lagi di tapak lain. Wadah minyak akan ditempatkan di bawah trafo untuk mewadahi setiap kebocoran.

Ringan

Gardu-gardu induk PLN

Selama konstruksi

Limbah beracun berbahaya (B3)

Kecil, Dimasukkan dalam kontrak konstruksi

Penanggung jawab

Data tentang jumlah material, kontaminator dan tujuan pembuangan limbah akan disimpan. PCB (polychlorinated biphenyls)

Dampak Lingkungan dan Sosial Tumpahan atau kebocoran minyak dari kebocoran transformer Soil and water contamination as a result of transformer leak

Tindakan Mitigasi Konstruksi Limbah minyak akan ditangani sesuai ketentuan dalam tender dokumen.

Sebelum Transformer diletakkkan, apabila ada tumpahan minyak maka tanah tersebut harus direhabilitasi sesuai peraturan Indonesia sebelum pemasangan transformer.

Biaya

Penanggung jawab

Mulai

Akhir

Sedang , termasuk dalam kontrak konstruksi


Design proyek

Penujukan kontraktor pelaksana.

Awal konstruksi


Tumpahan atau kebocoran minyak dari peralatan konstruksi

Kendaraan yang beroperasi di tapak harus dalam kondisi baik dan tidak memiliki kebocoran.

termasuk dalam kontrak konstruksi


Penyerap minyak akan diletakkan di tapak untuk menyerap tumpahan apapun, dan staf kontraktor harus mengetahui prosedur menangani tumpahan.



Keamanan pekerja konstruksi dari medan elektromagnetik yang ada

Jam kerja akan dibatasi sesuai dengan batasan paparan menurut WHO:

Termasuk dalam kontrak konstruksi


Awal konstruksi


Termasuk dalam prosedur operasional PLN

Gardu-gardu induk PLN

Awal konstruksi


Intensitas EMF (kV/M)

Waktu paparan yang diperbolehkan (min)

Hingga 5

Tanpa Batas

5-10

Sampai dengan 180

10-20

Sampai dengan 30

20-25

Sampai dengan 10.

>25

Dilarang

Awal konstruksi


Tanda bahaya dan peringatan untuk ditaruh pada lokasi yang bertegangan Kesehatan dan Keselamatan pekerja konstruksi

Semua pekerja konstruksi akan mendapatkan pengarahan di tapak oleh PLN tentang kesehatan dan keamanan dalam sebuah lingkungan EMF.

Dampak Lingkungan dan Sosial

Tindakan Mitigasi Konstruksi Semua pekerja akan dilengkapi dengan topi pelindung dan sepatu tertutup.

Biaya Termasuk dalam kontrak konstruksi

Penanggung jawab Kontraktor

Mulai Awal konstruksi

Akhir Setelah konstruksi selesai

Mitigasi Konstruksi: Tapak Baru* *Juga bisa relevan pada sejumah tapak perluasan. Dampak lingkungan atau sosial

Tindakan Mitigasi Konstruksi (Tapak Baru)

Pengadaan Tanah, Pemindahan Penduduk, dan kompensasi asset yang terkena

Meminimalkan kebutuhan tanah untuk akses sementara dan permanen gardu induk dan jalur transmisi.

Pembersihan Vegetasi

Meminimalkan daerah vegetasi yang perlu dibersihkan.

Biaya Alokasi dana dalam LARAP

Tanggung Jawab

Awal

Akhir

Kantor proyek PLN

Pra Konstruksi

Pra Konstruksi

Kontraktor pelaksana konstruksi

Saat mulai konstruksi

Saat selesai konstruksi

Awal konstruksi


Pekerjaan fisik tidak akan dimulai sampai proses pemberian kompensasi telah selesai.

Vegetasi dibersihkan menggunakan cara mekanik atau manual – tidak menggunakan herbisida.

Minor, menjadi bagian dari kontrak konstruksi

PLN UIP

Sisa bahan yang masih bernilai akan ditawarkan untuk diberikan kepada masyarakat. Seluruh vegetasi dari hasil pembersihan akan dibuang ke penimbunan sampah. Penemuan artefak budaya secara tidak sengaja

Saat penemuan artefak yang potensial, seluruh aktivitas konstruksi harus ditunda dan Prosedur Penemuan Tak Terduga akan diterapkan.



Mitigasi Operasi – Semua Jenis Tapak Dampak Lingkungan dan Sosial Medan electro magnetik (EMF)

Tindakan Mitigasi Operasi Semua peralatan bertegangan tinggi akan dipagari dengan kawat atau ditempatkan dalam tempat tertutup.

Biaya

Penanggung jawab

Mulai

Ringan , termasuk dalam biaya Konstruksi dan Operasi

Unit Operasional

Selama operasi

Intensitas maksimum EMF yang diperbolehkan di luar area terlindung adalah 5 kV/m.


Unit Operasional

Selama operasi

Medan magnet maksimum di luar area terlindung adalah 5 microtesla


Unit Operasional

Selama operasi

Pencegahan kebakaran

Merujuk pada SOP PLN.


Unit Operasional

Selama operasi

Pembersihan Vegetasi, pemotongan pohon

Rumput dan tanaman sekitar gardu induk akan dirapikan, potongan tanaman dan rumput akan dipindahkan dari area gardu induk ke tempat pembuangan yang ditetapkan.


Unit Operasional

Selama operasi

Untuk alasan keamanan maka perlindungan stasioner sebagai berikut akan digunakan: Perisai penahan di atas mekanisme operasi pemutus, Bilik kontrol pemutus sirkuit, Kotak terminal; Perisai penahan di atas trotoar yang digunakan untuk inspeksi rutin Papan peringatan di area yang memiliki medan listrik/magnet tinggi

Akhir

Dampak Lingkungan dan Sosial

Tindakan Mitigasi Operasi

Biaya

Penanggung jawab

Mulai

Limbah-limbah padat

Limbah padat harus dipindahkan ke tempat pembuangan khusus.


Unit Operasional

Selama operasi

PCB

Tidak ada PCB yang akan digunakan dalam penggantian minyak trafo apapun.

Tidak ada

Unit Operasional

Selama operasi

Limbah minyak

Limbah minyak akan ditangani, disimpan, dan dibuang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Unit Operasional

Selama operasi


Semua limbah berbahaya akan disimpan dalam wadah anti bocor tertutup / di dalam bangunan, dan dikirim untuk dibuang di tempat pembuangan khusus.


PLN P3B Sumatra

Selama operasi

Kesiapan dan respon kondisi darurat


Termasuk dalam biaya operasi

Unit Operasional

Selama operasi

Kesehatan dan Keselamatan Pekerja Pekerja


Termasuk dalam biaya operasi

Unit Operasional

Selama operasi

Keluhan dari mastarakat sekitar dan lokal

Keluhan harus dicatat dan ditindak lanjuti selama proses keluhan.


Unit Operasional

Selama operasi

Akhir

Lampiran 3. Rencana Pemantauan Standar

Pemantauan Konstruksi – Semua Jenis Tapak Dampak Lingkungan dan Sosial

Parameter Pemantauan

Tempat Pemantauan

Metode Pemantauan

Pengadaan Tanah

Mengacu ke dokumen LARAP

Debu

Inspeksi harian

Lokasi konstruksi dan jalan masuk

Inspeksi visual

Kebisingan

dBA

Di batas area gardu induk


Ketentuan penanganan limbah B3

PCB (polychlorinated biphenyl)

Faktur peralatan

Jadwal Pemantauan

Biaya

Penanggung jawab

Mulai

Akhir

termasuk dalam LARAP

Tim pengadaan tanah

Setelah Pengadaan Tanah Selesai

3 bulan setelah pengadaan tanah selesai

Pada kondisi kering dan berangin.



Awal konstruksi

Akhir konstruksi

Pengukuran akan dilakukan sesuai dengan peraturan Indonesia tentang pemantauan tingkat kebisingan.

Dalam kurun waktu dua minggu setelah ada keluhan/ pengaduan.

Ringan hingga sedang, termasuk dalam kontrak konstruksi


Awal konstruksi

Akhir konstruksi

L okasi konstruksi

Inspeksi visual

Satu kali sebelum akhir konstruksi.



Awal konstruksi

Akhir konstruksi

Di lokasi pengiriman

Inspeksi visual

Ketika peralatan sudah dikirim



Kedatangan peralatan



Kendaraan diinspeksi untuk mengetahui kebocoran

Di lokasi kejadian

Visual

Mingguan dan setelah ada keluhan



Awal konstruksi

Akhir konstruksi

Keselamatan pekerja

SOP Keselamatan kerja

Di lokasi kejadian

Jadual pekerja

Mingguan



Awal konstruksi

Akhir konstruksi

Pemantauan Konstruksi – Tapak Baru Dampak Lingkungan dan Sosial

Parameter Pemantauan

Tempat Pemantauan

Metode Pemantauan

Pengadaan Tanah

Mengacu ke dokumen LARAP

Debu

Inspeksi harian

Lokasi konstruksi dan jalan masuk

Inspeksi visual

Kebisingan

dBA

Di batas area gardu induk


Ketentuan penanganan limbah B3

PCB (polychlorinated biphenyl)

Faktur peralatan

Jadwal Pemantauan

Biaya

Penanggung jawab

Mulai

Akhir

termasuk dalam LARAP

Tim pengadaan tanah

Setelah Pengadaan Tanah Selesai

3 bulan setelah pengadaan tanah selesai

Pada kondisi kering dan berangin.



Awal konstruksi

Akhir konstruksi

Pengukuran akan dilakukan sesuai dengan peraturan Indonesia tentang pemantauan tingkat kebisingan.

Dalam kurun waktu dua minggu setelah ada keluhan/ pengaduan.

Ringan hingga sedang, termasuk dalam kontrak konstruksi


Awal konstruksi

Akhir konstruksi

Lokasi konstruksi

Inspeksi visual

Satu kali sebelum akhir konstruksi.



Awal konstruksi

Akhir konstruksi

Di lokasi pengiriman

Inspeksi visual

Ketika peralatan sudah dikirim






Kendaraan diinspeksi untuk mengetahui kebocoran

Di lokasi kejadian

Visual

Mingguan dan setelah ada keluhan



Awal konstruksi

Akhir konstruksi

Keselamatan pekerja

SOP Keselamatan kerja

Di lokasi kejadian

Jadual pekerja

Mingguan



Awal konstruksi

Akhir konstruksi

Lampiran 4 Template untuk EMP untuk Tapak Baru

Catatan untuk Persiapan EMP untuk Tapak Baru: Template ini berdasarkan Peraturan MENLH-13-2010, peraturan Indonesia untuk UKL-UPL dan mencakup informasi tambahan yang dibutuhkan sesuai dengan Panduan Perlindungan Lingkungan Bank Dunia OP.4.01 tentang Penilaian Lingkungan, Lampiran C Rencana Pengelolaan Lingkungan (EMP).

Daftar Isi EMP I. PENDAHULUAN Indentitas Pemilik Proyek Latar belakang IPTD2 dan subproyek.

II. RENCANA DAN/ATAU KEGIATAN BISNIS Nama dan lokasi rencana dan/atau kegiatan bisnis. Rencana tapak proyek. Deskripsi tentang subproyek:  Deskripsi proyek Gardu induk ,dan yang berkaitan langsung dengan proyek ( seperti transmission lines, access roads etc)  Mendokumentasikan tahap-tahap (pra-konstruksi, konstruksi dan operasi).  Memberikan rincian tentang komponen konstruksi dan operasi gardu induk yang mungkin memiliki dampak lingkungan atau sosial.  Memberikan skala bisnis dan / atau kegiatan, termasuk ukuran lahan gardu induk dan kapasitas trafo.

III. DAMPAK LIGKUNGAN POTENSIAL Untuk setiap tahap proyek (pra-konstruksi, konstruksi dan operasi), berikan deskripsi singkat dan jelas tentang: 1. Kegiatan yang merupakan sumber dampak lingkungan; 2. Jenis dampak lingkungan; 3. Ukuran, menyatakan sejauh mana dampak tersebut; dan

4. Hal-hal lain yang perlu dikemukakan untuk menjelaskan dampak lingkungan. Merangkum dampak-dampak tersebut dalam tabel berikut: SUMBER DAMPAK

JENIS DAMPAK

UKURAN DAMPAK

KETERANGAN

Cantumkan kegiatankegiatan yang memiliki dampak lingkungan. Contoh:

Cantumkan dampak potensial. Contoh:

Cantumkan ukuran yang dapat menyatakan sejauh mana dampak tersebut.

Cantumkan informasi lain yang diperlukan untuk mendeskripsikan dampak lingkungan potensial.

Pengiriman / pemindahan limbah

Risiko terhadap kesehatan manusia.

Pencemaran tanah dan air.

IV. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN Rencana Pengelolaan Lingkungan Sisipkan tabel-tabel mitigasi yang relevan dari Lampiran 2 KPLS disesuaikan dengan mitigasi tambahan khusus dan pemantauan yang diperlukan yang unik untuk tapak subproyek ini.

Rencana Pemantauan Lingkungan Sisipkan tabel-tabel pemantauan yang relevan dari Lampiran 3 KPLS disesuaikan dengan mitigasi tambahan khusus dan pemantauan yang diperlukan yang unik untuk tapak sub-proyek ini.

V. TANDA TANGAN DAN CAP (Opsional) Jika dokumen ini akan digunakan untuk UKL-UPL, inisiator harus menandatangani dan membubuhkan cap bisnis dan / atau kegiatan yang relevan.

Lampiran 1 EMP - SOP PLN untuk Pengelolaan Lingkungan, Kesiapan dan Respon Darurat serta Kesehatan dan Keamanan Cantumkan referensi dari klausil-klausul yang relevan yang akan menyediakan bukti bahwa ukuran-ukuran mitigasi dalam tabel di atas akan dipenuhi oleh SOP.

Lampiran 2 EMP – Panduan (COP) Lingkungan untuk Konstruksi Cantumkan Panduan Lingkungan untuk Konstruksi dari Lampiran 6 KPLS.

Lampiran 3 EMP - Pengaturan Institusional untuk Pengelolaan Lingkungan Update tabel berikut dari KPLS: Tanggungjawab Institusional dan Tahap Subproyek Tindakan Pra-Konstruksi

Fase Konstruksi

PLN Unit Proyek

Kontraktor

Supervisi EMP

PLN Unit Proyek

PLN Unit Proyek

Pemantauan Pengumpulan Data dan Analisa

PLN Unit Proyek

Kontraktor PLN Unit Proyek

Laporan Pengelolaan Lingkungan Konstruksi Bulanan

PLN Unit Proyek

PLN Unit Proyek

Pelaporan Kesesuaian tiap Enam Bulan

PLN Unit Proyek

PLN Unit Proyek

Menerapkan EMP

Laporan Pemantauan Performa Lingkungan setiap Enam Bulan

PLN Unit Proyek

Review dan Update EMP

PLN Unit Proyek

Lampiran 4 EMP - Pelaporan Update tabel berikut dari KPLS: Jenis laporan, dan tujuan

Frekuensi dan waktu pelaporan

Siapa yang bertanggung jawab mempersiapkan laporan?

Siapa yang bertanggung jawab menerima laporan?

Apa tindakan / hasil dari pelaporan?

Laporan Pengelolaan Lingkungan Konstruksi

Satu kali sebelum konstruksi dimulai, kemudian bulanan sampai akhir konstruksi. Tahap Konstruksi: Dalam waktu 1 minggu setelah terjadi insiden

Kontraktor

Kantor Regional PLN

Perbaikan ukuranukuran mitigasi jika diperlukan.

Kontraktor

PLN Unit Proyek

PLN dan / atau kontraktor menangani insiden. PLN melaporkan kepada otoritas terkait jika diperlukan

Detil implementasi EMP.

Laporan Insiden Insiden bisa berupa (tetapi tidak terbatas ini saja) = tumpahan minyak, kecelakaan serius, penemuan tak terduga akan sumber daya kultural fisik, keluhan publik.

Laporan Pemantauan Performa Lingkungan Data seluruh aktifitas dan hasil dari implementsi semua EMP untuk seluruh subproyek di wilayah tersebut pada tahap prekonstruksi dan konstruksi termasuk insiden, data pemantauan, foto-foto, data pemantauan dari kontraktor, dan data kunjungan tapak oleh PLN


Kantor Proyek PLN

Kantor Pusat PLN

PLN meninjau ulang EMP jika diperlukan. Perbaikan terhadap pengelolaan dan mitigasi lingkungan jika diperlukan Review dan Update EMP jika diperlukan Penghargaan kepada staf atau kontraktor untuk pelaksanaan EMP dengan kesesuaian penuh.

Lampiran 5 EMP - Rencana Konsultasi dan Pengumuman dan Hasil Masukkan rencana untuk konsultasi. Masukkan bukti pengumuman publik (copy iklan dll.), daftar seluruh aktivitas konsultasi, daftar peserta, daftar masukan, dan detail dari bagaimana masukan dimasukkan dalam EMP akhir.

Lampiran 6 EMP - Pembiayaan Masukkan anggaran (atau anggaran indikatif) untuk pos-pos utama yand diidentifikasi dalam program mitigasi. Misalnya, ini bisa termasuk:    

Pelatihan staf Pembelian peralatan pemantauan Biaya konsultan Biaya konsultasi

Lampiran 7 EMP - Review EMP Gunakan pernyataan berikut atau yang serupa: EMP akan ditinjau ulang ketika:  Suatu ketidaksesuaian dengan EMP terjadi  Sebuah insiden lingkungan atau kesehatan dan keselamatan yang serius terjadi  Proyek IPTD2 tersebut berubah secara signifikan (perubahan disain berakibat pada lebih banyak pekerjaan yang dilakukan di tapak, tapak diperluas, dll.) Sebuah review mensyaratkan Petugas Lingkungan yang relevan dan / atau wakil dari Kantor Pusat untuk membaca ulang EMP untuk melihat apakah EMP tersebut dapat diperbaiki untuk mencegah insiden / ketidaksesuaian terjadi lagi, atau untuk mencegah atau meminimalkan risiko baru.

Lampiran 8 EMP - Prosedur Penemuan Tak Terduga Masukkan Prosedur Penemuan Tak Terduga dari Lampiran 7 KPLS

Lampiran 9 EMP – Checklist Penilaian Lingkungan Masukkan salinan/copy checklist penilaian (scoping) yang telah dilengkapi dari Lampiran 1 KPLS.

Lampiran 5 Prosedur Penemuan Tak Terduga untuk Sumber Budaya Fisik Definisi Sumber daya kultural fisik adalah situs, area, obyek atau artefak yang memiliki signifikansi arkeologis, paleontologis, historis, arsitektural, religius, estetika atau budaya, keagamaan atau spiritual terhadap suatu komunitas, kelompok keagamaan, kelompok etnik, dan / atau publik yang lebih luas atau negara. Termasuk di dalamnya adalah obyek bergerak maupun tidak bergerak, situs, struktur, kelompok struktur, dan fitur alami dan lanskap, misalnya:  Tempat suci  Situs pemakaman suci atau tulang-belulang manusia     

Situs atau rute ziarah Fosil Lukisan di batu Bangunan kuno Tempat ibadah

Prosedur Penemuan Tak Terduga (Chance Find Procedure) Jika seseorang yang bekerja di proyek tersebut menemukan sebuah sumber daya kultural fisik (situs atau benda) prosedur-prosedur berikut harus dijalankan:  Menghentikan kegiatan dalam area penemuan tak terduga;  Menandai situs atau area yang ditemukan (misalnya: memagari);  Mengamankan situs untuk mencegah gangguan, kerusakan atau kerugian lebih lanjut. Dalam kasus barang-barang antik yang bisa dipindahkan atau peninggalan-peninggalan yang sensitif, tempatkan penjaga atau pengawas untuk mengawasi situs tersebut hingga pejabat lokal yang berwenang mengambil alih;  Melarang pengumpulan benda-benda oleh tenaga kerja atau orang lain;  Memberitahu instansi pengelolaan budaya lokal terdekat dan pejabat lokal dalam jangka waktu 24 jam;  Mengingatkan semua personil proyek akan temuan tersebut dan melakukan tindakan-tindakan perlindungan sementara;  Obyek apapun yang ditemukan harus diserahkan pada instansi pengelolaan budaya lokal.

 Mencatat semua penemuan tak terduga dan tindakan yang dilakukan. Pejabat pengelolaan budaya lokal memiliki tanggung jawab untuk mempelajari dan mengevaluasi situs / area peninggalan budaya dan mendokumentasikan persyaratan-persyaratan untuk perlindungan dan pelestarian. Hal ini akan membutuhkan jasa arkeolog untuk melakukan evaluasi terhadap temuan-temuan tersebut. Tindakan-tindakan pengelolaan dapat meliputi perubahan rancangan proyek (seperti ketika menemukan sebuah peninggalan kultural atau arkeologis yang tidak dapat dipindahkan), atau perlindungan, pelestarian, restorasi dan / atau penyelamatan situs atau benda tersebut. Keputusan mengenai pengelolaan temuan akan dikomunikasikan secara tertulis oleh instansi pengelolaan budaya lokal. Pekerjaan proyek dapat dilanjutkan hanya setelah instruksi tertulis diberikan oleh instansi pengelolaan budaya lokal tersebut. Setiap orang harus mematuhi kondisi-kondisi yang tertera dalam instruksi tertulis tersebut. Pengembang proyek / pemilik bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan instansi pengelolaan budaya lokal dan pejabat lokal untuk memantau semua pekerjaan dan memastikan bahwa tindakan-tindakan perlindungan telah memadai dan situs warisan budaya terlindungi.

Lampiran 6 Panduan (COP) Lingkungan untuk Konstruksi Bagaimana menggunakan Panduan ini Spesifikasi-spesifikasi berikut harus diikutsertakan baik dalam dokumen penawaran maupun dalam kontrak konstruksi dari ‘Indonesia Second Power Transmission Development Project’ (IPTD2). Spesifikasi-spesifikasi tersebut akan menjadi kewajiban kontrak bagi para kontraktor dan dapat diterapkan dan diawasi oleh PLN.

Tanggung Jawab Lingkungan untuk Kontraktor a. b. c. d. e. f. g.

Mematuhi semua persyaratan legislatif yang relevan di Indonesia; Mengimplementasikan Rencana Pengelolaan Lingkungan (Environmental Managemen Plan / EMP) selama durasi periode konstruksi; Memonitor efektivitas implementasi EMP dan menyimpan data hasil monitoring; Melaporkan data hasil monitoring kepada Kantor Proyek PLN; Mempekerjakan dan melatih staf yang berkualifikasi sesuai untuk bertanggung jawab atas EMP; Mematuhi Chance Find Procedure (Prosedur Penemuan Tak Terduga) untuk Sumber Budaya Fisik; dan Menghentikan aktivitas konstruksi setelah menerima instruksi dari Kantor Proyek PLN, dan jika dibutuhkan, mengusulkan dan menjalankan perbaikan dan mengimplementasikan metode konstruksi alternatif untuk meminimalkan dampak lingkungannya.

Larangan a. b. c. d. e.

Penebangan pohon di luar area konstruksi yang telah disetujui dengan alasan apapun; Gangguan terhadap apa saja yang memiliki nilai arsitektur atau sejarah; Pembuangan sampah atau limbah konstruksi dengan sembarangan; Tumpahan zat-zat polutan, seperti produk minyak; dan Pembakaran sampah dan/atau sisa tumbuhan dari lahan yang dibersihkan.

Debu a. Penggunaan air sesering sebagaimana dibutuhkan untuk membasahi area yang berdebu saat kondisi berangin.

Kebisingan a. Aktivitas konstruksi hanya dijadualkan pada siang hari (pukul 8 pagi sampai pukul 6 sore).

b. Pekerjaan yang dilakukan setelah jam kerja harus diberitahukan terlebih dahulu kepada masyarakat paling tidak satu minggu sebelumnya.

Pengelolaan Limbah a. Membentuk dan melaksanakan prosedur pembersihan tapak harian, termasuk pemeliharaan penyimpanan yang memadai, fasilitas pembuangan dan daur-ulang untuk sampah umum, sampah padat, tanah dan puing konstruksi. b. Semua sampah padat yang tidak dapat didaur-ulang harus dipindahkan oleh institusi penanganan sampah yang telah disetujui, dan dibuang di luar tapak pada area yang telah disetujui/ berijin. c. Minyak limbah dan limbah berbahaya lainnya (termasuk tanah yang telah terkontaminasi dan tumpahan minyak) harus disimpan tertutup dan dipisahkan dari limbah lainnya. Limbah jenis ini harus dipindahkan oleh transporter berijin ke fasilitas pembuangan yang juga berijin. d. Saat pekerjaan selesai, seluruh puing dan sisa konstruksi harus dipindahkan dari tapak.

PCB a. Pastikan bahwa alat yang baru tidak mengandung PCB. b. Sebelum dibuang, pastikan alat yang lama tidak mengandung PCB.

Tumpahan minyak dan kontaminasi a. Pelihara kendaraan dan peralatan untuk mencegah bocoran dan tumpahan. b. Simpan peralatan/kit untuk mengatasi tumpahan di tapak dan latih staf untuk menggunakannya. c. Pemindahan minyak trafo harus dilakukan sesuai SOP PLN dan peraturan-peraturan di Indonesia.

Kesehatan dan Keselamatan Pekerja d. Kontraktor mematuhi seluruh peraturan di Indonesia dan SOP PLN untuk paparan EMF terhadap pekerja. e. Seluruh staff dilengkapi dengan peralatan perlindungan diri yang sesuai, yaitu helm pelindung (hard hats) dan pakaian keamanan (high visibility clothing).

Pembukaan Lahan Baru a. Pembukaan lahan hanya dapat dimulai jika seluruh prosedur LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan - Pembebasan Lahan dan Rencana Pemukiman Kembali) telah diselesaikan; b. Sebelum pembersihan lahan dari tumbuhan, pastikan bahwa semua sampah dan materi non-organik telah dipindahkan dari lahan yang akan dibuka.; c. Siapkan dan lindungi tanah humus untuk digunakan ulang dalam rehabilitasi tapak; d. Hindari penggunaan zat kimia untuk pembersihan lahan dari tumbuhan.

Pengelolaan Erosi dan Sedimen a. Usahakan area lahan yang terkena sekecil mungkin dan stabilkan area secepat mungkin. b. Arahkan air hujan (stormwater) dari area di sekeliling situs pekerjaan dengan menggunakan jalur-jalur pembuangan sementara. c. Pasang struktur-struktur pengontrol sedimen di mana diperlukan atau belokkan alur sedimen dan tahan sedimen di situ sampai vegetasi telah cukup tumbuh. Stuktur-struktur pengontrol sedimen termasuk di antaranya adalah bak penampungan, tumpukan jerami (straw bales), pagar tanaman (brush fences) dan pagar dari bahan karung (fabric silt fences); dan d. Di area di mana aktivitis konstruksi telah selesai dan di mana tidak ada lagi gangguan yang akan terjadi, re-vegetasi harus dilakukan secepat mungkin.

Re-Vegetasi dan Restorasi Lahan a. Lokasi konstruksi dan sekitarnya harus dikosongkan dan pekerjaan perbaikan yang diperlukan, jika ada, harus segera dilakukan sesuai dengan standar PLN.

Lampiran 7 Panduan Konsultasi EMP Semua dokumen akan diumumkan ke publik selama paling sedikit dua minggu untuk mendapatkan masukan dari publik. Pemberitahuan tentang hal ini akan dilakukan secara online dan melalui surat kabar di daerah di mana kantor PLN berlokasi. PLN akan menyediakan dokumen dalam Bahasa Indonesia (hard dan soft copy) agar publik bisa membacanya dan berkomentar. Untuk proyek baru, akan diadakan paling tidak satu rapat publik di atau di dekat tapak yang diusulkan agar dapat dihadiri oleh para pemangku kepentingan yang terkena dampaknya. Para pemangku kepentingan yang terkena dampak tersebut akan menerima undangan. Semua masukan akan diterima sebelum tanggal yang sudah ditentukan dan akan dicatat dalam versi akhir dokumen tersebut. Tabel 4 Rangkuman Konsultasi Rancangan Pengumuman: Dokumen dalam Bahasa Indonesia

EMP untuk Peningkatan EMP yang berdiri sendiri

Online. Hard Copy di Kantor Pusat PLN, Kantorkantor Regional (UIP) dan Kantorkantor Provinsi (UPK)

Staf Informasi yang Tersedia untuk Menjawab Pertanyaan Publik Kantor Pusat PLN, Kantorkantor Proyek dan Kantor Proyek (UPK)

Kantor Buka

Rapat para Pemangku Kepentingan

Rapat Publik

Masukan

Kantor Proyek (UPK)

Di lokasi para pemangku kepentingan

Di atau dekat tapak yang diusulkan

Diterima dan dicatat dalam dokumen akhir

√

√

√

Sesuai permintaan

√

√

√

Sesuai permintaan

√ √

√

LARAP IPP

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

Tanggung Jawab Kantor Proyek Regional akan mengadakan dan memimpin konsultasi dalam wilayah mereka. Kantor Proyek Cabang (UPK) akan bertanggung jawab untuk menyimpan salinan-salinan dokumen agar dapat dibaca oleh publik dan mengadakan hari ‘open office’, di bawah arahan Kantor Regional.

Dokumentasi Masukan dan Data Konsultasi  Rincian berikut akan dicatat dari rapat-rapat dan hari-hari ketika open office diadakan: nama, peranan dan rincian kontak pengunjung, pokok-pokok diskusi, dan pertanyaan khusus apapun untuk disampaikan kembali ke tim proyek sebagai bahan pertimbangan.  Semua masukan (lisan maupun tertulis) diterima dalam kurun waktu dua minggu setelah sebuah rapat / open day, dan dalam dua minggu setelah penerbitan iklan pertama di surat kabar / online.  Salinan-salinan dari masukan tertulis akan diberikan kepada tim proyek.  Semua masukan akan ditinjau selama penyelesaian versi akhir dari dokumen-dokumen terkait.  Data atau catatan tentang semua konsultasi dan masukan akan dimasukkan sebagai lampiran dalam dokumen terkait.

Materi  Presentasi PowerPoint atau poster presentasi untuk rapat  Rancangan laporan dalam bahasa Indonesia (hard copy dan elektronik)  Halaman Web dimana proyek dapat dijelaskan dan laporan online dapat diunduh  Sebuah alamat email yang dapat dihubungi untuk meminta salinan elektronik  Iklan layanan publik / pengumuman di surat kabar.

Pemberitahuan Publik untuk Konsultasi Tapak Baru Sebuah pemberitahuan di surat kabar dan situs web PLN akan mencakup hal-hal berikut:  Rincian singkat tentang subproyek (lokasi, tujuan)  Informasi tentang di mana publik dapat melihat dokumen-dokumen tersebut (situs web PLN, rincian kantor PLN)

 Tujuan dari, dan undangan untuk, rapat publik atau open office (tanggal, waktu, lokasi)  Undangan untuk memberikan masukan terhadap dokumen-dokumen tersebut ke PLN (masukan tertulis atau lisan), dalam waktu yang tertera jelas (cantumkan alamat / alamat email / nomor telepon untuk pemberian masukan)

Jadwal Waktu

Tugas

Materi yang dipersiapkan

Contoh: 12 Dec.

Penulisan iklan surat kabar

Isi dari iklan surat kabar

KERANGKA PENGELOLAAN LINGKUNGAN dan SOSIAL (KPLS)

Recommend Documents