PENGELOLAAN LINGKUNGAN SOSIAL Lingkungan alam Lingkungan Sosial
Lingkungan Binaan/Buatan
LINGKUNGAN HIDUP
Manusia Sebagai Makhluk Sosial -Membentuk Pengelompokkan Sosial (Social Grouping) mempertahankan dan mengembangkan kehidupan
-Membentuk Organisasi jaringan interaksi sosial antar sesama untuk menjamin ketertiban sosial
LINGKUNGAN SOSIAL
Permasalahan Lingkungan Sosial berkembang seiring dengan pesatnya berkembangnya pembangunan dan meningkatnya kebutuhan manusia
Permasalahan Lingkungan Sosial : 1. Berkembangkan konflik atau friksi sosial
2. Ketidakmerataan Akses Sosial-Ekonomi 3. Meningkatnya jumlah Pengangguran 4. Meningkatnya Angka Kemiskinan 5. Meningkatnya Ketimpangan/Kesenjagan Sosial-Ekonomi 6. Ketimpangan/Kesenjangan akses Pengeolaan Sumberdaya 7. Meningkatnya Gaya Hidup 8. Kurangnya perlindungan pada Hak-hak masyarakat lokal/tradisional 9. Kurangnya perlindungan dan penghormatan pada modal sosial; etika, kearifan lokal 10.Perubahan nilai; agraris ke industri
11.Meningkatnya jumlah anggota rentan; hunian kumuh, bantaran sungai, kawasan rawan bencana
12.Memudarnya masyarakat adat 13.Lemahnya kontrol sosial 14.Meningkatnya jumlah masyarakat 15.Persebaran penduduk yang tidak merata 16.Perubahan dinamika penduduk 17.Masalah kesehatan 18.Perusakan dan pencemaran Lingkungan Hidup
Permasalahan-permasalahan Lingkungan Sosial dapat berpengaruh terhadap keserasian lingkungan secara umum, sehingga perlu Pengelolaan Lingkungan Sosial yang tepat
Beberapa sebab belum memadainya Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Sosial : 1. Kurang pemahaman masyarakat luas terhadap Lingkungan Sosial 2. Belum terintegrasinya kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada level Nasional dan daerah 3. Seringkali lingkungan alam dilihat sebagai bagian tersendiri yang lepas dari lingkungan sosial dan binaan/buatan 4. Adanya penerapan otonomi daerah yang memarginalkan aspek sosial; program-progran Community based development, potensi masyarakat (etika lingkungan, kearifan lokal, pranata sosial), batasan2 sosial-hak rakyat 5. Tuntutan Reformasi sistem pemerintahan
Faktor Manusia dalam Pembangunan Sosial -“ Pentingnya keterkaitan antara kependudukan, sumber daya dan lingkungan” - “Perlunya memperhatikan keberlangsungan keterkaitan antara manusia, sumberdaya dan pembangunan”
AGENDA 21
Faktor manusia sebagai kunci dan keberhasilan menjaga fungsi kelestarian ekosistem
Pembangunan terlanjutkan bukan hanya harus memenuhi persyaratan ekonomi, tetapi juga persyaratan sosial-budaya dan ekologi (Soemarwoto, 1992)
LINGKUNGAN SOSIAL -merupakan bagian dari Lingkungan Hidup -Merupakan “wilayah” tempat berlangsungnya interaksi sosial antar berbagai kelompok, beserta pranata, simbol, dan norma, dan terkait dengan lingkungan alam dan lingkungan binaan/buatan
Pengelolaan Lingkungan Sosial Didefinisikan sebagai upaya atau serangkaian tindakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/pengawasan, dan evaluasi yang bersifat komunikatif , dengan mempertimbangkan ketahanan sosial, keadaan ekosistem, tata ruang, kualitas sosial setempat, sumberdaya sosial (potensi dan keterbatasan), dan kesesuaian dengan asas, tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup
Ketahanan Sosial Merupakan kemampuan suatu masyarakat untuk hidup sesuai dengan daya dukung dan daya tampung sosialnya disertai dengan kemampuan untuk memulihkan dirinya setelah mengalami bencana
Daya Dukung Sosial Kemampuan suatu wilayah atau suatu ekosistem untuk mendukung terjaminnya kelangsungan hidup suatu kelompok masyarakat dan keserasian/keharmonisan antar warganya
Daya Tampung Sosial
Kemampuan manusia dan kelompok penduduk yang berbeda-beda untuk hidup bersama-sama sebagai satu masyarakat secara serasi, selaras, seimbang, rukun, tertib dan aman
Prinsip-prinsip utama dalam Pembangunan Berkelanjutan
1. Keadilan antar generasi 2. Keadilan dalam satu generasi 3. Pencegahan dini; (evaluasi dan penilaian)
4. Perlindungan keanekaragaman hayati 5. Internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif
Indikator Kualitas lingkungan Sosial -bersifat intangible -Ditentukan oleh kondisi sosial budaya dan lingkungan masyrakat itu sendiri -Ditentukan berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup yang bertanggung jawab secara sosial
Prakiraan dan evaluasi terhadap komponen-komponen lingkungan sosial yang terkena dampak misalnya, lebih cocok didekati dengan metode-metode yang bersifat informal, yang lebih banyak bertumpu pada intuisi, pengalaman, serta eksperimen dari para pakar dan praktisi sosial
KUALITAS LINGKUNGAN SOSIAL Kualitas Objektif -dapat dirumuskan melalui pendekatan kuantitaif, tampak, bisa diukur, dan dibandingkan dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat -Contohnya : indikator demografi, kesehatan, distribusi penduduk, pendidikan, dll
Kualitas Subjektif -Hanya dapat dirumuskan melalui pendekatan kualitatif -Contoh: Kepuasan individu, penghormatan terhadap etika, kearifan lokal, dll
STRATEGI PERENCANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN SOSIAL TOP-DOWN
Paradigma Lama
Kegiatan Perencanaan pengelolaan lingkungan sosial ditentukan oleh pihak luar dari komunitas
(Asumsi) 1. Warga dianggap tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk merencanakan pengelolaan lingkungan 2. Baik-buruknya (penilaian) kondisi lingkungan hidup sosial suatu komunitas ditentukan oleh pihak luar 3. Warga komunitas sosial dan budaya (adat/tradisi) dianggap “menghambat” kelola lingkungan hidup
Permasalahan yang sering terjadi akibat strategi “top-down” 1. Dianggap bertentangan dengan kepentingan warga atau bahkan melanggar berbagai ketentuan tradisi dan budaya 2. Interaksi antara “agen perubahan” dan warga, terutama hal hal interpretasi 3. Street level bureaucrats, seringkali petugas (agen perubah) ada pada posisi “low-hierarchi” dalam birokrat, sehingga kurang dapat membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi yang diperlukan
4. Para pelaksana program pengelolaan sosial lebih mengutamakan target dan pencapaian tujuan dengan tolok ukur secara kuantitatif dan mengutamakan kebendaan Oleh karena itu: MUTLAK ADANYA PELIBATAN WARGA MASYARAKAT SECARA PENUH
METODE PARTISIPATIF
Metode Partisipasif -Beberapa nama metode antara lain “Participatory Rural Appraisal” (PRA), atau “Participtory Learning and Action” (PLA). -Prinsipnya adalah melakukan pengkajian komunitas sosial secara partisipatif sebagai upaya untuk menemu-kenali berbagai kebutuhan, aspirasi dan keadaan pada komunitas tersebut, dan sekaligus dapat membuat perencanaan lingkungan hidup, khususnya lingkungan sosial -Pengkajian komunitas sosial secara partisipatif merupakan penelitian tentang aspek-aspek kehidupan masyarakat dengan didampingi dan difasilitasi oleh para petugas/pelaksana program
-Informasi mengenai masalah atau kebutuhan yang diperlukan masyarakat, dan potensi lokal yang dapat dimanfaatkan sebagai sumberdaya pengembangan kegiatan masyarakat -Bagi Masyarakat, metode partisipatif merupakan bagian dari proses belajar dan proses penyadaran mengenai permasalahan kehidupan dan lingkungan yang dihadapi; sampai menemukan jalan keluar (solusi)
Langkah-langkah Perencanaan 1. Menemu-kenali (identifikasi) permasalahan-permasalahan yang terdapat pada masyarakat komunitas sosial tertentu 2. Kaji-ulang terhadap permasalahan-permasalahan yang telah dikenali dan „penyepakatan” permasalahana yang akan di selesaikan 3. Pengelompokkan masalah 4. Pemahaman permasalahan sebagai hubungan sebab-akibat antara satu masalah dengan masalah yang lain 5. Penentuan prioritas masalah yang akan ditangani terlebih dahulu
Beberapa hal yang termasuk dalam perencanaan, antara lain Pemilihan alternatif kegiatan, Penentuan penanggung jawab kegiatan, Penetapan pendukung kegiatan, Penentuan cara dan ukuran evaluasi, dan Pembuatan jadwal pelaksanaan
PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN SOSIAL Dasar/asas : 1. Penyampaian kebenaran (truth) 2. Ketepatan (appropriateness) 3. Kejujuran/ketulusan (Sincerity) 4. Transparency 5. Equality (persamaan hak) 6. Kepercayaan
Prinsip Pelaksanaan PL-sosial : a. Prinsip Pengutamakan para pihak; seluruh pihak pada warga komunitas didorong untuk ikut serta b. Prinsip Keberlanjutan c. Prinsip saling belajar dan menghargai perbedaan d. Prinsip Partisipatif e. Prinsip Warga sebagai pelaksana, orang luar/pendamping sebagai fasilitator f. Prinsip Belajar dari kesalahan
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN SOSIAL Beberapa pola pengendalian pengelolaan Lingkungan sosial:
1) Sejumlah peraturan yang mewajibkan dan melarang dengan sangsisangsinya 2) Mengadakan perlengkapan aturan yang protektif agar suatu ancaman dalam lingkungan sosial tersebut tidak terjadi
3) Pengadaan aturan yang bersifat prosedural secara terus menerus 4) Proses pembelajaran yang didalamnya ada pemahaman akan latar belakang dari cara prosedural, protektif, dan larangan serta keharusan
Pemantauan pengelolaan lingkungan sosial merupakan kegiatan yang melihat kosekuensi kebijakan tertentu Kegiatan pemantauan lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan informasi Pemantauan yang baik akan memberikan keuntungan : a. sebagai masukan untuk mengantisipasi masalah yang bersifat umum b. Sebagai masukkan untuk mengantisipasi maslah yang khusus (spesial) c. Alat untuk mengathui efektivitas program
PEMANTAUAN
GAMBARAN PROSES PELAKSANAAN
Tujuan dilakukannya Pemantauan : 1. Mengetahui tingkat efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan 2. Mengetahui dan mengukur antara pelaksanaan di lapangan dengan standar yang ada 3. Mengkaji kesesuaian tindakan “aktor” pada seluruh tingkatan 4. Mengetahui gambaran indikasi terjadinya perubahan sosial 5. Memperoleh rekomendasi kebijakan 6. Membangun sistem monitoring untuk program-progran selanjutnya
EVALUASI
KAJIAN HASIL/DAMPAK
Pelaksanaan Evaluasi dilakukan dengan cara-cara: - Pemantauan terhadap pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan
- Audit Lingkungan Sosial - Investigasi - Studi Lapangan yang terancang
TERIMA KASIH !!! Atas perhatian Anda
