PT PLN (Persero)
INDONESIA SECOND POWER TRANSMISSION DEVELOPMENT PROJECT (IPTD-2)
KERANGKA PENGELOLAAN LINGKUNGAN dan SOSIAL (KPLS) Environmental and Social Management Framework (ESMF)
Daftar Isi 1.
Pengantar......................................................................................................................................3 1.1
Deskripsi Proyek ....................................................................................................................3
1.2
Ringkasan Jenis Sub-Proyek dan Dampak Potensial Lingkungan dan Sosial ..........................4
1.3
Tujuan Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (KPLS) ................................................6
2
Kebijakan Panduan Perlindungan Bank Dunia...............................................................................6
3
Persiapan dan Implementasi EMP.................................................................................................8 3.1
Tinjauan ................................................................................................................................8
3.2
Langkah 1 Penyaringan dan Penilaian Subproyek .................................................................8
3.3
Langkah 2 Persiapan EMP .....................................................................................................9
3.4
Langkah 3 Penilaian.............................................................................................................11
3.5
Langkah 4 Implementasi EMP - Konstruksi..........................................................................11
3.6
Langkah 5 Implementasi EMP - Operasi
3.6
Peninjauan Ulang EMP ........................................................................................................11
4
Konsultasi dan Pengumuman ......................................................................................................12
5
Pemantauan dan Pelaporan ........................................................................................................12
6
Tanggung Jawab Institusional .....................................................................................................13
7
Pembiayaan KPLS ........................................................................................................................15
8
Review KPLS ................................................................................................................................15
Lampiran 1 Checklist untuk Penyaringan dan Penilaian Proyek ..........................................................16 Lampiran 2 Dampak Standar dan Rencana Mitigasi............................................................................22 Lampiran 3 Rencana Pemantauan Standar .........................................................................................29 Annex 4 Template for EMP for New Sites ...........................................................................................33 Lampiran 5 Prosedur Penemuan Tak Terduga untuk Sumber Daya Kultural Fisik...............................38 Lampiran 6 Panduan (COP) Lingkungan untuk Konstruksi ..................................................................40 Lampiran 7 Panduan Konsultasi EMP..................................................................................................43 Lampiran 9 Data Konsultasi KPLS/ESMF..............................................................................................45
1. Pengantar PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, perusahaan Negara untuk daya listrik, sedang merencanakan suatu proyek ambisius dan komprehensif untuk meningkatkan infrastruktur transmisi di daerah Jawa-Bali, Sulawesi dan Kalimantan. Pemerintah Indonesia telah mengajukan pinjaman kepada Bank Dunia untuk proyek tersebut. Proyek ini melibatkan sejumlah subproyek yang akan meningkatkan, mengembangkan atau membangun sejumlah gardu induk baru. Tujuan dari KPLS /ESMF (Environmental and Social Management Framework) ini adalah untuk 1 mengacu pada panduan perlindungan Bank Dunia , dan menyediakan proses dan perangkat standar untuk diterapkan pada sejumlah subproyek yang akan didanai.
1.1 Deskripsi Proyek Tujuan Pembangunan IPTD2 (Indonesia Second Power Transmission Development) adalah untuk membantu Pemerintah Indonesia untuk memenuhi naiknya tingkat permintaan listrik dan meningkatkan akses terhadap listrik secara lestari. Tujuan ini akan dicapai dengan menguatkan dan meningkatkan kapasitas jaringan transmisi listrik di Jawa-Bali dan sejumlah pulau besar lainnya di Indonesia bagian Barat dan Timur dan dengan meningkatkan kapasitas PLN dalam merencanakan dan mengoperasikan transmisi dan jaringan distribusi dengan cara yang efisien dan transparan melalui pengenalan teknologi ‘smart grid’. Ini adalah operasi lanjutan dari Proyek Pembangunan Transmisi Listrik Indonesia (IPTD) yang masih sedang berlangsung. Proyek yang diusulkan ini melanjutkan peningkatan sistem subtransmisi 150 kV di Jawa-Bali dan Sumatera, yang telah sebagian tercakup dalam IPTD. IPTD2 ini juga menunjang peningkatan sistem subtransmisi 150 kV yang telah ada di Kalimantan dan Sulawesi untuk memenuhi meningkatnya permintaan daya listrik dan untuk meningkatkan tingkat akses di pulau-pulau tersebut. Proyek ini juga akan mengikutsertakan suatu komponen bantuan teknis untuk mengembangkan kapasitas PLN dalam memperkenalkan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi sisi permintaan dan penawaran dari sistem daya listrik ini. Tiga dari empat komponen IPTD-2 tersebut melibatkan investasi infrastruktur dan memerlukan instrumen-instrumen panduan perlindungan: 1) pengembangan gardu induk 150 kV di sistem JawaBali, 2) pengembangan gardu induk 150 kV dan 70 kV di Indonesia bagian Timur, dan 3) pengembangan gardu induk 150 kV di Indonesia bagian Barat. Komponen 1: Pengembangan Gardu induk 150 kV di Sistem Jawa-Bali Di dalam komponen ini, sejumlah gardu induk 150/20 kV yang dipilih di Jawa-Bali akan dikembangkan dengan menambah satu atau lebih trafo dan peralatan terkait lainnya di setiap gardu induk; mengganti satu atau dua trafo lama dengan yang baru dan peralatan terkait dengan kapasitas yang lebih besar; dan membangun sejumlah gardu induk 150/20 kV baru. Gardu-gardu induk ini
1
Kebijakan-kebijakan panduan perlindungan sosial ini dibahas melalui dua kerangka acuan terpisah: Kerangka Acuan untuk Pembebasan Tanah dan Pemukiman Ulang dan Kerangka Acuan untuk Penduduk Asli.
terletak di sepanjang pulau Jawa dan Bali, dan kebanyakan berada di Jakarta, Jawa Barat & Banten, Jawa Tengah, dan Bali. Komponen 2: Pengembangan Gardu Induk 150kV dan 70kV di Indonesia bagian Timur 2
Di dalam komponen ini, sejumlah gardu induk 150/20 kV dan 70/20 kV di Indonesia bagian Timur akan dikembangkan dengan menambah satu atau lebih trafo baru dan peralatan terkait di setiap gardu induk atau mengganti satu atau dua trafo lama dengan yang baru dan peralatan terkait dengan kapasitas yang lebih besar. Selain itu, juga akan dibangun sejumlah gardu induk 150/20 kV baru. Gardu-gardu induk ini terletak di Kalimantan (kecuali Propinsi Kalimantan Barat) dan Sulawesi. Komponen 3: Pengembangan Gardu Induk 150 kV di Indonesia bagian Barat Di dalam komponen ini, sejumlah gardu induk 150/20 kV di Indonesia bagian Barat3 akan dikembangkan dengan menambah satu atau lebih trafo baru dan peralatan terkait di setiap gardu induk atau mengganti satu atau dua trafo lama dengan yang baru dan peralatan terkait dengan kapasitas yang lebih besar. Selain itu, juga akan dibangun sejumlah gardu induk 150/20 kV baru. Gardu-gardu induk ini terletak di Sumatera dan Propinsi Kalimantan Barat. Subproyek-subproyek di dalam Komponen 1-3 akan disiapkan dan diimplementasikan dalam 2 kelompok. Kelompok 1 adalah semua subproyek yang diprioritaskan dan yang berada dalam kondisi yang lebih siap. Semua subproyek dalam Kelompok 1 akan disiapkan EMP-nya (EMP) dan akan selesai dievaluasi (appraisal) saat proyek IPTD2 disetujui oleh Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia. Kelompok 2 adalah subproyek-subproyek yang a) telah diidentifikasi tetapi batasan tapaknya belum diketahui selama persiapan atau b) masih baru, yang dapat diusulkan oleh PLN saat implementasi. Subproyek-subproyek di Kelompok 2 akan dievaluasi sesuai dengan sejumlah kriteria persyaratan, yang akan disepakati saat masa persiapan subproyek. Subproyek yang memenuhi kriteria persyaratan akan didanai berdasarkan urutan yang masuk lebih awal dan yang dievaluasi lebih awal sampai seluruh dana telah direalisasikan. KPLS (Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial) ini juga meliputi seluruh subproyek yang akan didanai dalam Kelompok 2.
1.2 Ringkasan Jenis Sub-Proyek dan Dampak Lingkungan dan Sosial Potensial Ada dua jenis subproyek: Untuk subproyek jenis peningkatan dan perluasan, aktivitas utamanya adalah untuk memasang trafo baru dan peralatan terkait atau mengganti trafo dan peralatan terkait yang lama dengan yang baru yang memiliki kapasitas yang lebih besar di gardu induk 150/20 kV dan 70/20 kV yang ada. Rehabilitasi tidak memerlukan pembebasan lahan dan akan diimplementasikan di dalam lahan yang ada dari gardu-gardu induk ini. Walaupun sebagian besar rencana perluasan tidak memerlukan
2
Indonesia bagian Timur terdiri dari propinsi-propinsi: Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. 3 Indonesia bagian Barat terdiri dari: Propinsi Kalimantan Barat dan Sumatera
pembebasan lahan, sejumlah subproyek akan memerlukan sedikit perluasan lahan, yang biasanya bersambungan langsung dengan lahan yang sudah ada bagi gardu-gardu induk tersebut. Untuk gardu induk baru, aktivitas utama adalah membangun gardu induk 150/20 kV baru yang memiliki satu atau lebih trafo dan peralatan terkait pada 150 kV dan 20 kV, sebuah ruang control, peralatan tambahan/perawatan. Biasanya sebuah gardu induk baru memerlukan sebuah jalur transmisi 150 kV (sepanjang 1-2 km) untuk menghubungkan gardu induk tersebut dengan jaringan yang sudah ada, dan, pada sejumlah kasus, peningkatan kualitas jalan mungkin dibutuhkan. Sebuah gardu induk baru membutuhkan tapak yang tertutup dan di atas lahan yang rata dan bebas dari tumbuhan atau pemukiman manusia (kecuali para operator gardu induk), yang biasanya berukuran kira-kira 150 m x 100 m. Untuk gardu induk yang melibatkan konstruksi untuk koneksi dengan jalur transmisi 150 kV atau peningkatan kualitas jalan, struktur-struktur ini memerlukan pembebasan lahan secara permanen atau sementara. Tapak untuk suatu subproyek baru biasanya dipilih untuk ditempatkan di dalam area tertentu untuk meminimalkan dampak dari struktur-struktur yang disebut di atas dan dampak terhadap lingkungan atau pembebasan lahan. Berikut ini adalah ringkasan dari dampak lingkungan dan sosial yang potensial untuk muncul dari subproyek jenis apa saja. Tabel 1 Ringkasan Dampak Potensial Lingkungan dan Sosial dari Gardu Induk Baru, Peningkatan atau Perluasan. Tahap
Aktivitas
Dampak Potensial
Konstruksi – semua jenis tapak.
Galian dan konstruksi
kebisingan, debu, getaran terhadap properti sekitar Paparan EMF (medan elektromagnetik) terhadap pekerja
Konstruksi – tapak baru (tambahan untuk daftar di atas)
Operasi dan perawatan
Penyimpanan, penanganan, penggunaan dan pembuangan limbah berbahaya seperti minyak trafo
Kontaminasi tanah dan air
Pembuangan atau daur ulang trafo bekas (berlaku hanya untuk tapak jenis pemuktahiran)
Kontaminasi tanah dan air
Risiko penemuan PCB
Kontaminasi tanah dan air
Pembersihan vegetasi dan galian dan aktivitas konstruksi untuk pembangunan akses masuk dan platform konstruksi
Erosi tanah dan kontaminasi air
Pembebasan lahan
Pembebasan lahan, pemukiman ulang tidak sukarela, dan kompensansi untuk aset yang hilang (pohon, tanaman pertanian)
Penyimpanan, penanganan, penggunaan dan pembuangan limbah berbahaya seperti minyak trafo
Kontaminasi air dan tanah
EMF
Paparan EMF terhadap pekerja & masyarakat
Risiko kesehatan dan keselamatan
Hilangnya habitat dan / atau lahan produktif
1.3 Tujuan Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (KPLS) Proyek IPTD2 akan mendanai sejumlah besar subproyek selama masa implementasi asalkan subproyek-subproyek tersebut memenuhi kriteria persyaratan yang akan membantu memastikan bahwa subproyek-subproyek tersebut telah sesuai dengan standar internasional dalam ukuran teknis, lingkungan, dan sosial dan memenuhi syarat minimum dalam performa finansial dan ekonomi. Tujuan dari KPLS ini adalah untuk memastikan bahwa subproyek di dalam Kelompok 2 yang akan didanai melalui IPTD2 memenuhi persyaratan yang ada dalam kebijakan panduan perlindungan Bank 4 Dunia . Kerangka acuan yang ada memberikan panduan untuk persiapan, penilaian, dan implementasi Rencana Pengelolaan Lingkungan (EMP) serta peran dan tanggung jawab dari setiap institusi. Diharapkan bahwa setiap subproyek juga akan memenuhi semua persyaratan lingkungan yang relevan dan proses-proses terkait di bawah peraturan dan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Perhatikan bahwa untuk jenis dan skala proyek, dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan di Indonesia, tidak ada AMDAL yang disyaratkan bagi kegiatan-kegiatan yang telah diusulkan. Untuk gardu induk baru, Rencana Pemantauan Lingkungan / Rencana Pengelolaan Lingungan disyaratkan, sedangkan untuk peningkatan dan perluasan gardu induk tidak membutuhkan persyaratan seperti demikian.
2 Kebijakan Panduan Perlindungan Bank Dunia Kebijakan-kebijakan panduan perlindungan sosial dan lingkungan Bank Dunia adalah untuk mencegah dan memitigasi kerugian dan kecelakaan ataupun kerusakan yang tidak seharusnya terjadi bagi masyarakat dan lingkungannya selama proses pembangunan. Kebijakan-kebijakan ini memberikan panduan kepada Bank Dunia dan kepada pihak-pihak yang meminjam dana selama proses identifikasi, persiapan, dan implementasi dari setiap program dan proyek yang didanai. Panduan perlindungan lingkungan dan sosial yang relevan bagi IPTD2 didiskusikan di bawah ini. OP/BP 4.01 Penilaian Lingkungan: Dalam setiap operasi yang dilakukan oleh Bank Dunia, tujuan dari Penilaian Lingkungan adalah untuk meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan, untuk memastikan bahwa opsi-opsi proyek yang dipertimbangkan adalah baik dan lestari, dan warga yang berpotensi terkena dampak telah terkonsultasikan dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan Bank Dunia ini mendefinisikan prosedur-prosedur untuk penyaringan (screening) lingkungan, penilaian dampak, konsultasi, pengumuman publik, dan komitmen implementasi dan supervisi terkait rencana-rencana penilaian dan pengelolaan lingkungan. Untuk kepentingan IPTD2, seluruh proyek memerlukan EMP (Rencana Pengelolaan Lingkungan). OP/BP 4.04 Habitat Alam: Panduan perlindungan untuk Habitat Alam bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur dan proyek pembangunan yang didukung oleh Bank Dunia mempertimbangkan konservasi keragaman hayati dan berbagai produk dan layanan lingkungan yang disediakan oleh habitat alam kepada masyarakat. 4
Perhatikan bahwa EMP subproyek Kelompok 1 telah melalui proses penilaian (appraisal)
Habitat alam didefinisikan sebagai area daratan dan perairan di mana ekosistem dari komunitas biologisnya dibentuk oleh sebagian besar spesies tumbuhan dan binatang asli dari habitat tersebut, dan aktivitas manusia tidak secara esensial telah merubah fungsi-fungsi ekologis utama dari area tersebut. Sedikit sekali kemungkinan untuk proyek-proyek IPTD2 ini berlangsung di kawasan seperti ini, karena terdapat fleksibilitas dalam penyeleksian lokasi untuk infrastruktur yang baru. Untuk kepentingan IPTD2, sebuah subproyek tidak akan memenuhi syarat untuk didanai jika tidak sejalan dengan kebijakan panduan perlindungan Habitat Alam tersebut. OP/BP 4.11 Kekayaan Sumber Budaya Fisik: Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menghindari, atau mengurangi, dampak buruk terhadap sumber budaya akibat proyek-proyek pembangunan yang didanai Bank Dunia. Sumber budaya fisik meliputi objek bergerak atau tidak bergerak, situs, bangunan, kelompok bangunan, sarana alam dan lanskap yang memiliki signifikansi arkeologis, peleontologis, historis, arsitektur, relijius, estetik, atau sifat kultural lainnya. Sedikit sekali kemungkinan untuk subproyek dari IPTD2 akan berdampak pada sumber budaya fisik karena fleksibilitas pemilihan lokasi. Untuk kepentingan IPTD2, sebuah subproyek tidak akan memenuhi syarat untuk didanai jika tidak sejalan dengan kebijakan panduan perlindungan Sumber Daya Kultural Fisik tersebut. OP / BP 4.10 Masyarakat Adat: Bank Dunia menghargai fakta bahwa identitas dan budaya masayarakat adat tidak dapat dipisahkan dari tanah di mana mereka tinggal dan dari sumber daya alam di mana mereka menggantungkan hidup mereka. Orang-orang ini seringnya merupakan bagian dari kelompok yang rentan dan marginal dari suatu populasi. Untuk IPTD2, terdapat kemungkinan akan keberadaan sejumlah kelompok Masyarakat Adat di sekitar satu atau lebih tapak baru (belum dikonfirmasi). Rancangan untuk Masyarakat Adat akan menyinggung proses identifikasi, konsultasi, dan penilaian dampak sosial. OP / BP 4.12 Pengadaan Tanaha dan/atau Pemukiman Kembali: Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menghindari pemukiman ulang tidak sukarela jika memungkinkan, dan jika tidak bisa dihindari warga yang dipindahkan dipastikan untuk terkonsultasi dengan baik dan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan implementasi program-program pemukiman ulang. Warga yang dipindahkan harus dibantu agar taraf hidup mereka dapat ditingkatkan atau paling tidak taraf hidup mereka dapat dikembalikan pada tingkat sebelum mereka dipindahkan. Kebijakan ini meliputi dampak-dampak sosial dan ekonomi, baik langsung maupun tidak langsung yang berasal dari proses relokasi atau kehilangan tempat tinggal; kehilangan aset atau akses terhadap aset; atau kehilangan pendapatan atau sumber mata pencaharian; atau pembatasan sepihak terhadap akses lahan dan area yang dilindungi. Untuk IPTD2 Kerangkan Kebijakan Pembebasan Lahan dan Pemukiman Ulang akan menyediakan mekanisme terkait dengan masalah warga yang terkena dampak dari aktivitas pemukiman ulang tidak sukarela. Kebijakan Bank Dunia terhadap Akses Informasi: Bank Dunia menghargai bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah penting dan mendasar bagi proses pembangunan dan bagi pencapaian misi
pengentasan kemiskinan. Dokumen-dokumen panduan perlindungan yang disiapkan oleh PLN diberikan kepada Bank Dunia dan Bank Dunia akan mempublikasikan dokumen-dokumen tersebut di website mereka www.worldbank.org.
3
Persiapan dan Implementasi EMP
3.1 Tinjauan Semua subproyek akan membutuhkan EMP. Setiap subproyek akan melalui proses penyaringan (screening) dan penilaian (scoping) yang sama untuk menentukan jenis dan detail dari EMP. Gambar 1 Proses EMP untuk Subproyek
3.2 Langkah 1 Penyaringan dan Penilaian Subproyek Semua subproyek akan melalui proses penyaringan dan penilaian yang tertera pada checklist di Lampiran 1 untuk menentukan: Kelayakan sebagai bagian proyek IPTD2; Jenis EMP yang dibutuhkan dan jenis mitigasi dan pemantauan (standar atau khusus); dan Apakah LARAP atau IPP dibutuhkan (untuk dipersiapkan dalam LARPF dan IPF) Hasil penyaringan dan penilaian ditentukan oleh jenis subproyek (peningkatan / perluasan atau tapak baru) dan jenis dampak sosial dan lingkungan yang potensial.
3.3 Langkah 2 Persiapan EMP Untuk proyek IPTD2 terdapat 2 jenis EMP: 1) EMP untuk Tapak Baru, dan 2) EMP untuk Peningkatan. EMP untuk Tapak Baru: EMP baru yang berdiri sendiri akan disiapkan untuk setiap subproyek yang melibatkan pembangunan suatu tapak baru. Template-nya dapat dilihat di Lampiran 4. EMP akan mengikuti model UKL/ UPL Indonesia, dengan lampiran-lampirannya yang mengikuti OP / BP 4.01 Bank Dunia, kebijakan untuk Rencana Pengelolaan Lingkungan. EMP untuk Peningkatan: EMP ini berisi semua subproyek yang melibatkan peningkatan atau perluasan. Karena hasil dari penyaringan dan penilaian kemungkinan besar akan mendapatkan bahwa risiko sosial dan lingkungan untuk subproyek kategori peningkatan dan perluasan cenderung mirip, dan minim, untuk sebagian besar (jika tidak semua) subproyek, subproyek-subproyek ini akan menggunakan EMP yang sama. Pada sebagian besar kasus, penekanan EMP untuk Peningkatan adalah EMP untuk tahap konstruksi. Saat gardu induk telah operasional, EMP akan diimplementasikan menurut SOP (Standard Operational Procedure) dari PLN. 3.3.1 Persiapan EMP Tapak Baru PLN bertanggung jawab untuk mempersiapkan EMP dan memberikan EMP tersebut kepada Bank Dunia untuk dinilai. Template untuk Situs Baru (Lampiran 4) akan digunakan sebagai berikut:
Proses Standar
Proses tambahan jika ada indikasi adanya dampak dan isu khusus untuk tapak tertentu dalam proses penilaian
3.3.2 Update EMP untuk Peningkatan Adalah tanggung jawab dari PLN untuk mengupdate EMP dari subproyek jenis Peningkatan dalam proyek IPTD2, dan memasukkan dokumen yang telah direvisi kepada Bank Dunia untuk dinilai (appraisal). EMP untuk Peningkatan telah disiapkan untuk subproyek di bawah kategori Kelompok 1
dan akan diperbaharui (update) dengan penambahan subproyek dari Kelompok 2 saat subproyeksubproyek tersebut siap untuk diimplementasikan. Prosesnya adalah sebagai berikut:
Proses Standar Proses tambahan jika ada indikasi adanya dampak dan isu khusus untuk tapak tertentu dalam proses penilaian
3.3.3 Konsultasi Semua subproyek membutuhkan paling tidak satu konsultasi publik dan hasil dari konsultasi wajib didokumentasikan dalam EMP. Konsultasi publik dapat dilaksanakan baik sebelum persiapan rancangan EMP untuk mendiskusikan isu-isu lingkungan utama dan aksi pengelolaan yang diusulkan untuk dimasukkan ke dalam EMP, atau setelah rancangan EMP telah diselesaikan sehingga dapat berfungsi sebagai basis diskusi dan untuk mendapatkan isu-isu lingkungan tambahan yang mungkin penting bagi kelompok yang terkena dampak. Dari kedua jenis konsultasi di atas, konsultasi awal adalah yang lebih baik. Panduan konsultasi disediakan dalam Lampiran 7. 3.3.4 Pengumuman (Disclosure) PLN bertanggung jawab untuk mengumumkan EMP pada suatu lokasi publik di wilayah tapak subproyek (misalnya pada kantor pemerintah daerah setempat atau aula/kantor desa dan online). PLN harus memberikan surat kepada Bank Dunia yang menyatakan: (a) di mana EMP diumumkan, dan (b) tanggal pengumuman. Selanjutnya, PLN harus juga menyertakan versi Bahasa Inggris dari dokumen-dokumen ini kepada Bank Dunia, dengan verifikasi bahwa versi Bahasa Inggrisnya
konsisten dengan versi Bahasa Indonesianya. Bank Dunia Kantor Jakarta kemudian akan membuka dokumen-dokumen tersebut di Infoshop.
3.4 Langkah 3 Penilaian PLN akan mengikutsertakan EMP sebagai bagian dari paket informasi yang diberikan kepada Bank Dunia ketika meminta subproyek(-subproyek) tersebut untuk didanai. Tim Panduan Perlindungan (safeguard) dari Bank Dunia akan mereview EMP tersebut sebagai bagian dari proses penilaian (appraisal). PLN bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap proses penilaian untuk UPL / UKL dengan merujuk pada peraturan di Indonesia untuk setiap tapak baru.
3.5 Langkah 4 Implementasi EMP - Konstruksi PLN bertanggung jawab untuk mematuhi EMP dan semua hukum di Indonesia, namun selama tahap konstruksi implementasi EMP sering didelegasikan kepada kontraktor utama. 3.5.1 Implementasi EMP Kontraktor utama bertanggung jawab untuk memastikan bahwa EMP dijalankan. Kontrak antara PLN dan kontraktor utama harus mengandung Panduan (COP – Code of Practice) Lingkungan yang menjabarkan kewajiban kontraktor (lihat Lampiran 6). 3.5.2 Pemantauan, Supervisi, dan Pengawasan EMP Kontraktor bertanggung jawab untuk memantau efektivitas ukuran-ukuran mitigasi EMP, termasuk implementasi rencana pemantauan EMP. PLN memiliki tanggung jawab untuk supervisi performa EMP, termasuk performa dari semua kontraktor dan subkontraktor. Ini termasuk untuk memastikan kualitas dan konsistensi dari implementasi ukuran-ukuran mitigasi, pemantauan, kapasitas kontraktor, dan pelaporan. Staf PLN akan mengunjungi tapak-tapak untuk mengamati implementasi EMP, dan juga mendapatkan laporan berkala secara teratur dari para kontraktor. Bank Dunia memiliki peran pengawasan terhadap supervisi yang dilakukan oleh PLN dan akan melakukan pemeriksaan tapak atau audit sebagaimana diperlukan, dan akan mendapatkan laporan enam bulanan dari PLN. Bank Dunia akan melaporkan temuan-temuan mereka kepada tim Panduan Perlindungan sebagai bagian dari pelaporan menyeluruh terhadap performa proyek IPTD2.
3.6 Langkah 5 Implementasi EMP - Operasi Implementasi EMP adalah tanggung jawab dari operator gardu induk PLN yang relevan. Dalam kebanyakan situasi, EMP akan diimplementasikan di bawah SOP PLN, dan menjadi hal rutin seperti yang biasa dilakukan. Pemantauan dan pelaporan EMP akan dilanjutkan sesuai SOP.
3.7 Review EMP Setiap EMP akan ditinjau ulang (review) ketika: Ketidak-sesuaian dengan EMP terjadi Suatu insiden lingkungan atau kesehatan dan keselamatan yang serius terjadi Subproyek berubah secara signifikan (perubahan disain berakibat pada lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan di tapak, tapak diperluas, dll.)
Untuk review, staf PLN disyaratkan untuk membaca ulang EMP untuk melihat jika EMP tersebut dapat diperbaiki untuk mencegah insiden / ketidaksesuaian terjadi lagi, atau untuk mencegah atau meminimalkan risiko baru.
4 Konsultasi dan Pengumuman Rancangan KPLS ini akan diumumkan dan dikonsultasikan ke publik. Hasil dari konsultasi akan dimasukkan dalam versi terakhir dari dokumen KPLS ini.
5 Pemantauan dan Pelaporan Jenis laporan, frekuensi, dan tanggung jawab pelaporan untuk EMP dan KPLS dirangkum dalam program pelaporan di bawah ini. Tabel 2 Program Pelaporan
Jenis laporan, dan tujuan
Frekuensi dan waktu pelaporan
Penyusun Laporan
Penerima laporan
Tindak Lanjut
Laporan Pengelolaan Lingkungan Konstruksi
Enam bulan selama durasi konstruksi.
Kontraktor
Kantor Regional PLN
Perbaikan ukuranukuran mitigasi jika diperlukan.
Tahap Konstruksi: Dalam waktu 2 minggu setelah terjadi insiden
Kontraktor
Kantor Proyek PLN
PLN dan / atau kontraktor menangani insiden. PLN melaporkan kepada otoritas terkait jika diperlukan
Detil implementasi EMP. Laporan Insiden Insiden bisa berupa (tetapi tidak terbatas ini saja) = tumpahan minyak, kecelakaan serius, penemuan tak terduga akan sumber daya kultural fisik, keluhan publik.
Laporan Pemantauan Performa Lingkungan Data / catatan seluruh aktifitas dan hasil dari implementsi semua EMP untuk seluruh subproyek di wilayah tersebut pada tahap prekonstruksi dan konstruksi termasuk insiden, data pemantauan, foto-foto, data pemantauan dari kontraktor, dan data kunjungan tapak oleh PLN Laporan Pemantauan Performa Lingkungan Gabungan Satu laporan yang menggabungkan informasi dari laporan-laporan di atas. Ini meliputi: Suatu daftar subproyek baru yang dibangun atau disetujui dan status EMP-nya; Status dari seluruh subproyek dan implementasi EMPnya; Rangkuman isu-isu yang signifikan
Enam bulanan, atau selama durasi proyek IPTD2
Kantor Proyek PLN
Kantor Pusat PLN
PLN meninjau ulang EMP jika diperlukan. Perbaikan terhadap pengelolaan dan mitigasi lingkungan jika diperlukan Review dan Update EMP jika diperlukan
Enam bulanan, atau selama durasi proyek IPTD2
Kantor Pusat PLN
Bank Dunia
Penghargaan kepada staf atau kontraktor yang melaksanakan EMP secara penuh.
6 Tanggung Jawab Institusional Tabel 3 Rangkuman Tanggung Jawab Tanggung Jawab Institusional dan Tahap Subproyek Tindakan
Pra - Konstruksi
Mempersiapkan EMP
PLN Unit Proyek PLN Unit Proyek
Implementasi EMP
Tahap Konstruksi
Kontraktor
PLN Unit Proyek Supervisi EMP PLN Unit Proyek Memantau Pengumpulan Data dan Analisis
PLN Unit Proyek
PLN Unit Proyek
Laporan Tiga bulanan tentang Pengelolaan Lingkungan Konstruksi
PLN Unit Proyek
PLN Unit Proyek
Tindakan
Tanggung Jawab Institusional selama Proyek IPTD2
Laporan Enam Bulanan tentang Pemantauan Performa Lingkungan
PLN Unit Proyek
Review dan Update EMP
PLN Unit Proyek
Review dan Update KPLS
Kantor Pusat PLN
Pengawasan Implementasi EMP
Bank Dunia
Kantor-kantor proyek PLN mempekerjakan para profesional yang berpengalaman, berkualifikasi dan berlatar belakang lingkungan (sebagian besar Insinyur Lingkungan). Selama proyek, PLN harus memastikan bahwa sumber daya dan kapasitas yang cukup diberikan pada persiapan, implementasi, pemantauan, dan supervisi semua EMP, yang meliputi: • • • • • •
Pelatihan personel; Persiapan EMP untuk tapak baru dan pembaharuan EMP untuk Peningkatan; Memastikan bahwa semua data pemantauan dicatat dan diorganisasi secara sistematis dan dapat direplikasi; Supervisi EMP selama konstruksi dan operasi; Memperbolehkan audit dan pemeriksaan implementasi EMP oleh Bank Dunia; dan Melaporkan kepada Bank Dunia.
Persyaratan yang diperkirakan untuk pembangunan kapasitas adalah: Pelatihan khusus tentang implementasi dan supervisi EMP untuk proyek IPTD2. Pelatihan khusus untuk pemantauan dan pelaporan EMP. Pelatihan khusus untuk persiapan EMP tapak baru dan pembaharuan EMP untuk Peningkatan sebelum proyek-proyek Kelompok 2 siap didanai.
7 Pembiayaan KPLS Berikut adalah perkiraan biaya untuk implementasi KPLS: Pos
Perkiraan Biaya
Konsultasi KPLS
Ringan, ditanggung PLN
Pemantauan dan pelaporan EMP (biaya staf atau konsultan)
Sedang, ditanggung PLN
Pelatihan staf
Ditanggung Bank Dunia
Dll.
8 Review KPLS KPLS akan ditinjau ulang jika: Suatu insiden lingkungan, sosial atau kesehatan dan keselamatan serius terjadi Proyek IPTD2 berubah secara signifikan (persyaratan pendanaan berubah atau skala atau ruang lingkup subproyek berubah) Review mensyaratkan staf PLN membaca ulang KPLS untuk melihat jika KPLS tersebut dapat diperbaiki untuk menghindari insiden / ketidaksesuaian terjadi kembali, atau untuk mencegah atau meminimalkan sebuah risiko baru. Jika sebuah versi baru KPLS harus disiapkan, ini harus dikonsultasikan, diumumkan, dan dinilai oleh Bank Dunia.
Lampiran 1 Checklist untuk Penyaringan dan Penilaian Proyek Semua proyek melalui hal-hal berikut ini: Langkah 1. Apakah subproyek telah memenuhi syarat untuk program IPTD2, berdasarkan Kriteria Penyaringan Lingkungan? Langkah 2. Perangkat panduan perlindungan apa yang dibutuhkan oleh setiap subproyek? EMP untuk Peningkatan atau EMP untuk Tapak Baru, LARAP, IPP. Langkah 3. Apakah isu-isu lingkungan dan sosial dari subproyek akan tercakup oleh template-template mitigasi standar, atau apakah ukuran-ukuran mitigasi tambahan dibutuhkan? Gunakan checklist Penilaian Dampak EMP.
Langkah 1: Kriteria Persyaratan Kriteria Persyaratan untuk Penyaringan
MEMENUHI SYARAT, YA ATAU TIDAK
Persyaratan untuk program IPTD2
(centang ) Habitat alam didefinisikan sebagai area daratan dan perairan di mana ekosistem dari komunitas biologis sebagian besar dibentuk oleh spesies tumbuhan dan binatang asli, dan aktivitas manusia tidak secara esensial telah merubah fungsi-fungsi ekologis utama dari area tersebut. 1. Apakah subproyek terletak di dalam suatu kawasan lindung propinsi atau nasional? 2. Apakah subproyek akan secara signifikan mengakibatkan degradasi atau perubahan habitat alam dan / atau hutan di kawasan lindung, daerah yang diusulkan menjadi kawasan lindung, atau daerah yang dianggap memiliki ekologi khusus?
YA
YA
□
□
TIDAK
TIDAK
□
□
Jika ya, subproyek tidak memenuhi syarat Jika ya, subproyek tidak memenuhi syarat
Penduduk Asli Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi penduduk asli, berkonsultasi dengan mereka, memastikan bahwa mereka dilibatkan, dan mendapatkan
Kriteria Persyaratan untuk Penyaringan
MEMENUHI SYARAT, YA ATAU TIDAK
Persyaratan untuk program IPTD2
(centang ) manfaat dari subproyek yang sesuai dengan budaya mereka, dan dampak merugikan bagi mereka dapat dihindari, atau jika sulit dihindari dapat diminimalkan atau dimitigasi.
Apakah penduduk asli dapat ditemukan atau bermukim di area subproyek?
YA
□
TIDAK
□
Jika ya, suatu Rencana Penduduk Asli (IPP / Indegenous Peoples Plan) akan disiapkan sesuai dengan Kerangkan Acuan Penduduk Asli (IPF / Indegenous Peoples Framework)
Sumber Daya Kultural Fisik Sumber daya kultural fisik meliputi objek bergerak atau tidak bergerak, situs, bangunan, kelompok bangunan, sarana alam dan lanskap yang memiliki signifikansi arkeologis, peleontologis, historis, arsitektur, relijius, estetik, atau sifat kultural lainnya. 1. Apakah subproyek secara sementara atau permanen menyebabkan relokasi atau jenis dampak lainnya terhadap sumber daya kultural fisik yang diketahui bersignifikansi lokal, regional, atau nasional berdasarkan daftar propinsi atau national, daftar propinsi atau nasional yang diusulkan, dan / atau baru diidentifikasi saat konsultasi publik dengan warga lokal yang terkena dampak?
Jika ya, subproyek tidak memenuhi syarat YA
□
TIDAK
□
2. Are any physical cultural resources considered especially important or sensitive YA particularly to local groups (e.g. gravesites)
□
TIDAK
□
Jika ya, subproyek tidak memenuhi syarat
Pemukiman Ulang Tidak Sukarela Pemukiman ulang tidak sukarela termasuk situasi-situasi yang melibatkan pembebasan tanah sepihak dan pembatasan sepihak terhadap akses terhadap daerah-daerah yang secara legal berstatus taman dan kawasan yang dilindungi. Kebijakan ini bemaksud untuk menghindari pemukiman ulang tidak
Kriteria Persyaratan untuk Penyaringan
MEMENUHI SYARAT, YA ATAU TIDAK
Persyaratan untuk program IPTD2
(centang ) sukarela yang layak, atau untuk meminimalkan dan memitigasi dampak sosial dan ekonomi yang merugikan. 1. Apakah ada lahan yang digunakan warga / organisasi yang kemungkinan besar akan dibebaskan karena subproyek?
YA
□
TIDAK
□
2. Apakah ada aktivitas subproyek yang akan membatasi/melarang penggunaan lahan yang bersambungan dengan lahan subproyek?
YA
□
TIDAK
□
3. Apakah kepemilikan lahan terpengaruh oleh subproyek?
YA
□
TIDAK
□
4. Apakah ada pemukiman atau aset atau mata pencaharian warga / organisasi yang akan hilang?
YA
□
TIDAK
□
5. Apakah ada aktivitas sosial atau ekonomi yang akan terpengaruhi oleh perubahan penggunaan lahan?
YA
□
TIDAK
□
Jika ya, suatu Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Ulang (Land Acquisition and Resettlement Action Plan / LARAP) akan disiapkan sesuai dengan Kerangka Kebijakan Pembebasan Lahan dan Pemukiman Ulang (Land Acquisition and Resettlement Policy Framework / LARPF).
Hutan Hutan didefinisikan sebagai area lahan yang tidak kurang dari 1,0 hektar dengan pepohonon yang menutupi lebih dari 10 persen yang memiliki pohon yang berpotensi untuk mencapai tinggi 2 meter saat dewasa dan termasuk hutan yang berfungsi untuk produksi, perlindungan, multiguna atau konservasi. 1. Apakah subproyek akan secara sementara atau permanen menyebabkan penurunan atau degradasi fungsi ekosistem dari, atau sumber daya di dalam, sebuah hutan sebagaimana didefinisikan di atas?
YA
□
TIDAK
□
Jika ya, subproyek tidak memenuhi syarat
Langkah 2: Checklist untuk Penyaringan menurut Panduan Perlindungan Kriteria Penyaringan Panduan Perlindungan
MEMENUHI SYARAT, YA ATAU TIDAK
EMP mana yang dibutuhkan?
(centang ) Apakah subproyek merupakan peningkatan atau perluasan dari tapak gardu induk PLN yang sudah ada?
YA
□
TIDAK
□
Jika ya, subproyek akan dimasukkan dalam update EMP untuk peningkatan.
2. Apakah subproyek adalah tapak baru?
YA
□
TIDAK
□ Jika ya, akan disiapkan sebuah EMP untuk tapak baru..
Apakah subproyek memerlukan pembebasan lahan, pemukiman ulang tidak sukarela dan / atau kompensasi hilangnya aset?
YA
□
TIDAK
□
Apakah subproyek melibatkan pemukiman ulang penduduk asli?
YA
□
TIDAK
□ Jika ya, sebuah IPP akan disiapkan di bawah IPF.
Jika ya, sebuah akan disiapkan, di bawah LARPF.
Langkah 3: Checklist Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial Lengkapi checklist penilaian berikut untuk mengkonfirmasi apakah template standar untuk mitigasi telah sesuai untuk setiap subproyek, atau apakah diperlukan ukuran-ukuran mitigasi tambahan. Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial
MEMENUHI SYARAT, YA ATAU TIDAK
Hasil untuk EMP
(centang ) Apakah subproyek akan melibatkan hal-hal berikut ini? Bukti pencemaran oli di tanah?
YA
□
TIDAK
□
Pemukiman dalam jarak 50 m dari lokasi konstruksi?
YA
□
TIDAK
□
Jika jawaban dari salah satu pertanyaan adalah ya, rencana mitigasi standar dan rencana pemantauan akan diterapkan pada subproyek ini.
Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial
MEMENUHI SYARAT, YA ATAU TIDAK
Hasil untuk EMP
(centang ) Trafo lama yang akan diganti?
YA
□
TIDAK
□
Berpotensi adanya PCB di trafo lama (trafo >10 tahun)?
YA
□
TIDAK
□
Limbah padat dan / atau berbahaya yang perlu dipindahkan selama konstruksi?
YA
□
TIDAK
□
Pembersihan vegetasi?
YA
□
TIDAK
□
Galian?
YA
□
TIDAK
□
Saluran air dalam jarak 50 m dari tapak yang akan menerima limpasan air (storm water) dari tapak?
YA
□
TIDAK
□
Apakah subproyek memiliki perkiraan dampak lingkungan dan sosial apa saja yang belum ada pada daftar di atas?
Jika ya, maka ukuran-ukuran mitigasi dan pemantauan tambahan akan dibuat untuk subproyek yang ada di EMP
YA
□
TIDAK
□
Peningkatan kualitas akses jalan
YA
□
TIDAK
□
Akses jalan baru
YA
□
TIDAK
Penambahan / peningkatan jalur transmisi
YA
□
TIDAK
Jika ya, maka EMP harus memasukkan mitigasi dan □ pemantauan dampak-dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas tambahan tersebut. □
Bangunan perkantoran / toilet dan fasilitas lainnya
YA
□
TIDAK
□
Apakah subproyek memiliki aktivitas tambahan berikut?
Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial
MEMENUHI SYARAT, YA ATAU TIDAK (centang )
Infrastruktur terkait lainnya
YA
□
TIDAK
□
Hasil untuk EMP
Lampiran 2 Dampak Standar dan Rencana Mitigasi Pra-Konstruksi– Semua Jenis Tapak Dampak Lingkungan dan Sosial Pencemaran tanah dan air akibat kebocoran trafo
Tindakan Mitigasi Pra-Konstruksi Terhadap Instalasi baru, dokumen Tender akan memuat pasal apabila terjadi pencemaran tanah dan air akibat kebocoran trafo maka kontraktor akan melakukan:
Biaya
Penanggung jawab
Mulai
Akhir
Sedang, dimasukkan dalam biaya Konstruksi
PLN
Tahap rancangan
Pemberian tender konstruksi.
Tidak ada biaya, Dimasukkan dalam kontrak konstruksi
PLN
Persiapan tender
Pemberian tender konstruksi.
The installation of oil collectors made in compliance with standard design solution and made of precast concrete and reinforced concrete elements. The reinforced concrete slab will be made of sulfate-resistant cement. Damp proofing will be done underneath the slab. PCB (polychlorinated biphenyls)
Dokumen tender akan memuat larangan pengadaan peralatan yang mengandung PCB
Kebisingan
Dokumen tender akan memuat spesifikasi peralatan seperti trafo dan cooling fan yang memenuhi baku mutu lingkungan Indonesia.
Kecil, dimasukkan dalam biaya tender
PLN
Persiapan tender
Pemilihan pemasok yang lebih baik
Umum / semua dampak
Rencana mitigasi dalam dokumen EMP merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pasal-pasal kontrak untuk Kontraktor.
Kecil, dimasukkan dalam biaya tender
PLN
Persiapan tender
Pemberian tender konstruksi
Umum / semua dampak
Semua undang-undang dan peraturan di Indonesia terkait lingkungan akan dipatuhi selama tahap konstruksi.
Kecil, dimasukkan dalam kontrak konstruksi
PLN
Persiapan tender
Akhir konstruksi
Konstruksi – Semua Jenis Tapak Dampak Lingkungan dan Sosial
Tindakan Mitigasi Konstruksi
Biaya
Kontraktor Konstruksi
Mulai
Akhir
Pada awal konstruksi
Setelah konstruksi selesai
Debu
Penyiraman air pada lokasi pekerjaan konstruksi, khususnya selama kondisi kering dan berangin.
Kebisingan
Kegiatan konstruksi akan dilakukan hanya selama jam kerja normal (dari pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore). Jika pekerjaan konstruksi harus dilakukan sebelum atau setelah batasan waktu yang ditentukan, masyarakat lokal harus diberitahu paling tidak seminggu sebelumnya.
Tanpa biaya
Kontraktor Konstruksi
Awal konstruksi
Setelah konstruksi selesai
Pada saat tiba di tapak, dan sebelum instalasi, kontraktor akan memberikan konfirmasi bahwa peralatan sesuai dengan standar emisi kebisingan seperti tercantum dalam dokumen tender.
Ringan, termasuk dalam biaya operasi
Kontraktor
Sebelum instalasi peralatan
Sebelum instalasi peralatan
Limbah B3 akan dikelola oleh kontraktor sesuai peraturan limbah B3 yang berlaku di Indonesia.
Ringan, termasuk dalam kontrak konstruksi
Kontraktor konstruksi
Awal konstruksi
Setelah konstruksi selesai
Pada saat tiba di tapak, dan sebelum instalasi, kontraktor harus memberikan konfirmasi bahwa peralatan tersebut tidak mengandung PCB.
Tanpa biaya, termasuk dalam kontrak konstruksi
Kontraktor konstruksi
Selama pengadaan barang
Sebelum instalasi
Limbah Minyak
Limbah minyak akan ditangani, disimpan, dan dibuang sesuai dengan peraturan Indonesia.
Ringan, termasuk dalam kontrak konstruksi.
Kontraktor konstruksi
Awal konstruksi
Setelah konstruksi selesai
Trafo bekas dan peralatan lain
Trafo bekas dan peralatan lain akan disimpan di tapak sampai barang-barang tersebut dibutuhkan untuk digunakan lagi di tapak lain. Wadah minyak akan ditempatkan di bawah trafo untuk mewadahi setiap kebocoran.
Ringan
Gardu-gardu induk PLN
Selama konstruksi
Limbah beracun berbahaya (B3)
Kecil, Dimasukkan dalam kontrak konstruksi
Penanggung jawab
Data tentang jumlah material, kontaminator dan tujuan pembuangan limbah akan disimpan. PCB (polychlorinated biphenyls)
Dampak Lingkungan dan Sosial Tumpahan atau kebocoran minyak dari kebocoran transformer Soil and water contamination as a result of transformer leak
Tindakan Mitigasi Konstruksi Limbah minyak akan ditangani sesuai ketentuan dalam tender dokumen.
Sebelum Transformer diletakkkan, apabila ada tumpahan minyak maka tanah tersebut harus direhabilitasi sesuai peraturan Indonesia sebelum pemasangan transformer.
Biaya
Penanggung jawab
Mulai
Akhir
Sedang , termasuk dalam kontrak konstruksi
Kontraktor konstruksi
Design proyek
Penujukan kontraktor pelaksana.
Awal konstruksi
Setelah konstruksi selesai
Tumpahan atau kebocoran minyak dari peralatan konstruksi
Kendaraan yang beroperasi di tapak harus dalam kondisi baik dan tidak memiliki kebocoran.
termasuk dalam kontrak konstruksi
Kontraktor konstruksi
Penyerap minyak akan diletakkan di tapak untuk menyerap tumpahan apapun, dan staf kontraktor harus mengetahui prosedur menangani tumpahan.
Ringan, termasuk dalam kontrak konstruksi
Kontraktor konstruksi
Keamanan pekerja konstruksi dari medan elektromagnetik yang ada
Jam kerja akan dibatasi sesuai dengan batasan paparan menurut WHO:
Termasuk dalam kontrak konstruksi
Kontraktor konstruksi
Awal konstruksi
Setelah konstruksi selesai
Termasuk dalam prosedur operasional PLN
Gardu-gardu induk PLN
Awal konstruksi
Setelah konstruksi selesai
Intensitas EMF (kV/M)
Waktu paparan yang diperbolehkan (min)
Hingga 5
Tanpa Batas
5-10
Sampai dengan 180
10-20
Sampai dengan 30
20-25
Sampai dengan 10.
>25
Dilarang
Awal konstruksi
Setelah konstruksi selesai
Tanda bahaya dan peringatan untuk ditaruh pada lokasi yang bertegangan Kesehatan dan Keselamatan pekerja konstruksi
Semua pekerja konstruksi akan mendapatkan pengarahan di tapak oleh PLN tentang kesehatan dan keamanan dalam sebuah lingkungan EMF.
Dampak Lingkungan dan Sosial
Tindakan Mitigasi Konstruksi Semua pekerja akan dilengkapi dengan topi pelindung dan sepatu tertutup.
Biaya Termasuk dalam kontrak konstruksi
Penanggung jawab Kontraktor
Mulai Awal konstruksi
Akhir Setelah konstruksi selesai
Mitigasi Konstruksi: Tapak Baru* *Juga bisa relevan pada sejumah tapak perluasan. Dampak lingkungan atau sosial
Tindakan Mitigasi Konstruksi (Tapak Baru)
Pengadaan Tanah, Pemindahan Penduduk, dan kompensasi asset yang terkena
Meminimalkan kebutuhan tanah untuk akses sementara dan permanen gardu induk dan jalur transmisi.
Pembersihan Vegetasi
Meminimalkan daerah vegetasi yang perlu dibersihkan.
Biaya Alokasi dana dalam LARAP
Tanggung Jawab
Awal
Akhir
Kantor proyek PLN
Pra Konstruksi
Pra Konstruksi
Kontraktor pelaksana konstruksi
Saat mulai konstruksi
Saat selesai konstruksi
Awal konstruksi
Setelah konstruksi selesai
Pekerjaan fisik tidak akan dimulai sampai proses pemberian kompensasi telah selesai.
Vegetasi dibersihkan menggunakan cara mekanik atau manual – tidak menggunakan herbisida.
Minor, menjadi bagian dari kontrak konstruksi
PLN UIP
Sisa bahan yang masih bernilai akan ditawarkan untuk diberikan kepada masyarakat. Seluruh vegetasi dari hasil pembersihan akan dibuang ke penimbunan sampah. Penemuan artefak budaya secara tidak sengaja
Saat penemuan artefak yang potensial, seluruh aktivitas konstruksi harus ditunda dan Prosedur Penemuan Tak Terduga akan diterapkan.
Ringan, termasuk dalam kontrak konstruksi
Kontraktor Konstruksi
Mitigasi Operasi – Semua Jenis Tapak Dampak Lingkungan dan Sosial Medan electro magnetik (EMF)
Tindakan Mitigasi Operasi Semua peralatan bertegangan tinggi akan dipagari dengan kawat atau ditempatkan dalam tempat tertutup.
Biaya
Penanggung jawab
Mulai
Ringan , termasuk dalam biaya Konstruksi dan Operasi
Unit Operasional
Selama operasi
Intensitas maksimum EMF yang diperbolehkan di luar area terlindung adalah 5 kV/m.
Ringan, termasuk dalam biaya operasi
Unit Operasional
Selama operasi
Medan magnet maksimum di luar area terlindung adalah 5 microtesla
Ringan, termasuk dalam biaya operasi
Unit Operasional
Selama operasi
Pencegahan kebakaran
Merujuk pada SOP PLN.
Ringan, termasuk dalam biaya operasi
Unit Operasional
Selama operasi
Pembersihan Vegetasi, pemotongan pohon
Rumput dan tanaman sekitar gardu induk akan dirapikan, potongan tanaman dan rumput akan dipindahkan dari area gardu induk ke tempat pembuangan yang ditetapkan.
Ringan, termasuk dalam biaya operasi
Unit Operasional
Selama operasi
Untuk alasan keamanan maka perlindungan stasioner sebagai berikut akan digunakan: Perisai penahan di atas mekanisme operasi pemutus, Bilik kontrol pemutus sirkuit, Kotak terminal; Perisai penahan di atas trotoar yang digunakan untuk inspeksi rutin Papan peringatan di area yang memiliki medan listrik/magnet tinggi
Akhir
Dampak Lingkungan dan Sosial
Tindakan Mitigasi Operasi
Biaya
Penanggung jawab
Mulai
Limbah-limbah padat
Limbah padat harus dipindahkan ke tempat pembuangan khusus.
Ringan, termasuk dalam biaya operasi
Unit Operasional
Selama operasi
PCB
Tidak ada PCB yang akan digunakan dalam penggantian minyak trafo apapun.
Tidak ada
Unit Operasional
Selama operasi
Limbah minyak
Limbah minyak akan ditangani, disimpan, dan dibuang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ringan, termasuk dalam biaya operasi
Unit Operasional
Selama operasi
Limbah beracun berbahaya (B3)
Semua limbah berbahaya akan disimpan dalam wadah anti bocor tertutup / di dalam bangunan, dan dikirim untuk dibuang di tempat pembuangan khusus.
Ringan, termasuk dalam biaya operasi
PLN P3B Sumatra
Selama operasi
Kesiapan dan respon kondisi darurat
Merujuk pada SOP PLN.
Termasuk dalam biaya operasi
Unit Operasional
Selama operasi
Kesehatan dan Keselamatan Pekerja Pekerja
Merujuk pada SOP PLN.
Termasuk dalam biaya operasi
Unit Operasional
Selama operasi
Keluhan dari mastarakat sekitar dan lokal
Keluhan harus dicatat dan ditindak lanjuti selama proses keluhan.
Ringan, termasuk dalam biaya operasi
Unit Operasional
Selama operasi
Akhir
Lampiran 3. Rencana Pemantauan Standar
Pemantauan Konstruksi – Semua Jenis Tapak Dampak Lingkungan dan Sosial
Parameter Pemantauan
Tempat Pemantauan
Metode Pemantauan
Pengadaan Tanah
Mengacu ke dokumen LARAP
Debu
Inspeksi harian
Lokasi konstruksi dan jalan masuk
Inspeksi visual
Kebisingan
dBA
Di batas area gardu induk
Limbah beracun berbahaya (B3)
Ketentuan penanganan limbah B3
PCB (polychlorinated biphenyl)
Faktur peralatan
Jadwal Pemantauan
Biaya
Penanggung jawab
Mulai
Akhir
termasuk dalam LARAP
Tim pengadaan tanah
Setelah Pengadaan Tanah Selesai
3 bulan setelah pengadaan tanah selesai
Pada kondisi kering dan berangin.
Termasuk dalam kontrak konstruksi
Kontraktor konstruksi
Awal konstruksi
Akhir konstruksi
Pengukuran akan dilakukan sesuai dengan peraturan Indonesia tentang pemantauan tingkat kebisingan.
Dalam kurun waktu dua minggu setelah ada keluhan/ pengaduan.
Ringan hingga sedang, termasuk dalam kontrak konstruksi
Kontraktor konstruksi
Awal konstruksi
Akhir konstruksi
L okasi konstruksi
Inspeksi visual
Satu kali sebelum akhir konstruksi.
Termasuk dalam kontrak konstruksi
Kontraktor konstruksi
Awal konstruksi
Akhir konstruksi
Di lokasi pengiriman
Inspeksi visual
Ketika peralatan sudah dikirim
Termasuk dalam kontrak konstruksi
Kontraktor konstruksi
Kedatangan peralatan
Kedatangan peralatan
Tumpahan atau kebocoran minyak dari peralatan konstruksi
Kendaraan diinspeksi untuk mengetahui kebocoran
Di lokasi kejadian
Visual
Mingguan dan setelah ada keluhan
Termasuk dalam kontrak konstruksi
Kontraktor konstruksi
Awal konstruksi
Akhir konstruksi
Keselamatan pekerja
SOP Keselamatan kerja
Di lokasi kejadian
Jadual pekerja
Mingguan
Termasuk dalam kontrak konstruksi
Kontraktor konstruksi
Awal konstruksi
Akhir konstruksi
Pemantauan Konstruksi – Tapak Baru Dampak Lingkungan dan Sosial
Parameter Pemantauan
Tempat Pemantauan
Metode Pemantauan
Pengadaan Tanah
Mengacu ke dokumen LARAP
Debu
Inspeksi harian
Lokasi konstruksi dan jalan masuk
Inspeksi visual
Kebisingan
dBA
Di batas area gardu induk
Limbah beracun berbahaya (B3)
Ketentuan penanganan limbah B3
PCB (polychlorinated biphenyl)
Faktur peralatan
Jadwal Pemantauan
Biaya
Penanggung jawab
Mulai
Akhir
termasuk dalam LARAP
Tim pengadaan tanah
Setelah Pengadaan Tanah Selesai
3 bulan setelah pengadaan tanah selesai
Pada kondisi kering dan berangin.
Termasuk dalam kontrak konstruksi
Kontraktor konstruksi
Awal konstruksi
Akhir konstruksi
Pengukuran akan dilakukan sesuai dengan peraturan Indonesia tentang pemantauan tingkat kebisingan.
Dalam kurun waktu dua minggu setelah ada keluhan/ pengaduan.
Ringan hingga sedang, termasuk dalam kontrak konstruksi
Kontraktor konstruksi
Awal konstruksi
Akhir konstruksi
Lokasi konstruksi
Inspeksi visual
Satu kali sebelum akhir konstruksi.
Termasuk dalam kontrak konstruksi
Kontraktor konstruksi
Awal konstruksi
Akhir konstruksi
Di lokasi pengiriman
Inspeksi visual
Ketika peralatan sudah dikirim
Termasuk dalam kontrak konstruksi
Kontraktor konstruksi
Kedatangan peralatan
Kedatangan peralatan
Tumpahan atau kebocoran minyak dari peralatan konstruksi
Kendaraan diinspeksi untuk mengetahui kebocoran
Di lokasi kejadian
Visual
Mingguan dan setelah ada keluhan
Termasuk dalam kontrak konstruksi
Kontraktor konstruksi
Awal konstruksi
Akhir konstruksi
Keselamatan pekerja
SOP Keselamatan kerja
Di lokasi kejadian
Jadual pekerja
Mingguan
Termasuk dalam kontrak konstruksi
Kontraktor konstruksi
Awal konstruksi
Akhir konstruksi
Lampiran 4 Template untuk EMP untuk Tapak Baru
Catatan untuk Persiapan EMP untuk Tapak Baru: Template ini berdasarkan Peraturan MENLH-13-2010, peraturan Indonesia untuk UKL-UPL dan mencakup informasi tambahan yang dibutuhkan sesuai dengan Panduan Perlindungan Lingkungan Bank Dunia OP.4.01 tentang Penilaian Lingkungan, Lampiran C Rencana Pengelolaan Lingkungan (EMP).
Daftar Isi EMP I. PENDAHULUAN Indentitas Pemilik Proyek Latar belakang IPTD2 dan subproyek.
II. RENCANA DAN/ATAU KEGIATAN BISNIS Nama dan lokasi rencana dan/atau kegiatan bisnis. Rencana tapak proyek. Deskripsi tentang subproyek: Deskripsi proyek Gardu induk ,dan yang berkaitan langsung dengan proyek ( seperti transmission lines, access roads etc) Mendokumentasikan tahap-tahap (pra-konstruksi, konstruksi dan operasi). Memberikan rincian tentang komponen konstruksi dan operasi gardu induk yang mungkin memiliki dampak lingkungan atau sosial. Memberikan skala bisnis dan / atau kegiatan, termasuk ukuran lahan gardu induk dan kapasitas trafo.
III. DAMPAK LIGKUNGAN POTENSIAL Untuk setiap tahap proyek (pra-konstruksi, konstruksi dan operasi), berikan deskripsi singkat dan jelas tentang: 1. Kegiatan yang merupakan sumber dampak lingkungan; 2. Jenis dampak lingkungan; 3. Ukuran, menyatakan sejauh mana dampak tersebut; dan
4. Hal-hal lain yang perlu dikemukakan untuk menjelaskan dampak lingkungan. Merangkum dampak-dampak tersebut dalam tabel berikut: SUMBER DAMPAK
JENIS DAMPAK
UKURAN DAMPAK
KETERANGAN
Cantumkan kegiatankegiatan yang memiliki dampak lingkungan. Contoh:
Cantumkan dampak potensial. Contoh:
Cantumkan ukuran yang dapat menyatakan sejauh mana dampak tersebut.
Cantumkan informasi lain yang diperlukan untuk mendeskripsikan dampak lingkungan potensial.
Pengiriman / pemindahan limbah
Risiko terhadap kesehatan manusia.
Pencemaran tanah dan air.
IV. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN Rencana Pengelolaan Lingkungan Sisipkan tabel-tabel mitigasi yang relevan dari Lampiran 2 KPLS disesuaikan dengan mitigasi tambahan khusus dan pemantauan yang diperlukan yang unik untuk tapak subproyek ini.
Rencana Pemantauan Lingkungan Sisipkan tabel-tabel pemantauan yang relevan dari Lampiran 3 KPLS disesuaikan dengan mitigasi tambahan khusus dan pemantauan yang diperlukan yang unik untuk tapak sub-proyek ini.
V. TANDA TANGAN DAN CAP (Opsional) Jika dokumen ini akan digunakan untuk UKL-UPL, inisiator harus menandatangani dan membubuhkan cap bisnis dan / atau kegiatan yang relevan.
Lampiran 1 EMP - SOP PLN untuk Pengelolaan Lingkungan, Kesiapan dan Respon Darurat serta Kesehatan dan Keamanan Cantumkan referensi dari klausil-klausul yang relevan yang akan menyediakan bukti bahwa ukuran-ukuran mitigasi dalam tabel di atas akan dipenuhi oleh SOP.
Lampiran 2 EMP – Panduan (COP) Lingkungan untuk Konstruksi Cantumkan Panduan Lingkungan untuk Konstruksi dari Lampiran 6 KPLS.
Lampiran 3 EMP - Pengaturan Institusional untuk Pengelolaan Lingkungan Update tabel berikut dari KPLS: Tanggungjawab Institusional dan Tahap Subproyek Tindakan Pra-Konstruksi
Fase Konstruksi
PLN Unit Proyek
Kontraktor
Supervisi EMP
PLN Unit Proyek
PLN Unit Proyek
Pemantauan Pengumpulan Data dan Analisa
PLN Unit Proyek
Kontraktor PLN Unit Proyek
Laporan Pengelolaan Lingkungan Konstruksi Bulanan
PLN Unit Proyek
PLN Unit Proyek
Pelaporan Kesesuaian tiap Enam Bulan
PLN Unit Proyek
PLN Unit Proyek
Menerapkan EMP
Laporan Pemantauan Performa Lingkungan setiap Enam Bulan
PLN Unit Proyek
Review dan Update EMP
PLN Unit Proyek
Lampiran 4 EMP - Pelaporan Update tabel berikut dari KPLS: Jenis laporan, dan tujuan
Frekuensi dan waktu pelaporan
Siapa yang bertanggung jawab mempersiapkan laporan?
Siapa yang bertanggung jawab menerima laporan?
Apa tindakan / hasil dari pelaporan?
Laporan Pengelolaan Lingkungan Konstruksi
Satu kali sebelum konstruksi dimulai, kemudian bulanan sampai akhir konstruksi. Tahap Konstruksi: Dalam waktu 1 minggu setelah terjadi insiden
Kontraktor
Kantor Regional PLN
Perbaikan ukuranukuran mitigasi jika diperlukan.
Kontraktor
PLN Unit Proyek
PLN dan / atau kontraktor menangani insiden. PLN melaporkan kepada otoritas terkait jika diperlukan
Detil implementasi EMP.
Laporan Insiden Insiden bisa berupa (tetapi tidak terbatas ini saja) = tumpahan minyak, kecelakaan serius, penemuan tak terduga akan sumber daya kultural fisik, keluhan publik.
Laporan Pemantauan Performa Lingkungan Data seluruh aktifitas dan hasil dari implementsi semua EMP untuk seluruh subproyek di wilayah tersebut pada tahap prekonstruksi dan konstruksi termasuk insiden, data pemantauan, foto-foto, data pemantauan dari kontraktor, dan data kunjungan tapak oleh PLN
Enam bulanan, atau selama durasi proyek IPTD2
Kantor Proyek PLN
Kantor Pusat PLN
PLN meninjau ulang EMP jika diperlukan. Perbaikan terhadap pengelolaan dan mitigasi lingkungan jika diperlukan Review dan Update EMP jika diperlukan Penghargaan kepada staf atau kontraktor untuk pelaksanaan EMP dengan kesesuaian penuh.
Lampiran 5 EMP - Rencana Konsultasi dan Pengumuman dan Hasil Masukkan rencana untuk konsultasi. Masukkan bukti pengumuman publik (copy iklan dll.), daftar seluruh aktivitas konsultasi, daftar peserta, daftar masukan, dan detail dari bagaimana masukan dimasukkan dalam EMP akhir.
Lampiran 6 EMP - Pembiayaan Masukkan anggaran (atau anggaran indikatif) untuk pos-pos utama yand diidentifikasi dalam program mitigasi. Misalnya, ini bisa termasuk:
Pelatihan staf Pembelian peralatan pemantauan Biaya konsultan Biaya konsultasi
Lampiran 7 EMP - Review EMP Gunakan pernyataan berikut atau yang serupa: EMP akan ditinjau ulang ketika: Suatu ketidaksesuaian dengan EMP terjadi Sebuah insiden lingkungan atau kesehatan dan keselamatan yang serius terjadi Proyek IPTD2 tersebut berubah secara signifikan (perubahan disain berakibat pada lebih banyak pekerjaan yang dilakukan di tapak, tapak diperluas, dll.) Sebuah review mensyaratkan Petugas Lingkungan yang relevan dan / atau wakil dari Kantor Pusat untuk membaca ulang EMP untuk melihat apakah EMP tersebut dapat diperbaiki untuk mencegah insiden / ketidaksesuaian terjadi lagi, atau untuk mencegah atau meminimalkan risiko baru.
Lampiran 8 EMP - Prosedur Penemuan Tak Terduga Masukkan Prosedur Penemuan Tak Terduga dari Lampiran 7 KPLS
Lampiran 9 EMP – Checklist Penilaian Lingkungan Masukkan salinan/copy checklist penilaian (scoping) yang telah dilengkapi dari Lampiran 1 KPLS.
Lampiran 5 Prosedur Penemuan Tak Terduga untuk Sumber Budaya Fisik Definisi Sumber daya kultural fisik adalah situs, area, obyek atau artefak yang memiliki signifikansi arkeologis, paleontologis, historis, arsitektural, religius, estetika atau budaya, keagamaan atau spiritual terhadap suatu komunitas, kelompok keagamaan, kelompok etnik, dan / atau publik yang lebih luas atau negara. Termasuk di dalamnya adalah obyek bergerak maupun tidak bergerak, situs, struktur, kelompok struktur, dan fitur alami dan lanskap, misalnya: Tempat suci Situs pemakaman suci atau tulang-belulang manusia
Situs atau rute ziarah Fosil Lukisan di batu Bangunan kuno Tempat ibadah
Prosedur Penemuan Tak Terduga (Chance Find Procedure) Jika seseorang yang bekerja di proyek tersebut menemukan sebuah sumber daya kultural fisik (situs atau benda) prosedur-prosedur berikut harus dijalankan: Menghentikan kegiatan dalam area penemuan tak terduga; Menandai situs atau area yang ditemukan (misalnya: memagari); Mengamankan situs untuk mencegah gangguan, kerusakan atau kerugian lebih lanjut. Dalam kasus barang-barang antik yang bisa dipindahkan atau peninggalan-peninggalan yang sensitif, tempatkan penjaga atau pengawas untuk mengawasi situs tersebut hingga pejabat lokal yang berwenang mengambil alih; Melarang pengumpulan benda-benda oleh tenaga kerja atau orang lain; Memberitahu instansi pengelolaan budaya lokal terdekat dan pejabat lokal dalam jangka waktu 24 jam; Mengingatkan semua personil proyek akan temuan tersebut dan melakukan tindakan-tindakan perlindungan sementara; Obyek apapun yang ditemukan harus diserahkan pada instansi pengelolaan budaya lokal.
Mencatat semua penemuan tak terduga dan tindakan yang dilakukan. Pejabat pengelolaan budaya lokal memiliki tanggung jawab untuk mempelajari dan mengevaluasi situs / area peninggalan budaya dan mendokumentasikan persyaratan-persyaratan untuk perlindungan dan pelestarian. Hal ini akan membutuhkan jasa arkeolog untuk melakukan evaluasi terhadap temuan-temuan tersebut. Tindakan-tindakan pengelolaan dapat meliputi perubahan rancangan proyek (seperti ketika menemukan sebuah peninggalan kultural atau arkeologis yang tidak dapat dipindahkan), atau perlindungan, pelestarian, restorasi dan / atau penyelamatan situs atau benda tersebut. Keputusan mengenai pengelolaan temuan akan dikomunikasikan secara tertulis oleh instansi pengelolaan budaya lokal. Pekerjaan proyek dapat dilanjutkan hanya setelah instruksi tertulis diberikan oleh instansi pengelolaan budaya lokal tersebut. Setiap orang harus mematuhi kondisi-kondisi yang tertera dalam instruksi tertulis tersebut. Pengembang proyek / pemilik bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan instansi pengelolaan budaya lokal dan pejabat lokal untuk memantau semua pekerjaan dan memastikan bahwa tindakan-tindakan perlindungan telah memadai dan situs warisan budaya terlindungi.
Lampiran 6 Panduan (COP) Lingkungan untuk Konstruksi Bagaimana menggunakan Panduan ini Spesifikasi-spesifikasi berikut harus diikutsertakan baik dalam dokumen penawaran maupun dalam kontrak konstruksi dari ‘Indonesia Second Power Transmission Development Project’ (IPTD2). Spesifikasi-spesifikasi tersebut akan menjadi kewajiban kontrak bagi para kontraktor dan dapat diterapkan dan diawasi oleh PLN.
Tanggung Jawab Lingkungan untuk Kontraktor a. b. c. d. e. f. g.
Mematuhi semua persyaratan legislatif yang relevan di Indonesia; Mengimplementasikan Rencana Pengelolaan Lingkungan (Environmental Managemen Plan / EMP) selama durasi periode konstruksi; Memonitor efektivitas implementasi EMP dan menyimpan data hasil monitoring; Melaporkan data hasil monitoring kepada Kantor Proyek PLN; Mempekerjakan dan melatih staf yang berkualifikasi sesuai untuk bertanggung jawab atas EMP; Mematuhi Chance Find Procedure (Prosedur Penemuan Tak Terduga) untuk Sumber Budaya Fisik; dan Menghentikan aktivitas konstruksi setelah menerima instruksi dari Kantor Proyek PLN, dan jika dibutuhkan, mengusulkan dan menjalankan perbaikan dan mengimplementasikan metode konstruksi alternatif untuk meminimalkan dampak lingkungannya.
Larangan a. b. c. d. e.
Penebangan pohon di luar area konstruksi yang telah disetujui dengan alasan apapun; Gangguan terhadap apa saja yang memiliki nilai arsitektur atau sejarah; Pembuangan sampah atau limbah konstruksi dengan sembarangan; Tumpahan zat-zat polutan, seperti produk minyak; dan Pembakaran sampah dan/atau sisa tumbuhan dari lahan yang dibersihkan.
Debu a. Penggunaan air sesering sebagaimana dibutuhkan untuk membasahi area yang berdebu saat kondisi berangin.
Kebisingan a. Aktivitas konstruksi hanya dijadualkan pada siang hari (pukul 8 pagi sampai pukul 6 sore).
b. Pekerjaan yang dilakukan setelah jam kerja harus diberitahukan terlebih dahulu kepada masyarakat paling tidak satu minggu sebelumnya.
Pengelolaan Limbah a. Membentuk dan melaksanakan prosedur pembersihan tapak harian, termasuk pemeliharaan penyimpanan yang memadai, fasilitas pembuangan dan daur-ulang untuk sampah umum, sampah padat, tanah dan puing konstruksi. b. Semua sampah padat yang tidak dapat didaur-ulang harus dipindahkan oleh institusi penanganan sampah yang telah disetujui, dan dibuang di luar tapak pada area yang telah disetujui/ berijin. c. Minyak limbah dan limbah berbahaya lainnya (termasuk tanah yang telah terkontaminasi dan tumpahan minyak) harus disimpan tertutup dan dipisahkan dari limbah lainnya. Limbah jenis ini harus dipindahkan oleh transporter berijin ke fasilitas pembuangan yang juga berijin. d. Saat pekerjaan selesai, seluruh puing dan sisa konstruksi harus dipindahkan dari tapak.
PCB a. Pastikan bahwa alat yang baru tidak mengandung PCB. b. Sebelum dibuang, pastikan alat yang lama tidak mengandung PCB.
Tumpahan minyak dan kontaminasi a. Pelihara kendaraan dan peralatan untuk mencegah bocoran dan tumpahan. b. Simpan peralatan/kit untuk mengatasi tumpahan di tapak dan latih staf untuk menggunakannya. c. Pemindahan minyak trafo harus dilakukan sesuai SOP PLN dan peraturan-peraturan di Indonesia.
Kesehatan dan Keselamatan Pekerja d. Kontraktor mematuhi seluruh peraturan di Indonesia dan SOP PLN untuk paparan EMF terhadap pekerja. e. Seluruh staff dilengkapi dengan peralatan perlindungan diri yang sesuai, yaitu helm pelindung (hard hats) dan pakaian keamanan (high visibility clothing).
Pembukaan Lahan Baru a. Pembukaan lahan hanya dapat dimulai jika seluruh prosedur LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan - Pembebasan Lahan dan Rencana Pemukiman Kembali) telah diselesaikan; b. Sebelum pembersihan lahan dari tumbuhan, pastikan bahwa semua sampah dan materi non-organik telah dipindahkan dari lahan yang akan dibuka.; c. Siapkan dan lindungi tanah humus untuk digunakan ulang dalam rehabilitasi tapak; d. Hindari penggunaan zat kimia untuk pembersihan lahan dari tumbuhan.
Pengelolaan Erosi dan Sedimen a. Usahakan area lahan yang terkena sekecil mungkin dan stabilkan area secepat mungkin. b. Arahkan air hujan (stormwater) dari area di sekeliling situs pekerjaan dengan menggunakan jalur-jalur pembuangan sementara. c. Pasang struktur-struktur pengontrol sedimen di mana diperlukan atau belokkan alur sedimen dan tahan sedimen di situ sampai vegetasi telah cukup tumbuh. Stuktur-struktur pengontrol sedimen termasuk di antaranya adalah bak penampungan, tumpukan jerami (straw bales), pagar tanaman (brush fences) dan pagar dari bahan karung (fabric silt fences); dan d. Di area di mana aktivitis konstruksi telah selesai dan di mana tidak ada lagi gangguan yang akan terjadi, re-vegetasi harus dilakukan secepat mungkin.
Re-Vegetasi dan Restorasi Lahan a. Lokasi konstruksi dan sekitarnya harus dikosongkan dan pekerjaan perbaikan yang diperlukan, jika ada, harus segera dilakukan sesuai dengan standar PLN.
Lampiran 7 Panduan Konsultasi EMP Semua dokumen akan diumumkan ke publik selama paling sedikit dua minggu untuk mendapatkan masukan dari publik. Pemberitahuan tentang hal ini akan dilakukan secara online dan melalui surat kabar di daerah di mana kantor PLN berlokasi. PLN akan menyediakan dokumen dalam Bahasa Indonesia (hard dan soft copy) agar publik bisa membacanya dan berkomentar. Untuk proyek baru, akan diadakan paling tidak satu rapat publik di atau di dekat tapak yang diusulkan agar dapat dihadiri oleh para pemangku kepentingan yang terkena dampaknya. Para pemangku kepentingan yang terkena dampak tersebut akan menerima undangan. Semua masukan akan diterima sebelum tanggal yang sudah ditentukan dan akan dicatat dalam versi akhir dokumen tersebut. Tabel 4 Rangkuman Konsultasi Rancangan Pengumuman: Dokumen dalam Bahasa Indonesia
EMP untuk Peningkatan EMP yang berdiri sendiri
Online. Hard Copy di Kantor Pusat PLN, Kantorkantor Regional (UIP) dan Kantorkantor Provinsi (UPK)
Staf Informasi yang Tersedia untuk Menjawab Pertanyaan Publik Kantor Pusat PLN, Kantorkantor Proyek dan Kantor Proyek (UPK)
Kantor Buka
Rapat para Pemangku Kepentingan
Rapat Publik
Masukan
Kantor Proyek (UPK)
Di lokasi para pemangku kepentingan
Di atau dekat tapak yang diusulkan
Diterima dan dicatat dalam dokumen akhir
√
√
√
Sesuai permintaan
√
√
√
Sesuai permintaan
√ √
√
LARAP IPP
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
√ √
Tanggung Jawab Kantor Proyek Regional akan mengadakan dan memimpin konsultasi dalam wilayah mereka. Kantor Proyek Cabang (UPK) akan bertanggung jawab untuk menyimpan salinan-salinan dokumen agar dapat dibaca oleh publik dan mengadakan hari ‘open office’, di bawah arahan Kantor Regional.
Dokumentasi Masukan dan Data Konsultasi Rincian berikut akan dicatat dari rapat-rapat dan hari-hari ketika open office diadakan: nama, peranan dan rincian kontak pengunjung, pokok-pokok diskusi, dan pertanyaan khusus apapun untuk disampaikan kembali ke tim proyek sebagai bahan pertimbangan. Semua masukan (lisan maupun tertulis) diterima dalam kurun waktu dua minggu setelah sebuah rapat / open day, dan dalam dua minggu setelah penerbitan iklan pertama di surat kabar / online. Salinan-salinan dari masukan tertulis akan diberikan kepada tim proyek. Semua masukan akan ditinjau selama penyelesaian versi akhir dari dokumen-dokumen terkait. Data atau catatan tentang semua konsultasi dan masukan akan dimasukkan sebagai lampiran dalam dokumen terkait.
Materi Presentasi PowerPoint atau poster presentasi untuk rapat Rancangan laporan dalam bahasa Indonesia (hard copy dan elektronik) Halaman Web dimana proyek dapat dijelaskan dan laporan online dapat diunduh Sebuah alamat email yang dapat dihubungi untuk meminta salinan elektronik Iklan layanan publik / pengumuman di surat kabar.
Pemberitahuan Publik untuk Konsultasi Tapak Baru Sebuah pemberitahuan di surat kabar dan situs web PLN akan mencakup hal-hal berikut: Rincian singkat tentang subproyek (lokasi, tujuan) Informasi tentang di mana publik dapat melihat dokumen-dokumen tersebut (situs web PLN, rincian kantor PLN)
Tujuan dari, dan undangan untuk, rapat publik atau open office (tanggal, waktu, lokasi) Undangan untuk memberikan masukan terhadap dokumen-dokumen tersebut ke PLN (masukan tertulis atau lisan), dalam waktu yang tertera jelas (cantumkan alamat / alamat email / nomor telepon untuk pemberian masukan)
Jadwal Waktu
Tugas
Materi yang dipersiapkan
Contoh: 12 Dec.
Penulisan iklan surat kabar
Isi dari iklan surat kabar