KERANGKA DASAR KADASTRAL NASIONAL (KDKN)
Ir Tris Wandoko Kasubdit Pelaksanaan Pengukuran Dasar ( Plt. Kasubdit Pengelolaan Data Dasar)
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BPN DIREKTORAT PENGUKURAN DAN PEMETAAN DASAR
Z Axis Earth’s Rotation Axis
P ZP (0,0,0) YP
Y Axis
Diedit dari Andreas 2014 dan dikembangkan oleh Tris Wamdoko 2015
Ellipsoid Referensi & Datum Geodetik
Y
Sistem Referensi Koordinat/ Salib sumbu
X (0,0)
Diedit dari Andreas 2014 dan dikembangkan oleh Tris Wamdoko 2015
Ellipsoid Referensi & Datum Geodetik
Y
Sistem Referensi Koordinat/ Salib sumbu
X (0,0) KDKN : 1. TDT 2. Base station 3. JRSP Diedit dari Andreas 2014 dan dikembangkan oleh Tris Wamdoko 2015
Pasal 1 Titik dasar teknik adalah titik yang mempunyai koordinat yang diperoleh dari suatu pengukuran dan perhitungan dalam suatu sistem tertentu yang berfungsi : 1. sebagai titik kontrol atau titik ikat untuk keperluan pengukuran dan 2. rekonstruksi batas. batas.
Pasal 1 PP 24/1997
Peta dasar pendaftaran adalah peta yang memuat titiktitik-titik dasar teknik dan unsur unsur geografis seperti sungai, sungai, jalan, jalan, bangunan dan batas fisik bidang – bidang tanah Peta pendaftaran adalah peta yang menggambarkan bidang atau bidangbidangbidang tanah untuk keperluan pembukuan hak
Pasal 16, 16, Ayat (1) Untuk keperluan pembuatan peta dasar pendaftaran BPN menyelenggarakan pengukuran, pengukuran, pemasangan, pemasangan, pemetaan dan pemeliharaan titik titik dasar teknik nasional di setiap Kabupaten/ Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II
GEOSPASIAL
adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, lokasi, letak, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, bawah, pada, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. tertentu.
DIATAS
PADA
Tanah
DIBAWAH
Mineral Rights
Pasal 1 Titik Kontrol Geodesi adalah posisi di muka bumi yang ditandai dengan bentuk fisik tertentu yang dijadikan sebagai kerangka acuan posisi untuk Informasi Geospasial (IG)
Informasi Geospasial Tematik (IGT) harus merujuk kepada Informasi Geospasial Dasar (IGD) yang dihasilkan oleh BIG Jaminan referensi berupa Jaring Kontrol Geodesi (JKG). Karena IGD skala besar belum siap, paling tidak BPN merujuk pada JKG BIG itu berarti sudah merujuk pada UU 4 / 2011 dan itu tidak melanggar UU
PP NO. 27 TAHUN 2014 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH 1. 2. 3.
Pasal 1, semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D atau berasal dari perolehan lainnya yang sah adalah BMN/D Pasal 7, Kepala kantor dalam lingkungan Kementerian / Lembaga adalah Kuasa Pengguna BMN dalam lingkungan kantor yang dipimpinnya. dipimpinnya. KDKN dari APBN/D = BMN, sesuai Pasal 42 Pengelola Barang, Pengguna Banrang dan / atau Kuasa Pengguna Barang wajib BMN/D yang berada dalam melakukan pengamanan penguasaannya. penguasaannya. Pengamanan meliputi :
a. Pengamanan Administrasi, Administrasi, b. Pengamanan Fisik dan c. Pengamanan Hukum
AMANAT PP. 24 TAHUN 1997 DAN UU RI 4 TAHUN 2011 SERTA PP NO. 27 TAHUN 2014 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH 1.
BANGUNLAH KDKN YANG TANGGUH PD KANTAH MASING2 a. Buat Peta Dasar Teknik (PDT) b. Plot kan semua TDT, TDT, Base Station pada PDT c. Hubungkan / rangkaikan TDT, TDT, Base Station menjadi KDKN d. Buat Perencanaan TDT e. Lakukan perapatan TDT melalui setiap kegiatan sertipikasi 1) Prona, Prona, 2) UKM, Nelayan 3) Pertanian, Pertanian, Redistribusi Tanah 4) Transmigrasi, Transmigrasi, 5) Menpera, Menpera, Aset Pemda/Pemkot f. TDT di lapangan, Base Station wajib dipelihara g. Buku Tugu (BT), Daftar Koordinat dan Peta Dasar Teknik wajib dipelihara
AMANAT PP NO. 27 TAHUN 2014 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH 2.
LAKUKAN INVENTARISASI KDKN DENGAN BENAR a. Buat Kertas Kerja Inventarisasi Tugu (KKIT) 1) Inventarisasi sesuai SOP Nomor 3605/5.413605/5.41-100/IX/2013 tanggal 09 September 2013, kondisi Baik, Baik, Rusak Ringan, Ringan, Rusak Berat, Berat, Hilang 2) Dicatat ke BMN sesuai SE KaBPN Nomor 2168/5.412168/5.41100/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014, utk pengadaan dibawah tahun 2014 catat yang kondisinya Baik dan Rusak Ringan dan dalam CAL BMN untuk kondisi Rusak Berat b. Laksanakan Rekonsiliasi mengacu pada Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor PERPER-1/KN/2014 tentang Tata Cara pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Pondasi merupakan bagian yang menyatu, tetap ada selama bangunan berdiri atau bahkan saat bangunan roboh sekalipun
Bekisting dibongkar jika bangunan telah selesai / berdiri
Sehingga setiap bidangbidang tanah pada permukaan bumi nusantara dapat dipetakan & dikembalikan batas-batas nya secara akurat & presisi
GNSS (global navigation satellite system) GPS (US), GLONASS (Rusia) GALILEO (Eropa), Compass, BeiDou (China) GAGAN (India)
Konsep NRTK memerlukan infrastruktur yang tangguh : 1. Satellite diikat oleh Titik kontrol geodesi pada permukaan bumi 2. Komunikasi data internet 24 jam non stop 3. Teknologi mobile system (gsm/gprs/dll) 4. Receiver GNSS hidup 24 jam non stop 5. Hardware - Server Pusat Kendali 6. Software - Server Pusat Kendali 7. Software CORS (continuously operating reference stations) Pusat Kendali JRSP 8. Persyaratan teknis pengukuran dipenuhi a. Bebas pandang ke langit (awan menetap, gunung,tebing, celah/retakan, gua,pepohonan, bangunan dll) b. Minimal efek multipath
Korea Selatan 21,71 Mb/s 2 Jepang 16.00 Mb/s 3 Aland Island 15.02 Mb/s 4 Lithuania 13.44 Mb/s 5 Latvia 13.35 Mb/s 6 Swedia 13.26 Mb/s 7 Romania 12.85 Mb/s 8 Belanda 12.32 Mb/s 9 Bulgaria 12.02 Mb/s 10 Republik Moldova 10.00 Mb/s 11 Hong Kong (China) 9.52 Mb/s 12 Slovakia 8.92 Mb/s ––– 28 Amerika Serikat 5.1 Mb/s (Update)) ––– 1
138 Indonesia 1.21 Mb/s Sumber : Speedtest.net
Manfaatkan teknologi CORS : 1. Perapatan TDT (Monumentasi / Tugu) 2. Pendaftaran tanah desa lengkap, khususnya pada daerah terbuka seperti tanah2 pertanian, tanah nelayan
GU HALAMAN PERTAMA
GU HALAMAN KEDUA
Sesuai Pasal 1 PP. No 24 Tahun 1997 terhadap fungsi TDT, maka pada GU wajib digambarkan TDT sebagai titik ikat pengukuran bidang dimaksud
GU HALAMAN KETIGA
GEO-KKP JUGA HANCUR
BERDASAR KETENTUAN PASAL 1, PASAL 15 DAN PASAL 16 PP 24/1997 MAKA PADA KANTOR PERTANAHAN WAJIB : 1. ADA PETA DASAR PENDAFTARAN 2. ADA PETA PENDAFTARAN 3. PADA GU TERCANTUM /ADA TITIK IKAT SEBAGAI DASAR PENERBITAN PETA BIDANG , SU, SERTIPIKAT
KETENTUAN TEKNIS LEBIH LANJUT TTG PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN PETA DASAR PENDAFTARAN , PETA PENDAFTARAN DAN GU SERTA PENYIMPANAN, PENGELOLAAN DAN PENYEBARAN INFORMASI LIHAT PASAL 37, PASAL 40 SD PASAL 44 PMNA/KBPN 3 TAHUN 1997
Berpikir Besar Mulai dari yang kecil Lakukan dengan segera
SEKIAN DAN
SELAMAT BEKERJA
