KERANGKA ARSITEKTUR E-GOVERNMENT NASIONAL MENGGUNAKAN PENDEKATAN TOGAF: MEWUJUDKAN LAYANAN PRIMA BERBASIS TIK Albaar Rubhasy1, Zainal A. Hasibuan2, Muhaemin3 1,3
Program Studi Sistem Informasi STMIK-Indonesia, Jakarta 2 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Depok 1
[email protected],
[email protected],
[email protected] Abstrak Banyak studi yang menyatakan bahwa TIK dapat meningkatkan kinerja dari suatu organisasi. Demikian pula halnya dalam konteks penerapan TIK untuk pelayanan publik yang sudah menjadi tugas pokok dari Pemerintah. Namun hingga saat ini, pemanfaatan TIK masih dirasakan kurang optimal. Permasalahan yang secara langsung dapat dirasakan antara lain seperti: administrasi kependudukan yang masih memerlukan waktu yang cukup lama (kepindahan penduduk), masih terjadinya duplikasi dalam pencatatan kependudukan, pencatatan data kependudukan yang dilakukan secara berulang-ulang (KTP, NPWP, PBB, Imigrasi, SKCK, dll.), dan masih banyak contoh lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik. Hal tersebut tentunya tidak akan terjadi jika masing-masing sistem dapat berkomunikasi dan saling berbagi data yang dibutuhkan. Akan tetapi untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya dibutuhkan suatu arsitektur TIK yang komprehensif, yang dapat menjadi pedoman nasional dalam implementasi TIK. Kerangka Arsitektur e-Government Nasional (KAeGN) ini disusun melalui pendekatan TOGAF sebagai best practice dalam Enterprise Architecture. KAeGN bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan TIK di seluruh institusi Pemerintah untuk mewujudkan pelayanan prima berbasis TIK. Kata kunci: e-Government; TOGAF; Enterprise Architecture. masih dirasakan kurang optimal, sehingga berbagai permasalahan masih kerap terjadi. Permasalahan utama dalam layanan publik 1. Pendahuluan yang masih dirasakan kurang optimal berkaitan Pemerintah merupakan unsur terpenting dalam dengan prinsip layanan prima. Masih ditemukan ketatanegaraan terutama dalam hal pelayanan bebera publik yang merupakan salah satu tugas pokok Tabel 1. Tingkat kematangan dalam e-Government pemerintah. Fungsi tersebut menjadi penting karena berhubungan erat dan berdampak terhadap Tingkat pembangunan. Sebagai contoh, pelayanan pajak I II III IV V (initial) (automat (optimiza (reengine (transfor berkaitan dengan pendapatan negara yang secara ion) tion) ering) mation) langsung dialokasikan sebagai sumber dana untuk TIK Mulai Merubah Merubah Menguba Deskri pembangunan; pelayanan Surat Izin Usaha dimanf melakuka aplikasi organisas h psi aatkan n dengan i dengan organisas Perdagangan (SIUP) berhubungan dengan kegiatan secara perubaha cara cara i dengan usaha/bisnis yang dapat meningkatkan ad hoc n merasion merancan mentransf tanpa teknologi alisasi g ulang ormasi perekonomian negara; bahkan pelayanan ada dari struktur struktur struktur administrasi kependudukan pun memiliki dampak perenca manual data dan data dan data dan naan menjadi proses proses proses terhadap pembangunan karena berperan dalam yang terotomas secara penentu kebijakan pemerintah. Meskipun berbagai matang i melalui keseluruh jenis layanan publik telah diupayakan oleh TIK an pemerintah, tetapi di sisi lain, masyarakat Berusa Berusaha Mengend Mengoor Memberd Isu mengharapkan adanya pelayanan yang cepat, tepat, ha memberd alikan dinasi SI ayakan SI dalam menyel ayakan SI biaya dan di seluruh untuk manaj serta akurat atau yang lebih dikenal dengan istilah esaikan agar terus SDM SI organisas memenuh emen layanan prima. Untuk mewujudkannya, tidak ada masala dapat i i Sistem jalan lain kecuali melalui pemanfaatan Teknologi h yang diterapka kebutuha Infor muncul n n seluruh masi Informasi dan Komunikasi (TIK). TIK merupakan melalui pemangk (SI) suatu pemungkin atau enabler yang dapat SI u kepenting membantu organisasi dalam mencapai tujuannya, an termasuk organisasi non-profit seperti institusi pemerintah. Beberapa manfaat TIK antara lain: meningkatkan transparansi, kinerja organisasi, akses terhadap informasi, dan sebagainya. Namun, hingga kini, pemanfaatan TIK untuk layanan publik 136
Termi nologi yang sejalan denga n peman faatan TIK
Ad hoc: setiap permas alahan yang sama diselesa ikan dengan solusi TIK yang berbeda
Efisiensi: menyeles aikan permasal ahan dengan cara yang sama, tetapi lebih cepat atau murah
Lebih efektif: mengerja kan dengan cara yang sama, tetapi lebih baik
Sangat efektif: mengerja kan dengan cara yang sama, tetapi dengan sangat baik
Transfor masi: mengerja kan dengan cara yang baru atau inovatif
layanan yang dinilai tidak cukup cepat, misalnya seperti administrasi kependudukan yang masih memerlukan waktu yang cukup lama (kepindahan penduduk). Ada pula yang tidak akurat sehingga menghasilkan informasi yang kurang tepat, contohnya pada kasus pencatatan kependudukan. Pencatatan data kependudukan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan teknik yang berbedabeda (KTP, NPWP, PBB, Imigrasi, SKCK, dll.) memungkinkan terjadinya duplikasi data, sehingga informasi yang dihasilkan menjadi kurang akurat. Hal tersebut tentunya tidak akan terjadi jika masing-masing sistem dapat berkomunikasi dan saling berbagi data yang dibutuhkan. Untuk lebih mengoptimalkan investasi TIK yang dilakukan oleh berbagai institusi pemerintah, dibutuhkan suatu arsitektur TIK yang dapat memfasilitasi komunikasi serta kolaborasi antar institusi. Oleh karena itu, pendekatan arsitektur TIK atau Enterprise Architecture (EA) dipandang penting dalam eGovernment demi mewujudkan layanan publik yang prima. Dalam paper ini, arsitektur tersebut diberi nama “Kerangka Arsitektur e-Government Nasional” (KAeGN). Pendekatan arsitektur yang digunakan adalah pendekatan The Open Group Architecture Framework (TOGAF) sebagai best practice dalam penyusunan kerangka arsitektur TIK. Ada beberapa bagian penting dalam proses penyusunan KAeGN. Berikut adalah alur penulisan paper ini: Bagian 2 berisi landasan teori mengenai e-Government, EA, serta TOGAF; Bagian 3 menjelaskan mengenai rancangan KAeGN; dan Bagian 4 merupakan bagian penutup dari paper yang berisi kesimpulan dan saran. Pertama-tama akan dijelaskan terlebih dahulu beberapa kajian literatur terkait. 2.
Kajian Literatur
Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa teori, antara lain: e-Government, Enterprise Architecture, dan TOGAF. Berikut akan dipaparkan terlebih dahulu teori mengenai e-Government. 2.1 e-Government Pada era informasi, TIK memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. TIK mampu mengubah paradigma seseorang dalam
bekerja, termasuk pemanfaatan TIK dalam kegiatan pemerintahan yang lebih dikenal dengan istilah electronic government atau e-Government. Pemanfaatan TIK oleh pemerintah tak lain bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Beberapa manfaat yang diperoleh antara lain [1]: meningkatkan efisiensi dan dapat menghemat anggaran pemerintah (increased efficiency); memfasilitasi pengambilan keputusan dalam lokasi yang tersebar (decentralization); meningkatkan transparansi dan mencegah KKN (increased accountability); menyediakan informasi mengenai kinerja institusi untuk monitoring dan evaluasi sumber daya pemerintah (improved resource management); dan memfasilitasi informasi yang dibutuhkan dalam menumbuhkan pasar (marketization). Kelima manfaat tersebut memotivasi banyak institusi pemerintah untuk menerapkan TIK di bidangnya masing-masing. Akan tetapi tidak mudah untuk mengubah pola pikir para pegawai untuk menggunakan TIK, terutama yang tidak “melek” TI atau non-IT literate. Di sini, dibutuhkan proses untuk mencapai kematangan dalam penerapan eGovernment. Ada lima tingkat kematangan dalam implementasi e-Government. Pada Tabel 1 dideskripsikan kelima tingkat kematangan yang diadaptasi dari [1] dan [2]. Pada tingkat yang paling awal, TIK hanya dimanfaatkan secara spontanitas untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam organisasi. Kemudian, pada tingkat kedua, TIK sudah mulai dimanfaatkan dalam melakukan otomasi pada proses bisnis. Pada tingkat ketiga, dilakukan rasionalisasi struktur data dan proses untuk meningkatkan efektifitas kerja. Pada tingkat keempat, dilakukan perancangan ulang struktur data dan proses untuk lebih meningkatkan efektifitas kerja. Pada tingkat paling tinggi, dilakukan transformasi struktur data dan proses untuk memberikan inovasi dalam bekerja. Tentunya untuk mencapai tingkat kematangan tertinggi, perlu ada beberapa prinsip yang harus dijadikan pedoman dalam implementasi e-Government. Terdapat kesenjangan antara konseptual dan realitas atau perbedaan antara perencanaan dan implementasi. Namun, keduanya dapat diteliti dengan menggunakan ITPOSMO model yang terdiri dari enam faktor [3]. Berikut ini akan dijabarkan keenam faktor tersebut beserta contoh permasalahannya di negara-negara berkembang: Information – informasi kuantitatif yang formal masih kurang diperhatikan; Technology – infrastruktur TIK yang sangat terbatas, misalnya ketersediaan koneksi internet untuk menunjang aliran informasi; Processes – proses bisnis dalam sektor publik seringkali tidak konsisten dan dipolitisasi; 137
Peoplee: Objectives, values and motivations m – negaraa berkembang g memiliki kultur k yang menjun njung tinggi nilai loyalitas, kewenangan, k keutuh han, kerahasiiaan, dan penghindaran p risiko; Peoplee: Staffing and skills – negara berkem mbang memiliiki kemampuaan staf yang terbataas, termasuk keemampuan SI dan d TIK; Manag gement and Structures S – organisasi o di negaraa berkemban ng lebih hiirarkis dan tersenttralisasi; dan Other resources: money m and tim me – negara berkem mbang memilik ki anggaran yan ng terbatas.. Keenam prinsip tersebu ut hendaknya diperhatikan dalam peneerapan e-Government agar seesuai dengan realitas dan n kondisi yang ada. Prinsip IT TPOSMO ini juga dapatt diintegrasikaan dengan arssitektur TIK agar sesuaii dengan kondiisi sektor publlik yang ada. Selanjutnyaa akan dijelaskan mengenaii pendekatan Enterprise Architecture. 2.2 Enterp prise Architectture Enterp prise Architectu ure merupakan n istilah yang berkaitan dengan pengeembangan arssitektur TIK yang pertam ma kali dipopu ulerkan oleh Jo ohn Zachman [4]. Namun n, ada berbag gai definisi meengenai EA. Berikut ini adalah beberap pa definisi men ngenai EA: Arsitek ktur Teknolog gi Informasi merupakan suatu kerangka kerja terpaadu untuk pengem mbangan atau u pengelolaan n teknologi inform masi yang ada serta peengakuisisian teknolo ogi informasii baru untuk k mencapai tujuan strategis org ganisasi dan manajemen sumbeer daya informaasi. [5]; Sebuah h kesatuan koheren dari priinsip-prinsip, metodee, dan modell yang digun nakan dalam peranccangan dan reealisasi struktu ur organisasi perusaahaan itu, prosees bisnis, sistem m informasi, dan inffrastruktur [6];; EA merupakan m eksp presi lengkap perusahaan; rencan na induk yang bertindak b sebagai kekuatan kolabo orasi antara aspek-aspek perencanaan usaha seperti tujuan,, visi, strategi dan prinsipprinsip p tata kelola; aspek operassional bisnis sepertii struktur org ganisasi, prosees dan data; aspek otomatisasi seeperti sistem in nformasi dan databaase, dan infrastruktur teknologi memun ngkinkan usah ha seperti komp puter, sistem operasi dan jaringan [7]; EA meerupakan suatu u rencana, cettak biru dari struktu ur, konfigu urasi, pen ngelompokan fungsio onal/partisi, interface, i dataa, protokol, fungsi logikal, inteegrasi, teknolo ogi, sumber daya TI T yang dipeerlukan untuk mendukung fungsi bisnis perusah haan atau organ nisasi [8].
138
Dari beberapa b defin nisi di atas, dapat d dilihat ada a suatu kesamaan, yaitu EA mendeskripsik m kan nai komponen n-komponen arsitektur unttuk mengen menduk kung fungsi biisnis organisasii. Karena itu, EA E telah menjadi seesuatu yang krusial baagi keberlaangsungan suaatu organisasi [9]. Menyadari arti pen nting EA, bany yak perusahaan n berskala globbal berusah ha untuk men ngembangan arrsitektur mereeka agar daapat bertahan serta s berkompeetisi dalam skaala global. Namun, ada banyak pendeekatan EA yaang dapat diimplementasi d i oleh organisaasi. Baanyak yang telah beerusaha unttuk merum muskan suatu peendekatan atau u kerangka dalaam pengem mbangan EA, contohnya the Zachman Framew work, the Open Group p Architectu ure Framew work (TOGAF F), the Enterprrise Architectuure Plannin ng (EAP), dan n lainnya. Ak kan tetapi dalaam EA, su uatu kerangka merupakan haasil turunan dari kerangk ka yang lainny ya. Contohnya EAP merupak kan pendek katan yang diturunkan darri the Zachman Framew work, Federral Enterprisse Architectuure Framew work (FEAF), Treasury Info ormation System ms Architeecture Framew work (TISAF),, dan Integratted Architeecture Framew work (IAF). Berbagai B evoluusi kerangk ka EA diilustraasikan pada Gaambar 1.
Gambar 1. Evolusi E kerangka EA [7]
Dari berbagai kerrangka yang ada, TOGA AF merupaakan salah saatu pendekataan yang paling banyak k digunakan. 2.3 TO OGAF Th he Open Groupp Architecture Framework attau TOGA AF dikembangk kan oleh the Open O Group paada tahun 1995 sebaagai best practice p dalaam mbangan arsiteektur TIK. Kerrangka arsitekttur pengem tersebu ut terinspirasi oleh o the Technical Architectuure Framew work for Inforrmation Manag gement (TAFIM M) yang dikembangkan d oleh Departeemen Pertahan nan Amerik ka Serikat. H Hingga kini, TOGAF sud dah dikemb bangkan hingg ga versi ke-9 yang y dirilis paada Februaari 2009. Dalam m pengembang gan arsitekturnyya, TOGA AF memiliki metode m tersen ndiri yang tellah dirumu uskan oleh parra ahli arsitekttur TIK. Berikkut
ini akan dijelaskan T arsitektur TOGAF.
metode
pen ngembangan
hubung gan dengan program glob bal. Dan yaang terakhiir, keluaran paada AT antaraa lain: teknoloogi perangk kat keras, lun nak, serta jarringan. Keemppat pilar arsitektur teersebut beserrta keluarann nya tentuny ya sejalan den ngan prinsip ITPOSMO I yaang telah dipaparkan d pad da Subbagian 2.1. AO terk kait dengan n prinsip Objectives, O P Processes, serrta Manag gement, Staffi fing, dan Otther Resourcees. Sedang gkan prinsip Information berkaitan errat dengan n AA dan AD. Kemudian priinsip Technolo ogy berkaittan dengan AT T. Keterkaitan n antara keemppat pilar TOGAF T dan ITPOSMO I diilustrasikan paada Gambaar 3. ARSITEKTUR ORGANISASI O Objectives
Fungsi dan Doma ain Organisasi Proses Bisnis B
Processes Management Staffing Other Resources
Tata Kelola, Kebijakan , dan Sumber Daya
ARSITEKTUR R APLIKASI Aplikasi (Peran ngkat Lunak) Inforrmation
Gambar 2. TO OGAF ADM [10]
Antarmuka an ntar Aplikasi Antarmuka Pengguna P
The Open O Group meerumuskan seb buah metode dalam pen ngembangan EA yang diberi d nama TOGAF ADM (Architectture Developm ment Method) [10]. Meto ode tersebut teerdiri dari beb berapa tahap yang mem miliki proses yang y bersifat iteratif i (lihat Gambar 2)). Seluruh tahaapan pada TO OGAF ADM merujuk paada kebutuhan n organisasi. Seluruh tahap tersebut didasarkan pada prrinsip-prinsip ngan arsitektur TOGAF. pengemban TOGA AF memiliki empat piilar dalam pengemban ngan arsitektu ur TIK, yaitu u Arsitektur Organisasi,, Aplikasi, Datta, dan Teknollogi. Berikut ini adalah h penjelasan mengenai keeempat pilar tersebut: Arsiteektur Organisa asi (AO) – meendefinisikan strateg gi dan tujuan organisasi, o tataa kelola, dan proses-proses yang pentiing bagi ganisasi; keberlaangsungan org Arsiteektur Aplikassi (AA) – menyediakan m cetak biru b aplikasi TIK T yang men nggambarkan interak ksi antara siistem dan hubungannya h dengan n berbagai prosses bisnis utam ma; Arsiteektur Data (AD) ( – men ndeskripsikan struktu ur data logikaal dan fisikal dari seluruh aset daata dan manajemen sumber data terkait; dan Arsiteektur Teknolog gi (AT) – men ndeskripsikan berbag gai infrastruktu ur TIK (peran ngkat keras, lunak serta jaringan) untuk menunjang implem mentasi berbag gai aplikasi utam ma. p AO antaraa lain: deskripssi fungsi dan Keluaran pada domain org ganisasi, prosees bisnis, sertaa tata kelola, kebijakan, dan sumber daya. d Sedangk kan keluaran pada AA: aplikasi generrik yang utamaa, antarmuka antar aplikaasi, dan antarm muka penggunaa. Kemudian, keluaran pada AD: data utama, sumb ber data, dan
ARSITEKTU UR DATA Data Uttama Inforrmation
Sumberr Data Hubungan dengan Program Global
ARSITEKTUR TEKNOLOGI T Perangkatt Keras Technology
Perangkatt Lunak Jaring gan
Gam mbar 3. Keterkaitaan 4 pilar TOGAF F dan ITPOSMO
Karenaa TOGAF merupakan m seebuah kerang gka generik k dalam pengembangan arsitektur TIK, maaka konten dari kerang gkanya dapatt diadaptasi di berbagai area, termassuk pada e-Gov vernment. Unttuk itu, paada paper ini digunakan TOGAF T sebaggai kerangk ka generik dalaam penyusunan n KAeGN. 3.
Keerangka Na asional
A Arsitektur
e-Governmeent
Paada bagian inni akan dipap parkan beberaapa keluaraan dari keem mpat pilar TOGAF, yaiitu Arsitek ktur Organissasi, Aplikassi, Data, dan d Teknollogi. Keempat komponen arrsitektur terseb but merupaakan bagian yang tak terpisaahkan dan harrus sejalan n antara satu koomponen deng gan yang lainnyya. Berikutt ini akan dijelaskan terlebih t dahuulu mengen nai Arsitektur Organisasi e-G Government. 3.1 Arrsitektur Orgaanisasi Keeluaran pada AO A antara lain: deskripsi funggsi dan do omain organissasi, proses bisnis, b serta taata kelola, kebijakan, dan d sumber daaya. Berikut ini i 1 139
akan dijelaskan secara umum mengenai fungsi dan domain berbagai institusi yang berperan dalam pelayanan publik. Fungsi dan Domain Organisasi Tujuan utama dari pemanfaatan TIK adalah untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam bekerja. Namun, sebagai institusi yang bergerak pada sektor publik, TIK juga dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, dipandang penting bagi institusi pemerintah untuk membentuk sebuah jejaring dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dengan institusi pemerintah lain, masyarakat, kalangan bisnis, serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pada Tabel 2 dideskripsikan tiga fungsi dan domain utama dalam mewujudkan jejaring tersebut (diadaptasi dari [11]).
Ada berbagai jenis proses bisnis yang dikerjakan oleh institusi pemerintah. Meskipun demikian, ada kesamaan di antara proses tersebut, terutama yang berhubungan dengan fungsi administrasi dan pelayanan publik. Proses bisnis yang umum dilakukan yang terkait dengan pelayanan publik dapat dilihat pada Gambar 4. Mulai Berkas tidak lengkap
Tidak lolos verifikasi
Registrasi Berkas lengkap
Verifikasi Lolos verifikasi
Pencatatan
Tabel 2. Fungsi dan domain dalam e-Government Fungsi Administrasi (e-Administration) Pelayanan publik (e-Citizens dan eSevices)
Domain Kependudukan
Institusi Kemendagri, Dispenduk
Perizinan
Kemen ESDM, Kemelu, Kemenkum HAM, Kemenhut, Kemenkes, Kemen KP, Kemenkominfo, Kemen PU, Kemenbudpar, Kemenhub, Kemendiknas, Kemendag, Kemenperin, Kementan, Kemenhan, Kemensos, Kemennaker, dan berbagai dinas terkait Kemenkeu, Dinas Perpajakan Seluruh institusi pemerintah
Perpajakan
Kemitraan (e-Society)
Pengadaan barang dan jasa pemerintah Keuangan negara Peraturan dan kebijakan negara Seluruh domain pemerintah
Kemenkeu Sekretariat Negara Seluruh institusi pemerintah
Berikut adalah deskripsi singkat mengenai tujuan dari ketiga fungsi dalam e-Government: Administrasi – bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran negara untuk kegiatan administrasi; Pelayanan publik – bertujuan untuk menghubungkan antara pemerintah dengan publik; dan Kemitraan – bertujuan untuk membangun interaksi dengan seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, binsis, dan masyarakat). Dengan kehadiran ketiga fungsi tersebut, diharapkan jejaring pemerintah dapat diwujudkan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai proses bisnis yang umum dilakukan dalam sektor publik. Proses Bisnis 140
Pengesahan
Pembayaran administrasi
Selesai
Gambar 4. Proses pelayanan publik
Proses dimulai dengan melakukan registrasi dengan cara melengkapi berbagai dokumen pendukung. Jika berkas lengkap, akan dilanjutkan dengan proses verifikasi berkas. Kemudian, jika lolos proses verifikasi, dilanjutkan dengan pencatatan serta pengesahan. Proses diakhiri dengan pembayaran administrasi (jika diperlukan). Akan tetapi, masih terdapat masalah dalam proses administrasi dan pelayanan publik. Masalah yang seringkali terjadi adalah terjadinya proses administrasi yang dilakukan secara berulang-ulang, misalnya pada data kependudukan (nama, alamat, NIK, biometrik, dll.). Proses dapat dilakukan secara lebih efisien dan akurat dengan cara melakukan verifikasi data ke instansi terkait, misalnya ke Dinas Kependudukan untuk memperoleh data penduduk. Hal ini dapat dilakukan jika ada kerjasama dalam berbagi data pendukung di antara instansi terkait. Untuk teknisnya, hal ini akan dibahas pada bagian AA dan AD. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai tata kelola, kebijakan, dan sumber daya e-Government. Tata Kelola, Kebijakan, dan Sumber Daya Tata kelola, kebijakan, serta pengelolaan sumber daya TIK harus berpedoman dengan kebijakan Tata Kelola TIK Nasional. Oleh karena itu KAeGN harus mengadaptasi Model Tata Kelola
TIK Nasio onal yang did dorong oleh Dewan D TIK Nasional (DETIKNAS) sebagai priinsip umum dapun model dalam penerapan tata keelola TIK. Ad Tata Kelo ola TIK Naasional difoku uskan pada pengelolaan n proses-prosees TIK melaluii mekanisme pengarahan n dan monitoring & evaluasi [12]. Model keseluruhan n Tata Kelola TIK Nasional dapat dilihat pada Gamb bar 5.
Gam mbar 5. Model tata kelola TIK nasion nal [12]
Komponen n-komponen Model M tersebut antara a lain: 1) Strukttur & Peran – yaitu elem men apa saja yang berperan dallam pengelolaaan prosesproses TIK dan bagaaimana pemetaaan perannya dalam pengelolaan proses-proses p T tersebut. TIK Struktu ur dan peran tata kelola in ni mendasari seluruh h proses tata keelola TIK. 2) Prosess – yaitu prosses-proses yan ng ditujukan untuk memastikan bahwa tujuan n utama tata kelola dapat tercapai, terutama yang y terkait dengan n: pencapaian tujuan organisasi, pengellolaan sumberr daya, dan manajemen risiko. Berikut adaalah lingkup prroses tata kelolla: Perenccanaan Sistem m– Proses inii menangani identiffikasi kebutuhaan organisasi dan d formulasi inisiatiif-inisiatif TIK K apa saja yang dapat memen nuhi kebutuhan n organisasi terrsebut. Manajjemen Belan nja/Investasi– Proses ini menan ngani pengelolaaan investasi/belanja TIK Realisasi Sistem– Proses ini menangani: pemilih han, penetapaan, pengemban ngan/akuisisi sistem TIK, serta maanajemen proyeek TIK Pengoperasian Sisteem – Proses in ni menangani operasi TIK yang meemberikan jam minan tingkat layanaan dan keam manan sistem TIK yang dioperasikan Pemelliharaan Sisteem– Proses ini menangani pemeliiharaan aset-asset TIK untuk mendukung pengop perasian sistem m yang optimall.
pro oses TIK agarr sebuah proses TIK dilakuk kan un ntuk memenuhii kebijakan yan ng ditetapkan. Monitoring dan n Evaluasi – Monitoring dan d mastikan adan nya evaluasi ditetapkkan untuk mem mpan balik atass pengelolaan TIK T yang beru upa um ketercapaian sebuah kiinerja. Unttuk meendapatkan deeskripsi kinerjja setiap prosses TIK digunakan indikator kiinerja. Indikattor kin nerja inilah yaang akan dapatt digunakan olleh insstitusi atau aud ditor, untuk meengetahui apak kah pro oses TIK telah h dilakukan den ngan baik. Karenaa melibatkan kolaborasi banyak b instannsi pemeriintah, maka peerlu diperkuat pada kompon nen Struktu ur dan Peran. Tid dak mudah untuk men ngubah strukttur organissasi dalam in nstitusi pemeriintah. Meskipun demikiian, peran Chiief Information Officer (CIO O) sebagai fasilitator dalam impllementasi TIIK, walaup pun tidak mem miliki struktur secara s hirarkis di dalam organisasi. Seeluruh CIO di d setiap instannsi kemudian menyeppakati meng genai meto ode pengem mbangan, berb bagai standar teknologi, SO OP, dan seb bagainya untuk k memastikan interoperabilittas antar aplikasi. a Demikianlah penjeelasan mengennai Arsitek ktur Organisassi dalam KAeG GN. Selanjutn nya akan diijelaskan meng genai Arsitektu ur Aplikasi. kasi 3.2 Arrsitektur Aplik Keeluaran pada AA antara lain: deskrippsi aplikassi, antarmuka antar a aplikasi, serta antarmu uka penggu una. Berikut in ni akan dijelask kan secara umu um mengen nai aplikasi dalam e-Governm ment. Aplikasi Ad da empat apllikasi utama dalam KAeG GN, yaitu: e-Administration, e-Citizen n, e-Services, eSociety y. Deskripsi dari keempatt aplikasi tellah dijelask kan pada AO.. Selanjutnya pada bagian ini i akan dipaparkan ssecara lebih teknis deng gan menggu unakan diaggram kontekss. Berikut ini i merupaakan diagram konteks darii KAeGN (lihhat Gambaar 6). Entitas eksternal e pada diagram di attas merupaakan seluruh pemangku p kep pentingan dalaam KAeGN N. Di dalamnyya terdapat insttitusi pemerintaah, publik,, LSM, bisnis, CIO, Presiden n/Kepala Daeraah, Organiisasi Internasio onal, dan DETIIKNAS.
Selanjutnyaa mekanisme proses tata kelola k terdiri dari: Kebija akan Umum m– Kebijak kan umum ditetap pkan untuk memberikan m b batasan atas 1 141
Menggunakan sistem yang bersifat terbuka (bukan berarti harus open source) untuk memastikan interoperabilitas; Menggunakan aplikasi berbasis web untuk mempermudah pengaksesan konten (misalnya: informasi publik, peraturan pemerintah, dll.). Antarmuka aplikasi dapat menggunakan web API (application programming interface) yang menggunakan XML untuk berkomunikasi dengan aplikasi lainnya. Antarmuka pengguna dapat digunakan berbagai web browser program, seperti Mozilla, Google Chrome, Opera, dll. sebagai web-based user interface. Gambar 6. Diagram konteks KAeGN
Institusi pemerintah merupakan aktor utama dalam e-Government, sehingga banyak informasi yang mengalir masuk serta keluar, seperti informasi administrasi yang diperoleh dari institusi lain, serta informasi publik yang harus disebarluaskan melalui website. Kemudian publik sebagai pihak yang dilayani, berhak untuk mendapatkan informasi publik yang dibutuhkan seperti informasi keuangan negara, peraturan pemerintah, dll. Selain itu, publik juga berkepentingan dalam proses pelayanan administrasi lainnya. LSM dan Organisasi Internasional di sini hanya bersifat sebagai pemantau kebijakan pemerintah, sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Kemudian, pihak bisnis dapat memanfaatkan informasi pengadaan barang dan jasa untuk menjalankan bisnisnya. Selain itu juga dapat memberikan masukan bagi pemerintah berdasarkan perpektif dari kalangan pebisnis. Seluruh informasi publik serta kelembagaan menjadi bahan evaluasi bagi Presiden ataupun Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan pemerintah. Pihak yang terakhir adalah DETIKNAS yang merupakan institusi strategis yang berperan dalam penyusunan strategi dan kebijakan TIK nasional, dalam hal ini arah perkembangan e-Government nasional. Tentunya untuk memudahkan proses kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan dibutuhkan suatu antarmuka, baik aplikasi maupun pengguna. Berikutnya akan dijelaskan mengenai kedua antarmuka tersebut. Antarmuka Aplikasi dan Pengguna Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh dalam penerapan e-Government adalah mengenai interoperabilitas, yaitu suatu mekanisme yang mampu menjadikan suatu aplikasi maupun teknologi dapat saling berkomunikasi. Untuk itu, dibutuhkan antarmuka aplikasi untuk menjembatani komunikasi antar aplikasi dan antarmuka pengguna untuk menjembatani komunikasi antara aplikasi dengan pengguna. Yang perlu diperhatikan dalam penerapan kedua antarmuka tersebut antara lain: 142
Demikianlah penjelasan mengenai Arsitektur Aplikasi dalam KAeGN. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai Arsitektur Data. 3.3 Arsitektur Data Keluaran pada AD antara lain: deskripsi mengenai data yang utama serta sumbernya, dan hubungan dengan program global. Berikut ini akan dijelaskan secara umum mengenai data utama dalam e-Government. Data Utama dan Sumber Data Beberapa data utama yang digunakan dalam pelayanan publik antara lain: Data kependudukan; Informasi publik (misal: keuangan negara, peraturan dan kebijakan, dll.); Informasi kelembagaan (misal: profil, renstra, kinerja institusi, dll.); Prosedur (misal: pengurusan perizinan, paspor, dll.); Informasi pengadaan barang dan jasa.
Gambar 7. Model data logikal KAeGN
Gambar 7 merupakan ilustrasi dari model data logikal dari berbagai data utama yang dibutuhkan dalam pelayanan publik. Seluruh data bersumber dari institusi pemerintah yang bersangkutan. Akan
tetapi ada satu data utama yang menjadi kunci keberhasilan implementasi e-Government, yaitu data kependudukan. Data penduduk yang konsisten dan akurat dapat dimanfaatkan sebagai data pendukung dalam pengambilan keputusan yang strategis. Selanjutnya akan dijelaskan hubungan antara data utama dengan Program Global. Hubungan dengan Program Global Data utama dalam e-Government sangat erat kaitannya dengan program global, misalnya seperti Millenium Development Goals (MDGs). Data penduduk miskin hanya dapat diketahui melalui data kependudukan yang akurat. Selain itu, pemanfaatan TIK dalam mengakses informasi akan mendorong pencapaian target World Summit on Information Society (WSIS). Terakhir, penerapan KAeGN juga akan berdampak terhadap peningkatan peringkat e-Government Indonesia. Demikianlah penjelasan mengenai Arsitektur Data dalam KAeGN. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai Arsitektur Teknologi. 3.4 Arsitektur Teknologi Keluaran pada AT mendeskripsikan solusi teknologi seperti perangkat keras, lunak, serta jaringan yang dapat mendukung keberlangsungan eGovernment. Solusi teknologi yang diusulkan harus dapat dimanfaatkan untuk 5 hingga 7 tahun ke depan. Selain itu, informasi harus dapat diakses selain melalui komputer atau laptop. Di masa depan, konten dapat diakses melalui telepon seluler (m-Government) dan berbagai perangkat elektronik lainnya (u-Government). Ilustrasi arsitektur uGovernment dapat dilihat pada Gambar 8.
Gambar 8. Arsitektur u-Government
Demikianlah pemaparan mengenai KAeGN berdasarkan keempat pilar TOGAF. Pada bagian selanjutnya akan ditutup dengan kesimpulan serta saran untuk pengembangan KAeGN di masa depan. 4. Penutup Pada paper ini telah dipaparkan mengenai Kerangka Arsitektur e-Government Nasional (KAeGN) menggunakan pendekatan TOGAF sebagai best practice dalam Enterprise Architecture. Terdapat empat pilar utama dalam penyusunan KAeGN: Arsitektur Organisasi (AO), aplikasi (AA), data (AD), dan Teknologi (AT). Keluaran pada AO antara lain: deskripsi fungsi dan domain organisasi, proses bisnis, serta tata kelola, kebijakan, dan sumber daya. Keluaran pada AA antara lain: deskripsi aplikasi, antarmuka antar aplikasi, serta antarmuka pengguna. Keluaran pada AD antara lain: deskripsi mengenai data yang utama serta sumbernya, dan hubungan dengan program global. Terakhir, keluaran pada AT mendeskripsikan solusi teknologi seperti perangkat keras, lunak, serta jaringan yang dapat mendukung keberlangsungan eGovernment. Keseluruhan kerangka ini dapat memberikan masukan dalam penerapan eGovernment di Indonesia untuk mewujudkan layanan prima berbasis TIK.
Daftar Pustaka [1] Heeks, R., 2001, Reinventing Government in the Information Age: International practice in ITenabled public sector reform, London, Roultage. [2] Paulk, M.C., Bill Curtis, Mary B. Chrissis, dan Charles V. Weber, 1993, Capability Maturity ModelSM for Software Version 1.1, Pittsburgh, Software Engineering Institute. [3] Bhatnagar, S.C., 1990, Information Technology in Developing Countries, Amsterdam, Elsevier Science. [4] Zachman, J.A., 1987, A Framework for Information Systems Architecture, IBM Systems Journal 21, no. 3, hlm: 31-53. [5] US Government, 1996, IT Management Reform Act, tersedia di: http://www.cio.gov/Documents/ it_management_reform_act_Feb_1996.html. [6] Lankhorst, M. dkk., 2005, Enterprise Architecture at Work: Modelling, Communication, and Analysis, Berlin, Springer. [7] Schekkerman, J., 2004, How to Survive in the Jungle of Enterprise Architecture Frameworks2nd ed, Trafford. [8] Minoli, D., 2008, Enterprise Architecture A to Z, Boca Raton, CRC Press. [9] The Open Group, 2004, Business Executive's Guide to IT Architecture, tersedia di:
143
http://www.opengroup.org/bookstore/catalog/w043. htm. [10] The Open Group, 2009, TOGAF Version 9, tersedia di: http://www.opengroup.org/ architecture/togaf9doc/arch/ [11] Heeks, R., 2001, Building e-Governance for Development: A Framework for National and Donor Action, Manchester, Institute for Development Policy ad Management. [12] Dewan TIK Nasional, 2007, Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional.
144
