KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2016
PENGADAAN DATA SATELIT RADAR COSMO-SKYMED
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA, 2016 0
KERANGKA ACUAN KERJA (TERMS OF REFERENCE/TOR) 1.
:
Kementerian Kelautan dan Perikanan
2.
Kementerian Negara/ Lembaga Unit Eselon I/II
:
3.
Program
:
4. 5.
Hasil (Outcome) Kegiatan
: :
6. 7.
Indikator Kinerja Kegiatan Jenis Keluaran (Output)
: :
8.
Volume Keluaran (Output)
: :
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan/Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan Diperolehnya data Satelit Radar COSMO-Skymed Penelitian dan Pengembangan Iptek Sumber Daya Laut dan Pesisir Jumlah Data Satelit Radar Data Satelit Radar COSMO-Skymed untuk wilayah perairan Indonesia. 1 paket data Satelit Radar COSMO-Skymed untuk wilayah perairan Indonesia. Paket data
:
Mendukung penanggulangan IUU Fishing
9.
Satuan Ukur Keluaran (Output) 10. Mendukung Kegiatan Prioritas Nasional/Bidang/KKP
A. Pendahuluan Indonesia merupakan negara yang dikaruniai sumber daya kelautan yang besar termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan non hayati kelautan terbesar. Potensi pengembangan untuk perikanan tangkap di perairan laut Indonesia adalah sebesar 6,5 juta ton. Akan tetapi, selain potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang begitu besar, terdapat tantangan lain yang timbul yaitu maraknya kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) oleh kapal-kapal ikan asing yang berdampak merugikan negara dan mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Ancaman illegal fishing, atau lebih lengkapnya Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, ke depan diperkirakan intensitasnya terus meningkat, dimana hal tersebut sejalan dengan kondisi perikanan global saat ini di beberapa negara yang mengalami penurunan stok ikan dan tingginya permintaan produk perikanan serta pengurangan armada kapal penangkapan ikan oleh berbagai negara akibat menyempitnya peluang izin penangkapan. Hal ini mendorong negara-negara di sekitar Indonesia yang memiliki armada besar melakukan illegal fishing di perairan Indonesia dengan berbagai modus operandi serta menggunakan teknologi yang lebih canggih dan terkoordinir dengan baik. Di sisi lain kemampuan pengawasan SDKP di Indonesia masih sangat lemah dan perairan Indonesia sangat terbuka. Daerah-daerah yang menjadi titik rawan illegal fishing di Indonesia terletak di Laut Arafuru, Laut Natuna, sebelah Utara Sulawesi Utara (Samudra Pasifik), Selat Makassar, dan Barat Sumatera (Samudera Hindia). Melihat ancaman dan tantangan tersebut, pengawasan SDKP perlu ditingkatkan sebagaimana amanat UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, melalui pengembangan sistem pemantauan SDKP, penyediaan 1
sarana dan prasarana pengawasan, pemenuhan regulasi bidang pengawasan dan kelembagaan di tingkat daerah serta kerjasama secara intensif dengan instansi lain dan menggalang komitmen serta dukungan internasional dalam penanggulangan illegal fishing. Sejalan dengan hal tersebut, telah pula diterbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP/50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan IUU Fishing Tahun 2012-2016. Keputusan Menteri KP tersebut merupakan acuan bagi setiap unit organisasi di lingkungan KKP dalam upaya mencegah dan menanggulangi kegiatan IUU Fishing sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, dan sebagai bahan koordinasi untuk mencegah dan menanggulangi kegiatan IUU Fishing dengan kementerian/instansi lain yang terkait. Beberapa usaha yang telah ditempuh oleh KKP dalam upaya menanggulangi kegiatan IUU Fishing adalah: 1. Implementasi Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (VMS) KKP mewajibkan pemilik kapal penangkap ikan berukuran minimal 30 GT memasang Vessel Monitoring System (VMS). Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pemantauan Sistem Kapal Perikanan. Pemasangan peralatan transmiter VMS on line tersebut merupakan prasyarat penerbitan perizinan kapal perikanan. Dengan peralatan tersebut, pergerakan dan aktifitas setiap kapal perikanan dapat dipantau melalui sistem aplikasi VMS. 2. Pembangunan Stasiun Bumi Penerima Data Satelit Radar Guna mengantisipasi adanya kapal perikanan yang tidak mengaktifkan transmiter VMS agar tidak terpantau oleh Sistem VMS, KKP telah membangun Stasiun Bumi Penerima Data Satelit Radar di Perancak, Jembrana, Bali, yang dapat menerima data Satelit Radarsat-2 (RST) dan COSMO-Skymed (CSK). Dari data Satelit Radar yang terintegrasi dengan Sistem Themis, dapat diketahui keberadaan kapal-kapal perikanan yang berukuran besar di suatu wilayah perairan tertentu. Dengan telah beroperasinya Stasiun Bumi Satelit Radar tersebut, maka jumlah kapal-kapal perikanan yang tidak terpantau oleh Sistem VMS, karena tidak mengaktifkan transmiter, dapat diminimalisir. Integrasi antara Sistem VMS dengan Sistem Themis Radar memberikan hasil yang lebih baik, dimana dapat diketahui keberadaan kapal yang tidak terpantau oleh Sistem VMS. Sehingga dapat dilakukan tindakan terhadap kapal-kapal perikanan yang tidak mengaktifkan transmiter VMSnya, akan tetapi terpantau oleh Sistem Themis Radar. Sistem Satelit RST sampai tahun 2017 masih dikelola oleh project INDESO, sedangkan sistem Satelit CSK dikelola oleh P3SDLP melalui dana APBN. Dengan adanya kedua satelit radar tersebut, kemampuan ship detection dan oil spill monitoring dapat ditingkatkan resolusi temporalnya. Satelit RST yang memiliki “revisit time” 24 hari dapat memantau wilayah perairan Indonesia 2 kali sehari. Sedangkan Satelit CSK memiliki kemampuan revisit time yang lebih tinggi, yaitu berkisar 12, 40 atau 65 jam, dan memantau wilayah perairan Indonesia lebih dari 2 kali sehari. Hal ini dimungkinkan karena Satelit CSK memiliki 4 satelit konstelasi. Sehubungan dengan hal tersebut, selain data Satelit Radarsat-2 yang telah dikelola oleh Project INDESO, masih diperlukan data Satelit COSMO-Skymed guna memenuhi kebutuhan data yang tidak dapat diperoleh dari data Satelit Radarsat-2.
2
A. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan pengadaan data Satelit COSMOSkymed dalam operasional Sistem Satelit CSK. Pengelolaan dan operasional Sistem Satelit CSK terintegrasi dengan Sistem Radar INDESO. B. Sasaran Sasaran dari kegiatan ini adalah diperolehnya data Satelit COSMO-Skymed yang akan digunakan untuk mengidentifikasi kapal perikanan, oil spill, dan identifikasi wilayah pesisir. C. Lokasi Kegiatan Lokasi kegiatan berada di Balai Penelitian Observasi Laut (BPOL), Perancak, Bali dan Jakarta. Penempatan data Satelit akan berada di BPOL Perancak, Bali dan backup-nya berada Balitbang KP di Jakarta. D. Penerima Manfaat Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dan Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, KKP. E. Sumber Pendanaan Pekerjaan ini dibiayai dari DIPA P3SDLP Tahun 2016, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagaimana terdapat pada lampiran Rincian Anggaran Biaya (RAB). F. Nama Organisasi dan Pejabat Pembuat Komitmen Nama Pejabat Pembuat Komitmen: Ir. M. Eko Rudianto, M.Bus.IT. Satuan Kerja: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir G. Data Penunjang Kondisi eksisting Sistem Radar INDESO a. Di BPOL, Perancak, Jembrana, Bali, sudah terpasang Stasiun Bumi Satelit Radar yang dapat menerima data Satelit Radarsat-2 dan Satelit COSMO-Skymed. b. Stasiun Bumi Satelit Radar di BPOL telah tersertifikasi sebagai network station Radarsat-2 dan COSMO-Skymed. c. Nama subsistem ground station adalah SRS (Satellite Receiving System) yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sistem yaitu: i. RTS (Radar Terminal System) yang terdiri dari antenna Viasat (D:5,2 m), receiver dan demodulator (Viasat VHR 1200). ii. RVAS (Radar Value Added System) yang terdiri dari Radar Processor, DAS (Direct Archive System) dan Radar Work Station, yang berfungsi untuk menerima data Satelit Radarsat-2 iii. CUT (Commercial User Terminal) System, KKP CUT, yang berfungsi untuk menerima data Satelit COSMO-Skymed. Standar Teknis a. Data Satelit Radar COSMO-Skymed yang diterima harus mempunyai spesifikasi sebagai berikut:
3
Jenis Data (Mode) Spotlight-2 Stripmap HIMAGE ScanSAR Wide
Resolusi Spasial (m) 1x1 5x5
Luas Cakupan (km) 10 x 10 40 x 40
30 x 30
100 x 100
Jenis Polarisasi
Akuisisi/Archive
Single, HH, VV Single, HH, VV, HV, VH Single, HH, VV, HV, VH
Akuisisi Akuisisi Akuisisi
H. Lingkup Pekerjaan Lingkup perkerjaan kegiatan adalah pengadaan data Satelit Radar COSMO-Skymed dengan kondisi sebagai berikut: Data yang dipesan dapat diakuisisi langsung di Stasiun Satelit Radar di BPOL, Perancak, Jembrana, Bali. Jenis data (mode) adalah Spotlight-2, Stripmap HIMAGE atau ScanSAR Wide I. Keluaran Keluaran yang harus dicapai adalah data citra satelit radar COSMO-Skymed (Spotlight-2, Stripmap HIMAGE dan/atau ScanSAR Wide). J. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan Jangka waktu pelaksanaan adalah selama 60 (enam puluh) hari kalender, terhitung sejak ditandatanganinya kontrak. K. Sertifikasi Calon penyedia harus memiliki surat rekomendasi/dukungan dari pihak penyedia Satelit Radar COSMO-Skymed (Pabrik/Distributor/Agent) L. Kondisi Khusus Dalam proses pengadaan data, terdapat beberapa kondisi khusus yang harus dipenuhi oleh calon penyedia, yaitu: a. Jumlah jenis data Satelit Radar COSMO-Skymed yang diperoleh harus sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan. b. Komposisi jumlah dan jenis data Satelit Radar COSMO-Skymed yang dibutuhkan dapat berubah dari yang telah direncanakan.
4
