KERANGKA ACUAN KERJA PEKERJAAN PERENCANAAN GEDUNG KANTOR BADAN KEPEGAWAIAAN DAERAH (BKD) KABUPATEN SIGI
1. PENDAHULUAN A. Umum
1.
Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dan dilengkapi dengan peningkatan Mutu atau Kualitas, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya, serta memberi kontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia.
2.
Setiap bangunan negara harus direncanakan dan dirancang dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan negara.
3.
Pemberi jasa perencanaan untuk bangunan negara dan prasarana lingkungannya perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.
4.
Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan perencanaan perlu disiapkan secara matang, sehingga mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.
B. Maksud dan Tujuan
1.
Untuk dapat memahami tujuan Pembangunan Gedung Kantor ini, perlu dibuat sebuah Kerangka acuan Kerja (KAK).
2.
Kerangka acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Perencana yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas perencanaan
3.
Dengan penugasan ini diharapkan konsultan Perencana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.
C. Latar Belakang
1.
Pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan kearifan lokal dan ciri khas Kabupaten Sigi.
2.
3. 4.
Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan pekerjaan program Subdin Pengembangan Sistem Perencanaan Jalan, jembatan, Irigasi dan Penanggulangan Kebakaran. Pemegang mata anggaran adalah Pemerintah Kabupaten Sigi yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Sigi. Untuk penyelenggaraan kegiatan termaksud dilaksakan Pejabat Pelaksana Kegiatan Teknis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sigi.
D. Sasaran Kegiatan.
1. 2. 3.
4.
Sasaran Kegiatan adalah Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor BKD Kabupaten Sigi. Lokasi Gedung Kantor BKD Kabupaten Sigi adalah Kawasan Pusat Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Kota Bora. Lingkup Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor BKD Kabupaten Sigi yang terdiri dari komponen kegiatan : a. Pekerjaan Persiapan b. Pekerjaan Sipil / Struktur c. Pekerjaan Arsitektur d. Pekerjaan M / E e. Pekerjaan Utilitas. Tahap-Tahap yang akan dilaksanakan adalah : a. Penyusunan Pra Rencana b. Pengembangan Pra Rencana c. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya d. Penyusunan Rencana Pelaksanaan e. Penyusunan Rencana Detail (Gambar Kerja, RKS, BQ, dll)
2. KEGIATAN PERENCANAAN 1. Dalam melaksanakan tugasnya Konsultan Perencana berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara vide Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : PRT/45/M/2007 tanggal 27 Desember 2007. 2. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencana adalah meliputi tugas-tugas perencanaan lingkungan, site/tapak bangunan, dan perencanaan fisik bangunan gedung negara yang terdiri dari : a. Persiapan Perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK. b. Menyusun Pra Rencana seperti program dan konsep ruang, perkiraan biaya. c. Penyusunan pengembangan rencana, antara lain membuat : 1) Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya.
2) Rencana arsitektur, dan uraian konsep yang mudah dimengerti oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 3) Rencana system Mekanikal / Elektrikal. 4) Rencana utilitas 5) Perkiraan biaya. d. Penyusunan rencana detail antara lain membuat : 1) Gambar-gambar detail Arsitektur, Struktur, Utilitas dan M/E, yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui. 2) Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). 3) Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan. 4) Laporan akhir perencanaan. 3. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan di dalam menyusun dokumen pelelangan dan pelaksanaan pelelangan. 4. Membantu Panitia Pengadaan pada waktu penjelasan pekerjaan, termasuk menyusun Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, evaluasi penawaran, menyusun kembali dokumen pelelangan dan melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila terjadi lelang ulang. 5. Mengadakan pengawasan berkala selama pelaksanaan konstruksi fisik dan melaksanakan kegiatan seperti : a. Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan. b. Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan konstruksi. c. Memberikan saran-saran. d. Membuat laporan akhir pengawasan berkala.
3. TANGGUNG JAWAB PERENCANAAN 1. Konsultan Perencana bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku. 2. Secara umum tanggung jawab Konsultan adalah sebagai berikut : a. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya perencanaan yang berlaku. b. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan. c. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku untuk bangunan gedung pada umumnya dan yang khusus untuk bangunan gedung negara.
4. BIAYA. 1. Biaya Pekerjaan Perencanaan dan tata cara pembayaran akan diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses Seleksi Pengadaan Jasa Konsultansi sesuai peraturan yang berlaku, antara lain terdiri dari : a. Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang. b. Materi dan penggandaan laporan. c. Pembelian dan atau sewa peralatan. d. Biaya rapat-rapat e. Jasa dan over head Perencanaan. f.
Pajak dan iuran daerah lainnya.
2. Sumber Dana. Sumber dana seluruh pekerjaan perencanaan dibebankan pada APBD melalui DPA Nomor :
910/045/DPA-SKPD/DPPKAD/2012 Tanggal 07 Januari 2013 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sigi. Alokasi Anggaran Kegiatan Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaiaan Daerah (BKD) Kabupaten Sigi sebesar Rp 100.00.000,- (seratus juta rupiah).
5. KRITERIA 1. Kriteria Umum. Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh konsultan perencana seperti yang dimaksud pada KAK harus memperhatikan kriteria umum bangunan disesuaikan berdasarkan fungsi dan kompleksitas bangunan, yaitu : a. Persyaratan Peruntukan dan Intensitas : 1) Menjamin bangunan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. 2) Menjamin keselamatan pengguna, masyarakat dan lingkungan. b. Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan : 1) Menjamin terwujudnya tata ruang yang dapat memberikan keseimbangan dan keserasian bangunan terhadap lingkungannya. 2) Menjamin bangunan gedung dibangun dan dimanfaatkan dengan baik tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. c. Persyaratan Struktur Bangunan : 1) Menjamin terwujudnya bangunan yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia. 2) Menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan atau luka yang disebabkan oleh kegagalan arsitektur bangunan. 3) Menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau kerusakan benda yang disebabkan oleh perilaku struktur.
4) Menjamin perlindungan properti lainnya dari kerusakan fisik yang disebabkan oleh kegagalan struktur. d. Persyaratan Ketahanan Terhadap Kebakaran : 1) Menjamin terwujudnya bangunan yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia. 2) Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dibangun sedemikian rupa, secara struktur stabil selama kebakaran sehingga : (a) Cukup waktu bagi penghuni melakukan evakuasi secara aman. (b) Cukup waktu bagi pasukan pemadam kebakaran memasuki lokasi untuk memadamkan api. (c) Dapat menghindari kerusakan pada properti lainnya. e. Persyaratan Instalasi Listrik, Penangkal Petir dan Komunikasi. 1) Menjamin terpasangnya instalasi listrik secara cukup aman bagi penggunanya maupun pemeliharaannya. 2) Menjamin terwujudnya keamanan bangunan gedung dan penghuninya dari bahaya akibat petir. 3) Menjamin
tersedianya
sarana
komunikasi
yang
memadai
dalam
menunjang
terselenggaranya kegiatan di dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya. f.
Persyaratan ventilasi dan pengkodisian udara. 1) Menjamin terpenuhinya kebutuhan udara yang cukup, baik alam maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya. 2) Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan tata ruang udara secara baik.
g. Persyaratan Pencahayaan. 1) Menjamin terpenuhinya kebutuhan pencahayaan yang cukup, baik alam maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan dalam bangunan sesuai dengan fungsinya. 2) Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan tata ruang udara secara baik. 2. Kriteria Khusus. Kriteria khusus dimaksudkan untuk memberikan syarat-syarat yang khusus, spesifik berkaitan dengan bangunan prasarana pendidikan berupa Mess dan Auditorium yang akan direncanakan, baik dari segi fungsi khusus bangunan tersebut dan segi teknis lainnya, misalnya : a. Kesatuan perencanaan bangunan dengan lingkungan yang ada di sekitar, seperti dalam rangka implementasi penataan bangunan dan lingkungan. b. Solusi dan batasan-batasan kontekstual, seperti faktor sosial budaya setempat, geografi klimatologi, dan lain-lain.
6. AZAS – AZAS. Selain dari kriteria di atas, dalam melaksanakan tugasnya Konsultan Perencana hendaknya memperhatikan azas-azas bangunan gedung negara sebagai berikut : 1. Bangunan gedung negara hendaknya fungsional, efisien, menarik tetapi tidak berlebihan. 2. Kreatifitas disain hendaknya tidak ditekankan pada kelatahan gaya dan kemewahan material, tetapi pada kemampuan mengadakan sublimasi antara fungsi teknik dan fungsi sosial bangunan, terutama sebagai bangunan pelayanan kepada masyarakat. 3. Dengan batasan tidak mengganggu kenyamanan penghuninya, biaya investasi dan pemeliharaan bangunan sepanjang umurnya, hendaknya diusahakan serendah mungkin. 4. Desain bangunan hendaknya dibuat sedemikian rupa, sehingga bangunan dapat dilaksanakan dalam waktu yang pendek dan dapat dimanfaatkan secepatnya. 5. Bangunan Pemerintah hendaknya dapat meningkatkan kualitas lingkungan, dan menjadi acuan tata bangunan dan lingkungan di sekitarnya.
7. PENDEKATAN METODOLOGI 1. Konsep Bangunan pengembangan harus selaras/menyesuaikan dengan bangunan di lingkungan sekitarnya. 2. Dalam perencanaan harus menyediakan fasilitas pengolah limbah dan antiipasi terhadap bahaya kebakaran serta bencana. 3. Teknis konstruksi yang disaratkan oleh perencana hendaknya meggunakan teknologi tingga atau Hightech, karena merupakan bangunan bertingkat tinggi dan waktu pelaksanaan sangat terbatas, dari pekerjaan pondasi sampai dengan finishing. 4. Lokasi pekerjaan yang tersedia sangat terbatas, sehingga perencana wajib menjelaskan rencana pekerjaan yang bersifat fabrikasi harus dilaksanakan di luar lokasi. 5. Lokasi pekerjaan berada di lingkungan jalan utama, sehingga untuk pengadaan material ke lokasi proyek harus peraturan yanag berlaku.
8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 1. Dalam proses perencanaan untuk menghasilkan keluaran-keluaran yang diminta, Konsultan Perencana harus menyusun jadwal pertemuan berkala dengan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengelola Kegiatan. 2. Dalam pertemuan berkala tersebut ditentukan produk awal, antara dan pokok yang harus dihasilkan Konsultan sesuai dengan rencana keluaran yang ditetapkan dalam KAK ini. 3. Dalam melaksanakan tugas, konsultan harus selalu memperhitungkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah mengikat.
4. Jangka waktu pelaksanaan, khususnya sampai diserahkannya dokumen perencanaan untuk siap dilelangkan maksimal 60 (enam puluh ) hari Kalender atau 2 (dua) bulan sejak dikeluarkannya Kontrak/Surat Perintah Mulai Kerja.
9. INFORMASI DAN TENAGA AHLI 1. Informasi. a. Untuk melaksanakan tugasnya Konsultan Perencana harus mencari informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini. b. Konsultan Perencana harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pejabat Pembuat Komitmen, maupun yang dicari sendiri. Kesalahan/kelalaian pekerjaan perencanaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab Konsultan Perencana. 2. Tenaga Ahli. a. Untuk melaksanakan tujuannya, konsultan Perencana harus menyedia-kan Tenaga Ahli yang memenuhi ketentuan dari Pejabat Pembuat Komitmen, baik ditinjau dari segi lingkup kegiatan maupun tingkat kompleksitas pekerjaan. b. Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung yang dibutuhkan dalam perencanaan kegiatan Pembangunan Mess dan Auditorium terdiri dari : 1) Team Leader : 1 orang 2) Ahli Sipil/Struktur : 1 orang 3) Ahli M/E : 1 orang 4) Surveyor (Teknisi) : 2 orang 5) CAD Operator/drafter : 3 orang 6) Tenaga Administrasi : 2 orang c. Persyaratan Tenaga Ahli dan personil adalah sebagai berikut :
1) Team Leader, berpendidikan minimal Sarjana Teknik Arsitektur (S1) lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah terakreditasi minimal B. Berpengalaman dalam perencanaan bangunan sekurang-kurangnya 6 (Enam) tahun dan memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
2) Tenaga Ahli Struktur, berpendidikan minimal Sarjana Teknik Sipil (S1) lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah terakreditasi minimal B. Berpengalaman dalam perencanaan bangunan sekurang-kurangnya 3 (Tiga) tahun dan memiliki Sertifikasi Keahlian (SKA).
3) Tenaga Ahli Mekanikal Elektrikal, berpendidikan minimal Sarjana Teknik Mesin/Teknik Listrik (Elektro) (S1) lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah
terakreditasi minimal B. Berpengalaman dalam perencanaan mekanikal elektrikal bangunan sekurang-kurangnya 3 (Tiga) tahun dan memiliki Sertifikat Keahlian (SKA).
4) Asisten Tenaga Ahli (2 orang), berpendidikan minimal Sarjana Muda (D3) masingmasing 1 (satu) orang Jurusan Teknik Sipil/Arsitektur, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai bidangnya.
5) CAD Operator/Drafter (2 orang), minimal berpendidikan Sarjana Muda (D3) masingmasing 1 (satu) orang Jurusan Teknik Sipil atau Arsitektur, Mekanikal dan Elektro, dapat mengoperasikan program AUTOCAD/3D Max atau yang sejenisnya. d. Tenaga pendukung lainnya seperti Tenaga Surveyor, Administrasi, Pengemudi dan lain-lain disesuaikan dengan kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.
10. KELUARAN Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi : 1. Tahap Konsep Rencana Teknis a. Konsep penyiapan rencana teknis dan uraian rencana kerja konsultan perencana. b. Konsep skematik rencana teknis. c. Laporan data dan informasi lapangan. 2. Tahap Pra-rencana Teknis a. Gambar-gambar Pra-rencana. b. Perkiraan biaya pembangunan. c. Garis besar rencana kerja dan syarat-syarat (RKS). 3. Tahap Pengembangan Rencana a. Gambar pengembangan rencana arsitektur, struktur, ME dan utilitas. b. Uraian konsep rencana dan perhitungan-perhitungan yang diperlukan. c. Draft rencana anggaran biaya. d. Draft rencana kerja dan syarat-syarat (RKS). 4. Tahap Rencana Detail a. Gambar rencana teknis bangunan lengkap. b. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) c. Bill Of Quantity (BQ). d. Rencana anggaran biaya (RAB). 5. Tahap Pelelangan. -
Dokumen tambahan hasil penjelasan pekerjaan.
11. LAPORAN. Jenis laporan yang harus diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen oleh oleh Penyedia Jasa Konsultanasi adalah meliputi : 1. Laporan Pendahuluan, yang berisi : a. Rencana Kerja Penyedia Jasa secara menyeluruh. b. Mobilisasi tenaga Ahli dan tenaga Pendukung Lainnya. c. Jadwal Kegiatan penyedia Jasa. Catatan : Laporan pendahuluan tersebut dibuat dalam rangka 5 dan harus diserahkan selambatlambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja. 2. Laporan Akhir Perencanaan, yang berisi : a. Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan. b. Kendala dan Solusi Penyelesaiannya. c. Perhitungan Struktur. d. Gambar-Gambar Detail Hasil Perencanaan. e. Dan lain-lain. Laporan Hasil Perencanaan tersebut dibuat dalam rangka 5 dan harus diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja.
Sigi Biromaru, April 2013 Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sigi
H. ISKANDAR NONGTJI Pembina Tkt. I NIP. 19650606 199603 1 004
