KERANGKA ACUAN KERJA PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PENGAWASAN PENINGKATAN BREAKWATER PELABUHAN MUARA ANGKE TAHUN ANGGARAN 2011
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA Kompleks Dinas Teknis Jatibaru Jln. Taman Jatibaru 1 Jakarta Pusat
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENGAWASAN PENINGKATAN BREAKWATER PELABUHAN MUARA ANGKE
1. LATAR BELAKANG Dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1263 Tahun 2006 tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Terpadu Muara Angke Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, tanggal 31 Juli 2006, secara bertahap Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan kegiatan pembangunan berbagai sarana dan prasarana pelabuhan yang dibutuhkan seperti pembangunan dermaga, breakwater/pemecah gelombang, bangunan kantor pengelola, shelter, bangunan penunjang , area parkir dan pagar batas pelabuhan agar Pelabuhan Muara Angke sebagai Pintu Gerbang menuju ke Kepulauan Seribu dapat segera beroperasi. Dengan diberlakukannya undang-undang tentang otonomi daerah dan dilakukannya pembaharuan undang-undang tentang pelayaran maka kegiatan pembangunan pelabuhan dan sistem angkutan penyeberangan laut ini menjadi bagian tugas dari Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta baik penyiapan sarana dan prasarana pelabuhan serta pengelolaannya. Saat ini dermaga dan kolam labuh Pelabuhan Muara Angke dilindungi oleh breakwater. Sejak pembangunannya breakwater tersebut telah mengalami penurunan secara alami sehingga fungsinya sebagai pemecah gelombang tidak optimal lagi. Untuk mengoptimalkan fungsinya maka perlu adanya peningkatan breakwater di pelabuhan muara angke kapal terlindungi pada saat bersandar dan bermanuver dari gelombang laut akibat terjadi air pasang, cuaca musiman maupun pada suatu waktu terjadi cuaca extrim di perairan utara kota Jakarta. Untuk pelaksanaan pekerjaan peningkatan breakwater di pelabuhan Muara Angke tersebut perlu adanya pengawasan yang independen agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan sehingga hasilnya dapat berfungsi dengan baik. 2. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari pengawasan Peningkatan Breakwater Pelabuhan Muara Angke adalah untuk mengawasi kelancaran pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Breakwater Pelabuhan Muara Angke yang dilaksanakan Kontraktor terkait kualitas, volume, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan tujuan dari pengawasan Peningkatan Breakwater Pelabuhan Muara Angke adalah agar proses pekerjaan dapat berjalan lancar dan benar sesuai spesifikasi dan biaya berdasarkan hasil perencanaan sehingga dapat berfungsi dengan baik dan hasil pengawasan dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. 3. RUANG LINGKUP Pekerjaan pengawasan teknis meliputi kegiatan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan, yang terdiri atas : a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume; b. Mengawasi setiap tahapan dan keseluruhan pekerjaan serta produknya, mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi; c. Menyiapkan/menyediakan Buku Harian Lapangan (BHL) dan setiap harinya harus selalu berada di lapangan; d. Mengisi Buku Harian Lapangan (BHL) yang memuat tentang jumlah tenaga kerja/personil, kondisi lapangan, kondisi bahan, kondisi peralatan, penyimpangan/perubahan pekerjaan (kalau ada) dan kemajuan pekerjaan konstruksi di lapangan setiap hari terkait jadual pelaksanaan; e. Mengusulkan perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian di lapangan kepada Kepala Bidang Transportasi Laut dan Udara selaku Pejabat Pembuat Komitmen, untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
Terhadap perubahan pekerjaan tersebut harus dibuat gambar perubahan (as built drawing); f. Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Bobot Pekerjaan yang diajukan oleh Pemborong/Penyedia Barang/Jasa, selanjutnya Berita Acara Bobot Pekerjaan tersebut harus disahkan oleh Kepala Bidang Transportasi Laut dan Udara selaku Pejabat Pembuat Komitmen; g. Menyelenggarakan rapat-rapat di lapangan/lokasi secara berkala; h. Membuat laporan mingguan dan bulanan kepada Kepala Bidang Transportasi Laut dan Udara selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengenai pelaksanaan pekerjaan di lapangan, yang meliputi masukan hasil rapat-rapat di lapangan, penyimpangan yang dilakukan oleh Pemborong/Penyedia Barang/Jasa yang sudah diperbaiki maupun yang belum diperbaiki dan hal-hal lain yang terjadi di lapangan; i. Penyimpangan-penyimpangan tersebut pada huruf h di atas sebelumnya harus dicatat oleh Pengawas Teknis dalam Buku Harian Lapangan (BHL); j. Menyusun daftar kekurangan-kekurangan dan cacat-cacat pekerjaan selama masa pemeliharaan. k. Pekerjaan yang harus diawasi adalah sebagai berikut: No URAIAN PEKERJAAN SATUAN VOLUME I PEKERJAAN PENDAHULUAN 1. Pekerjaan Pasang papan nama proyek bh 1,00 2. Direksi Keet dengan lantai plesteran uk. 4 x 6 m2 24,00 3. Pengukuran dan Pematokan/Bouwplang m’ 650,00 4. Mobilisasi & Demobilisasi Alat Berat ls 1,00 5. Administrasi proyek/Pelaporan set 3,00 II 1. 2. 3.
PEKERJAAN PEMASANGAN TETRAPODE Pekerjaan pembuatan beton tetrapode besi 45 kg/unit beton K300 Mobilisasi dari stocyard ke lokasi Pekerjaan pemasangan/Install
unit
1.969,00
unit unit
1.969,00 1.969,00
4. KELUARAN YANG DIINGINKAN Keluaran yang diinginkan dari pekerjaan pengawasan Peningkatan Breakwater Pelabuhan Muara Angke ini adalah terawasinya pelaksanaan pekerjaan tersebut dengan baik dan benar sehingga breakwater dapat berfungsi sebagai penahan/pemecah gelombang untuk melindungi kapal-kapal yang akan bersandar dan bermanuver di pelabuhan muara angke. 5. SUMBER PENDANAAN Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 yang dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tahun Anggaran 2012. Program : 1.07.15 d Program Peningkatan Angkutan Umum Penyeberangan dari dan ke Kepulauan Seribu Kegiatan : 1.07.15.010 Peningkatan Breakwater Pelabuhan Muara Angke Kode Rekening : 5.2.2.21.04 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Harga Perkiraan Sendiri : Rp. 000.000.000,6. PEMBERI TUGAS Pemberi Tugas adalah Kepala Bidang Transportasi Laut dan Udara Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Pembuat Komitmen. 7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 5 (lima) bulan sejak SPMK diterbitkan dan/atau disesuaikan dengan pelaksanaan konstruksi. 8. LOKASI KEGIATAN Lokasi pelaksanaan pekerjaan ini adalah di Kelurahan Pluit Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta
9. JENIS, ISI DAN LAPORAN YANG HARUS DIBUAT Laporan yang harus dibuat adalah sebagai berikut: a. Laporan Harian Laporan ini harus dibuat oleh konsultan dimulai terhitung sejak SPMK ditandatangani atau sejak dimulainya pekerjaan konstruksi oleh pemborong, dan laporan harian ini memuat tentang jumlah tenaga kerja/personil, kondisi lapangan, kondisi bahan, kondisi peralatan, penyimpangan/perubahan pekerjaan (kalau ada), dan kemajuan pekerjaan konstruksi di lapangan setiap hari terkait jadual pelaksanaan serta dilengkapi dengan foto dokumentasi. b.
Laporan Mingguan Laporan ini harus dibuat oleh konsultan setelah 7 hari kalender sejak SPMK ditandatangani atau 7 hari kalender sejak dimulainya pekerjaan konstruksi oleh pemborong, dilaporkan secara berkala setiap minggunya, dan laporan mingguan ini memuat tentang resume dari laporan harian dan masukan hasil rapat-rapat di lapangan, penyimpangan yang dilakukan oleh Pemborong/Penyedia Barang/Jasa yang sudah diperbaiki maupun yang belum diperbaiki dan hal-hal lain yang terjadi di lapangan.
c.
Laporan Bulanan Laporan ini harus dibuat oleh konsultan setelah 30 hari kalender sejak SPMK ditandatangani atau 30 hari kalender sejak dimulainya pekerjaan konstruksi oleh pemborong, dilaporkan secara berkala setiap bulannya, dan laporan bulanan ini memuat resume dari laporan mingguan dan laporan monitoring kendali mutu termasuk pemeriksaan laboratorium apabila diperlukan.
d.
Laporan Akhir Laporan ini harus dibuat dan disampaikan oleh konsultan setelah berakhirnya SPMK atau berakhirnya waktu pelaksanaan konstruksi oleh pemborong, dan laporan akhir ini memuat resume dari laporan bulanan dan menyusun daftar kekurangan-kekurangan dan cacatcacat pekerjaan selama masa pemeliharaan
e.
Setiap laporan dibuat dalam 4 (empat) rangkap.
10. KUALIFIKASI TENAGA PERSONIL a. Tenaga Ahli Utama NO 1.
POSISI/JABATAN Teknik Sipil
JUMLAH ORANG 1
KUALIFIKASI Ahli Muda (S1-5 thn)
BULAN 6
Tenaga Ahli adalah seorang sarjana teknik sipil S1 = 6 tahun yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang luas dalam bidang pengawasan struktur b. Tenaga Pendukung NO 1. 2.
POSISI/JABATAN Juru Gambar/CAD Operator Operator Komputer
JUMLAH ORANG 1 1
KUALIFIKASI D3/SMK/SMA min 5 thn D1/SMA/SMK (min 2 thn)
BULAN 2 5
c. Penugasan Personil NO 1. 2. 3.
POSISI/JABATAN Teknik Sipil/Team Leader (ahli madya) Juru Gambar/CAD Operator Operator Komputer
JUMLAH ORANG 1 1 1
I
II
BULAN III IV
V
11. KUALIFIKASI DAN KLASIFIKASI PENYEDIA Perusahaan penyedia jasa konsultansi harus mempunyai kualifikasi bidang sipil dan sub bidang Jasa enjiniring fase konstruksi dan instalasi pekerjaan teknik sipil lainnya, sedangkan klasifikasinya adalah kecil.
12. REFERENSI HUKUM Referensi hukum yang digunakan dalam perencanaan ini adalah: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; b. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi; c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan; d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011; e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.
Dengan disampaikannya Kerangka Acuan Kerja ini, agar Pelaksana Pekerjaan dapat memahami yang selanjutnya mengiterprestasikan dan mendefinisikan tugas yang diberikan secara benar, sehingga dapat menghasilkan suatu hasil pengawasan yang sesuai. Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai bahan acuan bagi Pelaksana Pekerjaan untuk melaksanakan kegiatan dilapangan, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta,
2012
ttd
