KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN JASA KONSULTAN HUKUM DALAM RANGKA RIGHTS ISSUE PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk
27 Juli 2016
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KONSULTAN HUKUM
DALAM RANGKA PELAKSANAAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD) / RIGHTS ISSUE PT JASAMARGA (PERSERO) Tbk
TIM RIGHTS ISSUE PT JASAMARGA (PERSERO) Tbk JAKARTA, JULI 2016
Halaman 2 dari 7
Kerangka Acuan Kerja Tanggal 27 Juli 2016
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KONSULTAN HUKUM DALAM RANGKA RIGHTS ISSUE PT JASAMARGA (PERSERO) Tbk I.
LATAR BELAKANG Untuk menunjang pertumbuhan dan pengembangan usaha dan khususnya terkait dengan rencana pengembangan jalan tol baru, PT Jasa Marga (Persero) Tbk (“Jasa Marga”) memandang perlu meningkatkan struktur permodalan melalui peningkatan ekuitas yang dilakukan melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) / “Rights Issue”. Adapun landasan hukum rencana pelaksanaan Rights Issue Jasa Marga adalah sebagaimana tertuang dalam: a. Surat Menteri Keuangan Nomor S.577/MK.06/2016 tanggal 12 Juli 2016; b. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Privatisasi Nomor S-178/M.ekon/07/2016 tanggal 15 Juli 2016. Untuk membantu persiapan dan pelaksanaan Rights Issue sesuai rencana yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Peraturan Pasar Modal, Jasa Marga memerlukan dukungan dari beberapa profesi penunjang pasar modal, salah satunya dari Konsultan Hukum (“KH”).
II.
TUGAS KONSULTAN HUKUM Tugas Konsultan Hukum dalam proses ini adalah untuk melakukan pemeriksaan segi hukum (Legal Due Diligence/ “LDD”) dan menyajikannya dalam bentuk Laporan Pemeriksaan serta memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion/ “LO”) sehubungan dengan proses Rights Issue Jasa Marga.
III. LINGKUP PEKERJAAN Lingkup pekerjaan KH dalam pelaksanaan Rights Issue Jasa Marga, antara lain namun tidak terbatas pada: a. Melakukan pemeriksaan uji tuntas segi hukum (Legal Audit) terhadap dokumendokumen hukum Jasa Marga sesuai dengan Standar Pelaksanaan Uji Tuntas yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) yang berlaku saat ini. Adapun uji tuntas tersebut akan dilakukan terhadap Jasa Marga termasuk dan tidak terbatas pada anak perusahaan dan afiliasi Jasa Marga. Materi uji tuntas antara lain adalah: Halaman 3 dari 7
Kerangka Acuan Kerja Tanggal 27 Juli 2016
1)
Anggaran Dasar dan Perubahannya yang telah diumumkan dalam Berita Negara;
2)
Komposisi Modal terakhir;
3)
Dokumen Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris;
4)
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Pemegang Saham Khusus (bila ada);
5)
Laporan Tahunan;
6)
Penyelenggaraan Rapat Pemegang Saham Tahunan (Risalah RUPS) dan RUPSLB selama 3 (tiga) tahun terakhir;
7)
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan dokumen ketenagakerjaan lainnya;
8)
Semua perjanjian-perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan yang telah ada selama 3 (tiga) tahun terakhir;
9)
Dokumen perijinan, pendaftaran, dan dokumen lainnya yang diperlukan oleh Jasa Marga dalam menjalankan kegiatan usahanya;
10) Dokumen / bukti kepemilikan atas aktiva tetap (fixed assets) Jasa Marga; 11) Dokumen lain yang terkait dan diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Rights Issue. b. Membuat pendapat dari segi hukum (Legal Opinion) yang memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi standar transaksi pasar modal serta memberikan pendapat hukum lainnya yang diperlukan dalam rangka persiapan Rights Issue Jasa Marga, termasuk tapi tidak terbatas pada identifikasi segala permasalahan hukum, hambatan serta permasalahan yang dapat menghambat Rights Issue Jasa Marga. c. Mempersiapkan dokumen korporasi, surat dan perjanjian yang diperlukan dalam rangka Rights Issue Jasa Marga, termasuk tapi tidak terbatas pada: 1)
Membantu Tim Rights Issue Jasa Marga bersama-sama dengan pihak-pihak terkait lainnya dalam pembuatan perjanjian-perjanjian, surat atau dokumen lainnya dalam rangka pelaksanaan Rights Issue Jasa Marga;
2)
Membantu Tim Rights Issue Jasa Marga dalam membuat dan/atau memeriksa serta me-review perjanjian-perjanjian antara Jasa Marga dengan lembaga/profesi penunjang dalam rangka pelaksanaan Rights Issue Jasa Marga.
d. Melakukan review serta memberikan pendapat terhadap peraturan-peraturan, surat, dokumen dan perjanjian-perjanjian yang diperlukan termasuk tapi tidak terbatas pada: 1)
Memeriksa comfort letter yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Jasa Marga;
2)
Memeriksa perjanjian-perjanjian dimana Jasa Marga merupakan salah satu pihak.
e. Melakukan pendampingan dalam pertemuan/rapat koordinasi di internal Jasa Marga maupun dengan pihak eksternal Jasa Marga, termasuk tapi tidak terbatas mendampingi Tim Rights Issue Jasa Marga dalam pertemuan-pertemuan dengan Halaman 4 dari 7
Kerangka Acuan Kerja Tanggal 27 Juli 2016
badan/lembaga eksternal dalam rangka keberhasilan pelaksanaan Rights Issue Jasa Marga f. Melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan serta terkait dengan keberhasilan pelaksanaan Rights Issue Jasa Marga, termasuk tapi tidak terbatas pada: 1)
Membantu Tim Rights Issue Jasa Marga dalam memformulasikan kriteria-kriteria yang akan digunakan oleh Tim Rights Issue Jasa Marga untuk menilai pilihanpilihan yang muncul pada saat uji tuntas
2)
Membantu Tim Rights Issue Jasa Marga mendapatkan perizinan dan persetujuan serta menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan aspek hukum, terkait dengan pencapaian tujuan Rights Issue Jasa Marga, termasuk tapi tidak terbatas pada penyusunan Pernyataan Pendaftaran, Prospektus dan materi-materi Rights Issue Jasa Marga lainnya;
3)
Bekerja sama dengan pihak-pihak terkait lainnya dan membantu Tim Rights Issue Jasa Marga dalam penentuan struktur Rights Issue;
4)
Berkoordinasi dengan badan-badan regulasi Pasar Modal dan instansi berwenang lainnya.
5)
Membantu penyusunan serta memberikan komentar utamanya dari aspek hukum atas prospektus dan prospektus ringkas;
6)
Membantu dalam proses Pernyataan Pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan dinyatakan efektif;
7)
Melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mensukseskan Rights Issue Jasa Marga.
Tim Rights Issue Jasa Marga mempunyai hak sepenuhnya untuk merinci lebih lanjut dan/atau melakukan perubahan/penyesuaian atas lingkup pekerjaan yang dipandang perlu sesuai ketentuan hukum atau peraturan yang mengikat Jasa Marga tanpa biaya tambahan.
IV. KUALIFIKASI KH harus memenuhi kualifikasi minimal sebagai berikut: 1.
Telah dinyatakan Lulus Prakualifikasi oleh Tim Right Issue Jasa Marga
2.
Memenuhi kualifikasi dan memiliki perijinan untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal.
3.
Memahami ketentuan-ketentuan Pasar Modal Indonesia khususnya Rights Issue.
4.
Memiliki pengalaman dan kompetensi di bidangnya dan dapat bekerja sama dengan semua pihak terkait dalam proses Rights Issue.
5.
Mempunyai tim kerja (Partner dan Associate) yang berpengalaman dalam rangka Rights Issue dan melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan kode etik Halaman 5 dari 7
Kerangka Acuan Kerja Tanggal 27 Juli 2016
profesi dan siap melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan sesuai jadwal yang ditetapkan. 6.
Tidak sedang atau pernah dalam kondisi mempunyai permasalahan hukum yang berlawanan dengan Jasa Marga dan pihak terkait dengan Jasa Marga dan/atau mewakili pihak ketiga yang mempunyai permasalahan hukum yang berlawanan dalam perkara dengan Jasa Marga dan pihak afiliasi Jasa Marga.
7.
Menjamin bahwa personil yang ditugaskan tidak akan diganti selama dalam proses Rights Issue Jasa Marga dan apabila terpaksa ada penggantian personil maka harus diganti dengan personil yang kualitasnya minimal setara dan mendapatkan persetujuan tertulis Tim Rights Issue Jasa Marga.
8.
Menjamin bahwa personil yang ditugaskan dalam pelaksanaan Rights Issue Jasa Marga tidak sedang menangani pelaksanaan tugas lainnya di perusahaan lain.
9.
Menjamin bahwa semua penawaran yang diajukan telah mempertimbangkan kapasitas penanggung jawab (person in charge) yang ada secara full-time dalam penugasan ini.
10.
Tidak memiliki konflik kepentingan dengan Jasa Marga serta bersedia menandatangani surat pernyataan bebas konflik kepentingan.
11.
Memiliki komitmen untuk dapat mempertanggung jawabkan pekerjaan yang dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan Untuk Melaksanakan Pekerjaan.
V. KEWAJIBAN Jasa Marga: 1. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh Konsultan Hukum dalam rangka menjalankan Lingkup Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam angka romawi III Kerangka Acuan Kerja ini. 2. Melaksanakan pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh Konsultan Hukum sesuai dengan Perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak (“Perjanjian”). KH: 1. Melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada angka romawi III Kerangka Acuan Kerja ini secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik profesi. 2. Melaksanakan pekerjaan tersebut pada angka 1 di atas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian 3. Merahasiakan seluruh data dan informasi yang diberikan oleh Jasa Marga dan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan apapun tanpa persetujuan tertulis Tim Rights
Halaman 6 dari 7
Kerangka Acuan Kerja Tanggal 27 Juli 2016
Issue Jasa Marga dan bersedia menandatangani Perjanjian Kerahasiaan, kecuali informasi atau data yang diwajibkan sesuai peraturan dalam proses Rights Issue ini. 4. Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana angka 1 di atas, apabila diminta, Konsultan Hukum wajib memberikan penjelasan secara tertulis maupun lisan kepada Jasa Marga maupun pihak lain yang ditunjuk oleh Jasa Marga. 5. Menjamin tidak adanya benturan kepentingan dalam pemberian LDD dan LO dimaksud dengan membuat surat pernyataan. 6. Konsultan Hukum wajib menyerahkan daftar nama Personil Inti yang menangani pekerjaan seperti tersebut pada angka 1 di atas dan tidak dapat diganti sampai dengan selesai penugasan, kecuali ada persetujuan tertulis dari Tim Rights Issue Jasa Marga. 7. Menghadiri dan berpartisipasi dalam setiap rapat koordinasi dan persiapan Rights Issue Jasa Marga. 8. Bertanggung jawab atas seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan keikutsertaan KH dalam proses pengadaan lembaga profesi penunjang Rights Issue Jasa Marga.
VI. PELAKSANAAN PEKERJAAN Pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian/Surat Perintah Kerja (SPK) sampai dengan selesainya proses Rights Issue. Dalam melaksanakan pekerjaan ini Konsultan Hukum menempatkan Tim Kerja yang terdiri dari 5 (lima) personil : 1. Setingkat Partner = 1 orang 2. Setingkat Senior Associate = 1 orang 3. Setingkat Associate = 3 orang Personil tidak dapat diganti tanpa persetujuan tertulis dari Jasa Marga. Dalam hal terjadi pergantian personil maka konsultan hukum wajib mengganti dengan kualifikasi yang sama atau lebih tinggi. Konsultan Hukum dapat menempatkan lebih dari 5 orang personil dalam Tim Kerja, namun demikian 5 orang yang diusulkan dalam CV Tim Kerja harus siap dalam menangani transaksi Right Issue Jasa Marga.
VII. LAPORAN PEKERJAAN Konsultan Hukum yang terpilih wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Jasa Marga atau sesuai permintaan Jasa Marga yang akan ditentukan kemudian. Semua laporan tersebut di atas harus dijamin kerahasiaannya terhadap pihak manapun kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Jasa Marga.
Halaman 7 dari 7
Kerangka Acuan Kerja Tanggal 27 Juli 2016
