KERAGAAN PENGUASAAN LAHAN SEBAGAI FAKTOR UTAMA PENENTU PENDAPATAN PETANI

Valeriana Darwis

KERAGAAN PENGUASAAN LAHAN SEBAGAI FAKTOR UTAMA PENENTU PENDAPATAN PETANI The Performance of Land Ownership as Main Factor to Determine Farmer’s Income Valeriana Darwis Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Jl. A. Yani No. 70 Bogor 16161

ABSTRACT Land in this context is defined as land utilization, specifically for wet land as source of income. Currently, land conversion is high parallel with the population growth, the development of economy (external), and the family inheritance system (internal). The consequence of this situation is the reduction of agricultural production and obviously the farmer’s income. Regulations related to land preparation, which also means the availability of agricultural inputs have been released. However, a lot of problems are associated in actual condition of implementation. Using 2007 Patanas data, the relations of landholdings with income in West Java and South Sulawesi was analyzed. About 50 percent of the respondents were landless but most of their time was dedicated in agricultural activities. Only 29 percent of farmers with landholding 0.1 to 0.25 ha have main source of income from agriculture (West Java) and 24 percent (South Sulawesi). For farmers who hold more than one hectare is 79 percent in West Java and 52 percent in South Sulawesi. This means that the farmers’ income is very much depending on the size of occupied and employed area. For self-sufficiency objective, it is suggested that the government considers problems in size of land employed at which agrarian constitution reform would be accounted. Key words: land ownership, income ABSTRAK Pengertian lahan disini adalah pemanfaatan lahan khususnya sawah dalam menghasilkan pendapatan. Kondisi sekarang lahan pertanian banyak yang beralih fungsi mengikuti pertumbuhan penduduk dan kebutuhan dalam perkembangan ekonomi (eksternal) serta berlakunya sistem warisan keluarga (internal). Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya produksi pertanian dan sekaligus mengurangi pendapatan petani. Dalam mengolah lahan input yang penting adalah benih dan pupuk dan sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan untuk mengaturnya. Tetapi dalam menjalankannya masih banyak halangan dan penyimpangan, untuk itu disarankan pemerintah lebih meningkatkan peranan hukum. Penguasaan lahan yang berhubungan dengan pendapatan mempergunakan data Patanas tahun 2007 di Provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Rata-rata setengah responden tidak memiliki lahan, lebih banyak mencurahkan waktunya di kegiatan pertanian. Sumber pendapatan dari pertanian bagi petani yang menguasai lahan antara 0,1 – 0,25 ha hanya 29 persen (Jawa Barat) dan 24 persen (Sulawesi Selatan). Sedangkan petani yang menguasai lahan lebih dari satu hektar, bisa 79 persen (Jawa Barat) dan 52 persen (Sulawesi Selatan). Ini mengartikan pendapatan petani sangat tergantung dari luasan garapan lahan. Agar tujuan mewujudkan kembali swasembada beras dan usaha

158

Keragaan Penguasaan Lahan Sebagai Faktor Utama Penentu Pendapatan Petani

meningkatkan kesejahteraan petani dapat direalisasikan, maka disarankan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan masalah penguasaan lahan, sekaligus mendorong pemerintah mempercepat penetapan dan menjalankan reformasi undang-undang agraria. Kata kunci : penguasaan lahan, pendapatan

PENDAHULUAN

Lahan memiliki arti lebih luas dari pada makna tanah, mengingat tanah hanya merupakan salah satu aspek dari lahan. Dalam hal pemanfaatan lahan, polanya lebih dekat ke arah pendayagunaan dan sekaligus pengaturan fungsi ketatalaksanaan lahan. Menurut Bappenas-PSE-KP (2006), pemanfaatan lahan merupakan resultante dari interaksi berbagai macam faktor yang menentukan keputusan baik perorangan dan kelompok maupun pemerintah. Oleh karena itu, proses perubahan pemanfaatan lahan sifatnya cukup kompleks, dimana mekanisme perubahannya melibatkan beberapa kekuatan seperti pasar, sistem administratif yang dikembangkan pemerintah, dan kepentingan politik. Salah satu fenomena yang cukup intens terjadi dalam pemanfaatan lahan adalah adanya alih fungsi (konversi) lahan. Fenomena ini muncul seiring makin tinggi dan bertambahnya tekanan kebutuhan dan permintaan terhadap lahan, baik dari sektor pertanian maupun dari sektor nonpertanian akibat pertambahan penduduk dan kegiatan pembangunan. Dalam perspektif makro, Kustiawan (1997) mengemukakan bahwa fenomena alih fungsi lahan terjadi akibat transformasi struktural perekonomian dan demografis, khususnya di negara-negara berkembang. Transformasi struktural perekonomian berlangsung dari semula bertumpu pada pertanian bergeser ke arah industri. Sementara itu, transformasi geografis terjadi akibat pesatnya pertumbuhan penduduk perkotaan yang berakibat pada alih fungsi penggunaan lahan pertanian ke penggunaan nonpertanian. Khusus untuk sawah, secara langsung dan tidak langsung alih fungsi pada jenis lahan ini disebabkan oleh beberapa faktor (Pakpahan et al., 1993). Alih fungsi secara langsung terjadi akibat keputusan para pemilik lahan untuk mengalihfungsikan sawah mereka ke penggunaan lainnya seperti untuk industri, perumahan, prasarana dan sarana atau pertanian lahan kering. Alih fungsi kategori ini didorong oleh motif ekonomi, dimana penggunaan lahan setelah dialihfungsikan memiliki nilai jual/sewa (land rent) yang lebih tinggi dibandingkan penggunaan lahan untuk sawah. Dalam kaitannya dengan analisis sumber daya lahan pertanian, alih fungsi merupakan salah satu faktor penting yang harus dijadikan perhatian khusus dalam pembangunan pertanian. Hal ini perlu disadari mengingat dampak negatif (kerugian) akibat alih fungsi lahan terutama terletak pada sisi hilangnya kesempatan/peluang memproduksi hasil pertanian (lahan sawah) yang beralih fungsi (Sumaryanto et al., 1994). Jenis kerugian tersebut mencakup produksi pertanian dan nilainya, pendapatan usahatani, dan kesempatan kerja pada

159

Valeriana Darwis

usahatani. Selain itu juga hilangnya peluang pendapatan dan kesempatan kerja pada kegiatan ekonomi yang tercipta secara langsung maupun tidak langsung dari kaitan ke depan (forward linkage) dan kaitan ke belakang (backward linkage) dari kegiatan usahatani tersebut, misalnya usaha traktor dan penggilingan padi. Dengan adanya permasalahan konversi lahan pertanian yang berhubungan langsung dengan pendapatan petani, maka tulisan ini bertujuan ingin melihat seberapa besar kontribusi pertanian terhadap total pendapatan keluarga berdasarkan strata penguasaan lahan.

METODOLOGI Kerangka Pemikiran Lahan merupakan faktor produksi utama dalam usaha pertanian. Dengan kata lain, eksistensi lahan dapat dianggap sebagai tumpuan dalam produksi usahatani yang dapat mendatangkan kesempatan kerja dan perolehan imbalan (pendapatan). Oleh karena itu, sistem penguasaan dan ketatalaksanaan pemanfaatan lahan merupakan elemen sosial ekonomi yang cukup mendasar dalam pembangunan sektor pertanian. Hasil penelitian Patanas (Susilowati et al., 2000) di provinsi Jawa Barat menyebutkan bahwa periode 1983-2000 telah terjadi penurunan dalam hal pemilikan lahan, dimana pemilikan lahan semakin terkonsentrasi pada kelompok strata sempit. Lebih lanjut Hurun et al. (2000) mengemukakan bahwa struktur penguasaan lahan akan memiliki implikasi terhadap kinerja efisiensi dan pendapatan petani. Artinya semakin sempit lahan yang dimiliki semakin kecil pendapatan yang diperoleh. Dalam tatanan pertanian perdesaan, secara garis besar sistem penguasaan lahan dapat diklasifikasikan statusnya menjadi hak milik, sewa, sakap/bagi hasil, dan gadai. Status hak milik adalah lahan yang dikuasai dan dimiliki oleh perorangan atau kelompok atau lembaga/organisasi. Sementara itu, menurut Pakpahan et al. (1992), status sewa, sakap (bagi hasil), dan gadai adalah bentuk-bentuk penguasaan lahan dimana terjadi pengalihan hak garap dari pemilik lahan kepada orang lain. Bentuk kelembagaan ini sudah menjadi bagian dari tatanan masyarakat perdesaan dimana keberadaannya bersifat dinamis antar ruang dan waktu. Sementara itu faktor (input) utama yang mempengaruhi produktivitas lahan adalah pemakaian benih berlabel (unggul) dan pemakaian pupuk. Khusus untuk kedua input ini dibahas secara makro dengan melihat pemberitaan yang dimuat di harian kompas.

Pemilihan Lokasi Tulisan ini merupakan bagian dari hasil penelitian Patanas (Panel Petani Nasional) yang dilaksanakan oleh Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan

160


Pertanian pada Tahun Anggaran 2007. Penelitian dilakukan di lima provinsi dengan fokus pada agroekosistem lahan sawah (Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan) dan khusus untuk tulisan ini di tampilkan dua provinsi saja. Agar terlihat keragaman penguasaan lahan dan pendapatan petani, maka dipilih provinsi Jawa Barat mewakili sentra penghasil beras di pulau Jawa dan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai sentra produksi padi di pulau Sulawesi. Dari masing-masing provinsi dipilih desa contoh dengan kriteria luas komoditas basis dan luas sumber daya lahan basis di desa contoh lebih besar dibanding rata-rata per desa di tingkat provinsi dan tingkat nasional, dengan kata lain, desa contoh yang dipilih harus merupakan daerah sentra komoditas yang bersangkutan untuk tipe sumber daya lahan sawah. Pemilihan desa-desa contoh tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria tambahan yaitu : a. Desa contoh yang dipilih tidak merupakan kelurahan atau merupakan desa ibukota kecamatan, dan berlokasi cukup jauh dari ibukota kecamatan. b. Desa contoh yang dipilih tidak termasuk kedalam wilayah rencana pengembangan daerah kota atau pengembangan infrastruktur publik lainnya (kawasan industri, lapangan terbang, dan seterusnya). c. Desa ”PATANAS lama” dengan tipe lahan dan basis komoditas tertentu mendapat prioritas untuk dipilih kembali jika memenuhi kriteria sampling yang digunakan. Dengan kriteria tersebut maka terpilih desa Tugu dan desa Simpar di Jawa Barat dan desa Carawali dan desa Salu Jambu di Sulawesi Selatan.

Data dan Analisis Data Data yang dipergunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari 25 petani terpilih dari hasil sensus desa yang dilakukan di setiap provinsi dengan mempergunakan pertanyaan terstruktur (kuesioner). Pemilihan rumah tangga contoh dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut : (1) Identifikasi blok-blok Sensus Pertanian 2003 di setiap desa contoh yang telah dipilih beserta jumlah rumah tangga di setiap blok. (2) Pilih 2-3 blok Sensus Pertanian 2003 yang merupakan daerah sentra sumber daya lahan dan sentra komoditas yang dianalisis, yang memiliki jumlah rumah tangga terbanyak. (3) Buat daftar rumah tangga di blok Sensus Pertanian 2003 yang dipilih beserta : alamat, sumber pendapatan utama rumah tangga, luas pemilikan dan penguasaan lahan menurut jenis lahan, kegiatan anggota rumah tangga dan penguasaan aset produktif. (4) Berdasarkan daftar rumah tangga yang diperoleh dari butir (3) dipilih secara acak 25 rumah tangga contoh. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait dan khusus untuk melihat kondisi kekinian tentang input pertanian (pupuk dan benih) di peroleh dari harian Kompas. Data-data yang terkumpul tersebut kemudian dianalisa dengan metode analisis deskriptif dan tabulasi silang.

161

Valeriana Darwis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kekinian Input dan Lahan Pertanian Pupuk Pupuk memiliki peranan penting sebagai salah satu faktor dalam peningkatan produksi komoditas pertanian, termasuk didalamnya komoditas padi. Penggunaan pupuk yang berimbang sesuai dengan kebutuhan tanaman telah membuktikan mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan yang lebih baik bagi petani. Kondisi inilah yang menjadikan pupuk sebagai sarana produksi yang sangat strategis bagi petani (Direktorat Pupuk dan Pestisida, 2004). Begitu pentingnya peranan pupuk dalam meningkatkan produktivitas pangan juga dikemukaan oleh presiden SBY saat menghadiri panen raya padi di Nagori Panembeian, Kecamatan Panembeian Pane, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Dimana presiden mengemukakan bahwa salah satu solusi yang diambil pemerintah untuk mengatasi persoalan pangan adalah memberikan subsidi pupuk. Jangan sampai pupuk lari kepada mereka yang tidak berhak1. Mulai musim tanam Januari 2009 subsidi pupuk tersebut diberikan kepada petani, pekebun atau peternak dengan luas usaha tani maksimal 2 hektar per keluarga petani dan pembudidaya ikan atau udang dengan luasan tani maksimal 1 hektar. Subsidi ini diberikan dengan salah satu tujuan meningkatkan pendapatan keluarga petani gurem. Pupuk bersubsidi terlarang untuk perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perikanan budidaya. Menurut Dirjen Tanaman Pangan, dalam mendapatkan pupuk bersubsidi setiap petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang wajib mengajukan usulan permintaan pupuk bersubsidi, yaitu dengan mengisi rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK). RDKK tersebut harus disetujui dari petugas teknis, penyuluh pertanian lapangan atau kepala cabang dinas setempat di tingkat kecamatan. Penyimpangan dalam penentuan alokasi pupuk akan dikenakan sangsi administratif kepegawaian. Sementara itu pengecer resmi harus memiliki data petani lengkap dengan kepemilikan lahannya. Petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi hanya bisa membeli resmi yang ada di wilayahnya sesuai kebutuhan yang diajukan dalam RDKK di pengecer2. Kebijakan Pembatasan alokasi pupuk bersubsidi dikhawatirkan akan mengacaukan target produksi yang pada akhirnya menciptakan kembali ketergantungan pada beras impor. Untuk mengatasi hal tersebut Dirut Perum Buloq menyarankan agar pemerintah lebih meningkatkan mekanisme pengawasan distribusi pupuk untuk menghindari penyimpangan. Selain itu perlu rasionalisasi penggunaan pupuk bersubsidi sesuai dengan rekomendasi pemupukan yang diterbitkan Deptan3. 1

Kompas, 20 Juli 2008. Kompas, 10 Oktober 2008. 3 Kompas, 11 Oktober 2008. 2

162


Dalam prakteknya pemberian pupuk subsidi tidaklah mudah, terjadi beberapa penyimpangan. Penyimpangan ini juga dikemukakan oleh Menteri Pertanian dalam kongres Nasional Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia tahun 2008 di Palembang, dimana penyimpangan tersebut disebabkan oleh kesenjangan yang tinggi antara kebutuhan dan produksi, sehingga petani padi sulit mendapatkan pupuk urea, terutama setiap awal musim tanam tiba (tahun 2008 kebutuhan urea 9 juta ton yang tersedia hanya 5,7 juta ton). Kondisi ini diperparah lagi oleh saling berebutnya petani mendapatkan pupuk urea dengan harga subsidi4. Selain persoalan diatas juga ditemukan permasalahan distribusinya, hal ini terlihat pada saat penggagalan penyelewengan 2 ton pupuk urea bersubsidi oleh Kepolisian Resor Klungkung Bali. Rencananya pupuk tersebut akan dijual Rp 85.000 /zak sementara harga seharusnya Rp 60.000/zak5. Menurut kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, penyelundupan ini disebabkan oleh kelemahan pada data dan administrasi sehingga oknum distributor, pengecer dan aparat pemda dapat melakukan penyelewengan. Lebih lengkapnya harga pupuk bersubsidi dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1. Harga Pupuk Bersubsidi (Rp/kg) No Jenis 1 Urea 2 ZA 3 Superphos 4 NPK Phonska 5 NPK Pelangi 6 NPK Kujang 7 Pupuk Organik Sumber: Permentan No. 42/2008

Harga 1.200 1.050 1.550 1.750 1.830 1.586 500

Benih Selain pupuk faktor penting dalam usahatani padi adalah ketersediaan benih. Bagi petani benih merupakan suatu hal sangat penting karena awal suatu yang indah, penuh harapan dan merupakan suatu kehidupan. Oleh karena itu siapa yang bisa menyakinkan petani, maka petani mau menanam benih dari mana saja asalkan produksinya maksimal. Hal ini terlihat dari tawaran untuk melakukan penanaman benih Super Toy HL-2 di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Ada beberapa keunggulan dari benih ini yaitu : dapat dipanen tiga kali setahun tanpa menanam ulang bibit. Produksi bisa mencapai GKG 15,5 ton, sementara GKP benih lainnya umumnya hanya 4,54 ton /ha. Setelah dipraktekkan, ternyata hasilnya jauh dari harapan. Akibatnya petani mengalami kerugian dan disisi lain mulai diadakan penelitian untuk membuktikan keunggulan varietas ini. Dari pengujian yang dilakukan di tanah bengkok seluas 1,2 Ha di desa Condongsari, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo produktivitas calon varietas baru Super Toy HL-2 kalah jauh 4 5

Kompas, 15 Oktober 2008. Kompas, 11 September 2008.

163

Valeriana Darwis

dibandingkan dengan varietas IR 64 dan Cimelati. Di antara 12 varietas tersebut Cimelati memiliki produktivitas tertinggi mencapai 11,2 ton GKG/ha kemudian varietas IR 64 sebanyak 10,72 ton sementara Super Toy hanya mampu menghasilkan 6,5 ton/ha6. Ironisnya panen pertama varietas Super Toy dilakukan oleh presiden SBY dan pada panen kedua justru sebaliknya, dimana petani membakar lahannya akibat panen yang tidak optimal. Situasi ini membuat para ahli mengomentari, antara lain M. Maksum guru besar ekonomi dan industri pertanian UGM dan Rudi Wibowo ketua umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia yang menyatakan kreativitas petani untuk menghasilkan benih padi varietas baru unggul untuk mendukung ketahanan pangan jangan dimatikan, tetapi apabila sudah melibatkan masyarakat untuk menanam itu harus ada prosedur sertifikasi dan legalisasinya. Artinya sebelum dikomersilkan harus ada uji lokasi, sertifikasi agar mendapat legalisasi secara akademik dan riset. Apabila ini diabaikan berarti telah terjadi kriminalisasi akademik7. Kontroversi padi Super Toy HL-2 merupakan salah satu bukti bagaimana banyak pihak yang masih memanfaatkan petani sebagai obyek kepentingan politik, bisnis dan ambisi tertentu, mengabaikan kepentingan petani, kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kasumbago, 2008). Setelah benih Super Toy ditemukan lagi permasalahan yang sama pada benih MSP, Benih MSP yang diklaim dapat menghasilkan panen diatas 10 ton per hektar merugikan petani kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Petani mengaku mendapatkan benih gratis dari salah satu anggota partai politik. Pada kenyataannya produksi hanya 5 ton, sementara bibit yang umumnya dipakai (Ciherang) dapat menghasilkan 7 ton per hektar8. Untuk mencegah terulangnya kembali kasus gagal panen benih Super Toy HL-2 dan MSP, maka saat ini sedang disusun sebuah peraturan menteri pertanian terkait mekanisme uji multilokasi dan aturan itu lebih dibuat spesifik, kata mentan Anton Apriyantono9. Selain masalah diatas, khususnya petani padi di Sumatera Selatan sulit untuk mendapatkan benih berlabel karena langka dan mahal. Ketidakseimbangan antara stok dan kebutuhan inilah yang pada umumnya memicu maraknya peredaran benih palsu atau benih berkualitas rendah. Demikian penjelasan wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sumatera Selatan10. Lahan Secara ekonomi, sosial, dan lingkungan, lahan pertanian mempunyai manfaat yang cukup luas. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut: (1) secara 6

Kompas, 9 Oktober 2008. Kompas, 10 September 2008. 8 Kompas, 10 September 2008. 9 Kompas, 29 September 2008. 10 Kompas, 29 September 2008. 7

164


ekonomi, lahan pertanian adalah masukan paling esensial dalam keberlangsungan proses produksi; (2) secara sosial, eksistensi lahan pertanian terkait dengan eksistensi tatanan kelembagaan masyarakat petani dan aspek budaya lainnya; dan (3) secara lingkungan, aktivitas pertanian pada umumnya relatif lebih selaras dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan (Bappenas dan PSE-KP, 2006). Laju penyusutan lahan pertanian di Indonesia kian cepat, penyebabnya adalah fragmentasi lahan atau penyusutan kepemilikan lahan pertanian sebagai dampak sistem bagi waris dan alih fungsi lahan. Ini tercermin dari peningkatan jumlah rumah tangga petani kecil alias gurem dengan kepemilikan lahan rata-rata 0,34 hektar. Lahan yang terfragmentasi ini rentan sekali untuk berpindah kepemilikan, akibatnya petani tunakisma cenderung bertambah dan akumulasi penguasan lahan pada satu tangan banyak terjadi. Mengacu sensus pertanian (1993 dan 2003) pertambahan jumlah rumah tangga petani kecil sebesar 26,8 persen atau meningkat dari 10,8 juta menjadi 13,7 juta rumah tangga. Dengan metode perhitungan yang sama diperkirakan pada tahun 2013 jumlah rumah tangga petani kecil menjadi 17,8 juta jiwa atau 17,8 persen dari total penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian. Dalam pembangunan pertanian berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usahatani karena usaha yang dikembangkan bersifat land base agricultural. Artinya peran lahan pertanian sebagai basis produksi pangan tidak tergantikan. Departemen Pertanian sudah berusaha untuk melakukan pencetakan lahan baru, menurut data tahun 2007 Deptan hanya mampu mencetak sawah 18.466 ha dan lahan kering 1.544 ha, sementara laju konversi lahan pertanian pertahun seluas 110.000 Ha. Kondisi ini sangat memprihatinkan, karena bisa mengancam ketahanan pangan negara kita.

Keragaan Penguasaan Lahan di Tingkat Petani Sebagian besar pendapatan rumah tangga perdesaan umumnya berasal dari kegiatan usahatani yang membutuhkan lahan sebagai faktor produksi utama. Bagi masyarakat desa luas pemilikan lahan mencerminkan tingkat kesejahteraan mereka karena hal tersebut akan menentukan besarnya pendapatan rumah tangga. Begitu pentingnya peranan lahan dalam kehidupan rumah tangga perdesaan sehingga luas pemilikan lahan seringkali diartikan identik dengan status sosial rumah tangga. Karena mahalnya harga lahan maka lahan yang mereka miliki pada umumnya berasal dari warisan keluarga meskipun ada pula yang diperoleh dengan membeli dari petani lain dan hal ini biasanya dilakukan oleh petani kaya. Badan Pusat Statistik (BPS) membagi sumber daya lahan pertanian atas dua kategori yaitu: (1) lahan sawah dan (2) lahan kering. Lebih lanjut lahan kering dibedakan atas: (a) lahan pekarangan yaitu lahan kering yang berada di sekitar rumah, (b) lahan tegalan atau ladang yaitu lahan kering yang dimanfaatkan untuk tanaman semusim terutama padi dan palawija, (c) lahan kebun yaitu lahan kering yang dimanfaatkan untuk tanaman perkebunan, dan (d) hutan rakyat yaitu lahan kering yang dimanfaatkan untuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman tahunan

165

Valeriana Darwis

lainnya. Sedangkan lahan sawah lebih lanjut dapat pula dibagi atas 2 kategori yaitu: (a) lahan sawah irigasi yaitu lahan sawah yang pasokan airnya dapat bersumber dari jaringan irigasi teknis, semi teknis atau irigasi sederhana/irigasi desa, dan (b) lahan sawah non irigasi yaitu lahan sawah yang pasokan airnya tidak berasal dari jaringan irigasi. Yang termasuk kategori lahan sawah ini adalah lahan sawah tadah hujan, sawah pasang surut dan sawah lebak. Di setiap desa contoh hampir seluruh kategori lahan tersebut diatas dapat dijumpai tetapi dengan dominasi luas lahan yang berbeda. (Tabel 2). Mengingat lokasi penelitian ini adalah desa-desa berbasis lahan sawah maka sebagian besar lahan pertanian yang dimiliki petani contoh adalah lahan sawah. Kalau dilihat dari luasnya, penguasaan lahan lebih besar di Provinsi Jawa Barat di bandingkan Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi demikian antara lain dapat terjadi akibat kebijakan pembangunan masa lalu yang lebih mengutamakan pencetakan sawah di perdesaan di pulau Jawa daripada di luar Jawa. Sedangkan tiga faktor yang dapat melatarbelakangi kebijakan tersebut yaitu: (1) sumber daya lahan yang dapat dijadikan sawah lebih tersedia di Jawa, (2) biaya pencetakan sawah di Jawa lebih murah dibanding di luar Jawa, dan (3) pada tataran nasional masalah kelangkaan pangan lebih tinggi di Jawa sehingga pencetakan sawah yang diprioritaskan di Jawa dinilai akan secara langsung mengurangi masalah pangan tersebut (Irawan et al., 2007). Tabel 2. Rata-Rata Luas Pemilikan Lahan Petani Menurut Jenis Lahan, 2007 (ha) Provinsi/ kabupaten Jabar 1. Indramayu 2. Subang Sulsel 1. Sidrap 2. Luwu

Desa

Pekarangan

Jenis lahan (ha/petani) Sawah Tegalan Kebun

Total

Tugu Simpar

0,021 0,038

0,341 1,166

0,002 0,002

0,005 0,034

0,368 1,239

Carawali Salu Jambu

0,059 0,093

0,262 0,448

0,001 0,000

0,013 0,241

0,335 0,782

Seperti yang telah disebutkan luas pemilikan sawah petani umumnya relatif sempit. Untuk mengatasi keterbatasan pemilikan lahan tersebut maka sebagian petani menggarap sawah yang bukan milik mereka. Seperti yang diperlihatkan dalam Tabel.3 secara umum terdapat 5 jenis lahan sawah bukan milik yang dikuasai petani yaitu: (1) lahan sawah yang diperoleh dari menyewa, (2) lahan sawah yang diperoleh dari menyakap atau bagi hasil antara petani yang menggarap lahan dengan petani yang memiliki lahan, (3) lahan sawah yang diperoleh dari gadaian, (4) lahan sawah milik keluarga yang pemanfaatannya dilakukan secara bergilir diantara anggota keluarga yang memiliki hak waris, dan (5) lahan yang dimiliki desa seperti lahan titisara dan lahan bengkok. Dari kelima status penguasaan lahan sawah non milik tersebut diatas kasus penyewaan lahan sawah paling dominan di Jawa Barat dimana sebesar 12.2 persen petani desa Tugu menyewa sawah dari petani lain (Tabel 3.). Di

166


Sulawesi Selatan paling banyak terjadi melalui sistem sakap atau bagi hasil. Bagi petani berlahan sempit sistem sakap/bagi hasil tersebut dinilai lebih menguntungkan dibanding sistem sewa karena resiko usaha yang dapat disebabkan oleh kegagalan produksi tidak hanya ditanggung oleh petani penyakap tetapi ditanggung pula oleh petani pemilik lahan yang menyakapkan lahannya. Bagi hasil yang paling banyak terjadi di Desa Carawali (Kabupaten Sidrap), yaitu 69,1 persen petani menguasai lahan sawah yang bukan milik mereka tetapi diperoleh melalui sistem sakap atau bagi hasil. Di desa tersebut sebagian besar lahan sawah yang ada memang tidak lagi dimiliki oleh penduduk desa setempat tetapi dimiliki oleh penduduk kota meskipun banyak pula yang dimiliki oleh para petani kaya di desa setempat. Tabel 3. Persentase Petani yang Menguasai Sawah Bukan Milik Menurut Status Penguasaan Lahan, 2007 (%) Provinsi/ kabupaten Jabar 1. Indramayu 2. Subang Sulsel 1. Sidrap 2. Luwu

Desa

Total petani

Status penguasaan sawah bukan milik Menyewa

Menyakap

Gadaian

Tanah Lainnya keluarga

Tugu Simpar

164 141

12,2 6,4

1,2 6,4

3,0 8,5

1,8 0,0

0,0 0,0

Carawali Salu Jambu

139 112

0,7 1,8

69,1 10,7

1,4 3,6

6,5 4,5

0,7 0,0

Kondisi ini bisa diartikan salah satu dampak positif dengan adanya sistem transaksi lahan (sewa, sakap, dan seterusnya) adalah meningkatnya luas lahan sawah yang dikuasai oleh petani berlahan sempit.

Distribusi Pemilikan dan Penguasaan Lahan Ketimpangan distribusi pemilikan dan penguasaan lahan merupakan salah satu isu pembangunan pertanian yang sering diungkapkan. Di daerah perdesaan ketimpangan distribusi penguasaan lahan akan berdampak pada ketimpangan distribusi pendapatan mengingat sebagian besar pendapatan rumah tangga perdesaan berasal dari usaha pertanian yang membutuhkan lahan sebagai faktor produksi utama. Pada umumnya ketimpangan pemilikan dan penguasaan lahan tersebut dapat disebabkan oleh tiga faktor yang saling terkait yaitu : Pertama, adanya sistem waris pecah-bagi di mana lahan yang diwariskan dipecah dan dibagikan kepada pihak-pihak yang memiliki hak waris. Dengan sistem waris tersebut maka lahan yang dimiliki petani dari satu generasi ke genarasi berikutnya akan semakin sempit, dengan kata lain terjadi marjinalisasi pemilikan lahan pada petani berlahan sempit. Hingga batas luasan lahan tertentu petani berlahan sempit tersebut cenderung menjual lahannya karena pendapatan yang diperoleh dari lahan yang dimiliki tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga

167

Valeriana Darwis

mereka. Proses penyempitan lahan yang dimiliki petani tersebut akan berlangsung terus menerus sehingga di daerah perdesaan akan semakin banyak petani yang tidak memiliki lahan. Kedua, adanya polarisasi atau penumpukan pemilikan lahan pada sekelompok petani kaya. Pada umumnya petani kaya cukup efisien dalam mengelola aset yang dimiliki sehingga mereka selalu memperoleh surplus dari kegiatan usahanya. Surplus usaha tersebut biasanya diinvestasikan dengan membeli lahan terutama dari petani berlahan sempit. Konsekuensinya adalah lahan yang dimiliki para petani kaya akan semakin luas (terjadi polarisasi lahan) sedangkan lahan yang dimiliki petani miskin atau petani berlahan sempit akan semakin sempit (terjadi proses marjinalisasi lahan) sehingga perbedaan pemilikan lahan antara petani kaya dan petani miskin akan semakin besar, dengan kata lain distribusi pemilikan lahan semakin tidak merata atau semakin timpang. Ketiga, adanya pemilikan lahan guntai oleh penduduk kota atau penduduk luar desa. Lahan yang dimiliki penduduk kota tersebut umumnya dibeli dari petani berlahan sempit. Konsekuensinya adalah semakin banyak petani yang tidak lagi memiliki lahan atau lahannya semakin sempit karena sebagian lahannya dijual kepada penduduk kota. Tabel 4 memperlihatkan bahwa cukup banyak petani di desa Tugu dan desa Carawali yang tidak memiliki lahan sawah, yaitu 45,5 persen dan 53,2 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kelangkaan lahan bukan hanya terjadi di pulau Jawa seperti yang seringkali diungkapkan selama ini, tetapi juga terjadi di luar pulau Jawa. Karena pemilikan lahan sawah sangat menentukan pendapatan petani yang sebagian besar berasal dari usahatani padi maka hal tersebut mengisyaratkan bahwa upaya peningkatan pendapatan petani di daerah berbasis lahan sawah tidak mudah dilakukan. Tabel 4. Persentase Petani Pemilik Lahan Sawah Menurut Kelas Luas Lahan, 2007 (%) Provinsi/ kabupaten

Desa

Kelas luas lahan *)

Jumlah petani

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Jabar 1. Indramayu

Tugu

163

45,4

4,3

15,3

16,6

6,7

2,5

2,5

0,6

3,1

3,7

2. Subang

Simpar

141

20,6

2,8

3,5

12,8

19,1

2,8

7,8

5,0

3,5

22,0

Carawali

139

53,2

0,7

11,5

10,8

8,6

7,9

5,0

0,0

1,4

0,7

2. Luwu Salu Jambu 112 19,6 1,8 7,1 25,0 *) Kelas luas lahan : 1 = tidak memiliki 2 = dibawah 0,10 ha 3 = (0,10-0,249 ha) 5 = (0,50-0,749 ha) 6 = (0,75-0,99 ha) 7 = (1,00-1,249 ha) 9 = (1,50-1,75 ha) 10 = diatas 1,75 ha.

20,5

8,9

11,6

1,8

2,7

0,9

Sulsel 1. Sidrap

4 = (0,25-0,499 ha) 8 = (1,25-1,499 ha)

Curahan Waktu Tenaga Kerja Partisipasi curahan kerja rumah tangga dalam penelitian Patanas adalah besarnya jumlah tenaga kerja yang diukur dalam ”hari orang kerja (8 jam kerja/hari)” yang digunakan oleh anggota rumah tangga untuk menyelesaikan

168


pekerjaan tertentu. Tabel 5 memperlihatkan bahwa total tenaga kerja yang dicurahkan rumah tangga pertanian untuk berbagai kegiatan usaha sangat bervariasi. Pada umumnya sebagian besar rumah tangga mencurahkan tenaga kerja yang terbesar untuk kegiatan usahatani sawah (44,25% di Jabar dan 32,7% di Sulsel), kemudian kegiatan dagang, buruh tani dan yang lainnya dibawah 10 persen. Dengan perbedaan ini menunjukkan bahwa kontribusi curahan waktu bukan hanya tergantung pada kegiatan usaha pertanian namun terdiversifikasi pada jenis kegiatan produktif lainnya. Tabel 5. Jumlah Persentase Curahan Tenaga Kerja Rumah Tangga Menurut Sumber Matapencaharian di Perdesaan Patanas, 2007 Usahatani sawah

Usahatani tegal kebun

Usaha ternak

Buruh tani

Dagang

Industri/ jasa nonpertanian

Buruh nonpertanian

40,50 48,00

0 0

0 0

10,01 8,01

14,43 19,38

24,24 24,61

10,82 0

a. Carawali

36,85

0

0

19,64

30,31

5,39

7,81

b. Salu Jambu

28,55

0

7,55

12,93

6,04

4,83

33,41

Lokasi provinsi/desa 1. Jawa Barat a. Tugu b. Simpar 2. Sulawesi Selatan

Total pendapatan rumah tangga yang terdiri dari pendapatan yang berasal dari sektor pertanian, nonpertanian dan berburuh yang diukur dalam jumlah persentase, menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan di sektor pertanian lebih besar dibanding dari sektor lainnya. Pendapatan pertanian yang dominan di lokasi penelitian adalah kontribusi dari kegiatan usahatani sawah (82%), kemudian kegiatan di industri dan kegiatan dagang (Tabel 6). Tabel 6. Jumlah Persentase Pendapatan Rumah Pencaharian di Perdesaan Patanas, 2007

Tangga

Menurut

Mata

Industri/ jasa nonpertanian

Buruh nonpertanian

4,23

5,38

2,71

9,42

4,76

0

Usahatani sawah

Usahatani tegal/ kebun

Usahatani ternak

Buruh tani

Dagang

a. Tugu

87,40

0

0

0,29

b. Simpar

85,33

0

0

0,49

Lokasi provinsi/ desa

Sumber

1. Jawa Barat

2. Sulawesi Selatan a. Carawali

87,76

0

0

0,74

5,54

3,19

2,8

b. Salu Jambu

69,45

9,2

3,69

0,58

2,67

3,58

10,8

Dilain pihak besarnya kontribusi pendapatan usahatani sawah, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 1) adanya kontinyuitas usahatani sawah dengan pola tanam dua kali setahun atau 5 kali tanam perdua tahun, 2) tingkat harga padi yang diterima pada saat panen cukup tinggi, 3) responden sampel yang dipilih adalah yang mempunyai lahan garapan dan bukan terdiversifikasi dengan responden yang tidak mempunyai lahan, 4) sistem pengairan sawah, sebagian

169

Valeriana Darwis

besar adalah irigasi teknis sehingga memungkinkan tanaman padi lebih dominan dibanding tanaman lainnya, 5) kesempatan untuk memperoleh pendapatan diluar sektor pertanian rendah dan 6) asesibilitas, sarana dan prasarana yang cukup memadai, sehingga mempermudah distribusi hasil dan informasi pasar. Sumber Pendapatan Walaupun rumah tangga yang dijadikan contoh penelitian ini adalah rumah tangga petani yang mengusahakan tanaman padi, akan tetapi sebagian besar mempunyai sumber pendapatan lain di luar usahatani padi. Antar rumah tangga mempunyai sumber-sumber pendapatan yang bervariasi seperti terlihat pada Tabel 7. Ragam sumber pendapatan tersebut diduga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan itu sendiri. Tingkat pendapatan yang rendah, mengharuskan anggota rumah tangga untuk berusaha lebih giat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bagi sebagian rumah tangga, upaya tersebut tidak hanya menambah curahan jam kerja dari kegiatan yang ada, tapi juga melakukan kegiatan-kegiatan lain. Hal ini terlihat juga dari beberapa hasil penelitian terdahulu bahwa sebagian besar rumah tangga di wilayah perdesaan mempunyai lebih dari satu sumber pendapatan (Nurmanaf, 1988; Syukur et al., 1988; Marisa, 1988; Rahman, 1989). Kecenderungan demikian diduga disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan masing-masing kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian anggota rumah tangga di desa yang menguasai lahan relatif lebih sempit memerlukan lebih banyak macam kegiatan untuk menambah pendapatan rumah tangga dari pada rumah tangga dengan penguasaan lahan yang luas. Tabel 7. Persentase RT Menurut Jumlah Sumber Pendapatan di Desa Patanas, 2007 Desa Tugu Simpar Carawali Salu Jambu

1 24,0 40,0 16,0 4,0

2 48,0 32,0 44,0 24,0

Jumlah sumber pendapatan 3 4 16,0 8,0 28,0 0,0 28,0 8,0 40,0 4,0

>4 4,0 0,0 4,0 28,0

100 100 100 100

Pendapatan responden di Jawa Barat masih mengandalkan dari hasil panen sawahnya, hal ini terlihat dari kontribusi pendapatan dari pertanian lebih dari 80 persen. Hal yang sama juga terjadi di desa Carawali, yaitu 72,2 persen. Hanya desa Salu Jambu sumber pendapatannya lebih besar berasal dari nonpertanian (Tabel 8). Tabel 8. Kontribusi Pendapatan dari Sektor pertanian dan Luar Pertanian di Desa Patanas, 2007 Desa Tugu Simpar Carawali Salu Jambu

170

Pertanian 85,8 82,8 72,2 47,9

Nonpertanian 14,2 17,2 27,8 52,1

Total 100 100 100 100


Struktur Pendapatan Secara garis besar ada dua sumber pendapatan rumah tangga di perdesaan yaitu dari sektor pertanian dan nonpertanian. Struktur dan besarnya pendapatan dari sektor pertanian berasal dari usahatani, usaha peternakan dan berburuh tani. Sedangkan dari nonpertanian berasal dari usaha dagang, jasa, pegawai, buruh nonpertanian dan pekerjaan lainnya di luar pertanian (Tabel 9). Struktur pendapatan menurut sektor, tingkat pendapatan rumah tangga menurut jenis lahan yang dikuasai dilokasi penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Di Provinsi Jawa Barat terlihat bahwa penguasaan lahan sawah garapan berbanding lurus dengan pendapatan total rumah tangga. Dalam hal ini semakin luas garapan lahan semakin tinggi pula pendapatan total rumah tangga yang diperoleh. Hal menarik yang dapat diungkapkan bahwa pangsa tertinggi dari sumber pendapatan pada pengusahaan lahan antara 0,1-0,25 ha adalah pada sumber pendapatan nonpertanian yaitu sebesar 61,64 persen. Sedangkan pada penguasaan lahan antara 0,5 sampai 1 ha keatas pangsa sumber pendapatan tertinggi ada pada sumber pendapatan pertanian yakni sekitar 55 persen hingga 79,5 persen terhadap total pendapatan. Sementara bagi petani dengan luasan penguasaan kurang dari 0,5 ha, nampaknya masyarakat tani lebih menyenangi atau tertarik berusaha di luar sektor pertanian, seperti dagang, jasa, buruh pertanian bahkan bekerja sebagai pegawai atau karyawan tetap. Di Jawa Barat pola hubungan antara luas penguasaan lahan sawah dengan besarnya tingkat pendapatan rumah tangga tidak terlalu konsisten, namun ada kecenderungan pendapatan makin tinggi dengan makin luasnya penguasaan lahan sawah garapan. Tabel 9. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Petani Padi Sawah Menurut Penguasaan Luas Garapan di Jawa Barat, 2007 Luas lahan garapan (Ha)

Sumber pendapatan 0,1 -0,25

0,25 - 0,5

0,5 - 1

>1

2.057.000 (28,71)

4.729.000 (54,94)

8.084.000 (55,03)

23.624.000 (79,36)

760.000 (10,61)

1.551.670 (18,03)

1.972.880 (13,43)

2.196.440 (7,38)

Nonpertanian (Rp.000)

4.348.570 (60,69)

2.327.500 (27,04)

4.633.530 (31,54)

3.945.640 (13,26)

Total pendapatan (Rp.000)

7.165.570 (100,00)

8.608.170 (100,00)

14.690.410 (100,00)

29.766.080 (100,00)

Pertanian (Rp.000) Luar usahatani (Rp.000)

Sumber : Data Primer Ket : ( ) persen thd total pendapatan

Sumbangan pendapatan yang berasal dari usahatani pertanian (dalam hal ini padi) masih sangat melekat bagi masyarakat tani di Jawa Barat dan bahkan masih menjadi sumber pendapatan utama dibanding sumber pendapatan lainnya. Artinya pada strata kelas lahan sawah 0,1 – 0,25 sampai 1 ha lebih masih

171

Valeriana Darwis

konsisten, makin tinggi penguasaan lahan makin tinggi pula sumbangan pendapatan yang berasal dari usahatani padi. Berbeda dari pola sumber pendapatan di luar pertanian yang tidak teratur. Tetapi bukan tidak berarti peranan pangsa sumber pendapatan di luar pertanian tidak dapat memenuhi kebutuhan pendapatan rumah tangga, justru dapat menutupi keadaan rumah tangga petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berbeda dengan Provinsi di Sulawesi Selatan pola penguasaan lahan dari pangsa pendapatan yang berasal dari mata pencaharian berburuh pertanian, menyewakan ternak dan lain-lain berbanding lurus dengan penguasaan lahan antara 0,1 ha hingga 1 ha keatas. Sedangkan pangsa pandapatan dari pertanian dan diluar pertanian tidak konsisten. Sumbangan pendapatan dari usahatani padi menunjukan pola yang tidak teratur. Pada kelas penguasaan lahan antara 0,1 sampai 0,5 ha masih konsisten makin tinggi penguasaan lahan sawah makin tinggi pula sumbangan pendapatan yang diperoleh. Tetapi secara keseluruhan dari berbagai kelompok kelas lahan sawah, pangsa sumber pendapatan masih tetap didominasi pada usahatani padi. Seperti pada petani yang menguasai lahan sawah antara 0,25 hingga lebih dari 1 ha, pangsa pendapatan utama pertanian masih sebagai sumber pendapatan utama (Tabel.10). Tabel 10. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Petani Padi Sawah Menurut Penguasaan Luas Garapan di Sulawesi Selatan, 2007 Luas lahan garapan (Ha)

Sumber pendapatan 0,1 – 0,25 1.643.000 (22,29)

0,25 – 0,5 4.513.000 (74,62)

0,5 – 1 5.783.000 (46,99)

>1 13.637.000 (52,16)

0 (0,00)

4.513.000 (74,62)

869.560 (7,07)

2.263.460 (8,66)

Nonpertanian (Rp.000)

5.729.640 (77,71)

1.285.000 (21,24)

5.652.580 (45,94)

10.235.360 (39,15)

Total pendapatan (Rp.000)

7.372.640 (100,00)

6.048.000 (100,00)

12.305.140 (100,00)

26.135.820 (100,00)

Pertanian (Rp.000) Luar usahatani (Rp.000)

Sumber : Data Primer Ket : ( ) persen thd total pendapatan

Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi pendapatan petani, yaitu penguasaan lahan, pemakaian benih berlabel dan penggunaan pupuk yang berimbang. Penguasaan lahan terdiri dari hak milik dan kepunyaan orang lain. Bagi petani yang tidak memiliki lahan atau hanya memiliki lahan yang sempit, bisa diatasi dengan cara menyewa, menyakap atau menggadai. Besarnya penguasaan lahan akan berdampak langsung ke pendapatan usahatani, petani yang menguasai lahan yang besar tentunya akan mendapatkan pendapatan yang besar juga.

172


Selain lahan, faktor yang penting dalam pendapatan adalah produktivitas. Produktivitas itu sendiri sangat ditentukan oleh pemakaian benih unggul (berlabel) dan pupuk. Oleh karena itu posisi dua faktor ini sangat strategis di usahatani. Bagi petani apabila bisa mempergunakan benih unggul serta pemakaian pupuk sesuai dengan dosis dan waktu pemakaiannya, ini sudah merupakan tanda keberhasilan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN Kesimpulan Dalam pembangunan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan dan infrastruktur ekonomi sering harus mengorbankan lahanlahan pertanian subur di perkotaan dan perdesaan. Sedangkan peningkatan lahan pertanian melalui pembukaan lahan pertanian baru dan pencetakan sawah relatif lambat dibandingkan dengan laju penyusutan lahan. Kondisi ini mengakibatkan mulai terbatasnya ketersediaan lahan pertanian. Disisi lain penguasaan lahan merupakan hal yang vital bagi petani, karena selain status, lahan juga merupakan sumber penghasilan keluarga. Di lokasi penelitian khususnya di desa Tugu dan Carawali setengah responden yang disensus tidak memiliki lahan dan dua puluh persen di desa Simpar dan Salu Jambu. Untuk mengatasinya para responden terpaksa memanfaatkan lahan orang lain dengan cara menyewa, menyakap atau bagi hasil. Kegiatan pertanian merupakan aktivitas utama bagi keluarga responden, hal ini di representasikan dari curahan waktu kerja paling banyak dipergunakan pada kegiatan usahatani di lahan sawah. Meskipun curahan waktu paling banyak di sawah, tetapi karena penguasaan lahannya kecil sehingga dari segi pendapatan belumlah mencukupi kebutuhan keluarga. Hal ini terlihat dimana para responden terpaksa mencari pekerjaan satu atau dua jenis pekerjaan di luar pertanian. Kalau dilihat secara rinci sumber pendapatan berdasarkan strata penguasaan lahan, maka kontribusi pendapatan dari pertanian bagi petani yang menguasai lahan antara 0,1 – 0,25 Ha hanya 29 persen di Jawa Barat dan 24 persen di Sulawesi Selatan. Kontribusi ini menjadi lebih besar apabila petani memiliki lahan lebih dari satu hektar, hal ini terlihat di provinsi Jawa Barat sebesar 79 persen dan 52 persen di Provinsi Sulawesi Selatan. Ini mengartikan pendapatan petani sangat tergantung dari luasan garapan lahan. Input penting dalam mengusahakan lahan adalah pupuk dan benih, sudah banyak kebijakan yang diterapkan dalam mengatur kedua faktor tersebut. Dalam menjalankan kebijakannya ternyata tidaklah mudah masih banyak kendala dan penyimpangan yang mengarah pada usaha mencari keuntungan.

Implikasi Kebijakan Tujuan pembangunan pertanian nasional adalah meningkatkan ketahanan pangan nasional dan pengembangan agribisnis. Salah satu strategi dasar

173

Valeriana Darwis

pelaksanaan program utama adalah pendayagunaan lahan yang bertitik tolak dari adanya potensi dan keragaman sumber daya lahan dengan memperhatikan aspek sosial ekonomi, seperti struktur penguasaan lahan pertanian di perdesaan. Agar tujuan tersebut bisa dicapai dan keinginan mewujudkan kembali swasembada beras serta usaha meningkatkan kesejahteraan petani, maka disarankan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan masalah penguasaan lahan, sekaligus mendorong pemerintah mempercepat menetapkan dan menjalankan reformasi undang-undang agraria, khususnya tentang kepemilikan lahan dan sekaligus memproteksi lahan abadi untuk komoditas pangan. Agar kebijakan pupuk dan benih sesuai dengan yang diharapkan disarankan kepada pemerintah untuk lebih menekankan pada aspek hukumnya, dimana dibuat kebijakan yang rinci, jelas, mudah di mengerti dan yang paling penting lebih gencar mensosialisasinya.

DAFTAR PUSTAKA

Bappenas dan PSE-KP. 2006. Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian. Kerjasama Bappenas dan PSE-KP. Jakarta. Direktorat Pupuk dan Pestisida, 2004. Pedoman Pengawasan Pupuk Bersubsidi. Direktorat Pupuk dan Pestisida. Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian. Hurun, A.M, A.K. Zakaria dan A. Setiyanto. 2000. Laporan Penelitian Perumusan Kelembagaan Konsolidasi Lahan Dalam Perspektif Pengembangan Agribisnis. Puslit Sosek Pertanian. Kustiawan, A. 1997. Konversi Lahan Pertanian di Pantai Utara Pulau Jawa. Prisma No. 1, Tahun XXVII, Januari 1997. LP3ES. Jakarta. Marisa, Y, dan B. Hutabarat. 1988. Ragam Sumber Pendapatan Rumah tangga di Perdesaan Sulawesi Selatan Dalam F. Kasryno dkk (eds). Prosiding Patanas: Perubahan Ekonomi Perdesaan menuju Struktur Ekonomi Berimbang. Puslit Agro Ekonomi. Hal: 314 -320. Nurmanaf, A. Rozany, 1988. “Struktur Pendapatan Rumah tangga Petani Padi Sawah di Perdesaan Sumatera Barat”. Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Bogor. Pakpahan, A., N. Syafaat, A. Purwoto, H.P. Saliem, dan G.S. Hardono. 1992. Kelembagaan Lahan dan Konservasi Tanah dan Air. PSE. Bogor. Pakpahan, A., Sumaryanto, N. Syafaat, S. Friyatno, Saktyanu, K.D., dan R.P. Somaji. 1993. Analisis Kebijaksanaan Konversi Lahan Sawah ke Pengunaan Nonpertanian. PSE. Bogor. Rachman, Handewi, P. S., dan A. Suparman Hadimuslihat, 1989. “Struktur dan Pendapatan Rumah tangga Perdesaan Jawa Tengah”. Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Bogor. Sumaryanto, H.P. Saliem, N. Syafaat, M. Ariani, S. Friyatno, Saktyanu, K.D., S.H. Suhartini, dan A. Pakpahan. 1994. Analisis Kebijaksanaan Konversi Lahan Sawah ke Penggunaan Nonpertanian. Laporan Hasil Penelitian. PSE bekerjasama dengan Proyek Pembangunan Pertanian. Badan Litbang Deptan. Bogor.

174


Susilowati, S.H., A.K.Zakaria, Sugiarto, W. Sudana, H. Supriadi, Supadi, M.Iqbal, E. Suryani, M. Syukur dan Soentoro. 2000. Makalah Seminar Hasil Penelitian Patanas. Puslit Sosek Pertanian. Bogor Syukur, M. 1988. Kajian Aktivitas Tenaga Kerja Rumah tangga Tani di Luar Sektor Pertanian. Studi Beberapa Desa di Jawa Barat. Tesis MS (tidak dipublikasikan) Fakultas Pasca Sarjana IPB. Bogor. Untung Kasumbogo dan Djafar Shiddieq. Petani Terperangkap. Kompas. Kamis 18 September 2008

175

KERAGAAN PENGUASAAN LAHAN SEBAGAI FAKTOR UTAMA PENENTU PENDAPATAN PETANI

Recommend Documents