KEPUTUSAN

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT KONSULTASI KOMISI III DPR RI DENGAN KOMISI YUDISIAL RI --------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari, tanggal Waktu Tempat Acara

: : : : : : : : :

2016-2017 I Terbuka Rapat Konsultasi. Kamis, 25 Agustus 2016 Pukul 10.05 s.d 11.30 WIB Ruang Rapat Komisi III DPR RI. Melanjutkan acara rapat konsultasi tanggal 23 Agustus 2016

KESIMPULAN/KEPUTUSAN I. PENDAHULUAN Rapat Konsulasi (lanjutan) Komisi III DPR RI dengan Komisi Yudisial RI, dibuka pukul 09.50 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan, SH.,MH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut di atas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN 1. Beberapa hal yang menjadi pokok-pokok pembahasan diantaranya adalah sebagai berikut :  Ada beberapa nama calon yang gugur hanya karena pengetahuan dan penguasaan para calon masih sebatas pengetahuan umum, bagaimana pandangan Komisi Yudisial terhadap hal ini.  Terkait dengan rekam jejak, tadi disampaikan oleh Komisi Yudisial menggunakan jejaring di daerah yang dapat digunakan untuk menentukan lolos atau tidaknya calon dalam proses seleksi, apabila terdapat calon hakim yang tidak memiliki integritas yang baik namun diloloskan dalam tahap selanjutnya, seperti apa pertimbangan Komisi Yudisial.  Terkait dengan integritas, kualitas, dan komitmen sebagaimana disampaikan oleh Komisi Yudisial, integritas harus menjadi nomor satu dan kemudian kualitas dapat mengikuti, Apakah ada masukan terhadap Calon Hakim Agung yang berasal dari internal Komisi Yudisial dan internal lingkungan para hakim itu sendiri. Bagaimana pimpinan Komisi Yudisial menempatkan profil assessment dalam pengambilan keputusan. 1

 Menyoroti masalah psikologi penerimaan calon hakim agung, terkait pemberitaan tentang dunia peradilan yang ada saat ini, seberapa yakin Komisi Yudisial terhadap calon yang diusulkan kepada DPR. Apakah Komisi Yudisial memiliki keyakinan, apabila mereka terpilih dan dilantik dapat merubah wajah peradilan di Indonesia.  Dalam buku ”Runtuhnya kekuasaan Mahkamah Agung” terkait dengan profesionalisme dengan etika, proses rekrutmen para calon ini lebih menekankan pada aspek yang seperti apa.  Terkait dengan pandangan Komisi Yudisial terhadap hakim Tipikor, di dalam proses ini apakah Komisi Yudisial sudah mempertimbangkan hal “tidak ingin hakim Ad Hoc masuk didalam peradilan”, apakah hal ini sudah dikaji. Jangan sampai hal ini menjadi bola liar yang berimbas pada pandangan masyarakat.  Ada 181 pelamar Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor, bagaimana Komisioner Komisi Yudisial menyeleksi mereka yang diduga hanya sebagai “job seeker”, bukan berarti hakim non karier tidak capable, sebab ada keluhan dari para hakim karir bahwa hakim non karier tidak memiliki pengalaman dalam membuat keputusan, bagaimana Komisi Yudisial menyeleksi data yang berasal dari hakim non karier ini.  Ada salah satu calon yang diajukan pernah gagal pada saat seleksi Calon anggota komisioner Komisi Yudisial, kemudian terpilih pada proses seleksi Calon Hakim Agung, meminta klarifikasi dan penjelasan terkait metode yang digunakan oleh Komisi Yudisial untuk melakukan proses seleksi ini.  Terkait pilihan dua putusan yang diambil, apa indikator yang digunakan Komisi Yudisial. Mengingat pentingnya untuk menilai kemampuan hukum dan logika keadilan seorang hakim. 2. Beberapa hal penjelasan tambahan yang disampaikan Komisi Yudisial RI diantaranya adalah sebagai berikut :  Komisi Yudisial memiliki berbagai instrumen seleksi untuk menilai kompetensi calon Hakim Agung. Dalam proses assessment Komisi Yudisial juga melibatkan konsultan SDM dan untuk tes kesehatan dilakukan di RS Pemerintah yang prosesnya berpedoman pada Peraturan Komisi Yudisial.  Apakah wawancara dapat menentukan integritas seseorang, melalui profil assessment dapat diperoleh penilaian integritas, ini hanya salah satu komponen penilaian, Komisi Yudisial tetap melakukan rekam jejak yang dilakukan sejak awal dengan mengirim investigator dan memanfaatkan jejaring Komisi Yudisial di daerah-daerah untuk menilai rekam jejak.  Aspek integritas akan di klarifikasi pada saat wawancara terkait, oleh sebab itu penilaian tidak hanya didasarkan pada wawancara saja tetapi juga melalui proses penelusuran rekam jejak.  Pelamar Calon Hakim Agung berjumlah 95 orang, lulus seleksi administrasi 86 orang, seleksi kualitas 39 orang, seleksi kesehatan 15 orang, dan yang lulus hingga tahap wawancara adalah 5 orang. Sedangkan pelamar Calon Hakim Ad Hoc Tipikor berjumlah 86 orang, lulus seleksi administrasi 43 orang, seleksi kualitas 30 orang, seleksi kesehatan 4 orang , dan yang melanjutkan wawancara 2 orang. Inilah yang diajukan ke DPR untuk dilakukan fit and proper test. Penilaian berdasarkan bobot sistematika penulisan, isi/content penulisan, jadi ada parameter nya sesuai dengan 2

Peraturan Komisi Yudisial No 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung dan No 3 Tahun 2016 tentang seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor.  Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Ad Hoc Tipikor di MA 1. Untuk meningkatkan jumlah pendaftar, Komisi Yudisial melakukan sosialisasi dan penjaringan bakal calon hakim agung potensial di: a. Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negra Surabaya; b. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, UII Jogja, Universitas Andalas Padang dan Universitas Mulawarman Samarinda. 2. Komisi Yudisial melakukan perpanjangan pengusulan calon hakim agung selama 7 hari kerja, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah, Mahkamah Agung, dan Masyarakat untuk mengusulkan calon hakim agung, agar jumlah calon hakim agung yang diusulkan banyak, sehingga dapat diperoleh calon hakim agung yang berintegritas dan berkualitas  Kompetensi Hakim Agung 1) Kompetensi adalah karakteristik yang mendasari hakim agung dan berkaitan dengan efektivitas kinerja hakim dalam pekerjaannya, kompetensi merupakan gabungan pengetahuan, ketrampilan, dan ciri kepribadian (attitute) Kompetensi hakim agung: a. Kelompok kompetensi (KK) Mental, yang terdiri dari berfikir analitik, berfikir konseptual, pemahaman intrapersonal, pengeloaan emosi, pengendalian tingkah laku, dan kesadaran diri b. KK Interpersonal, yang terdiri dari berkomunikasi secara efektif, pemahaman interpersonal, kesadaran sosial, dan bekerja secara efektif. c. KK Proses Yudisial, yang terdiri dari pengetahuan dan ketrampilan teknis hukum, penanganan perkara tingkat MA, pengambilan keputusan yudisial, dan argumentasi hukum d. KK Pengelolaan Yudisial, terdiri dari pemanfaatan dan pengelolaan kompetensi mental, interpersonal, teknik dan proses yudisial; dan memanfaatkan komunikasi dan otorisasi dalam pelaksanaan tugas e. KK Manajerial, yang terdiri dari efisiensi, perencanaan, kepemimpinan, dan kesadaran organisasi f. KK Kenegarawanan, yang terdiri dari wawasan kebangsaan, ketrampilan kewarganegaraan, kekuatan karakter kebangsaan, dan kepemimpinan publik g. KK Kompetensi Integritas, yang terdiri dari integritas pribadi, profesionalisme, keyakinan profesional, dan integritas jabatan. 2) Instrumen Pengukur Kompetensi a. Mental yaitu Berpikir Analitik Berpikir Konseptual, Intrapersonal, Pengelolaan emosi, Pengendalian tingkah laku, Kesadaran diri. b. Interpersonal, yaitu Berkomunikasi Secara Efektif, Pemahaman interpersonal, Kesadaran social, Kerjasama c. Teknik Dan Proses Yudisial yaitu Pengetahuan dan Keterampilan Teknis Hukum, Penanganan perkara di tingkat Mahkamah Agung, Pengambilan Keputusan Yudisial, Argumentasi d. Pengelolaan Yudisial yaitu pemanfaatan dan pengelolaan kompetensi mental, interpersonal, teknik dan proses yudisial, 3

memanfaatkan komunikasi dan otoritas dalam pelaksanaan tugas yudisial. e. Manajemen organisasi meliputi efisiensi, perencanaan, kepemimpinan dan kesadaran organisasi f. Kenegarawanan yaitu wawasan kebangsaan, keterampilan kewarganegaraan, kekuatan karakter kebangsaan, kepemimpinan publik, g. Integritas pribadi yaitu profesionalisme, keyakinan professional, integritas jabatan terkait rekam jejak; assessment; informasi/laporan masyarakat; wawancara terbuka, study kasus KEPPH . 3) Penilai Seleksi Kualitas a. Tes obyektif ketepatan dalam menjawab soal b. Karya Profesi meliputi :  Putusan (Konstantir, konstituir, kualifisir; pertimbangan hukum; dan kesesuaian pertimbangan hukum dengan putusan  Tuntutan (uraian tentang perbuatan, dan didukung oleh alat bukti saksi dan surat; analisis; penerpan hukum; dan kesimpulan  Gugatan/Pembelaan (uraian fakta yang jelas, dan didukung oleh alat bukti saksi dan surat; analisis; penerapan hukum; dan kesimpulan  Publikasi/Karya Tulis Ilmiah (sistematika penulisan; rumusan masalah; landasan konseptual; ketajaman analisis; dan kesimpulan, dan saran. c. Karya Tulis Ditempat yaitu Ketepatan merumusan masalah; metode dan analisis pemecahan masalah, rasionalitas ide/argumen yang disampaikan; dan penggunaan tata bahasa yang baik, baku, dan mudah dipahami. d. Kasus KEPPH Ketepatan dalam memahami kasus; kemampuan menganalisis fakta, ketepatan dalam menentukan jenis pelanggaran dan penerapan KEPPH; dan kepekaan dalam menyikapi kasus e. Kasus Hukum, Ketepatan dalam memahami kasus; kemampuan menganalisis fakta; ketepatan dalam menentukan hubungan hukum; dan ketepatan dalam menerapkan hukum.  Seleksi kesehatan dan kepribadian dilakukan dalam rangka mengukur dan menilai kelayakan kesehatan dan kepribadian calon hakim agung/ calon hakim ad hoc tipikor di MA terdiri dari : 1) Pemeriksaan Kesehatan 2) Kepribadian: a. Assessment b. Rekam Jejak  Penerimaan informasi atau pendapat masyarakat;  Analisis LHKPN;  Investigasi, dan  Klarifikasi oleh Komisioner KY  Dilaksanakan dengan mengacu pada 3) Wawancara untuk mengklarifikasi integritas, kualitas, dan komitmen calon hakim agung dan calon hakim ad hoc tipikor di MA.

4

 Penetapan Kelulusan 1. Memilih dari semua calon yang sudah dinyatakan lulus dari tahap wawancara sesuai formasi lowongan jabatan; 2. Penetapan kelulusan akhir dengan mempertimbangkan semua hasil penilaian tahapan seleksi; 3. Penentuan kelulusan akhir melalui Rapat Pleno Komisi Yudisial yang keputusannya tidak dapat diganggu gugat.  Pasal 24 A Ayat 2 UUD 1945 menyebutkan kriteria yang harus dimiliki oleh Hakim Agung yaitu: integritas, tidak tercela, adil, profesional, berpengalaman di bidang hukum. Peraturan Komisi Yudisial No 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung dan No 3 Tahun 2016 tentang seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor memuat parameter secara rinci persyaratan Calon Hakim Agung dan Ad Hoc Tipikor. Apabila integritas terpenuhi tapi tidak profesional maka tidak dapat di loloskan sebab bertentangan dengan ketentuan UUD 1945.  Komisi Yudisial melihat integritas bukan berarti tidak penting, tetapi Komisi Yudisial mengikuti perintah UUD 1945 yang secara normatif harus balance, di satu sisi integritas dan sisi lain profesional dan berpengalaman.  Komisi Yudisial yakin dengan hasil seleksi ini, sebab sudah melalui tahap dan proses yang panjang dan keputusan didasarkan pada data-data yang sudah di kumpulkan. Ada yang sudah pernah mendaftar, dimungkinkan untuk mendaftar kembali sebanyak 2 kali.  Pada setiap tahap Komisi Yudisial tidak pernah mengetahui nama yang harus dinilai, jadi benar benar menilai kualitas dari setiap calon, tetapi juga tidak mengesampingkan calon yang di duga job seeker tersebut. Komisi Yudisial sudah berupaya maksimal, calon terpilih sudah memiliki kredibilitas yang tidak meragukan. Tentang pelamar yang dianggap sebagai job seeker, Komisi Yudisial tidak dapat melarang orang untuk mendaftar.  Komisi Yudisial memperoleh banyak masukan dari internal peradilan, analisis dari KPK dan PPATK, berbekal dari informasi tersebut, investigator Komisi Yudisial melakukan investigasi rekam jejak dengan turun langsung ke lapangan.  Pilihan dua putusan, diserahkan pada calon untk menyerahkan putusan terbaik dan akan dibandingkan dengan penilaian dari Komisi Yudisial, maka diperoleh dua putusan tersebut. Namun berhati-hati sebab ini putusan majelis bukan personal, dan menilai lagi dari tes tertulis yang berisi substansi dan pengetahuan hukum yang akan diklarifikasi lagi pada proses wawancara.  Berkaitan dengan aspek integritas ada beberapa indikator, profil assessment, hasil investigasi, dan klarifikasi akan menentukan hasil keputusan. Calon Hakim Agung dapat berasal dari hakim karir dan non karir, kalau non karir memenuhi syarat maka akan diloloskan, bila tidak maka tidak akan diloloskan.

5

III. PENUTUP Rapat Konsultasi Komisi III DPR RI dengan Komisi Yudisia RI tidak mengambil kesimpulan namun semua hal yang berkembang dalam rapat akan dijadikan bahan masukan bagi Komisi III dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor di Mahkamah Agung RI. Rapat ditutup pada pukul 11.30 WIB.

6