RANCANGAN
LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI III DPR RI DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MARWADEWA -----------------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Ketua Rapat Sekretaris Rapat Hadir Ijin Acara :
: 2014-2015. : IV : : Terbuka. : Rapat Dengar Pendapat Umum. : Senin, 25 Mei 2015. : Pukul 14.20 s.d 16.05 WIB. : Ruang Rapat Komisi III DPR RI. : H.Jhon Kenedy Azis,SH./Anggota Komisi III DPR RI. : Drs. Tri Budi Utami, M.Si / Kabagset. Komisi III DPR-RI. : 15 anggota dari 54 anggota Komisi III. : 10 anggota Komisi III. Kunjungan khusus Dekan dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Propinsi Bali dalam rangka meningkatkan pemahaman serta wawasan mahasiswa terhadap peran dan fungsi DPR RI.
KESIMPULAN/KEPUTUSAN I. PENDAHULUAN Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III dibuka pukul 14.20 WIB oleh Anggota Komisi III DPR RI, Jhon Kenedy Azis,SH. dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas. II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN 1. Rapat dengar pendapat umum Komisi III DPR RI dengan Dekan dan Mahasiswa Universitas Warmadewa dalam rangka meningkatkan pemahaman serta wawasan Mahasiswa terhadap peran dan fungsi DPR RI. adapun hal-hal disampaikan oleh Dekan dan Mahasiswa, sebagai berikut :
Bahwa Kunjungan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ke Jakarta, sasarannya adalah melakukan kegiatan sosial, kunjungan/studi banding, dan kunjungan ke lembaga-lembaga negara (DPR) Ingin mendapatkan wawasan dan mengenal lebih jauh lembaga negara, seperti DPR mengenai peran dan fungsi dari DPR, khususnya Komisi III, dalam hal melaksanakan fungsi Anggaran, Legislasi maupun Pengawasan. Bagaimana sikap Komisi III DPR RI terhadap 9 (Sembilan) orang anggota Pansel KPK yang semuanya perempuan. Bagaimana sikap Komisi III DPR RI terhadap Kasus pelanggaran HAM yang belum diselesaikan seperti kasus Trisakti, Semanggi dan kasus Marsinah. Meminta pandangan dan sikap Komisi III DPR RI terkait dengan penerapan hukuman mati. Dapat disampaikan bahwa dengan lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi kecemasan para perangkat desa terhadap UU Desa tersebut, terkait batasan umur perangkat desa. Bagaimana Komisi III DPR RI menyikapi pelayanan Kepolisian yang masih rendah khususnya dalam pembuatan SIM. Meminta penjelasan terkait dengan Fungsi DPR RI dibidang legislasi yang terkesan sangat lambat khususnya RUU usul inisiatif yang rendah. Bagaimana sikap DPR terkait pengungsi Rohingya, apakah mungkin Pemerintah dan DPR memberikan suaka kepada pengungsi Rohingya. 2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Komisi III DPR RI, diantaranya sebagai berikut: Mengenai peran dan fungsi DPR RI dalam bidang Legislasi dan Anggaran telah dijelaskan oleh Deputi Bidang Perundang-undangan Sekretariat Jenderal DPR RI, diantaranya : 1. Di bidang legislasi, Komisi bertugas mempersiapkan, membahas dan menyempurnakan suatu rancangan undang-undang. Dalam menjalankan fungsi legislasi, penentuan prioritas dan agenda pembahasan tiap rancangan undang-undang dilakukan oleh Bamus (Badan Musyarawah), yang beranggotakan wakil masing-masing Fraksi dan komisi. Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh Anggota, komisi, atau gabungan komisi sebagai usul inisiatif. Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh 1 (satu) orang Anggota atau lebih. Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Anggota dapat didukung oleh Anggota lain dengan membubuhkan tanda tangan. Rancangan undang-undang yang diajukan oleh komisi atau gabungan 2
komisi ditetapkan terlebih dahulu dalam rapat komisi atau rapat gabungan komisi. Pembahasan rancangan undang-undang dalam Pembicaraan Tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: a. pengantar musyawarah; b. pembahasan daftar inventarisasi masalah; c. penyampaian pendapat mini sebagai sikap akhir; dan d. pengambilan keputusan. Dalam pengantar musyawarah, dijelaskan hal-hal sebagai berikut: 1. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR; 2. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR yang berkaitan dengan kewenangan DPD; 3. DPD memberikan penjelasan serta DPR dan Presiden menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang berasal dari DPD yang berkaitan dengan kewenangan DPD; 4. Presiden memberikan penjelasan dan Fraksi memberikan pandangan apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden; atau 5. Presiden memberikan penjelasan serta Fraksi dan DPD menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden yang berkaitan dengan kewenangan DPD. Dapat disampaikan bahwa dalam Prolegnas tahun 2015 yang telah ditetapkan DPR bersama Pemerintah sebanyak 37 RUU terdiri dari 26 RUU berasal dari DPR, 10 RUU dari Pemerintah dan 1 RUU berasal dari DPD. Sehingga tidak benar berita yang menyatakan bahwa RUU yang dibuat DPR lebih rendah dari Pemerintah. 2. Di bidang anggaran, Komisi bertugas melaksanakan seluruh proses pembentukan APBN sebelum disampaikan pada Rapat Paripurna DPR untuk disetujui. Proses tersebut adalah: mengadakan pembicaraan pendahuluan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang meliputi rencana kerja pemerintah (RKP) serta rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga (RKAKL) dalam ruang lingkup tugas komisi dan usulan Anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan Pemerintah;
3
mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara serta mengusulkan perubahan rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga (RKAKL) yang termasuk dalam ruang lingkup tugas komisi dan usulan Anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan Pemerintah; membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi; menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan dan menyampaikan hasil pembahasan kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi; membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi berdasarkan hasil sinkronisasi alokasi anggaran kementerian/lembaga oleh Badan Anggaran; menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi untuk bahan akhir penetapan APBN; membahas dan menetapkan alokasi anggaran per program yang bersifat tahunan dan tahun jamak yang menjadi mitra komisi bersangkutan; mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN; dan membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas komisi. 3. Terkait dengan kasus narkoba di Bali yang terkenal dengan Bali Nine, bahwa hukuman mati merupakan hukum positif di Indonesia. 4. Bahwa permasalahan – permasalahan hukum yang disampaikan oleh Mahasiswa dari FH Universitas Warmadewa, akan disampaikan kepada mitra kerja terkait khususnya Kepolisian RI. 5. Bahwa kepastian hukum merupakan prinsip yang harus dilakukan. Hakim tidak bisa menolak suatu perkara, dengan alasan belum ada dasar hukumnya. 6. Bahwa terdapat penilaian yang keliru terhadap kinerja DPR di Bidang Legislasi dan tidak benar DPR lebih rendah dalam pembuatan RUU. Dalam Prolegnas tahun 2015 yang telah ditetapkan DPR bersama Pemerintah sebanyak 37 RUU terdiri dari 26 RUU berasal dari DPR, 10 RUU dari Pemerintah dan 1 RUU berasal dari DPD. 7. Bahwa terkait dengan pengungsi Rohingya menjadi kewenangan Pemerintah, sudah ada Negara yang mau menerima melalui PBB, dan Indonesia akan menampung pengungsi tersebut selama 1 tahun.
4
8. Terhadap permasalahan yang disampaikan oleh Mahasiswa FH Universitas Warmadewa terkait dengan maraknya korupsi di Bali, Komisi III DPR RI meminta untuk disampaikan pengaduannya disertai dengan bahan/data yang lengkap dan terperinci. III. PENUTUP Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Dekan dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Warmadewa tidak mengambil kesimpulan /keputusan, namun semua hal yang berkembang dalam rapat akan menjadi masukan bagi Komisi III DPR RI untuk ditindaklanjuti dengan mitra kerja. Rapat ditutup pukul 16.05 WIB KOMISI III DPR RI
5
