KEPUTUSAN

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA --------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Acara

: : : : : : : : :

2015-2016 lV Terbuka Rapat Kerja Kamis, 21 April 2016 Pukul 11.00 s.d. 16.10 WIB Ruang Rapat Komisi III DPR RI. Membicarakan mengenai : 1. Perkembangan penanganan dan penyelesaian kasus yang menarik perhatian masyarakat 2. Strategi dalam meningkatkan kinerja baik dalam bidang peningkatan kualitas SDM maupun dibidang penindakan.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN I. PENDAHULUAN Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung RI dibuka pukul 11.00 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI, H. Bambang Soesatyo, SE.,MBA dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN 1. Beberapa hal yang disampaikan kepada Jaksa Agung RI, diantaranya adalah sebagai berikut  Meminta penjelasan terkait laporan perkembangan penanganan dan penyelesaian kasus yang menarik perhatian masyarakat serta tindak lanjut atas rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum terkait kasus Restitusi Mobile 8 Telecom Tbk Komisi III DPR RI.  Meminta penjelasan Jaksa Agung mengenai strategi yang disusun Kejaksaan dalam meningkatkan kinerja baik dalam bidang peningkatan kualitas sumberdaya manusia maupun dibidang penindakan.  Meminta penjelasan terkait tindak lanjut atas kesimpulan pada saat Rapat Kerja sebelumnya.

 Meminta penjelasan Jaksa Agung terhadap hal-hal sebagai berikut: 1. Pelaksanaan hukuman mati. 2. Sprindik baru kasus La Nyala Mattaliti. 3. Tindak lanjut penanganan PT.Mobile 8 Telecom 4. Operasi Tangkap Tangan terhadap oknum Jaksa 5. Kasus-kasus yang P-19 seperti kasus Sdr.Denny Indrayana 6. Gugatan beberapa orang Jaksa kepada Jaksa Agung 7. Kontrak Grand Indonesia 8. Gardu PLN 9. Barang sitaan Kejaksaan yang terlantar 10. Perburuan terhadap Tipikor BLBI 11. Recovery Bank Century 12. Eksekusi lahan DL Sitorus 13. Kasus yang terkait mantan Komisioner Komisi Yudisial, yaitu Sdr. DR.Suparman Marzuki dan DR.Taufikurrahman Syahuri.  Para narapidana kasus narkoba yang divonis hukuman pidana mati, sampai saat ini tidak ada kepastian kapan pelaksanaan eksekusi tersebut, mengingat di dalam Lapas mereka masih bisa mengendalikan jaringan dan melakukan transaksi narkoba, sehingga hal tersebut meresahkan.  Apakah ada hubungannya Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK dengan salah satu pegawai kejaksaan, sebab Kajati DKI Jakarta langsung dipanggil untuk dimintai keterangan dalam kasus tersebut, dan sejauhmana periksaan yang dilakukan oleh Jamwas.  Berapa banyak hasil sitaan/rampasan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk segera dikembalikan kepada Negara.  Berkaitan dengan minimnya anggaran dalam penanganan perkara, bagaimana korelasinya dalam penegak hukum, apakah dapat memperlambat proses perkara.  Meminta kepada Jaksa Agung untuk menangani permasalahan terkait kasus Pasar Turi dan juga memperhatikan kasus kasus Panama Papers.  Terkait permasalahan eksekusi lahan DL Sitorus yang tidak tuntas, apa yang menyebabkan eksekusi tidak sampai selesai.  Terkait dengan dugaan korupsi dalam proyek ”Menara Hotel Indonesia” yang berdiri secara illegal di sekitar bundaran Hotel Indonesia, dengan dugaan kerugian negara sekitar Rp.1.2 triliun, apabila ada indikasi korupsi maka harus diupayakan agar uang negara kembali. Untuk itu Jaksa Agung harus berkoordinasi dengan penegak hukum lainnya  Bahwa institusi Kejaksaan dan kepolisian harus menjadi penentu penegakan hukum, karena menyangkut keadilan masyarakat diharapkan jajaran Kejaksaan dan Kepolisian meningkatkan koordinasi.  Berkaitan dengan kasus Victoria, pada rapat kerja yang lalu telah dijelaskan pembentukan Tim Satgassus Tipikor. Berkenaan dengan hal tersebut, berapa kasus yang ditangani dan berapa kasus yang telah selesai dan berapa uang negara yang diselamatkan. 2

 Meminta penjelasan terkait teknologi di Kejaksaan dalam hal intersepsi/penyadapan dibandingkan dengan instansi penegak hukum lainnya. Bahwa terdapat Jaksa yang disadap dan dilakukan penangkapan oleh penegak hukum lainnya. Kejaksaan mempunyai kewenangan dalam kasus-kasus cyber yang meningkat. Apakah sudah ada kerjasama dengan penegak hukum lainnya dalam hal intersepsi/penyadapan.  Meminta penjelasan Jaksa Agung RI yang telah berhasil menangkap dan memulangkan terpidana korupsi Samadikun Hartono yang kabur ke luar negeri.  Terkait dengan minimya anggaran, jangan sampai hal itu menjadi penghambat dan sebagai alasan Jaksa mencari upaya lain, dan diharapkan kejaksaan lebih selektif dalam menerima pengaduan dari masyarakat.  Laporan Kejaksaan terkait kasus mobile 8 dan Freeport agar ada batas waktu penyelesainnya, dan agar dibentuk sistem pembenahan ke dalam agar tidak ada kasus-kasus yang membuat lembaga menjadi tercoreng.  Kejaksaan Agung merupakan lembaga utama dalam penegakan hukum, agar mampu melakukan teroban untuk perbaikan serta melakukan pembinaan dan pengawasan aparat dibawahnya.  Terkait kasus Deny Indrayana agar Kejaksaan memberikan kejelasan terhadap posisi kasus tersebut.  Meminta kepada Jaksa Agung agar lebih proaktif dalam pembahasan RUU tentang KUHP.  Di Kejaksaan apakah ada data terhadap barang rampasan atau barang sitaan sebagai barang bukti dan berapa jumlahnya. Sehubungan dengan hal tersebut meminta Jaksa Agung agar membuat Tim Verifikasi Khusus terhadap barang-barang sitaan. 2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Jaksa Agung RI diantaranya adalah, sebagai berikut :  Laporan perkembangan penanganan dan penyelesaian kasus yang menarik perhatian masyarakat : 1. Dugaan permufakatan jahat atau percobaan melakukan tipikor dalam perpanjangan kontrak karya PT. Freeport Indonesia a. Tahap penyelidikan b. Permintaan keterangan kepada 19 orang c. Tim Penyelidik masih melakukan pendalaman, karena : 1) Perbedaan pandangan ahli terkait rumusan permufakatan jahat beserta alat buktinya. 2) Belum adanya keterangan dari Riza Chalid. 3) Adanya permohonan pengujian / judicial review di MK terhadap rumusan permufakatan jahat (Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 88 KUHP) 2. Dugaan Tipikor dalam pengelolaan dana bansos dan hibah pada Pemprov Sumut TA. 2013 3

3.

4.

5.

6.

a. Perkara atas nama terdakwa Drs. Eddy Sofyan, MAP, mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Medan b. Perkara atas nama Tersangka Gatot Pujo Nugroho dalam tahap penyidikan dan menunggu audit dari BPKP untuk menghitung kerugian keuangan negara. Dugaan Tipikor penggunaan dana hibah pada KADIN Prov. Jatim Tahun 2012 untuk pembelian IPO Bank Jatim 13. a. Tanggal 16 Maret 2016, La Nyalla M. Mattalitti ditetapkan sebagai tersangka b. Adanya upaya Praperadilan c. Tanggal 12 April 2016 penerbitan Sprindik baru, dengan alasan : 1) Praperadilan tidak menggugurkan dugaan tindak pidana. 2) Penyidik telah melakukan upaya-upaya untuk membatasi ruang gerak tersangka terlebih lagi tersangka telah melarikan diri. 3) Pertimbangan putusan pra peradilan tidak tepat : o Pertimbangan menyangkut pokok perkara. o Hakim Praperadilan melampaui kewenangan. o Tidak ditanggapinya bukti maupun tanggapan o Penyidik. o Saksi fakta dari penyidik ditolak. Eksekusi Jalan Tol Pondok Pinang-Jagorawi JORR”S. a. Eksekusi putusan MA baru dapat dilaksanakan karena :  Perhitungan kredit dari kreditur sindikasi pada Bank BNI atas nama PT. MNB terkait proyek jalan tol JORR “S”.  Keterangan terlunasinya hutang PT. MNB diperoleh tanggal 12-112015.  Silang sengketa antara PT. MNB dengan PT. HK  PT. HK (Persero) baru memiliki legalitas sebagai badan usaha jalan tol sejak bulan April tahun 2013. b. Eksekusi tanggal 16 Maret 2016 :  Penyerahan hak konsesi atas Jalan Tol Pondok Pinang-Jagorawi JORR ”S ke Negara Cq. PT. HK (Persero).  Penyetoran ke kas negara : Rp.1.112.606.718.513. Kasus An. Tsk Dr. Yulianus Paonganan, S.Si. Alias Ongen. a. Melanggar Pasal 4 ayat (1) huruf a dan e jo. Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan atau Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik b. Perkara sudah dilimpahkan ke PN Jakarta Selatan dan sedang dalam proses persidangan. Pembunuhan Wayan Mirna Salihin An. Tsk Jessica Kumala Wongso. a. Tanggal 25 Januari 2016 : SPDP dari Polda Metro Jaya. b. Tanggal 10 Maret 2016 : Penerimaan Berkas Perkara dan selanjutnya dikembalikan disertai petunjuk tanggal 2 Maret 2016. 4

c. Tanggal 22 Maret 2016 : Penerimaan kembali Berkas Perkara dan Petunjuk Jaksa belum dipenuhi sehingga berkas perkara dikembalikan tanggal 28 Maret 2016 7. Pembunuhan Engeline An. Terdakwa Margriet Ch. Megawe dan Agustay Handa May a. Terdakwa Margriet Ch. Megawe :  Amar Putusan : terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana dan melakukan eksploitasi terhadap anak dan menelantarkan anak dan perlakuan diskriminasi terhadap anak” serta dijatuhi pidana penjara seumur hidup sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum.  Terdakwa Banding. b. Terdakwa Agustay Handa May :  Amar Putusan : terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “membantu pembunuhan berencana dan mengubur mayat dengan maksud menyembunyikan kematian” serta dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun  Terdakwa Banding. 8. Kasus Yayasan Supersemar  Tanggal 1 Februari 2016 : JPN mengajukan sita eksekusi kepada PN Jaksel tentang benda-benda yang akan dieksekusi dengan nilai total sekitar Rp.200 milyar, selain itu terdapat beberapa barang seperti 5 unit kendaraan roda empat dan tanah di Bogor seluas 8.120 M2, serta Gedung Granadi Kuningan, yang mana barang atau tanah tersebut dilakukan appraisal terlebih dahulu untuk mengetahui nilainya.  Hingga saat ini masih menunggu proses penetapan sita eksekusi dari PN Jaksel.  Tindak Lanjut Rekomendasi Panja Komisi III DPR RI terkait Kasus Restitusi Mobile 8 Telecom Tbk : a. Kasus restitusi pajak PT. Mobile 8 Telecom, Tbk. termasuk dalam lingkup perpajakan atau Administrative Penal Law 1) Transaksi fiktif antara Mobile 8 dengan PT. DNK. 2) Tidak terdapat pengusulan untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, padahal patut diduga telah terjadi tindak pidana. 3) Seharusnya proses pemeriksaan pengembalian restitusi pajak Mobile 8 ditangguhkan terlebih dahulu.  Lingkup Administrative Penal Law adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum adanya pembayaran.  Administrative Penal Law khususnya perpajakan lebih ditujukan kepada optimalisasi pendapatan negara dan bukan terhadap hilangnya keuangan negara. b. Kejaksaan Agung perlu menunggu terlebih dahulu hasil penanganan oleh penyidik tindak pidana di bidang perpajakan pada Ditjen Pajak. 5

Permohonan restitusi Mobile 8 telah dikabulkan dan dana telah diterima oleh Mobile 8, maka peristiwa tersebut telah voltoid sebagai delik tipikor. sehingga penyidikan tipikor tidak perlu menunggu penyidikan di bidang perpajakan. c. Penyidik Kejagung sebaiknya berkoordinasi dengan penyidik pada Ditjen Pajak, sambil menunggu hasil audit BPK 1) Tanggal 21 Maret 2016, Kejaksaan melakukan koordinasi dengan Ditjen Pajak. 2) Tanggal 11 April 2016, Kejaksaan juga melakukan koordinasi dengan Departemen Pengawasan Pasar Modal A2 dan A3 pada OJK. d. Terkait pencekalan, kepada pihak yang merasa dirugikan disarankan untuk menggunakan hak hukumnya. 1) Pencegahan oleh penyidik dilakukan semata-mata untuk kepentingan penyidikan. 2) Keberatan dapat diajukan kepada pejabat yang mengeluarkan putusan tersebut. e. Agar pelaksanaan tupoksi Kejaksaan dan Ditjen Pajak selalu berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, profesional, dan menghormati HAM. Kejaksaan dalam melaksanakan tupoksi-nya selalu berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan dan SOP f. Panja berpandangan bahwa SMS yang mengatasnamakan Hary Tanoesoedibjo bukan perbuatan melawan hukum pidana. Penyidik memerlukan independensi tanpa ada tekanan dari pihak manapun. SMS tersebut telah dilaporkan ke Mabes Polri untuk ditindaklanjuti.  Strategi kejaksaan dalam meningkatkan kinerja baik dalam peningkatan kualitas SDM maupun penindakan. • Rekrutmen Pegawai berbasis kompetensi yang dilakukan secara obyektif, transparan, dan akuntabel • Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat, ditambah dengan seleksi dan kelulusan diklat yang obyekif. • Peningkatan Kualitas dan Perbaikan Sistem Pengembangan SDM Kejaksaan RI • Peningkatan Kapabilitas melalui Program Beasiswa  Strategi dalam penindakan • Optimalisasi penanganan perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus • Meningkatkan koordinasi antara instansi penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana • Percepatan penyelesaian perkara tindak pidana dalam proses penuntutan sampai tingkat eksekusi • Mengefektifkan kinerja pengawasan dan aparat pengawasan dituntut untuk dapat menjadi ”Prime Mover” (penggerak utama) 6

 Peningkatan kualitas penanganan perkara secara cermat dan teliti dengan menerapkan kehati-hatian, transparan, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melakukan optimalisasi peningkatan kinerja secara menyeluruh, independen, profesional dan proporsional. 1) Peningkatan kinerja = komitmen Kejaksaan. 2) Peningkatan kinerja berkaitan erat dengan kebijakan anggaran. 3) Hasil inventarisir DIPA Kejaksaan tahun 2016, dapat diuraikan sebagai berikut :  Minimnya anggaran penanganan perkara Pidana Umum.  Minimnya anggaran penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.  Belum ada anggaran untuk penerapan teknologi penanganan perkara.  Penyelesaian eksekusi atas putusan Mahkamah Agung terkait eksekusi lahan an. Dl Sitorus Eksekusi terhadap Putusan MA RI Nomor : 2642 K/Pid/2006 Tanggal 12 Februari 2007 oleh Kejaksaan RI :  Tanggal 1 Maret 2007 dilaksanakan eksekusi Pidana Badan  Tanggal 2 Maret 2009 pidana denda telah dibayarkan.  Tanggal 26 Agustus 2009, berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor : Print-223/N.2/Fuh.1/08/2009 tanggal 25 Agustus 2009, telah dilaksanakan eksekusi melalui penandatanganan Berita Acara Penyerahan Barang Rampasan (BA-22).  Terkait dengan kebutuhan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut: 1. Anggaran sebesar Rp.385.109.500.000,- untuk membiayai kegiatan penanganan perkara pidana umum sebanyak 90.583 perkara. 2. Anggaran sebesar Rp.218.826.410.000,- untuk membiayai 1.221 kegiatan penyelidikan dan penyidikan, 1.242 kegiatan penuntutan serta 524 kegiatan eksekusi. 3. Anggaran sebesar Rp.51.491.279.880,- untuk membiayai kegiatan tahap II Case Management System (CMS) yang akan menjadi bank data kegiatan penanganan perkara di seluruh satuan kerja Kejaksaan RI.  Berkaitan dengan terpidana mati kasus narkoba merupakan sekala prioritas Kejaksaan, ada beberapa hal yang diperhatikan yaitu aspek teknis dan aspek yuridis. ada beberapa napi melakukan PK, terkait aspek teknis tidak begitu sulit, untuk eksekutor 1 orang biayanya sebesar 200 juta, akan tetapi banyak permintaan masuk sehingga biayanya jadi tinggi. Seperti menyiapkan pakaian adat mereka, permintaan terakhir dan itu diserahkan kepada pihak Polri.  Terkait dikeluarkannya deeponeering terhadap sdr.Abraham Samad (Ketua KPK) dan Bambang Widjojanto (Wakil Ketua KPK), bahwa kedua orang tersebut telah menunjukkan prestasi yang sangat baik dan aktifis anti korupsi. Jika dibawa kepengadilan, dikhawatirkan menurunkan semangat masyarakat dalam membongkar kasus-kasus tindak pidana korupsi.

7

 Terkait masalah OTT yang dilakukan oleh KPK di DKI, bahwa kejaksaan selalu koorperatif dalam menegakan hukum, Kejaksaan menyiapkan investigasi internal dalam kasus tersebut.  Terkait eksekusi kebun sawit DL. Sitorus memamng belum selesai karena masih dikuasai oleh masyarakat dan para pegawai DL Sitorus, itu defactonya.  Mengenai pertanyaan PT.Grand Indonesia bukan milik BCA, dan kejaksaan sangat hati-hati menyelesaikannya.  Terkait kasus Denny Indrayana belum ada kejelasan dan menurut keterangan Jampidsus dikembalikan lagi ke pihak Kepolisian. Koordinasi dengan Polri selalu dilakukan antara penegak hukum.  Terkait dengan kasus Victoria, ada tiga orang yang berpotensi menjadi tersangka yang sekarang belum diketahui keberadaannya. Sekarang bagi penegak hukum terdapat kendala terhadap mereka yang memiliki uang dan kekuasaaan.  Terkait dengan gugatan beberapa orang JAksa kepada Jaksa Agung Agung adalah sutau perbuatan yang keliru, mengingat hal tersebut adalah sanksi penjatuhan disiplin kepada beberapa orang jaksa.  Terkait dengan hasil barang sitaan yang berpotensi menjadi rusak, telah dialokasi anggaran pemeliharaan pada tahun 2016 sebesar 22 juta untuk seluruh Indonesia.  Terkait dengan perburuan para koruptor, tim pemburu asset tetap melaksanakan tugasnya untuk menangkap mereka dan malam mini rencananya buronan koruptor Samadikun Hartono tiba di Indonesia.  Terkait lahan kebun sawit DL Sitorus, eksekusi diserahkan kepada Dinas Kehutanan. Secara de facto lahan masih dikuasai, dimana DL Sitorus berlindung dibalik masyarakat.  Mengenai OTT yang dilakukan oleh KPK, Kejaksaan Agung menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komisi III atas empatinya dan hal ini merupakan masukan bagi kejaksaan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan yang lebih maksimal.  Kejaksaan selama ini dan ada keinginan untuk menerapkan teknologi dalam menangani perkara, dan teknologi kejaksaan tidak kalah dengan yang digunakan KPK.  Terpidana mati dalam kasus narkoba tidak ada kompromi akan laksanakan.  Fungsi pengawasan Kejaksaan semua dijalankan secara maksimal dan memantau sampai turun kelapangan.  Kasus Novel Baswedan, kasus ini kejadian malam dan tidak ada satu orangpun saksi, dan dalam kasus ini ada pelaku baru lagi.  Terkait dengan temuan hasil pemeriksaan BPK belum tentu bisa memenuhi aspek hukum. 4. Komisi III DPR RI menyampaikan kepada Jaksa Agung RI beberapa surat masuk dari masyarakat kepada Komisi III DPR RI menyangkut permasalahan yang 8

terkait dengan tugas dan wewenang Kejaksaan RI, untuk dapat ditindaklanjuti dan selanjutnya dapat disampaikan perkembangannya kepada Komisi III DPR RI.

III. KESIMPULAN/PENUTUP Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengambil beberapa kesimpulan / keputusan sebagai berikut 1. Komisi III DPR RI mendesak Jaksa Agung untuk terus melakukan upaya penangkapan terhadap para buron tindak pidana yang berada di dalam dan di luar negeri serta meningkatkan upaya pengembalian dan pemulihan aset, baik yang ada di dalam maupun luar negeri, terutama yang terkait dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, serta membentuk Tim Verifikasi Khusus terkait dengan data mengenai Barang Rampasan dan Sitaan dalam rangka akuntabilitas penegakan hukum dan penyelamatan keuangan negara. 2. Komisi III DPR RI mendorong Jaksa Agung untuk mengambil langkah tegas dalam mengoptimalkan fungsi evaluasi dan pengawasan internal dengan perbaikan terhadap mekanisme dan model pengawasan yang lebih ketat terhadap seluruh perilaku etik dan kinerja Jaksa, dan melakukan pemberantasan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan di Lingkungan Kejaksaan, dan tetap menjaga obyektifitas, keadilan, dan nondiskriminasi dalam mengimplementasikan prinsip reward and punishment dalam sistem mutasi, promosi, dan demosi. 3. Komisi III DPR RI mendesak Jaksa Agung untuk meningkatkan kualitas kinerja dengan melakukan penanganan perkara secara cepat, adil, obyektif, profesional, dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan baik materiil maupun formil dan Hak Asasi Manusia, sehingga dapat meningkatkan prestasi dan kinerja Kejaksaan yang transparan, akuntabel, kredibel, bersih, dan memiliki kepastian hukum. Rapat ditutup pukul 16.10 WIB

9