KEPUTUSAN

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI --------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari, tanggal Waktu Tempat Ketua Rapat Sekretaris Rapat Hadir Izin Acara

: : : : : : : : : : : : :

2014-2015 II Terbuka Rapat Kerja Rabu, 21 Januari 2015 Pukul 10.10 s.d. 16.50 WIB Ruang Rapat Komisi III DPR RI. DR. HM. Aziz Syamsuddin, SH./Ketua Komisi III DPR RI. Dra. Tri Budi Utami, M.Si./Kabag Set.Komisi III DPR-RI. 37 orang Anggota dari 53 orang Anggota Komisi III DPR-RI. - orang Anggota. 1. Penjelasan Rencana Strategis dan Target Kementerian Hukum dan HAM berfokus pada penyelesaian permasalahan utama yang masih ada seperti overkapasitas dan permasalahan utama lainnya di masing-masing sub bidang pelaksana. 2. Hambatan dan kendala dalam pembangunan masyarakat sadar hukum dan pembentukan Peraturan Daerah yang diselaraskan dengan Konstitusi dan pelbagai peraturan perundang-undangan lainnya. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN Rapat Kerja Komisi III DPR RI dibuka pukul 10.10 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI, DR. HM. Aziz Syamsuddin, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas. II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN 1. Beberapa hal disampaikan Komisi III DPR RI kepada Menteri Hukum dan HAM RI, diantaranya sebagai berikut

1

 Meminta penjelasan mengenai Grand Design atau garis besar dari Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI pada Tahun 2015 di masing-masing Unit, Program-program yang menjadi Prioritas, dan disertai dengan Target yang nantinya akan dijadikan tolok ukur dalam evaluasi kinerja.  Meminta penjelasan mengenai strategi Menteri Hukum dan HAM RI dalam meneruskan agenda yang telah ada dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dirasa masih timbul seperti :  Meminta penjelasan perihal manajemen pengawasan dan pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan dan permasalahan Over-kapasitas di berbagai LP.  Meminta penjelasan mengenai Kajian Peraturan tentang Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat dalam menjamin hak-hak warga binaan.  Meminta penjelasan mengenai Upaya Reformasi Birokrasi di seluruh unit Kementerian Hukum dan HAM yang berbasis kinerja  Meminta penjelasan mengenai Program Bantuan Hukum dan Sosialiasi Masyarakat Sadar Hukum yang relatif masim minim.  Meminta penjelasan mengenai Upaya Harmonisasi legislasi terutama pada produk-produk hukum di daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, terutama dalam hal melakukan koordinasi yang sinergis dengan Kepala Daerah (baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota) dan instansi terkait lainnya.  Meminta penjelasan terkait pertimbangan dari rencana rekruitmen Anggota TNI yang menjelang pension untuk menjadi tenaga pengamanan di lembaga pemasyarakatan.  Terkait dengan Pembebasan Bersyarat, Kementerian Hukum dan HAM agar tidak terpengaruh oleh berbagai intervensi, termasuk intervensi dari LSM, sepanjang Kementerian Hukum dan HAM mempunyai dasar hukum yang kuat.  Meminta penjelasan mengenai tahanan narkoba untuk menjadi tahanan tersendiri, seperti yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), dengan tujuan mengatasi over kapasitas Lapas.  Meminta penjelasan mengenai pengaduan permasalahan imigrasi seperti masih adanya pungutan liar dan calon-calo di kantor imigrasi.  Meminta penjelasan terkait dengan keputusan DPR RI terhadap Calon Pimpinan KPK yang pemilihannya tidak dilakukan saat ini namun dilakukan secara bersamaan dengan Calon Pimpinan KPK lainnya.  Meminta penjelasan terkait dengan pengangkatan Wakapolri oleh Presiden untuk menjalankan tugas-tugas Kapolri. Apakah Menteri Hukum dan HAM dimintakan pandangan dan pendapatnya terhadap hal tersebut. Apakah surat penugasan Presiden kepada Wakapolri sudah disampaikan kepada DPR. 2. Beberapa hal yang sampaikan Menteri Hukum dan HAM RI diantaranya adalah sebagai berikut :  Terkait dengan Grand Design / Garis Besar dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2015 - 2019 beserta program dan target yang menjadi prioritas dan disertai target yang menjadi tolok ukur dalam evaluasi kinerja. Bahwa arah pembangunan bidang hukum dan HAM adalah mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum menuju terwujudnya sistem hukum nasional bersumber pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara RI 1945. 2

Substansi pembangunan hukum mencakup materi hukum, struktur hukum termasuk aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum.  Berpedoman pada arah pembangunan jangka panjang tersebut, maka prioritas dan fokus prioritas Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015–2019 ditetapkan sebagai berikut : 1. Dalam menjalankan fungsi pembentukan hukum, arah kebijakannya yaitu melakukan Penyelarasan Kebijakan Politik legislasi dengan arah pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan Penyusunan prolegnas, Percepatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, Indonesia negara berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Kementerian Hukum dan HAM memprioritaskan RUU KUHP, KUHAP, dan RUU yang mendukung penegakan hukum, peningkatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan dan mendorong peran masyarakat, harmonisasi yang tepat waktu, peningkatan peran Kanwil dalam fasilitasi produk hukum daerah dan meningkatkan kompetensi legal drafter. 2. Dalam menjalankan fungsi pelayanan hukum, arah kebijakannya yaitu melakukan peningkatan kualitas pelayanan hukum melalui kegiatan penguatan dan peningkatan pelayanan hukum dan HAM Berbasis Teknologi Informasi, pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin, peningkatan kesadaran hukum melalui kegiatan penyuluhan hukum dan mewujudkan Quick Wins Layanan Publik Online yaitu one stop service Imigrasi, AHU, Layanan Hak WBP, dan HKI. 3. Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, kebijakan yang diambil adalah peningkatan peran Kementerian dalam rangka penegakan hukum melalui kegiatan Penegakan Hukum bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan, dan HKI dengan menciptakan penegakan hukum yang adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan menyediakan akses yang mudah bagi masyarakat antara lain mendorong implementasi Restorative Justice, Revitalisasi dan penguatan forum Mahkumjakpol serta Pemasyarakatan sebagai Lembaga Pembinaan dan Pendidikan yang produktif. 4. Dalam menjalankan fungsi pemajuan HAM, arah kebijakan adalah terimplementasikannya kebijakan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia melalui kegiatan penguatan kelembagaan RANHAM, peningkatan koordinasi antar lembaga dalam penyusunan kebijakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, Sinergitas pendidikan dan Diseminasi HAM. 5. Sedangkan pelaksanaan fungsi Dukungan Manajemen, arah kebijakan Kementerian Hukum dan HAM adalah peningkatan peran manajemen organisasi mulai tahap perencanaan, pengendalian dan pengawasan melalui pelaksanaan kegiatan penguatan organisasi yang mendukung kebjakan restrukturisasi organisasi, peningkatan kualitas SDM Pola Karir dan Diklat, peningkatan kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana, peningkatan dan penguatan pengawasan pelaksanaan tugas fungsi, pengadaan Barang dan Jasa yang efektif, efisien dan transparan serta pelayanan pengaduan masyarakat secara Online yang quick response. Arah kebijakan dan strategi pencapaian kelima fungsi tersebut diimplementasikan dengan skema pendanaan program/kegiatan di 3

lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2015 bersumber dari APBN sebesar Rp. 9.688.672.769.000,- yang terdiri dari : Rupiah Murni : Rp. 6.936.522.546.000,PNBP : Rp. 2.752.150.223.000, Terkait strategi dalam meneruskan agenda yang telah ada dan penyelesaian berbagai masalah yang dirasa masih timbul, sebagai berikut : 1. Manajemen pengawasan dan pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan permasalahan over kapasitas di berbagai Lembaga Pemasyarakatan (LP) a. Manajemen pengawasan dan pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan 1) Restrukturisasi Organisasi, Perencanaan dan penganggaran dengan melakukan penguatan peran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan memberikan garis komando kepada Divisi Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (Lapas/ Rutan/ Bapas/ Rupbasan). 2) Optimalisasi layanan hak-hak warga binaan pemasyarakatan dan layanan pengaduan. 3) Revitalisasi dan penguatan pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan dan pendidikan yang produktif. b. Upaya mengatasi over kapasitas : 1) Pembangunan Lapas/Rutan Pembangunan Lapas/Rutan yang mendukung penambahan kapasitas hunian untuk mengatasi over kapasitas dibiayai APBN dan APBN-P dari tahun 2010-2014 dengan total anggaran Rp. 2.416.559.393.000,menambah hunian sebanyak 20.309. Dengan demikian total kapasitas hunian Lapas/Rutan bertambah dari 110.199 menjadi 130.508. Namun demikian, penambahan kapasitas ini tidak dapat dimanfaatkan secara optimal mengingat pembangunan Lapas/Rutan harus diikuti dengan penyediaan :  Struktur organisasi  Anggaran operasional dan dukungan prasarana  Sumber Daya Manusia 2) Percepatan Program Re-integrasi Sosial Dengan memberikan Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat, dan Remisi. Disamping mengurangi kepadatan, juga akan mengurangi biaya makan dan perawatan narapidana. 3) Redistribusi Narapidana Dengan memindahkan narapidana dari Lapas/Rutan yang padat ke Lapas/Rutan yang relatif tidak padat, mengingat sebagian besar over kapasitas terjadi pada kota-kota besar yang kisarannya antara 100300% kelebihan penghuni. 4) Memperkuat Forum MAHKUMJAKPOL Dengan mendorong dijatuhkannya pidana alternatif bagi pelaku pidana ringan atau tanpa korban dan rehabilitasi bagi kasus-kasus pengguna narkoba. 4

5) Menerapkan prinsip restorative justice melalui proses diversi terutama pada kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH). 2. Mengenai Kajian tentang Remisi dan Pembebasan Bersyarat dalam menjamin Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagai berikut :  Kebijakan Remisi dan pembebasan bersyarat dapat dipandang sebagai sebuah instrumen penting dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang menganut filosofi reintegrasi sosial yang sejalan juga dengan filosofi restorative justice, yaitu dalam kerangka memberikan stimulus dan motivasi bagi narapidana untuk selalu berkelakuan baik. Karena jika mereka tidak mempunyai perilaku yang baik maka hak remisi tidak akan diberikan. Dalam tataran yang demikian dapat dikatakan bahwa remisi dan pembebasan bersyarat merupakan alat untuk mendorong perubahan perilaku narapidana.  Kebijakan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagian dari sistem peradilan pidana dan merupakan amanat dari peraturan perundangundangan. Remisi dan pembebasan bersyarat hanya dapat dicabut apabila undang-undang mengamanatkan adanya pencabutan remisi dan pembebasan bersyarat, serta apabila narapidana tidak berkelakuan baik atau melakukan pelanggaran selama menjalani pidana.  Kebijakan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat yang mempercepat narapidana keluar dari Lapas/Rutan akan mengurangi pengaruh budaya penjara (prison sub culture) yang cenderung negatif .  Kebijakan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat merupakan salah satu cara untuk mengurangi over crowded di Lapas/Rutan.  Upaya yang telah dilakukan pada Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM yang berbasis kinerja, sebagai berikut : Sejak pencanangan gerakan reformasi birokrasi (RB) tahun 2010, seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan perubahan sesuai dengan pedoman yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan PERMENPAN RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014. Dari implementasi selama kurang lebih 4 (empat) tahun tersebut, Kementerian Hukum dan HAM mengalami perubahan yang signifikan, terutama dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik. Kerangka mewujudkan reformasi birokrasi yang berbasis kinerja, Kementerian Hukum dan HAM terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan konsep “Mudah, Cepat, Netral dan Berbasis Teknologi” guna mempercepat proses pelayanan serta mengurangi kontak langsung pemberian pelayanan (service exposure) untuk mendukung peningkatan perolehan PNBP Kemenkumham melalui perbaikan sistem layanan: a. Bidang Imigrasi:  Inovasi Pelayanan Paspor Melalui Sistem Penerbitan Paspor Terpadu/One Stop Service .  Implementasi e-Passport dan Sentralisasi Pencetakan Paspor RI  Sistem Layanan Permohonan Persetujuan Visa secara online. b. Layanan Perseroan Terbatas  Pemesanan Nama Perseroan dengan waktu 33 Detik; 5

c.

d.

e.

f.

g.

 Proses Pengisian Data & Penerbitan Surat Keputusan Menkumham memerlukan waktu 3 Menit 24 Detik;  Total pendaftaran PT 3 menit 57 detik. Layanan Fidusia:  Hanya membutuhkan waktu 7 Menit;  Dapat diakses dimana saja;  Sertifikat langsung print. Layanan Pengurusan Wasiat:  Sangat Cepat & Efisien hanya memerlukan waktu 1 Menit 24 Detik;  Pelacakan Data Mudah;  Menjadi potensi PNBP;  Paperless & ramah lingkungan. Bidang Hak Kekayaan Intelektual  Hak Cipta dilakukan penyederhanaan dari sebelumnya batasan maksimum 9 bulan sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku, menjadi 6 bulan;  Desain Industri dilakukan penyederhanaan dari sebelumnya batas maksimum 13 bulan sesuai Undang-Undang, menjadi 10 bulan;  Paten dilakukan penyederhanaan dari sebelumnya batas maksimum 36 bulan sesuai Undang-Undang, menjadi 30 bulan;  Merek dilakukan penyederhanaan dari sebelumnya batas maksimum 14 bulan 10 hari, menjadi 12 bulan. Bidang Administratif ; Kementerian Hukum dan HAM melakukan penataan organisasi terus menerus dengan mendorong kebijakan restrukturisasi organisasi sehiingga bentuk organisasi efektif, efisien mendukung percepatan pencapaian target optimal, dilakukan dengan upaya penggabungan struktur berdasarkan fungsi-fungsi sejenis atau serumpun, baik di level eselon I, II, III, maupun IV di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dilanjutkan dengan Penataan Jabatan Struktural, Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Hukum dan HAM melakukan penataan SDM dengan mengadopsi nilai-nilai revolusi mental melalui kegiatan mindsetting pegawai, pembentukan agen perubahan, dan penguatan pengawasan internal. Juga dilakukan penataan sistem pengembangan budaya kerja pegawai melalui pemanfaatan teknologi informasi (e-learning), redistribusi pegawai untuk mengatasi kebijakan nasional terhadap moratorium penerimaan CPNS sampai dengan 5 tahun mendatang. Hal penting lainnya yaitu kebijakan open bidding dalam rangka pengisian jabatan struktural sesuai dengan amanat UU Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada akhirnya hasil implementasi RB seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah diwujudkan melalui kinerja nyata dan berdampak pada peningkatan kepuasan pelayanan masyarakat. Kami berharap adanya reward berupa kenaikan tunjangan kinerja bagi seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM sesuai Kelas Jabatan 6

masing-masing bertujuan untuk lebih meningkatkan semangat, integritas dalam pengabdian secara akuntabel, jujur, dan transparan.  Mengenai Implementasi Bantuan Hukum dan Sosialisasi sadar hukum yang masih minim, sebagai berikut : a. Kementerian Hukum dan HAM melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) memiliki peran strategis untuk memastikan implementasi kebijakan Bantuan Hukum . kebijakan ini berpedoman pada asas-asas yang tercantum dalam Pasal 2 UndangUndang nomor 16 tahun 2011 yakni: Keadilan, Persamaan kedudukan di dalam hukum, Keterbukaan, Efisiensi, Efektivitas, dan Akuntabilitas. Namun demikian, kami terus berupaya memaksimalkan peran sebagai penyelenggara bantuan hukum. Upaya yang telah dilakukan adalah menyiapkan implementasi kebijakan agar berjalan dengan baik antara lain: 1) Assessment Dana Bantuan Hukum di Kementerian dan Lembaga 2) Sosialisasi Undang-Undang Bantuan Hukum 3) Regulasi yang meliputi Verifikasi/Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum, Mekanisme pemberian layanan Bantuan Hukum, Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Standard Pemberian Bantuan Hukum, Standard Biaya, serta Pengawasan 4) Pemetaan Pra-verifikasi 5) Verifikasi/Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum 6) Panitia Pengawas di tingkat Pusat dan Daerah 7) Pelaksanaan Program Bantuan Hukum 8) Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan dan Reimbursement 9) Pengembangan Program Bantuan Hukum 10) Sistem Informasi Database Bantuan Hukum Hal lain yang dilakukan untuk mengoptimalkan dana bantuan hukum, pada tahun 2015 penyelenggaraan bantuan hukum sudah didelegasikan ke Kantor Wilayah sehingga dapat mempercepat jalur pendistribusian dana bantuan hukum dan dan diharapkan akan lebih menyentuh warga miskin atau kelompok marginal yang berhak menerima bantuan tersebut.  Mengenai sosialisasi sadar hukum yang masih minim, dapat dijelaskan, sebagai berikut : 1) Bahwa sepanjang tahun 2014 anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan sosialisasi sadar hukum sangat terbatas. Hal lain yang menjadi factor penyebab minimnya kesadaran hukum masyarakat adalah minimnya jumlah tenaga penyuluh hukum, hilangnya keteladanan dari aparat pemerintah, para pemimpin dan para penegak hukum, serta kondisi geografis yang sulit dijangkau baik secara langsung maupun secara teknologi. 2) Untuk mengatasi hal tersebut, kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan peran dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, melalui upaya antara lain :  Mengalokasikan anggaran diluar rupiah murni yaitu melalui reward atas PNBP jasa layanan hukum yang untuk aktivitas peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 7

 

Melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, untuk berperan serta melakukan kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Melalui peran badan pengembangan SDM, kami mempersiapkan Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum di pusat dan daerah untuk menjadi tenaga penyuluh hukum di lingkungan kerjanya masingmasing. Pada Tahun 2015 BPSDM Hukum dan HAM menyelenggarakan DIKLAT Penyuluh Hukum bagi 60 orang Penyuluh Hukum dipusat dan daerah.

 Mengenai upaya harmonisasi legislasi terutama untuk mensinkronkan produk hukum daerah dengan produk hukum pemerintah pusat melalui koordinasi yang sinergis dengan kepala daerah di propinsi/kabupaten/kota Harmonisasi Perda Tingkat Prov/Kab/Kota, kami telah mengambil langkah kebijakan sebagai berikut : a. Fasilitasi perancangan peraturan daerah merupakan salah satu tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam rangka melakukan pembinaan teknik dan substantif dalam pembentukan produk hukum di daerah. Tahun 2015 telah direncanakan program kegiatan fasilitas pembentukan Produk Hukum Daerah untuk 33 provinsi dan Kabupaten/Kota dibawahnya. b. Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah Untuk membantu dan menunjang Pemerintahan Daerah dalam pembentukan produk hukum di wilayah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Instansi vertikal di Wilayah telah di rencanakan kegiatan : 1) Penyelenggaraan Fasilitasi Perancangan Produk Hukum di Daerah; dan 2) Penyelenggaraan Pembinaan Perancang Peraturan Perundangundangan di Daerah. c. Dalam hal pemenuhan kebutuhan SDM Perancang Peraturan PerundangUndangan, BSDM telah melakukan perancangan sebagai berikut : 1) Saat ini sedang diajukan ijin penggunaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk DIKLAT Perancang Peraturan Perundang-undangan (Suncang) kepada Direktorat Jenderal Anggaran (Direktur PNBP) Kementerian Keuangan agar dapat menampung peserta diklat dari instansi lain (Kementerian/Lembaga/Pemda/Pemkot); dan 2) Dilakukan percepatan penyediaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan dengan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan:  Penguatan perancang sebanyak 30 orang pegawai Pusat dan Daerah  Perancang Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pertama sebanyak 150 orang Pusat dan Daerah 3) Memperkuat upaya harmonisasi legislasi terutama pada produk hukum di daerah dengan berpedoman Peraturan Bersama Menteri (PBM) Hukum dan HAM dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 tahun 2012 tentang Parameter HAM.  Bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah mengambil langkah-langkah strategis guna merumuskan penyelesaian permasalahan overkapasitas 8

Lapas, melakukan strategi pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen pemasyarakatan yang sistemnya semakin terbuka dan berbasis teknologi informasi, dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait juga telah dilakukan.  Bahwa Kementerian Hukum dan HAM, telah melakukan kerja sama dengan swasta, melalui dana CSR perusahaan, yang juga digunakan sebagai pembinaan sosial.  Terkait dengan permasalahan peredaran narkoba di LAPAS, dapat dijelaskan bahwa kini telah dilakukan kerja sama dengan Menkominfo untuk mencoba menggunakan jammer atau block sinyal handphone.  Bahwa perekrutan anggota TNI yang menjelang pensiun, direncanakan ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan daerah-daerah konflik seperti di Poso, Aceh, Maluku.  Terkait dengan dengan pengawasan orang asing di berbagai tempat dan masukan mengenai Rumah Detensi di Imigrasi, perlu diwaspadai karena adanya integrasi sosial yang terkadang mengacaukan ketertiban sosial dari para pencari suaka dalam masyarakat, yang perlu terus diawasi. Bahwa pengawasan terhadap orang asing illegal membutuhkan kerjasama dan personil yang banyak.  Terkait dengan pengawasan keimigrasian terhadap tenaga kerja Indonesia maupun orang asing yang bekerja atau membuka usaha di Indonesia, hal ini banyak ditemui kendala, tidak hanya dari satu negara namun banyak negara.  Terkait dengan kajian terhadap permasalahan hukum terkait calon Kapolri dan tindakan yang dilakukan KPK. Menkumham menjelaskan bahwa Pimpinan KPK bekerja secara kolektif kolegial. 3. Semua pertanyaan yang disampaikan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI akan disampaikan lengkap oleh Menteri Hukum dan HAM secara tertulis. 4. Komisi III DPR RI menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM beberapa surat masuk dari masyarakat yang disampaikan kepada Komisi III DPR RI menyangkut permasalahan yang terkait dengan tugas dan wewenang Menteri Hukum dan HAM, untuk dapat ditindaklanjuti dan selanjutnya dapat disampaikan perkembangannya kepada Komisi III DPR RI pada Masa Sidang berikutnya.

III. KESIMPULAN/PENUTUP Setelah mendengarkan pendapat, masukan dan pandangan dari Anggota Komisi III DPR RI dan Menteri Hukum dan HAM, Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM RI, mengambil kesimpulan/keputusan sebagai berikut : 1. Komisi III DPR RI mendesak Menteri Hukum dan HAM RI untuk menyelesaikan permasalahan over-kapasitas di berbagai LP/Rutan di Indonesia dan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

9

2. Komisi III DPR RI mendesak Menteri Hukum dan HAM RI untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Keimigrasian, implementasi Hak Kekayaan Intelektual, dan pembentukan produk-produk hukum di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta meningkatkan kualitas dengan membangun sistem pelayanan Administrasi Hukum Umum, Keimigrasian, HKI, bantuan hukum dan pelayanan hak-hak warga binaan pemasyarakatan yang mudah, efektif, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi. 3. Komisi III DPR RI mendesak Menteri Hukum dan HAM RI untuk memprioritaskan dan segera mempersiapkan RUU KUHP dan KUHAP untuk dibahas bersama sehingga menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Catatan : Naskah Akademis beserta draft diserahkan kepada Komisi III, maksimal pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2014-2015 Rapat ditutup pukul 16.50 WIB PIMPINAN KOMISI III DPR RI

10