RANCANGAN
LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) -------------------------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Acara
: 2015-2016. : II : : Terbuka. : Rapat Dengar Pendapat. : Kamis, 19 November 2015. : Pukul 15.25 – 17.45 WIB. : Ruang Rapat Komisi III DPR RI. : Rapat dengar pendapat terkait legislasi dan pengawasan
KESIMPULAN/KEPUTUSAN I. PENDAHULUAN Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan KPK dibuka pukul 15.25 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI, DR. HM. Aziz Syamsuddin, SH. dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas. II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN 1. Beberapa hal yang disampaikan kepada Pimpinan KPK, diantaranya adalah sebagai berikut: Terkait dukungan legislasi yang dibutuhkan KPK dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPK di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terkait pagu anggaran Tahun 2016 yang diterima dan kebutuhan yang masih diperlukan dalam mendukung tugas dan fungsi KPK. Mengenai laporan kinerja di bidang Pencegahan dan Penindakan yang dilakukan KPK selama tahun 2015; demikian pula laporan mengenai kendala dan hambatan yang dihadapi Mengenai strategi yang disusun KPK dalam meningkatkan kinerja baik di bidang Pencegahan maupun Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di tahun 2016 disertai dengan target-target realistis dan upaya yang akan dicanangkan untuk pencapaiannya. Meminta pandangan Ketua KPK mengenai kriteria-kriteria dan masukanmasukan lain terkait dengan pemilihan dan penetapan Calon Pimpinan KPK. Meminta penjelasan terkait perkembangan pembangunan gedung baru KPK, seberapa jauh dan sampai kapan gedung tersebut akan difungsikan.
Terkait dengan penanganan kasus di daerah, diusulkan agar KPK mengalihkan penanganan perkaranya ke Kepolisian, sehingga lebih efisien dan tidak menghabiskan banyak anggaran. Meminta penjelasan terkait dengan berapa banyak penerimaan pengaduan masyarakat yang masuk ke KPK dalam 1 (satu) tahun dan bagaimana dengan tindaklanjutnya. Bahwa dalam hal penyadapan, sebaiknya KPK meminta izin terlebih dahulu kepada pengadilan. Dalam rangka fungsi pencegahan yang sesungguhnya adalah dalam penyadapan, di tujukan agar dapat diberitahukan dan disadarkan kepada pelaku tindak pidana korupsi untuk tidak melanjutkan perbuatannya. Meminta kepada KPK untuk mengutamakan kasus-kasus national interest, disamping tetap menangani kasus-kasus lain, seperti pengadaan barang dan jasa. Meminta penjelasan mengenai perkembangan kasus crane di PT.Pelindo, dan bagaimana strategi penangkapan yang dilakukan oleh KPK serta meminta penjelasan mengenai perkembangan penanganan kasus Bank Century. Meminta kepada KPK agar dapat mengantisipasi kemungkinan maraknya tindak pidana korupsi pada saat Pilkada. Meminta kepada KPK terhadap perlunya kerjasama untuk bidang pencegahan dengan institusi penegak hukum lainnya. Pencegahan perlu menjadi prioritas bagi institusi KPK. Meminta penjelasan KPK terkait adanya dugaan orang yang diindikasikan mendapatkan keistimewaan oleh KPK dalam pemeriksaannya. Berkaitan dengan hal tersebut, meminta penjelasan terkait dengan kedatangan Menkopolhukkam ke KPK. Meminta penjelasan KPK terkait dengan apabila DPR mengembalikan Calon Pimpinan KPK yang telah disampaikan oleh Presiden. Meminta pendapat KPK terkait dengan Calon Pimpinan KPK yang dilakukan pembidangan oleh Pansel Capim KPK. Apakah menurut KPK hal tersebut melanggar Undang-undang. Meminta penjelasan KPK terkait dengan institusi Kejaksaan yang menarik pegawainya dari KPK, bagaimana hal tersebut berpengaruh terhadap kinerja institusi KPK dalam perkara yang ditanganinya. Meminta penjelasan terkait kasus-kasus KPK yang kalah di praperadilan dan bagaimana sikap KPK terhadap kekalahan tersebut. Meminta kepada KPK agar selalu konsisten dalam peningkatan kerja bidang pencegahan dan pemberantasan untuk memenuhi seluruh target. 2. Beberapa hal yang disampaikan oleh KPK, diantaranya adalah sebagai berikut: KPK terkait dukungan legislasi yang dibutuhkan KPK dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPK di bidang Pencegahan dan Pemberantasan TPK terkait RUU KUHP, ada 5 Poin Masukan dari KPK yaitu: I. Terkait draf KUHP 2015. KPK menyoroti perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi di dalam Buku Kedua RUU KUHP tahun 2015, yakni 12 jenis perbuatan di antaranya: tindak pidana gratifikasi dan tindak 2
pidana penggunaan tanah negara. Berkenaan dengan pengaturan Tindak Pidana tentang Illicit Enrichment (Perbuatan Memperkaya Diri Secara Tidak Sah), diperlukan pengaturan dalam Undang-undang khusus. II. Berkenaan dengan UU Tindak Pidana Korupsi. terdapat pemikiran dasar sebagai berikut: a. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sehingga pengaturan tindak pidana korupsi di luar KUHP perlu dipertahankan. b. Sebagai suatu kejahatan luar biasa maka upaya pemberantasannya juga perlu dilakukan secara luar biasa. Dengan demikian, hukum acara pidana yang terkait pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur secara khusus di luar KUHAP. III. Terkait Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 1. Revisi tetap dalam rangka untuk memperkuat kelembagaan KPK, bukan untuk melakukan pelemahan terhadap lembaga KPK. 2. Penguatan kelembagaan tersebut, berfokus kepada pengaturan beberapa ketentuan dalam UU KPK, yaitu: a. Kewenangan KPK dalam melakukan Penyadapan dan Merekam Pembicaraan, b. Pembentukan Dewan Pengawas KPK, c. Kewenangan KPK dalam mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan, d. Kewenangan KPK dalam mengangkat Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum. Terkait pagu anggaran tahun 2016 yang akan diterima dan kebutuhan yang masih diperlukan dalam mendukung tugas dan fungsi KPK. Terkait pagu anggaran tahun 2016 yang akan diterima dan kebutuhan yang masih diperlukan dalam mendukung tugas dan fungsi KPK. KPK memperoleh Pagu Sementara TA 2016 sebesar Rp1.101.130.137.000,00, kemudian berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor: S-868/MK.02/2015 tanggal 30 Oktober 2015, Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) KPK TA 2016 menjadi sebesar Rp1.061.469.984.000,00. Perbaikan sektor strategis terkait kepentingan nasional Rekomendasi yang diimplementasikan pada hasil kajian di sektor: a. Kemaritiman b. Penerimaan negara c. Sumber daya alam d. Ketahanan pangan e. Infrastruktur f. Kesehatan g. Pendidikan h. Aparat Penegak Hukum Pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2015-2019 didasarkan pada 3 Grand Strategy yaitu: 1. Upaya represif: Strategi Penindakan Terintegrasi; 2. Upaya preventif: Strategi Pencegahan Terintegrasi; 3
3. Fungsi trigger mechanism: Pelaksanaan koordinasi dan supervisi bidang penindakan dan pencegahan serta monitor penyelenggaraan pemerintahan negara; Dengan semaksimal mungkin menyertakan perlibatan peran serta seluruh masyarakat dan elemen bangsa. Kendala atau hambatan yang dihadapi KPK, diantaranya sebagai berikut: 1. Jumlah personil yang tidak sebanding dengan jumlah kasus/perkara yang ditangani. 2. Ketersediaan ruang kerja dan ruang pemeriksaan yang kurang memadai. 3. Belum tersedia ruang penyimpanan barang bukti yang memadai. 4. Belum tersedia ruang penyimpanan berkas perkara yang memadai. Kriteria dan masukan KPK atas Calon Pimpinan KPK Periode 2015-2019. Pimpinan KPK setidaknya memiliki 18 kompetensi, yaitu: 1. Keterampilan Pemecahan Masalah (problem solving skills) dan pengambilan Keputusan (Decision Making Skills) 2. Keterampilan penilaian kondisi sosial (social judgement skills)/Keterampilan Manusia 3. Kemampuan berpikir visioner, transformatif untuk memberikan arah organisasi 4. Kemampuan memberikan Keteladanan 5. Keahlian penyidik dan Keahlian penuntut umum; 6. Keahlian membangun dan membina kerjasama dan berinteraksi dengan lembaga lain 7. Kemampuan berperan sebagai pejabat negara 8. Keahlian konseptual 9. Keahlian komunikasi 10. Keahlian teknologi informasi 11. Keahlian Negosiasi dan Keterampilan mengatasi/menangani konflik. 12. Keahlian Manajerial (Manajemen Organisasi) 13. Dorongan Berprestasi (achievement orientation) 14. Integritas 15. Komitmen Organisasi (organizational commitment) 16. Persisten 17. Pengendalian Diri (Self Control) 18. Paham pengelolaan lembaga publik dan akuntabilitasnya Tidak mungkin/mustahil 18 kompetensi dimiliki oleh 1 orang, oleh karena itu kombinasi kompilasi dari 5 Pimpinan sangat diperlukan. Tetapi yang paling penting adalah kompetensi yang berhubungan dengan: 1. Integritas 2. Interpersonal Relationship. Namun yang mutlak dimiliki adalah Maturity dan Merah Putih. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015, KPK akan melakukan peresmian gedung baru dan akan mengundang Komisi III DPR RI. Bahwa dengan terbatasnya SDM di KPK, bidang pencegahan agar lebih diutamakan, dan KPK melakukan koordinasi dan supervisi dengan aparat penegak hukum, sehingga kerjasama dengan aparat penegak hukum dapat berjalan simultan. Terkait antisipasi tindak pidana korupsi pada kasus Pemilukada, KPK akan mengirimkan tim untuk bertemu Timses para Calon peserta Pilkada. 4
Bahwa dengan adanya praperadilan terhadap kasus-kasus yang ditangani KPK, KPK kedepannya akan lebih berhati-hati dalam penanganan suatu kasus. Terhadap kasus Bank Century, KPK telah membentuk tim kembali untuk penanganan kasus tersebut. 3. Terhadap semua pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI akan dijawab lengkap secara tertulis oleh KPK dan disampaikan kepada Komisi III paling lambat tanggal 18 Desember 2015. 4. Komisi III DPR RI menyampaikan kepada KPK beberapa surat masuk dari masyarakat kepada Komisi III DPR RI menyangkut permasalahan yang terkait dengan tugas dan wewenang KPK, untuk dapat ditindaklanjuti dan selanjutnya dapat disampaikan perkembangannya kepada Komisi III DPR RI pada Masa Sidang berikutnya.
III. KEPUTUSAN / KESIMPULAN Rapat dengar pemdapat Komisi III DPR RI dengan Pimpinan KPK mengambil kesimpulan sebagai berikut : Komisi III DPR RI meminta KPK untuk terus konsisten dalam peningkatan kinerja di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi terutama dalam memenuhi seluruh target output dari Program dan Grand Strategy yang dicanangkan KPK di Tahun 2016 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat ditutup pukul 17.43 Wib
5
