KEPUTUSAN

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT UJI KELAYAKAN (FIT AND PROPER TEST) KOMISI III DPR RI TERHADAP CALON HAKIM AGUNG -------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Acara

: 2016-2017 : I : : Terbuka : Uji Kelayakan : Senin, 29 Agustus 2016 : Pukul 16.50 s.d 18.25 WIB. : Ruang Rapat Komisi III DPR RI : Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Hakim Agung atas nama Kol. Chk.Hidayat Manao, S.H.,M.H, KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Hakim Agung oleh Komisi III DPR RI dibuka pukul 16.50 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, SE., MBA dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas. II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN 1. Diawal Uji Kelayakan (fit and proper test) Pimpinan Rapat menyampaikan halhal sebagai berikut :  Alokasi waktu Uji Kelayakan (fit and proper test) masing-masing Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor di Mahkamah Agung paling lama 90 (sembilan puluh) menit termasuk 10 (sepuluh) menit yang digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok makalah.  Pertanyaan diajukan oleh masing-masing fraksi kepada setiap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor di Mahkamah Agung, paling lama 3 (tiga) menit yang pelaksanaannya diatur oleh Pimpinan rapat.  Setelah selesai pelaksanaan Uji Kelayakan (fit and proper test), Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor di Mahkamah Agung diminta menandatangani Surat Pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi III DPR RI.

1

2. Calon Hakim Agung Kol. Chk.Hidayat Manao, S.H.,M.H mendapatkan judul makalah “Yurisdiksi dan Kedudukan Peradilan Militer dalam Prespektif Organisasi Kekuasaan Kehakiman” yang pada pokoknya menyampaikan halhal, sebagai berikut :  Negara kita adalah negara hukum sebagaimana termuat dalam UUD Tahun 1945 sehingga untuk mewujudkannya aparat penegak hukum yang telah diberi tugas dan fungsi untuk memberikan rasa keadilan kepada para pencari keadilan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku termasuk didalamnya peran Peradilan Militer dalam membantu tugas Kesatuan pada prajurit dalam perkara pidana dimana subjeknya adalah para prajurit. Adapun penegakkan hukum yang dimaksud adalah memberikan Keadilan dan Pelayanan Hukum terhadap para Prajurit sebagaimana Visi dan Misi Mahkumah Agung RI dan demikian juga misi Peradilan Militer.  Sejak Peradilan Militer berada satu atap di bawah Mahkamah Agung maka telah banyak prestasi yang dicapai diantaranya adalah pembangunan sarana dan prasarana berupa fasilitas kantor, perangkat IT, bantuan tenaga personil dan juga pelatihan-pelatihan teknis terhadap para hakim militer, para penitera militer dan staf adiministrasi pareadilan.  Eksistensi Peradilan Militer satu atap di bawah Mahkamah Agung RI adalah sangat tepat karena selain kecepatan penyelesaian perkara walaupun harus dorong lagi percepatannya juga tentang konsistensi putusan tetap dijaga dan tidak seperti yang dulu. Demikian juga tentang kualita Putusan dapat diwujudkan karena selama berada satu atap di bawah Mahkamah Agung RI sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman secara rutin pelatihan-pelatihan Sumber Daya Manusia tetap terus dilakukan oleh Mahkamah Agung terutama bidang teknis guna menghasilkan Putusan yang berkualitas dan berkeadilan serta menerapkan Hukum Acara Peradilan Militer sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1997 dan juga memahami dan melaksanakan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  Adapun Organisasi Peradilan Militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah sudah tepat karena semua perkara-perkara prajurit yang disidangkan di tingkat peradilan baik tingkat Pertama dan tingkat Banding adalah Kasasinya pad Mahkamah Agung RI artinya eksistensi peradilan militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah relevan dan tetap terus dipertahankan.  Bahwa eksistensi Peradilan Militer dibawah Mahmakah Agung masih tetap dipertahankan untuk mewujudkan visi misi paradilan militer, bahwa Peradilan Militer melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 2009 dan hukum acara peradilan militer UU nomor 31 Tahun1997.  Agar penerapan sistem kamar di Mahkamag Agung tetap dilaksanakan secara konsisten karena untuk kemar militer sampai sekarang ini hanya ada 2 orang hakim agung militer, yang seharusnya ada 5 orang guna mewujudkan tugas dan fungsi peradilan militer khususnya dalam perkara Kasasi dan juga untuk mewudkan kualitas putusan serta percepatan penyelesaain perkara yang selama inidirasakan perlu di percepat. 2

3. Beberapa hal yang menjadi pokok-pokok pembahasan, diantaranya adalah sebagai berikut :  Maksud dan tujuan calon ingin menjadi hakim agung, dilihat dari perjalanan peradilan militer banyak hal yang mengecewakan. Contoh kasus pada pengadilan tingkat pertama semua dipecat, namun dikemudian hari yang bersangkutan menjadi Jenderal. Prajurit yang terlibat narkoba haruslah dipecat. Namun ada contoh anak KASAD yang terkena kasus ekstasi yang dipecat pada pengadilan tingkat pertama namun sekarang sudah berpangkat Jenderal. Apakah di dalam sistem pengadilan militer masih ada perintah atau komando dari atas.  Dalam era reformasi ke depan apakah calon setuju atau tidak bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili di dalam peradilan umum.  Calon pernah mengadili Letjen.Jaja Suparman dalam kasus korupsi, dan saat ini sedang mengadili kasus korupsi besar yang berkaitan dengan KASAU, namun kasus yang melibatkan KASAU belum pernah ada di media massa, bagaimana posisi kasus ini sebenarnya dan bagaimana kelanjutan kasus Letjen.Jaja Suparman.  Bahwa di dalam pengadilan militer perlu mempertimbangkan dengan tidak mengabaikan aspek Komando, mengingat di dalam prinsip keadilan tidak ada unsur komando.  Apa yang dimaksud dengan faktor komando dalam proses peradilan, dan mana yang lebih besar apakah fakta di peradilan atau faktor Komando, sehingga Hakim Pengadilan Militer tidak dapat disebut sebagai Wakil Tuhan namun Wakilnya Komandan.  Apabila menjadi Hakim Agung, dapat diartikan calon menjadi wakil Panglima di Mahkamah Agung bukanlah sebagai wakil Tuhan untuk menegakan keadilan yang seadil-adilnya.  Bagaimana pengalaman calon dalam sistem peradilan militer saat ini kendala apa yang dihadapi dengan belum direvisinya UU Peradilan Militer dan usulan yang akan disampaikan dalam menyempurnakan Sistem Peradilan Militer.  Apa yang menjadi visi calon, sasaran ideal yang ingin dicapai seperti apa konkritnya.  Terkait dengan zero tolerance terhadap kejahatan narkoba, apabila Dandim terkena kasus narkoba, dan bagaimana tindak lanjutnya. Bagaimana sikap calon terhadap keterlibatan aparat di dalamnya, dan apa jaminan dalam mengadili kasus tersebut apabila Calon terpilih sebagai Hakim Agung.  Bagaimana Visi futuristik Calon ke depannya untuk peradilan militer. Terkait RUU tentang Jabatan Hakim, menurut Calon apakah hakim militer nantinya benar-benar harus dalam 1 atap dimana pembinaan sepenuhnya berada dibawah Mahkamah Agung.  Bagaimana pandangan Calon terhadap tuntutan masyarakat sipil yang menginginkan agar kompetensi absolut peradilan militer juga makin dipersempit, khususnya tindak pidana yang terkait dengan kemiliteran tersebut, namun untuk tindak kejahatan sipil dilakukan di peradilan umum. 3

 Dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, TNI meminta peran lebih, TNI mengusulkan judul RUUnya dirubah menjadi RUU tentang Pemberantasan Terorisme. Bagaimana pandangan Calon terhadap usulan tersebut. Dalam draft RUU, peran TNI hanya bersifat perbantuan, bahwa pendekatan penanganan militer masih menganut integrated justice system.  Meminta penjelasan Calon, kenapa harus ada peradilan militer di Indonesia, dimana Calon berkeyakinan adanya kesamaaan di depan hukum. Didalam tulisan Calon bahwa perlu adanya revisi UU tentang Peradilan Militer, menurut Calon revisi RUU tersebut ke arah mana.  Terkait Bela Negara, bagaimana konsep Calon terkait bela negara tersebut.  Calon berpandangan bahwa peradilan militer sudah waktunya di revisi. Di dalam peradilan militer belum ada matrik yang jelas dalam penjatuhan hukuman, untuk mengatasi hal-hal tersebut apa saja yang dilakukan para hakim untuk menghindari disparitas dalam penjatuhan hukuman. Apa perbedaan yang khas antara Peradilan Umum dengan Peradilan Militer.  Dari profil Calon yang tegas zero tolerance terhadap kasus narkoba, saat ini adanya kesaksian dari napi yang sudah divonis mati, disebutkan bahwa penyebaran narkoba di masyarakat di back up oleh oknum petinggi militer. Bagaimana sikap Calon terhadap masalah tersebut mengingat menyangkut nama baik institusi.  Seberapa besar intervensi pimpinan TNI dalam pengambilan keputusan dan bagaimana menyikapinya. Karena banyak kasus-kasus di TNI yang tidak dibuka ke umum, bagaimana Calon dalam menghadapi intervensi dari pimpinan TNI.  Bagaimana menurut calon terkait akhir-akhir ini hukum di Indonesia mengalami kegemparan dengan banyak pejabat di Mahkamah Agung yang terlibat dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi. Calon yang saat ini berpangkat kolonel, apabila terdapat masalah dan menangani kasus seseorang yang pangkatnya lebih tinggi dari calon bagaimana menghadapinya.  Dalam UU TNI bahwa prajurit harus tunduk dalam peradilan militer dan peradilan umum. Belakangan ini cukup marak kasus antara militer dengan sipil namun belum dilakukan secara transparan. Bagaiamana calon apabila terpilih menjadi Hakim Agung dapat mendorong proses peradilan untuk kasus narkoba benar-benar sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku. 4. Beberapa penjelasan tambahan Calon Hakim Agung diantaranya adalah sebagai berikut :  Bahwa calon sudah memiliki pengalaman sebagai kepala Pengadilan Militer dan banyak kasus-kasus besar yang sudah ditangani, termasuk kasus-kasus korupsi.  Apabila terpilih menjadi Hakim Agung maka calon akan memberikan sumbangan yang berarti dalam sistem peradilan militer, dan akan membenahi kamar militer yang mungkin saat ini kurang dari segi kualitas.

4



     







   

Bahwa militer merupakan alat pertahanan negara, sehingga di lapangan sangat selektif dalam melihat dimana prajurit yang masih dibina atau tidak. Adanya hukuman tambahan berupa pemecatan, dimana hukuman di TNI sangat berkaitan dengan hukuman administrasi (gaji, karir, kepangkatan). Panglima TNI saat ini sangat tegas dalam memberikan sanksi yang berat, kesatuan harus solid dan tidak boleh dikotori oleh narkoba. Dimana dampak narkoba bagi anggota TNI sangatlah berbahaya. Bahwa hingga saat ini didalam menyampaikan putusan, tidak ada intervensi dari petinggi TNI, dan sebagai Hakim Agung, sangatlah tidak boleh diintervensi oleh atasan. Terkait dengan permasalahan yang ada di Mahkamah Agung perlu dibenahi didalam sistem rekruitmen yang diharapkan lebih selektif dalam memasukan SDM yang berkualitas, jujur dan bersih. Selama menjadi Ketua Pengadilan Militer, Calon tidak pernah diintervensi dalam menyampaikan putusan/dakwaannya. Bahwa hakim sebagai pelaksana UU, dimana sejak reformasi peradilan militer sangat transparan, hanya media massa yang tidak meliput sehingga nampaknya tidak transparan. Yang dimaksud dengan dugaan keterlibatan KASAU adalah anak buah KASAU yang melakukan tindak pidana korupsi dana koperasi, dan dipertotonkan di depan para Pati. Bahwa perkara-perkara di umum terlalu banyak, sehingga apabila TNI yang terlibat kasus tindak pidana umum dimasukan ke dalam peradilan umum akan menambah beban bagi peradilan umum, dan kesulitan lain apabila hakim peradilan umum memanggil pejabat militer. Bahwa Letjen Jaja Suparman terkait kasus korupsi, dimana KASAD mau menandatangani untuk proses peradilan dan yang bersangkutan dihukum 4 tahun dengan mengembalikan uang pengganti sebesar Rp.13 milyard, dan saat ini sedang tahap banding. Calon pernah mengadili anggota TNI yang ahli bom, dan apabila dipecat ditakutkan akan menyeberang dan melakukan tindakan yang lebih berbahaya. Sehingga dipertimbangkan untuk digeser ke bagian administrasi. Bahwa hukum acara Peradilan Militer masih digabung dengan Oditurt Militer, dan tidak mengenal SP3 dan JPU tidak memiliki anggota. Calon menyarankan bahwa hakim harus diawasi, namun Komisi Yudisial belum dapat masuk ke dalam Peradilan Militer. Bahwa Visi Calon adalah dengan melakukan percepatan perkara, karena setiap putusan akan berkaitan dengan administrasi, dan saat ini belum ada eksiminasi putusan. Calon sudah memimpin pengadilan banding 2 kali dan tidak mau diintervensi oleh siapapun. Norma-norma hukum harus ditaati dengan benar. Calon setuju apabila Hakim Militer di bawah Mahkamah Agung, namun terdapat kendala di dalam rekruitmen Hakim Militer. Bahwa TNI memiliki satuan-satuan yang memiiki kemampuan anti teroris, artinya bila dimungkinkan dapat dijadikan inti namun apabila tidak cukup sebagai perbantuan. 5

 Terkait bela negara tidak hanya TNI namun melibatkan semua unsur warga negara.  Bahwa disparitas dalam hukum militer, memang terjadi karena semua kasus dikaji antara peran, motivasi, akibatnya dan pengaruh terhadap satuan, dimana Sapta Marga sebagai pedoman, antara sapta marga, kode etik dan nurani sagatlah bersinergi.  Perbedaan hukum militer dengan umum adalah hukum militer tidak mengenal SP3 dalam proses penyidikan dan penyelidikan  Terkait penerapan sanksi pecat bagi kasus narkoba, meskipun ada protes dari atasan, sanksi pemecatan tetap dijatuhkan.  Calon tidak akan dapat diintervensi, karena melanggar sumpah jabatan sebagai hakim.  Terkait kasus yang menyangkut Sekretaris Mahkamah Agung, Calon sangat prihatin hal tersebut dan perlu juga dilakukan pengawasan ketat di Mahkamah Agung dan melakukan pembenahan melalui Perma. Calon selalu berpikiran positif bahwa kasus yang terjadi merupakan celah untuk memperbaiki kualitas Mahkamah Agung ke depannya.  Terkait beda pangkat dalam mengadili suatu perkara, hal tersebut bukanlah suatu permasalahan Calon dalam menjalankan tugas sebagai hakim.  Bahwa perlu ditinjau dan dipertimbangkan terhadap undang-undang yang mengatur tentang prajurit TNI dalam persidangan, karena sangat sulit meminta TNI untuk masuk ke dalam peradilan umum. 5. Calon Hakim Agung menandatangani dipersiapkan oleh Komisi III DPR RI.

surat

pernyataan

yang

telah

SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Nama : ……………………………………………… Tempat dan tanggal lahir : ……………………………………………… Pekerjaan/Jabatan : ……………………………………………… Bertempat tinggal di : .….……………………………………….…. Dengan ini menyatakan secara jujur dan sebenarnya serta bersedia untuk mengangkat sumpah/janji menurut Agama yang saya anut, Agama ………………..…; bahwa seluruh pernyataan, keterangan, informasi, dan atau bukti yang saya nyatakan, berikan atau sampaikan, baik secara lisan maupun tertulis kepada KOMISI III DPR-RI adalah benar guna memenuhi persyaratan untuk seleksi Calon Hakim Agung. Apabila saya terpilih menjadi Hakim Agung, saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban saya sebagai Hakim Agung dengan sebaikbaiknya dan seadil-adilnya serta akan menolak atau tidak menerima apapun secara langsung maupun tidak langsung atau tidak mau dipengaruhi oleh siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban saya yang diamanatkan oleh Undang-Undang kepada saya. 6

Bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya atas pernyataan saya ini, dan bersedia dituntut menurut hukum, apabila pernyataan saya ini terbukti tidak benar, baik untuk sebagian ataupun untuk seluruhnya termasuk untuk mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Hakim Agung, apabila saya terpilih menjadi Hakim Agung. Demikian Surat Pernyataan tertulis ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan atau tekanan dari manapun, di hadapan KOMISI III DPR-RI pada tanggal .. Agustus 2016. Jakarta, ....... Agustus 2016. Saya yang menyatakan, ( ………………………………………..) III. PENUTUP Rapat ditutup pukul 18.25 WIB

7