RANCANGAN
LAPORAN SINGKAT RAPAT PLENO KOMISI III DPR RI TERHADAP UJI KELAYAKAN (FIT AND PROPER TEST) CALON KAPOLRI KOMJEN (POL) DRS.M.TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D -------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)
Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Pukul Tempat Acara
: : : : : : : : :
2015-2016 V Terbuka Rapat Pleno Komisi III Kamis, 23 Juni 2016 10.14 s.d. 15.23 WIB. Ruang Rapat Komisi III DPR RI Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Kapolri, Komjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, MA.,Ph.D
KESIMPULAN/KEPUTUSAN I. PENDAHULUAN Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Calon Kapolri oleh Komisi III DPR RI dibuka pukul 10.14 WIB, oleh Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, SE.,MBA dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.
II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN 1. Sebelum dimulai Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Calon Kapolri, Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Issue Dugaan Pelanggaran HAM Penanganan pelaku tindak pidana terorisme pada saat di Densus 88 Kasus ditemukannya jenazah di cawang yang semula diduga pelaku tindak pidana terorisme. Kasus penangkapan Nurdin M Top Kasus tindak pidana terorisme di Medan Kasus Freeport sebagaimana yang tersebut dalam transkrip rekaman dan kasus-kasus lainnya
2. Beberapa hal yang disampaikan oleh calon Kapolri Komjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, MA.,Ph.D dalam penyampaian visi dan misi, diantaranya sebagai berikut: Paparan Calon Kapolri dalam Fit and Proper Test di Komisi III DPR RI, berjudul, “Optimalisasi Aksi: Menuju Polri yang semakin Profesional, Modern dan Terpercaya guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdauat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”. Kerangka Berpikir 1. Nawa Cita, RPJMN 2015-2019, RKP 2016, Paket Bijak Ekonomi Pemerintah 2. Renstra Polri 2015-2019, Renja Polri 2016, dan Quick Wins Polri. 3. Keberlanjutan Program Kapolri 4. Visi Dan Misi 5. Program Prioritas 6. Penjabaran Program Prioritas Menjadi Kegiatan 7. Komitmen Calon Kapolri Nawacita 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya 3. Membangun indonesia dari pinggiran dgn memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka negara kesatuan 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yg bebas korupsi bermartabat &terpercaya 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategi ekonomi domestik 8. Melakukan revolusi karakter bangsa 9. Memperteguh ke-bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia RPJMN 2015-2019 1. Terpenuhinya alutsista TNI dan almatsus Polri yang didukung industri pertahanan memasuki MEF Tahap II; 2. Meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit; 3. Meningkatnya profesionalisme polri; 4. Menguatnya intelijen dan kontra intelijen; 5. Menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan; 6. Menguatnya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba; 2
3
7. Terbangunnya sistem keamanan nasional yang terintegrasi. Renstra Polri 2015-2019 1. Terpenuhinya Alpalkam/Almatsus Polri guna mendukung penguatan tupoksi polri. 2. Terbangunnya postur polri yang profesional, bermoral, modern dan unggul melalui perubahan mind set dan culture set. 3. Tergelarnya kekuatan polri di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar berpenghuni serta sebagai poros maritim secara berkelanjutan/ kesinambungan 4. Terbangunnya teknologi kepolisian dan sistem informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi melalui penelitian dan kajian ilmiah dalam mendukung kinerja polri yang optimal 5. Meningkatnya pelayanan prima dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan upaya preemtif dan preventif yang didukung oleh penegakan hukum yang tegas 6. Meningkatnya peran intelijen dalam mendukung upaya mengelola keamanan dan ketertiban masyarakat 7. Terbangunnya kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam rangka sinergi polisional 8. Tergelarnya bhabinkamtibmas di seluruh desa/ kelurahan dalam rangka implementasi polmas dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan gejala sosial masyarakat 9. Meningkatnya keselamatan lalu lintas dalam rangka mendukung program decade of action for road safety 2011-2020 10. Meningkatnya penyelesaian dan pengungkapan, serta terciptanya rasa aman terhadap 4 (empat) jenis kejahatan (konvensional, terhadap kekayaan negara, transnasional dan berimplikasi kontinjensi) RKP TA 2016 1. Peningkatan pemanfaatan produk industri pertahanan dilakukan melalui pembuatan produk first article oleh industri pertahanan yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan user agar dapat meningkatkan variasi produk yang dapat diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri; 2. Peningkatan kesejahteraan prajurit melalui pembangunan perumahan dinas dan peningkatan kesiapan tni dengan penyelenggaraan latihan gabungan, latihan matra darat, latihan matra laut serta latihan matra udara; 3. Peningkatan profesionalisme polri pada aspek pelayanan publik melalui perbaikan kualitas operasi keamanan dan ketertiban, serta aspek kemitraan dengan memberdayakan potensi keamanan masyarakat; 4. Penguatan koordinasi intelijen dengan meningkatkan jumlah organisasi yang memanfaatkan data sharing, penambahan jaringan analisis sinyal baru dan jaringan komunikasi sandi; 3
5. Penguatan keamanan laut dan daerah perbatasan dengan pengadaan kapal patroli, alat surveillance, dan pembangunan/peningkatan pos perbatasan; 6. Peningkatan kapasitas rehabilitasi dengan menambah target 100.000 korban penyalahgunaan narkoba. 7. Peningkatan efektivitas sistem keamanan nasional melalui perbaikan kualitas policy brief yang didukung penyajian data secara cepat, akurat, aman dan mutakhir dengan penguatan infrastruktur ti, data centre, fasilitas situation room dan aplikasi intelijen Renja Polri Tahun Anggaran 2016 1. Penataan dalam pembinaan personel polri untuk mewujudkan kualitas dan kuantitas personel melalui pembinaan karier dan penyelenggaraan rektrutmen (penerimaan anggota polri) sesuai prinsip minimal zero growth melalui proses penerimaan yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis (betah); 2. Penataan kelembagaan dan meningkatkan budaya anti korupsi; 3. Meningkatkan profesionalisme anggota polri melalui pendidikan dan latihan; 4. Peningkatan kesejahteraan anggota polri, pengembangan sarpras perumahan dan mako polri serta pemenuhan kebutuhan minimal almatsus pada tingkat polda, polres dan polsek; 5. Terpeliharanya kondisi aman dan tertib di masyarakat melalui giat kamtibmas diseluruh wilayah nkri untuk mengurangi gangguan kamtibmas; 6. Membangun partisipasi publik dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam pengamanan lingkungan melalui pengembangan comunity policing; 7. Mengintensifkan sinergitas polisional dengan kementerian/ lembaga dan aparat penegak hukum lainnya; 8. Meningkatkan penegakan hukum yang profesional, objektif dan bebas kkn; 9. Menguatnya sistem pengawasan yang efektif untuk mewujudkan pelayanan polri yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn) serta mendukung kebijakan pembentukan pengawasan independen; Tercapainya sasaran reformasi birokrasi polri dan quick wins polri pada tingkat mabes polri dan kewilayahan Quick Wins Polri 1. Penertiban dan penegakan hukum bagi organisasi radikal dan anti pancasila 2. Perburuan dan penangkapan tokoh terorisme dan jejaring terorisme; 3. Aksi nasional pembersihan preman dan premanisme
4
5
4. Pembentukan dan pengefektifan satgas ops polri kontra radikal dan deradikalisasi (khusus isis); 5. Pemberlakuan rekrutmen terbuka untuk jabatan di lingkungan polri (Polres, Polda, Mabes Polri); 6. Polisi sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik; 7. Pembentukan tim internal anti korupsi (melibatkan unsur publik dan KPK); 8. Crash program pelayanan masyarakat: pelayanan bersih dari percaloan. Visi calon adalah : Terwujudnya Polri Yang Makin Profesional, Modern Dan Terpercaya Guna Mendukung Terciptanya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong 1. Profesional, Meningkatkan kompetensi sdm polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang mudah dipahami, dilaksanakan dan dapat diukur keberhasilannya. 2. Modern: melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan almatsus dan alpalkam yang semakin modern. 3. Terpercaya: Melakukan reformasi internal menuju polri yang bersih dan bebas dari kkn, guna terwujudnya penegakan hukum yang objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan. Sedangkan Misi calon adalah : 1. Melanjutkan reformasi internal polri. 2. Mewujudkan organisasi dan postur polri yang ideal dengan didukung sarana dan prasarana kepolisian yang modern. 3. Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia polri yang profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan hak asasi manusia. 4. Meningkatkan kesejahteraan anggota polri. 5. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan publik. 6. Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini berlandaskan prinsip pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah. 7. Meningkatkan harkamtibmas dengan mengikutsertakan publik melalui sinergi polisional. 8. Mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN. Propgram Prioritas calon adalah sebagai berikut : 1. Pemantapan reformasi internal polri. 5
2. Kat pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis TI. 3. Penanganan Pok radikal pro kekerasan dan intoleransi yang lebih optimal. 4. Peningkatan profesionalisme polri menuju keunggulan. 5. Peningkatan kesejahteraan anggota polri. 6. Tata kelembagaan, pemenuhan proporsionalitas gar dan kebutuhan min sarpras. 7. Penguatan harkamtibmas. 8. Bangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kamtibmas 9. Penegakkan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan 10. Penguatan pengawasan 11. Quick wins polri Penjabaran Program Prioritas, sebagai berikut : 1. Pemantapan reformasi internal polri Protret saat ini : a. Masih adanya ego sektoral antar fungsi, sehingga fungsi yang satu merasa lebih penting dari fungsi yang lain b. Sistem binkar yang transparan dan mempertimbangkan rekam jejak, kapabilitas dan kompentensi sudah berjalan namun belum maksimal dan belum konsisten serta memerlukan evaluasi menyeluruh. c. Rekrutmen sudah menggunakan prinsip Bersih, Transparan, Skuntabel, Humanis (BETAH) namun masih terdapat penyimpangan sehingga dibutuhkan penggunaan TI dalam proses rekrutmen. d. Tahun 2015: 633 pers, tahun 2016: 645 pers yang melaksanakan Dikbangum, namun hasil seleksi dikbangum belum mencerminkan transparansi, objektivitas dan akuntabilitas sehingga masih menimbulkan ketidakpuasan dan complain. e. Masih terdapat polda hidup hedonis, koruptif, kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan tugas serta kurang tegasnya gakkum terhadap anggota yang melakukan gakkum terkait perilaku koruptif. Kegiatan yang dilakukan : a. Peningkatan soliditas internal. b. Konsistensi pembimnaan karier berdasarkan merit system dengan rekam jejak. c. melaksanakan rekruitmen dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH). d. Sistem seleksi dibangun yang lebih efisien, efektif, adil, transparan dan obyektif. Membudayakan prilaku anti korupsi. 2. Peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis TI.
6
7
a. Layanan publik yang mudah diakses masyarakat, lebih cepat, bebas calo dan berbasis teknologi informasi. b. menyederhanakan regulasi dan proses pada loket-loket pelayanan yang tidak berbelit-beli. c. Quick respons. d. modernisasi teknologi pendukung pelayanan publik. 3. Penanganan pok radikal pro kekerasan dan intoleransi yang lebih optimal a. deteksi dini dan deteksi aksi dalam rangka pemetaan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi. b. membangun daya cegah dan daya tangkal warga. c. kerjasama dengan stake holder. d. mengintensifkan kegiatan dialogis dikantong-kantong radikal pro kekerasan dan intoleransi. e. penegakan hukum yang optimal. 4. Peningkatan profesionalisme polri menuju keunggulan. a. peningkatan kualitas 8 (delapan) standar pendidilkan polri. b. peningkatan pelatihan fungsi teknis pada satuan kewilayahan. c. mengoptimalkan sistem manajemen kinerja. d. penyusunan rumpun jabatan fungsional dan sertifikasi profesi. e. modernisasi almatsus dan alpalkam Polri. 5. Peningkatan kesejahteraan anggota polri. a. peningkatan tunjangan kinerja. b. peningkatan pemenuhan perumahan dinas anggota Polri. c. meningkatkan program pelayanan dan fasilitas kesehatan anggota Polri. d. peningkatan tunjangan kemahalan bagi anggota di daerah perbatasan dan Papua. e. peningkatan dukungan operasional Bhabinkamtibmas. f. mengupayakan program wirausaha bagi anggota Polri. g. dukungan asuransi keselamatan kerja bagi Polri. 6. Tata kelembagaan, pemenuhan proporsionalitas dan kebutuhan mininum sarpras. a. penyederhanaan SOP berbasis checklist dan hasil. b. retrukturisasi SOTK Polri sesuai tantangan tugas, antara lain penguatasn Densus, Brimob dan Baharkam. c. Pemenuhan proporsionalitas anggaran. d. pemenuhan kebutuhan minimal SDM dan Sarpras. e. Pembentukan Polda Kaltara, tipologi Polda Lampung dan Riau, serta penongkatan Tipologi Polres. 7. Penguatan harkamtibmas. a. Penggelaran personel berseragam pada daerah kerawanan kejahatan, kemacetan, dan laka lantas. 7
b. peningkatan pengamanan perbatasan melalui pembangunan Pospos PAM Perbatasan. c. pengamanan kebakaran hutan dan lahan. d. Penguatan sinergitas polisional dengan TNI, BIN, BNN, Basarnas, Bakamla dan Pemda e. Pengamanan pemilukada serentak 2017-2018, serta Pileg dan Pilpes 2019. f. Pengamanan program prioritas nasional dan paket kebijakan ekonomi pemerintah. 8. Bangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kamtibmas. a. membangunan daya cegah dan daya tangkal terhadap kejahatan terorisme, narkoba, separatis dan anti ideologi Pancasila. b. Pemenuhan 1 Babinkamtibmas 1 desa dan kelurahan secara bertahap. c. mendorong pemanfaat alat-alat pengamanan berbasis TI. d. penguatan pembinaan teknis Polsus, Pamswakarsa serta Korwas PPNS. 9. Penegakkan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan. a. penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik meliputi kejahatan jalanan, kejahatan terhadap perempuan dan anak, terorisme, illegal fishing, korupsi, narkoba, cyber crime dan kejahatan ekonomi lainnya. b. menghilangkan pungutan liar, pemerasan dan makelar kasus dalam proses penyidikan. c. menghilangkan kecenderungan rekayasa dan berbelit-belit dalam penanganan kasus. d. peningkatan kemampuan penyidikan cyber crime, ekonomi, dokpol, labfor dan sertifikasi penyidik. e. peningkatan sinergi CJS dan penegakan hukum lainnya. f. peningkatan anggaran penyidikan dan modernisasi teknologi peralatan pendukung penyidikan. g. penyelesaian perkara mudah dan ringan melalui pendekatan restorative justice. 10. Penguatan pengawasan a. memperkuat kerjasama dengan pengawas eksternal dengan EMI dan IME. b. memperbaiki sistem complain masyarakat secara online. c. meningkatkan sistem penilaian endeks tata elola kepolisian. d. membuat sistem pengawasan untuk menekan budaya korupsi internal.
8
9
11. Quick wins polri a. Penertiban dan penegakan hukum bagi organisasi radikal dan anti Pancasila. b. Perburuan dan penangkapan gembong teroris santoso dan jejaring terorisme. c. Aksi nasional pembersihan preman dan premanisme. d. Pembentukan dan Pengektifan Satgas Ops Polri Kontra Radikal dan Deradikalisasi (Khusus ISIS). e. Pemberlakukan Rekrutmen terbuka untuk Jabatan di lingkungan Polri (Polres, Polda, Mabes Polri) f. Polisi sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik. g. Pembentukan Tim Internal Anti Korupsi (Melibatkan Unsur Publik Dan KPK) h. Crash Program Pelayanan Masyarakat: Pelayanan Bersih Dari Percaloan. Komitmen Calon Kapolri adalah : 1. Melakukan konsolidasi internal, dan menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan organisasi polri yang semakin solid dan profesional. 2. Melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh kapolri sebelumnya. 3. Mewujudkan insan bhayangkara dan organisasi polri yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menjunjung etika dan moral. 4. Selalu mengembangkan sistem diklat polri dalam rangka meningkatkan kompetensi dan integritas sdm polri. 5. Melakukan koordinasi dengan stake holder terkait guna memudahkan dan memperlancar program-program yang telah direncanakan dan ditetapkan 6. Menunjukkan teladan pemimpin yang memiliki kompetensi, proaktif, tegas, tidak ragu-ragu dan bertanggung jawab, serta melayani dan memberdayakan anggota serta antisipatif terhadap perubahan; 7. Mewujudkan pelayanan prima polri kepada masyarakat dengan lebih mudah, cepat, nyaman, dan humanis 8. Menerapkan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi dan menindak bagi yang melakukan pelanggaran serta meningkatkan kesejahteraan pers polri 9. Mengamankan program prioritas nasional dan kebijakan ekonomi pemerintah. 10. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh reformasi internal polri, peningkatan pelayanan publik yang semakin prima, penegakan hukum yang semakin profesional dan berkeadilan, serta penanganan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi yang lebih optimal. 9
Pemaparan lengkap telah disampaikan secara tertulis oleh Calon Kapolri kepada seluruh Anggota Komisi III DPR RI. 3. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok bahasan diantaranya adalah sebagai berikut: : Pengusulan Saudara Komjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, MA.,Ph.D menjadi Calon Kapolri telah melompati 5 angkatan, oleh karena itu apabila menjadi Kapolri, Calon harus melakukan konsolidasi berkaitan dengan tugas dan kepangkatan. Bagaimana Calon menempatkan para senior dalam tugas dan bagaimana koordinasi tugas dengan lembaga lain, khususnya TNI. Bagaimana upaya reformasi ditubuh Polri yang selama ini terjadi, kearah mana reformasi ini dibawa, adakah strategi khusus dari calon. Beberapa kelompok masyarakat dan LSM memberikan catatan kepada Calon, yaitu adanya dugaan pelanggaran HAM dalam penanganan dugaan tindak pidana terorisme, dan bagaimana pendapat Calon ketika bertugas di Papua, terkait kasus Labora Sitorus. Bahwa sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Calon, bahwa calon didukung oleh semua angkatan, semua potensi yang ada di Polri perlu ditingkatkan. Khusus, peningkatan kesejahteraan prajurit, perlu dilakukan terobosan-terobosan yang konkrit yang sampai saat ini belum terlihat. Bagaimana Calon Kapolri mengimplementasikan kesejahteraan prajurit dari level Kombes ke bawah. Tidak adanya data yang akurat di Mabes Polri untuk memonitor sistem promosi dan mutasi Anggota Kepolisian, oleh karena itu meminta Calon Kapolri mempunyai program promosi dan mutasi yang transparan dan akuntabel. Terkait dengan program Polri dalam penanganan Terorisme, salah satunya melakukan penguatan Densus 88, apa yang dimaksud dengan penguatan Densus 88 ini, dan ke depan apa yang akan dilakukan oleh Densus 88. Dengan masih adanya penegakan hukum yang penuh rekayasa, bagaimana strategi calon untuk menghilangkan rekayasa atau kriminalisasi terhadap seseorang. Dalam penanganan tindak pidana terorisme, dan kejahatan Narkoba, bagaimana strategi serta langkah apa yang harus dilakukan oleh calon ketika menjadi Kapolri. Dalam paparan calon, kedepan akan membawa Polri ke arah profesional, modern, dan terpercaya, dikaitkan dengan Indeks Tata Kelola Kepolisian, bahwa tidak ada satupun Polda yang berpredikat baik. Hanya ada 5 Polda yang mendapatkan “cenderung baik”. Berkenaan dengan hal tersebut, Meminta penjelasan calon apabila nanti menjadi Kapolri terkait Tata Kelola Kepolisian ke arah profesional, modern, dan terpercaya. Berapa waktu yang lalu, dalam kerjasama dengan lembaga penegak hukum yang lain, dengan KPK, dengan TNI, antara penyidik Polda dengan 10
11
Kejaksaan, bagaimana langkah-langkah strategi Calon Kapolri dalam membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga ini. Masalah internal Polri, bahwa remunerasi Polri selama ini mencapai 57%, dan masih dibawah tunjangan remunerasi TNI, untuk itu agar calon memperjuangkan hal tersebut. Meminta perhatian kepada Calon Kapolri terhadap fasilitas kepolisian di daerah belum banyak terpenuhi, sebagai contoh di Jawa Timur ada Polsek yang belum mempunyai kantor, atau mobil patroli yan tidak layak pakai. Sejak tahun 2013, terjadi krisis STNK-masih banyak masyarakat yang mengeluh karena STNK bisa berbulan-bulan jadinya, mohon tanggapan dan perbaikannya seperti apa. Terkait dengan Jaringan Santoso sampai saat ini belum semuanya tertangkap, dan untuk mempercepat jaringan ini agar bisa terungkap dan tertangkap, apakah perlu Polri meminta bantuan TNI. Meminta penjelasan Calon Kapolri terkait dengan pengerahan pasukan yang berlebihan ketika akan menangkap pelaku dugaan tindak pidana terorisme. Bahwa terkait dengan kasus perusahaan swasta di Tual yaitu PT. Maritim Timur Jaya, perusahaan ini bekerjasama dengan perusahaan asing. Dalam perkembangannya, di duga telah terjadi tindak pidana dan Bareskrim telah melakukan pemeriksaan berlebihan terhadap PT tersebut. Atas aksi dari Bareskrim telah dilaporkan ke Propam, dan Propam telah melakukan penyelidikan serta ditemukan ada indikasi kesalahan yang dilakukan Bareskrim. Atas temuan dari Propam, dilaporkan ke Menkopolhukam dan dilakukan gelar perkara. Bagaimana calon Kapolri melihat dan menindaklanjuti kasus tersebut. Bagaimana komitmen calon terhadap kelompok radikal dan intoleransi; dan bagaimana sikap terhadap penyanderaan yang dilakukan kelompok abu sayaf (Filipina), sehingga tidak terulang kembali. Meminta kepada Polri harus menjaga investasi di Indonesia agar terus keberlangsungan investasi dengan aman. Bahwa telah terjadi dalam kasus pinjam-meminjam, yang diduga terjadi kriminalisasi terhadap pihak asing oleh oknum anggota Polri (sebagaimana data yang telah diserahkan kepada calon Kapolri). Bahwa pendekatan penanganan terorisme tidak sepenuhnya berbasis criminal justice system tetapi juga ada pendekatan represif, yaitu ketika pelaku dugaan tindak pidana terorisme melakukan aksinya, maka terduga itu bisa langsung ditembak. Apakah pendekatan ini akan dipertahankan. Peraturan Perundang-undangan tentang terorisme adalah lex spesialis, tetapi ada perlindungan HAM, khususnya di negarta Inggris. Terkait dengan perluasan waktu penanganan terorisme, bagaimana konsep dalam menangani terorisme. Bahwa para Bayangkara yang telah selesai sekolah pendidikan Sespimti atau Lemhanas, diantaranya ada yang sementara non-job di internal 11
kepolisian. Bagaimana konsep Calon Kapolri untuk diperbaiki kedepannya. Bahwa dalam sebuah organisasi menjadi hal yang biasa jika terjadi permasalahan, sebagaimana halnya permasalahan yang ada di jajaran internal Polri. Upaya apa yang akan dilakukan oleh calon apabila terpilih menjadi Kapolri untuk mempersatukan Jajaran Polri. Bahwa terhadap Anggota TNI-Polri tidak boleh berpolitik praktis, jaminan apa yang calon berikan, agar anggota Polri tidak melakukan dukungan terhadap parpol tertentu, serta upaya apa yang akan dilakukan. Bahaw sering terjadinya penegakan hukum yang tidak transparan dan akuntable serta penanganan kasus korupsi kurang optimal, bagaimana langkah konkrit calon Kapolri dalam menangani dugaan penanganan kasus-kasus korupsi di kepolisian. Sesuai dengan PP nomor 32 Tahun 2015 tentang gaji anggota kepolisian yang merupakan kebutuhan dasar yang harus selesai di kepolisian. Langkah konkrit sepeti apa yang akan calon lakukan. Salah satu visi calon Kapolri adalah melakukan reformasi interal, dalam hal ini ingin melakukan/mencegah dini terhadap tindakan koruptif di tingkat kepolisian. Apakah langkah konkrit yang bisa tercapai dan terukur satu/dua tahun kedepannya. Bahwa Calon Kapolri harus menjaga hubungan dengan lembaga lain khususnya lembaga penegak hukum, dimana kewenangan yang besar harus ada komunikasi yang baik, termasuk menjaga hubungan antara Polri dan TNI. Bagaimana langkah strategis Calon Kapolri agar peredaran miras, kejahatan narkoba, seksualitas dapat teratasi dan bagaimana strategis ke depan terkait hal tersebut. Meminta kepada Calon Kapolri untuk menjadi perhatian bahwa apabila ada salah langkah/tindakan dalam penanggulangan terorisme ini, maka akan memunculkan tindakan-tindakan baru. Jangan sampai publik antipati terhadap penindakan terorisme ini. oleh karena itu, kasus suyono adalah kasus terakhir dalam penanganan dugaan tindak pidana terorisme di negeri ini. Meminta penjelasan calon tentang peta sebaran pemberantasan terorisme, serta pemahaman Densus 88 tentang terorisme. Jangan sampai tindakan pelaku terorisme di identikan dengan Islam. Meminta perhatian calon terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 dimana puluhan juta rakyat Indonesia menderita atas kebakaran hutan dan lahan, banyak pelaku yang lepas, karena lemahnya anggota Polri dalam melakukan penyidikan. Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, bagaimana langkah konkrit anggota di tingkat polsek dan polres, dalam rangka mengurangi kejahatan seksual terhadap anak. Dalam penanganan narkoba, bagaimana dengan pembinaan dan pemecatan terhadap anggota yang terlibat dalam jaringan narkoba. 12
13
Meminta perhatian calon dalam pengelolaan SDM di Kepolisian secara benar, dengan menggunakan merrit system; Perlindungan anggota Polri yang bertugas dilapangan; serta menjalankan PP 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian, secara konsisten. Bahwa Bareskrim Polri memiliki pekerjaan rumah, apa program kerja jangka pendek dan panjang Bareskrim Polri ini. Terkait dengan tahapan-tahapan visi dan misi, reformasi struktural, instrumental dan kultural. Bagaimana Calon mendorong perbaikan di bidang kultural ini. Bahwa apa yang calon sampaikan dalam uji kelayakan ini, mirip dengan calon kapolri sebelum-sebelumnya. Dalam ITK (Indeks Tata kelola Polri), Jajak pendapat Kompas (2016), Independensi Polri dalam menangani perkara yaitu belum independen 68%, Atas nama profesionalisme, ada reward dan punishment, pada 5 Polda yang cenderung baik, bagaimana dengan rewardnya. Bahwa adanya tingkat stress pada anggota polisi yang tinggi, khususnya anggota reserse (polisi bunuh diri atau membunuh keluarganya), bagaimana menagggapi calon melihat hal ini. Bahwa Panja Penegakan Hukum akan banyak datang ke beberapa Kapolda, tentang kasus-kasus terkait dengan aparat kepolisian; ingin mengetahui lebih dalam, apa komitmen untuk melakukan reformasi ditubuh kepolisian. 3. Beberapa tambahan paparan dan penjelasan Calon Kapolri atas beberapa hal permasalahan, diantaranya sebagai berikut : Terkait dengan paparan Visi dan Misii, ini mirip dengan Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti waktu Fit and Proper Test tahun lalu. Pada dasarnya Polri mempunyai grand strategi yang menyesuaikan dengan grand startegi negara, yaitu RPJMN (5 tahunan), maka Polri mempunyai grand strategi 5 tahunan, sehingga siapapun Kapolri-nya, tidak boleh keluar dari grand strategi Polri tersebut. saat ini sudah memasuki tahun ketiga RPJMN tersebut, maka tidak boleh merubah rencana 5 tahunan tersebut. Hanya memerlukan optimalisasi aksi dalam program-program Polri dimaksud. Terkait dengan demo buruh yang berakhir pada penangkapan dan penindakan hukum, ratusan/ribuan penyampaian pendapat (demontrasi), itu dijamin oleh undang-undang. Tetapi Undang-undang ini ada batasanbatasannya, yaitu Pasal 19 dan 20 Konvensi PBB. Yang pertama adalah harus menghargai orang lain, menjaga ketertiban umum, keamanan nasional, dan persatuan dan kesatuan bangsa. Jika keempat hal ini atau satu saja tidak dipenuhi, maka aparat penegak hukum harus menjaganya. Terkait dengan kasus yang menyangkut Labora Sitorus, pertama kali ditangani oleh Polda Papua dalam kasus Penggelapan Minyak. Bulan April 2013, PPATK memberi informasi bahwa Labora Sitorus terkait dengan minyak tersebut, memiliki rekening bernilai Rp.1,2 Triliun, calon kaget dan antusias untuk menanganinya. Terkait dengan kepemilikan HPH, Polri mengembangkan kasus tersebut di Polda Papua. Bahwa sampai sekarang 13
(proses hukum yang telah inkracht), tidak ada rekening yang bernilai Rp 1,2 T milik Labora Sitorus. Ketika ditanyakan kepada PPATK dari mana angka 1,2 T tersebut, jawabannya adalah akumulasi keluar-masuk uang selama 5 tahun. kenapa ini terjadi, Labora Sitorus memiliki PT yang legal, yaitu penyaluran BBM, tetapi ada sedikit pencurian BBM, dan perusahaan HPH nya adalah menggunakan perusahaan illegal. Bahwa pada Tahun 2000, Polri telah berpisah dari ABRI, maka terbit PP No. 1 Tahun 2003, bahwa anggota Polri dilarang berbisnis karena berpotensi mengurangi keuangan Negara, bersinggungan dengan tugas dan kewenangan Polri. Dengan demikian, apabila anggota Polri yang lain diperbolehkan maka harus dibuat Perkap tentang Bisnis anggota Polri. Selain itu, harus ada uji kelayakan dan proposal untuk melakukan pemeriksaan dilapangan terkait dengan bisnis anggota Polri tersebut. Terkait dengan aliran dana Labora Sitorus, yaitu ada 17 rekening anggota yang ada disana, mulai pangkat tertinggi adalah Kombes. Ada juga rekening anggota Polri lain yang menuju rekening Labora Sitorus, sebagai contoh membeli minyak dari Labora Sitorus atau meminjam uang kepada Labora Sitorus. Ini sudah dilakukan pemeriksaan dan diberikan sanksi administrasi. Ada kebijakan pada saat calon menjadi Kapolda di Papua, yaitu tidak boleh ada Kapolres yang memberikan uang kepada calon. Terkait dengan senioritas-junioritas di tubuh Polri. Calon memberikan penghargaan berdasarkan kinerja, kompeten dan objektifitas untuk menugaskan senior-senior di jabatan-jabatan yang menentukan Polri. Hubungan dengan lembaga lain, yang terpenting adalah komunikasi disemua jajaran. Calon akan mendorong ditingkat pimpinan formal untuk membangun komunikasi formal, sampai hubungan personal antara pimpinan di instansi lain, atau secara informal, yaitu hubungan personal dengan instansi lain, dalam arti yang positif. Hubungan ini menjadi kriteria dalam memberikan promosi dan demosi. Bahwa terkait dengan penindakan hukum terhadap pelaku terorisme, Semenjak Bom Bali sudah ada terduga terorisme yang meninggal. Dinamika ini berkembang, yang dulu ditujukan kepada target polisi, kemudian ketika dilakukan penangkapan-penangkapan, maka objeknya menjadi lain. ada 2 strategi penanganan terorisme, yaitu politik/negoisasi dan economic approach. Dalam hal institusi penanganan, lembaga yang menangani adalah militer. Dahulu Indonesia menggunakan pendekatan militer. Saat orde baru menggunakan intelijen dan saat refromasi menggunakan law enforcement, yaitu yang menanggani adalah Polisi dengan proses pidana. Bagaimana dengan jumlah sebanyak 122 orang yang tertembak terkait dengan dugaan pelaku terirosme. Bahwa adanya taktis dilapangan, yaitu ketika dilakukan penangkapan, yang dilakukan oleh terduga itu membahayakan umum. Ketika terjadi ancaman terhadap petugas/masyarakat umum, maka yang dilakukan adalah menghentikan ancaman itu. Bahwa terdapat pemikiran di Kelompok-kelompok ekstrim 14
15
adalah mati dengan jihad dengan membunuh diri adalah pahala. Maka, bagi mereka momentum masuk surga adalah 2 hal, yaitu pada saat eksekusi membunuh atau bunuh diri. Kedua, adalah ketika mereka melakukan konfrontasi dengan aparat kepolisian. Fenomena ini membuat hampir semua penegak hukum bingung menghadapinya, karena mereka berhadapan dengan terduga pelaku terorisme yang siap mati, sedangkan petugas tidak siap mati. namun demikian, audit atau evaluasi kepada Densus 88 perlu ada. Ditubuh Polri sudah ada mekanisme, yaitu melalui Propam untuk memeriksa. Calon keberatan dibentuk dewan khusus untuk mengamati tindakan Densus 88, karena ditubuh Polri sudah ada mekanismenya. Terkait dengan STNK dan TNKB, calon menyadari itu terlambat di proses lelang. Oleh karena itu, tahun ini lelang sudah dilakukan dan siap dieksekusi. Untuk TNKB dan SIM, Korlantas sudah membuat terobosan yaitu dilakukan dengan sistem online. Terkait dengan narkoba untuk di Polri dilakukan dengan kampanyekampanye pencegahan disemua sektor generasi masyarakat. Diberikan sistem target di kasus korupsi dan narkoba ini maka akan ada sistem kompetisi. Kalau tidak ada target maka yang terjadi bisnis mutual. Faktor rehabilitasi menjadi salah satu fokus yang diperhatikan. Program satu desa satu polisi, adalah faktor yang penting (babinkabtimmas), ini dilakukan karena peran babinkabtimas sebagai agen bagi Polri, untuk mendeteksi dan menyelesaikan konflik sejak dini. Dari 80.000 desa baru terealisasi 30.000an. Berkaitan dengan refromasi Polri, ada buku biru yang sudah terbit. Ada 3 reformasi ditubuh Polri, yaitu Struktural, internal, dan kultural. Yang utama dari reformasi kultural ini adalah budaya komsumtif, koruptif, dan komunikatif. Dari anggaran yang sudah ada, belanja pegawai bisa menunjukan bahwa organisasi Polri adalah organisasi tidak sehat, karena belanja pegawai lebih besar. Oleh karena itu, perlu ada langkah perbaikan, untuk belanja pegawai kita menerapkan zero ground, yaitu mengganti yang pensiun. Bukan rekruitmen berdasarkan ratio. Belanja pegawai akan dinaikan berdasarkan tunjangan remunerasi, yang saat ini 57%, naik sebesar 15% (tahun ini). Untuk perumahan baru ada sebanyak 14%, banyak anggota Polri yang mencari rumah dengan biaya sendiri. Apabila hanya mengandalkan APBN tidak mungkin, oleh karena itu, Polda-Polda harus bekerjasama dengan Pemda Provinsi, juga dengan perusahaan yang lain, sepanjang tidak terjadi konflik kepentingan dengan tugas dan kewenangan Polri. Terkait dengan “papa minta saham”, bahwa nama calon disebut bukan karena saham. Tetapi terkait dengan pemenangan suara oleh Tim sukses Joko Widodo, bahwa waktu itu Partai Gerindra dan Partai Golkar tidak melakukan kampenya di Papua, karena jumlah suara sedikit. Masalah miras, undang-undang sudah ada. Di dalam undang-undang jelas, tetapi ada klasifikasinya. Namun ada Perda yang melarang miras, di Aceh 15
juga demikian. Sebagai pimpinan Polri, calon melihat kebutuhan berdasarkan Perda. Berkaitan dengan kejahatan seksual, calon akan melakukan hal yang sama, yaitu pencegahan dan penegakan hukum. Polri sudah memiliki unit khusus, yaitu PPA. Calon akan mengefektifkan unit ini ditingkat Polres dan Polda agar berjalan maksimal. Ada sejumlah kasus yang tadi dipertanyakan, calon akan melakukan pengecekan kasus-kasus ini tadi, dan akan disampaikan dalam Rapat Kerja nantinya. 4. Calon Kapolri, Komjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, MA.,Ph.D menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi III DPR RI, surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh calon Kapolri, sebagai berikut : SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Nama Tempat dan tanggal lahir Pekerjaan/Jabatan Bertempat tinggal di
: : : :
……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… .….……………………………………….….
Dengan ini menyatakan secara jujur dan sebenarnya serta bersedia untuk mengangkat sumpah/janji menurut Agama yang saya anut, Agama ………………..…; bahwa seluruh pernyataan, keterangan, informasi, dan atau bukti yang saya nyatakan, berikan atau sampaikan, baik secara lisan maupun tertulis kepada KOMISI III DPR-RI adalah benar guna memenuhi persyaratan Uji Kelayakan sebagai Calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apabila saya terpilih menjadi Kapolri, saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kapolri untuk melaksanakan tugas pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta akan menolak atau tidak menerima apapun secara langsung maupun tidak langsung atau tidak mau dipengaruhi oleh siapapun juga dalam melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban saya yang diamanatkan oleh Undang-Undang kepada saya. Bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya atas pernyataan saya ini, dan bersedia dituntut menurut hukum, apabila pernyataan saya ini terbukti tidak benar, baik untuk sebagian ataupun untuk seluruhnya termasuk untuk mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Kapolri, apabila saya terpilih menjadi Kapolri. 16
17
Demikian Surat Pernyataan tertulis ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan atau tekanan dari manapun, di hadapan KOMISI III DPR-RI pada tanggal 23 Juni 2016. Jakarta, 23 Juni 2016 Saya yang menyatakan, ( ………………………………………..) 5. Setelah selesai melakukan Uji Kelayakan (fit and proper test) terhadap calon Kapolri, Komisi III DPR RI melanjutkan Rapat (Pleno) Komisi untuk memberikan persetujuan atau penolakan pemberhentian dan pengangkatan Calon Kapolri atas nama Komjen Pol. Drs. M. Tito Karnavian, MA.,Ph.D , SH.,M.Si.
III. KEPUTUSAN/KESIMPULAN Komisi III DPR RI akan melakukan Rapat (Pleno) Komisi untuk mendengarkan pandangan fraksi-fraksi terhadap persetujuan Pemberhentian dengan hormat dari Jabatan Kapolri atas nama Jenderal (Pol) Drs.Badrodin Haiti dan Pengangkatan Komjen (Pol) Drs. M.Tito Karnavian, M.A., Ph.D sebagai Kapolri. Rapat ditutup pukul 15.23 WIB
17
