KEPUTUSAN

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN ASRENA POLRI --------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Acara

: : : : : : : : :

2015-2016 V Terbuka Rapat Kerja Komisi III DPR RI Rabu, 8 Juni 2016 Pukul 10.45 s.d. 12.02 WIB Ruang Rapat Komisi III DPR RI Pembahasan APBN-P Tahun 2016 Kepolisian Negara RI

KESIMPULAN/KEPUTUSAN I. PENDAHULUAN Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Asrena Polri dibuka pukul 10.45 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI, Yth.H.Bambang Soesatyo, SE., MBA., dengan agenda rapat sebagaimana tersebut di atas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN 1. Dalam pembahasan APBN-P Tahun 2016, Asrena Polri menyampaikan halhal diantaranya sebagai berikut :  Berdasarkan arah kebijakan dan sasaran pembangunan bidang keamanan dalam rkp tahun 2016 serta target capaian polri tahun 2016 dalam renstra polri tahun 2015 - 2019 yaitu “meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terjauh dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung sumber daya manusia berkualitas guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional” maka ditetapkan sasaran prioritas dan arah kebijakan dalam rencana kerja Polri T.A. 2016 sebagai berikut: 1. Sasaran Prioritas Polri Tahun 2016. a. Penataan dalam pembinaan personel polri untuk mewujudkan kualitas dan kuantitas personel melalui pembinaan karier dan penyelenggaraan rektrutmen (penerimaan anggota polri) sesuai 1

prinsip minimal zero growth melalui proses penerimaan yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis (betah); b. Penataan kelembagaan dan meningkatkan budaya anti korupsi; c. Meningkatkan profesionalisme anggota polri melalui pendidikan dan latihan; d. Peningkatan kesejahteraan anggota polri, pengembangan saRp.ras perumahan dan mako polri serta pemenuhan kebutuhan minimal almatsus pada tingkat polda, polres dan polsek; e. Terpeliharanya kondisi aman dan tertib di masyarakat melalui giat kamtibmas diseluruh wilayah nkri untuk mengurangi gangguan kamtibmas; f. Membangun partisipasi publik dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam pengamanan lingkungan melalui pengembangan comunity policing; g. Mengintensifkan sinergitas polisional dengan kementerian/lembaga dan aparat penegak hukum lainnya; h. Meningkatkan penegakan hukum yang profesional, objektif dan bebas kkn; i. Menguatnya sistem pengawasan yang efektif untuk mewujudkan pelayanan polri yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn) serta mendukung kebijakan pembentukan pengawasan independen; j. Tercapainya sasaran reformasi birokrasi polri dan quick wins polri pada tingkat mabes polri dan kewilayahan. 2. Arah Kebijakan Polri Tahun 2016. a. Melaksanakan rekrutmen melalui jalur talent scouting dan penerimaan anggota polri melalui jalur umum dengan tetap memperhatikan kebutuhan organisasi, dengan strategi antara lain menyelenggarakan sistem rekrutmen dan seleksi penerimaan anggota polri yaitu taruna akpol sebanyak 300 orang, sipss sebanyak 50 orang, dan bintara sebanyak 9.850 orang serta tamtama sebanyak 1.000 orang; b. Peningkatan kemampuan polair dengan didukung penambahan kapal dalam rangka mendukung poros maritim; c. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan personel dengan menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan personel polri; d. Peningkatan kesejahteraan personel polri dalam rangka profesionalisme pelayanan kamtibmas kepada masyarakat; e. Mengembangkan sarpras mako polri serta pemenuhan kebutuhan minimal almatsus polri; f. Optimalisasi pelayanan masyarakat yang prima melalui penggelaran personel dan peralatan polri yang berbasis teknologi; g. Pemantapan pelaksanaan perpolisian masyarakat melalui optimalisasi peran bhabinkamtibmas dan kelompok kesadaran masyarakat tentang kamtibmas; h. Penguatan bidang kehumasan melalui implementasi keterbukaan informasi publik guna mewujudkan kepercayaan masyarakat; i. Optimalisasi penegakan hukum terhadap 4 (empat) jenis kejahatan; 2

j.

Menyelaraskan dan mengefektifkan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (apip) serta menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah (spip) secara maksimal guna mencegah terjadinya kkn; k. Mengintensifkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap sasaran reformasi birokrasi polri dan quick wins polri dalam bentuk satgas pada tingkat mabes polri dan kewilayahan.  Untuk Mendukung Terlaksananya Sasaran Prioritas Polri Tahun 2016, Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara T.A. 2016, Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara T.A. 2016 Dan Sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Sp-Dipa) Induk T.A. 2016 Nomor: Sp Dipa060.01-0/2016 Telah Ditetapkan Alokasi Anggaran Polri T.A. 2016 Sebesar Rp. 73,002 Triliun, Dengan Komposisi Per Jenis Belanja.  Sumber Anggaran Dan Per Program Sebagai Berikut: 1. Jenis Belanja Terdiri dari: BELANJA PEGAWAI : RP. 37,257 TRILIUN (51,04%) BELANJA BARANG : RP. 19,808 TRILIUN (27,14%) BELANJA MODAL : RP. 15,936 TRILIUN (21,83%) 2. Sumber Anggaran terdiri dari: RUPIAH MURNI : PNBP : BADAN LAYANAN UMUM : RUPIAH MURNI : PENDAMPING PINJAMAN LUGRI : PINJAMAN DAGRI :

RP. 60,054 TRILIUN (82,27%) RP. 7,518 TRILIUN (10,30%) RP. 1,046 TRILIUN (1,44%) RP. 337 MILIAR (0,47%) RP. 3,336 TRILIUN (4,57%) RP. 710 MILIAR (0,98%)

3. Alokasi Per Program. Alokasi anggaran Polri T.A. 2016, sebesar Rp. 73,002 triliun tersebut dijabarkan dalam 13 (tiga belas) program dan 89 kegiatan dalam dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA)/daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Polri T.A. 2016 pada 1.254 satuan kerja di lingkungan Polri, dengan rincian per progam sebagai berikut: 1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya polri sebesar rp. 31,775 triliun (43,53%); 2. Program peningkatan sarana prasarana aparatur polri sebesar rp. 23,457 triliun (32,16%); 3. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur polri sebesar rp. 380 miliar (0,52%); 4. Program penelitian dan pengembangan polri sebesar Rp.. 16 miliar (0,03%); 5. Program pendidikan dan latihan aparatur polri sebesar Rp.. 1,292 triliun (1,77%); 6. Program pemberdayaan sumber daya manusia polri sebesar Rp.. 430 miliar (0,59%); 3

7. Program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban sebesar Rp.. 1,079 triliun (1,48%); 8. Program kerjasama keamanan dan ketertiban sebesar Rp.. 179 miliar (0,25%); 9. Program pemberdayaan potensi keamanan sebesar Rp.. 1,052 triliun (1,45%); 10. Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebesar Rp.. 8,717 triliun (11,94%); 11. Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebesar Rp.. 2,308 triliun (3,17%); 12. Program penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri berkadar tinggi sebesar Rp. 2,280 triliun (3,13%); 13. Program pengembangan hukum kepolisian sebesar Rp.. 31 miliar (0,05%).  Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016, Polri masih dihadapkan dengan berbagai dinamika gangguan keamanan baik konvensional maupun transnasional yang merupakan ancaman nyata bagi terciptanya masyarakat aman, tenteram dan damai. Sehingga Polri mengajukan kebutuhan anggaran tambahan dalam penetapan APBN perubahan T.A. 2016 sebesar Rp.8,939 triliun.  terkait dengan adanya kebijakan pemerintah tentang penghematan/ pemotongan anggaran pada belanja operasional dan belanja lainnya meliputi belanja perjalanan dinas dan paket meeting, belanja jasa, belanja pemeliharaan, kegiatan prioritas dan pendukung yang dapat ditunda, sisa kontrak/hasil lelang, hasil optimalisasi/sisa dana swakelola, anggaran yang diberi catatan pada dipa k/l dan output cadangan karena belum dirinci kegiatannya oleh K/L, telah ditetapkan penghematan/ pemotongan pagu alokasi anggaran Polri sebesar Rp. 1,560 triliun sesuai dengan surat menteri keuangan nomor: s-377/mk.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 hal penghematan/pemotongan angaran belanja kementerian/lembaga (K/L) T.A. 2016. terhadap kebijakan tersebut Polri telah menindaklanjuti dan telah dilaporkan kepada menteri keuangan.

III. KESIMPULAN/PENUTUP Rapat Kerja Komisi III dengan Asrena Polri mengambil keputusan / kesimpulan terkait APBN-P Tahun 2016, sebagai berikut : Komisi III DPR RI menerima penjelasan Asrena Polri mengenai : 1. Penghematan/pemotongan pagu alokasi anggaran Polri dalam RAPBN-P tahun 2016 berdasarkan Instruksi Presiden No.4 Tahun 2016 sebesar Rp.1.560 triliun. 2. Usulan tambahan anggaran dalam APBN-P T.A 2016 sebesar Rp.8.939 triliun yang terdiri dari: a) Kebutuhan mendesak penanganan terorisme Rp.1.925 triliun b) Kebutuhan prioritas Polri sebesar Rp.7.014 triliun. 4

3. Dari kebutuhan anggaran tambahan dalam rangka penguatan Densus 88, Korbrimob Polri dan Baintelkam Polri sebesar Rp.1.925 triliun, ternyata hanya mendapat tambahan alokasi anggaran sebesar Rp.983.023 miliar berdasarkan Surat Menteri Keuangan No:S-0407/MK.02/206 dari sumber pendanaan realokasi bagian anggaran bendahara umum negara (BA.BUN) sebesar Rp. 322.317 milyar dan APBN-P Rp. 660.705 milyar. Selanjutnya penjelasan Asrena Polri akan dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno Komisi III DPR RI yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI dan UU MD3. Rapat ditutup pukul 12.02 WIB

5