PUSAT KARANTINA TUMBUHAN DAN KEAMANAN HAYATI NABATI BADAN KARANTINA PERTANIAN TAHUN 2017
1
IKHTISAR EKSEKUTIF Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati sebagai salah satu Unit Kerja Eselon II Lingkup Badan Karantina Pertanian, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati. Pelaksanaan tugas ini diuraikan pada tugas pokok dan fungsi bidang-bidang yang mengelola untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi perkarantinaan tumbuhan benih, non benih dan pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), invasive alien species (IAS), agens hayati (AH), produk rekayasa genetika (PRG), benda lain (BL) serta media pembawa lain (MBL) melalui kegiatan operasional perkarantinaan tumbuhan impor, ekspor serta antar area yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran. Terkait tugas pokok dan fungsi Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati, pada Tahun 2016 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati dengan Kepala Badan Karantina Pertanian dengan sasaran : 1. Tersusunnya kebijakan teknis perkarantinaan 2. Meningkatnya kualitas laboratorium UPT karantina pertanian 3. Meningkatnya kemampuan deteksi risiko Hasil capaian kinerja tahun 2015 menunjukkan Bahwa Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati telah mencapai sasaran kegiatan yang ditargetkan, sebagai berikut : No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja 1 Tersusunnya Jumlah kebijakan teknis peraturan/keputusan perkarantinaan Menteri tentang pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK dan kemanan hayati nabati Jumlah keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK dan keamanan hayati nabati Jumlah dokumen pembinaan, dokumen bimbingan teknis dan dokumen monitoring pencegahan masuk dan menyebarya OPTK dan keamanan hayati nabati 2 Meningkatnya Jumlah UPT yang kualitas laboratoriumnya laboratorium UPT terakreditasi sesuai ruang
Target 2 Dok
Realisasi % 3 Dok 100
10 Dok
31 Dok
100
18 Lap
18 Lap
100
3 Dok
3 Dok
100
2
3
karantina pertanian Meningkatnya kemampuan deteksi risiko
lingkup tugasnya Jumlah dokumen Analisis Risiko OPT
10 Dok
140 Dok
100
Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata capaian indikator kinerja dengan hasil skor 100 %.
3
I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Terwujudnya good governance dalam praktik-praktik pemerintahan dan kenegaraan merupakan harapan semua pihak. Saat ini setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik dengan 3 (tiga) pilar utamanya, yaitu Partisipasi, Transparansi dan Akuntabiitas. Asas Akuntabilitas adalah salah satu azas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Substansi dari Sistem AKIP pada intinya adalah penyelerasan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan orientasi kepada hasil (result oriented). Proses penyelerasan ini dilakukan melalui penyusunan suatu Rencana Stratejik dalam jangka menengah (5 Tahun), Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja yang merupakan kontrak kinerja serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja setiap tahunnya. Maksud dan Tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati. Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu kesimpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat digunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati ditahun-tahun berikutnya. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan dan fungsi utama LAKIP yaitu sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi. 2. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.140/8/ 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menyatakan bahwa kedudukan, tugas pokok dan fungsi Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati sebagai berikut: 2.1. Tugas Pokok Tugas pokok Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati adalah Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati. Secara rinci tugas pokok Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati adalah sebagai berikut : a. Bidang Karantina Tumbuhan Benih mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang perkarantinaan tumbuhan benih; b. Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan
4
teknis, pemantauan tumbuhan non benih;
dan
evaluasi
pelaksanaan
perkarantinaan
c. Bidang Keamanan Hayati Nabati mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan, serta evaluasi di bidang pengawasan invasive alien species, agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor, ekspor serta antar area; d. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.2. Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perkarantinaan tumbuhan benih; b. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perkarantinaan tumbuhan non benih; c. Penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengawasan pangan segar asal tumbuhan, invasive alien species, agensia hayati, produk rekayasa genetika, benda lain dan media pembawa lain impor, ekspor serta antar area. 3. Organisasi dan Tata Kerja Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati terdiri dari unsur-unsur: Bidang Karantina Tumbuhan Benih, Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih dan Bidang Keamanan Hayati Nabati serta Kelompok Jabatan Fungsional. Secara rinci, struktur organisasi Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini : PUSAT KARANTINA TUMBUHAN DAN KEAMANAN HAYATI NABATI
BIDANG KARANTINA TUMBUHAN BENIH
BIDANG KARANTINA TUMBUHAN NON BENIH
SUB BIDANG NON BENIH IMPOR
SUB BIDANG BENIH IMPOR
BIDANG KEAMANAN HAYATI NABATI
SUB BIDANG KEAMANAN HAYATI NABATI IMPOR
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Karantina TumbuhanKEAMANAN dan Keamanan NON BENIH HAYATI BENIH EKSPOR DAN EKSPOR DAN NABATI EKSPOR DAN ANTAR AREA Hayati Nabati ANTAR AREA
ANTAR AREA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
5
Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati. 4. Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati dibentuk berdasarkan dasar hukum sebagai berikut : a) Undang Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; b) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; c)
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Convenction Keanekaragaman Hayati;
d) Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan; e) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; f)
Permentan Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pertanian.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, pelaksanaan Karantina Tumbuhan bertujuan untuk: a. Mencegah masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Repubik Indonesia; b. Mencegah tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia; c. Mencegah keluarnya organisme pengganggu tumbuhan dari wilayah Negara Republik Indonesia, apabila negara tujuan menghendakinya. Sedangkan pelaksanaan pengawasan keamanan hayati nabati termasuk pengawasan keamanan pangan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan bertujuan untuk: a. Tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia Indonesia; b. Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab; dan c. Terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kedua Undang-undang tersebut di atas antara lain ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati.
6
Terkait dengan Pengawasan Jenis Asing Invasive (IAS), saat ini kajian teknis dan Draft Peraturan Presiden yang telah disusun oleh Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati telah disampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk ditindaklanjuti.
7
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Agar pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati dapat mencapai kinerja yang ditetapkan, diperlukan Rencana Strategis, yang berguna untuk : a. Menyusun rencana kinerja (performance plan); b. Menyusun rencana kerja dan anggaran (workplan and budget); c. Menyusun penetapan kinerja (performance agreement); d. Melaksanakan tugas, pelaporan, dan pengendalian kegiatan di lingkungan Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati; dan e. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati. 1. Visi Visi adalah gambaran umum masa depan organisasi yang diinginkan dalam 5 tahun ke depan, sedangkan misi organisasi di bidang pemerintahan adalah ungkapan dari tugas pokok dan fungsi atau merupakan maksud dari keberadaan organisasi. Visi Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati : “Mendukung Badan Karantina Pertanian menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan” Pengertian Tangguh dan Terpercaya adalah sebagai berikut : Tangguh : “Penyelenggaraan karantina pertanian pada hakekatnya adalah pewujudan pertahanan negara di bidang kelestarian sumberdaya alam hayati, keanekaragaman hayati serta keamanan pangan dan lingkungan. Prinsip pertahanan dimaksudkan yaitu tangguh menghadapi serangan dan ancaman OPTK, cemaran kimia berbahaya, produk rekayasa genetik berbahaya, serta spesies asing invasif.” Terpercaya : “Penyelenggaraan perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati nabati harus mendapat kepercayaan yang tinggi secara nasional dan internasional. Kepercayaan akan diperoleh antara lain melalui akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dibidang perkarantinaan dan keamanan hayati.”
8
2. Misi Dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi serta Prioritas Nasional dan Kebijakan Kementerian Pertanian, dengan Misi Badan Karantina Pertanian sebagai berikut: a. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan penyakit hewan karantina (HPHK) dan Organisme Penganggu Tumbuhan Karantina (OPTK); b. Mendukung terwujudnya keamanan pangan. c. Menfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian; d. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik. Selanjutnya misi Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati adalah sebagai berikut: a. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati nabati dari ancaman OPTK/OPTP; b. Mendukung terwujudnya sistem keamanan pangan yang sehat dan pengawasan keamanan lingkungan dari ancaman spesies asing invasif (JENIS ASING INVASIF) dan produk rakayasa genetik serta kerusakan lapisan ozon. c. Mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian; d. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati. 3. Tujuan Visi dan Misi memiliki sifat yang relatif sulit diukur oleh karena itu perlu diturunkan/diderivasi menjadi tujuan dan sasaran strategis. Tujuan merupakan pernyataan tentang apa yang ingin dicapai oleh Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati dalam kurun 5 tahun ke depan. Sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Karantina Tumbuhan Benih, Non Benih, serta Pengawasan Keamanan Hayati Nabati, maka tujuan Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati dalam tahun 2015-2019 adalah: Menyiapkan kebijakan teknis perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan perkarantinaan tumbuhan nasional.
4. Sasaran Strategis Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan dengan arah yang lebih terukur. Sasaran Strategis Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati terbagi dalam 2 (dua) kelompok utama yaitu sasaran prioritas misi dan sasaran prioritas pengembangan sumberdaya. 9
Prioritas misi berorientasi pada proses internal utama yang berkaitan dengan tugas pokok yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan, sedangkan prioritas misi berkontribusi langsung pada pencapaian tugas pokok Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati. Strategi pengembangan sumberdaya berkaitan dengan dukungan manajemen yang mendukung langsung pencapaian sasaran prioritas misi. Strategi pengembangan sumberdaya atau lazim juga disebut ‘capacity building’ berhubungan dengan perencanaan teknis secara umum, penyediaan dan pelaksanaan angggaran yang optimal. Sasaran strategis Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati adalah : 1. Tersusunnya Kebijakan Teknis Perkarantinaan 2. Meningkatnya kualitas laboratorium UPT Karantina Pertanian: 3. Meningkatnya kemampuan deteksi risiko. Melalui sasaran strategis tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan teknis perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati dalam rangka mencegah masuk, tersebar dan keluarnya OPTK/OPTP dan bahan pangan yang tidak sehat/aman, serta pengawasan jenis asing invasif dan produk rekayasa genetik. Indikator kinerja tercapainya sasasan strategis tersebut dapat dilihat dari jumlah rumusan kebijakan teknis operasional karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati yang dihasilkan/disempurnakan. Pencapaian Sasaran Strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:
10
Rencana Tindak Pembangunan Jangka Menengah Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati 2015 - 2019 No
Program
Sasaran
Indikator
Target
Alokasi Anggaran Baseline
Kegiatan
Kegiatan Priorotas
Prioritas
(Milyar Rp) 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Peningkatan sistem perkarantinaan tumbuhan dan keamanan hayati nabati
Tersusunnya kebijakan teknis perkarantinaan
Jumlah peraturan/keputusan Menteri tentang pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK dan keamanan hayati nabati
2
2
2
2
2
2
3
Jumlah keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK dan keamanan hayati nabati
10
10
10
10
10
10
31
Jumlah dokumen pembinaan, dokumen bimbingan teknis dan dokumen monitoring pencegahab masuk dan menyebarnya OPTK dan keamanan hayati nabati
6
18
18
18
18
6
7
11
Meningkatnya kualitas laboratorium UPT karantina pertanian
Jumlah UPT yang laboratoriumnya terakreditasi sesuai ruang lingkup tugasnya
4
3
3
3
3
4
3
Meningkatnya kemampuan deteksi risiko
Jumlah dokumen Analisis Risiko OPTK
40
10
10
10
10
91
140
12
5. Kebijakan dan Program 5.1. Kebijakan Dalam rangka mencapai misi pusat karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati, ditetapkan kebijakan utama penyiapan kebijakan teknis pelaksanaan perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati di Pre-Border, At-Border dan Post-Border yang ditentukan melalui analisis risiko. 5.2. Program Kebijakan utama perkarantinaan tumbuhan dan keamanan hayati nabati diuraikan melalui program utama dan pendukung. Program Utama 1.
Pre-Border a. Menyusun kebijakan teknis, Pedoman dan Petunjuk pelaksanaan perkarantinaan tumbuhan dan keamanan hayati nabati; b. Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan Pre-Shipment Inspection dengan negara mitra dagang; c. Menyusun kebijakan teknis tentang Pengakuan (Recognition) dan Perjanjian Ekivalensi dengan negara mitra dagang di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan dengan negara mitra dagang; d. Melakukan verifikasi sistem perkarantinaan tumbuhan dan keamanan pangan dengan negara mitra dagang; e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan perkarantinaan tumbuhan dan keamanan hayati nabati;
2. At-Border a. Menyusun kebijakan teknis operasional perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran; b. Menyusun kebijakan teknik dan metode pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati; c. Menyusun SOP umum pelaksanaan pelayanan karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati; d. Menyusun kebijakan janji layanan (Service Level Arangement) dan sistem penjaluran media pembawa OPTP/OPTK berdasarkan analisis resiko OPTP/OPTK; e. Menyusun kebijakan teknis instalasi karantina tumbuhan; f. Menyusun kebijakan teknis laboratorium perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati.
13
3. Post-Border a. Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan kawasan karantina tumbuhan; b. Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan sistem peringatan dini (early warning systems); c. Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemantauan dan monitoring daerah sebar OPT/OPTP/OPTK; d. Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan program eradikasi (eradication program) OPTP/OPTK dengan melibatkan instansi terkait; e. Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan tindakan pengasingan dan pengamatan; f. Menyusun kebijakan teknis mekanisme pelaporan adanya OPT/OPTK (Pest Reporting); g. Menyusun Kajian Teknis Pedoman Karantina Pasca Masuk (Post Entry Quarantine); h. Melakukan koordinasi dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati. Program Pendukung Dalam rangka akselerasi ekspor media pembawa maka dilakukan program pendukung sebagai berikut: a. Menyusun kebijakan teknis pelaksanaan In-line Inspection; b. Menyiapkan infomasi teknis persyaratan SPS negara tujuan; c. Menyiapkan kebijakan teknis instalasi karantina tumbuhan; d. Menyiapkan kebijakan teknis tindakan perlakuan karantina tumbuhan; e. Menyiapkan kebijakan teknis implementasi sistem skim audit; f. Menyusun kebijakan teknis dalam rangka pertukaran informasi teknis prosedur NPPO dengan negara mitra dagang. 6. Perjanjian Kinerja Perjanjian kinerja antara Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati dengan Kepala Badan Karantina Pertanian yang akan dicapai berdasarkan anggaran yang telah disetujui pada Tahun 2015 adalah : 1. Tersusunnya Kebijakan Teknis Perkarantinaan 2. Meningkatnya kualitas laboratorium UPT Karantina Pertanian: 3. Meningkatkanya kemampuan deteksi risiko.
14
III. AKUNTABILITAS KINERJA 1. Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran kinerja kegiatan di lingkup Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing sasaran dengan indikator kinerja. Keberhasilan dan ketidakberhasilan setiap sasaran ditentukan dengan persentase pencapaian target yang telah ditetapkan, dengan kisaran sebagai berikut : B. Sangat berhasil
: ≥ 96 %
C. Berhasil
: 76 - 95 %
D. Cukup Berhasil
: 61 - 75 %
E. Kurang Berhasil
: ≤ 60 %
Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati yang telah ditetapakan adalah sebagai berikut : 1. Tersusunnya kebijakan teknis perkarantinaan, dengan indikator kinerja : a. Jumlah peraturan/keputusan Menteri tentang pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK dan keamanan hayati nabati b. Jumlah keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK dan keamanan hayati nabati c. Jumlah dokumen pembinaan, dokumen bimbingan teknis dan dokumen monitoring pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK dan keamanan hayati nabati 2. Meningkatnya kualitas laboratorium UPT karantina pertanian, dengan indikator kinerja Jumlah UPT yang laboratoriumnya terakreditasi sesuai ruang lingkup tugasnya; 3. Meningkatnya kemampuan deteksi risiko, dengan indikator kinerja jumlah dokumen Analisis Risiko OPT. Hasil Pengukuran Kinerja Tahunan No 1
Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan Tersusunnya Jumlah peraturan kebijakan teknis /keputusan Menteri perkarantinaan tentang pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK dan kemanan
Target
Realisasi
2 Dok
3 Dok
% 100
15
2
3
hayati nabati Jumlah keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK dan keamanan hayati nabati Jumlah dokumen pembinaan, dokumen bimbingan teknis dan dokumen monitoring pencegahan masuk dan menyebarya OPTK dan keamanan hayati nabati Meningkatnya Jumlah UPT yang kualitas laboratoriumnya laboratorium terakreditasi sesuai ruang UPT karantina lingkup tugasnya pertanian Meningkatnya Jumlah dokumen Analisis kemampuan Risiko OPT deteksi risiko
10 Dok
31 Dok
100
18 Lap
7 Lap
38,89
3 Dok
3 Dok
100
10 Dok
140 Dok
100
Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata capaian indikator kinerja dengan hasil skor 100 %. 2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja 1.1. Sasaran ke-1, “ tersusunnya kebijakan teknis perkarantinaan” Dengan Indikator ke-1, Jumlah peraturan/keputusan Menteri tentang pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK dan keamanan hayati nabati dengan realisasi 3 dokumen yaitu : 1. Peraturan Menteri Pertanian No.13/Permentan/KR.040/4/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian No. 04/Permentan/PP.340/2/2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan 2. Peraturan Menteri Pertanian No.14/Permentan/KR.050/4/2016 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan 3. Peraturan Menteri Pertanian No.55/Permentan/KR.040/11/2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan
16
Ketiga Peraturan Menteri Pertanian tersebut merupakan bahan kebijakan yang telah dilakukan pembahasan pada tahun sebelumnya, sehingga pada tahun 2016 tidak dimasukan dalam anggaran Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Realisasi Kinerja Tahun 2016 untuk Sasaran Kinerja Tersusunnya Kebijakan Teknis Perkarantinaan sebanyak 3 dokumen sudah sesuai dengan target yang direncanakan. Jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, terjadi peningkatan Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kinerja tersebut adalah tidak tersedianya anggaran khusus untuk finalisasi pembahasan draft tersebut. Hal ini disebabkan karena kegiatan tersebut telah di anggarkan di tahun-tahun sebelumnya. Dengan Indikator ke-2, Jumlah Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK dan keamanan hayati nabati dengan realisasi 31 dokumen, yaitu : 1. Keputusan Menteri Pertanian No. 277/KPTS/ KR.130/L/2/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Belanda 2. Keputusan Menteri Pertanian No. 281/KPTS/KR.130/2/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Belgia 3. Keputusan Menteri Pertanian No. 1683/KPTS/KR.130/K/11/2016 tentang Perubahan Lampiran I Atas Keputusan Menteri Pertanian No. 281/KPTS/KR.130/2/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Belgia 4. Keputusan Menteri Pertanian No. 881/KPTS/KR.040/L/6/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Cina 5. Keputusan Menteri Pertanian No. 278/KPTS/ KR.130/L/2/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara India 6. Keputusan Menteri Pertanian No. 401/KPTS/ KR.040/L/3/2016 tentang Perubahan Lampiran II Atas Keputusan Menteri Pertanian No. 278/KPTS/ KR.130/L/2/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara India 7. Keputusan Menteri Pertanian No. 279/KPTS/ KR.130/L/2/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Argentina 8. Keputusan Menteri Pertanian No. 280/KPTS/ KR.130/L/2/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Ekuador
17
9. Keputusan Menteri Pertanian No. 282/KPTS/ KR.130/L/2/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Tunisia 10. Keputusan Menteri Pertanian No. 977/KPTS/ KR.040/L/7/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Mesir 11. Keputusan Menteri Pertanian No. 102/KPTS/ KR.040/L/1/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Ukraina 12. Keputusan Menteri Pertanian No. 141/KPTS/ KR.040/L/1/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Afrika Selatan 13. Keputusan Menteri Pertanian No. 143/KPTS/ KR.040/L/1/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Peru 14. Keputusan Menteri Pertanian No. 976/KPTS/ KR.040/L/7/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Pakistan 15. Keputusan Menteri Pertanian No. 100/KPTS/ KR.130/L/1/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Korea Selatan
16. Keputusan Menteri Pertanian No. 101/KPTS/ KR.040/L/1/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Chili
17. Keputusan Menteri Pertanian No. 103/KPTS/ KR.040/L/1/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Thailand
18. Keputusan Menteri Pertanian No. 227/KPTS/ KR.130/L/2/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Vietnam
19. Keputusan Menteri Pertanian No. 439/KPTS/ KR.040/L/3/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Turki
20. Keputusan Menteri Pertanian No. 1684/KPTS/ KR.130/L/11/2016 tentang Perubahan Lampiran I Atas Keputusan Menteri Pertanian No. 439/KPTS/ KR.040/L/3/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Turki
21. Keputusan Menteri Pertanian No. 437/KPTS/ KR.040/L/3/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Yunani
22. Keputusan Menteri Pertanian No. 968/KPTS/ KR.040/L/6/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Jepang
23. Keputusan Menteri Pertanian No. 474/KPTS/ KR.040/L/3/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Myanmar 18
24. Keputusan Menteri Pertanian No. 721/KPTS/ KR.040/L/5/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Malaysia
25. Keputusan Menteri Pertanian No. 722/KPTS/ KR.040/L/5/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Spanyol
26. Keputusan Menteri Pertanian No. 723/KPTS/ KR.040/L/5/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Austria
27. Keputusan Menteri Pertanian No. 833/KPTS/ KR.040/L/6/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Uni Emirat Arab
28. Keputusan Menteri Pertanian No. 1178/Kpts/ KR.040/L/8/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Federasi Rusia
29. Keputusan Menteri Pertanian No. 1595/KPTS/ KR.040/K/11/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Jerman
30. Keputusan Menteri Pertanian No. 1596/KPTS/ KR.040/K/11/2016 tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Brazil
31. Pedoman Sertifikasi Fitosanitari PKE, Copex, Wheat Bran Tujuan China Prosedur/Pedoman/Standar telah disusun oleh Pusat Karantina Tumbuhan dan telah diserahkan dalam bentuk Nota Dinas dari Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati ke Sekretaris Badan Karantina Pertanian untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian. Dengan Indikator ke-3, Jumlah dokumen pembinaan, dokumen bimbingan teknis dan dokumen monitoring pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK dan keamanan hayati nabati dengan target 18 Laporan, yaitu : 1. Pembinaan Pusat KT dan KHN 2. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Karantina Tumbuhan Benih 3. Bimbingan Teknis Karantina Tumbuhan Non Benih 4. BimbinganTeknis Keamanan Hayati Nabati 5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan Benih 6. Monitoring dan Evaluasi Karantina Tumbuhan Non Benih 7. Monitoring dan Evaluasi Keamanan Hayati Nabati Kegiatan Bimbingan Teknis dan Monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan di UPT Karantina Pertanian yang disesuaikan dengan Tugas 19
Pokok dan Fungsi Bidang di Lingkup Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati. 1.2. Sasaran ke-2, “ meningkatnya kualitas laboratorium UPT Karantina Pertanian” Dengan indikator, Jumlah UPT yang laboratoriumnya terakreditasi sesuai ruang lingkup tugasnya, yaitu : 1. BKP Kelas I Batam 2. SKP Kelas I Pare-pare 3. SKP Kelas II Mamuju 1.3. Sasaran ke-3, “meningkatnya kemampuan deteksi risiko” Dengan indikator, Jumlah dokumen Analisis Risiko OPT sebanyak 140 Dokumen AROPT, teridiri dari 134 Dokumen AROPT Benih dan 6 Dokumen AROPT Non Benih. Negara asal MP terbanyak yang sudah di AROPT adalah Australia, Jerman, Jepang, Perancis, Thailand, Malaysia dan Vietnam Kelompok tanaman terbanyak yang telah dilakukan AROPT adalah Hortikultura, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Tanaman Pakan Ternak (rumput-rumputan) Jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, terjadi peningkatan yang cukup besar terhadap jumlah dokumen AROPT yang dihasilkan. Hal ini disebabkan banyaknya permohonan pemasukan benih tanaman yang baru pertama kali akan dimasukan ke dalam wikayah negara RI.
20
IV. PENUTUP Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa seluruh Penetapan Kinerja yang teridiri dari 3 (tiga) sasaran kegiatan yang telah ditetapkan mencapai 100 %. Kendala utama yang dihadapi adalah mengenai konsistensi waktu pelaksanaan dan beberapa pada ruang lingkup output yang ditargetkan menjadi cenderung lebih spesifik. Hal tersebut diakibatkan oleh banyaknya kegiatan yang melibatkan peserta dan atau tim penyusun dalam waktu yang bersamaan serta kondisi lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan waktu pelaksanaan dan perubahan output kegiatan. Sehubungan dengan hal tersebut, ke depan diharapkan konsistensi dalam hal pengaturan jadwal dan target output dapat diantisipasi sebagai salah satu titik kritis dengan melakukan perencanaan dan melaksanakan persiapan kegiatan lebih awal dan matang.
21
LAMPIRAN
22
Lampiran 1. Penetapan Kinerja
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN KARANTINA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
:
Dr. Ir. Antarjo Dikin, M.Sc
Jabatan
:
Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati
Selanjutnya disebut pihak pertama. Nama
:
Ir. Banun Harpini, M.Sc.
Jabatan
:
Kepala Badan Karantina Pertanian
Selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Jakarta,
Februari 2016
Pihak Kedua,
Pihak Pertama,
BANUN HARPINI
ANTARJO DIKIN
23
FORMULIR PENETAPAN KINERJA BADAN KARANTINA PERTANIAN Unit Organisasi Eselon II : Tahun Anggaran NO 1
2
3
:
SASARAN STRATEGIS Tersusunnya kebijakan teknis perkarantinaan
Meningkatnya kualitas laboratorium UPT Karantina Pertanian Meningkatnya kemampuan deteksi risiko
Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati 2016 INDIKATOR KINERJA
TARGET
Jumlah peraturan/keputusan Menteri tentang pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK dan keamanan hayati nabati Jumlah keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK dan keamanan hayati nabati Jumlah dokumen pembinaan, dokumen bimbingan teknis dan dokumen monitoring pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK dan keamanan hayati nabati Jumlah UPT yang laboratoriumnya terakreditasi sesuai ruang lingkup tugasnya Jumlah dokumen Analisis Risiko OPT
2 Dok
10 Dok
18 Lap
3 Dok
10 Dok
Jumlah Anggaran: Peningkatan Sistem Perkarantinaan Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati sebesar Rp 7.713.024.000,-
Kepala Badan Karantina Pertanian,
BANUN HARPINI
Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati,
ANTARJO DIKIN
24
Lampiran 2. Pengukuran Kinerja Unit Organisasi Eselon II :
Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati
Tahun Anggaran
2016
No 1
2
3
Sasaran Strategis Tersusunnya kebijakan teknis perkarantinaan
Meningkatnya kualitas laboratorium UPT Karantina Pertanian Meningkatnya kemampuan deteksi risiko
:
Indikator Kinerja Jumlah peraturan/keputusan Menteri tentang pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK dan keamanan hayati nabati Jumlah keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK dan keamanan hayati nabati Jumlah dokumen pembinaan, dokumen bimbingan teknis dan dokumen monitoring pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK dan keamanan hayati nabati Jumlah UPT yang laboratoriumnya terakreditasi sesuai ruang lingkup tugasnya Jumlah dokumen Analisis Risiko OPT
Target
Realisasi
%
2 Dok
3 Dok
100
10 Dok
31 Dok
100
18 Lap
18 Lap
100
3 Dok
3 Dok
100
10 Dok
140 Dok
100
25
