RANCANGAN
LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA --------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Acara
: 2015-2016 : IV : : Terbuka : Rapat Kerja : Rabu, 20 April 2016 : Pukul 10.30 s.d 17.50 WIB : Ruang Rapat Komisi III DPR RI. : Membicarakan mengenai : 1) Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Polri; 2) Penanganan kasus yang menarik perhatian publik seperti Terorisme dan Perdagangan Orang; dan berbagai kejahatan yang seringkali terjadi, baik yang merupakan tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. 3) Tindak lanjut kesimpulan dan pengaduan masyarakat yang telah disepakati dan diserahkan dalam Rapat Kerja sebelumnya. KESIMPULAN/KEPUTUSAN
I. PENDAHULUAN Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepolisian Negara RI dibuka pukul 09.45 WIB, pukul 10.30 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K. Harman, SH, dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas. II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN 1. Beberapa hal yang disampaikan kepada Kepala Kepolisian Negara RI, diantaranya adalah sebagai berikut : Meminta penjelasan tindak lanjut atas Kesimpulan pada Rapat Kerja tanggal 25 Januari 2016. Tindak lanjut atas penanganan terhadap pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui RDPU. Meminta penjelasan Kapolri terkait dengan kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat seperti tindak pidana terorisme, narkoba, perdagangan orang, dan tindak pidana lainnya. Agar dijelaskan pula terkait dengan modus-
modus terbaru dari tindak pidana tersebut. Meminta penjelasan Kapolri mengenai cetak biru "Grand Strategy Polri” yang berkaitan dengan reformasi instrumental, struktural dan kultural Polri. Jika ada, agar dijelaskan pula terkait hambatan dan tantangan beserta upaya untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut. Meminta penjelasan Kapolri terkait dengan : a. Standard Operational Procedure (SOP) pelaksanaan tugas dan kewenangan yang melekat pada Bareskrim, Baintelkam maupun Baharkam Polri. b. Koordinasi internal Polri maupun koordinasi dengan lembaga penegakan hukum lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Polri. Beberapa waktu lalu Komisi III mengadakan RDPU dengan Komnas HAM, PP Muhammadiyah, dan Kontras terkait dengan kasus Siyono. Jika ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pihak Densus 88, seketika menjadi sorotan nasional dan dinilai melanggar HAM. Meminta agar Kapolri tidak berada dalam comfort zone, tetapi perlu ada terobosan-terobosan yang perlu dilakukan oleh Kapolri sebagai pimpinan dalam membuat berbagai kebijakan internal terkait dengan bagaimana menangani orang-orang yang bekerja sebagai PNS di internal Polri. Meminta Kapolri untuk lebih memperhatikan Densus 88 terkait SDM, biaya operasional, dan peralatan dapat ditingkatkan untuk meminimalisir terjadinya human error dalam menjalankan tugas. Jajaran kepolisian ingin mengembalikan polisi yang dipercaya masyarakat, Konflik masa lalu yang menyebabkan traumatik bagi masyarakat hingga saat ini dan masyarakat sangat setuju agar polisi senantiasa mengungkapkan kebenaran. Bagaimana Polisi meningkatkan kemampuan untuk mencegah hal yang menjadi traumatik masyarakat, meningkat koordinasi yang efektif dan efisien, dan menjadi tauladan. Meminta Kapolri meningkatkan kemampuan intelijen kepolisian, karena sangat berperan untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan traumatik dalam masyarakat serta perlu untuk meningkatkan koordinasi dengan berbagai elemen masyarakat. Terkait dengan WNI yang menjadi sandera Abu Sayyaf, meminta Kapolri memperkuat jajaran Polda Sulawesi Utara sebagai perbatasan negara dan mengapa tidak berkoordinasi dengan Polisi se-ASEAN. Terkait operasi bersinar yang berdampak positif, dimana BNN telah menangkap pengedar sabu-sabu sebanyak 2 kg dan terdapat pelajar SD yang menjadi kurir narkoba. Apakah ada kepentingan global asing, yang ingin menghancurkan bangsa ini. Kepolisian tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Bagaimana beratus-ratus kilo narkoba bisa masuk melalui daerah perbatasan, apakah ada kekuatan asing yang ingin menghancurkan generasi muda. Bagaimana Polri mampu menyelesaikan kasus narkoba, dimana satu sisi ada anggota Polri yang terlibat narkoba Dalam kasus meninggalnya Siyono, terkesan Komnas HAM dan Kontras menyalahkan tindakan Polisi dalam kasus tersebut. Meminta Polri perlu tidak menyurutkan semangat dalam menegakkan hukum terhadap pelaku terorisme. 2
Bagaimana cara dan konsep Polri penanganan terorisme, apabila salah dalam penanganan maka akan menimbulkan terorisme yang baru dan akan jadi persoalan-persoalan baru. Meminta Polri untuk terus melakukan tes urine terhadap anggota Kepolisian, dan terus membenahi internal Kepolisian terlebih dahulu, disamping terus melakukan penindakan terhadap oknum-oknum aparat kepolisian yang terlibat narkoba. Terkait dengan isu penangkapan Yulianus Paonganan “Ongen” yang dinilai melanggar Undang-undang tentang Teknologi Komunikasi dan Informasi, sejauhmana penanganan Kepolisian terhadap kasus Ongen terkait pengunggahan foto Presiden Jokowi di Media Sosial. Bagaimana sikap Kapolri terhadap para pihak yang melakukan pencemaran lingkungan, seperti yang terjadi pada sungai Citarum. Meminta Kepolisian melakukan teronosan dan dapat melaksanakan tupoksinya dengan baik. Bagaimana suatu kasus yang sudah P-21 namun tiba-tiba di deponeering. Meminta Kapolri untuk melakukan upaya dalam membela institusinya. Mengapresiasi tugas kepolisian dalam menangani kasus pemboman di Bali dan Kuningan, namun dalam kasus Siyono, kenapa Kapolri diam saja tidak melakukan pembelaan kepada anggota Densus 88. Meminta pengawasan Kapolri dalam proses rekrutmen agar lebih transparan dan akuntabel, jangan sampai terdapat “titipan-titipan” yang merugikan anggota Kepolisian di daerah. Langkah-langkah apa yang diterapkan Kapolri dalam menerapakan program revolusi mental ini. Terkait masalah pengadaan SIM dan STNK yang biayanya sangat tinggi, kenapa harus ada perpanjangan. Terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, Polri menerima 33 surat dari BPK yang berjumlah 64 temuan bernilai kira-kira 20,7 triliun, Mengapa masih banyak kasus dalam penyelidikan yang belum selesai bahkan hingga bertahun-tahun. Polri harus menjadi penentu terhadap kasuskasus yang menarik perhatian masyarakat agar tidak ada keresahan dimasyarakat. Meminta Kapolri untuk membahas tuntas mengenai kasus Siyono, siapakah Siyono, kenapa divonis sebagai teroris sebelum diadili dan sudah meninggal sebelum diadili. Diharapkan agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Memberikan apresiasi kepada Polri yang memberi kesempatan kepada Komnas HAM dan PP Muhammadiyah untuk melakukan autopsi terhadap kasus kematian Siyono, hal ini menunjukkan bahwa Polri terbuka. Permasalahan terorisme di Indonesia sebenarnya tidak terlalu berat, namun penyelesaiannya tidak sampai ke akar sehingga kerapkali terorisme selalu muncul. Terkait dengan dugaan pelaku terorisme, sampai kapan target penangkapan Santoso dan kawan-kawan akan berakhir. Memberikan masukan terkait permasalahan terorisme dimana pencegahan di hulu merupakan tindakan yang penting, apakah Kepolisian sudah melibatkan unsur-unsur organisasi masyarakat terkecil dalam penanggulangan terorisme. Diharapkan agar Kepolisian membantu BNPT dan ikut memberikan masukan terhadap pasal-pasal revisi UU tentang Anti Terorisme. 3
Meminta penjelasan Polri terkait dengan penanganan kasus Pelindo II, tanpa mau ikut terlibat dalam internal Polri. Kegiatan yang merupakan inisiasi masyarakat baik dalam penyampaian ekspresi atau sosilasisai pilar-pilar kebangsaan, dalam hal prinsipal seperti ini seharusnya ikut mengamankan, namun dalam berbagai peristiwa banyak kegiatan yang diberhentikan oleh Polisi. Apabila SOP Polisi seperti itu maka akan membahayakan asas konstitusional. Dalam konteks ini Presiden sudah memberikan arahan untuk bersikap tegas terhadap tindakan kelompok intolerant yang menganggu kebhinekaan, dalam hal seperti itu Polisi jangan ragu untuk bertindak. Bagaimana pola penanganan di Poso. Perlu menyampaikan pendekatan yang dapat diterapkan di Poso. Meminta Penjelasan Polri terkait jawaban tertulis halaman 31 tentang tantangan dan kendala eksternal, intervensi pemerintah dalam penegakan hukum. Berkas terkait bandar narkoba Alpin Lehu, yang ditangkap di Medan dua bulan lalu kemudian dilepaskan dengan alasan barang bukti tidak cukup. Selanjutnya ditangkap oleh masyarakat di Tebing Tinggi dan diserahkan kepada TNI, kemudian di serahkan kepada Polres Tebing Tinggi. Bahwa sudah banyak yang memback up Alpin Lehu dan menyebutkan bukan merupakan DPO. Meminta Kapolri melakukan penyelidikan dan pengawasan terkait hal ini. Terkait temuan di Polres Deli Serdang, dari 360 personel Kepolisian, 80 orang diantaranya positif pengguna narkoba. Berkenaan dengan hal tersebut meminta Kapolri untuk meningkatkan pengawasan jajaran kepolisian. Kejadian di Tasikmalaya terkait larangan sosialisasi, terkesan Polisi melakukan pembiaran terhadap tindakan intoleransi. Agar Kapolri dapat menindak tegas anggotanya dan menata aparat di tingkat bawah agar hal ini tidak terjadi di daerah lain. Sering terjadi aparat Kepolisian dimanfatkan oleh Kepala Daerah untuk dibarisan depan dalam penggurusan, dimana hal tersebut tugas Satpol PP, oleh sebab itu perlu diperhatikan lagi bahwa Kepolisian hanya bertugas untuk pengamanan. Meminta Kapolri dapat menindak tegas dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan dan penangkapan terduga terorisme. 2. Beberapa hal yang disampaikan Kapolri diantaranya adalah sebagai berikut : Bahwa Kepala Polri telah menjawab pertanyaan tertulis dan telah disampaikan secara tertulis kepada Komisi III DPR RI. Dalam Kasus Pelindo II, telah terjadi tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan 10 unit mobile crane oleh PT. Pelindo II dengan cara melakukan pengadaan barang berupa 10 (sepuluh) 6 Unit mobile crane tanpa melalui perencanaan yang benar dan tidak dilakukan analisis kebutuhan. Upaya penyidikan yang dilakukan: 1) pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi sebanyak 110 orang. 2) pemeriksaan terhadap tersangka, sebanyak 2 orang 3) penyitaan terhadap barang bukti yaitu dokumen terkait kontrak-kontrak, uang sebesar kurang lebih Rp 400.000.000,-, CPU, 10 unit mobile crane, log book. 4
Kasus Dwelling Time Telah terjadi tindak pidana korupsi berupa suap di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan terhadap pengurusan SPI (surat persetujuan impor) dengan cara oknum pihak swasta memberikan sejumlah uang untuk mempermudah pengurusan SPI kepada oknum pegawai di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan untuk mempercepat proses pengurusan SPI. Kasus Jual Beli Stand Di Pasar Turi, Surabaya. Laporan Polisi Nomor: 852/V/2015/Um/Spkt dengan Pelapor H. Adhy Samsetyo (Manager PT. Gala Bumi Perkasa) terlapor Ir. Tri Rismaharini (Walikota Surabaya) dalam perkara Pegawai Negeri yang sewenangWenang memakai kekuasaannya, membiarkan melakukan fungsi jalan menjadi tempat Pedagang kaki lima liar, Pasal 421 KUHP Perkara tersebut tidak memenuhi unsur untuk dilanjutkan penyidikannya karena tidak cukup bukti dan Polda Jawa Timur Telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan Nomor: 515.4/X/2015/Ditreskrimum Tanggal 26 Oktober 2015. Kasus Illegal Mining Di Lumajang Penyidikan terhadap dugaan tindak pidana illegal mining dan tindak pidana pencucian uang yang ditangani oleh polda jatim disusun dalam 4 empat berkas perkara dengan 13 (tiga belas) tersangka. Secara keseluruhan berkas perkara sudah P21 (dinyatakan lengkap oleh pihak JPU) dan sudah dilakukan tahap ke-II (penyerahan tsk dan barang bukti) pada tanggal 21 Januari 2016. Kasus Kopi Bersianida Pasal 340 KUHP atau Pasal 338 KUHP; Korban Wayan Mirna Salihin; terlapor Jessica Kumala Wongso; TKP Restoran Olivier West Mall Lt Ground Grand 25 Indonesia, Jakarta Pusat; waktu kejadian Rabu, 6 Januari 2016 sekitar jam 17.30 WIB. Gerakan Radikal ISIS Pengaruh ISIS di indonesia masih cukup tinggi dengan meningkatnya jumlah WNI yang berangkat ke suriah-irak untuk bergabung dengan dengan kelompok ini. Berbagai aksi serangan teror terjadi di beberapa negera yang menimbulkan kerugian harta benda, korban jiwa tentunya timbulnya rasa takut dan ketidaknyamana masyarakat dalam beraktifitas sehari-hari. Oleh karena upaya antisipasi sangat perlu dilakukan dengan melakukan penyelidikan terhadap aktifitas kelompok-kelompok teroris ataupun memperhatikan tingkat ketertarikan beberapa oknum masyarakat terhadap pemberitaan melalui media sosial. Berdasarkan hasil penyelidikan, WNI yang diduga saat ini berada di SuriahIrak bergabung dengan ISIS termasuk yang telah meninggal dunia, sebanyak 483 (empat ratus delapan puluh tiga) orang, dengan perician adalah sebagai berikut : 1) 174 orang pria dewasa 2) 43 orang wanita dewasa 3) 40 orang anak-anak (22 laki, 18 perempuan) WNI yang belum teridentifikasi berdasarkan sumber dari media sosial dalam bentuk video dan foto yang saat ini diduga kuat bergabung pada konflik di Suriah-Irak sejumlah 166 (seratus enam puluh enam) orang. 5
Gerakan Gafatar LP Nomor : Lp/48/I/2016/Bareskrim tanggal 14 Januari 2016; Pasal 156a KUHP dan atau Pasal 110 KUHP Jo 106 KUHP Jo 107 Ayat (2) KUHP; pelapor H.M.Tahir Mahmud. Terkait dengan kasus Gafatar Ini, Ada 7 Laporan Polisi Lainnya yang sampai dengan saat ini sedang dalam proses penyidikan. Kasus-kasus menonjol lainnya yang menarik perhatian masyarakat 1) Kasus penyanderaan WNI oleh kelompok Abu Sayyaf Pada tanggal 13 Maret 2016 kapal tuqboat brahma 12 yang dinahkodai oleh Peter Tonsen Barahama bersama 9 kru kapal yang disertai 41 Tongkang Anand 12 yang bermuatan batubara sebanyak 7.533.474 mt, berangkat dari sungai puting, Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan tujuan Batangar Philipina, seluruh awak kapal yang berjumlah 10 orang disandera oleh para pelak. 2) Kasus Penjualan Kondensat PT. TPPI (Laporan Polisi Nomor : LpA/538/Iv/2015/Bareskrim tanggal 27 April 2015. Diduga telah terjadi tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dengan cara penunjukan penjual kondensat bagian negara kepada PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT.TPPI) oleh badan pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (BP Migas) dengan melawan hukum serta pengambilan kondensat tanpa dilengkapi dengan kontrak kerjasama (saa/seller appointment agreement), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang diduga dilakukan oleh tersangka IR. Raden Priyono, MBA, IR. Djoko Harsono dan Honggo Wendratno. 3) Kasus Pertamina Foundation (Laporan Polisi Nomor : LPA/1004/VIII/2015/ Bareskrim Tanggal 27 Agustus 2015) Diduga telah terjadi secara berturut-turut, yaitu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, (tempus delicty), sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan/dilanjutkan, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu itu, bertempat (locus delicty) di kantor Pertamina Foundation (PF), dijalan Sinabung (Simpruk) Jakarta Selatan, bahwa ia /tersangka : Wahyudin Akbar. Tersangka dan para relawan sebagai mitra kerjasama pelaksanaan kegiatan gerakan menabung pohon (gmp)/gerakan menabung 100 juta pohon di berbagai wilayah di seluruh Indonesia, telah menerima pengembalian sebagai keuntungan berupa uang sebesar Rp. 500 juta, mobil, dan pembelian apartemen, berasal dari dana milik negara (dana CSR PT. Pertamina (persero)). Bahwa tersangka sdr. Wahyudin akbar patut diduga telah 4) Kasus Illegal Mining Di Lumajang Penyidikan terhadap dugaan tindak pidana illegal mining dan tindak pidana pencucian uang yang ditangani oleh polda jatim disusun dalam 4 empat berkas perkara dengan 13 (tiga belas) tersangka. Secara keseluruhan berkas perkara sudah P21 (dinyatakan lengkap oleh pihak JPU) dan sudah dilakukan tahap ke-II (penyerahan tersanhgka dan barang bukti) pada tanggal 21 Januari 2016. Pada saat ini perkara tersebut sedang di sidangkan (sudah 6 kali sidang) di Pengadilan Negeri Lumajang, Jatim. 5) Kasus Kopi Bersianida 6
Pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP; korban Wayan Mirna Salihin; terlapor Jessica Kumala Wongso; TKP Restoran Olivier West Mall lt ground grand 25 Indonesia, jakarta pusat; waktu kejadian rabu, 6 Januari 2016 sekitar jam 17.30 wib. 6) Gerakan Radikal ISIS Pengaruh ISIS di Indonesia masih cukup tinggi dengan meningkatnya jumlah WNI yang berangkat ke Suriah-Irak untuk bergabung dengan dengan kelompok ini. Berbagai aksi serangan teror terjadi di beberapa negara yang menimbulkan kerugian harta benda, korban jiwa tentunya timbulnya rasa takut dan ketidaknyamanan masyarakat dalam beraktifitas sehari-hari. Aksi teror yang terjadi di beberapa tempat di belahan dunia patut di waspadai di Indonesia mengingat kemungkinan adanya efek domino, ditiru untuk dilakukan di Indonesia atau sebagai motivasi bagi kelompok teroris di Indonesia untuk melakukan hal yang sama sebagai bentuk partisipasi dan kebersamaan. Oleh karena upaya antisipasi sangat perlu dilakukan dengan melakukan penyelidikan terhadap aktifitas kelompok-kelompok teroris ataupun memperhatikan tingkat ketertarikan beberapa oknum masyarakat terhadap pemberitaan melalui media sosial. Berdasarkan hasil penyelidikan, WNI yang diduga saat ini berada di SuriahIrak bergabung dengan ISIS termasuk yang telah meninggal dunia, sebanyak 483 (empat ratus delapan puluh tiga) orang, dengan perician sebagai berikut : 1) 174 orang pria dewasa 2) 43 orang wanita dewasa 3) 40 orang anak-anak (22 laki, 18 perempuan) WNI yang belum teridentifikasi berdasarkan sumber dari media sosial dalam bentuk video dan foto yang saat ini diduga kuat bergabung pada konflik di Suriah-Irak sejumlah 166 (seratus enam puluh enam) orang, terdiri: 1) 155 orang pria dewasa 2) 1 orang wanita dewasa 3) 10 orang anak laki-laki Berdasarkan penyelidikan 60 (enam puluh) orang WNI diduga telah meninggal dunia pada konflik di Suriah – Irak yaitu : Berdasarkan penyelidikan, diduga 76 (tujuh puluh enam) orang WNI berencana untuk berangkat ke Suriah-Irak yaitu: 31orang. Berdasarkan penyelidikan, sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang WNI diduga telah kembali ke indonesia setelah bergabung dengan kelompok ISIS yang terlibat dalam konflik di suriah-irak, sebagai berikut : Sebanyak 250 (dua ratus empat puluh sembilan) orang WNI diduga akan menuju ke daerah konflik Suriah-Irak yang dideportasi kembali ke Indonesia 7) Gerakan Gafatar LP nomor : LP/48/I/2016/Bareskrim tanggal 14 Januari 2016; Pasal 156A KUHP dan atau Pasal 110 KUHP Jo 106 KUHP Jo 107 ayat (2) KUHP; pelapor H.M.Tahir Mahmud. Terkait dengan kasus Gafatar ini, ada 7 laporan Polisi lainnya yang sampai dengan saat ini sedang dalam proses penyidikan. Kasus – kasus yang menarik perhatian masyarakat seperti tindak pidana terorisme, narkoba, pedagangan orang, dan tindak pidana lainnya 7
a. Kasus Tindak Pidana Terorisme, Khususnya Kematian Siyono Pada hari selasa tanggal 8 Maret 2016 sekitar pukul 18.00 WIB di dusun Brengkungan, desa Pogung, kecamatan Cawas, kabupaten Klaten, dilakukan penangkapan terhadap tersangka an. Siyono alias Afif alias Asri selaku toli’ah bithonah/panglima Asykari (menggantikan posisi jimmi yang telah ditangkap pada bulan mei tahun 2014); Dasar penangkapan Siyono Alias Afif Alias Asri adalah memenuhi beberapa alat bukti yaitu : 1). Keterangan saksi 5 (lima) orang tersangka lain (Muhammad Chaerul Anam als Bravo als Karto, Joko Andriyanto als Luluk als Asmoro, Sugito als Teguh als Boimin, Budi Indraji als Indra dan Tatag alias Awang). 2). Keterangan Ahli terhadap senjata api dan handak yang ditemukan saat penangkapan 9 tersangka yang sudah mendapat putusan pengadilan 3). Surat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 2189/pid.b/2007/pn.jkt.sel tanggal 21 April 2008 bahwa Al-Jamaah Al Islamiyah (JI) sebagai organisasi terlarang dan hasil pemeriksaan labfor tentang senpi dan handak 4). Petunjuk keterangan saksi saling bersesuaian (menurut Pasal 188 KUHAP ayat 1) Dapat dijelaskan bahwa dengan meninggalnya tersangka teroris atas nama siyono alias afif ini merupakan suatu kejadian yang sama sekali tidak diinginkan oleh polri. Mengingat yang bersangkutan menyimpan banyak informasi yang dibutuhkan polri dalam mengungkap jaringan terorisme khususnya jaringan Al Jamaah Islamiah, sehingga dengan meninggalnya tersangka tersebut akses informasi yang seharusnya diperoleh dari tersangka menjadi hilang. Siyono alias afif alias asri merupakan tersangka kunci yang sangat diperlukan untuk mengungkap jaringan teroris al jamaah islamiaah. Dengan demikian tidak ada sedikit pun niat polri atas musibah yang terjadi. b. Kasus Narkoba Periode Januari – April 2016 Antara Lain : 1. Tiga Orang Pengedar Shabu Antar Provinsi Ditangkap Di Lampung 2. Seorang Laki-Laki asal Ambon menyelundupkan ganja ditangkap di Bandara Soetta 3. WN Nigeria kedapatan memiliki shabu ditangkap di Taman Palem Cengkareng 4. Tiga orang anggota kelompok pengedar XTC antar provinsi ditangkap di salah satu Hotel di Jakarta. 5. WN Taiwan menyelundupkan shabu tertangkap di Bandara Soeta 6. Dua WN Taiwan dan WNI memiliki shabu ditangkap di hotel Mangga Besar 7. Seorang laki-laki warga Cipondoh Tangerang pengedar shabu ditangkap di jembatan gantung Jakarta Barat 8. WN Afrika Selatan menyelundupkan shabu tertangkap di Bandara Soeta c. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dari kegiatan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Polri secara rutin dan operasi khusus telah mengungkap dan menangani praktekpraktek tindak pidana perdagangan orang, baik yang dilakukan di dalam 8
wilayah Negara Indonesia maupun ke luar wilayah Negara Indonesia. Pelaksanaan Grand Strategy Polri Tahun 2005-2025 Saat ini, Polri telah menyusun konsep pelaksanaan reformasi birokrasi gelombang III tahun 2016-2019, berdasarkan Permen PAN-RB nomor 11 tahun 2015 dengan 3 sasaran yang akan dicapai yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dan birokrasi yang efektif dan efisien dan 8 area perubahan, sebagai berikut : a. Program revolusi mental aparatur, Program ini bertujuan untuk membentuk sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif dan hasil yang diharapkan. b. Program penguatan sistem pengawasan, program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan peran aktif dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan berkinerja tinggi dan hasil yang diharapkan. c. Program penguatan akuntabilitas kinerja, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem manajemen kinerja organisasi d. Program peningkatan kualitas pelayanan publik, Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara terus menerus dan kondisi yang diharapkan. e. Reformasi Internal Polri Proses reformasi polri secara menyeluruh menuju polri yang profesional dan mandiri sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, mencakup 3 (tiga) aspek integral bidang struktural, instrumental dan kultural. Pada perkembangannya, pemerintah telah menegaskan kembali akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih (clean government) dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang secara universal diyakini menjadi prinsip untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui pelaksanaan reformasi birokrasi. Selanjutnya reformasi internal polri integral bidang struktural, instrumental dan kultural tersebut dikonversikan kedalam reformasi birokrasi polri gelombang I dan II f. Kendala yang dihadapi hasil PMPRB oleh tim Kemenpan-RB: 1. Program penataan dan penguatan organisasi belum disusun jenjang organisasi, masih terdapat duplikasi fungsi dan belum ada kesesuaian struktur dengan mandat. 3. Program penataan tata laksana. 4. Jumlah SOP masih sedikit jika dibanding dengan jumlah satker yang ada. g. Hambatan terkait dengan kendala internal, meliputi Kuantitas personel polri memiliki kekurangan jumlah personel dibandingkan DSP nya. Namun demikian terkait jumlah riil polri yang dibutuhkan saat ini, perlu dilakukan identifikasi secara detail tengtang kebutuhan personel Polri per satker. Pelayanan publik Pembangunan nasional telah menentukan strtategi dalam upaya pencapaiannya melalui 3 (tiga) dimensi pembangunan, yaitu : a. Dimensi pembangunan manusia; b. Dimensi pembangunan sektor unggulan; dan c. Dimensi pemerataaan dan kewilayahan Dimensi-dimensi pembangunan tersebut hanya dapat diwujudkan pelaksanaannya jika didukung tata kelola dan reformasi birokrasi yang
9
berjalan dengan baik selain tentunya kepastian dan penegakan hukum serta Kamdagri yang kondusif. Standar Operasional Prosedur yang melekat pada : a. Bareskrim SOP tentang penerimaan, pendistribusian dan penarikan laporan polisi, SOP tentang pengkajian data (lapbul, lap tahunan), SOP tentang latpraops, SOP tentang perencanaan operasi kepolisian, SOP tentang pelaksanaan back up lidik/sidik,SOP tentang pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana pada satwil, SOP tentang back ops lidik dan penindakan, b. Baintelkam SOP tentang penerbitan skck, SOP tentang penerbitan izin keramaian dan STTP, SOP tentang pemberitahuan dan penerbitan surat tanda terima kampanye pemilu, SOP tentang sistem informasi manajemen di lingkungan intelijen, SOP tentang penyelenggaraan produk intelijen, SOP tentang hubungan tata cara kerja di lingkungan intelijen. c. Baharkam SOP tentang patroli, SOP tentang pengendalian massa, SOP tentang perkelahian antar kelompok, SOP tentang penjagaan tahanan, SOP tentang pengawalan tahanan, SOP tentang pengawalan barang, SOP tentang sarana dan prasarana sabhara di tingkat polsek, polres dan polda, SOP tentang tindakan pertama pada tempat kejadian perkara. Tata Cara Penerimaan Sespimti dan Sespimmen Polri : 1) Pendidikan pengembangan polri merupakan pendidikan lanjutan setelah pendidikan pembentukan yang merupakan bagian dari fungsi pembinaan karier personel untuk memperoleh pengetahuan, sikap dan keterampilan managerial kader-kader pimpinan polri pada level perwira yang dilaksanakan oleh institusi polri melalui pendidikan sespimma, sespimmen dan sespimti. 2) Dalam rangka mendapatkan calon peserta didik yang berkualitas pada setiap level / jenjang pendidikan pengembangan umum polri, dilaksanakan proses seleksi yang menerapkan sistem manajemen mutu mulai dari proses pembentukan panitia sampai dengan penetapan kelulusan yang mempedomani peraturan-peraturan yang berlaku dilingkungan polri. 3) Seleksi Pendidikan Sespimti Polri Dikreg Ke-25 T.A. 2016: a. Sespimti polri adalah lembaga pendidikan polri yang menyelenggarakan program pendidikan bagi perwira menengah polri senior dan pejabat non polri guna memiliki kemampuan strategik yang potensial untuk jabatan strategis. b. Kepanitiaan seleksi sespimti polri hanya berkedudukan ditingkat pusat (panpus) mabes polri yang diketuai oleh asisten kapolri bidang sumber daya manusia dibantu oleh kepala biro pengendalian personel ssdm polri sebagai wakil ketua serta anggota. c. Materi / ujian dalam penjaringan calon peserta dari polri untuk sespimti polri d. Adapun jumlah kuota didik sespimti polri dikreg ke-25 T.A. 2016 telah ditetapkan sebanyak 54 orang, terdiri dari 48 Pamen Polri, 6 peserta tamu (4 TNI, 1 Kejaksaan RI, 1 Kemenkum dan HAM RI), namun pada
10
saat pembukaan pendidikan peserta tamu dari kemenkum dan ham ri mengundurkan diri dan diganti dari Polri. Terkait Kasus Siyono merupakan teroris atau bukan, dalam operasi pertama pada bulan Mei 2014 bisa mengungkap jaringan Jamaah Islamiyah (JI), ada 9 orang yang tertangkap. Ada barang bukti berupa bunker, bahan peledak, senjata api, dan tempat-tempat pembuatan senpi, yang kemudian dikembangkan. Operasi kedua pada bulan Desember 2015 di Mojokerto dan Gresik, ada 4 orang yang ditangkap, hasil keterangan tersangka menyebutkan bahwa benar M.Khairul Anwar alias Karto merupakan pimpinan dalam organisasi Jamaah Islamiyah. Operasi ketiga pada tanggal 7 Maret 2016 di Tumenggung didapatkan fakta bahwa mereka masuk Jamaah Islamiyah pad atahun 2007 dan ditempatkan pada divisi pengamanan pimpinan, paska tertangkapnya beberapa anggota JI, berdasarkan keterangan tersangka Awang, senjata api dipindahtangankan kepada Siyono yang dilakukan pada bulan Agustus 2014 dengan pertimbangan bahwa Awang sudah menjadi DPO. Setelah mendapat kepastian fisik tersangka, tim kemudian melakukan penangkapan Siyono di depan Mushalah bukan di dalam Mushalah, kemudian Siyono di interogasi dan diperoleh keterangan bahwa senpi diserahkan kepada Tommy Giri yang disembunyikan didalam tanah di bawah tempat tidur. Tim Densus meminta Siyono untuk menunjukkan tempat tinggal Tommy Giri, ditengah perjalanan borgol siyono memang dilepas dan dikawal oleh satu orang yang memang menyalahi Protab yang ada, dipertengahan jalan Siyono melakukan perlawanan dengan mencoba merebut senpi, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, dua anggota Polri terkena pukulan Siyono. Terkait dengan Santoso, awalnya adalah pimpinan Ashari yang kemudian berkembang. Kesulitan menangkap Santoso adalah hutan yang sangat lebat dan medannya berat. Penyanderaan Abu Sayyaf, upaya yang dilakukan oleh Polri adalah berkoordinasi dengan Kepolisian asing namun terkendala yurisdiksi dimana mereka tidak dapat melakukan tindakan dengan bebas, oleh sebab itu dikoordinir oleh Menlu untuk dilakukan upaya lanjutan. Permasalahan narkoba sangat mengkhawatirkan, sehari memakan korban 43 orang, akan meningkatkan kinerja dalam upaya pemberantasan narkoba termasuk melakukan operasi di dalam lapas, Polri telah melakukan tes urine kepada anggota Kepolisian, yang terlibat didalam backing peredaran anrkoba harus ditindak secara hukum, namun apabila masih dalam taraf penyalahgunaan maka akan dilakukan pembinaan dan rehabilitasi. Terkait persyaratan kelulusan anggota Polri akan di evaluasi. Permasalahan kondisi Polsek dan asrama yang memperihatinkan, memang sulit membangun Polsek dan mabes Polri secara serentak karena keterbatasan anggaran, yang menjadi prioritas adalah daerah perbatasan dan remote area sebagai bagian dari kesejahteraan anggota. Terkait dengan terobosan bukan dari penambahan jumlah personil, tetapi meningkatkan kualitas.
11
Terkait pembelaan terhadap Densus akan dilakukan reward dan punishment, kunjugan ke Poso adalah untuk memberi semangat bagi anggota yang bertugas. Terkait ranking yang menimbulkan permasalahan akan dibahas dalam internal Polri. Terkait dengan STNK yang dianggap kemahalan, bahwa terdapat security sistem yang cukup mahal, jadi bukan hanya permasalahan selembar kertas. Terkait perkara yang terkesan bolak balik, memberikan contoh pada saat JPU meminta saksi, tetapi kita tidak bisa menemukan saksi tersebut. Koordinasi antara JPU dengan Polisi cukup baik, tidak ada lembaga yang bisa menilai apakah bisa diterima oleh JPU atau harus dilengkapi lagi, ini yang terkadang menimbulkan perbedaan pemahaman. Terkait temuan BPK, pengadaan digital education sudah ditindaklanjuti, memulai dari pembuktian yang paling mudah, secara bertahap tidak bisa menyeluruh sekaligus. Terkait cyber crime, Badan Cyber Nasional dapat membantu polisi cyber. Terkait kasus Pelindo II sedang dalam proses, saat ini sedang menyelesaikan kasus dengan bekerjasama dengan KPK. Permasalahan intoleransi tidak hanya terkait permasalahan empat pilar, agama, perbedaan akidah, intoleransi terhadap minoritas, LGBT, kelompok budaya dan pementasan film. Di Makassar ada orang Iran ingin memberikan workshop tetapi dianggap menyebarkan aliran Syiah, dan kegiatan tersebut dihentikan. Manakala terjadi kasus intoleran, akan memberikan sanksi kepada Kasatwil. Kasus Poso sudah memperkuat jajaran dengan Kamtibmas dan BNPT sudah mengajukan proposal untuk melakukan penyuluhan dalam rangka deradikalisasi. Terkait dengan permasalahan penggusuran, tugas polisi adalah melakukan pengamanan bukan ikut menggusur agar tidak terjadi bentrokan. Polri bekerja keras agar Santoso dapat segera ditangkap. Police rasio memang masih jauh, tetapi tidak bisa terus menerus menambahkan kuantitas personel. SOP penanganan terduga teroris sudah ada, apabila tidak sesuai prosedur maka dapat ditindak. Terkait SOP Sespimmen dan Sespimti diatur dalam Keputusan Kapolri Nomor: KEP/1005/XII/2014 TANGGAL 18-12-2014 tentang Pemberlakuan Seleksi Terkendali Pengembangan Polri dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Polri. 4. Komisi III DPR RI menyampaikan kepada Kepala Kepolisian Negara RI beberapa surat masuk dari masyarakat kepada Komisi III DPR RI menyangkut permasalahan yang terkait dengan tugas dan wewenang Kepolisian Negara RI, untuk dapat ditindaklanjuti dan selanjutnya dapat disampaikan perkembangannya kepada Komisi III DPR RI.
12
III. KESIMPULAN/PENUTUP Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengambil beberapa kesimpulan / keputusan sebagai berikut : 1. Komisi III DPR RI mendukung sepenuhnya langkah-langkah pemberantasan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan terorisme sesuai SOP. 2. Komisi III DPR RI mendesak Kapolri untuk lebih mengoptimalkan strategi pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang lebih komprehensif hingga ke akar permasalahanya dengan hasil yang terukur. 3. Komisi III DPR RI mendesak Kapolri melakukan evaluasi secara menyeluruh sistem seleksi anggota Polri untuk mengikuti semua jenjang pendidikan pengembangan serta sistem pembinaan karir, agar lebih transparan, obyektif dan akuntabel dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional, bermoral dan modern. Rapat ditutup pukul 17.50 WIB
13
