RANCANGAN
LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAN PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN SEKJEN MAHKAMAH KONSTITUSI, SEKJEN KOMISI YUDISIAL, DAN KOMNAS HAM --------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Acara
: : : : : : : : :
2015-2016 V Terbuka Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI Senin, 20 Juni 2016 Pukul 13.12 s.d. 15.20 WIB Ruang Rapat Komisi III DPR RI Pembahasan RKA K/L Tahun 2017 Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan Komnas HAM
KESIMPULAN/KEPUTUSAN I. PENDAHULUAN Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dibuka pukul 13.12 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI, Yth H Bambang Soesatyo, SE., MBA., dengan agenda rapat sebagaimana tersebut di atas.
II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN 1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi menyampaikan beberapa hal terkait RKA K/L Tahun 2017, diantaranya adalah sebagai berikut : Berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS dan Menteri Keuangan RI No. 0163 /M.PPN/05/2016 dan S-378/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 perihal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dan Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga TA 2017, MK mendapatkan alokasi Pagu Indikatif sebesar Rp.226.741.196.000,- (dua ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Pagu Indikatif tersebut dialokasikan untuk 1 (satu) fungsi yaitu Fungsi Ketertiban dan Keamanan dan 4 (empat) program yaitu : 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI, sebesar Rp. 140.343.796.000 1
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI, sebesar Rp. 9.536.500.000 3) Program Penanganan Perkara Konstitusi sebesar Rp. 57.538.400.000 4) Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Rp. 19.322.500.000 Apabila dibandingkan dengan Anggaran MK pada TA 2016 yang sebesar Rp264.735.542.000,- maka pada TA 2017 anggaran MK mengalami penurunan sebesar Rp37.994.346.000,-. Penurunan tersebut terdapat pada tiga program meliputi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi dan Program Penanganan Perkara Konstitusi. Selanjutnya MK merencanakan peningkatan fasilitas Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk melengkapi sarana prasarana fisik yang mendukung operasional MK. Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon) sebagai wujud dari pengembangan Perpustakaan MK yang berlokasi di Lantai 5 dan 6 Gedung MK, saat ini perlu terus dikembangkan. Puskon dibentuk untuk melestarikan khasanah dan jejak sejarah konstitusi serta MK yang ditampilkan dalam bentuk audio-visual yang inovatif dan berbasis teknologi terkini. Untuk menjamin tercapainya sasaran Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI, MK membutuhkan anggaran sebesar Rp9.536.500.000,-. Untuk menjamin tercapainya sasaran Program Penanganan Perkara Konstitusi, MK membutuhkan anggaran sebesar Rp95.071.687.000,sedangkan anggaran yang tersedia sebesar Rp57.538.400.000,-. Dengan demikian, terdapat kekurangan anggaran untuk program ini sebesar Rp37.533.287.000,-. Untuk menjamin terlaksananya Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, MK membutuhkan anggaran sebesar Rp19.322.500.000,-. Berdasarkan kebutuhan minimal anggaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan dan kewajiban konstitusional pada TA 2017, MK membutuhkan anggaran sebesar Rp264.274.483.000,-. Dengan demikian terdapat kekurangan anggaran MK Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp37.533.287.000,- dari Pagu Indikatif sebesar Rp226.741.196.000,sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini. FUNGSI/ PROGRAM
MAHKAMAH KONSTITUSI
PAGU INDIKATIF TA 2017 226.741.196.00 0
FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN
226.741.196.00 0
USULAN KEBUTUHAN TAMBAHAN ANGGARAN ANGGARAN TA 2017 + 264.274.483.0 37.533.287.00 00 0 + 264.274.483.00 37.533.287.00 0 0 2
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI
140.343.796.00 0
0 140.343.796.00 0
2. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial menyampaikan usulan RKA K/L, diantaranya adalah sebagai berikut : Berdasarkan Surat Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI Nomor: 0163/M.PPN/05/2016 dan S-378/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016, pada tahun 2017 Komisi Yudisial mendapat pagu indikatif sebesar Rp113.567.890.000,00 (seratus tiga belas miliar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Pagu anggaran tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar Rp35.307.479.000,00 (23,7%) dibandingkan dengan pagu anggaran Komisi Yudisial TA 2016 sebesar Rp148.874.879.000,00 , penurunan anggaran tersebut akan mempengaruhi kinerja Komisi Yudisial dalam menjalankan wewenang dan tugas secara optimal. Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, Pimpinan Komisi Yudisial menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1184/SET/PR/03.03/05/2016 tanggal 10 Mei 2016 perihal Permohonan Tambahan Anggaran Pagu Indikatif Komisi Yudisial TA 2017, untuk meminta tambahan anggaran sebesar Rp34.006.410.000,00 dengan rincian sebagai berikut : 1. Tambahan belanja operasional sebesar Rp11.074.000.000,00 2. Pelaksanaan kegiatan rekrutmen, advokasi, pengawasan perilaku hakim agung dan hakim sebesar Rp11.447.410.000,00 3. Pelaksanaan Program Penguatan Integritas Hakim (PPIH) sebesar Rp2.150.000.000,00 4. Kegiatan kajian ranah teknis yudisial dan etik sebesar Rp2.000.000.000,00 5. Penguatan kelembagaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebesar Rp7.335.000.000,00 Komisi Yudisil RI mengharapkan Komisi III DPR RI untuk membantu mendukung tugas dan kewenangan Komisi Yudisial serta menyetujui permohonan tambahan anggaran sebesar Rp34.006.410.00,00. 3. Komnas HAM menyampaikan usulan RKA K/L 2017, diantaranya adalah sebagai berikut : Berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan No. 0163/M.PPN/05/2016 – dan S-378/MK.02/2016, tanggal 13 Mei 2016 perihal RKP 2017 dan Pagu Indikatif KL TA 2017, dengan uraian sebagai berikut : 1. Alokasi Pagu Indikatif Komnas HAM TA 2017 sebesar Rp. 84.965.000.000,- (Delapan puluh empat milyar sembilan ratus enam 3
puluh lima juta rupiah) dengan rincian pagu per program sebagai berikut : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis Lainnya Komnas HAM sebesar Rp. 60.222.428.000,- (Enam puluh milyar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM sebesar Rp. 24.742.000.000,- (Dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua juta rupiah) 2. Alokasi Pagu Indikatif Komnas HAM TA 2017 sebesar Rp. 84.965.000.000,- sudah termasuk : Belanja Pegawai sebesar Rp. 25.254.300.000,- (Dua puluh lima milyar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) Belanja Operasional Perkantoran sebesar Rp. 26.741.600.000,(Dua puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) Belanja Non Operasional sebesar Rp. 32.969.100.000,- (Tiga puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) 3. Alokasi Pagu Indikatif sebesar Rp. 84.965.000.000,- terbagi menjadi : Komnas HAM sebesar Rp. 72.648.120.000, Komnas Perempuan sebesar Rp. 12.316.880.000, Perbandingan Pagu T.A 2016 dan Pagu Indikatif T.A 2017 Program/Kegiatan
Pagu T.A. 2016
Pagu Indikatif T.A. 2017
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM
Rp. 69.671.726.000,-
Rp.60.122.400.000, -
Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama
Rp. 3.070.046.000,-
Rp. 5.604.000.000,-
Penyelenggaraan Layanan Perkantoran, Kepegawaian, Keuangan, Per-UU dan Bantuan Hukum
Rp. 66.601.680.000,-
Rp.54.518.400.000, -
Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM
Rp. 24.284.420.000,-
Rp.24.742.600.000, -
Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara
Rp. 7.430.000.000,-
Rp. 7.464.800.000,-
Penyelesaian Pelanggaran HAM
Rp. 13.520.000.000,-
Rp.12.077.800.000, -
Kasus
4
Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban
Rp. 3.334.420.000,-
Rp. 5.200.000.000,-
Rp. 93.956.146.000,-
Rp.84.965.000.000, -
Usulan Penambahan Anggaran Komnas HAM Tahun Anggaran 2017, Agar pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Komnas HAM dan Komnas Perempuan dapat berjalan secara maksimal maka Komnas HAM sangat membutuhkan dukungan dari Komisi III DPR RI untuk dapat mempertimbangkan usulan penambahan anggaran yaitu sebesar : Rp. 19.241.314.000,- ( sembilan belas milyar dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) 1) Usulan Penambahan untuk Komnas HAM sebesar Rp. 9.327.274.000,2) Usulan Penambahan untuk Komnas Perempuan sebesar Rp. 9.914.040.000, Sehingga diharapkan alokasi anggaran Komnas HAM TA 2017 dari Rp. 84.965.000.000,- dapat menjadi Rp. 104.206.314.000,-(Seratus empat milyar dua ratus enam juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) 4. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan diantaranya adalah sebagai berikut : Bahwa usulan-usulan mitra kerja masih pembicaraan awal, sehingga masih banyak waktu untuk mencermati usulan yang diajukan. Secara prinsip setuju dengan usulan anggaran yang disampaikan mitra kerja Meminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memaparkan hasilhasil pelaksanaan tugas yang telah dicapai, mengingat sampai saat ini belum pernah ada rapat konsultasi dan putusan-putusan dari MK kurang disosialisasikan. Untuk peningkatan anggaran pada prinsipnya akan memperjuangkan anggaran Komnas HAM, lebih khusus Komnas Perempuan. Meminta kepada Sekjen Komisi Yudisial (KY), selain melaksanakan tugas administrasi, hendaknya turut membantu komisioner dalam memperjuangkan revisi UU tentang KY. Sampai saat ini belum terlihat peran KY dalam menegakkan tugas dan fungsinya. Peranan KY masih sangat lemah. Langkah dan terobosan apa yang harus dilakukan oleh KY untuk memantau hakim diseluruh Indonesia. Selanjutanya, masalah hubungan KY dan Mahkamah Agung (MA) dalam bentuk pengawasan belum berjalan baik, sehingga banyak putusan KY tidak dijalankan oleh MA. Terkait dengan kinerja Komnas HAM, dalam beberapa kejadian/peristiwa, seringkali komisioner Komnas HAM terlalu cepat mengambil keputusan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM. Apakah pernyataan tersebut sikap institusi dari Komnas HAM atau pernyataan pribadi. Meminta kepada Komnas Perempuan jangan terlalu cepat mengambil keputusan dan membuat pernyataan terhadap suatu masalah yang belum 5
diinvestigasi kebenarannya. Apakah yang disampaikan di website merupakan pernyataan resmi Komnas Perempuan atau pernyataan pribadi anggotanya. Anggaran yang tidak terkait dengan tupoksi utama tidak ada masalah jika dilakukan pemotongan. KY sebaiknya fokus saja di pengawasan hakim. 5. Beberapa tambahan penjelasan dari Ketua Komnas HAM, Sekjen Mahkamah Konstitusi dan Sekjen Komisi Yudisial, diantaranya adalah sebagai berikut : Ketua Komnas HAM menyampaikan terima kasih atas dukungan Komisi III DPR RI terhadap anggaran Komnas HAM, dan akan menindaklanjuti saran dan masukan dari anggota Komisi III DPR RI. Komnas Perempuan menyampaikan bahwa Komnas Perempuan tetap menggunakan asas praduga tak bersalah. Terhadap pernyataan yang ada website akan ditindaklanjuti termasuk saran dan masukan dari anggota Komisi III DPR RI. Sekjen MK menyampaikan bahwa terhadap saran dari anggota Komisi III DPR RI akan ditindaklanjuti. Terkait dengan rapat konsultasi dengan Komisi III DPR RI, pada saat itu sedang melaksanakan persidangan pilkada serentak, dan MK meminta untuk menjadwal ulang namun pada saat itu DPR sedang masa reses, apabila ada rapat konsultasi selanjutnya maka akan dapat dilaksanakan dengan baik. Terkait dengan Mantan Hakim Konstitusi sepenuhnya diserahkan kepada orang tersebut untuk aktif di sidang MK atau tidak. Sekjen KY menyampaikan terimakasih atas dukungan Komisi III DPR RI terhadap anggaran Komisi Yudisial. KY terus berusaha berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam menyelenggarakan peradilan yang bersih. Pada tahun 2016 telah menerima sekitar 1100 laporan, terkait dengan laporan masyarakat, KY harus menerima laporan dalam jangka waktu 30 hari setelah pihak yang bersangkutan melengkapi dokumen. Terkait hubungan MA dan KY akan tetap berusaha untuk menjembatani agar lebih baik kedepannya. III. KESIMPULAN/PENUTUP Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Ketua Komnas HAM, Sekjen Mahkamah Konstitusi dan Sekjen Komisi Yudisial, mengambil keputusan / kesimpulan atas usulan RKA K/L dan RKP Tahun 2017, sebagai berikut : Komisi III DPR RI menerima penjelasan : 1. Sekjen Komisi Yudisial terkait Rencana Kerja tahun 2017 dan pagu indikatif 2017 sebesar Rp 113.567.890.000,- beserta usulan tambahan sebesar Rp. 34.006.410.000.2. Ketua Komnas HAM terkait Rencana Kerja tahun 2017 dan pagu indikatif sebesar Rp 84.965.000.000,- beserta usulan tambahan sebesar Rp. 19.241.314.000.-, (jumlah dari usulan tambahan untuk Komnas HAM sebesar Rp 9.327.274.000,- dan usulan tambahan untuk Komnas Perempuan sebesar Rp 9.914.040.000,-) 6
3. Sekjen Mahkamah Konstitusi terkait Rencana Kerja tahun 2017 dan pagu indikatif tahun 2017 sebesar Rp 226.741.196.000,- beserta usulan tambahan sebesar Rp. 37.533.287.000.-. Untuk selanjutnya akan diperjuangkan oleh Komisi III DPR RI dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI, dan diputuskan dalam rapat Pleno Komisi III DPR RI sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam UU MD3 dan Peraturan Tata Tertib DPR RI. Rapat ditutup pukul 15.20 WIB
7
