RANCANGAN
LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAN PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN SEKJEN MAHKAMAH KONSTITUSI, SEKJEN KOMISI YUDISIAL, KOMNAS HAM DAN PIMPINAN KPK --------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Acara
: : : : : : : : :
2015-2016 V Terbuka Rapat Kerja Komisi III DPR RI Selasa, 7 Juni 2016 Pukul 13.25 s.d. 16.02 WIB Ruang Rapat Komisi III DPR RI Pembahasan APBN-P Tahun 2016 Kementerian/Lembaga yaitu Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komnas HAM dan KPK.
KESIMPULAN/KEPUTUSAN I. PENDAHULUAN Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dibuka pukul 13.25 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Yth. DR. Benny K. Harman, SH., dengan agenda rapat sebagaimana tersebut di atas.
II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN 1. Dalam pembahasan APBN-P Tahun 2016, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Pagu awal alokasi anggaran KPK tahun 2016 adalah sebesar Rp.1.061.469.984.000. Salah satu focus APBN Perubahan 2016 adalah perubahan terkait penghematan/pemotongan belanja K/L sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang langkah-langkah penghematan dan pemotongan belanja K/L. Adapun penghematan/pemotongan anggaran KPK telah ditetapkan sebesar Rp. 69.601.995.900. Langkah-langkah penghematan anggaran KPK: 1) KPK telah mengusulkan penghematan/pemotongan kepada Menteri keuangan,
1
2) KPK telah menyampaikan usulan Revisi DIPA TA 2016 dengan mencantumkan catatan blokir dalam halaman IV DIPA. Revisi DIPA telah disahkan pada tanggal 27 Mei 2016, 3) Pelaksanaan pemotongan anggaran dalam DIPA KPK TA 2016 dilakukan setelah UU mengenai APBN – P TA 2016 disahkan. 2. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi menyampaikan beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut : Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, MK mendapatkan anggaran sebesar Rp.264.735.542.000,-. Anggaran sebesar Rp.264.735.542.000,- dialokasikan untuk 1 (satu) fungsi yaitu Ketertiban dan Keamanan dan 4 (empat) program, yaitu : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi; 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi; 3. Program Penanganan Perkara Konstitusi; 4. Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang LangkahLangkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S377/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 hal Penghematan/Pemotongan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (KL) TA 2016, anggaran MK dipotong sebesar Rp.26.432.341.500,- atau 9.98% dari Pagu Anggaran Mahkamah Konstitusi TA 2016 sebesar Rp. 264.735.542.000. Selanjutnya, Surat Menteri Keuangan Nomor S-407/MK.02/2016 tanggal 24 Mei 2016 hal Perubahan Alokasi Belanja K/L dalam RAPBN-P 2016, MK mendapatkan Reward sebesar Rp.50.000.000.000,- sehingga pagu anggaran APBN Perubahan MK Tahun 2016 menjadi sebesar Rp.288.303.200.500,-, Dari uraian tersebut, bahwa, Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2016 semula sebesar Rp.264.735.542.000,- menjadi Rp.288.303.200.500, Realisasi Anggaran Ta 2016 Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, anggaran belanja yang dialokasikan untuk MK sebesar Rp.264.735.542.000,-. Realisasi anggaran MK tahun 2016 sampai dengan 3 JUni 2016 adalah sebesar Rp.153.158.738.679 atau 42,12% dari alokasi anggaran. 3. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial menyampaikan beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut : Pagu Awal (Sebelum Penghematan/Pemotongan Anggaran) Rp. 148.874.879.000, untuk membiayai program-program : 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial Rp. 95.438.879.000 2) Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim Rp. 53.436.000.000 Pasca Penghematan/Pemotongan Anggaran yaitu : 1) Besaran persentase pemotongan Anggaran KY adalah 25,88 % atau sebesar Rp38.531.253.000,00 2
2) Besaran persentase pemotongan anggaran setelah dikurangi beban tetap sebesar Rp50.985.198.000,00 adalah 39,36% Pagu Anggaran (Pasca Penghematan/Pemotongan) yaitu sejumlah Rp. 110.343.626.000 untuk program-program yaitu : 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial Rp. 78.200.927.000 2) Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim Rp. 32.142.699.000 4. Ketua Komnas HAM menyampaikan beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut : Pagu Alokasi Anggaran Komnas HAM 2016: Program/Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM Peningkatan Kualitas Perencananaan, Pengawasan dan Kerjasama
Jumlah Rp. 69.671.726.000,-
Rp. 3.070.046.000,-
Penyelenggaraan layanan perkantoran, Kepegawaian, Keuangan, Per UU dan Bantuan Hukum
Rp. 66.601.680.000,-
Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM
Rp. 24.284.420.000,-
Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban
Rp. 7.430.000.000,Rp. 13.520.000.000,Rp. 3.334.420.000,-
Total anggaran: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Rp. 81.869.908.000 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Rp. 12.086.238.000 Jumlah keseluruhan anggaran Komnas HAM sebesar Rp.93.956.146.000. APBN PERUBAHAN TA. 2016, sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S377/MK.02/2016
3
Program/Kegiatan
Pagu 2016
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM
Rp. 69.671.726.000,-
Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM
Rp. 24.284.420.000,-
Total
Rp. 93.956.146.000,-
Sesudah Penghematan/ Pemotongan
Rp. 77.818.699.000, -
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S377/MK.02/2016 perihal penghematan/pemotongan anggaran APBN TA 2016, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melakukan penghematan/ pemotongan sebesar RP. 16.137.447.000, Penghematan/Pemotongan APBN Perubahan TA. 2016 sebesar Rp.16.137.447.000. (Enam belas Milyar seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) 17% dari total anggaran Komnas HAM Program/Kegiatan Pagu Penghematan Setelah Penghematan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Rp. 69.671.726.000,-
Rp. 9.251.530.930,(13%)
Rp. 60.420.195.070,-
Belanja Pegawai
Rp. 32.842.000.000,-
Rp. 3.000.000.000,(9%)
Rp. 29.842.000.000,-
Belanja Operasional Perkantoran
Rp. 28.145.000.000,-
Rp. 5.717.352.000,(20%)
Rp. 22.427.648.000,-
Belanja Modal
Rp. 3.198.280.000,-
Rp. 534.180.000,(17%)
Rp. 2.664.100.000,-
Belanja Non Operasional
RP. 5.486.446.000,-
Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM
Rp. 24.284.420.000,-
Rp. 5.486.446.000,Rp. 6.885.915.000,(28%)
Rp. 17.398.505.000,-
4
Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara
Rp. 7.430.000.000,-
Rp. 1.722.760.000,(23%)
Rp. 5.707.240.000,-
Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM
Rp. 13.520.000.000,-
Rp. 2.921.429.000,(22%)
Rp. 10.598.571.000,-
Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Ktp dan Pemenuhan Hak Korban
Rp. 3.334.420.000,-
Rp. 2.241.726.000,(67%)
Rp. 1.092.694.000,-
TOTAL
Rp. 93.956.146.000,-
Rp. 16.137.447.000,(17%)
Rp. 77.818.699.000,-
Catatan atas Penghematan/Pemotongan 1. Sesuai mandat UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM melaksanakan 4 fungsi, Pengkajian, Penelitian, Penyuluhan, Pemantauan, dan Mediasi. Komnas HAM juga diberi mandat melalui UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta UU No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. 2. Pelaksanaan 4 fungsi Komnas HAM ini terwujud dalam Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM dimana salah satu prioritas Komnas HAM adalah Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM yang Berat dan Perlindungan Kelompok Marginal Rentan serta mewujudkan kemudahan bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran HAM melalui sistem pengaduan on line. Dalam hal meningkatkan pemahaman HAM masyarakat dan aparatur negara, Komnas HAM sedang merencanakan untuk mewujudkan Polisi Ramah HAM. 3. Selain melaksanakan Penanganan Kasus Pelanggaran HAM serta Peningkatan Pemahaman HAM bagi Masyarakat dan Aparatur Negara melalui Pendidikan dan Penyuluhan, Komnas HAM juga menghasilkan Kajian-kajian atas Peraturan Perundang-undangan yang terkait HAM. 4. Sesuai dengan ketentuan, alokasi Anggaran Komnas HAM juga diperuntukan bagi pelaksanaan fungsi Komnas Perempuan. 5. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok pembahasan yaitu diantaranya adalah sebagai berikut : Bahwa para mitra kerja terhadap angka penyerapan anggaran sampai dengan bulan Mei 2016 belum dipaparkan secara lengkap. Apakah ketika Menteri Keuangan melakukan pemotongan, Perwakilan dari Kementerian/Lembaga diundang terlebih dahulu, dan bagaimana asal-usul angka penghematan Apakah dengan alokasi anggaran yang diperuntukan bagi masing-masing K/L sudah cukup dengan kondisi yang ada seperti ini. Bahwa harus 5
dicermati terhadap reward sebesar Rp. 50 Milyard yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa pada dasarnya K/L harus menerima realitas pemotongan/penghematan anggaran. Namun seyogyanya pemotongan jangan menyentuh bagian yang sifatnya mendasar atau pelayanan masyarakat, cukup dibagian yang berhubungan dengan infrastruktur. Meminta klarifikasi mengapa KPK setuju dengan penghematan anggaran yang telah ditetapkan, mengingat penegakan hokum harus didukung dengan anggaran yang memadai. Terhadap Sekjen Komisi Yudisial, jangan ada pemotongan anggaran terhadap tupoksi utamanya. Terhadap Sekjen MK, harus menjadi perhatian terkait pasal-pasal yang sudah dibatalkan dan menjadi konstitusional bersyarat. Bahwa pemotongan/penghematan ini jangan sampai mengganggu program-program strategis dari K/L. Terhadap penghematan anggaran dari Komisi Yudisial, diusahakan tidak melakukan penghematan anggaran, terutama yang berhubungan dengan investigasi rekam jejak hakim dan pemantauan persidangan.
3. Beberapa tambahan penjelasan dari Perwakilan masing-masing Kementerian/Lembaga, diantaranya adalah sebagai berikut : Pimpinan KPK menjelaskan bahwa, terkait dengan penghematan/ pemotongan Anggaran KPK mengikuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-377/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 hal Penghematan/Pemotongan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (KL) TA 2016, tetapi jika dimungkinkan, KPK menginginkan pagunya tetap sesuai pagu anggaran 2016 Sekjen Komisi Yudisial menjelaskan bahwa dengan Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga tersebut dapat menghambat kegiatan yang menyangkut layanan masyarakat dan hal-hal yang menyangkut pemenuhan calon hakim agung/calon hakim ad hoc sesuai permintaan Mahkamah Agung tidak dapat terpenuhi. Sekjen Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa, reward sebesar Rp. 50 Milyar adalah hasil dari anggaran berbasis kinerja. Karena ditahun anggaran 2015 realisasi kegiatan MK mencapai 99,68 dan output diatas 100 persen. Sekjen Komnas HAM menjelaskan bahwa Penghematan dan Pemotongan Belanja Komnas HAM agar penghematannya tidak dilakukan pada kegiatan strategis
III. KESIMPULAN/PENUTUP Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Sekjen Mahkamah Konstitusi, Sekjen Komisi Yudisial, Komnas HAM dan Pimpinan KPK, mengambil keputusan/kesimpulan. Usulan APBN-P Tahun 2016, sebagai berikut :
6
Komisi III DPR RI menerima penjelasan : 1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atas penghematan APBN 2016 sebesar Rp 69.601.996.000,- dari pagu DIPA tahun 2016 sebesar Rp 1.061.469.984.000,- , sehingga pagu RAPBNP KPK tahun 2016 menjadi sebesar Rp 991.867.988.000,2. Sekjen Mahkamah Konstitusi terkait RAPBNP tahun 2016 sebesar Rp 288.303.200.500,- yang diperoleh setelah dilakukan penghematan sebesar Rp 26.432.341.500,- dan penerimaan reward sebesar Rp 50.000.000.000,3. Sekjen Komisi Yudisial atas penghematan APBN 2016 sebesar Rp 38.531.253.000,- dari pagu DIPA tahun 2016 sebesar Rp 148.874.879.000,,sehingga pagu RAPBNP Komisi Yudisial tahun 2016 menjadi sebesar Rp 110.343.626.000,-. Serta usulan untuk tidak dikenakan penghematan/ pemotongan APBN tahun 2016. 4. Ketua Komnas HAM atas penghematan APBN 2016 sebesar Rp 16.137.447.000,- dari pagu DIPA tahun 2016 sebesar Rp 93.956.146.000,sehingga pagu RAPBNP Komnas HAM tahun 2016 menjadi sebesar Rp 77.818.699.000,-. Serta usulan untuk tidak dikenakan penghematan/ pemotongan APBN tahun 2016. untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno Komisi III DPR RI yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI dan UU MD3. Rapat ditutup pukul 16.02 WIB
7
