KEPUTUSAN

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT FIT AND PROPER TEST KOMISI III DPR-RI TERHADAP CALON PIMPINAN KPK ------------------------------------(BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Ketua Rapat Sekretaris Rapat Hadir Izin Acara

: : : : : : : : : : : : :

2014-2015 I Terbuka Fit and Proper Test Rabu, 3 Desember 2014 Pukul 13.00 s.d. 16.27 WIB Ruang Rapat Komisi III DPR-RI DR. Benny K. Harman, SH,/Wakil Ketua Komisi III DPR-RI Dra. Tri Budi Utami, M.Si./Kabag Set.Komisi III DPR-RI 35 orang Anggota dari 53 Anggota Komisi III DPR-RI orang Anggota Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK atas nama DR. Muhammad Busjro Muqqodas, SH,

KESIMPULAN/KEPUTUSAN I. PENDAHULUAN Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK atas nama DR. Muhammad Busjro Muqqodas, SH, oleh Komisi III DPR RI dibuka pukul 13.00 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI, DR. H.M. Aziz Syamsuddin, S.H, selanjutnya diserahkan kepada DR. Benny K. Harman, S.H./Wakil Ketua Komisi III untuk memimpin jalannya Uji Kelayakan.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN 1. Sebelum dimulai Uji Kelayakan, Pimpinan rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :  Alokasi waktu pelaksanaan fit and proper test adalah 120 menit, termasuk 10 menit untuk menyampaikan visi dan misi calon.  Pertanyaan diajukan oleh perwakilan masing-masing Fraksi. Apabila waktunya dimungknkan, diberikan kesempatan kepada Anggota untuk menggunakan haknya bertanya selama 5 menit. 2. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan, diantaranya sebagai berikut:  Meminta penjelasan Calon terkait dengan penyebab perkara korupsi yang masuk ke KPK per Oktober 2014 yang berjumlah 73 perkara, namun hanya 14 perkara yang naik ke tahap penyidikan. Apakah KPK sulit mendapatkan 1

















dua alat bukti, sementara sumber daya dan kewenangan KPK sangat sangat luar biasa. Meminta penjelasan Calon terkait visi, pandangan ataupun pendapat dari Dr.Busjro Muqqoddas, kira-kira keseimbangannya apa sehingga kepentingan pemberantasan korupsi masih tetap bisa dilaksanakan dengan baik namun aspek lain bisa terlindungi dengan baik artinya due process of law tetap dengan menghormati siapapun yang diindikasikan atau diimplikasikan dengan kasus tersebut. Meminta penjelasan Calon mengenai standar penetapan seseorang menjadi tersangka itu, apakah ada standar seseorang ditetapkan sebagai tersangka dengan dua alat bukti, dan maka 4 bulan kemudian dipastikan akan dibawa ke pengadilan misalnya atau 5 bulan atau 1 tahun sehingga orang tidak merasa dizholimi dengan penetapan tersangka itu. Walaupun mungkin orang tersebut bersalah, tetapi apakah tidak bisa ditunda setelah 2 hari misalnya setelah proses serah terima jabatan. Meminta penjelasan kompetensi calon, yakni sikap terhadap permasalahan dugaan tebang pilih dalam penanganan kasus yang seringkali mencerminkan intervensi poilitis atau pihak lain. Calon menjelaskan bahwa hal tersebut memang sulit dihindari. Penetapan status tersangka harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yakni cukupnya alat bukti. Meminta penjelasan Calon terkait rencana revisi UU No.30 tahun 2002 tentang KPK. Calon menjelaskan bahwa suatu produk UU tentu membutuhkan evaluasi dengan berbagai banyak pertimbangan dari berbagai pihak, namun Calon beranggapan bahwa UU KPK saat ini dan UU tentang Tipikor hingga saat ini masih dapat digunakan secara maksimal. Meminta penjelasan Calon terkait dengan pernyataan Calon mengenai kasus wisma atlet yang menyatakan akan ada tersangka baru. Sebagai penegak hukum seharusnya Calon menghindari pernyataan tersebut. Calon menjelaskan bahwa kutipan yang dilakukan oleh media cetak maupun elektronik belum tentu sesuai dengan apa yang disampaikan. Calon memberikan jawaban biasanya berdasarkan pertanyaan atau desakan pertanyaan dari wartawan. Meminta penjelasan Calon terkait dengan persoalan tindak lanjut perkara yang telah ditangani oleh KPK, namun seringkali penanganannya sangat lambat. Calon menjelaskan bahwa penanganan korupsi perlu akurasi serta mengumpulkan bukti secara meteriil, KPK tidak mempunyai kewenangan mengeluarkan SP3, sehingga harus dilakukan secara hati-hati. Konsekuensinya maka penanganan harus dilakukan dengan model terstruktur dan integratif. Meminta penjelasan Calon terkait dengan prosedur penetapan status tersangka terhadap seseorang, yang terkadang berkesan berlebihan tanpa memperhatikan faktor waktu dan tempat, sebagai contoh penetapan tersangka kepada mantan Ketua BPK. Calon menjelaskan bahwa prosedur mekanisme penetapan seorang tersangka dilakukan dengan cara atau mekanisme yang sangat ketat. Meminta penjelasan Calon terkait tentang yang mendasari Calon ikut mencalonkan kembali menjadi Pimpinan KPK. Apakah Calon tetap melanjutkan atau ada hal-hal baru atau inovatif. Calon menjelaskan bahwa ikutserta Calon mencalonkan kembali didasarkan dari berbagai saran yang berasal dari keluarga maupun lingkungan kerja. Terdapat program-program penanganan yang berhasil seperti mekanisme yang saat ini dirasa akuntabel dan dapat dilanjutkan, dan Calon juga menjelaskan bahwa tidak ada larangan terhadap Calon untuk kembali mencalonkan diri. 2

 Meminta penjelasan Calon terkait dengan dugaan KPK yang bertindak melampaui kewenangannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Strategi melawan korupsi tidak cukup menegakkan korupsi di pengadilan. Calon menjelaskan bahwa tindakan yang dianggap represif oleh KPK dilakukan dengan sangat hati-hati. Penindakan dilakukan melalui serangkaian penyidikan dan mengumpulkan bukti. Selama ini kasus korupsi yang diajukan KPK ke pengadilan tidak pernah ditolak. KPK ingin menjadi lembaga penegak hukum yang kredibel.  Meminta penjelasan Calon terkait dengan upaya penindakan represif yang dilakukan oleh KPK belum mampu menahan laju tindak pidana korupsi. Integrasi dalam proses pencegahan adalah konsep penjelasan yang riil. Calon menjelaskan bahwa selama ini KPK mendapat apresiasi dari masyarakat. Bahwa semangat pemberantasan korupsi adalah memberikan keadilan hukum bagi masyarakat.  Meminta penjelasan Calon terkait dengan perekrutan penyelidik diluar Kepolisian. Calon menjelaskan bahwa penyidik direkrut dari berbagai disiplin ilmu, dengan catatan tetap dilatih ilmu penyelidikan, serta dilakukan perbaikan komunikasi dengan berbagai institusi agar lebih intensif. KPK juga mempunyai kode etik komunikasi dengan instansi/pihak tertentu.  Pimpinan rapat menyampaikan bahwa apakah Calon siap apabila Dewan memutuskan tidak memilih Calon sebagai salah satu Pimpinan KPK. Selanjutnya, apakah Calon jika terpilih kembali, siap manakala ada Hakim Tipikor membebaskan terdakwa.  Meminta penjelasan Calon terkait dengan pengalaman yang sekian tahun di KPK, apakah merasa takut atau khawatir tidak dengan dukungan publik yang luar biasa menjerat KPK bertindak melampaui kewenangannya, merasa di atas hukum, ada kekhawatiran itu atau tidak, atau hal tersebut memang tidak pernah terjadi.  Terkait dengan korupsi kewenangan, apakah strategi melawan korupsi tidak cukup hanya dengan menegakan keadilan di lembaga peradilan dengan menghormati presumption of innocence praduga tidak bersalah, menghormati harga diri orang, apakah itu tidak cukup, tetapi perlu ditambah dengan tekanan publik, tekanan media massa sehingga seseorang memang perlu dipermalukan, sehingga sebelum vonis itu diputuskan di pengadilan, orang tersebut harus diciptakan sebagai orang yang bersalah. Apakah itu memang strategi yang tepat untuk memerangi korupsi.  Terkait dengan kasus Hambalang, apakah tersangka bisa muncul karena desakan media, bagaimana jika tidak ada bukti hukum setelah muncul desakan tidak ada muncul bukti hukum, bagaimana pertanggung-jawaban publik Calon, pertanggung-jawaban hukum Calon sebagai penegak hukum. Apakah penegak hukum itu memang seorang penegak hukum atau harus ditambah dengan politisi pada dirinya.  Dalam konteks euforia dukungan publik, ada perlakuan yang berbeda terhadap tersangka, tersangka yang langsung ditangkap dan tersangka yang dibiarkan. Menurut Calon apakah ini tidak menyalahi rasa keadilan publik dan apakah ini dijamin tidak ada tekanan publik. Ada tersangka ditetapkan pada momen-momen kritis, bukan hanya pemilihan walikota tetapi pemilihan gubernur juga ada. Sepengetahuan publik bahwa KPK yang lalu menganut satu prinsip atau satu kesepakatan tidak akan menetapkan tersangka sebelum peristiwa politik berlalu dahulu, baru dia tetapkan. Pada zaman Ketua KPK, Taufikkurrahman Ruki persoalan pilkada, persoalan pemilu dihindarkan, sehingga tidak ada hukuman terhadap yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan kalah sebagai pejabat publik kemudian ternyata tidak terbukti, bagi politisi dan bagi manusia secara umum harga diri itu luar 3

biasa mahalnya. Apakah dalam konteks memerangi korupsi hal tersebut tidak perlu diperhatikan yang penting hajar koruptor.  Meminta penjelasan Calon terkait pemeriksaan di KPK yang berlarut-larut tanpa ada alasan yang signifikan, pemeriksaan yang seharusnya hanya 2 jam menjadi 8 jam. Calon sebagai pimpinan KPK, apakah tidak mengetahui hal tersebut.  Meminta penjelasan Calon terkait dalam proses persidangan jaksa penuntut KPK sering mempengaruhi terdakwa dengan mengatakan, kalau kau mengaku maka kami akan tuntut 3 tahun tetapi kalau kau tidak mengaku maka kami akan tuntut maksimal. Sehingga membuat goyah terdakwa dan terdakwa berbicara kepada tim pengacara. Apakah Calon sebagai pimpinan KPK pernah mengetahui hal ini dan yang tadinya si terdakwa sebenarnya tidak melakukan tetapi karena janji dari jaksa penuntut KPK akhirnya mengatakan iya, dan dituntut 3 tahun. Jadi sebelum dilakukan penuntutan pembacaan si terdakwa sudah tahu akan dituntut 3 tahun. Bagaimana Calon sebagai salah satu pimpinan KPK menyikapi hal ini.  Meminta penjelasan Calon, apakah dibenarkan penyelidik di KPK itu di luar Kepolisian. Jika dibenarkan dasar hukumnya seperti apa. 3. Calon Pimpinan KPK atas nama DR.Muhammad Busjro Muqqodas, SH, menyampaikan visi dan misinya sebagai berikut :  bahwa visi dan misi KPK di dalam road map atau peta jalan KPK sudah diterjemahkan di dalam periode ketiga, mempertegas apa yang sudah menjadi kebijakan pimpinan KPK pada periode-periode sebelumnya. Visi KPK itu secara garis besar bahwa KPK meletakkan posisinya sebagaimana kewenangan yang ada di dalam Undang-Undang, dua kewenangan utama yaitu pencegahan dan penindakan. Kewenangan utama ini diterapkan dengan pendekatan intregatif. Penjabaran pendekatan intregatif itu adalah dengan maksud dan tujuan agar KPK bisa menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang yaitu bahwa korupsi ini sebagai satu penyakit yang semakin hari menegaskan adanya sifat kronis dari pelaku korupsi.  Penindakan saja tidak bisa menyelesaikan masalah, karenannya penindakan diletakan dalam kesadaran konseptual yaitu sekaligus pencegahan. Secara agak lebih terinci ada kasus-kasus yang di KPK kurang lebih 400-an. Kasuskasus tersebut itu telah ditelaah, penelaahannya berdasarkan pendekatan disiplin ilmu dengan mengundang sejumlah pakar dan ahli-ahli multi disipliner. Hasil ujian kepakaran ini kemudian menghasilkan satu analisis, analisis itulah yang kemudian menghasilkan satu konsep pencegahan, pencegahan ini bagian dari upaya strategik dan upaya-upaya untuk mengantisipasi untuk menekan korupsi ini jangan sampai terus berkembang  Perumusan program kerja sebagai penjabaran road map bertitik berat kepada, pertama bahwa KPK memilih prioritas pada 4 sektor utama, pertama ketahanan pangan, energi, revenue dan infrastruktur. Pemilihan atas 4 sektor utama sebagai bagian dari national interest itu merupakan pilihan-pilihan yang menjawab kebutuhan-kebutuhan bangsa ini ke depan, karena pendekatan ini harus sistemik intregatif dan berkelanjutan atau sustain. Dengan 4 fokus area tadi, KPK kemudian menekankan program ini dengan skala prioritas tersebut dan pelaksanaan tahapan implementasinya dilakukan tidak sendirian, tetapi bersama-sama dengan K/L kementerian lembaga yang lain dan juga masyarakat sipil. Mengapa masyarakat sipil? karena lembaga negara termasuk KPK dalam posisi yang harus semakin sinergis dengan kementerian lembaga negara pusat maupun daerah, tetapi juga bagian yang tidak terpisahkan dari elemen demokrasi. Elemen demokrasi itu adalah 4















masyarakat sipil, sehingga masyarakat sipil dilibatkan untuk bisa inline dengan program-program pemerintah dengan program DPR pusat maupun daerah. Di sektor penindakan, perkara-perkara yang ditanggani KPK yang dikirimkan oleh jaksa KPK ke pengadilan tipikor di Jakarta dan di lain tempat itu semuanya tidak ada yang ditolak oleh hakim. Satu-satunya yang ditolak adalah ketika di Bekasi, tetapi kemudian KPK mengajukan kasasi dan di kasasi di anulir putusan pengadilan tipikor di Bandung kala itu. Jadi ada nilai 100% confection rate dari sucess story di bidang penindakan. Di bidang pencegahan yang intregatif tadi maka di sektor pencegahan dan sekaligus intregatif dengan penindakan itu sejak 2005-2014. KPK sudah berhasil menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara dan menyelamatkan keuangan negara, jumlah totalnya Rp248 triliun, ini sebagian besar adalah pencegahan dan juga ada penindakan. Di sektor minerba, KPK melakukan sinergi dengan Dirjen Minerba dengan Dirjen Pajak. Di tahun 2013 ada IOP sejumlah kurang lebih 12.000 izin usaha pertambangan di 12 provinsi, kemudian KPK lakukan research. Hasil dari research bagian dari pencegahan itu kemudian menemukan indikasi kuat bahwa penerbitan izin-izin usaha tambang ini ada yang tidak fair, tidak transparan dan ada unsur kecurangan-kecurangan. Kemudian KPK datang ke daerah-daerah, kepala-kepala daerah yang memberikan izin itu menyampaikan progress-nya kepada KPK dan KPK bombing. KPK pandu bagaimana dengan IOP yang 12.000 itu ada kurang lebih 4000 kurang sedikit yang ada unsur frot-nya. Akhirnya pelan-pelan sampai angka antara 400-an IOP yang sudah dinyatakan dicabut oleh kepala-kepala daerah itu. Berapa kerugian keuangan negara di sektor minerba?. Dirjen Pajak waktu itu mengatakan kerugiannya Rp22 triliun karena tidak ada NPWP di sebagian usaha tambang yang diterbitkan itu. Setelah KPK masuk ke dalam dengan pencegahan secara ofensif maka ditemukan ada kenaikan pendapatan yang disampaikan oleh Dirjen Minerba kepada KPK. Di tahun 2013 ada pemasukan PNBP Rp23,11 triliun, di tahun 2014 ada target Rp16 triliun tetapi target itu KPK bisa melampaui. KPK bersama K/L tidak bekerja sendirian. Angka yang ditargetkan Rp16 triliun, realisasinya mencapai Rp28,4 triliun. Prestasi yang KPK gambarkan bahwa pelaksanaan kewenangan KPK di Undang-Undang KPK No.30 Tahun 2002 itu efektif, satu sisi mencegah jatuhnya para korban, di sisi lain pemasukan keuangan negara bisa ditarik. KPK membentuk korsubga di bidang minerba, korsubga di bidang pendidikan, korsubga di bidang kesehatan. Bidang-bidang inilah yang KPK tekuni juga di sektor pangan dan dengan demikian KPK merasa bahwa dengan batas-batas kemampuan KPK, KPK bisa melakukan amanat itu sebagaimana yang telah disampaikan. Bahwa pembuktian KPK dengan dua alat bukti yang saling melengkapi memerlukan proses-proses penyelidikan, penyidikan yang pengalamannya best practices bisa diukur. Sehingga kesan tebang pilih walaupun itu sulit dihindari tetapi KPK memahami dari spirit yang ada agar penilaian itu bisa KPK jadikan sebagai cambuk secara moral agar KPK bisa lebih memposisikan dengan pendekatan justice keadilan untuk semua. Motif Calon mendaftar kembali, bahwa 4 hari sebelum pendaftaran berakhir Calon sudah berencana kembali ke kampus, mengajar di sana. Kemudian ada beberapa kalangan dari luar maupun dari dalam KPK yang menyampaikan secara langsung face to face maupun ada yang lewat BBM dan SMS, ada juga yang datang menemui langsung supaya Calon mempertimbangkan usulan mereka untuk maju lagi. Ketika jumlah yang mengusulkan menurut Calon jumlahnya yang sedikit, maka Calon ucapkan 5









terima kasih atas saran itu tetapi karena hari demi hari kemudian ada jumlah yang meningkat kemudian Calon mensikapi dengan secara cerdas. Calon meminta pendapat dari kalangan internal KPK dan dari kolega terdeka,t ujungnya sholat istiqorah, kemudian saat itulah Calon mendaftar. Bahwa secara akademis Undang-Undang apapun adalah produk yang rentan dengan keterbatasan ruang dan waktu sehingga memungkinkan untuk dilakukan satu evaluasi, evaluasi mesti harus dilakukan dengan satu pendekatan-pendekatan yang secara metedologis akuntable oleh pihak yang berkompeten melalui prosedur yang terbuka dan melibatkan unsur-unsur masyarakat sipil dan K/L atau stake holder yang terkait, itu yang perlu ditempuh. Khusus Undang-Undang No.30 Tahun 2002, KPK selaku user yang menjalankan amanat KPK ini sudah hampir masuk ke tahun yang kesebelas, sampai pada suatu kesimpulan bahwa Undang-Undang KPK yang sekarang ini masih relevan dengan kebutuhan organisasi. Menurut KPK sampai sekarang ini KPK masih bisa mengunakan Undang-Undang ini secara maksimal dengan modalitas SDM KPK yang terbatas dengan semangat yang secara massive itu ada pada teman-teman di KPK. Terkait dengan intersepsi, intersepsi yang dilakukan oleh KPK sudah low full interception. KPK sudah diaudit oleh Kemenfo dengan lembaga terkait yang kompeten dan intersepsi di KPK melalui prosedur yang sangat ketat. Sebagai ilustrasi, saya Ketua KPK atau saya salah satu unsur pimpinan KPK, saya tidak bisa memerintahkan seseorang supaya dilakukan langkah-langkah untuk penyadapan, sama sekali tidak bisa karena prosedur itu datang dari bawah, datang dari bawah kemudian dari bawah di proses di atas melalui sebuah adu argumen yang berbasis kepada evidence awal diuji di situ dengan demikian setelah selesai baru di level pimpinan. Di level pimpinan juga sama-sama dengan unit terkait. Pimpinan akan uji, kalau selesai baru Pimpinan setujui. Itu mekanisme yang selama ini berjalan. Dari sudut itu maka sesungguhnya itu sudah menciptakan satu proses-proses yang menjaga due process of law sehingga dimensi-dimensi HAM juga sudah KPK pertimbangkan dengan semaksimal mungkin. Calon menjelaskan terkait dengan prosedur penetapan tersangka. Dari proses pengaduan masyarakat di seleksi secara ketat, jika memenuhi kriteria akan ditingkatkan ke proses penyelidikan. Di penyelidikan lebih ketat lagi bahkan sangat ketat. Setelah di situ terdapat dua unsur alat bukti yang ditemukan di proses penyelidikan, baru kemudian diusulkan untuk expose di level deputi penindakan di depan pimpinan KPK. Di sana diuji seperti paparan di depan semuanya, misalnya alat-alat bukti tertulis itu di scanning, hasil scanning-nya disampaikan di sana, aslinya juga disiapkan bilamana Pimpinan memerlukan aslinya. Dapat dilihat aslinya mana kuitansi asli misalnya. Di sanalah dilakukan secara terbuka tetapi terbatas, terbatas itu artinya kalau unit yang lain tidak ada berkepentingan tidak boleh masuk, maka penetapan tersangka dilakukan dengan prosedur mekanisme dan syarat-syarat yang cukup ketat. Calon menjelaskan tentang adanya tekanan-tekanan politik, tidak ada satupun kasus yang KPK angkat berdasarkan tekanan-tekanan politik. Semuanya berbasis kepada alat bukti yang KPK proses karena suatu prosedur yang sangat ketat dan prudent dan terbuka sekali dan sekaligus tertutup, tertutup maksudnya diuji oleh unit-unit yang hanya berkompeten secara langsung. Terkait kepala daerah, tanpa menyebut nama kepala daerahnya yang sekarang ini masih aktif, karena itu tidak etis dan tidak boleh, tidak sedikit nama kepala daerah yang sekarang ini KPK belum memprosesnya karena dalam proses pilkada dan beliau sekarang terpilih tetapi tidak tertutup kemungkinan KPK untuk melanjutkan proses-proses itu 6





 



sepanjang memang ada keperluan untuk meneruskan penyelidikan sebagai kewajiban pelaksana Undang-Undang. Calon menjelaskan terkait surat KPK kepada presiden, bahwa Calon menghormati putusan pimpinan KPK dengan mengirim surat kepada presiden. Ketika rapat untuk memutuskan hal tersebut, Calon tidak ikut karena conflict of interest. Calon menyerahkan sepenuhnya pada putusan KPK. Selanjutnya perihal 2 (dua) Calon Pimpinan KPK digabungkan pemilihannya dengan Calon Pimpinan KPK lainnya yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2015, sehingga pemilihan dan penetapan 5 (lima) Calon Pimpinan KPK dilakukan secara bersamaan, diserahkan sepenuhnya kepada Komisi III DPR RI. Calon menjelaskan terkait apakah cukup KPK melakukan pencegahan saja. Calon menjelaskan alasannya korupsi di Indonesia ini spesifik berbeda dengan di lain-lain budaya tempat, seting budaya, ekonomi, sosial bahkan presepsi-presepsi keagamaan mempengaruhi proses lahirnya korupsi itu sendiri, sehingga pencegahan saja sekarang ini rasanya belum cukup tapi KPK mempunyai strategi penindakan itu bagian dari pencegahan dan pencegahan itu meminimalisir penindakan dan angka yang ada di KPK menunjukan secara signifikan tentang itu. Calon menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada kasus Busway yang dimintakan kepada KPK untuk dilakukan supervisi. Fungsi pencegahan sudah dilakukan namun tenggelam dengan sisi penindakan, sisi pencegahan membangun budaya hukum yang terstruktur, bagaimana menjaga hubungan baik dengan lembaga ekskutif, legislatif dan yudikatif. Calon menjelaskan bahwa syarat KPK tidak hanya berani dan berani ini tidak berarti kasar, tidak identik dengan beringas, berani harus didampingi dengan kearifan dengan sikap yang prudent dan sekaligus sikap yang lugas. Jadi tidak berani berdiri sendiri, tidak kompromis, tetapi tidak kompromis bukan berarti harus konfrontatif itu philosophis yang ada di KPK sehingga dengan siapapun juga KPK bisa melakukan suatu proses-proses mutual activity, commitment dan seterusnya.

III. PENUTUP Rapat ditutup pukul 16.27 WIB

PIMPINAN KOMISI III DPR RI

7