RANCANGAN
LAPORAN SINGKAT UJI KELAYAKAN (FIT AND PROPER TEST) KOMISI III DPR RI TERHADAP CALON HAKIM AGUNG -------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Acara
: 2016-2017 : I : : Terbuka : Uji Kelayakan : Senin, 29 Agustus 2016 : Pukul 15.25 s.d 16.52 WIB. : Ruang Rapat Komisi III DPR RI : Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Hakim Agung atas nama Dr.H.Edi Riadi,S.H.,M.H. , KESIMPULAN/KEPUTUSAN
I. PENDAHULUAN Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Hakim Agung oleh Komisi III DPR RI dibuka pukul 15.25 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, SE., MBA. dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas. II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN 1. Diawal Uji Kelayakan (fit and proper test) Pimpinan Rapat menyampaikan halhal sebagai berikut : Alokasi waktu Uji Kelayakan (fit and proper test) masing-masing Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor di Mahkamah Agung paling lama 90 (sembilan puluh) menit termasuk 10 (sepuluh) menit yang digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok makalah. Pertanyaan diajukan oleh masing-masing fraksi kepada setiap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor di Mahkamah Agung, paling lama 3 (tiga) menit yang pelaksanaannya diatur oleh Pimpinan rapat. Setelah selesai pelaksanaan Uji Kelayakan (fit and proper test), Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor di Mahkamah Agung diminta menandatangani Surat Pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi III DPR RI.
1
2. Calon Hakim Agung Dr. Edi Riadi, S.H., M.H mendapat makalah yang berjudul “Peran Khasanah Fiqih Islam dalam memajukan dan memperkaya hukum Nasional” yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal, sebagai berikut : Para ahli hukum Nasional berpendapat bahwa pembangunan hukum Nasional kita harus menyerap hukum yang hidup dalam masyarakat. Secara historis hukum yang hidup di masyarakat Indonesia meliputi hukum adat, hukum Islam dan hukum peninggalan Belanda. Hukum adat yang berlaku pada umumnya adalah hukum perdata, demikian pula hukum Islam yang hidup dimasyarakat adalah hukum perdata yang terbatas pada hukum perkawinan, waris, dan wakaf. Walaupun sesungguhnya pada masa kerajaan Islam hukum pidana Islam diberlakukan oleh kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Berbeda dengan hukum adat dan hukum Islam, Hukum warisan Belanda meliputi hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, hukum acara perdata sampai saat ini banyak digunakan dalam memutus perkara di pengadilan negeri. Kebijakan pemerintah sejak orde lama, orde baru dan masa reformasi pembentukan hukum nasional tetap mengambil kebijakan untuk membentuk hukum nasional yang bersumber dari tiga sistem hukum tersebut. Namun demikian dalam perumusan berbagai perundangundangan, metode yang digunakan adalah mengambil norma-norma dasar dari ketiga sistem hukum tersebut dengan mengacu pada perkembangan sosio kultural masyarakat modern. Sehingga ketiga sistem hukum tersebut dapat diadopsi secara halus tidak menimbulkan kontradiktif dan berwajah modern. Berbicara peran hukum Islam dalam pembentukan hukum nasional dalam rentang masa 71 tahun sejak Negara Indonesia merdeka banyak mempengaruhi legislasi hukum Nasional, bukan saja terbatas dalam hukum keluarga, waris dan wakaf bahkan meluas kepada wilayah hukum bisnis, hukum pidana dan hukum ibadah. Undang-undang perkawinan hampir semua pasalnya bermuatan hukum Islam. Undang-undang perkawinan yang diundangkan pada tahun 1974 yang sampai saat ini sudah berusia 32 tahun sudah mulai ada keinginan untuk dilakukan perubahan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan sosio kultural masyarakat modern. Keinginan merevisi Undang-Undang perkawinan setidaknya menimbulkan diskursus bagi kalangan moderat dan kalangan muslim yang berpegang pada aturan fiqih. Persoalannya terletak pada sebagian kalangan moderat lebih mengedepankan persamaan gender, sementara kalangan tradisionalis muslim masih tetap berpegang pada teks fiqh yang mungkin sebagian sudah tidak sesuai dengan perkembangan sosio kultural masyarakat modern karena fiqih dibuat sekitar 12 abad silam. Undang-Undang tentang wakaf merupakan bentuk undang-undang lainnya yang melestarikan hukum fiqih. Hukum wakaf justru sangat dibutuhkan dalam perkembangan kehidupan modern dalam rangka melindungi kepastian hukum tanah yang digunakan untuk pembangunanpembangunan rumah ibadah. 2
Dengan Undang-Undang wakaf jaminan atas tanah yang digunakan tempat ibadah menjadi pasti tidak mudah disengketakan. Justru timbulnya sengketa tanah wakaf karena pelaksanaan wakaf tidak sesuai dengan undang-undang wakaf. Undang-Undang yang mengatur Zakat merupakan undang-undang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat muslim. Zakat yang selama ini di kelola tidak professional, kecuali oleh beberapa lembaga zakat yang sudah mapan, menimbulkan tidak optimalnya pemanfaatan zakat. Zakat yang dikelola secara tradisional hanya disalurkan untuk kebutuhan konsumtif sehingga tidak berperan untuk memberdayakan masyarakat. Berbeda dengan Zakat yang dikelola secara professional sesuatu yang diatur dalam Undang-Undang Zakat dapat disalurkan dalam bentukbentuk yang produktif, berupa modal usaha, pembuatan rumah sakit, lembaga pendidikan dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi pembangunan ummat sekaligus juga bangsa. Sejak tahun 1991 awal berdiri perbankan syariah dengan nama Bank Muamalat, ummat Islam mulai terayomi kegiatan bisnisnya secara hukum Islam. Dengan perbankan syariah masyarakat muslim yang merindukan transaksi keuangan yang tidak bermuatan riba mulai tersalurkan. Undang-Undang Perbankan Syariah yang diundangkan tahun 2008 lebih memantapkan keberadaan perbankan syariah yang sudah mempunyai payung hukum yang sebelumnya selama hampir 15 tahun tanpa payung hukum. Produk-produk perbankan syariah tersebut kadang masih dipertanyakan oleh segelintir masyarakat muslim, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Namun demikian Produk perbankan syariah dan investasi yang dilakukan oleh perbankan syariah sudah mengarah kepada asas tidak riba, tidak goror, tidak spekulasi yang dilarang dalam hukum Isalam. Persoalan yang muncul yang sampai saat ini menjadi diskursus yang kadang masih muncul adalah penyelesaian sengketa transaksi perbankan syariah. Undang-Undang Peradilan Agama menetapkan bahwa kewenangan penanganan sengketa transaksi syariah merupakan wewenang pengadilan agama. Akan tetapi masih terdapat beberapa pihak yang mempertanyakan kapabilitas peradilan Agama dalam menangani sengketa perbankan syariah. Dalam hal ini Mahamah Agung telah berketetapan bahwa sengketa perbankan syariah adalah termasuk kewenangan pengadilan Agama. Bahkan pada pertengahan tahun 2016 Mahkamah Agung membuat dua surat keputusan tentang Pelatihan Hakim Agama yang bersertifikat untuk penyelesaian sengketa perbankan syariah. Berbagai perundang-undangan yang bermuatan hukum Islam merupakan manifestasi dari Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Negara kita bukan negara agama yang semua peraturan Perundangannya diatur dengan hukum agama dan bukan pula negara sekuler yang membiarkan kehidupan beragama tanpa hadirnya negara, namun negara hadir mengayomi keyakinan beragama masyarakatnya dengan menjaga keharmonisan yang mengokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3
3. Beberapa hal yang menjadi pokok-pokok pembahasan, diantaranya adalah sebagai berikut : Dalam wawancara Calon dengan Komisi Yudisial, biarkanlah penafsiran itu ada di manusia, dalam hal Ahmadiyah, sepanjang mereka tidak melanggar aturan dalam ketentuan pidana, apabila menjadi Hakim Agung apakah Calon bisa mempertahankan apa yang terjadi kasus Ahmadiyah tersebut. Calon telah meniti karir selama 30 tahun, dan sempat juga menjadi Panitera Muda. Prestasi apa atau sesuatu yang telah perbuat selama 30 tahun yang dibanggakan. Calon berhasil membuat SOP penanganan perkara yaitu memangkas perkara dari 3 bulan menjadi 1 bulan, setelah menjadi hakim Agung program apa yang akan dilakukan untuk mengurangi perkara di Mahkamah Agung. Mengenai LGBT, apakah LGBT ini sama perlakuannya dengan Syiah, dan Ahmadiyah, selama mereka tidak melakukan tindak pidana harus dilindungi. Meminta penjelasan Calon terhadap penyelesaian terbaik atas dua putusan PK yang berbeda terhadap perkara yang sama antara kamar perdata dan kamar agama. Bagaimana pendapat Calon tentang dissenting opinion, sejauh mana seorang anggota majelis hakim dapat memberikan dissenting opinion. Terhadap sulitnya eksekusi putusan pengadilan terutama kamar peradilan agama, apakah ada gagasan dari Calon terkait sulitnya eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terkait visi saudara menjadi hakim Agung yang agung, apa yang dijanjikan kepada masyarakat terkait pembenahan Mahkamah Agung mengenai putusan yang tak berkeadilan yang diputus oleh Mahkamah Agung. Untuk menjadikan Mahkamah Agung sebagai sesuatu yang agung, apa yang bisa dilakukan Calon. Bagaimana meyakinkan bahwa Calon memiliki integritas dan kapabilitas untuk menjadi Hakim Agung. Dalam Pasal 28 UUD 1945 dikemukakan mengenai hak asasi manusia, semua manusia dilindungi dan tidak boleh dimatikan, kaitannya dengan hukuman mati yang ada di Indonesia bagaimana pendapat calon terhadap hal tersebut. Mengenai keyakinan, di daerah Jawa banyak sekali keyakinan-keyakinan dan kecendrungan terhadap aliran kepercayaan yang lain, bagaimana komentar calon terhadap hal tersebut? Terkait LGBT, hak untuk melanjutkan keturunan justru dilanggar, banyak pihak yang menyampaikan bahwa pihak yang melarang LGBT berarti melanggar HAM, justru LGBT itu melanggar HAM karena melanggar hak untuk melanjutkan keturunan, bagaimana tanggapan calon terhadap hal tersebut. Terkait dengan tax amnesty, apakah tidak melanggar hak terhadap kekayaan. Bagaimana pendapat Calon terhadap hal ini. Setelah direduksinya UU tentang perbankan syariah, kompetensi Peradilan Agama jadinya mencakup tentang perikatan dalam Islam. 4
Seperti yang diketahui, banyaknya bank dan lembaga pembiayaan yang berbasis kepada syariah. Mohon dijelaskan mengenai konsep-konsep perikatan syariah tersebut. Banyak keinginan untuk membatasi jenis-jenis perkara yang bisa di kasasi Mahkamah Agung, bagaimana pandangan Calon, termasuk kasus perceraian. Bagaimana demokrasi dalam perspektif Calon. Apakah Calon masuk dalam kategori hakim yang konservatif atau bukan. Apabila bukan, apakah Calon masuk ke dalam kategori hakim yang progresif. Hakim dalam memutus perkara dituntut memberikan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Terkait kasus perkawinan antar golongan berkaitan dengan harta gono gini, bagaimana menerapkan hukum Islam atau hukum perdata. Mana yang lebih menguntungkan menurut Calon. Dalam hukum itu ada ius constitutum dan ius contituendum, sebagai hakim peradilan Agama, hal apa yang seharusnya bisa diperbaiki dalam penerapan terhadap hukum Islam. Apakah dalam pengalaman sebagai hakim agama Calon pernah melakukan terobosan. Terobosan itu dapat dilakukan apabila norma itu tidak mampu menembus permasalahan hukum. Adanya kesenjangan dalam pelaksanaan norma hukum yang sudah ada. Terobosan hukum apa yang sudah pernah dibuat dalam penanganan perkara yang ditangani Calon. Terkait Kompilasi Hukum Islam, banyak suara dikalangan umat Islam sendiri yang tidak puas terhadap isinya, dibandingkan dengan Hukum Fiqih yang saat ini berlaku, bagaimana penjelasan Calon terhadap hal ini. Apakah Kompilasi Hukum Syariah ini harus direvisi. Terkait perbankan syariah, yaitu masih banyak kalangan yang meragukan Hakim Pengadilan Agama memutus perikatan terkait perbankan syariah. Apakah Hakim di Peradilan Agama sudah memenuhi syarat terhadap perkembangan terkait ilmu dalam perikatan perbankan syariah. Bagaimana prinsip hukum Islam terhadap asas legalitas. Ada pendapat yang mengatakan perbuatan yang halal tapi tidak disukai oleh Tuhan yaitu talak, bagaimana kemudian Calon menangani permasalahan terkait talak tersebut. Seperti yang diketahui, bahwa selain agama yang diakui, ada keyakinankeyakinan yang ada tapi tidak diakui oleh negara. Menurut pandangan Calon, bagaimana reaksi Calon terhadap keyakinan-keyakinan ini. Hal ini terkait dengan kebebasan berserikat. Ada pihak-pihak yang beragama Islam tapi menolak penyelesaian sengketa dengan menggunakan hukum Islam dan sebaliknya. Bagaimana penyelesaian hukum warisnya terhadap hal ini.
4. Beberapa penjelasan tambahan Calon Hakim Agung diantaranya adalah sebagai berikut : Bahwa apabila pihak yang berperkara mengajukan ke Pengadilan Agama, sudah dipastikan hukum acara pengadilan agama yang digunakan. Akan tetapi hakim tidak bisa serta merta, hakim harus menggali nilai-niai yang ada di dalam masyarakat. 5
Secara hukum, ada kasus di Sangihetalaut, dimana suaminya beragama Kristen, istrinya beragama Islam, berarti dia sudah menundukkan dirinya melalui pengadilan Agama, akan tetapi Calon tetap memperhatikan nilainilai yang hidup dalam masyarakat disana untuk kemudian memutuskan perkara. Hak Asasi Manusia itu dibatasi oleh Konstitusi. Terkait apakah Calon hakim yang progresif atau konservatif, terlihat dari putusan Calon dalam di kasus Sangihetalaut, Calon tidak bisa menilai dirinya sendiri. Terkait kritik kepada pimpinan, Calon paling sering melakukan kritik kepada Pimpinan. Pada saat menjadi Panitera Mahkamah Agung, pernah mengkritik ketika hakim agung mengkritik terhadap pengetikan yang lama, Calon menyampaikan bahwa honor pengetikan jauh lebih kecil dari Hakim Agung, sejak honor pengetikan diperbaiki, penyelesaian pengetikan menjadi lebih cepat. Terkait kasus ahmadiyah, negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam konstitusi diatur bahwa semua warganegara harus dilindungi. Mengenai penafsiran terhadap aliran kepercayaan, ada perangkat hukum di Indonesia yang akan memutus itu, serahkan ke Kejaksaan dan Kementrian Agama terhadap hal itu. Terkait kasus hukum keluarga, Calon sudah menyuarakan agar tidak disamakan penyelesaiannya dengan hukum kebendaan. Untuk peradilan agama seharusnya ada family court, yang mengutamakan mediasi. Masukan juga terhadap legislasi, yaitu terkait penyelesaian kasus keluarga harus dilakukan secara mediasi. Bahwa yurisprudensi di Mahkamah Agung senantiasa memutus perkara harta gono gini dengan membagi dua, hal ini berbeda dengan hakim di Pengadilan Agama yang lebih melihat kondisi aktual di masyarakat/para pihak yang bersengketa. Prestasi yang Calon banggakan adalah memberikan putusan terhadap warganegara yang beragama Kristen pada tahun 1989. SOP terhadap penghematan waktu, khususnya tingkat banding dimana perkaranya sedikit, hakimnya cukup banyak, Bahwa Calon memacu para hakim untuk menyelesaikan perkara secara lebih efisien. Dalam kasus LGBT, bahwa kita adalah negara hukum, penganut LGBT harus tunduk kepada konstitusi, yaitu harus taat kepada UU dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam UU Mahkamah Agung apabila ada dua sengketa pengadilan terhadap objek yang sama, maka harus diputuskan salah satu untuk kemudian diputus oleh Mahkamah Agung. Terhadap dissenting opinion, yaitu penerapan hukum dan penilaian alat bukti. (itu tentang dissenting opinion). Terkait eksekusi dalam ranah perdata, perlu dipikirkan mengenai pihak yang akan menjadi eksekutor, karena problem yang terjadi biaya eksekusi perkara yang sangat tinggi. Solusi terhadap putusan Mahkamah Agung yang tidak memberikan rasa keadilan, rasa keadilan itu ada dua, keadilan yang dirasakan oleh pihak yang kalah, dan rasa keadilan kepada masyarakat. Hal yang perlu dipahami adalah bahwa putusan Mahkamah Agung harus sesuai dengan 6
rasa keadilan kepada masyarakat banyak bukan keadilan kepada para pihak. Terhadap perkara yang ada intervensi, pernah ada kasus yang melibatkan pejabat, Calon selalu menghindari adanya intervensi dalam memutus perkara, Calon memutus dengan rasa keadilan dan sesuai dengan UU. Mengukur keadilan, dalam kasus, pengesahan nikah itu adalah kewenangan Pengadilan Agama setelah berlaku nya UU Nomor 1 Tahun 1974. Terkait kasus pembatalan perkawinan terhadap isri ketiga yang dilakukan oleh istri kedua, ini harus dilihat betul nilai keadilan, selama istri ketiga beritikad baik, maka keadilan lebih diutamakan. Kompilasi Hukum Islam bagi orang yang konvensional ini bertentangan dengan kaidah hukum fiqh. Bagi calon KHI harus melakukan perubahan sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Terkait ekonomi syariah, banyak hakim-hakim yang sudah mengambil studi mengenai ekonomi syariah.
5. Calon Hakim Agung menandatangani dipersiapkan oleh Komisi III DPR RI.
surat
pernyataan
yang
telah
SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Nama : ……………………………………………… Tempat dan tanggal lahir : ……………………………………………… Pekerjaan/Jabatan : ……………………………………………… Bertempat tinggal di : .….……………………………………….…. Dengan ini menyatakan secara jujur dan sebenarnya serta bersedia untuk mengangkat sumpah/janji menurut Agama yang saya anut, Agama ………………..…; bahwa seluruh pernyataan, keterangan, informasi, dan atau bukti yang saya nyatakan, berikan atau sampaikan, baik secara lisan maupun tertulis kepada KOMISI III DPR-RI adalah benar guna memenuhi persyaratan untuk seleksi Calon Hakim Agung. Apabila saya terpilih menjadi Hakim Agung, saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban saya sebagai Hakim Agung dengan sebaikbaiknya dan seadil-adilnya serta akan menolak atau tidak menerima apapun secara langsung maupun tidak langsung atau tidak mau dipengaruhi oleh siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban saya yang diamanatkan oleh Undang-Undang kepada saya. Bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya atas pernyataan saya ini, dan bersedia dituntut menurut hukum, apabila pernyataan saya ini terbukti tidak benar, baik untuk sebagian ataupun untuk seluruhnya termasuk untuk mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Hakim Agung, apabila saya terpilih menjadi Hakim Agung.
7
Demikian Surat Pernyataan tertulis ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan atau tekanan dari manapun, di hadapan KOMISI III DPR-RI pada tanggal .. Agustus 2016. Jakarta, ....... Agustus 2016. Saya yang menyatakan, ( ………………………………………..) III. PENUTUP Rapat diskors 16.52 WIB
8
