1 RANCANGAN
LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN ASRENA KAPOLRI, SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG, SEKJEN KEMENKUMHAM RI DAN JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN KEJAGUNG RI --------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Acara
: : : : : : : : :
2016-2017 I Terbuka RDP Komisi III DPR RI Selasa, 18 Oktober 2016 Pukul 10.40 – 13.30 WIB Ruang Rapat Komisi III DPR RI Target dan Realisasi PNBP Tahun 2016 dan Target PNBP Tahun 2017. Penyerapan Anggaran Triwulan I sampai dengan III Tahun 2016. Penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2017. KESIMPULAN/KEPUTUSAN
I. PENDAHULUAN Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dibuka pukul 10.40 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, H. Desmond J Mahesa, SH, MH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas. II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN 1. Dalam Pembahasan Target dan Realisasi PNBP Tahun 2016 dan Target PNBP Tahun 2017, Penyerapan Anggaran Triwulan I sampai dengan III Tahun 2016 dan Penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2017 Asrena Kapolri menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Realisasi penerimaan PNBP dan BLU POLRI T.A. 2016 sampai dengan bulan September 2016 sebesar Rp. 4,321 Triliun atau 58,4 % dari target T.A. 2016 sebesar Rp. 7,402 Triliun yang terdiri dari: PNBP fungsional sebesar Rp. 2,795 triliun atau sebesar 51% dari target sebesar Rp. 5,377 triliun; PNBP umum sebesar Rp.773,964 miliar atau sebesar 94% dari target sebesar Rp. 820,926 miliar; 1
2 BLU sebesar Rp.751,977 miliar atau sebesar Rp. 62,42% dari target sebesar Rp.1,204 triliun; Target PNBP fungsional POLRI T.A. 2016 diprediksi tidak dapat tercapai 100% hal ini dikarenakan jenis dan tarif PNBP fungsional T.A. 2016 disusun berdasarkan revisi PP PNBP Polri (revisi PP Nomor 50 Tahun 2010) yang sampai dengan saat ini revisi PP tersebut belum diterbitkan (saat ini Kemsetnge sedang meminta paraf Menkeu, Menkopolhukam dan Kapolri pada RPP PNBP Polri) Untuk Tahun 2017, Target PNBP Fungsional POLRI sebesar Rp. 7,406 triliun atau naik sebesar Rp. 2,028 triliun (37%) dari TA 2016 sebesar rp. 5,377 triliun; Target PNBP fungsional Polri T.A 2017 diprediksi dapat tercapai dengan pertimbangan revisi PP PNBP Polri sudah diterbitkan dan dapat dilaksankan pada T.A 2017; Target PNBP umum sebesar Rp.62, 896 miliar atau turun sebesar Rp. 758,029 miliar (1.205%) dibanding target T.A 2016 sebesar Rp. 820,926 miliar hal ini dikarenakan pada T.A 2016 terdapat penerimaan kembali belanja pegawai/tunkin Tahun Anggaran yang lalu (T.A. 2015) dan hal ini diprediksi tidak akan terjadi pada T.A. 2017; Target BLU pada 26 Rumkit Bhayangkara sebesar Rp. 1,365 triliun atau naik sebesar Rp. 161 miliar (13%) dibanding target T.A 2016 sebesar Rp. 1,204 triliun. Hal ini dikarenakan terdapat peningkatan pelayanan kesehatan. Sesuai keputusan Menteri Keuangan nomor 342/KMK.02/2010 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP Polri, maka pagu PNBP fungsional Polri yang dapat digunakan T.A 2017 sebesar Rp. 6,963 triliun, naik sebesar Rp. 1,906 triliun atau naik 37% dari T.A. 2016 sebesar Rp. 5,056 triliun. Selanjutnya, terkait dengan penjelasan tentang penyerapan anggaran Triwulan I sampai dengan Triwulan III dapat disampaikan dengan mengawali dari alokasi APBN-P Polri T.A 2016 sebesar Rp.79,558 triliun dengan rencana penarikan dana sampai dengan bulan September 2016 yaitu 63,18% atau sebesar Rp.50,261 triliun. Berdasarkan aplikasi smart Kemenkeu RI sampai dengan tanggal 30 September 2016, realisasi anggaran Polri telah mencapai 61,05% atau sebesar Rp.48,567 triliun, di bawah rencana penarikan dana pada bulan September 2016 dengan selisih sebesar Rp.1,694 triliun atau 3,37%, disebabkan oleh: 1. Adanya penghematan alokasi anggaran TA 2016, sehingga berdampak terhadap pelaksanaan anggaran yang karena adanya proses revisi RKAK/L dan DIPA POLRI; 2. Terjadinya pergeseran waktu pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa khususnya pada belanja barang dan belanja modal, sehingga berakibat kepada keterlambatan terhadap penyerapan/penarikan anggaran; 3. Tertundanya penandatanganan kontrak terhadap pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya menunggu proses pengesahan revisi RKA-K/L dan DIPA POLRI. Berkaitan dengan penyesuaian RKA-K/L Tahun Anggaran 2017, merupakan pembahasan lanjutan sebagaimana yang telah disampaikan pada RDP tanggal 19 September 2016, sehingga materi yang kami sampaikan tidak jauh berbeda dengan materi sebelumnya yang diawali dengan usulan kebutuhan 2
3 pagu indikatif kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam penyusunan RAPBN T.A. 2017 sebesar Rp. 110,752 triliun, namun sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-635/MK.02/2016 tanggal 5 Agustus 2016 hal penyesuaian (penghematan) Pagu Anggaran K/L T.A. 2017, Menteri Keuangan telah menetapkan pagu anggaran POLRI T.A. 2017 sebesar Rp. 72,436 triliun, terpenuhi 65,40% dari usulan POLRI dengan komposisi pemenuhan per jenis belanja sebagai berikut: 1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 43,250 triliun terpenuhi 89,55% dari usulan sebesar Rp. 48,292 triliun; 2. Belanja Barang sebesar Rp. 20,033 triliun terpenuhi 53,24% dari usulan sebesar Rp. 37,625 triliun; 3. Belanja Modal sebesar Rp. 9,153 triliun terpenuhi 36,85% dari usulan sebesar Rp. 24,833 triliun. Namun demikian setelah dianalisa dan evaluasi kembali pengalokasian Pagu anggaran dimaksud masih terdapat kekurangan alokasi anggaran untuk memenuhi dan meningkatkan capaian target kinerja sesuai sasaran prioritas dalam Renja Polri Tahun 2017, untuk itu Polri telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas (surat Kapolri nomor: B/4374/IX/2016/SRENA tanggal 2 September 2016) perihal usulan kebutuhan tambahan anggaran dalam Penetapan Pagu Alokasi Anggaran Polri TA. 2017 sebesar Rp. 24,532 triliun dengan rincian: 1. Belanja pegawai sebesar Rp. 5,042 triliun untuk memenuhi perkiraan kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai negeri pada polri (termasuk kebutuhan gaji/tunjangan hasil rekruitmen tahun 2016 dan 2017 serta tunjangan kinerja); 2. Belanja barang sebesar Rp. 4,323 triliun yang diprioritaskan untuk meningkatkan operasional kepolisian yang terkait dengan penambahan komponen kegiatan baru, volume kegiatan dan penyesuaian harga satuan karena inflasi/perubahan standar biaya, antara lain: Memperkuat kemampuan deteksi intelijen dalam rangka mengeleminasi setiap potensi gangguan dan gejolak sosial, termasuk kebutuhan anggaran untuk operasional kontra intelijen; Membangun partisipasi publik dalam pengamanan lingkungan dan penguatan polmas dengan penggelaran satu bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan; Penanganan konflik sosial dan separatisme dengan mengutamakan pencegahan; Meningkatkan kegiatan pencegahan gangguan keamanan berupa pengaturan, pengawalan dan patroli (turwali) pada tempat-tempat rawan gangguan kamtibmas; Meningkatkan penyelesaian tindak pidana terhadap kejahatan konvensional, transnasional, kekayaan negara, dan yang berimplikasi kontinjensi, terutama penanganan tindak pidana umum, tindak pidana narkoba dan peningkatan penanganan/penyuluhan hukum pencegahan kejahatan dan penyalahgunaan narkoba serta penguatan Densus 88 AT Polri; Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan polri; Penegakan disiplin dan kode etik profesi polri sebagai tindak lanjut internal atas pengaduan masyarakat; 3
4 Pengawasan dan pemeriksaan oleh APIP dalam rangka menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah secara maksimal; Melaksanakan pendidikan dan latihan pembentukan, struktural dan fungsional termasuk melaksanakan pendidikan dan latihan penyidik penanganan perkara anak berhadapan hukum, perlindungan perempuan dan anak serta HAM; Penyiapan Satgas FPU Indonesia baru dalam rangka misi internasional menjaga perdamainan dunia; Usulan tambahan belanja barang termasuk antisipasi kebutuhan anggaran pengamanan pilkada serentak pada 7 Provinsi dan 94 kabupaten/kota; 3. Belanja modal sebesar Rp. 15.166.755.458.000,- untuk pembangunan fasilitas dan pengadaan peralatan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, penanganan gejolak sosial dan penanganan flash point antara lain: Pembangunan fasilitas gedung makopolda dan polres baru serta makopolsek yang belum ada gedung kantor prioritas wilayah perbatasan dan perairan; Pembangunan lanjutan gedung kantor dan perbaikan/renovasi gedung kantor untuk pelayanan publik yang tidak layak, termasuk sarana prasarana sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) dan lembaga pendidikan; Pembangunan rumah dinas bagi personel polri secara bertahap yang saat ini baru terpenuhi 15,93 % dari kebutuhan (jumlah personel + 434.354 orang); Penambahan peralatan bhabinkamtibmas, peralatan PHH, peralatan dalmas, persenjataan, peralatan teknologi informasi dan komunikasi, alat transportasi, peralatan deteksi dan forensik, peralatan polair serta peralatan mesin kantor. Dalam rangka meningkatkan keberadaan negara (POLRI) dalam melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara serta meningkatkan pelayanan publik, mohon dukungan kiranya Polri mendapat penambahan anggaran pada penetapan pagu alokasi anggaran T.A. 2017 sebesar Rp. 24,532 triliun. 2. Dalam Pembahasan Target dan Realisasi PNBP Tahun 2016 dan Target PNBP Tahun 2017, Penyerapan Anggaran Triwulan I sampai dengan III Tahun 2016 dan Penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2017, Sekjen Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Sesuai surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-868/MK.02/2015 hal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016, ditetapkan alokasi anggaran Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2016 sejumlah Rp.9.531.863.581.000,-. Dalam pelaksanaannya selama tahun anggaran 2016, alokasi anggaran tersebut mengalami beberapa kali perubahan, baik penambahan maupun penghematan anggaran sehingga sampai dengan saat ini total pagu Kementerian Hukum dan HAM tahun 2016 sejumlah Rp. 11.348.169.421.000, Rincian anggaran per Program pada APBN-Perubahan tahun 2016 sebagai berikut: a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM sejumlah Rp. 2.224.135.226.000,4
5
b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM sejumlah Rp. 30.000.000.000,c) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM sejumlah Rp.37.442.406.000,d) Program Administrasi Hukum Umum sejumlah Rp. 725.562.148.000,e) Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan sejumlah f) Rp 5.549.542.526.000,g) Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian sejumlah Rp.2.254.018.739.000,h) Program Pembinaan/Penyelenggaraan HKI sejumlah Rp. 179.029.987.000,i) Program Pembentukan Hukum sejumlah Rp. 56.950.641.000,j) Program Pemajuan HAM sejumlah Rp.40.553.552.000,k) Program Pembinaan Hukum Nasional sejumlah Rp. 104.798.311.000,l) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM sejumlah Rp. 30.557.685.000,m) Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM sejumlah Rp.115.578.200.000,Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkahlangkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan APBN Perubahan Tahun 2016, ditetapkan pagu Kementerian Hukum dan HAM untuk dihemat lagi sejumlah Rp.550.908.000.000,dengan rincian penghematan Rupiah Murni sejumlah Rp.351.264.632.000,dan PNBP sejumlah Rp.199.643.368.000,- sehingga total anggaran Kementerian Hukum dan HAM yang dapat dipergunakan sejumlah Rp. 10.797.261.421.000,Adapun Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016 sejumlah Rp.6.291.365.793.868,- atau 58,2%. Sedangkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.2.523.025.787.982.000,- atau 69,23% dari target penerimaan sejumlah Rp.3.644.519.583.841,-. Sesuai dengan surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan tanggal 13 Mei 2016 hal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dan Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga TA 2017, ditetapkan Pagu Indikatif Kementerian Hukum dan HAM TA 2017 sebesar Rp 10.069.592.802.000,Pagu Anggaran Kementerian Hukum dan HAM sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-549/MK.02/2016 tanggal 30 Juni 2016 hal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2017, ditetapkan Pagu Anggaran Kementerian Hukum dan HAM sejumlah Rp. 9.830.665.507.000,atau mengalami penurunan sebesar 2,37% dari Pagu Indikatif. Pada periode penyusunan anggaran TA 2017, Kementerian Keuangan melakukan koreksi/penyesuaian Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-635/MK.02/2016 tanggal 05 Agustus 2016 hal Penyesuaian (Penghematan) Pagu Anggaran K/L TA 2017. Dengan ditetapkan Pagu Anggaran Penyesuaian (Penghematan) tersebut, alokasi Pagu Anggaran Kementerian Hukum dan HAM mengalami penurunan pada Rupiah Murni sejumlah Rp. 571.300.797.000,- atau 5
6 mengalami penurunan sebesar 5,81% sehingga Pagu Anggaran Kementerian Hukum dan HAM yang semula sejumlah Rp.9.830.665.507.000,-, berubah menjadi sejumlah Rp. 9.259.364.710.000, Sesuai dengan hasil pembahasan Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat RAPBN Tahun 2017 dapat kami sampaikan bahwa alokasi anggaran Kementerian Hukum dan HAM tersebut akan dilakukan pemotongan kembali pada Rupiah Murni sejumlah Rp.310.161.475.000,- Pemotongan akan dilakukan pada belanja barang non operasional. Disamping itu diinformasikan akan mendapatkan tambahan alokasi anggaran sejumlah kurang lebih 423 miliar yang digunakan untuk memenuhi belanja prioritas. Mengingat masih terdapat beberapa prioritas yang belum terpenuhi kebutuhan anggarannya, maka Kementerian Hukum dan HAM telah mengusulkan penambahan anggaran tahun 2017 kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia sejumlah Rp.3.761.098.050.000,-, dengan rincian sebagai berikut : 1. Pemenuhan kekurangan Anggaran Prioritas sejumlah Rp.3.235.860.100.000,2. Kekurangan Rupiah Murni (RM) sejumlah Rp. 525.237.950.000,3. Dalam Pembahasan Target dan Realisasi PNBP Tahun 2016 dan Target PNBP Tahun 2017, Penyerapan Anggaran Triwulan I sampai dengan III Tahun 2016 dan Penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2017, Sekretaris Mahkamah Agung menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 0163/M.PPN/05/2016 dan Nomor S-378/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 hal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dan Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2017, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya pada empat lingkungan Peradilan mendapat alokasi pagu indikatif sebesar Rp 8.694.709.415.000, Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-635/MK.02/2016 tanggal 15 Agustus 2016 hal Penyesuaian (Penghematan) Pagu Anggaran K/L Tahun Anggaran 2017, Mahkamah Agung mendapat penyesuaian pagu anggaran sebesar Rp. 150.522.331.000,-, penghematan diambil dari alokasi belanja operasional sebesar Rp 145.322.331.000,- dan belanja non operasional diluar prioritas nasional sebesar Rp 5.200.000.000,-. Pada awalnya alokasi pagu anggaran Mahkamah Agung sebesar Rp. 8.694.709.415.000,-, dengan adanya penyesuaian/penghematan pagu anggaran Mahkamah Agung tahun 2017 menjadi Rp. 8.544.187.084.000,-. Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Tahun 2016 menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 76.939.953.055,- sementara realisasi sampai dengan Triwulan ke III sebesar Rp 49.161.297.482,-. Target dan realisasi PNBP Tahun Anggaran 2016 sebagaimana daftar terlampir. Sedangkan target PNBP Tahun Anggaran 2017 masih menggunakan target PNBP Tahun 2016 dikarenakan realisasi tahun anggaran 2016 belum optimal. Perlu diketahui bahwa sampai saat ini Mahkamah Agung belum dapat menggunakan PNBP dikarenakan belum
6
7
mendapat persetujuan penggunaan anggaran PNBP dari Kementerian Keuangan RI. Pada tahun anggaran 2016 Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya sampai dengan Triwulan III (tanggal 17 Oktober 2016) mampu merealisasikan anggaran sebesar Rp. 6.447.206.387.386,- atau 73.3 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 8.795.945.309. Untuk penyerapan anggaran pada belanja barang mencapai 67,19% dikarenakan masih banyaknya kegiatan yang dilaksanakan di Balitbang Diklat Kumdil MA RI berkaitan dengan pendidikan dan sertifikasi Teknis, sedangkan pada Unit Eselon I lainnya terdapat biaya mutasi Hakim, Panitera dan Sekretaris pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yang belum dilaksanakan menunggu hasil Tim Promosi Mutasi (TPM). Sedangkan penyerapan anggaran pada belanja modal khususnya berkaitan dengan output bangunan gedung kantor masih dalam tahap pelaksanaan dimana pihak ketiga (pelaksana) belum melakukan penarikan atau tagihan dikarenakan pekerjaan yang dilaksanakan belum mencapai 100%. Di sisi lain, dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor mengalami kendala dalam pelelangan sehingga anggaran tersebut direvisi kepada output lain untuk mempercepat pemenuhan sarana prasarana yang mendukung pelayanan public. Sehubungan dengan telah ditetapkan Keppres pembentukan Pengadilan Baru Keppres Nomor 13,14,15,16,17, dan 18 pada tanggal 26 April 2016. Dengan terbentuknya 86 Pengadilan Baru memberikan konsekuensi kebutuhan anggaran untuk : 1. Sewa Gedung Kantor 2. Pengadaan Tanah untuk Gedung Kantor 3. Pengadaan Gedung Kantor 4. Tenaga Teknis dan Kesekretariatan 5. Sarana dan Prasarana Peradilan 6. Operasional dan Non Operasional Kantor Baru Adapun kebutuhan anggaran untuk rencana operasional satker baru tahun 2017 yang telah mendapatkan hibah tanah dari Pemda Setempat sebanyak 32 satker: kebutuhan anggaran untuk Operasional dan Non Operasional Kantor Baru pada 32 satker @ Rp. 500.000.000,sehingga usulan kebutuhan Rp. 16.000.000.000,Untuk kebutuhan sarana dan prasarana satuan kerja baru sebanyak 86 satker memprioritaskan satuan kerja yang mendapat hibah tanah dari Pemerintah Daerah setempat, antara lain: 1. Pembangunan Gedung kantor 32 satker @ Rp. 20.000.000.000,dengan total kebutuhan Rp. 640.000.000.000,2. Pengadaan Tanah bagi satker yang tidak dapat hibah dari Pemda setempat sebanyak 54 satuan kerja @4000 m2 x Rp1.000.000 dengan total kebutuhan Rp. 216.000.000.000,3. Pembangunan Gedung kantor 54 satker @ Rp. 20.000.000.000,dengan total kebutuhan Rp. 1.080.000.000.000,Total kebutuhan kekurangan alokasi anggaran Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.999.600.192.000,-.
7
8 4. Dalam Pembahasan Target dan Realisasi PNBP Tahun 2016 dan Target PNBP Tahun 2017, Penyerapan Anggaran Triwulan I sampai dengan III Tahun 2016 dan Penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2017, Jaksa Agung MUda Pembinaan menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Realisasi PNBP Kejaksaan RI Tahun 2016 : 1. Bahwa dalam Rencana Kerja tahun 2016 target PNBP Kejaksaan RI adalah sebesar Rp.197.749.800.000,-. Sampai dengan tanggal 30 September 2016, PNBP Kejaksaan adalah sebesar Rp.1.713.206.436.547,- atau sebesar 866,35%. 2. Bahwa Kejaksaan sampai dengan saat ini belum menggunakan anggaran yang berasal dari pendapatan (PNBP), sehingga pengelolaan PNBP hanya sebatas menerima dan langsung menyetorkan ke kas negara. Bahwa pada tahun 2017 Kejaksaan menargetkan PNBP sebesar Rp. 325.815.000.000, Realisasi Anggaran Tahun 2016 Kejaksaan RI s.d. tanggal 30 September 2016 sebagai berikut : PROGRAM
PAGU
REALISASI
PROSENTA SE
006.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI 006.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI 006.01.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI 006.01.05 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan 006.01.06 Program Penyelidikan/Pengamanan /Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam 006.01.07 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum 006.01.08 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi
3.534.710.411.000
2.409.132.240.489
68,16 %
195.600.595.000
55.643.340.983
28,45 %
25.887.699.000
7.592.109.575
29,33 %
110.644.053.000
70.938.869.501
64,11 %
416.018.640.000
31.111.491.963
7,48 %
505.159.371.000
175.854.549.056
34,81 %
487.692.862.000
119.864.970.618
24,58 %
8
9 006.01.09 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara JUMLAH
18.004.027.000
6.722.832.483
37,34 %
5.293.717.658.000
2.876.860.404.668
54,34 %
Berdasarkan surat bersama antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI nomor : S0163/M.PPN/05/2016 dan nomor : S-378/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 hal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dan Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga TA 2017, Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2017 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 4.636.775.337.000,-. Pada pagu Indikatif 2017 ini Belanja Barang Non Operasional Kejaksaan RI hanya sebesar Rp. 1.243.769.000.000,- mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 yang sebesar Rp.1.582.043.316.000,- dan pada Tahun Anggaran 2016 setelah APBN-P 2016 yaitu sebesar Rp. 1.800.828.140.000,-. Sesuai surat Menteri Keuangan RI nomor : S-549/MK.02/2016 tanggal 30 Juni 2016 hal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2017, untuk Tahun Anggaran 2017 Kejaksaan RI mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp. 4.725.275.337.000,-. Dengan adanya pagu anggaran TA 2017 untuk Kejaksaan RI sebesar Rp. 4.725.275.337.000,-, sebenarnya Kejaksaan RI masih kekurangan anggaran, sehingga Jaksa Agung RI telah mengajukan permintaan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan RI dengan surat nomor : 115/A/Cr.2/07/2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal Permintaan Tambahan Anggaran Kejaksaan RI dalam APBN Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.228.528.419.000,-. 5. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan, diantaranya adalah sebagai berikut : Bahwa pemotongan Anggaran POLRI dikhawatirkan akan mengganggu pelaksanaan 101 Pilkada serentak di tahun 2017. Mempertanyakan kebijakan pemotongan anggaran oleh Menteri Keuangan karena dianggap tidak sejalan dengan kebijakan reformasi bidang hukum yang digagas oleh Presiden sehingga dirasa perlu untuk meminta keterangan Menteri Keuangan dalam waktu dekat. Diharapkan mitra-mitra kerja selain menyampaikan permintaan penambahan anggaran, juga menyampaikan kinerja dari masing masing instansi. Bahwa tidak dapat menerima pemotongan terhadap anggaran mitra kerja. Dengan pemotongan ini, maka mundur dalam konteks penganggaran, karena ini bisa menghambat program kerja maka seharusnya dibahas kembali secara kenegaraan. Meminta Pemerintah agar tidak melakukan pemotongan, dan kalau bisa penambahan, namun kinerja mitra kerja harus semakin meningkat. Saat ini tidak perlu bicara tentang bangunan dan infrastruktur jika kinerja tidak sesuai harapan. Dalam rapat konsultasi di Mahkamah Agung, disampaikan 9
10
bahwa di Badan Peradilan harus sesuai dengan standar ISO, namun tidak ada anggarannya. Ini sangat berbahaya, karena mitra kerja bisa kreatif untuk mencari anggarannya. Untuk itu, diminta untuk menyampaikan secara komprehensif dampak dari pemotongan anggaran tersebut. Bahwa Komisi III harus maksimalkan dukungan anggaran mitra kerja. Mendukung sepenuhnya program reformasi hukum yang dicanangkan Presiden namun tidak mungkin bisa maksimalkan jika ada pemotongan anggaran Bagaimana mitra kerja bisa mendukung reformasi hukum kalau kenyataannya anggarannya dipotong potong. Apakah pemotongan ini presiden mengetahui. Pemotongan ini bisa menimbulkan permasalahan. Di Kejaksaan misalnya, kendaraan masih memakai kendaraan tua. Di Kumham, Lapas masih banyak yang over kapasitas, harusnya menjadi prioritas. Di Mahkamah Agung, ada 832 pengadilan di Indonesia yang harus menjadi perhatian. Jadi intinya, program kerja mitra harus didukung oleh politik anggaran. Dari berbagai fenomena yang muncul, misalnya banyaknya kasus pungli, ini sudah menjadi cerminan bahwa dimitra kerja kekurangan anggaran dan mungkin juga kurangnya sejahteraan, sehingga mereka mencarinya ditempat lain. Bagaimana dampaknya, jika anggarannya sudah tidak mencukupi namun terdapat pemotongan kembali. Bahwa pemikiran yang diusulkan Menteri Keuangan dengan penghematan anggaran tidak sinkron dengan situasi yang ada saat ini. Di Kepolisian penganggaran dalam menghadapi Pilkada harus diperkuat, karena jika Pilkada tidak berjalan dengan baik, bisa berdampak pada konflik sosial. Jika ini terjadi, maka anggaran justru akan semakin besar. Bahwa harus diketahui sebenarnya yang melatarbelakangi dan alasan utama dari Menteri Keuangan dengan pemotongan tersebut. Sebagai catatan kepada Kejaksaan dan Kepolisian, terkait Kepolisian ada permasalahan terkait SP3 di Polda Riau dan beberapa polda lainnya. Bahwa sangat mendukung sepenuhnya reformasi hukum yang dicanangkan oleh Presiden, namun mengapa dalam kebijakan anggaran justru tidak sejalan dengan semangat reformasi tersebut. Dari berbagai pandangan sebelumnya, pada prinsipnya semangatnya sama, yakni reformasi hukum ditegakkan tetapi jangan ada pemotongan anggaran. Dengan catatan seluruh mitra kerja harus dapat mempertanggungjawabkan realisasi anggarannya selama ini. Bahwa harus lebih obyektif melihat pemotongan atau penghematan anggaran mitra kerja. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa harus anggaran penegakan hukum yang juga terkena dampaknya. Seharusnya mitra kerja tidak ada penghematan, karena penegakan hukum itu menyangkut marwah Negara. Diusulkan mengundang Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas untuk menjelaskan kebijakan penghematan anggaran.
Bahwa pada prinsipnya tidak setuju dengan pemotongan anggaran mitra kerja. Namun dari semua mitra kerja, penyerapan anggarannya masih sangat rendah. Jika mau mengundang Menteri Keuangan maka harus memiliki informasi yang cukup ataupun back up data yang baik.
10
11 Bahwa harus diketahui seperti apa konstruksi penegakan hukum pemerintah. Dengan mengetahui konstruksinya, maka itu akan tercermin dalam penganggaran. Bahwa pemotongan anggaran ini mencerminkan bahwa perencanaan keuangan di Negara ini sangat buruk yang dapat mengakibatkan ketidakpastian bagi Kementerian dan Lembaga.
III. KESIMPULAN/PENUTUP Rapat Dengar Pendapat Komisi III dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Asrena Polri, Jambin Kejaksaan RI dan Sekretaris Mahkamah Agung mengambil keputusan/ kesimpulan, sebagai berikut : 1. Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan dari Asrena Kapolri, Plt. Sekretaris Mahkamah Agung, Sekjen Kementerian Hukum dan HAM serta Jaksa Agung Muda Pembinaan terkait RKA-KL Tahun 2017. 2. Komisi III DPR RI khususnya F.PDIP, F.PG, F.Gerindra, F. Demokrat, F.PAN, F.PKB, F.PKS, F.PPP dan F.Nasdem menolak adanya rencana Menteri Keuangan RI melakukan pemotongan/ realokasi pengurangan pagu, sehingga Komisi III DPR RI akan memperjuangkan pagu anggaran seluruh mitra kerja tahun 2017 tidak dikenakan pemotongan/realokasi pengurangan pagu dalam rangka mendukung reformasi di bidang hukum, sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam UU MD3, UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Tata Tertib DPR RI. Rapat ditutup pukul 13.30 WIB
11
