1 RANCANGAN
LAPORAN SINGKAT RAPATDENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN SESTAMA BNPT, SEKJEN MAHKAMAH KONSTITUSI, SEKJEN KOMISI YUDISIAL, KEPALA PPATK DAN KETUA KOMNAS HAM --------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN,HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Acara
: 2016-2017 :I : : Terbuka : RDP Komisi III DPR RI : Selasa, 18 Oktober 2016 : Pukul 14.30– 15.25 WIB : Ruang Rapat Komisi III DPR RI : Penyerapan Anggaran Triwulan I sampai dengan III Tahun 2016. Penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2017. KESIMPULAN/KEPUTUSAN
I. PENDAHULUAN Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dibuka pukul 14.30WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI, H. Bambang Soesatyo, SE.,MBAdengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas. II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN 1. Dalam pembahasan Penyerapan Anggaran Triwulan I sampai dengan III Tahun 2016 serta Penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2017, Sestama BNPTmenyampaikan hal-hal, diantaranya adalah sebagai berikut : Pada Tahun 2016, BNPT mendapatkan Pagu sebesar Rp. 531.914.878.000,- dan mendapatkan pemotongan anggaran sebesar Rp. 19.718.718.000,- sehingga Pagu Anggaran Akhir menjadi Rp. 512.196.160.000, Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor :S-522/MK.02/2016 tanggal 23 Juni 2016, BNPT mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 200.249.446.000,- namun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor : 8 Tahun 2016tentang Langkah-langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan
1
2
dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016, anggaran BNPT diblokir sebesar Rp.52.725.714.000,Sampai dengan Triwulan III Tahun 2016, realisasi BNPT mencapai 44,62% atau sebesar Rp. 317.869.749.000,Bila Pengurangan akibat penghematan anggaran diperhitungkan maka anggaran efektif di BNPT hanya sebesar Rp. 659.719.892.000,- sehingga persentase penyerapan anggaran per 30 September 2016 naik menjadi 48,18% Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-549/MK.02/2016 tanggal 30 Juni 2016, perihal Pagu Anggaran kementerian Negara/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017, BNPT mendapat alokasi Anggaran sebesar Rp. 505.592.273.000,- atau turun 29.03% dari Pagu Anggaran Tahun 2016. BNPT mengharapkan tambahan anggaran sebesar Rp. 386.822.280.000,- untuk Tahun Anggaran 2017 untuk kegiatan Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, kegiatan Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, kegiatan Bidang Kerjasama Internasional, dan kegiatan Dukungan Administrasi dan SDM. BNPT mengusulkan pembelian gedung Kantor di daerah Jakarta Selatan sebesar Rp390.000.000.000,Restrukturisasi organisasi BNPT sebesar Rp. 10.000.000.000,- karena adanya perubahan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang berpengaruh terhadap struktur kelembagaan BNPT.
2. Dalam pembahasan Penyerapan Anggaran Triwulan I sampai dengan III Tahun 2016 serta Penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2017, KepalaPPATKmenyampaikan hal-hal, diantaranya adalah sebagai berikut : Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-549/MK.02/2016 tanggal 30 Juni 2016, perihal Pagu Anggaran kementerian Negara/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017, Pagu Anggaran PPATK TA 2017 ditetapkan sebesar Rp. 117,1 miliar untuk membiayai 2 program PPATK yaitu : a. Program Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan Pendanaan Terorisme sebesar Rp. 37,3 miliar b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK sebesar Rp. 79.8miliar Dalam rangka peningkatan kinerja dan program prioritas PPATK tahun 2017, kami mengusulkan penambahan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.8 miliar yang akan dialokasikan untuk kegiatan : a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya PPATK sebesar Rp. 10,3 miliar b. Program Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan Pendanaan Terorisme sebesar Rp. 7,5 miliar Realisasi Anggaran PPATK sampai dengan Triwulan III tahun 2016 sebesar Rp. 109,1 miliar atau sebesar 53,4% meliputi :
2
3 a. Program Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan Pendanaan Terorisme sebesar Rp. 18,7 miliar b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK sebesar Rp. 52,8 miliar c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPATK sebesar Rp. 37,6 miliar Realisasi anggaran PPATK tahun 2016 diperkirakan sebesar 98% mengingat pada triwulan IV tahun 2016 masih terdapat beberapa sisa kontrak pengadaan barang dan jasa yang masih dalam proses penyelesaian pekerjaan. 3. Dalam pembahasan Penyerapan Anggaran Triwulan I sampai dengan III Tahun 2016 serta Penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2017, Sekjen Komisi Yudisialmenyampaikan hal-hal, diantaranya adalah sebagai berikut : Pagu awal Komisi Yudisial Tahun 2016 sesuai dengan DIPA Nomor SP DIPA100.01.0-0/2016 tanggal 7 Desember 2015 adalah sebesar Rp148.874.879.000,00, namun dengan adanya kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja K/L Dalam Rangka Pelaksanaan APBNP TA 2016 dan Surat Menteri Keuangan No.S-377/MK.02/2016, anggaran Komisi Yudisial dipotong/dihemat sebesar Rp38.531.523.000,00, sehingga anggaran Komisi Yudisial menjadi Rp110.343.626.000,-. Pasca pemotongan/penghematan tersebut berdasar Surat Menteri Keuangan Nomor S.1342/AG/2016 tanggal 8 Juni 2016 Komisi Yudisial mendapatkan tambahan alokasi anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) untuk pemenuhan kenaikan tunjangan kinerja pegawai sebesar Rp2.177.955.000,00sehingga pagu anggaran Komisi Yudisial menjadi Rp112.521.581.000, Pada bulan Agustus tahun 2016, Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan terkait penghematan belanja negara melalui Instruksi Presiden No. 8 tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Tahun Anggaran 2016, sehingga anggaran Komisi Yudisial di blokir sebesar Rp3.873.738.000,- sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-549/MK.02/2016 tanggal 30 Juni 2016 Tentang Pagu Anggaran K/L dan Penyelesaian RKA K/L TA 2017, Komisi Yudisial mendapat pagu indikatif sebesar Rp113.567.890.000, Pagu anggaran Komisi Yudisial TA 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar Rp35.307.479.000,00 (23,7%) jika dibandingkan dengan pagu anggaran awal Komisi Yudisial di TA 2016 sebesar Rp148.874.879.000,00. Penurunan anggaran tersebut sangat mempengaruhi kinerja Komisi Yudisial dalam melaksanakan wewenang dan tugas secara optimal. Terutama terkait dengan peran dan fungsi Komisi Yudisial dalam memberikan layanan kepada masyarakat pencari keadilan dan dalam rangka menjaga marwah hakim. Penurunan anggaran terhadap kegiatan prioritas Komisi Yudisial berimplikasi pada:
3
4 a) Komisi Yudisial hanya dapat menyelenggarakan 1 kali seleksi calon hakim agung atau calon hakim Ad Hoc di MA; b) Pemenuhan Jaminan Keamanan dan Kesehatan hanya mentargetkan 1 rekomendasi; c) Investigasi rekam jejak hakim dan calon hakim hanya ditargetkan untuk 14 laporan, yang terdiri dari 6 (enam) laporan Penelusuran Rekam Jejak Hakim dan Calon Hakim, 3 laporan Pengembangan Investigasi, 3 (tiga) laporan Penelususran Rekam Jejak Hakim Program Peningkatan Integritas Hakim, dan 2 (dua) laporan kegiatan Deteksi Dini; d) Pemantauan persidangan hanya ditargetkan untuk 75 laporan; e) Program Penguatan Integritas Hakim (PPIH) hanya untuk 3 lokasi; f) Kegiatan pengukuran Indeks Persepsi Masyarakat dan Indeks Kepuasan Masyarakat tidak bisa dilaksanakan; g) Implementasi cetak biru IT tidak dapat dilaksanakan seluruhnya dan hanya dilaksanakan untuk 5 aplikasi dan 2 dokumen kebijakan TIK; h) Reorganisasi tidak bisa dilaksanakan. Pimpinan Komisi Yudisial menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1184/SET/PR/03.03/05/2016 tanggal 10 Mei 2016 perihal Permohonan Tambahan Anggaran Pagu Indikatif Komisi Yudisial TA 2017, untuk meminta tambahan anggaran sebesar Rp34.006.410.000,- dengan rincian sebagai berikut : a) Tambahan belanja operasional sebesar Rp11.074.000.000,-. b) Pelaksanaan kegiatan rekrutmen, advokasi, pengawasan perilaku hakim agung dan hakim sebesar Rp11.447.410.000,c) Pelaksanaan Program Penguatan Integritas Hakim (PPIH) sebesar Rp2.150.000.000,-. d) Kegiatan kajian ranah teknis yudisial dan etik sebesar Rp2.000.000.000,e) Penguatan kelembagaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebesar Rp7.335.000.000,-. 4. Dalam pembahasan Penyerapan Anggaran Triwulan I sampai dengan III Tahun 2016 serta Penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2017, Sekjen Mahkamah Konstitusimenyampaikan hal-hal, diantaranya adalah sebagai berikut : Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016, MK mendapatkan anggaran sebesar Rp.264.735.542.000,Dalam perkembangannya, anggaran Mahkamah Konstitusi TA 2016 mengalami beberapa kali perubahan akibat kebijakan pemerintah. Pada tanggal 12 Mei 2016, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dan ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan dengan mengeluarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-377/MK.02/2016 hal Penghematan/Pemotongan Anggaran Belanja Kementerian/ Lembaga (KL) TA 2016 pada tanggal 13 Mei 2016, yang menyatakan bahwa anggaran MK dipotong sebesar Rp.26.432.341.000,- atau 9.98% dari
4
5
Alokasi Anggaran Mahkamah Konstitusi TA 2016 sehingga anggaran MK menjadi sebesar Rp.238.303.201.000,Tanggal 14 Juni 2016 Menteri Keuangan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 455/KMK.02/2016 tentang Penetapan Pemberian Penghargaan atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2014 yang menyatakan bahwa MK mendapatkan Penghargaan Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga TA 2014 sebesar Rp.50.000.000.000,- sehingga pagu anggaran APBN Perubahan MK Tahun 2016 menjadi sebesar Rp.288.303.201.000,Tanggal 26 Agustus 2016, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan kembali Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang LangkahLangkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016 yang menyatakan bahwa anggaran MK dihemat melalui self blocking sebesar Rp.10.849.534.000,-Sehingga dari alokasi anggaran MK Tahun 2016 sebesar Rp.288.303.201.000,- terdapat anggaran yang tidak dapat dicairkan sebesar Rp.10.849.534.000,Penyerapan anggaran MK tahun 2016 sampai dengan 17 Oktober 2016 adalah sebesar Rp.215.251.500.478,- atau 74,66% dari alokasi anggaran MK TA 2016 sebesar Rp.288.303.201.000,- sehingga sisa anggaran MK TA 2016 sebesar Rp.73.051.700.522,Dari sisa anggaran MK TA 2016 sebesar Rp.73.051.700.522,- terdapat anggaran yang tidak dapat dicairkan (self blocking) sebesar Rp.10.849.534.000,Berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-629/MK.02/2016 tanggal 26 Juli 2016 hal Penyesuaian/Pemuktahiran Pagu Anggaran K/L TA 2017, MK mendapatkan Pagu Anggaran Tahun 2017 sebesar Rp264.274.483.000,Pagu anggaran sebesar Rp264.274.483.000,- dialokasikan untuk 1 (satu) fungsi yaitu Fungsi Ketertiban dan Keamanan dan 4 (empat) program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi, Program Penanganan Perkara Konstitusi dan Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Apabila dibandingkan dengan Anggaran MK pada TA 2016 yang sebesar Rp288.303.201.000,- maka pada TA 2017 anggaran MK mengalami penurunan sebesar Rp24.028.718.000,-. Penurunan tersebut terdapat pada tiga program meliputi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi dan Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
Untuk menjamin terlaksananya Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, MK membutuhkan anggaran sebesar Rp170.843.796.000,-.sedangkan anggaran yang tersedia dalam pagu
5
6 anggaran MK TA 2017 sebesar Rp.140.343.796.000,-. Dengan demikian, untuk program ini memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp.30.500.000.000,- untuk melaksanakan kegiatan Simposium dan Board of Member Meeting (BOMM) AACC serta dukungan penyelenggaraan program Sekretariat Tetap AACC Bidang Perencanaan dan Koordinasi sebagai tindak lanjut hasil Deklarasi Bali pada Kongres Mahkamah Konstitusi se-Asia dan Institusi Sejenis pada tanggal 9-14 Agustus 2016. 5. Dalam pembahasan Penyerapan Anggaran Triwulan I sampai dengan III Tahun 2016 serta Penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2017, Ketua Komnas HAM menyampaikan hal-hal, diantaranya adalah sebagai berikut : Pagu Anggaran Komnas HAM T.A 2016 sebesar Rp. 93.956.146.000,digunakan untuk menunjang kegiatan Komnas HAM sebesar Rp. 81.869.908.000,-. dan Komnas Perempuan sebesar Rp. 12.086.238.000, Penyerapan Anggaran Komnas HAM T.A 2016 s.d 3 Oktober 2016 adalah Rp. 49.547.999.629,- atau sebesar 63,67% dengan capaian output 74,75% Kegiatan Komnas HAM yang masih berjalan s.d. Desember 2016 adalah sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Pemantauan PILKADA pada Oktober – Desember 2016; 2. Pemeriksaan Saksi untuk Penyelidikan Pro Justicia Pelanggaran HAM yang Berat (Aceh, Paniai, Banyuwangi) s.d Desember 2016; 3. Diseminasi Human Rights Cities pada Desember 2016; 4. Konsultasi Publik untuk Revisi UU. No. 39 Tahun 1999; 5. Seleksi Anggota Komnas HAM Periode 2017-2022 s.d Desember 2016; 6. Penyelenggaraan Diklat Penyelidikan HAM Target Penyerapan Anggaran Komnas HAM T.A 2016 s.d Desember 2016 sebesar 95 % Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-881/MK.02/2016 tanggal 17 Oktober 2016 perihal Perkembangan Hasil Rapat Pembahasan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat 1 Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang APBN TA 2017 dengan uraian sebagai berikut : Pagu Alokasi Anggaran Komnas HAM TA 2017 sebesar Rp. 84.965.028.000,- dengan rincian pagu sebagai berikut : a) Komnas HAM Rp. 72.448.148.000,b) Komnas Perempuan Rp. 12.516.880.000,6. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan, diantaranya adalah sebagai berikut : Dapat disampaikan bahwa alokasi anggaran untuk BNPT, PPATK, MK, Komisi Yudisial dan Komnas HAM untuk Tahun Anggaran 2017 adalah tetap, tidak mengalami penghematan/pemotongan. Terhadap berbagai usulan untuk permintaan penambahan anggaran sebagaimana yang disampaikan oleh mitra kerja, permintaan tersebut kemungkinan besar salat sulit dipenuhi mengingat kebijakan Pemerintah yang telah melakukan penghematan anggaran.
6
7 III. KESIMPULAN/PENUTUP Komisi III DPR RI menerima penjelasan : 1. Sekretaris Utama BNPT terkait : a. Penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan III tahun 2016 sebesar Rp 317.869.749.000 (44,62%) . b. Menyetujui Penyempurnaan RKA-KL BNPT Tahun 2017 dan mendorong agar meningkatkan serapan APBN tahun 2017. 2. Kepala PPATK terkait : a. Penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan ke-III tahun 2016 sebesar Rp 109,1 milliar (53,4%) . b. Menyetujui Penyempurnaan RKA-KL PPATK Tahun 2017 dan mendorong agar meningkatkan serapan APBN tahun 2017. 3. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi terkait : a. Penyerapan anggaran sampai dengan bulan Oktober 2016 sebesar Rp 215.251.500.478,- (74,66%). b. Menyetujui Penyempurnaan RKA-KL Mahkamah Konstitusi Tahun 2017 dan mendorong agar meningkatkan serapan APBN tahun 2017. 4. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial terkait : a. Penyerapan anggaran sampai dengan bulan Oktober 2016 sebesar Rp 78.328.481.122,- (72,11%) . b. Menyetujui Penyempurnaan RKA-KL Komisi Yudisial Tahun 2017 dan mendorong agar meningkatkan serapan APBN tahun 2017. 5. Ketua Komnas HAM terkait : a. Penyerapan anggaran sampai dengan bulan Oktober 2016 sebesar Rp 49.547.999.629,- (63,67%) . b. Menyetujui Penyempurnaan RKA-KL Komnas HAM Tahun 2017 dan mendorong agar meningkatkan serapan APBN tahun 2017. Selanjutnya Komisi III akan membahas dan memutuskan dalam rapat pleno Komisi III DPR RI yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam UU MD3, UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Peraturan Tata Tertib DPR RI. Rapat ditutup pukul.15.25 Wib.
7
