RANCANGAN
LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA --------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Hadir Izin Acara
: 2014-2015 : IV : : Terbuka : Rapat Kerja : Selasa, 30 Juni 2015 : Pukul 14.00 – 17.15 WIB : Ruang Rapat Komisi III DPR RI. : 35 orang Anggota dari 52 orang Anggota Komisi III DPR-RI. : - orang Anggota. : Membicarakan mengenai Sinergitas penegakan hukum, terutama pemberantasan tindak pidana korupsi dengan aparat penegak hukum lainnya, dalam kerangka integrated justice system dan permasalahan aktual lainnya. Tanya-Jawab. Kesimpulan/ Penutup. KESIMPULAN/KEPUTUSAN
I. PENDAHULUAN Rapat Kerja Komisi III DPR RI dibuka pukul 14.00 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Mulfachri Harahap, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas. II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN 1. Beberapa hal yang disampaikan Jaksa Agung, diantaranya adalah sebagai berikut : 1) Sistem peradilan pidana terpadu dalam KUHAP merupakan dasar bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang diharapakan akan benarbenar bekerja dan berhasil dengan baik, benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, terdakwa atau terpidana sebagai manusia. Sistem peradilan pidana yang dianut oleh
KUHAP terdiri dari sub sistem yang merupakan tahapan proses jalannya penyelesaian perkara, sub sistem penyidikan dilaksanakan oleh Kepolisian, sub sistem penuntutan dilaksanakan oleh Kejaksaan, sub sistem pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan oleh Pengadilan dan sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan. 2) Di dalam perkembangannya, terhadap penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dikenal adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pada pokoknya juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan serta kewenangan lainnya sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3) Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang berwenang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang memiliki peran yang strategis dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di samping itu, Kejaksaan juga menyadari kedudukan, fungsi dan perannya yang merupakan subsistem dari sebuah Sistem Peradilan Pidana Terpadu, oleh karena itu sangat menyadari tentang perlunya hubungan kerja sama sinergitas antara Kejaksaan dengan aparat penegak hukum lainnya. Bahwa dalam rangka menyikapi dan mengantisipasi dinamika perkembangan dan tuntutan kebutuhan proses penegakan hukum akhirakhir ini, Kejaksaan melakukan beberapa hal sebagai berikut : 4) Jaksa Agung bersama-sama dengan Menkumham dan Menkopolhukam telah menandatangani Kesepakatan Bersama tanggal 9 Januari 2015, yang juga disaksikan oleh perwakilan Komnas HAM, Hakim Mahkamah Agung, Dirjen Pemasyarakatan, Dirjen Administrasi Hukum Umum, Direktur Penuntutan KPK dan Kabareskrim. Kesepakatan bersama tersebut bertujuan untuk menyamakan sikap dan pendapat mengenai tata cara permohonan Peninjauan Kembali (PK) pasca Putusan MK No : 34/PUU-XI/2013 tanggal 06 Maret 2014 yang memutuskan pengajuan PK dapat dilakukan lebih dari satu kali, sedangkan menurut ketentuan pasal 24 ayat (2) UU No : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 66 ayat (1) UU No : 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, PK hanya dapat diajukan satu kali, begitupun menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 pengajuan PK hanya boleh dilakukan satu kali. Kesepakatan Bersama tersebut dapat menyatukan pemahaman terhadap pengajuan PK hanya dapat diajukan satu kali sepanjang belum terdapat peraturan pelaksanaan tentang pengertian 2
novum, pembatasan waktu dan tata cara pengajuan PK sebagai tindak lanjut dari adanya putusan MK dimaksud. 5) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan RI, Kepolisian RI, dan KPK RI Nomor : KEP-049/A/JA/03/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana salah satunya tergambar dengan ditentukan perlunya koordinasi penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi antara tim penyidik Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. 6) Dalam rangka pembaharuan hukum di bidang pidana dan meningkatkan efektivitas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka Kejaksaan RI secara konsisten mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) di DPR, dan pada tanggal 24 April 2015, Jaksa Agung RI telah memberikan paraf persetujuan terhadap RUU KUHP dan menyerahkannya kepada Kementerian Sekretariat Negara. 7) Kejaksaan RI memberikan peluang kepada para Jaksa untuk berkarya di luar lembaga Kejaksaan, hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi koordinasi dengan lembaga-lembaga lainnya yang memiliki peranan dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut salah satunya tergambar dari pemberian ijin kepada 5 (lima) pegawai Kejaksaan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK yaitu Paulus Joko Subagyo, SH. MM. (Sekretaris Badan Diklat Kejaksaan RI), Dr. Jasman Panjaitan, SH. MH. (Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan merangkap Pelaksana Tugas Jaksa Agung Muda Pengawasan), Sri Harijati, SH. MM. (Direktur Perdata pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung), Suhardi, SH. MH. (Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan), dan Drs. Muh. Rum, SH. (Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua). 8) Mendorong pembentukan database penanganan perkara antara Kejaksaan, KPK, dan Polri untuk mewujudkan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi yang lebih transparan dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan peran aktif masyarakat dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 9) Melakukan optimalisasi pelaksanaan pra-penuntutan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang disidik oleh Kepolisian RI di seluruh wilayah Indonesia, dimana hal tersebut tergambar dari jumlah penyidikan Kepolisian RI yang ditingkatkan ke tahap Penuntutan periode bulan Januari s/d Mei 2015 yaitu sebanyak 435 perkara dari total penuntutan sejumlah 1.119 perkara.
3
10) Evaluasi Eksekusi Pidana Mati Sampai dengan April tahun 2015, Kejaksaan RI melaksanakan eksekusi mati dalam 2 tahap yaitu : Eksekusi pidana mati tahap I yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 18 Januari 2015 terhadap 6 (enam) orang terpidana mati yaitu sebagai berikut : 1) Ang Kiem Soei Als Kim Ho Als Ance Thahir (WN Belanda); 2) Rani Andriani Als Melisa Aprilia (WN Indonesia); 3) Namaona Denis (WN Nigeria/Malawi); 4) Marcho Archer Cardoso Moreira (WN Brazil); dan 5) Daniel Enemuo Als Diarrssaouba Mamadou (WN Nigeria). 6) Tran Thi Bich Hanh Binti Tran Dinh Hoang (WN Vietnam). Pelaksanaan eksekusi pidana mati tahap I telah dilaporkan di dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung RI pada tanggal 28 Januari 2015. Eksekusi pidana mati tahap II dilakukan terhadap 8 (delapan) orang terpidana mati yaitu sebagai berikut : 1) Myuran Sukumaran (WN Australia); 2) Andrew Chan (WN Australia); 3) Rahem Agbaje Salami Cordova (WN Cordova); 4) Mgs. Zainal Abidin bin Mgs. Mahmud Badaruddin (WN Indonesia); 5) Sylvester Obiekwe Nwolise (WN Nigeria); 6) Rodrigo Gularte (WN Brazil); 7) Okwudili Oyatanze (WN Nigeria); dan 8) Martin Anderson alias Belo (WN Ghana). Pelaksanaan eksekusi pidana mati tahap II dapat diuraikan sebagai berikut : Eksekusi terhadap kedelapan terpidana mati kejahatan narkoba dilakukan secara serentak pada tanggal 29 April 2015 pukul 00.30 WIB, di Lapangan Tembak Tunggal Panaluan Nusakambangan, dengan cara ditembak oleh 8 (delapan) regu tembak yang berasal dari satuan Brimob Polda Jawa Tengah. Pelaksanaan eksekusi berjalan dengan aman dan lancar di bawah pengamanan Polda Jawa Tengah, TNI, Polres Cilacap, Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Pol. Airud Polda Jawa Tengah, Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI, dan Kejati Jawa Tengah. Terhadap terpidana Mary Jane Fiesta Veloso ditunda eksekusinya dikarenakan ada permintaan khusus dari Menteri Kehakiman Filipina melalui surat tertanggal 28 April 2015 terkait dengan 4
dilakukannya penyidikan kasus perdagangan orang / human trafficking dimana Mary Jane Fiesta Veloso diduga sebagai korban dan sebagai saksi kunci dalam perkara tersebut. Terhadap terpidana Serge Areski Atlaoui, ditunda eksekusinya dikarenakan terpidana yang bersangkutan melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan TUN pada tanggal 28 April 2015. Gugatan tersebut telah ditolak berdasarkan putusan PTUN Jakarta pada tanggal 22 Juni 2015. Seluruh terpidana mati dinyatakan meninggal oleh Tim dokter Polda Jawa Tengah, kemudian terhadap jenazah dilakukan pemulasaran jenazah dengan cara dimandikan dan diperlakukan sesuai dengan agama masing-masing. Selanjutnya jenazah dibawa ke tempat peristirahatan terakhir sesuai dengan permintaan para terpidana yakni : a. Jenazah Myuran Sukumaran dan Andrew Chan dibawa ke Jakarta untuk disemayamkan di rumah Duka Abadi, Jl. Daan Mogot No. 353 KM 2 Jakarta Barat untuk selanjutnya dibawa ke Sydney Australia pada hari Jum’at tanggal 01 Mei 2015 dengan penerbangan Qantas Airways Flight No. QF 042 pukul 20.45 WIB. b. Jenazah Raheem Agbaje Salami Cordova dimakamkan di Madiun Jawa Timur. c. Jenazah Mgs. Zainal Abidin Bin Mgs. Mahmud Badarudin, dimakamkan di TPU Karang Suci Cilacap. d. Jenazah Sylvester Obiekwe Nwolise, dibawa ke rumah duka di rumah sakit PGI, Cikini, Jakarta untuk selanjutnya dibawa ke Nigeria dengan pesawat Etihad EY 475 tanggal 30 April 2015 pukul 17.30 WIB melalui Bandara Soekarno-Hatta. e. Jenazah Rodrigo Gularte, dibawa ke rumah duka di rumah sakit St. Carolus, Jakarta, untuk selanjutnya dibawa ke Brazil dengan pesawat Singapore Airlines QR 711 tanggal 02 Mei 2015 pukul 00.15 WIB melalui Bandara Soekarno Hatta. f. Jenazah Okwudili Oyatanze, atas permintaan keluarga dimakamkan di Ambarawa, Jawa Tengah. g. Jenazah Martin Anderson alias Belo, atas permintaan keluarga dimakamkan di pemakaman umum Bekasi, Jawa Barat.
5
Permasalahan Yang Dijumpai Dalam Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati a. Permasalahan di Lapangan Adanya wawancara dengan terpidana mati baik secara terbuka maupun secara sembunyi-sembunyi oleh sementara media elektronik swasta Nasional yang nampaknya telah dilakukan di lingkungan Lapas menjelang pelaksanaan eksekusi, hal mana dapat saja mengakibatkan terbentuknya opini yang pada gilirannya berbuah pada terbangunnya simpati kepada terpidana di tengah masyarakat yang masih memahami hukuman mati secara berbeda pro dan kontra. Petugas Lapas di Nusakambangan yang melihat adanya sebuah pesawat tanpa awak (drone) mengitari pulau Nusakambangan sebelum pelaksanaan eksekusi. Pada saat yang sama di lokasi eksekusi didirikan tenda di samping untuk mencegah terganggunya pelaksanaan eksekusi karena faktor cuaca sekaligus juga untuk menghindari kalau benar keberadaan pesawat tanpa awak (drone) tersebut akan mengambil gambar saat eksekusi pidana mati dilaksanakan. Pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekitar jam 00.05 WIB, tim Pengamanan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Polres Cilacap mengamankan penasihat hukum dari terpidana mati Zainal Abidin yang bernama H. Ade Yuliawan di pos Dermaga Sodong Nusakambangan, karena telah mengambil gambar di sekitar Dermaga Sodong Nusakambangan tempat dimana para keluarga terpidana berkumpul, sementara lokasi tersebut termasuk kawasan yang dinyatakan steril. b. Permasalahan Yuridis Terdapat terpidana yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali meskipun yang bersangkutan telah mengajukan dan menerima penetapan Grasi yaitu Mary Jane Fiesta Veloso (WN Filipina) dan Martin Anderson alias Belo (WN Ghana). Penasihat Hukum para terpidana mati cenderung mengabaikan kepentingan nasional dan keselamatan bangsa dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, terbukti dengan dilakukannya pembelaan yang berlebihan terhadap terpidana mati yang menjadi kliennya dengan melakukan upaya-upaya hukum yang tidak lazim, seperti :
6
1) Gugatan terhadap Keputusan Presiden tentang Grasi ke PTUN yang diajukan oleh terpidana mati/Penasihat Hukumnya, yaitu antara lain : Andrew Chan. Myuran Sukumaran. Rahem Agbaje Salami Cordova. Sylvester Obiekwe Nwolise. Serge Areski Atlaoui. Walaupun sebenarnya Keputusan Presiden tentang Grasi bukan merupakan obyek Peradilan TUN mengingat bahwa pemberian atau penolakan grasi merupakan hak prerogatif dari Presiden sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 (vide pasal 14 ayat (1) UUD 1945). 2) Gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Haris Azhar, dan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial) terkait ketentuan pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 tahun 2010 tentang Grasi dan pasal 51 ayat (1) huruf a UU No. 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Menyikapi adanya gugatan judicial review tersebut maka perlu untuk dipahami bersama bahwa putusan MK tersebut tidak dapat membatalkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan juga tidak dapat berlaku surut (non retroaktif). Bahwa pelaksanaan eksekusi pidana mati semata-mata dimaksudkan dengan bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus sebagai daya tangkal (deterrent effect) khususnya dalam upaya memerangi dan langkah pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. Sedangkan untuk pelaksanaan eksekusi pidana mati tahap selanjutnya masih dilakukan inventarisasi data terpidana mati yang masih ada guna menjamin pemenuhan hak-hak hukum dari para terpidana mati yang bersangkutan. 11) Tindak lanjut atas kesimpulan Rapat Kerja tanggal 28 Januari 2015 terutama berkaitan dalam hal pengawasan internal untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan dan penuntutan serta implementasi bentuk kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam proses pembangunan dapat diuraikan sebagai berikut : 7
1) Pengawasan Internal yang dilakukan oleh Kejaksaan RI terdiri dari : a) Pengawasan Melekat (WASKAT) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: - Jaksa Agung memerintahkan kepada seluruh jajaran Kejaksaan baik di pusat maupun di daerah agar para pejabat struktural mengawasi dan lebih memperhatikan penanganan perkara Tindak Pidana Khusus sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan tahap eksekusi, maupun Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum sejak tahap prapenuntutan, penuntutan, sampai dengan tahap eksekusi. - Jaksa Agung memerintahkan kepada seluruh jajaran Kejaksaan baik di pusat maupun di daerah agar para pejabat struktural mencermati dan melaksanakan perintah Jaksa Agung RI sebagaimana Surat Nomor : B-40/A/Fd.1/06/2010 tanggal 7 Juni 2010 perihal Pengamanan dan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana, yang pada pokoknya berisi : Melakukan pengamanan dan pengawasan dalam penanganan perkara. Penerbitan Surat Perintah Penyelidikan perkara Tindak Pidana Korupsi ditembuskan kepada pimpinan Kejaksaan secara berjenjang. Penerbitan Surat Perintah Penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi dan kemudian menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang ditujukan kepada pimpinan Kejaksaan secara berjenjang dan pimpinan KPK. Penerbitan Surat Perintah Penunjukan JPU perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditembuskan kepada pimpinan Kejaksaan secara berjenjang. - Dalam hal peningkatan pengawasan melekat, Aparat Pengawasan menekankan penguatan terhadap tugas dan fungsi bidang Intelijen Kejaksaan sebagai “mata dan telinga” pimpinan secara optimal untuk supporting data (puldata dan pulbaket) kepada bidang pengawasan. - Meningkatkan kesadaran SDM Kejaksaan dengan melakukan 7 (tujuh) tertib, yaitu : Tertib administrasi; Tertib anggaran; Tertib peralatan; Tertib perkantoran; 8
Tertib disiplin kerja; Tertib kepegawaian; dan Tertib moral. b) Pengawasan Fungsional yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : - Optimalisasi pelaksanaan mekanisme whistleblower sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung No. 026/A/JA/10/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Penanganan dan Perlindungan terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. - Melakukan klarifikasi atau Inspeksi Kasus apabila terdapat dugaan pelanggaran disiplin dalam pelaksanaan kegiatan penanganan perkara baik dalam penanganan perkara Tindak Pidana Umum maupun Tindak Pidana Khusus. - Melakukan pemeriksaan fungsional dan menjatuhkan sanksi berat sampai dengan pemberhentian atau pembebasan dari jabatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila terdapat pegawai Kejaksaan baik Tata Usaha maupun Jaksa yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika. - Menjatuhkan sanksi berupa pencopotan dari jabatan apabila terdapat Jaksa yang melanggar ketentuan dalam penanganan perkara baik Tindak Pidana Umum maupun Tindak Pidana Khusus, seperti dalam penanganan kasus Narkotika di Kejaksaan Negeri Cibadak, Jawa Barat. - Melakukan eksaminasi khusus terhadap penanganan perkara jika terdapat indikasi/dugaan penyimpangan dalam penanganan perkara. Pengawasan secara melekat dan secara fungsional dalam penanganan perkara dimaksudkan agar para Jaksa Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum dapat bekerja dan bertindak lebih obyektif dan cermat serta penuh kehati-hatian dalam menangani perkara, dengan dilandasi sikap profesional, proporsional dan berhati nurani, sehingga dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum. 2) Implementasi bentuk kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam proses pembangunan adalah sebagai berikut : - Kejaksaan berperan aktif baik di dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi maupun Forkopimda 9
Kabupaten/Kota (yang terdiri dari pimpinan daerah, pimpinan DPRD, pimpinan Kejaksaan, pimpinan Kepolisian, dan pimpinan satuan teritorial TNI di daerah) yang bertujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum. - Melalui Surat Kuasa Khusus, Kejaksaan dapat bertindak mewakili pemerintah pusat maupun daerah termasuk BUMN/BUMD dalam bidang perdata dan tata usaha negara. - Berdasarkan Pasal 34 UU No. 16 tahun 2004, Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa Kejaksaan RI dapat dimintai pertimbangannya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan baik pusat maupun daerah. - Kejaksaan tergabung dalam Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota yang secara aktif ikut melakukan deteksi dini terhadap setiap Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) yang dihadapi oleh pemerintah, sehingga dapat dilakukan koordinasi secara dini dengan instansi terkait guna melakukan pengamanan serta pencegahan segala potensi yang dapat mengganggu stabilitas daerah. Dari beberapa uraian diatas, dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan bertujuan untuk mendukung kegiatan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sementara itu adanya anggapan atau penilaian dari sebagian kalangan masyarakat atau aparat pemerintah yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa yang merasa terganggu dengan pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan oleh Kejaksaan tidaklah beralasan, karena tindakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab. Sehingga para penyelenggara negara tidak perlu merasa takut dan terganggu jika telah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 12) Tindak lanjut atas penanganan terhadap pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Rapat Kerja tanggal 28 Januari 2015. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019 yang salah satu agenda prioritasnya adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Terkait dengan bidang hukum juga dijelaskan 10
mengenai efisiensi dan transparansi yang didukung oleh sistem pengawasan internal dan eksternal sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM WAS) melaksanakan pengawasan internal terhadap institusi Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung R.I. No. PER-022/A/JA/03/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan R.I. Jo. Peraturan Jaksa Agung R.I. No. PER-015/A/JA/07/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung R.I. No. PER-022/A/JA/03/2011. Adapun tugas dan wewenang di bidang pengawasan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern Kejaksaan, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam Rapat Kerja tanggal 28 Januari 2015, Jaksa Agung telah menerima pengaduan masyarakat yang diserahkan oleh Komisi III DPR RI. Adapun tindak lanjut terkait pengaduan masyarakat tersebut sebagaimana terlampir di dalam Bahan Rapat Kerja ini. 2. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan, diantaranya adalah sebagai berikut : Terkait pola penanganan perkara Tipikor, untuk lebih diperbaiki dengan optimalisasi fungsi pencegahan tipikor. Kejaksaan perlu untuk memperhatikan fungsi penyadapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi Penyadapan penting untuk penanganan perkara. Terkait sinergitas pola koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum, pentingnya penguatan Kejaksaan yang bertujuan pada Integrated Criminal Justice System. Jaksa Agung meminta dukungan agar penguatan pola koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dapat terus ditingkatkan. Dalam hal ini, dukungan legislasi terkait dengan tumpang tindihnya kewenangan antar penegak hukum dan menghindari potensi polemik yang terjadi. Meminta kepada Jaksa Agung terhadap penguatan kinerja Satgasus yang harus segera dioptimalkan dan didukung. Tugas dari Satgasus tetap memperhatikan koridor peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugasnya. Meminta perhatian Jaksa Agung terkait dengan permasahalan adanya pengaduan di Jambi. Bahwa ketika sebuah pekerjaan berjalan, demi kepentingan pembangunan, tidak dilakukan proses hukum terlebih dahulu. 11
Pentingnya pengambil kebijakan untuk menghindari indikasi penyalahgunaan kewenangan. Meminta penjelasan Jaksa Agung terkait laporan perkembangan pelaksanaan kinerja Satgasus. Terkait dengan optimalisasi fungsi pencegahan tipikor, Jaksa Agung menilai bahwa optimalisasi fungsi pencegahan dan membutuhkan waktu untuk pelaksanaan yang optimal. Terkait keikutsertaan Kejaksaan di Seleksi Calon Pimpinan KPK, Jaksa Agung menjelaskan bahwa hal ini membuktikan bantuan Kejaksaan untuk penguatan KPK dan mereka yang mendaftar adalah orang-orang yang berprestasi. Terkait permasalahan fenomena dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam P-19 pada prakteknya, misalnya yang terjadi di Medan dalam kasus penyerobotan tanah atau sengketa lahan, yang mana Kejaksaan Negeri Simalungun menerbitkan P-19 untuk memeriksa Kodam, hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Penyidik Polri di Medan. Pentingnya ada sebuah program untuk reevaluasi P-19. Jaksa Agung menjelaskan bahwa terkait permasalahan ini perlu dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, dan jika terdapat penyalahgunaan akan ditindaklanjuti. Meminta kepada jajaran Kejaksaan agar lebih berhati-hati dalam penetapan seseorang menjadi tersangka, dengan tujuan menghormati hakhak warganegara. Terkait penanganan perkara pada kasus mobil listrik yang berorientasi pada pemidanaan terhadap para peneliti, Jaksa Agung menjelaskan bahwa dalam kasus yang ditangani bukan hasil penelitiannya namun pada pengadaan barang dan jasa. Bahwa pada kasus ini bukan sama sekali merupakan research karena pengadaannya sangat jelas dan diinisiasi oleh Menteri BUMN. Dalam hal ini para peneliti tidak perlu takut bahwa Kejaksaan akan mematikan inovasi para peneliti. Jaksa Agung mnejelaskan bahwa pelimpahan perkara dari KPK kepada Kejaksaan terkait kasus Hambalang, Kejaksaan Agung telah menetapkan dua orang tersangka. Meminta penjelasan terkait kasus yang terjadi pada kasus korupsi Bansos yang saat ini dimohonkan praperadilan di Kota Banjar, Jawa Barat (tersangka atas nama Teddy) yang jumlah kerugian negaranya relatif sangat kecil. Hal yang menjadi permasalahan adalah adanya iming-iming dari penyidik sehingga dilakukan rekaman pembicaraan. Permasalahan ini terkait dengan indikasi penyalahgunaan kewenangan dan kriminalisasi. Jaksa Agung melalui Kajati Jawa Barat menjelaskan bahwa pekerjaan yang ditangani tersebut bernilai Rp. 130 Juta yang melibatkan beberapa orang dan hal ini masih dalam proses praperadilan. 12
Masukan terkait dengan kasus Bansos yang bervariasi nilainya, pentingnya mengutamakan kasus yang nilainya besar karena untuk efektifitas dan efisiensi anggaran penanganan perkara. Terkait penanganan perkara atas nama Sdr. Dahlan Iskan yang diduga berindikasi adanya kriminalisasi dan pencitraan. Jaksa Agung menegaskan bahwa tidak ada upaya kriminalisasi terhadap Sdr. Dahlan Iskan untuk motif politisasi maupun publikasi. Bahwa dalam kasus di Jawa Timur yang mana melibatkan Sdr. Dahlan Iskan yang diduga melakukan penjualan aset negara dibawah NJOP dan pengadaan gardu induk yang terindikasi penyelewengan keuangan negara, hal ini murni penegakan hukum. Menyarankan kepada Jaksa Agung mengenai struktur internal yang mengoptimalisasi Kejaksaan di Tingkat Provinsi untuk dapat mengatur Kejaksaan di bawahnya. Dalam hal pelaksanaan eksekusi hukuman mati, meminta kepada Jaksa Agung untuk tidak melakukan ekspose yang terlalu besar atau mengurangi publikasi hukuman mati. Pemberitaan ini berkaitan dengan efek psikologis keluarga. Berkaitan dengan hal tersebut, Jaksa Agung menjelaskan bahwa publikasi bukan berasal dari Kejaksaan. Adapun media yang menyoroti dan Kejaksaan memandang perlu untuk menjawab pertanyaan publik dengan tetap memperhatikan batasan-batasan dalam publikasi. Kejaksaan menegaskan tidak bermaksud melakukan pencitraan. Meminta penjelasan Jaksa Agung terkait dengan pembedaan informasi mengenai WNA yang telah dieksekusi mati yang mana tidak ada beredar foto jenazahnya dibandingkan dengan ekspose pelaku terorisme yang telah dieksekusi mati. Terkait penanganan terhadap kejahatan Narkoba yang dilakukan oleh Kejaksaan yang berorientasi pada pemidanaan. Hal ini perlu dievaluasi karena sangat berkaitan dengan overkapasitas di Lapas yakni pentingnya evaluasi pembedaan untuk pengguna atau pemakai Narkoba yang sebaiknya direhabilitasi. Jaksa Agung menjelaskan bahwa overkapasitas di Lapas sudah diketahui oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Sehingga saat ini telah dilakukan upaya penyamaan persepsi terkait dengan penanganan narapidana/tahanan Narkoba yang lebih diprioritaskan pada pengedar atau produsen Narkoba. Hal mengenai diupayakan dalam teks tuntutan akan dibicarakan lebih lanjut. Untuk selanjutnya pentingnya MoU untuk dilakukan Rehabilitasi terhadap pengguna narkoba dan pemindahan terhadap narapidana/tahanan yang merupakan pengguna atau pengedar. Mengenai hasil audit BPK terhadap KPU yakni dua indikasi pelanggaran asas, yakni pengendalian internal dan peraturan perundang-undangan. Terdapat 26 pelanggaran yang dapat ditindaklanjuti. Jaksa Agung 13
menjelaskan bahwa akan dilakukan kajian, pencermatan, dan penelitian lebih dalam dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti BPK. Terkait penanganan perkara HAM Berat yang perlu diprioritaskan pula. Jaksa Agung menjelaskan bahwa Kejaksaan telah berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk memfasilitasi mediasi, misalnya dengan keluarga korban. Mengenai hambatan yang menyebabkan lambatnya eksekusi terutama terhadap perkara tipikor. Jaksa Agung menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi diantaranya masalah lokasi dan adanya upaya hukum yang dilakukan oleh terpidana. Dalam UU Tipikor yang dapat dilakukan penyitaan aset atau pergantian kurungan badan jika terpidana tidak mau membayar denda. Meminta penjelasan dampak dari penempatan penyidik Kejaksaan di KPK, Jaksa Agung menjelaskan bahwa ada perbedaan dengan sistem penempatan di Polri, Penyidik Kejaksaan yang ditempatkan di KPK, ada beberapa yang ingin kembali ke institusi asalnya Mengenai anggaran Kejaksaan Agung yang dinilai minim dan meminta dukungan Komisi III DPR RI yang dikaitkan dengan ukuran kinerja, meminta rencana strategis Kejaksaan RI pada 2015-2019. Jaksa Agung menjelaskan bahwa bila dibandingkan dengan aparat penegak hukum lainnya, anggaran kejaksaan terbilang sangat minim. Adapun Renstra Kejaksan akan disampaikan selanjutnya. Meminta perhatian dan prioritas sarana dan prasarana yang minim di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Jaksa Agung menjelaskan bahwa tidak hanya di Sultra, namun juga di daerah lain seperti Kejati Maluku Utara. Pemikiran yang ada bahwa Kantor yang baik akan membuat personil enggan turun ke lapangan, dan hal ini disadari oleh Kejaksaan bukan merupakan pendapat yang sesuai. Adapun Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dinilai sudah selesai namun perlu perbaikan-perbaikan. Meminta penjelasan Jakasa Agung mengenai ketersediaan anggaran terkait dengan rencana pelaksanaan Pilkada Serentak. Meminta perhatian Jaksa Agung mengenai kesejahteraan dan anggaran penegakan hukum yang pernah dialokasikan pada 2012, namun pada kenyataannya dikembalikan berdasarkan laporan MenPAN. Laporan Kinerja Instansi pemerintah dari Kementerian PAN terkait Kejaksaan (nilanya CC) yang belum dapat meningkatkan laporan kinerjanya maupun pelaksanaan sistem manajemennya. Jaksa Agung menegaskan akan memperhatikan masukan ini. Mengenai Sistem Promosi yang dapat dilakukan sesuai UU dengan transparan dan akuntabel yang seharusnya telah diterapkan oleh Kejaksaan, Jaksa Agung menjelaskan bahwa sesuai prosedur dalam hal 14
penyesuaian kinerja, seorang calon Jaksa tidak mudah untuk dapat menjadi Jaksa, maupun mengalami promosi. Langkah-langkah Kejaksaan dalam penanganan kejahatan korporasi dan penunjukan rekanan asing yang melakukan pekerjaan IT di berbagai instansi yang berpotensi bocornya rahasia negara. Jaksa Agung menjelaskan bahwa telah dilakukan upaya untuk melakukan penindakan terhadap Korporasi misalnya kasus Indosat. Pada kasus Asian Agri juga telah ditetapkan tersangka. Mengenai rencana terkait pengerjaaan oleh Korporasi Asing akan dicermati lebih lanjut. Komisi III DPR RI menyampaikan kepada Jaksa Agung beberapa surat masuk dari masyarakat yang disampaikan kepada Komisi III DPR RI menyangkut permasalahan terkait dengan tugas dan wewenang Jaksa Agung, untuk dapat ditindaklanjuti dan selanjutnya dapat disampaikan perkembangannya kepada Komisi III DPR RI pada Masa Sidang berikutnya.
III. KESIMPULAN/PENUTUP Rapat Kerja Komisi III dengan Jaksa Agung Republik Indonesia menyepakati hal-hal kesimpulan sebagai berikut : 1. Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung untuk meningkatkan kinerja serta bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya terutama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan tetap menjalankan fungsi pencegahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung untuk merealisasikan pembentukan database penanganan perkara dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kerangka Integrated Criminal Justice System demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara. Rapat ditutup Pukul 17.15 WIB
15
