KEPUTUSAN

1 RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT PANJA PENGAWASAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KOMISI III DPR RI DENGAN IRJEN (POL) DRS. DOLLY BAMBANG HERMAWAN (MANTAN KAPOLDA RIAU), BRIGJEN (POL) DRS. ZULKARNAIN (KAPOLDA RIAU) DAN BRIGJEN (POL) DRS. SUPRIYANTO (MANTAN KAPOLDA RIAU) -----------------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari, tanggal Waktu Tempat Acara

: : : : : : : : :

2016-2017 I Terbuka Rapat Dengar Pendapat Selasa, 25 Oktober 2016 Pukul 14.44 WIB – 16.46 WIB Ruang Rapat Komisi III DPR RI Mendengarkan penjelasan dan keterangan dari Mantan Kapolda Riau (Irjen Pol Drs. Dolly Bambang Hermawan dan Brigjen Pol Drs. Supriyanto) dan Kapolda Riau, Brigjen Pol Drs. Zulkarnain Adinegara)

KESIMPULAN/KEPUTUSAN I. PENDAHULUAN Rapat Dengar Pendapat Panja Pengawasan Kebakaran Hutan dan Lahan Komisi III DPR RIdibuka pukul 14.44 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI DR.Benny K. Harman, SH., dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK POKOK PEMBICARAAN 1. Ketua Rapat menyampaikan bahwa rapat Panja Pengawasan Kebakaran Hutan dan Lahan Komisi III DPR RI ingin mendapatkan penjelasan lebih lengkapterhadap penanganan 15 (lima belas) perusahaan yang mendapat SP3 dan diduga perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pelanggaran hukum. Panja ingin mendengarkan penjelasan tentang tata kelola penanganan kebakaran hutan. Panja tidak bermaksud untuk melakukan konfrontir, hanya ingin mencari benang merah terhadap penanganan kasus Kebakaran Hutan dan Lahan ini. 2. Beberapa penjelasan yang disampaikan oleh Mantan Kapolda Riau, Irjen (Pol) Drs. Dolly Bambang Hermawan, diantaranya adalah sebagai berikut:

2  Pada tahun 2015 saat Kapolda Riau masih dijabat oleh Irjen Pol Drs. Dolly Bambang Hermawan, ada 18 kasus karhutla yang melibatkan 18 korporasi  Kasus yang di sidik dan sampai ke pengadilan ada dua kasus atas nama PT.Langgam Inti Hibrindo (LIH) dan PT.Palem Lestari Makmur, sedangkan satu kasus masih tahap penyidikan atas nama PT. Wana Subur Sari Indah (PT. WSSI)  Dari 15 (lima belas) kasus Karhutla, 3 (tiga) kasus yang telah di SP3 oleh Polres Pelalawan, sebagai berikut: 1. KUD Bina Jaya Langgam (Mitra April Group) 2. PT. Bukit Raya Pelalawan 3. PT Parawira  Bahwa untuk kasus lainnya masih dalam proses penyelidikan dan penanganannya telah diserahkan ke Kapolda yang baru yaitu Brigjen (Pol) Drs. Supriyanto, karena terhitung mulai 21 Maret 2016 sudah melakukan sertijab. 3. Beberapa penjelasan yang disampaikan oleh Mantan Kapolda Riau, Brigjen (Pol) Drs. Supriyanto beserta Wadireskrimsus, antara lain sebagai berikut :  Menjabat sebagai Kapolda Riau terhitung mulai tanggal 21 Maret 2016.  Bahwa dari 3 (tiga) kasus yang telah di SP3, sisa dari 15 (lima belas) kasus yaitu 12 (dua belas) kasus yang ada Laporan Polisinya tetapi tidak ada tersangkanya.  Dari 12 (dua belas) tersebvut, 3 (tiga) kasus di tangani Polres (dua kasus ditangani Polres Rokan Hilir dan satu kasus ditangani Polres Dumai) dan 9 (Sembilan) kasus ditangani Polda Riau.  Bahwa dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polda tetapi tidak ditemukan adanya pelanggaran hukum. Pemeriksaan dilakukan terhadap setiap perusahaan yang diduga melanggar  Bahwa Polda telah memanggil dan memeriksa satu persatu dari 9 (sembilan) perusahaan dengan bukti Berita Acara Pemeriksaan yang ada di Polda.  Bahwa Polda juga telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksisaksi, Ahli (Sdr.Nelson Sitohang, Sdr.Bambang Heru, Sdr.Basuki Wasis dan lain-lain) ada unsur masyarakat dan unsur pegawai dari pertanahan.  Bahwa Polda telah meminta Ahli kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membantu dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta BLH menunjuk Ahli untuk membantu Polda.  Bahwa dalam tahap penyidikan belum ada tersangkanya namun baru ada terlapor. Polda telah melakukan gelar perkara namun tidak mengikutsertakan Kejaksaan.  Penyidik telah melaporkan kepada Kapolda saat akan dikeluarkannya SP3 dan Kapolda meminta untuk dilakukan gelar perkara terlebih dahulu  Bahwa dalam gelar perkara di Polda, Kapolda tidak ikutserta termasuk tidak ada Tim dari Mabes Polri, namun dihadiri oleh Propam dan Irwasda Polda Riau. Dari hasil gelar perkara, salah satu rekomendasinya adalah dapat dikeluarkannya SP3 dan SP3 tersebut tidak disampaikan kepada Kejaksaan.  Pada saat terjadi kebakaran, ada 4(empat) izin Perusahaanyang telah dicabut oleh pemerintah yaitu;

3 1. PT. Dexter Rimba Perkasa (HTI) 2. PT. Hutani Sola Lestari (HPH) 3. PT. Pan United (Perkebunan) 4. Ex PT. Siak Raya Timber (HPH) Adapun lahan perusahaan yang dikerjakan oleh masyarakat yaitu : 1. PT. Bina Duta 2. PT. Rimba Lazuardi 3. PT. Sumatera Riau Lestari Adapun kebakaran lahan yang sumber apinya dari lahan perkebunan sebelah/sepadan adalah : 1. PT. Sari Alam Lestari 2. PT. Riau Jaya Utama 4. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan, diantaranya adalah sebagai berikut :  Ketua Rapat menyampaikan beberapa kejanggalan dalam kasus SP3 ini yaitu : 1. Apakah bisa SP3 dibuat tanpa adanya tersangka. 2. Apabila belum ada tersangkanya, seharusnya SP3 tidak perlu dikeluarkan. 3. Apabila sudah ada tersangka, SP3 dikeluarkan jika penyidikan hendak dihentikan, hal ini sesuai dengan KUHAP Pasal 109. 4. Apabila SP3 dikeluarkan, seharusnya disampaikan kepada Kejaksaan, tetapi dalam kasus ini tidak dilakukan oleh Polda.  Apa yang menjadi parameter Polda sehingga menaikan proses penyelidikan ke penyidikan. Apabila Polda sulit mencari alat bukti lebih lanjut, mengapa mesti ditingkatkan ke proses penyidikan jika pada akhirnya dikeluarkan SP3, sehingga terkesan penyidik tidak profesional.  Apakah dalam penanganan kasus Karhutla ini Polda telah melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Kementerian Lingkungan Hidup sehingga diharapkan hasilnya akan lebih optimal.  Apabila alasan diterbitkannya SP3 adalah karena lahan sudah tidak dimiliki lagi dan alasan yang terbakar adalah lahan sebelahnya, maka yang harus bertanggung jawab adalah pemilik lahan saat kejadian kebakaran tersebut terjadi. Jika yang terbakar lahan sebelah atau sepadan maka pemilik lahan sebelah yang terbakar itu yang harus bertanggungjawab  Bahwa SP3 ini belum merupakan hasil terbaik karena indikasinya adalah dari tiga orang ahli yang dihadirkan panja dua diantaranya (Sdr.Bambang Hermawan dan Sdr.Basuki Wasis) menyebutkan agar kasus ini dilanjutkan sementara satu orang ahli yaitu Sdr.Nelson Sitohang yang mendukung diterbitkannya SP3 mengatakan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai ahli, yang bersangkutan hanya menjalankan surat perintah dari BLH sehingga dengan demikian keputusan penerbitan SP3 ini minus pertimbangan ahli.  Lahan yang terbakar cukup luas dan ada yang memiliki sehingga menjadi aneh jika tidak bias ditemukan tersangka. UU No. 41 Tahun 1999 mengamanatkan bahwa siapapun yang merusak/membakar lahan hutan maka harus bertanggungjawab.

4  Bahwa SP3 ini belum punya landasan hukum yang kuat untuk dikeluarkan SP3 sehingga harus dianulir.  Dalam pasal 25 Perkap No. 14 Tahun 2012 disebutkan bahwa : (1) SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan. (2) SPDP sekurang-kurangnya memuat: a. dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan; b. waktu dimulainya penyidikan; c. jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik; d. identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui); dan e. identitas pejabat yang menandatangani SPDP.  Dalam Pasal 76 Perkap No. 14 Tahun 2012 disebutkan bahwa : (1) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, dilakukan apabila: a. tidak terdapat cukup bukti; b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan c. demi hukum, karena: 1. tersangka meninggal dunia; 2. perkara telah kadaluarsa; 3. pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan 4. tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (nebis in idem)  Bahwa terdapat kejanggalan dalam mengeluarkan SP3 dalam kasus ini diantaranya adalah: 1. Tidak sesuai dengan Pasal 49 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimana disebutkan bahwa “ Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya”. Sehingga janggal jika dalam penanganan kasus tidak ada tersangka 2. Tidak ada SPDP, tidak ada tersangka, ahli yang diajukan tidak kompeten sedangkan saksi yang benar-benar ahli meminta agar kasus ini dilanjutkan  Dengan melihat semua kejanggalan ini maka diminta agar SP3 ini dibatalkan dan dipidanakan pejabat yang menangani termasuk dilakukan pemecatan.  Bahwa penerbitan SP3 adalah perbuatan yang tidak bertanggungjawab dan melecehkan dukungan Komisi III terhadap kinerja Polri.  Bahwa banyak sekali kejanggalan hukum yang ditemui dalam kasus SP3 ini. Apa dasar hukum dikeluarkannya SP3 ini, jika menggunakan Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup maka tidak mungkin tidak ketemu tersangkanya.  Bagaimana terhadap cepatnya proses pengeluaran SP3 yang tidak sampai setahun. Siapa dibalik perusahaan-perusahaan ini (mitra dari Sinar Mas Grup dan April Group). Seharusnya penyidik berwawasan luas melihat kasus ini, apakah ada kemungkinan akibat persaingan internasional atau hal lain sehingga tidak terlalu cepat mengeluarkan SP3.

5

III. KESIMPULAN/PENUTUP Rapat dengar pendapat Panja Pengawasan Kebakaran Hutan dan Lahan Komisi III DPR RI dengan Irjen (Pol) Drs.Dolly Bambang Hermawan (Mantan Kapolda Riau), Brigjen (Pol) Drs.Zulkarnain (Kapolda Riau), dan Brigjen (Pol) Drs.Supriyanto (mantan Kapolda Riau) tidak mengambil kesimpulan/keputusan, namun semua hal yang berkembang dalam rapat akan menjadi bahan masukan untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Panja selanjutnya. Rapat ditutup Pukul 16.46 WIB