RANCANGAN
LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI --------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Acara
: : : : : : : : :
2015-2016 V Terbuka Rapat Kerja Komisi III DPR RI Selasa, 7 Juni 2016 Pukul 10.30 s.d. 13.00 WIB Ruang Rapat Komisi III DPR RI Pembahasan APBN-P Tahun 2016 Kementerian Hukum dan HAM RI
KESIMPULAN/KEPUTUSAN I. PENDAHULUAN Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dibuka pukul 10.30 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Yth. H.Desmond J Mahesa, SH.MH. dengan agenda rapat sebagaimana tersebut di atas.
II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN 1. Dalam pembahasan APBN-P Tahun 2016, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI mewakili Menteri Hukum dan HAM, menyampaikan halhal diantaranya adalah sebagai berikut : Sesuai dengan surat Menteri Keuangan RI Nomor S-868/MK.02/2015 perihal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2016 sejumlah Rp.9.531.863.581.000 atau terdapat penurunan Rp. 1.646.724.120.000 dari alokasi anggaran tahun 2015 Rp. 11.178.587.701.000 Dengan penurunanan alokasi anggaran tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anggaran pada beberapa kegiatan yaitu : a) Pemenuhan operasional LPKA dan LPAS diseluruh provinsi berjumlah 19 satker dalam rangka menindaklanjuti amanat UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 1
b) Pemenuhan Belanja Pegawai Kementerian Hukum dan HAM dipergunakan untuk sebagai berikut : 1) adanya penambahan pegawai baru sejumlah 480 di lingkungan Kementerian Hukum HAM tahu 2015, dari semula sejumlah 43.980 menjadi 44.460. hal ini berdampak pada naiknya kebutuhan anggaran untuk gaji pokok pegawai dan tunjangan kinerja. 2) Pemenuhan penguatan dan penambahan tugas dan fungsi diseluruh unit di eselon I dengan adanta penambahanstruktur dan organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI. 3) Peningkatan kualitas SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI. Dengan Penurunan Pagu alokasi Anggaran Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2016 telah mengusulkan penambahan anggaran sejumlah Rp. 2,213,051,941,000, yang akan digunakan untuk, yaitu : 1. Pemenuhan Belanja Pegawai, sejumlah Rp.310,125,804,000 2. Pembayaran hutang Bama tahun 2014 dan 2015 serta kekurangan Bama tahun 2016, sejumlah Rp.228,821,077,236 3. Pembayaran hutang langganan daya dan jasa pemasyarakatan sejumlah Rp.9.389.059.275,4. Kebutuhan belanja non operasional untuk memenuhi pelaksanaan prioritas K/L sejumlah Rp.567,830,000 5. Kebutuhan belanja modal dalam rangka peningkatan kapasitas hunian dan layanan pemasyarakatan sejumlah Rp.1.664.170.489. Dalam APBNP TA 2016 selain dilakukan Penghematan/Pemotongan, sesuai surat Menteri Keuangan nomor : S-407/MK.02/2016 tanggal 24 Mei 2016, hal Perubahan Alokasi Belanja K/L Dalam RAPBNP Tahun 2016, Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan tambahan anggaran untuk kebutuhan mendesak yang akan dialokasikan untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan sejumlah Rp.1,3 T Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk penanganan over kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara, penanganan penyalahgunaan narkoba, serta peningkatan kualitas WBP; Langkah persiapan yang dilakukan : Membentuk Tim Asistensi untuk melakukan verifikasi usulan rencana pembangunan/rehabilitasi/revitalisasi Lapas/Rutan guna penanganan over kapasitas dengan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan BPKP setempat untuk melakukan pendampingan pada saat verifikasi. Kementerian Hukum dan HAM masih membutuhkan penambahan anggaran sejumlah Rp.548.903.770.511,- pada tahun 2016 untuk : 1. Pemenuhan belanja pegawai sejumlah Rp.310.125.804.000,2. Pembayaran hutang bahan makanan napi/tahanan, dan kekurangan bahan makanan napi/tahanan tahun 2016 sejumlah Rp.228.821.077.236,3. Pembayaran hutang langganan daya dan jasa Pemasyarakatan sejumlah Rp.9.389.059.275,4. Kebutuhan belanja barang non operasional untuk memenuhi pelaksanaan prioritas K/L sejumlah Rp.567.830.000,2
2. Beberapa -hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan diantaranya adalah sebagai berikut : Kondisi Lapas harus banyak perbaikan dan yang menjadi masalah yang serius adalah masalah imigrasi yakni masalah autokit yang sering tidak berfungsi dengan baik dan masalah personil imigrasi. Terkait dengan masalah Keimigrasian, saat ini ada 196 negara bebas visa. Apakah dengan bebas visa tersebut berpengaruh terhadap PNBP. Bahwa Kemenkumham mendapatkan prioritas hingga 1,3 T. Informasi dari Menteri Keuangan bahwa APBNP sudah sangat sulit untuk ditambahkan kembali. Terkait dengan Lapas/Rutan, di Surabaya juga mengalami over kapasitas, terutama Lapas Perempuan. Terkait dengan adanya pengumuman pemberian remisi secara online, berapa anggaran untuk remisi online dan bagaimana evaluasinya. Kementerian Hukum dan HAM agar memberikan perhatian khusus terhadap Lapas Kerobokan Bali mengingat banyaknya permasalahan yang sering terjadi di Lapas Kerobokan tersebut. Terhadap masalah biaya makan Napi, diusulkan agar yang saat ini per kepala 15 ribu untuk dinaikkan menjadi 25 ribu. Mohon penjelasan terhadap pembayaran hutang makanan, dan terkait mata anggaran yang diblokir. Kinerja Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Lapas harus terukur, seperti masalah Lapas Kabupaten Pidie yang belum direnovasi dan bangunan Lapas di Semelue yang terbengkalai. Bagaimana penyelesaian over kapasitas di Lapas, kerusuhan Napi, Lapas yang menjadi sarang narkoba dan masalah pekerja asing dan warga negara asing yang banyak masuk ke Indonesia, terutama di wilayah Provinsi Banten dan di Provinsi NTT 3. Tambahan penjelasan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, diantaranya adalah sebagai berikut : Terkait penyerapan anggaran sudah mencapai 31, 22 persen, ditargetkan menjadi 50 persen pada akhir Juni 2016. Terkait autogate sementara direncanakan untuk diperbaiki. Dengan adanya kebijakan bebas visa berdampak penurunan PNBP. Terkait masalah Lapas Kerobokan, sudah menjadi perhatian, akan diverifikasi dan akan dikoordinasikan dengan Kanwil. Selanjutnya masalah anggaran yang diblokir adalah anggaran untuk pembangunan fasilitas.. Kemenkumham meminta Lapas untuk menerapkan system kemasyarakatan yang professional dan pembinaan terhadap warga binaan sudah menjadi prioritas saat ini. Dirjen Lapas menjelaskan bahwa terkait permasalahan Lapas di Kerobokan, saat ini telah menjadi perhatian Ditjen Pemasyarakatan. Bahwa permasalahan anggaran uang makan sebesar 15 ribu rupiah, dalam praktek sebenarnya biaya hidup perhari adalah 26 ribu rupiah. Mengenai Remisi Sistem online, orang yang sudah memenuhi syarat dalam arti telah mendapatkan otorisasi dari Ditjen Pemasyarakatan. Dirjen Imigrasi menjelaskan bahwa berkaitan dengan pengawasan orang asing, pengawasan dimulai sejak diberikan visa. Ditargetkan hingga Juni 3
2016 telah terbentuk 33 tim pengawasan orang asing di tingkat Provinsi dan 125 dikabupaten dan kota. Ini sesuai dengan jumlah kantor Imigrasi di Indonesia, dan direncanakan Timwas ini akan sampai di desa. Perlu disampaikan pula bahwa untuk autogate telah disiapkan 500 SDM yang sifatnya outsourcing untuk membantu personil yang ada sekarang, dan dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan untuk pengadaannya.
III. KESIMPULAN/PENUTUP Rapat Kerja Komisi III dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, mengambil keputusan / kesimpulan, sebagai berikut : Komisi III DPR RI menerima penjelasan Menteri Hukum dan HAM mengenai : 1. Realisasi APBN 2016 sampai dengan bulan Mei 2016 sebesar Rp 2.975.407.494.482,- (31,22%) dari pagu DIPA tahun 2016 sebesar Rp. 9.531.863.581.000,-. Selanjutnya Komisi III DPR RI meminta Menteri Hukum dan HAM untuk meningkatkan penyerapan anggaran tahun 2016 , sehingga realisasi program dan anggaran dapat terlaksana tepat waktu. 2. Usulan sumber penghematan dari dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2016, pada kegiatan yang masih diblokir dan membutuhkan izin persetujuan dari Presiden RI sejumlah Rp 279.356.969.700,-. 3. Perubahan Alokasi Belanja K/L dalam RAPBNP tahun 2016 setelah mendapatkan tambahan belanja untuk kebutuhan mendesak sejumlah Rp 1.300.000.000.000,untuk pembiayaan Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan. 4. Usulan tambahan anggaran sebesar Rp 548.903.770.511,- yang digunakan untuk : a. Pemenuhan belanja pegawai sejumlah Rp 310.125.804.000,-. b. Pembayaran hutang bahan makanan napi/tahanan dan kekurangan bahan makanan napi/tahanan tahun 2016 sejumlah Rp 228.821.077.236,-. c. Pembayaran hutang langganan daya dan jasa Pemasyarakatan sejumlah Rp 9.389.059.275,d. Kebutuhan belanja barang non operasional untuk memenuhi pelaksanaan prioritas K/L sejumlah Rp 567.830.000,-. untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno Komisi III DPR RI yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI dan UU MD3. Rapat ditutup pukul 13.00 WIB
4
5
