KEPUTUSAN

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA -----------------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Acara

: 2016-2017. : III : : Terbuka. : Rapat Kerja : Rabu, 22 Februari 2017. : Penjelasan Kapolri terhadap beberapa hal, sebagai berikut : ➢ Pelaksanaan tugas dan fungsi Polri. ➢ Peningkatan fungsi intelijen dalam rangka pencegahan dan penanganan tindak pidana terorisme dan radikalisme, aksi-aksi kekerasan, dan konflik-konflik sosial di masyarakat. ➢ Penanganan kasus yang menarik perhatian publik. ➢ Evaluasi penanganan pengamanan natal 2016 dan tahun baru 2017. ➢ Tindaklanjut atas kesimpuan Rapat Kerja sebelumnya tanggal 5 Desember 2016. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN Rapat Kerja Komisi III dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dibuka pukul 10.20 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Mulfachri Harahap, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas. II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN 1. Beberapa hal yang disampaikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia diantaranya adalah, sebagai berikut: ➢ Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Polri baik dari segi Undang-undang maupun perundang-undangan lainnya yang menyebabkan pelaksanaan tugas dan kewenangan Polri tidak efektif. ➢ Realisasi APBN TA 2016 serta hasil evaluasi kinerja Polri TA 2016; dan arah, kebijakan dan strategi perencanaan TA 2017. ➢ Evaluasi Polri dalam melakukan pengamanan selama perayaan Natal dan Tahun Baru. ➢ Strategi dan langkah-langkah Polri dalam rangka persiapan pengamanan Pilkada serentak tahun 2017 yang akan datang untuk mencegah terjadinya

konflik horizontal agar dapat menciptakan Pilkada yang jujur, aman dan damai. ➢ Pengungkapan kasus-kasus aktual yang menjadi isu nasional yang menarik perhatian masyarakat yaitu : a. Peredaran narkoba; b. Tindak pidana korupsi; c. Pelanggaran hak asasi manusia; d. Pengungkapan jaringan teroris menjelang akhir tahun 2016 seperti Bom panci di Bekasi, penangkapan teruga teroris di Ngawi, Deli Serdang, Tangerang Selatan; dan beberapa tempat lainnya di Indonesia; dan e. Kasus-kasus aktual lainnya yang sedang ditangani oleh Polri. ➢ Kenaikan biaya administrasi STNK dan BPKB berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2016. ➢ Terkait dengan program pemerintah mengenai Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar), agar dijelaskan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh Polri untuk mendukung program Pemerintah tersebut, praktek-praktek pungli seperti apa yang selama ini terjadi, bagaimana modus operandi yang dilakukan, berapa kasus yang ditangani dan sejauh mana penanganannya. Agar disebutkan juga instansi/lembaga yang paling banyak melakukan praktek Pungli. ➢ Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang disampaikan Komisi III DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Kapolri pada tanggal 5 Desember 2016 dan Kesimpulan Rapat mengenai: a. Menjaga netralitas dan profesionalisme dalam penegakan hukum sehingga tidak terjadi kriminalisasi, dan terhadap perkara yang tidak memiliki cukup bukti dalam perkara tindak pidana agar segera dihentikan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga masyarakat. Sebaliknya terhadap perkara yang sudah cukup bukti, Polri tidak segan-segan untuk menyelesaikannya. b. Mengedepankan langkah preventif dan preemtif untuk mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat guna menjaga ketertiban dan keamanan nasional demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menghindari penanganan yang represif terhadap kelompok yang melakukan aksi unjuk rasa sesuai aturan hukum sebagai wahana penyampaian aspirasi dan hak menyatakan pendapat dimuka umum sebagaimana dijamin konstitusi. ➢ Meminta penjelasan Kapolri terkait dengan pembentukan Satgas Merah Putih. Apakah ini merupakan suatu kelompok beberapa polisi yang elit. Pembentukan yang tujuannya baik, tetapi bisa implikasinya tidak baik. Apabila ada hal yang mendesak, diusulkan untuk dipercepat pembentukan UU tentang Keamanan Nasional. Dengan tujuan agar Polri dibantu oleh TNI dalam menanggulangi gangguan-gangguan terhadap negara. ➢ Meminta penjelasan Kapolri terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di NTT. Jajaran Polda NTT telah diminta Presiden untuk membahas TPPO di NTT, namun belum ada kesamaan visi, terkait dengan perdebatan antara TPPO dan penyalahgunaan penempatan tenaga kerja. Ada satgas TPPO di NTT tetapi tidak jalan dengan berbagai permasalahan sehingga meminta Kapolri untuk memperhatikan TPPO di NTT. ➢ Meminta penjelasan Kapolri mengenai kasus yang menjerat Ustad Bachtiar Nasir. 2

➢ Meminta penjelasan mengenai tindaklanjut kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh anggota ormas GMBI di Jabar. ➢ Meminta penjelasan mengenai soal penyadapan yang dilakukan terhadap Mantan Presiden SBY dan KH Ma’aruf Amin. Jangan sampai penyadapan disalahgunakan oleh oknum-oknum, apalagi digunakan untuk kepentingan politik. ➢ Meminta Polri untuk membantu pemanggilan paksa terhadap pihak-pihak yang diundang Dewan hingga 3 kali namun tidak hadir. Pemanggilan dilakukan untuk dimintai keterangan sebagaimana diatur dalam UU tentang MD3 ➢ Meminta agar Kepolisian mengambil kembali kewenangan kegiatan penyidikan yang banyak diambil alih oleh penyidik instansi lain ➢ Meminta kepada Kapolri untuk kehadiran perwakilan Densus 88 dalam rangka pembahasan revisi UU tentang Terorisme agar tidak deadlock. ➢ Meminta perhatian Kapolri terhadap pendirian 4 Polres yang belum ada kantornya di Provinsi Sulawesi Utara. ➢ Terkait dengan ketidakadilan yang terlembagakan dalam masyarakat, dimana dalam RUU KUHP juga terdapat restoratif justice. Meminta Kapolri agar terus melakukan koordinasi dengan Menkumham mengenai penerapan restorative justice. ➢ Mengenai pengalihan kewenangan penyidikan ke lembaga lain, apakah Kapolri juga membahas hal tersebut dalam pertemuan antar K/L dibidang Hukum dan keamanan. Sebagai contoh adanya Surat Edaran Jaksa Agung yang dipakai sebagai sumber hukum. ➢ Meminta Polri melakukan penyelidikan atas penyalahgunaan “uang kecil” donasi masyarakat kepada Alfamart yang disumbangkan oleh pemilik Alfamart sebagai CSR. ➢ Meminta perhatian Kapolri agar perwira Polri lebih aktif dalam pembahasan pembahasan Panja RUU Terorisme dan Panja RUU KUHP, dengan menugaskan perwira tingginya. ➢ Meminta agar tindak pidana penulisan atau menggambar bendera dilakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum adanya kegiatan penyelidikan/penyidikan oleh Polri. ➢ Meminta penjelasan Kapolri mengenai kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan masjid yang diduga melibatkan salah satu pasangan calon peserta pilkada DKI yang tengah diselidiki Polri di masa Pilkada. ➢ Meminta penjelasan Kapolri terkait dengan boleh atau tidaknya Pimpinan Polisi menjadi Ketua ormas sebagaimana yang dilakukan oleh Kapolda Jawa Barat. ➢ Meminta penjelasan Kapolri terkait dengan adanya sejumlah mahasiswa yang menyampaikan pendapat tidak jauh dari rumah Ketua Umum Partai Demoktrat, apakah kepolisian tidak mendapatkan informasi dari kegiatan ini. ➢ Meminta penjelasan Kapolri tentang tindak lanjut kasus personil kepolisian RI yang ditahan karena dugaan penyelundupan senjata di Sudan, apa yang menjadi permasalahan sebenarnya. ➢ Meminta perhatian Kapolri agar Aparat Kepolisian lebih soft dan humanis dalam melakukan kegiatan-kegiatan kepolisian atau dalam hal penegakan hukum.

3

➢ Meminta perhatian Kapolri terhadap persoalan-persoalan rasa keadilan di tengah masyarakat yang masih menjadi persoalan sehingga muncul aksi-aksi di tengah masyarakat. ➢ Meminta perhatian Kapolri untuk bersikap tegas, jika ada ulama yang tidak benar, maka jelaskan dengan transparan di depan umum dengan dua alat bukti dan kalau perlu naikkan statusnya menjadi tersangka, namun jika tidak ada cukup bukti maka segera keluarkan SP3. ➢ Meminta penjelasan Kapolri terkait dengan beberapa kasus seperti penyelidikan aliran dana teman Ahok, dan kasus pengepungan pesawat di daerah oleh masyarakat dengan membawa senjata. 2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia diantaranya adalah, sebagai berikut: ➢ Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Polri baik dari segi Undang-undang maupun perundang-undangan lainnya yang menyebabkan pelaksanaan tugas dan kewenangan Polri tidak efektif sebagai berikut: 1. Bagi Polri belum ada landasan hukum yang kuat tentang Restorative Justice ini. Landasan hukum ini diperlukan Polri untuk menyelesaikan perkara-perkara yang sifatnya ringan, sederhana dan kerugian secara ekonomi relatif kecil. Walaupun sudah ada Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, tindak pidana pencurian ringan tidak serta merta dapat diselesaikan dengan restorative Justice karena Peraturan MA ini hanya mengatur penyesuaian batasan nilai kerugian dan ganti rugi tindak pidana ringan dan Peraturan MA tersebut hanya berlaku di internal MA. 2. Pelaksanaan tugas dan wewenang Polri menjadi tidak efektif dan berpotensi tereduksi karena terdapat regulasi yang tidak harmonis atau tidak sinkron dengan UU Polri dan KUHAP, antara lain : • UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dimana PPNS di bidang perikanan menyerahkan langsung hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, seharusnya melalui Penyidik Polri terlebih dahulu. • Tindak Pidana tentang Keimigrasian. Dalam pasal 105 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini dan Pasal 107 ayat (2) disebutkan bahwa setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Ketentuan ini membuat wewenang Polri berkurang • UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Pasal 101 ayat (2) menyebutkan bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pasar modal berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, dan ayat (5) menyebutkan bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum 4

•

•

•

•

•

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanannya adalah berkas perkara yang berasal dari Penyidik Polri tidak diterima oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : B003/A/FT.2/01/2009 Tanggal 14 Januari 2009 perihal Pengendalian dan Percepatan Tuntutan Perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanannya adalah berkas perkara yang berasal dari Penyidik Polri tidak diterima oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : B-003/A/FT.2/01/2009 Tanggal 14 Januari 2009 perihal Pengendalian dan Percepatan Tuntutan Perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Pasal 49 disebutkan bahwa “Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya yang meliputi pengawasan sector jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHP. Permasalahannya adalah ketentuan ini tidak dapat diterapkan karena pegawai pada OJK bukan Pegawai Negeri Sipil oleh karena itu tidak bisa dikategorikan sebagai PPNS. Selain itu, berdasarkan fakta bahwa berkas perkara penyidik Polri yang ditugaskan pada OJK tidak diterima oleh JPU Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Rumusan hukum Kamar Pidana pada angka 6 berbunyi : Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti BPKP/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian keuangan negara dan besarnya kerugian negara. Permasalahan yang timbul adalah proses audit investigasi dan penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK yang cenderung lebih lama jika dibandingkan dengan yang dilakukan oleh BPKP karena suda hada struktur organisasi investigasi yang terdapat di BPKP tingkat Pusat dan daerah (Provinsi). Tindak Pidana Perpajakan. Kewenangan Polri dalam melakukan penindakan tindak pidana perpajakan dihilangkan dengan UU No. 16 Tahun 2009; 5

•

Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 tertanggal 11 Januari 2017. Keputusan MK terkait dengan kewajiban penyidik memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada tersangka justru akan menyulitkan atau menghambat proses penyidikan tindak pidana, teruatama penyidikan terhadap tersangka yang tidak dapat dilakukan penahanan karena dimungkinkan bagi tersangka yang tidak beritikad baik dapat melarikan diri.

➢ Penjelasan Kapolri terkait dengan Realisasi APBN TA 2016 serta hasil evaluasi kinerja Polri TA 2016; dan arah, kebijakan dan strategi perencanaan TA 2017 sebagai berikut : 1. Pagu anggaran Polri Tahun 2016 sebesar Rp. 73,002 Triliun. Polri juga mendapat tambahan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai dan penerimaan hibah langsung selama 2016 sebesar Rp. 6,243 Triliun sehingga Pagu Alokasi APBN-P T.A. 2016 menjadi Rp. 79,246 Triliun. 2. Realisasi Anggaran Polri telah mencapai Rp. 77,689 Triliun atau 98,04%. Terdapat sisa anggaran sebesar 1,556 Triliun atau 1,96%. ➢ Penjelasan Kapolri mengenai Evaluasi Polri dalam melakukan pengamanan selama perayaan Natal dan Tahun Baru sebagai berikut : 1. Penggelaran Operasi Lilin 2016 melibatkan 85.744 personil terdiri dari 684 personil Mabes Polri dan 85.060 personil Polda dengan dibantu oleh 15.096 personil TNI, 55.130 personil instansi terkait lainnya seperti Satpol PP, Dishub, Diskes, Pramuka, Jasa Raharja dan lain lain 2. Trend kasus yang menonjol selama berlangsungnya Operasi Lilin 2016 adalah : • Curat mengalami kenaikan 208 kasus dari 64 kasus di Tahun 2015 menjadi 272 kasus di Tahun 2016 • Curas mengalami kenaikan 95 kasus dari 15 kasus di Tahun 2015 menjadi 110 kasus pada tahun 2016 • Curas Senpi mengalami kenaikan 3 kasus dari 7 kasus di Tahun 2015 menjadi menjadi 10 kasus di tahun 2016 • Curas Sajam mengalami penurunan 24 kasus dari 33 kasus pada 2015 menjadi 9 kasus pada tahun 2016 • Curanmor mengalami kenaikan 293 kasus dari 156 kasus pada tahun 2015 menjadi 449 kasus pada tahun 2016 3. Gambaran kasus menonjol di atas menunjukan bagaimana operasi lilin 2016 dipengaruhi oleh dinamika situasi politik nasional dan daerah, dikarenakan terpecahnya konsentrasi Polri sehingga memberikan celah untuk pelaku kejahatan melakukan tindak pidana kejahatan, namun secara umum kasus kasus menonjol tersebut tidak sampai mempengaruhi sendi kehidupan masyarakat luas dan kasus kasus menonjol tersebut akan ditindaklanjuti melalui kegiatan penegakan hukum oleh jajaran Bareskrim Polri. ➢ Penjelasan Kapolri terkait dengan strategi dan langkah-langkah Polri dalam rangka persiapan pengamanan Pilkada serentak tahun 2017 yang akan datang untuk mencegah terjadinya konflik horizontal agar dapat menciptakan Pilkada yang jujur, aman dan damai sebagai berikut : 6

1. Menggelar operasi kepolisian dengan sandi Operasi Mantap Praja pada Poda-Polda yang wilayahnya terdapat pelaksanaan Pilkada Tahun 2017 sebanyak 101 terdiri dari 7 Provinsi dan 94 Kabupaten/Kota. 2. Kapolri telah mengeluarkan direktif agar Polri mengawal pelaksanaan Pilkada 2017 berjalan dengan aman, tertib dan lancar, mensinergikan seluruh stake holder yang terkait untuk menjamin terlaksananya seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka pemilukada, mengedepankan tindakantindakan preemtif dan pencegahan yang didukung dengan penegakan hukum sehingga setiap gangguan kamtibmas dapat ditangani secara cepat dan tidak berkembang serta bersikap netral 3. Melakukan mapping kekuatan yang disiapkan dalam rangkaian kegiatan pengamanan Pilkada serentak gelombang II tahun 2017 4. Melakukan prediksi scenario yang mungkin terjadi dalam pilkada serentak gelombang II Tahun 2017. 5. Menentukan cara bertindak secara preemtif, preventif dan gakkum 6. Melakukan pemetaan kerawanan wilayah berdasarkan gangguan kamtibmas dengan indicator sebagai berikut : kesiapan penyelenggara pilkada, sejarah konflik, potensi konflik pasangan calon, deparpolisasi, karakteristik masyarakat, tingkat kerawanan gangguan kamtibmas, sengketa batas wilayah, calon incumbent/petahana dan partai lokal 7. Pola pengamanan Pilkada serentak tahun 2017 : ✓ TPS aman : 2 Polri, 10 Linmas, 5 TPS ✓ TPS Rawan 1 : 2 Polri, 4 Linmas, 2 TPS ✓ TPS Rawan 2 : 2 Polri, 2 Linmas, 1 TPS ✓ TPS Khusus : 2 Polri, 2 Linmas, 1 TPS 8. Kasus menonjol terkait dengan Pilkada serentak Tahun 2017 sebagai berikut : • Di Aceh 1. Tanggal 24 Agustus terjadi penembakan posko calon bupati Aceh Timur jalur independen a.n. Ridwan Abu Bakar alias Nek Tuk yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal 2. Tanggal 15 November terjadi pelemparan granat di posko calon bupati Bener Meriah Kp. Bujang Kec. Bukit Kab. Bener Meriah, korban nihil, pelaku masih dalam lidik, dengan kerugian materiil badan jalan depan posko berlubang dan barang bukti berupa besi plat warna coklat dengan ukuran 3 inci 3. Tanggal 30 Agustus 2017 terjadi pemukulan terhadap petugas PPS di kantor camat Idi Rayeuk, Aceh Timur, oleh anggota tim sukses salah satu Paslon 4. Tanggal 17 September 2016 terjadi pelemparan granat terhadap mobil dinas Ketua Komisi A DPRK Bener Meriah oleh OTK, yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 6 orang luka 5. Tanggal 2 November 2016 terjadi perusakan bendera Partai Aceh (PA) oleh tim sukses Partai Nasional Aceh (PNA) 6. Tanggal 3 November 2016 terjadi aksi saling rusak atribut kampanye antara simpatisan Partai Aceh (PA) dan Satgas Partai Golkar 7. Tanggal 16 November 2016 terjadi penembakan terhadap rumah Paslon a.n. Tarmizi A. Karim, berlokasi di Jl Todak Dusun Piranha Gampong Bandar Baru, Kuta Alam, Kota Banda Aceh 7

8. Tanggal 13 Januari 2017 terjadi penembakan terhadap Muhammad GP (Calon Bupati Pidie) di Gampong Kayee Jatoe Kecamatan Glumpang Tiga Kab Pidie Jaya oleh orang tak dikenal. • Metro Jaya Terjadi 6 aksi penolakan kampanye Ahok Jarot (2 November di Rawabelong, Jakarta Barat, 3 November di Cilincing Jakut, 9 November di Kembangan Utara Jakbar, 14 November di Kedoya, Jakbar dan di Sawah Besar Jakpus serta 15 November di Ciracas Jaktim) • Kalbar Tanggal 22 November terjadi aksi pengrusakan kantor KPU Singkawang Kalbar • Sulut Tanggal 10 Desember 2016 Pukul 17.00 WITA di Desa Motabag, Bolmong, Sulut, terjadi pengrusakan dan penganiayaan akibat saling lempar antar pendukung paslon Bupati dan Wakil Bupati Bolmong, Yasti Soepredjo Mokoagow dan Yanny Ronny Tuuk STH MM dengan Salihi Mokodongan dan Jefri Tumelap ST.,MT akibat kejadian 1 orang luka dan 1 unit rumah rusak • Papua Barat Tanggal 1 November 2016 Pkl. 16.00 WIT terjadi pengrusakan dan merobohkan papan nama DPRD Kab Tambrauw oleh massa calon tunggal Cabup/Cawabup dalam Pilkada di Kab Tambrauw Papua Barat • Gorontalo Tanggal 16 Januari 2017 pukul 11.30 WITA terjadi unjuk rasa anarkis di kantor DPRD Kab Boalemo, massa dari aliansi gerakan masyarakat peduli pilkada Boalemo (GMPPB) • Sultra Tanggal 4 Februari 2017 sekitar pukul 21.00 WITA di wilayah Kec. Mawasangka, Kab. Buton Tengah, Wilayah Hukum Polres Bau Bau, terjadi aksi pengrusakan 1 posko paslon, 1 rumah simpatisan paslon, 3 mobil, serta penganiayaan terhadap seorang simpatisan paslon hingga mengalami luka robek di siku tangan kanan 9. Dukungan anggaran pengamanan Pilkada 2017 : Anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 908.450.155.717,-. Anggaran tersebut setelah dirasionalisasi terpenuhi sebesar Rp. 555.044.006.282,10. Kekuatan Brimob Polri seluruhnya sebanyak 41.585 personil dan jumlah Brimob Polri yang di BKO kan terkait pengamanan Pilkada serentak tahun 2017 sebanyak 4.515 personil 11. Dalam pengamanan pilkada serentak tahun 2017, strategi yang diterapkan adalah dengan mengedepankan Polsek sebagai basis deteksi. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain dengan mengadakan silaturhami, menjaring aspirasi, membangun hubungan emosional dengan masyarakat, menjalin komunikasi dengan media cetak dan elektronik, ikut terlibat dalam berbagai komunitas masyarakat, melakukan pengumpulan informasi bahan keterangan, serta berkoordinasi dengan seluruh elemen masyarakat. 8

12. Untuk mendukung pengamanan dalam pilkada serentak tahun 2017, Polri memiliki Perkap No.16 Tahun 2006 yang dijadikan pedoman dalam pengendalian massa dan Perkap No.1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian serta Protap No.01 Tahun 2010 tentang Penanggulangan anarki. ➢ Penjelasan Kapolri terkait dengan pengungkapan kasus-kasus aktual yang menjadi isu nasional yang menarik perhatian masyarakat yaitu : • Peredaran narkoba Pengungkapan yang dapat dilaksanakan pada tahun 2016 terdapat sebanyak 44.445 kasus, dengan jumlah tersangka 56.276 (data terlampir). Sebanyak 9 orang bandar dan pengedar kelas kakap dilakukan tindakan tegas karena berupaya melawan • Tindak Pidana Korupsi Kasus tindak pidana korupsi dalam penggunaan Dana Hibah dari Pemprov DKI Jakarta kepada Kwarda DKI Jakarta. Dasar : 1. Laporan Polisi Nomor : LP/87/I/2017 BARESKRIM 2. Surat Perintah Penyidikan No.:Sprin.Sidik/43A/I/2017/Tipidkor, Tanggal 24 Januari 2017 3. Pasal Persangkaan : a. Pasal 2 dan atau pasal 3, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP b. Aturan yang dilanggar Pasal 19 Permendagri No. 32 Tahun 2011 c. Belum ditetapkan tersangka • Pengungkapan jaringan teroris menjelang akhir tahun 2016 seperti Bom Panci di Bekasi, Penangkapan terduga teroris di Ngawi, Deli Serdang, Tangerang Selatan dan beberapa tempat lainnya di Indonesia. ➢ Penjelasan Kapolri terkait dengan kenaikan biaya administrasi STNK dan BPKB berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2016 adalah sebagai berikut : • Tarif PNBP Penerbitan BPKB 1. Kendaraan Bermotor Roda 2/3 a. BPKB baru Rp. 225.000,- per penerbitan b. BPKB ganti pemilik : Rp. 225.000 per penerbitan 2. Kendaraan Bermotor Roda 4/lebih a. BPKB baru Rp. 375.000 per penerbitan b. BPKB ganti pemilik Rp. 375.000 per penerbitan • Tarif PNBP Penerbitan STNK 1. Kendaraan bermotor roda 2/3 a. Baru Rp. 100.000,- per penerbitan b. Perpanjangan : Rp. 100.000,- per penerbitan per 5 tahun 2. Kendaraan Bermotor roda 4/lebih a. Baru : Rp. 200.000,- per penerbitan b. Perpanjangan : Rp. 200.000 per penerbitan per 5 tahun 9

• Tarif PNBP Pengesahan STNK a. Roda 2/3 : Rp. 25.000,- per pengesahan per tahun b. Roda 4/lebih : Rp. 50.000,- per pengesahan per tahun • Tarif PNBP Penerbitan TNKB a. Roda 2/3 : Rp. 60.000 per penerbitan b. Roda 4/lebih : Rp. 100.000,- per penerbitan • Tarif PNBP Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) Pilihan 1. NRKB Pilihan untuk 1 (satu) angka a. Tidak ada huruf dibelakang angka Rp. 20.000.000 per penerbitan b. Ada huruf dibelakang angka : Rp. 15.000.000,- per penerbitan 2. NRKB Pilihan untuk 2 angka a. Tidak ada huruf dibelakang angka Rp. 15.000.000 per penerbitan b. Ada huruf dibelakang angka : Rp. 10.000.000,- per penerbitan 3. NRKB Pilihan untuk 3 angka a. Tidak ada huruf dibelakang angka Rp. 10.000.000 per penerbitan b. Ada huruf dibelakang angka : Rp. 7.500.000,- per penerbitan 4. NRKB Pilihan untuk 4 angka a. Tidak ada huruf dibelakang angka Rp. 7.500.000 per penerbitan b. Ada huruf dibelakang angka : Rp.5.000.000,- per penerbitan Alasan kenaikan PNBP BPKB, STNK dan TNKB adalah sebagai berikut : a. Pelayanan Penerbitan BPKB 1. Kondisi saat ini a) Pelayanan BPKB belum online ke Pusat data korlantas Polri b) Petugas Pelayanan BPKB belum seluruhnya disertifikasi 2. Kondisi yang diharapkan setelah adanya kenaikan tarif PNBP : a. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana/modernisasi untuk operasional pelayanan penerbitan BPKB yang online di seluruh Indonesia b. Tersedianya biaya perawatan yang memadai untuk semua perangkat yang berada pada kewilayahan maupun yang berada pada Pusat data Korlantas Polri c. Biaya untuk penyiapan materiil blanko BPKB dan komponen pendukungnya yang bersecurity d. Peningkatan biaya pelatihan dan sertifikasi kompetensi petugas pelayanan BPKB seluruh Indonesia b. Pelayanan Penerbitan STNK dan TNKB 1. Kondisi saat ini a) Pelayanan STNK belum online ke Pusat data Korlantas Polri b) Petugas Pelayanan BPKB belum seluruhnya disertifikasi 2. Kondisi yang diharapkan setelah adanya kenaikan tarif PNBP : a. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana/modernisasi untuk operasional pelayanan penerbitan BPKB yang online di seluruh Indonesia (Masyarakat bisa melakukan npembayaran Pajak kendaraan bermotor, SWDKLLJ dan Pelayanan Pengesahan STNK pada semua kantor pelayanan Samsat yang secara bertahap bekerjasama dengan Perbankan)

10

b. Tersedianya biaya perawatan yang memadai untuk semua perangkat yang berada pada kewilayahan maupun yang berada pada Pusat data Korlantas Polri c. Biaya untuk penyiapan materiil blanko STNK dan TNKB serta komponen pendukungnya yang bersecurity d. Peningkatan biaya pelatihan dan sertifikasi kompetensi petugas pelayanan STNK dan TNKB seluruh Indonesia c. Penjelasan Kapolri terkait dengan program pemerintah mengenai Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) adalah sebagai berikut : Dalam melakukan pemberantasan pungli, Polri telah melakukan langkah langkah : 1. Upaya Pencegahan a) Membuat TR/Surat Arahan kepada para Kasatker untuk meningkatkan wasdal terhadap anggota agar tidak melakukan pungli b) Memanggil dan mengarahkan para Kasatker/Pembina Fungsi (Lantas, Intel, Reskrim, Polair, Binmas, SDM dan Lemdikpol) dan menjelaskan tentang titik titik pada pelayanan masyarakat yang rawan pungli c) Konsistensi pembinaan karir berdasarkan merit system dan rekam jejak d) Melaksanakan rekruitmen dengan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis) e) Sistem seleksi DIKBANGUM Polri yang lebih efisien, efektif, adil, transparan dan obyektif f) Membentuk unit pemberantasan pungli g) Membentuk 33 UPP Provinsi yang dipimpin oleh Irwasda Polda h) Optimalisasi dan sosialisasi Sistem Pelaporan adanya tindak pidana korupsi di internal Polri melalui website whitstle blower system dengan alamat : wbs.polri.go.id i) Telah disusun peraturan Kapolri tentang penegakan hukum disiplin, kode etik dan pengamanan internal di lingkungan Polri j) Penegakan hukum yang lebih professional dan berkeadilan k) Pembentukan Tim Internal anti korupsi l) Memperbaiki system pengaduan dari anggota Polri yang berkaitan dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Polri serta pelanggaran-pelanggaran lainnya secara online 2. Upaya Penindakan a) Melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Internal dengan sasaran anggota/PNS Polri yang melakukan pungli. Melaksanakan OTT Eksternal terhadap Kementrian dan Lembaga b) Berdasarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli, maka Polri dilibatkan dalam satgas saber pungli pusat dengan penanggungjawab Menko Polhukam dan Ketua Pelaksana Satgas Irwasum Polri serta beberapa personil masuk dalam struktur satgas c) Pengukuhan Tim Satgas Saber Pungli Pusat dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2016, selanjutnya pembentukan unit 11

pemberantasan pungli di daerah daerah dimana irwasda Polda ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana beserta beberapa personil yang terlibat dalam satgas gabungan di daerah d) Upacara Pengukuhan unit Saber Pungli di lingkungan Polri pada tanggal 16 November 2016 yang dipimpin langsung oleh Kapolri. Praktek dan modus operandi pungutan liar yang terjadi : 1) Melakukan pungutan liar di luar ketentuan perijinan maupun pelayanan 2) Dana tambahan dalam pengurusan trayek/angkot maupun angkutan barang kebutuhan pokok 3) Beban biaya penyalahgunaan pemberian kuota pendistribusian gula dan beras (pangan) serta komoditi lainnya 4) Biaya tidak resmi bongkar muat di pelabuhan 5) Tempat pelayanan publik lainnya Dalam 6 bulan terakhir (September 2016 s.d. Januari 2017) jumlah OTT terhadap internal Polri sebanyak 360 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 517 orang personil dengan jenjang kepangkatan Perwira 42 orang, Bintara sebanyak 470 orang dan PNS Polri sebanyak 5 orang. Institusi (Kementerian/Lembaga) yang terbanyak melakukan pungli berdasarkan hasil pengungkapan oleh unit Saber Pungli Polri adalah : • Polri (12 Kasus) • Kementerian Perhubungan (3 kasus) • Kementerian Keuangan cq Ditjen Bea dan Cukai (2 kasus) • Otoritas Pelabuhan Belawan Medan/Koperasi TKBM (1 kasus) • Kementerian BUMN cq Pelindo (1 kasus) ➢ Penjelasan Kapolri terkait dengan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang disampaikan Komisi III DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Kapolri pada tanggal 5 Desember 2016 sebagai berikut : Setelah dilakukan inventarisasi dan pengecekan terhadap daftar surat pengaduan Komisi III DPR RI, terdapat 119 surat pengaduan dengan perincian sebagai berikut : 1) 18 surat tidak berkadar pengawasan, artinya surat yang tidak ditindaklanjuti meliputi surat yang isinya mengandung informasi berupa saran, kritik dan sumbangan pemikiran, tembusan, surat dobel, surat yang bukan wewenang Polri dan ucapan terima kasih 2) 6 daftar dalam tabel yang tidak ada lampiran surat pengaduannyasehingga tidak dapat ditindaklanjuti 3) 95 surat pengaduan yang ditindaklanjuti dengan status hasil tindak lanjut sebagai berikut : a) 4 pengaduan selesai benar (terbukti kebenarannya) b) 20 pengaduan selesai tidak benar (tidak terbukti kebenarannya) c) 71 pengaduan dalam proses/masih ditindaklanjuti ➢ Tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara/makar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 KUHP Jo Pasal 110 KUHP Jo Pasal 87 KUHP berupa rangkaian kegiatan pertemuan guna menunggangi massa aksi 2 Desember 2016 untuk dibawa ke gedung DPR/MPR dengan tujuan mengganti UUD 1945, menurunkan pemerintah yang sah dan menangkap Ahok. Adapun 8 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka antara lain : 12

➢

➢

➢

➢

➢

1. Sri Bintang Pamungkas 2. Diah Pramana Rachmawati Soekarno Putri Als. Rachmawati Soekarnoputri 3. Firza Husein Maskaty 4. Ratna Sarumpaet 5. Drs. TB. Alpin Indra Alfaris, S.IP,MM 6. Eko Santjojo Als. Eko 7. Kivlan Zein 8. Adityawarman Thaha 9. Ahmad Dhani 10. Jamran dan Rizal 11. Hatta Taliwang Kasus yang terkait dugaan penghinaan terhadap lambang negara dengan tersangka Rizieq Sihab. Berdasarkan gelar perkara terhadap hasil penyelidikan, maka pada tanggal 23 Desember 2016 status perkara ditingkatkan menjadi penyidikan dan pada tanggal 30 Januari 2017 dilakukan penetapan tersangka atas nama Sdr. Moh Rizieq Als Habieb Mohammad Rizieq Shihab Bin Husein Syihab Terkait kasus lambang Palu Arit pada mata uang kertas baru, saat ini kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah pemanggilan saksi pengusrus FPI yang mengelola media online, saksi fakta dari Megamendung serta mengungkap pelaku pengupload video youtube. Kasus Penistaan Agama terkait dengan ceramah Rizieq Sihab di daerah Pondok Kopi yang terdapat pada akun twitter atas nama Saya Reya dan akun istagram milik Fauzi Ahmad dimana didalamnya terdapat kalimat “”..Kalau Yesus anak Tuhan, Bidannya siapa..”” yang menurut pelapor menistakan agama. Tindakan Kepolisian yang telah dilakukan yaitu berkoordinasi dengan Dirjen Bimbingan masyarakat agama Katholik Kementerian Agama RI dan ahli bahasa serta melakukan interview terhadap pelapor, ahli agama kristen Protestan dan Katholik. Rencana tindak lanjut yaitu melakukan wawancara dengan ahli bahasa, ahli pidana, koordinasi dengan MUI serta gelar perkara. Dugaan tindak pidana menyebarkan kebencian atau sara terkait dengan ceramah yang dilakukan oleh Sdr. Rizieq Shihab di Kota Palembang tanggal 7 Januari 2017 yang ada di Youtube yang mengatakan “ Di Jakarta Kapolda mengancam akan mendorong Gubernur Bank Indonesia untuk melaporkan Habib Rizieq. Pangkat Jenderal otak hansip”, “Sejak kapan Jendral bela Palu Arit”, “Jangan Jangan ini Jendral gak lulus Litsus”, yang menurut pelapor menyebarkan hinaan dan kebencian berdasarkan sara. Rencana tindak lanjut yaitu akan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi lainnya serta ahli bahasa, ITE dan Sosiologi. Kasus dugaan tindak pidana pornografi dan atau UU ITE yang melibatkan Saudari Firza Husein dan Sdr. Rizieq Shihab. Kasus ini berawal dari adanya laporan Sdr. Jefri Azhar terkait beredarnya foto/gambar porno yang diduga Sdri. Firza Husein Maskaty dan beberapa capture chat yang diduga antara Sdri. Firza Husein dan Sdr. Rizieq Sihab yang bermuatan pornografi pada beberapa situs yaitu www.4n5h0t.com, www.baladacintariziq.com. Telah dilakukan 13

pemeriksaan terhadap 7 saksi dan 8 saksi ahli yaitu ahli telematika, bahasa, sosiologi, inafis, audio forensik, KPAI, Puslabfor dan ahli hukum pidana. Melalui gelar perkara tanggal 31 Januari 2017 berdasarkan bukti permulaan yang cukup sehingga status perkara dinaikan menjadi penyidikan. Rencana tindak lanjut yaitu melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka, melakukan pemeriksaan antropometri dan pendalaman ahli ➢ Kasus bentrokan antara FPI dan GMBI. Tindakan Kepolisian yang telah dilakukan yaitu melakukan penyidikan secara intensif dan khususnya pada aksi pengrusakan yang terjadi di wilayah Ciampea, Kabupaten Bogor, Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 28 orang saksi dan telah menetapkan 12 orang sebagai tersangka pelaku pengerusakan. Rencana tindak lanjut berikutnya adalah mengembangkan penyelidikan untuk mencari pelaku lainnya serta berkoordinasi dengan kejaksaan setempat. ➢ Terkait Posisi Kapolda Jabar sebagai Ketua Dewan Pembina LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), terhitung mulai tanggal 21 Januari 2017 dinyatakan demisioner dan non aktif. Pengangkatan Kapolda Jabar sebagai Ketua Dewan Pembina GMBI dilaksanakan secara adat dan tidak ada Surat Keputusannya. Upaya penonaktifan ini sebagai upaya untuk menjaga netralitas, objektifitas dan kepastian penegakan hukum sehingga proses hukum terhadap Sdr. Rizieq Sihab dapat terlaksana dengan baik dan lancar. ➢ Terkait perkara yang melibatkan Sdr. Bachtiar Nasir disampaikan bahwa kasus ini berawal dari adanya poster berisi ajakan melalui akun facebook Young Islamed Leader dan Mas Agung untuk menghimpun dana aksi bela Islam 4 November 2016 dengan cara mentransfer ke rekening BNI Syariah dengan Nomor xxxxxxx457 atas nama Yayasan Keadilan Untuk Semua dimana dicantumkan Sdr. Bachtiar Nasir selaku Ketua GNPFMUI/Penanggung Jawab aksi tersebut. Pada tanggal 22 November 2016 penyidik menemukan pada portal jpnn.com, Sekjen FPI Habib Novel mengatakan bahwa “GNPF MUI tidak pernah membuka rekening donasi dengan nomor xxxxxxx457 dan menyebutnya “palsu itu” (sambil memperlihatkan gambar yang memuat No. Rekening xxxxxxxx457 BNI Syariah). Dari serangkaian kegiatan penyelidikan kemudian dilakukan gelar perkara dimana penyidik mengambil kesimpulan bahwa terdapat dugaan penyalahgunaan terkait pengelolaan dana pada Rekening Yayasan Keadilan Untuk Semua dan menetapkan Sdr. Is sebagai tersangka. Proses penarikan tunai pada rekening Yayasan yang dilakukan oleh Sdr. Is menyalahi aturan BI dan SOP Perbankan, diantaranya larangan pegawai Bank untuk menerima kuasa penarikan tunai, selain itu mekanisme penarikan uang pada rekening yayasan juga dilanggar oleh Sdr. Is. Bahwa mekanisme pengelolaan kekayaan pada Yayasan diatur dalam UU Yayasan dan AD ART Yayasan. Pemberian Kuasa dari Sdr. Adnin Arnas selaku Ketua Yayasan kepada Sdr. Bachtiar Nasir untuk mengelola rekening Yayasan dan pemberian kuasa Sdr. Bachtiar Nasir kepada Sdr. Is untuk menarik tunai uang dalam rekening Yayasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan. Selain itu pada tanggal 22 November 2016, Sdr. Bachtiar Nasir melakukan penutupan rekening atas nama Yayasan yang berada di Bank BNI Syariah

➢ Mengenai dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Masjid di Kantor Walikota Jakarta Pusat TA.2010-2011 dijelaskan bahwa kasus 14

ini ditangani Bareskrim Polri. Tindakan Kepolisian yang telah dilakukan yaitu mengumpulkan keterangan 20 saksi yang dituangkan dalam BAPK, melaksanakan telaahan dokumen, menghitung potensi kerugian negara, klarifikasi konstruksi perkara ke ahli yang berkompeten serta melakukan gelar perkara internal. Rencana tindak lanjut yaitu mengformilkan potensi kerugian negara dalam LHKPN, mengformilkan keterangan saksi dalam BAPK menjadi BAP Pro Justitia, follow the Money dalam rangka mengetahui siapa yang diuntungkan, pengambilan keterangan ahli pengadaan dan ahli konstruksi serta penentuan tersangka. ➢ Mengenai kasus yang melibatkan Sdr. Munarman terkait adanya dugaan penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan dalam video yang berjudul “FPI Datangi & Tegur Kompas terkait framing berita anti syariat islam”. Dalam video tersebut terdapat kalimat “Pecalang-Pecalang yang di Bali yang kadang melempari rumah penduduk, melarang orang sholat jum’at gak pernah ada kritik dari Kompas bertahun tahun itu sudah kota saksikan”. Berdasarkan hasil penyelidikan dan gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Bali, telah ditetapkan tersangka Sdr. Munarman, SH, dkk. Rencana tindak lanjut yaitu akan membuat surat panggilan kedua dan surat perintah membawa terhadap saksi a.n. Ratono Efendi dan Abdullah, serta melakukan pemeriksaan terhadap Ahmad Sari Lubis dan tersangka Munarman, SH ➢ Mengenai kasus menulis dan menggambar pada Bendera Republik Indonesia, dijelaskan bahwa kasus ini bermula dari unjuk rasa yang dilaksanakan ole hormas FPI dan GNPF MUI di Mabes Polri, dimana sekitar pukul 13.00 WIB massa unjuk rasa menyanyiakn lagi lagu Indonesia Raya dan diantara kerumunan massa tersebut terdapat seorang laki laki yang melakukan pengibaran bendera merah putih yang bertuliskan arab serta dengan gambar dua pedang bersilang. Pada tanggal 20 Januari 2017 telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka a.n. Nurul Fahmi Bin Mursidih di kediaman tersangka di Cilandak Jakarta Selatan dengan sejumlah barang bukti. Peran tersangka yaitu mendesain bendera Indonesia yang terdapat tulisan kalimat syahadat dan bergambar dua pedang menyilang serta membawa dan mengibarkan bendera tersebut pada saat unjuk rasa di depan mabes Polri tanggal 20 Januari 2017. Rencana tindak lanjut yaitu akan dilakukan penyerahan berkas kepada Jaksa Penuntut Umum. ➢ Mengenai kasus Antasari Azhar, dijelaskan bahwa yang bersangkutan beranggapan bahwa secara jelas dan nyata tidak terbantahkan menurut fakta persidangan bahwa kasusnya penuh dengan rekayasa hanya untuk melibatkan Antasari Azhar, SH.,MH diputus bersalah. Adapun barang bukti yang diserahkan berupa 1 bundel fotocopy putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1532/PID.B/2009/PN.JKT.SEL a.n. Antasari Azhar, SH, MH dan 1 bundel print out CDR Komunikasi dari Provider Telkomsel. Rencana tindak lanjut penyidik yaitu menerima laporan dari pelapor dan membuat laporan polisi, membentuk tim penyelidik yang akan melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan apakah peristiwa yang dilaporkan sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, 15

menentukan personil yang dilibatkan, membuat dan melengkapi administrasi penyelidikan, melakukan pemeriksaan awal terhadap para saksi yang disiapkan oleh pelapor. Pemeriksaan awal akan dilaksanakan pada minggu ke-3 bulan Februari, membentuk Tim Penyidik bila hasil penyelidikan menunjukan ada dugaan tindak pidana sesuai laporan pelapor ➢ Mengenai Unjuk Rasa di depan kediaman Presiden RI ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono disampaikan bahwa pada tanggal 6 Februari 2017 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Jl Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan telah berlangsung kegiatan unjuk rasa yang dilaksanakan oleh silaturahmi mahasiswa Indonesia yang juga merupakan peserta jambore di Cibubur. Kegiatan dilaksanakan tanpa pemberitahuan kepada Polri. Jumlah massa 500 orang dengan membawa spanduk bertuliskan “Terapkan nilai-nilai Pancasila kepada Pendidikan”; “Menolak dan lawan isu sara upaya adu domba rakyat”; “Tolak dan Lawan Organisasi Radikal yang anti Pancasila” dan “NKRI Harga Mati”. Pukul 14.45 WIB Anggota Polsek Setiabudi sejumlah 100 orang dipimpin Kapolsek AKBP Murwoto, SIK membubarkan massa. ➢ Mengenai kasus penemuan senjata ilegal pada saat proses kepulangan Satgas Garuda Bhayangkara II FPU 8 di Darfur, Sudan, tanggal 19 Januari 2017. Hal ini dari ditemukannya beberapa tas yang berisi berbagai senjata dan amunisinya di dekat tas tas milik Satgas FPU 8 Indonesia yang telah dilakukan scan X Ray di Bandara El Fasher pada tanggal 19 Januari 2017. Tas berisi senjata tersebut mirip dengan tas yang digunakan Satgas FPU 8 yang dibelidi Pasar Tradisional El Fasher, namun demikian tidak memiliki label Indonesia seperti yang digunakan oleh Satgas FPU 8. Setelah penemuan tersebut, dilakukan pengecekan ulang terhadap seluruh barang barang FPU 8, baik yang telah melalui proses scan X Ray maupun yang belum. Hasil pemeriksaan ulang tersebut tidak ditemukan senjata maupun barang terlarang lainnya pada seluruh barang barang milik anggota FPU 8. Pada tanggal 2 Februari 2017 dibentuk Joint Investigation Team (JIT) yang terdiri dari 3 personil Polri, 4 Personil UNAMID dan 1 personil pengamat dari TBHI. Hasil investigasi sementara tidak ada hubungan atau bukti-bukti kuat yang menunjukan tas-tas yang berisi senjata dan amunisi tersebut milik FPU 8. Pemulangan FPU 8 tergantung dari hasil investigasi JIT yang menjadi rekomendasi bagi UNAMID kepada UNDPKO. Dalam siaran pers tanggal 17 Februari 2017, Menlu RI menyampaikan bahwa Pasukan Polisi Indonesia harus dapat segera dipulangkan, lebih lagi investigasi awal tidak menunjukan adanya bukti mereka melakukan hal yang dituduhkan dan seteleh berkoordinasi dengan Sekjen PBB serta Menlu Sudan, FPU 8 dapat segera kembali ke Indonesia, dimana proses pemulangan akan dibantu pemerintah Sudan. ➢ Mengenai kasus KTP Kamboja, dijelaskan bahwa pada tanggal 3 Februari 2017, pihak Bea dan Cukai Soekarno Hatta telah mencurigai sebuah paket kemasan kotak berisi ID Card sending to owners for working. Hasil pemeriksaan ditemukan 36 E-KTP, 32 NPWP, 1 buah buku rekening dan 1 buah kartu ATM BCA dimana terdapat kesamaan foto dalam beberapa KTP sehingga pihak Bea dan Cukai melakukan tindakan penegahan dengan menerbitkan SBP (Surat Bukti 16

➢

➢

➢

➢ ➢

Penindakan). Telah dilakukan penyelidikan dengan hasil sebagai berikut : 1. Pengiriman berasal dari luar negeri dengan identitas pengirim Robin di Pnom Penh Kamboja dan alamat tujuan penerima Sdr. Leo di Jakarta Barat. 2. Tidak didapatkan hubungan kejadian ini dengan pemilukada DKI Jakarta 2017 3. Pihak yang diduga melakukan pengiriman paket terindikasi terkait dengan kejahatan judi online Mengenai aksi 21 Februari 2017, dijelaskan bahwa telah berlangsung unjuk rasa dengan massa gabungan dari Forum Umat Islam (FUI) di gedung DPR MPR dengan jumlah massa sekitar 7000 orang. Aksi tersebut berlangsung sejak pukul 07.35 s.d. 13.15 WIB dengan tuntutan sebagai berikut : a) Berhentikan Gubernur terdakwa dan penjarakan penista agama b) Hentikan kriminalisasi ulama c) Hentikan penangkapan aktivis mahasiswa d) Kembalikan kedaulatan bangsa e) Kembalikan ke UUD 1945 yang asli Pada Pukul 10.00 WIB perwakilan aksi massa diterima oleh Komisi III DPR RI dan pada pukul 12.50 WIB delegasi massa FUI yang dipimpin Sdr. Al Khathath menemui massa di luar gedung DPR MPR bersama anggota Komisi III DPR RI. Berkaitan dengan “Satgas Merah Putih”, satgas itu sangat biasa dikepolisian. Satgas Poso, Satgas Bom. Satgas sangat efisien untuk mengungkapkan/menyelasaikan kasus, karena mereka mengetahui di lapangan dibandingkan dengan strukturalnya. Sebagai contoh: Bom Bali yang dipimpin oleh Made Mangku Pastika, dimana anggota Timnya adalah yang cocok, sehati dan teamwork (dan ini tidak mudah), sehingga efektif melakukan pengungkapan kasus. Saat ini juga ada Satgas Pungli. Melihat situasi demo 411 memanas, maka dibentuklah satgas yang anggotanya ada dari masyarakat. Ketua Satgas diberi kebebasan untuk memilih anggotanya. Dalam menghadapi Pilkada, Kapolri telah memerintahkan kepada seluruh jajaran untuk netral, tidak memihak dan profesional. Kalau ada oknum polisi, itu hanya faktor kedaerahan bukan mewakili institusi Polri. Pada Rakor Polisi sudah disampaikan sikap untuk netral. Satgas-satgas ini juga wajar untuk diberikan reward, seperti Satgas Tinombala, 5 (lima) komandannya dipromosikan untuk sekolah. Mengenai masalah TPPO di NTT sudah diinstruksikan agar masalah ini ditangani dengan serius. Masalah TPPU yang menyangkut Sdr. Bachtiar Nasir bermula dari Media Internasional yang menyebut adanya aliran dana yang ada kaitannya dengan kelompok yang ada di Syria. Dari serangkaian kegiatan penyelidikan kemudian dilakukan gelar perkara dimana penyidik mengambil kesimpulan bahwa terdapat dugaan penyalahgunaan terkait pengelolaan dana pada Rekening Yayasan Keadilan Untuk Semua dan menetapkan Sdr. Is sebagai tersangka. Proses penarikan tunai pada rekening Yayasan yang dilakukan oleh Sdr. Is menyalahi aturan BI dan SOP Perbankan, diantaranya larangan pegawai Bank untuk menerima kuasa penarikan tunai, selain itu mekanisme penarikan uang pada 17

➢

➢

➢ ➢ ➢

➢ ➢ ➢

➢

rekening yayasan juga dilanggar oleh Sdr. Is. Bahwa mekanisme pengelolaan kekayaan pada Yayasan diatur dalam UU Yayasan dan AD ART Yayasan. Pemberian Kuasa dari Sdr. Adnin Arnas selaku Ketua Yayasan kepada Sdr. Bachtiar Nasir untuk mengelola rekening Yayasan dan pemberian kuasa Sdr. Bachtiar Nasir kepada Sdr. Is untuk menarik tunai uang dalam rekening Yayasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan. Selain itu pada tanggal 22 November 2016, Sdr. Bachtiar Nasir melakukan penutupan rekening atas nama Yayasan yang berada di Bank BNI Syariah. Pasal 5 UU Yayasan No. 28 Tahun 2004, Dana Yayasan tidak boleh dialihkan tanpa sepengetahuan pengurus lain. Pasal 70 UU Yayasan yang lama, ada ancaman 5 tahun. Ustad Bahctiar Nasir kemudian menguasakan kepada pihak lain juga (Sdr. Is) untuk diteruskan ke Bank Syariah. Dana tersebut kemudian ditarik kembali oleh Is, sebagian dipakai untuk operasional, sebagain lagi ditransfer ke organisasi di Suriah, setelah diselidiki, organisasi di Suriah ini ada kaitannya dengan ISIS. Oleh karenanya, dugaan pertama kali adalah TPPU. Pasal 5 UU 28 Tahun 2004 sebagai predicate crime. Polri tidak pernah melakukan penyadapan terhadap mantan Presiden SBY karena ada Perkapnya. Yang dinyatakan dalam sidang peradilan – ada komunikasi – bukan penyadapan, dan komunikasi itu berasal dari media, sehingga seolah-seolah komunikasi itu adalah penyadapan. Ada beberapa Negara yang melakukan penyadapan tanpa mereka bekerjasama dengan provider. Ini menjadi permasalahan institusi (negara). Polri sangat hati-hati sekali. Ini menjadi bagian pembicaraan Polri di komunitas internasional. Polda Kalimantan Utara akan segera diupayakan pembentukannya dengan memperhatikan jumlah masyarakat. Polri siap membantu Komisi III dalam rangka melakukan pemanggilan paksa pihak-pihak yang akan dimintai keterangan sesuai dengan ketentuan UU tentang MD3. Yang bisa dilakukan Polri sekarang adalah membantu pihak Bea Cukai dan Kepabeanan, untuk mendapatkan masukan kepada negara. Polri mengalami kesulitan dengan adanya SEMA Jaksa Agung tersebut. OJK juga saat ini mengalami kekosongan penyidik karena mereka belum punya penyidik sendiri. Untuk Revisi UU tentang Terorisme, Polri sudah mengirimkan timnya, dan untuk RUU tentang KUHP akan segera dibentuk Tim. Bahwa untuk permasalahan Restorative justice sudah dibahas di dalam RUU tentang KUHP. Preventive Justice konsepnya seperti apa, ada penambahan kriminalisasi awal – kemudian menuju ke radikalisasi juga ada sanksinya bagi yang membantu penyebaran radikalisasi tersebut. TNI juga membantu, prinsipnya adalah terorisme adalah kejahatan terhadap negara (bukan keamanan negara). Implikasinya adalah TNI dapat melakukan tindakan tindakan tertentu tanpa menunggu permintaan dari kepolisian. Panglima TNI hanya minta satu pasal, terorisme sebagai kejahatan kepada Negara. Kemampuan TNI dalam intel dan terirorialnya dapat bekerjasama dengan Kepolisian, sehingga penanganannya menjadi komprehensif. Untuk kasus bendera yang ditulis, hal ini menjadi viral di media massa, maka Polri melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap yang 18

➢ ➢

➢

➢

➢

➢

➢

bersangkutan. Yang bersangkutan mempunyai tanggungan anak, sehingga di keluarkan. Mengenai simbol-simbol PKI, ada UU No. 27 Tahun 1999 yang melarang penyebaran ajaran Marxisme dan Leninisme, Komunisme. Bahwa terkait dengan Putusan MK yang 7 hari menjadi dilematis buat Polri. Polisi dan Jaksa membuat MoU, yaitu ada kolom SPDP tidak wajib mencantumkan nama tersangka. Sehingga yang kita cantumkan adalah pelapornya saja. Ada sistem, yaitu SPDP Online. Di Jawa Timur, beberapa Polres sudah menjalankan. Mengenai anggota Polisi yang tertahan di Sudan, ada 128 anggota FPU, ketika mereka masuk ke bandara ada 10 koper yang terpisah, dan diambil oleh petugas Sudan dan diperiksa ada senjata kurang lebih 100 senjata. Koper tersebut bukan milik Polisi Indonesia, tetapi pihak Sudan menuduh itu koper milik Polisi Indonesia. Pihak Kepolisian juga mengirimkan tim pemeriksa. Hasil pemeriksaan sementara adalah Koper tersebut bukan milik Indonesia tetapi pihak Sudan minta Approved dari UNAMED (UN). Pemerintah Sudan kurang happy dengan adanya UNAMED di Darfur. Oleh karena itu, mereka ingin tim dari UNAMED ini segera pulang. Sekitar 10 hari lagi, Personil Polri yang tertahan tersebut akan pulang, hanya butuh penyelesaian administrasi. Polri merasa keberatan jika dituduh ada main dalam kasus Antasari Azhar. Yang dilaporkan adalah anggota Polri (Pasal 318 KUHP) ada 4 item yang dilaporkan seperti: kenapa baju tidak dilaporkan, peluru, sms. Jadi, Polri tidak melakukan setting apapun, justru anggota Polri yang diserang. Polri tidak melakukan kriminalisasi terhadap ulama, bahwa Polri juga tidak menggeneralisasi. Bukan hanya ulama, oknum polisi juga di proses jika melakukan pidana. Termasuk teman-temen mahasiswa. Polri tidak akan melakukan penangkapan terhadap mahasiswa, ulama yang tidak bersalah. Mengenai demonstrasi mahasiswa di kediaman mantan Presiden SBY, disampaikan adanya beberapa orang (kurang lebih 200 orang) yang datang ke dekat kediaman rumah SBY. AKBP Singgamarta (Sespri Bapak SBY) yang melaporkan kepada Kapolres adanya kelompok yang datang ke kediaman SBY. Disana dilakukan pembubaran setelah ditanyakan surat ijin (surat ijin tidak ada). Tidak ada pelemparan atau kata-kata yang mengarah kepada Pak SBY. Berkaitan dengan Pasar Turi disampaikan bahwa Polri serius menangani masalah ini. Berkas perkara ini telah sampai di Kejaksaan namun ada koreksian, sehingga dilakukan perbaikan atas koreksian tersebut.

3. Komisi III DPR RI menyampaikan kepada Kapolri beberapa surat masuk dari masyarakat yang disampaikan kepada Komisi III DPR RI menyangkut permasalahan yang terkait dengan tugas dan wewenang Kapolri, untuk dapat ditindaklanjuti dan selanjutnya dapat disampaikan perkembangannya kepada Komisi III DPR RI pada Masa Sidang berikutnya.

19

III. KESIMPULAN/PENUTUP Rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Terkait dengan berbagai isu yang berkembang di masyarakat, seperti adanya isu dugaan kriminalisasi ulama dan sejumlah tokoh aksi damai Forum Umat Islam (FUI), penyadapan secara illegal oleh masyarakat, demonstrasi di rumah mantan Presiden, penangkapan secara paksa terhadap dugaan makar, dan kasus pelaporan Antasari Azhar, Komisi III DPR RI mendesak Kapolri agar sungguh-sungguh memperhatikan aspek transparan, independen, dan profesionalisme terhadap proses penanganan perkara dalam rangka penegakan hukum. Dan terhadap perkara yang tidak memiliki cukup bukti agar segera dihentikan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga masyarakat. 2. Komisi III DPR RI mengapresiasi Polri dalam pengamanan pelaksanaan Pilkada serentak 15 Februari 2017 yang lalu sehingga berjalan dengan lancar, aman dan damai. Selanjutnya, Komisi III mendesak Kapolri untuk tetap menjunjung tinggi sikap netral dalam menindaklanjuti tindak pidana dalam proses Pilkada serentak tersebut. 3. Komisi III DPR RI mengapresiasi Polri dalam memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan BPK RI tahun 2015, dan diharapkan dapat dipertahankan pada laporan keuangan tahun berikutnya. Rapat ditutup pukul 17.30 WIB

20