KEPUTUSAN

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT FIT AND PROPER TEST KOMISI III DPR RI TERHADAP CALON PIMPINAN KPK ------------------------------------(BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Acara

: : : : : : : : :

2015-2016 II Terbuka Fit and Proper Test Senin, 14 Desember 2015 Pukul 16.00 - 20.00 WIB Ruang Rapat Komisi III DPR RI Fit and Proper Test Calon Pimpinan KPK atas nama : Johan Budi Sapto Pribowo, ST

KESIMPULAN/KEPUTUSAN I. PENDAHULUAN Fit and Proper Test Calon Pimpinan KPK dibuka pukul 16.00 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN 1. Sebelum Calon Pimpinan KPK menyampaikan Visi dan Misi sebagai Calon Pimpinan KPK, Pimpinan rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:. 1) Alokasi waktu Uji Kelayakan (fit and proper test) masing-masing Calon Pimpinan KPK paling lama 120 (seratus dua puluh) menit termasuk 10 (sepuluh) menit yang digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok makalah. 2) Pertanyaan diajukan oleh masing-masing fraksi kepada setiap Calon Pimpinan KPK, paling lama 5 (lima) menit yang pelaksanaannya diatur oleh Pimpinan rapat.

1

3) Setelah selesai pelaksanaan Uji Kelayakan (fit and proper test), Calon Pimpinan KPK diminta menandatangani Surat Pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi III DPR RI. 2. Calon menjelaskan tentang makalah yang berjudul ”Strategi Khusus Pemulihan Aset Dalam Pemberantasan Korupsi”, sebagai berikut:  Dalam menjalankan fungsi tersebut, KPK bertindak dengan cara yang extra ordinary, karena sifat dari tindak pidana korupsi itu sendiri yang masuk dalam kelompok pidana luar biasa Dalam UU No. 30 Tahun 2002 dideklarasikan dengan gamblang bahwa korupsi adalah masalah/kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime). Hal ini memberi KPK mandat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya haruslah secara spesifik atau exstra ordinary dan tidak “konvensional”.  KPK tidak bisa hanya mengedepankan Penindakan. Langkah itu tak akan berhasil guna secara optimal tanpa ada upaya Pencegahan. Berapa pun koruptor ditangkap akan muncul generasi baru koruptor. Karena itu harus juga diikuti upaya Pencegahan seperti membangun sistem yang antikorupsi, membangun karakter antikorupsi maka akan tumbuh generasi antikorupsi. Sementara, upaya Pencegahan juga tak berhasil secara maksimal tanpa diikuti langkah tegas Penindakan,. Karena itu tugas Penindakan dan Pencegahan harus dilakukan secara simultan dengan kecepatan yang sama.  Penindakan itu harus ditujukan untuk mencapai dua tujuan besar yakni : mengembalikan uang negara sebesar-besarnya dan mampu menciptakan deterrent effect. Sementara Pencegahan harus ditujukan pada terbentuknya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, karakter antikorupsi masyarakat dalam semua level, dan meningkatkan peran serta/dukungan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.  Calon membagi makalah ini dalam tiga bahasan sesuai dengan materi pertanyaan yang disampaikan. Ketiganya adalah Penindakan, KoordinasiSupervisi dan Capacity Building. 1. PENINDAKAN  Sesuai dengan amanat UU No 30 Tahun 2002, tugas penindakan KPK meliputi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Kewenangan KPK dalam bidang Penindakan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kewenangan Kejaksaan dalam mengusut perkara-perkara korupsi. Memang ada beberapa perbedaan namun lebih kepada kewenangan khusus yang dimiliki oleh KPK. Namun secara garis besar kewenangan KPK dengan Kejaksaan sama.  Perbedaan yang bersifat khusus itulah yang kemudian bisa membedakan tupoksi KPK dan Kejaksaan maupun Kepolisian dalam melaksanakan kewenangan penindakan. Beberapa diantaranya misalnya, berkaitan dengan 2 alat bukti permulaan . Jika Kepolisian dan Kejaksaan dalam mengusut tindak pidana korupsi, menemukan 2 alat bukti tersebut di tingkat penyidikan, sehingga disimpulkan penetapan tersangka maka KPK untuk memperoleh 2 alat bukti permulaan yang cukup dilakukan dalam proses penyelidikan (Pasal 44 ayat 2 UU 30 Tahun 2002).

2













Disisi yang lain, secara tidak langsung berimbas pada KPK yang tidak diberi kewenangan untuk mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).maupun Penuntutan (pasal 40 UU 30 th 2002) Karena dalam proses penyelidikan KPK harus benar-benar memperoleh dua alat bukti permulaan yang cukup. sehingga ketika proses penyidikan, tidak ada lagi keraguan tentang bukti-bukti. Setelah melalui proses penyidikan, kewenangan yang lain adalah penuntutan. Dalam penuntutan KPK membawa perkara ke sidang Pengadilan Tipikor. Disinilah dibutuhkan kepiawaian jaksa KPK dalam membuktikan dakwaan di sidang pengadilan. Jika proses penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik tidak firm maka jaksa penuntut KPK akan mengalami kesulitan dalam menyusun dakwaan atau tuntutan. Karena Jaksa tidak mampu membuktikan di siding pengadilan, maka Hakim akan melihat berdasarkan keyakinannya dari bukti-bukti yang disampaikan oleh jaksa di sidang pengadilan. Disinilah sebuah perkara yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bisa diputus bebas.. Putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim tentu sangat mungkin. Hakim, berdasarkan keyakinan tentu memiliki independensi dalam melihat fakta dan bukti bukti di persidangan. Baik berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, ahli maupun dari bukti-bukti yang ada. Dan tentu dimungkinkan hakim memutus perkara korupsi dengan memutus bebas. Agar tidak diputus bebas, maka Jaksa harus mampu membuktikan fakta-fakta yang ada, bukti-bukti yang diperoleh sewaktu proses penyidikan, disinilah pentingnya kekuatan alat bukti atau barang bukti. Sesuai dengan yang diatur dalam KUHP maupun Undangundang No 30 tahun 2002. Pasal 44 UU 30 tahun 2002, beberapa ayat menyebut dua alat bukti termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik. Cara memperoleh bukti-bukti harus melalui cara-cara yang legal dan dilakukan oleh instansi berwenang. Seperti misalnya, rekaman atau sadapan. Hasil rekaman dan sadapan tentu bisa digunakan sebagai alat bukti jika dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini penegak hukum seperti KPK. Hasil sadapan juga begitu harus melalui proses menyadap berdasarkan hukum lawfull interception. Tidak dibenarkan menyelidiki perkara pidana korupsi atau pidana yg lain, dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum. Berkaitan dengan perekaman pembicaraan dalam kaitan dengan kasus Freeport yg sedang ramai diperbincangkan,. Ada beberapa hal yang perlu dicermati. Perekaman itu dilakukan oleh pihak yang diberi kewenangan untuk merekam pembicaraan jika itu akan dijadikan bukti. Namun demikian, rekaman itu, jika dilakukan oleh pihak yg tidak punya otorisasi merekam, bisa menjadi semacam petunjuk untuk kemudian menjadi bukti tentu harus melalui proses yang panjang.

3

Keabsahan rekaman misalnya, kemudian pihak-pihak yang melakukan pembicaraan yang direkam, juga isi rekaman itu sendiri apakah bisa masuk dalam kategori atau memnuhi unsur-unsur pidana. Jadi masih perlu tahapan yang cukup panjang, untuk menyimpulkan apakah tindakan itu legal dan bisa dijadikan dasar mengusut kasus pidana, dalam hal ini korupsi. 2. KOORDINASI DAN SUPERVISI  Sesuai dengan tupoksinya (Pasal 6 huruf a dan b UU 30 tahun 2002), KPK mempunyai kewenangan untuk melakukan koordinasi dan supervisi. Tugas koordinasi dan supervisi meliputi bidang penindakan dan pencegahan. Bidang penindakan meliputi supervisi dan koordinasi dengan pihak kejaksaan, kepolisian. Fungsi supervisi lebih banyak kepada penanganan perkara-perkara yang ditangani oleh Kejakasaan dan Kepolisian. Termasuk melakukan monitoring terhadap penanganan perkara tersebut,.  Dalam fungsi ini KPK berperan sebagai trigger melalui apa yang disebut sebagai trigger mechanism, dalam menjalankan fungsi ini, KPK melakukan supervisi dan monitoring terhadap penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan dan kepolisian. KPK bisa memberi bantuan tidak hanya berkaitan penanganan perkara, namun bisa juga menggunakan kewenangan KPK yang tidak dipunyai oleh Kejaksaan dan Kepolisian untuk membantu penyelesaian perkara.  KPK dapat melakukan monitoring dengan cara melakukan gelar perkara bersama, dan juga memantau pelaksanaan pengusutan perkara tentu harus didahului oleh dikirimkan nya SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) dari Kepolisian maupun Kejakasaan.  Didalam fungsi ini KPK dan Kepolisin serta Kejaksaan bisa bersinergi. Adalah sebuah keninscayaan bahwa KPK memerlukan Kepolisian dan Kejaksaan. Gesekan-gesekan yang terjadi seperti yang KPK dengan Kepolisian yang dikenal dengan cicak versus buaya lebih dikarenakan cara “berkomunikasi” KPK yang kurang tepat. Baik dari personal Pimpinan KPK nya maupun secara kelembagaan. Hubungan antara POLRI, KPK, KEJAKASAAN harus didasari pada saling membutuhkan, tidak bersikap arogan dan mengedepankan komunikasi yang baik.  Kontribusi “ramai” nya KPK dengan Polri beberapa waktu yang lalu lebih dikarenakan cara berkomunikasi KPK yang jelek, baik Pimpinan nya maupun secara Kelembagaan. 3. CAPACITY BUILDING (Membangun Kelembagaan)  Membangun kelembagaan (capacity building) tidak hanya dari sisi SDM, Infrastuktur lembaga namun juga perangkat aturan atau UU. Pembangun kelembagaan tersebut pertama harusnya terpotret dari tujuan atau fokus kerja KPK ke depan. Kedepan KPK harus memberikan porsi yang sama baik dari sisi pencegahan maupun penindakan.

4















Tugas penindakan harus fokus pada tujuan mengembalikan uang negara yang dikorupsi dan menciptakan efek jera yang maksimal. Upaya ini bisa dimaksimalkan diantaranya dengan menerapkan UU TPPU (No 8 Tahun 2010). Selain itu upaya penindakan juga harus mampu member efek jera yang maksimal. Tugas mencegah terjadinya korupsi atau tugas Pencegahan pada dasarnya tujuan akhirnya adalah pembentukan masyarakat anti korupsi dengan terciptanya karakter anti korupsi, terwujudnya sebuah sistem birokrasi yang antikorupsi, kesadaran dan kepedulian masyarakat secara aktif dalam gerakan pemberantasan korupsi. Dan tentu saja, agar masyarakat mendukung kiprah KPK. Salah satu yang sudah dibangun KPK adalah menciptakan blue print tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui Sistem Integritas Nasional. Sistem Integritas Nasional menjadi semacam peringatan dini (early warning system), terhadap perilaku koruptif di lembaga pemerintahan. Di dalamnya mencakup desain sumber daya manusia, tata kelola hingga fraud control atau pengawasan potensi penyelewengan. Keduanya harus dilakuan secara simultan, terintegrasi dengan kecepatan yang sama. Tidak mungkin mengedepankan pencegahan dan tidak akan efektif jika tidak dibarengi oleh upaya penindakan, demikian sebaliknya. Selain soal pembangunan SDM dengan meningkatkan jumlah secara kuantitas maupun kualitas, juga perlu dikuatkan insfrastruktur KPK seperti gedung, kemampuan alat sadap maupun perangkat pelengkap lainnya. Tidak kalah penting dalam menguatkan KPK juga perlu didukung oleh UU yang memperkuat KPK. Tidak hanya UU KPK (30 tahun 2002) saja, namun juga harus disinkronkan dengan Kitab Undangundang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun UU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penulis ambil contoh dalam UU no. 30 Tahun 2002 masih perlu diperkuat dengan adanya sanksi terkait dengan Laporan Harta Kekayaan penyelenggara Negara. Disana tidak ada pasal-pasal hukuman secara pidana jika tidak melaporkan hartanya. Sementara setiap PN diwajibkan melaporkan harta kekayaan nya. Selain itu, UU 30 tahun 2002 juga perlu diperkuat dengan pasalpasal perampasan aset yang lebih detail serta mekanisme penyadapan secara rinci yang selama ini tidak ada dalam UU 30 Tahun 2002. Mekanisme yang dimaksud adalah tata cara penyadapan. Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, tata cara penyadapan haruslah diatur melalui undang-undang.

5

3. Beberapa hal lain yang menjadi pokok-pokok pembahasan diantaranya adalah sebagai berikut :  Bagaimana pendapat calon mengenai revisi UU tentang KPK, apakah akan melemahkan atau akan menempatkan KPK pada posisi yang tepat, dan apakah calon mempunyai terobosan apabila menjadi Pimpinan KPK.  Meminta penjelasan calon terkait kasus Burhanudin Abdullah, apakah benar Calon meminta data kepada penyidik.  Meminta penjelasan calon terkait kasus OC Kaligis, bahwa tim penyidik yang ditugaskan tidak mempunyai sertifikasi penyidik sebanyak 5 orang, dan diduga sering terjadi pertentangan antara Pimpinan KPK yaitu Abraham Samad dan Bambang Widjajanto.  Klarifikasi kepada Calon terkait dengan kedatangan Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan ke KPK.  Calon menjelaskan terkait LHKPN, bahwa setelah diverifikasi, dimasukan dalam berita acara negara dan tidak dimuat semuanya, dan tidak disebar ke manapun juga.  Calon menjelaskan bahwa penyadapan harus diproses melalui jalur hukum, dan terkait revisi UU KPK, calon berpandangan bahwa isi draft RUU tersebut terkesan melemahkan KPK.  Meminta pandangan calon terkait SOP KPK, apakah dibuat sedemikian rupa untuk digunakan bagi semua lini (eksekutif, legislatif dan yudikatif). Bahwa terkadang penetapan tersangka anggota DPR RI dirasa jauh dari keadilan.  Diharapkan agar visi dan misi calon untuk menyeimbangkan antara penindakan dan pencegahan dapat betul-betul dilaksanakan, dan KPK berfungsi sebagai lembaga yang mendorong lembaga Kepolisian dan Kejaksaan menjadi lebih baik dalam penanganan kasus korupsi.  Bagaimana pandangan calon mengenai pembidangan yang diusulkan oleh Pansel Capim KPK, dan benarkah sebelum melakukan pembidangan, Pansel terlebih dahulu berkonsultasi kepada calon.  Meminta klarifikasi terkait pendapat calon, apakah dibenarkan Pimpinan KPK meminta BAP terhadap perkara yang belum sempurna dan klarifikasi terkait pengalaman calon sebagai tim investigasi di majalah Tempo.  Calon berpandangan bahwa untuk revisi UU KPK, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu memperbaiki KUHP dan KUHAP.  Calon berpandangan bahwa BAP yang diterima oleh media, dimungkinkan berasal dari pengacara dan belum tentu berasal dari penegak hukum. Calon menjelaskan bahwa penindakan memiliki 2 (dua) unsur yaitu pengembalian uang negara dan memberikan efek jera. Bahwa terdapat kewenangan KPK yang lebih besar dari penindakan, diantaranya supervisi, pencegahan dan monitoring. Bahwa dalam pencegahan dan penindakan harus bersinergi. Penindakan harus sedapat mungkin mengembalikan kerugian negara, dan membangun sistem yang menutup terjadinya korupsi dan membangun manusia yang tidak korupsi.  Pandangan calon mengenai Dewan Pengawas, yaitu, hanya mengawasi etika Pimpinan KPK, dan harus bersifat independen.

6

 Pandangan calon bahwa dalam konteks koordinasi dan supervisi ke depan harus dibangun dengan asas saling percaya, agar tidak ada kecurigaan antar institusi / lembaga negara. Selain hal tersebut, terkait dengan capacity building, ke depannya harus dibangun untuk memperkuat fungsi pencegahan.  Apakah alat sadap yang digunakan oleh KPK telah memenuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan, terkait dengan wacana pencalonan Abraham Samad sebagai Cawapres.  Terkait dengan kasus Novel Baswedan, Calon menjelaskan bahwa menjadi tugas dari KPK untuk meminta penangguhan penahanan, namun kewenangan sepenuhnya berada di pihak Kepolisian.  Calon menjelaskan bahwa SOP telah diberikan ke DPR dan penyidik yang menangani kasus OC Kaligis adalah merupakan penyidik KPK, sehingga tidak benar apabila dikatakan ada penyidik yang tidak bersertifikasi. Semua penyidik KPK bersertifikasi dan diberikan training terlebih dahulu selama 9 (sembilan) bulan.  Calon menjelaskan bahwa terkait kasus Burhanudin Abdullah, calon tidak mengetaui dan saat itu hanya sebagai staf, sehingga tidak mempunyai akses terhadap suatu kasus.  Calon menjelaskan bahwa calon sudah tidak menjadi wartawan Tempo dan tidak mempunyai hubungan lagi dengan majalah Tempo.  Calon menjelaskan bahwa prosedur penyadapan sangat rigid, dan siapapun dapat melakukan rekaman, dan apakah rekaman tersebut bisa menjadi bukti/tidak, tergantung dari konten rekaman tersebut.  Meminta penjelasan, apakah dimungkinkan Pimpinan KPK meminta BAP, sebelum perkara tersebut selesai.  Klarifikasi terkait lama pengalaman calon dalam bidang jurnalistik investigasi, apakah selama 5 tahun / 1 tahun.  Calon menjelaskan bahwa selama ini ada kritik bahwa KPK piawai dalam penanganan kasus sederhana dan mudah pembuktiannya.  Bahwa pembangunan sistem informasi dan data sangatlah penting dimiliki oleh KPK untuk mendukung kinerja KPK ke depan yang lebih baik sebagaimana diharapkan masyarakat banyak.  Terkait dengan syarat-syarat menjadi Pimpinan KPK, khususnya berkaitan dengan pengalaman minimal 15 tahun, calon berpandangan bahwa hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh Pansel, namun dikembalikan kepada anggota Komisi III yang berkompeten menilai hal tersebut.  Calon menjelaskan bahwa Pimpinan KPK tidak harus paham hukum, misalnya paham mengenai penyidikan dan penuntutan, karena KPK memiliki tugas-tugas lain selain hukum yaitu manajemen komunikasi, koordinasi dan juga supervisi yang masing-masing memiliki skill yang berbeda-beda.  Calon menjelaskan bahwa sebelum dilakukan revisi terhadap UU KPK seyogiayanya diselesaikan terlebih dahulu RUU KUHP dan RUU KUHAP, sebagaimana dalam kesimpulan rapat antara KPK dan Komisi III DPR RI beberapa waktu yang lalu. Selain itu, dalam Revisi UU KPK jelas bahwa KPK dilemahkan seperti pengaturan mengenai SP3 dan penyadapan.  Calon berpendapat bahwa yang lebih banyak ditangani oleh KPK adalah aparat birokrasi/Pejabat Negara dibandingkan anggota DPR atau DPRD. Oleh karena itu, KPK tidak pernah melakukan target-target tertentu kepada institusi apapun atau siapapun itu.

7

4. Sesi terakhir calon telah menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi III DPR RI

III. PENUTUP Rapat diskors pada pukul 20.00 WIB

8

9

10

11