KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG SELAKU KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KOORDINATOR WILAYAH PROVINSI LAMPUNG Nomor : 01 / ULP.LPG /SK/I/2016 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KOORDINATOR WILAYAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016 KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN MAHKAMAH AGUNG RI KOORDINATOR WILAYAH PROVINSI LAMPUNG Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 130 : a. ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai lembaga yang memberikan pelayanan dibidang Pengadaan Barang/Jasa di Empat Lingkungan Peradilan pada masing-masing koordinator wilayah Mahkamah Agung Republik Indonesia; b.
bahwa guna memenuhi kewajiban tersebut pada huruf a, diperlukan adanya suatu Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Empat Lingkungan Peradilan pada masing-masing koordinator wilayah Mahkamah Agung Republik Indonesia;
c.
bahwa guna memenuhi kewajiban tersebut pada huruf a dan huruf b, diperlukan adanya suatu Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan yang mendukung Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah pada empat lingkungan Peradilan pada masing-masing koordinator wilayah Mahkamah Agung Republik Indonesia;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Koordinator Wilayah Provinsi Lampung tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengadaan Koordinator Wilayah
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016; e.
Mengingat
Memperhatikan
bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Koordinator Wilayah Provinsi Lampung ini dipandang cakap dan mampu bertugas sebagai Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Koordinator Wilayah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.
: 1.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
3.
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5.
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
:
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 62/SEK/SK/12/2015 Tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Koordinator Wilayah Di Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
Pertama
:
Kedua
:
KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG SELAKU KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KOORDINATOR WILAYAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KOORDINATOR WILAYAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016. Menetapkan dan menunjuk yang tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Koordinator Wilayah Provinsi Lampung sebagai Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Mahkamah Agung RI Koordinator Wilayah Provinsi Lampung sebagaimana tersebut dalam lampiran putusan ini. Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan yang dibentuk terdiri dari : 1. Pokja Pengadaan Barang/Jasa meliputi ATK, Sewa Peralatan dan Mesin, Alat pengolah data, Meubelair, Hotel/akomodasi, Catering dan Jasa lainnya; 2. Pokja Pengadaan Barang/Jasa Teknologi Informasi meliputi
Pemeliharaan IT, Jaringan dan Jasa Lainnya terkait IT ; 3. Pokja Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi meliputi Renovasi, Pembangunan Gedung dan Bangunan serta Sarana dan Prasarana. Ketiga
:
Susunan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Koordinator Wilayah Provinsi Lampung terdiri dari : 1. Ketua 2. Sekretaris; dan 3. Anggota
Keempat
:
Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Koordinator Wilayah Provinsi Lampung mempunyai fungsi dan tugas : a. Fungsi Kelompok Kerja Pengadaan adalah melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di Koordiantor Wilayah Provinsi Lampung sampai dengan ditetapkannya pemenang, dengan nilai : 1. pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan 2. pengadaan jasa konsultansi, di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). b. Tugas Kelompok Kerja Pengadaan adalah : 1. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; 2. menetapkan dokumen pengadaan; 3. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; 4. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Mahkamah Agung, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta Portal Pengadaan Nasional melalui Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE); 5. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; 6. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap dokumen yang masuk; 7. menjawab sanggahan; 8. menetapkan penyedia barang/jasa untuk : 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); 9. menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK; 10. menyimpan dokumen asli pemilihan barang/jasa; 11. membuat laporan mengenai proses dan hasil
pengadaan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Mahkamah Agung RI Koordinator Wilayah Provinsi Lampung; 12. mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Mahkamah Agung RI Koordinator Wilayah Provinsi Lampung. Kelima
:
Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Koordinator Wilayah Provinsi Lampung ini mulai untuk pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Bandar Lampung Pada Tanggal : 4 Januari 2016
SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI; 2. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang; 3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung; 4. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung; 5. Arsip;
LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG SELAKU KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KOORDINATOR WILAYAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 01 / ULP.LPG /SK/I/2016 TANGGAL : 4 JANUARI 2016
SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA I PENGADAAN BARANG DAN JASA, MELIPUTI: ATK, SEWA PERALATAN DAN MESIN, ALAT PENGOLAH DATA, MEUBELAIR, HOTEL/AKOMODASI, CATERING DAN JASA LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2016 No Nama . 1. A.Fathurrohman,SH.MH 2. Siti Aminah,S.Fil.I.,MH. 3. 4.
Sumardi Rygo Iman Phalipi,SH.MH. 5. Novrial Syah,S.Kom 6. Tri Lisyani,S.I.Kom. 7. Tugiman 8. Hardini Tawangsari,S.Si.,MH. 9. Kuarta Tursina S,SH. 10. Endang Prihanti Soekamto,SH.MH.
Unit Kerja
Jabatan
PA. Tanjungkarang PTA. Bandar Lampung PN. Kotabumi PN. Sukadana
Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota Anggota Anggota
PN. Kota Agung PN. Gunung Sugih PN. Metro PTA. Bandar Lampung PN.Tanjungkarang PTUN Bandar Lampung
Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG SELAKU KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KOORDINATOR WILAYAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 01/ULP.LPG/SK/I/2016 TANGGAL : 4 JANUARI 2016
SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA II PENGADAAN BARANG DAN JASA TEKNOLOGI INFORMASI, MELIPUTI : PEMELIHARAAN IT, JARINGAN DAN JASA LAINNYA TERKAIT IT TAHUN ANGGARAN 2016 No Nama . 1. M.Agus Wibowo,S.H.,M.H. 2. Rahmat Yannuar,ST. 3. 4. 5. 6. 7. .8.
Alex Wiradi Wijaya,SE. Firnandes,ST. Aziz Sutanto,SE. Adrian Muharom,A.Md. Ahmad Suryadharma,S.S Ludi Azhari,S.H.
Unit Kerja
Jabatan
PA.Metro
Ketua merangkap Anggota
PT. Tanjungkarang
Sekretaris merangkap Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
PT.Tanjungkarang PN. Menggala PN. Kalianda PN. Kota Agung PA. Blambangan Umpu PTUN Bandar Lampung
Anggota
LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG SELAKU KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KOORDINATOR WILAYAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 01/ ULP.LPG/SK/I/2016 TANGGAL : 4 JANUARI 2016
SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA III PENGADAAN BARANG DAN JASA KONSTRUKSI, MELIPUTI: RENOVASI, PEMBANGUNAN GEDUNG DAN BANGUNAN SERTA SARANA DAN PRASARANA TAHUN ANGGARAN 2016 No Nama . 1. Arry Rizka,ST. 2. Damhori,A.Md. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12.
Aznel Mahendra,S.Si.MH. Nengah Suarjaya Agung Noordiansyah,ST. Tri Joko Sulistomo,SH. Kartono Ahmad Subroto,SE.MH. Ruslan Hidayat,SH. Setiarso,S.Kom. Yopa Gustiawan,S.Kom.
Unit Kerja PT.Tanjungkarang PTUN Bandar Lampung PT. Tanjungkarang PN. Metro PA. Kalianda PA. Kalianda PA. Metro PA.Tanjungkarang PN.Gunung Sugih PN. Liwa PN.Blambangan Umpu
Jabatan Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
