BAB XXVII BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 540 Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah, terdiri dari: a. Kepala Badan; b. Sekretaris, membawahkan: 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Kepala Sub Bagian Keuangan; 3. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. c. Bidang Pengkajian Dampak dan Penegakan Hukum Lingkungan, membawahkan: 1. Kepala Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan; 2. Kepala Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan. d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, membawahkan: 1. Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air, Laut, Tanah, dan Udara; 2. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah B3. e. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, membawahkan: 1. Kepala Sub Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Alam; 2. Kepala Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Sumberdaya Air, Pesisir dan Laut. f.
Bidang
Komunikasi,
Peningkatan
Sumber
Daya
Alam
dan
Pemberdayaan Masyarakat Pengelola Lingkungan, membawahkan: 1. Sub Bidang Komunikasi Lingkungan; 2. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Pengelola Lingkungan. g. Unit Pelaksana Teknis; h. Jabatan Fungsional. - 658 -
Bagian Kedua Kepala Badan Pasal 541 (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 540 huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pembinaan dan pengendalian teknis analisis mengenai pengkajian dampak dan penegakan hukum lingkungan; b. perumusan kebijakan pembinaan koordinasi teknis pengendalian pencemaran lingkungan; c. perumusan
penandatanganan
rekomendasi
teknis
pelayanan
perizinan di bidang Lingkungan Hidup; d. perumusan kebijakan pembinaan koordinasi teknis konservasi sumberdaya
alam,
pengendalian
rehabilitasi
dan
kerusakan
lingkungan hidup; e. pengembangan program komunikasi, peningkatan sumberdaya alam dan pemberdayaan masyarakat pengelola lingkungan; f. penataan dan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merumuskan
rencana
operasional
Badan
Lingkungan
Hidup
Daerah; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merumuskan
dan
mengoordinasikan
pengkajian
dampak
dan
penegakan hukum lingkungan; e. merumuskan bahan kebijakan operasional pengkajian dampak dan penegakan hukum lingkungan; f. merumuskan dan mengoordinasikan pengendalian pencemaran lingkungan; g. menandatangani rekomendasi teknis pelayanan perizinan di bidang Lingkungan Hidup; h. merumuskan bahan kebijakan operasional konservasi SDA dan pengendalian kerusakan lingkungan; - 659 -
i. merumuskan kebijakan teknis komunikasi, peningkatan SDM dan pemberdayaan masyarakat pengelola lingkungan; j. merumuskan
dan
mengembangkan
program
komunikasi,
peningkatan sumberdaya manusia dan pemberdayaan masyarakat pengelola lingkungan; k. merumuskan dan menetapkan perizinan di bidang lingkungan hidup yaitu izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B-3) skala provinsi; l. mengoordinasikan lingkungan
pembinaan
hidup
dengan
dan
pengendalian
Pemerintah,
pengelolaan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kota; m. mengoordinasikan
pembinaan
dan
pengendalian
pengelolaan
lingkungan hidup dengan Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi; n. merumuskan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; o. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan: a. Sekretaris; b. Kepala
Bidang
Pengkajian
Dampak
dan
Penegakan
Hukum
Lingkungan; c. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan; d. Kepala Bidang Konservasi Sumberdaya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan; e. Kepala Bidang Komunikasi, Peningkatan Sumberdaya Manusia, dan Pemberdayaan Masyarakat Pengelola Lingkungan; f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan; g. Jabatan Fungsional. Bagian Ketiga Sekretaris Pasal 542 (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541 ayat (4) huruf a, mempunyai melaksanakan
tugas
pokok
perumusan
mengoordinasikan,
membantu rencana
monitoring,
urusan
Kepala program
Badan dan
administrasi
dalam
kegiatan,
umum
dan
kepegawaian, keuangan, serta perencanaan evaluasi dan pelaporan.
- 660 -
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusunan rencana program dan kegiatan, sesuai dengan bidang tugasnya; b. perumusan
kebijakan,
pembinaan,
dan
pedoman,
pengembangan
standarisasi, administrasi
koordinasi, umum
dan
kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan; c. perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan; d. pelaksanaan standarisasi
evaluasi, program
supervisi,
dan
administrasi
pelaporan
umum
dan
kebijakan
kepegawaian,
keuangan, serta evaluasi dan pelaporan; e. penyiapan data dan bahan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan; f. pengelolaan
urusan
administrasi
umum
dan
kepegawaian,
keuangan, penyusunan program evaluasi, dan pelaporan; g. pengelolaan dan penyelenggaraan data dan informasi. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan operasional di lingkungan kesekretariatan Badan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan; e. merencanakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan; f. merencanakan
bahan
rumusan
rancangan
kebijakan
teknis
penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan, dan efisiensi tatalaksana badan; g. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. - 661 -
(4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan: a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Kepala Sub Bagian Keuangan; c. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. Paragraf 1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 543 (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris
dalam
melaksanakan
penyiapan
administrasi
surat
menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian, dan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan. (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun
rencana
operasional
Sub
Bagian
Umum
dan
Kepegawaian; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. melaksanakan administrasi ketatausahaan badan; e. melaksanakan urusan rumah tangga badan; f. melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan; g. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang badan; h. melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset badan; i. melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup badan; j. melaksanakan fungsi kehumasan; k. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 2 Kepala Sub Bagian Keuangan - 662 -
Pasal 544 (1) Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542 ayat (4) huruf b,mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan Badan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Keuangan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyiapkan rencana anggaran kas kegiatan di lingkungan badan; e. menyiapkan data, perhitungan anggaran dan belanja badan; f. mengoreksi konsep pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja badan dari sumber APBD maupun APBN; g. melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan badan; h. menyusun laporan keuangan badan; i. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 3 Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Pasal 545 (1) Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan program dan kegiatan, evaluasi, dan pelaporan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; - 663 -
c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. mengoordinasikan penyusunan konsep Rencana Strategis (Renstra) badan; e. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja (Renja) badan; f. mengoordinasikan rencana
penyusunan
pembangunan
laporan
jangka
kinerja
menengah
badan,
daerah,
bahan Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Daerah (LKPD) badan. g. mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran belanja badan yang bersumber dari APBD maupun APBN; h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan badan; i. melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah pusat untuk provinsi dan kabupaten/kota; j. melaksanakan pengelolaan data dan informasi badan; k. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Bagian Keempat Kepala Bidang Pengkajian Dampak dan Penegakan Hukum Lingkungan Pasal 546 (1) Kepala Bidang Pengkajian Dampak dan Penegakan Hukum Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas
pokok
membantu
Kepala
Badan
dalam
melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengkajian dampak dan penegakan hukum lingkungan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengkajian Dampak dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan dan penyusunan bahan pembinaan teknis pengkajian dampak lingkungan; b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pembinaan teknis analisis mengenai dampak lingkungan; c. pelaksanaan dan penyusunan bahan pembinaan teknis penegakan hukum lingkungan. - 664 -
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengkajian Dampak dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan operasional Bidang Pengkajian Dampak dan Penegakan Hukum Lingkungan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan bahan rumusan kebijaksanaan teknis pengkajian dampak dan penegakan hukum lingkungan; e. merencanakan
bahan
rumusan
kebijaksanaan
operasional
pengkajian dampak dan penegakan hukum lingkungan; f. merencanakan bahan rencana program bidang pengkajian dampak dan penegakan hukum lingkungan; g. menyusun bahan dan memfasilitasi rekomendasi teknis pelayanan perizinan bidang lingkungan hidup; h. merencanakan
bahan
laporan/pengaduan
pengelolaan masyarakat
dan dan
tindak
lanjut
atas
hasil
pengawasan
pengendalian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; i. merencanakan pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; j. merencanakan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan bidang pengkajian dampak dan penegakan hukum lingkungan; k. merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; l. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala Bidang Pengkajian Dampak dan Penegakan Hukum Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan: a. Kepala Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan; b. Kepala Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan. Paragraf 1 Kepala Sub BidangPengkajian Dampak Lingkungan - 665 -
Pasal 547 (1) Kepala Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengkajian Dampak dan Penegakan Hukum Lingkungan
dalam
melaksanakan
penyusunan
dan
pelaksanaan
kebijakan pengkajian dampak lingkungan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi teknis pengkajian dampak lingkungan; e. melaksanakan
rumusan
kebijaksanaan
teknis
operasional
pengkajian dampak lingkungan; f. melaksanakan
penyusunan
program
pengkajian
dampak
lingkungan yang meliputi pembinaan teknis Amdal, pembinaan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantaun lingkungan; g. menyusun bahan dan memfasilitasi rekomendasi teknis pelayanan izin lingkungan; h. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan pengkajian dampak lingkungan; i. melaksanakan
koordinasi
dan
operasional
dengan
lembaga,
Pemerintah Kabupaten Kota dan instansi lain dalam hal pengkajian dampak lingkungan; j. melaksanakan pembinaan pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan
pemantauan
lingkungan
hidup
yang
dilakukan
oleh
Kabupaten/Kota bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal dan UKL/UPL dalam wilayah Provinsi; k. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
- 666 -
Paragraf 2 Kepala Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Pasal 548 (1) Kepala Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengkajian Dampak dan Penegakan Hukum Lingkungan
dalam
melaksanakan
penyusunan
dan
pelaksanaan
kebijakan bidang penegakan hukum lingkungan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. melaksanakan
kebijakan
teknis
penataan,
Pentaatan,
dan
penegakan hukum lingkungan; e. melaksanakan kebijakan operasional penataan, pentaatan, dan penegakan hukum lingkungan; f. melaksanakan
program
penataan,
pentaatan,
dan
penegakan
hukum lingkungan yang meliputi pidana, perdata, dan administrasi lingkungan; g. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan penataan, pentaatan, dan penegakan hukum lingkungan; h. melaksanakan koordinasi dalam pengelolaan dan tindak lanjut atas laporan/pengaduan
masyarakat
dan
hasil
pengawasan
pengendalian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; i. melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; j. melaksanakan koordinasi dalam penerapan paksaan pemerintah terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup skala Provinsi; k. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
- 667 -
Bagian Kelima Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Pasal 549 (1) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu
Kepala
Badan
Lingkungan
Hidup
Daerah
dalam
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusunan
bahan
dan
pelaksanaan
pembinaan
teknis
pengendalian pencemaran air, laut, tanah, dan udara; b. penyusunan bahan dan pelaksanaan pembinaan teknis koordinasi pelaksanaan pengendalian pengelolaan limbah domestik, limbah B3 dan B3 serta proses perizinan. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan
kegiatan
operasional
Bidang
Pengendalian
Pencemaran Lingkungan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan
bahan
rumusan
kebijakan
teknis
bidang
pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah; e. merencanakan
bahan
rumusan
kebijakan
operasional
bidang
pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah; f. merencanakan
program
bidang
pengendalian
pencemaran
pelaksanaan
pemantauan,
lingkungan dan pengelolaan limbah; g. merencanakan,
mengoordinasikan
pengawasan, pengendalian, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah; h. merencanakan pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah; - 668 -
i. merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; j. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan: a. Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air, Laut, Tanah, dan Udara; b. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah B3. Paragraf 1 Kepala Sub BidangPengendalian Pencemaran Air, Laut, Tanah dan Udara Pasal 550 (1) Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air, Laut, Tanah, dan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 549 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran
Lingkungan
dalam
melaksanakan
penyusunan
dan
pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian pencemaran air, laut, tanah dan udara. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air, Laut, Tanah, dan Udara mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun
rencana
operasional
Sub
Bidang
Pengendalian
Pencemaran Air, Laut, Tanah, dan Udara; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. melaksanakan kebijakan teknis pengendalian pencemaran air, laut, tanah dan udara; e. melaksanakan kebijakan operasional pengendalian pencemaran air, laut, tanah dan udara; f. melaksanakan program pengendalian pencemaran air, laut, tanah, dan udara; g. melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan pengendalian pencemaran air, laut, tanah, dan udara;
- 669 -
h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dalam hal pengendalian pencemaran air, laut, tanah, dan udara; i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait; l. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 2 Kepala Sub BidangPengelolaan Limbah Domestik dan Limbah B3 Pasal 551 (1) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 549 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
dalam
melaksanakan
penyusunan
dan
pelaksanaan
kebijakan pengendalian limbah domestik, limbah B3, dan B3. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah B3 mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah B3; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. melaksanakan kebijakan teknis Pengelolaan limbah domestik, limbah B3 dan B3; e. melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan limbah domestik, limbah B3 dan B3; f. melaksanakan program pengelolaan limbah domestik, limbah B3 dan B3; g. menyusun bahan dan memfasilitasi rekomendasi teknis pelayanan perizinan pengelolaan limbah B3; h. melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan Pengelolaan limbah domestik, limbah B3 dan B3;
- 670 -
i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dalam hal Pengelolaan limbah domestik, limbah B3 dan B3; j. melaksanakan
pengawasan
perlindungan
lapisan
ozon
skala
Provinsi; k. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Bagian Keenam Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pasal 552 (1) Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541 ayat (4) huruf d, Lingkungan
mempunyai
tugas
pokok
membantu
Kepala
Badan
Lingkungan Hidup Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan konservasi, dan rehabilitasi sumber daya alam, serta pengendalian kerusakan lingkungan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusunan bahan dan pelaksanaan pembinaan teknis koordinasi pelaksanaan pengendalian konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam; b. penyusunan bahan dan pelaksanaan pembinaan teknis koordinasi pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan yang meliputi kerusakan sumberdaya air, pesisir, dan laut. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan operasional Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
- 671 -
d. merencanakan bahan pengumpulan, updating, dan analisis data potensi sumberdaya alam; e. merencanakan
bahan
penyusunan
rumusan
kebijakan
teknis
konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam, serta pengendalian kerusakan lingkungan; f. merencanakan bahan penyusunan rumusan kebijakan operasional konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam, serta pengendalian kerusakan lingkungan; g. merencanakan bahan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pemantauan
pengelolaan
sumber
daya
alam,
lahan,
hutan,
keanekaragaman hayati, sumberdaya air, danau, pesisir, dan laut; h. merencanakan bahan pelaksanaan Program Konservasi
dan
rehabilitasi,
serta
dan atau kegiatan
pengendalian
pemanfaatan
sumber daya alam, lahan, hutan, keanekaragaman hayati, sumber daya air, danau, pesisir dan laut; i. merencanakan pengendalian
bahan
pelaksanaan
analisis,
evaluasi,
pemantauan, dan
pengawasan,
penyusunan
laporan
pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam, serta pengendalian kerusakan lingkungan; j. merencanakan pelaksanaan operasional terkait kegiatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam, serta pengendalian kerusakan lingkungan; k. merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; l. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan
Lingkungan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
membawahkan: a. Kepala Sub Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Alam; b. Kepala Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Sumberdaya Air, Pesisir, dan Laut. Paragraf 1 Kepala Sub Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Alam
- 672 -
Pasal 553 (1) Kepala Sub Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan
Pengendalian
Kerusakan
Lingkungan
dalam
melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Alam mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun
rencana
operasional
Sub
Bidang
Konservasi
dan
Rehabilitasi Sumberdaya Alam; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. melaksanakan kebijaksanaan teknis konservasi sumber daya alam; e. melaksanakan kebijaksanaan operasional konservasi sumber daya alam; f. melaksanakan kebijaksanaan teknis rehabilitasi sumber daya alam; g. melaksanakan kebijaksanaan operasional rehabilitasi sumber daya alam; h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan program dan atau kegiatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam i. melaksanakan konservasi dan rehabilitasi kerusakan sumber daya alam lahan, hutan, keanekaragaman hayati; j. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 2 Kepala Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Sumberdaya Air, Pesisir dan Laut Pasal 554 (1) Kepala Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Sumberdaya Air, Pesisir dan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Konservasi Sumber - 673 -
Daya
Alam
dan
Pengendalian
Kerusakan
Lingkungan
dalam
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian kerusakan sumberdaya air, pesisir, dan laut. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Sumberdaya Air, Pesisir, dan Laut mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun
rencana
operasional
Sub
Bidang
Pengendalian
Kerusakan Sumberdaya Air, Pesisir dan Laut; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. melaksanakan
kebijaksanaan
teknis
pengendalian
kerusakan
sumberdaya air, pesisir, dan laut; e. melaksanakan kebijaksanaan operasional pengendalian kerusakan sumberdaya air, pesisir, dan laut; f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan program dan atau kegiatan pengendalian kerusakan sumberdaya air, pesisir, dan laut; g. melaksanakan konservasi dan rehabilitasi kerusakan sumber daya alam lahan, hutan, dan keanekaragaman hayati; h. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Bagian Ketujuh Kepala Bidang Komunikasi, Peningkatan Sumber Daya Alam dan Pemberdayaan Masyarakat Pengelola Lingkungan Pasal 555 (1) Kepala Bidang Komunikasi, Peningkatan Sumber Daya Alam dan Pemberdayaan
Masyarakat
Pengelola
Lingkungan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 541 ayat (4) huruf e, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan
komunikasi,
peningkatan
sumber
daya
manusia, dan pemberdayaan masyarakat pengelola lingkungan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Komunikasi, Peningkatan Sumber Daya Alam, dan
- 674 -
Pemberdayaan Masyarakat Pengelola Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyelenggaraan komunikasi lingkungan melalui penyuluhan di bidang pengendalian lingkungan hidup; b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pembinaan serta petunjuk teknis
pelaksanaan
pengembangan
pemberdayaan
masyarakat
(peran serta masyarakat); c. pelaksanaan dan penyusunan bahan pembinaan teknis peningkatan sumber daya manusia pengelola lingkungan hidup; (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Komunikasi, Peningkatan Sumber Daya Alam dan Pemberdayaan Masyarakat Pengelola Lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan
kegiatan
operasional
Bidang
Komunikasi,
Peningkatan Sumber Daya Alam dan Pemberdayaan Masyarakat Pengelola Lingkungan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan
bahan
penyusunan
rumusan
kebijakan
teknis
komunikasi, peningkatan SDM, dan pemberdayaan masyarakat pengelola lingkungan; e. merencanakan bahan penyusunan rumusan kebijakan operasional komunikasi, peningkatan SDM, dan pemberdayaan masyarakat pengelola lingkungan; f. merencanakan bahan peningkatkan kesadaran masyarakat di bidang pengelolaan lingkungan hidup; g. merencanakan dan mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup; h. merencanakan
program
komunikasi,
peningkatan
SDM,
dan
pemberdayaan masyarakat pengelola lingkungan; i. merencanakan evaluasi,
dan
peningkatan
dan
mengoordinasikan
penyusunan
SDM,
dan
laporan
pelaksanaan
pelaksanaan
pemberdayaan
analisis,
komunikasi,
masyarakat
pengelola
lingkungan; j. merencanakan pelaksanaan koordinasi dan operasional dengan unit terkait kegiatan komunikasi, peningkatan SDM, dan pemberdayaan masyarakat pengelola lingkungan;
- 675 -
k. merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; l. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala Bidang Komunikasi, Peningkatan Sumber Daya Alam dan Pemberdayaan
Masyarakat
Pengelola
Lingkungan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), membawahkan: a. Kepala Sub Bidang Komunikasi Lingkungan; b. Kepala Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Pengelola Lingkungan. Paragraf 1 Kepala Sub Bidang Komunikasi Lingkungan Pasal 556 (1) Kepala Sub Bidang Komunikasi Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Komunikasi, Peningkatan Sumber Daya Alam dan Pemberdayaan Masyarakat Pengelola Lingkungan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan komunikasi lingkungan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Komunikasi Lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun
rencana
operasional
Sub
Bidang
Komunikasi
Lingkungan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. melaksanakan penyusunan sistem komunikasi lingkungan, sistem managemen
lingkungan,
sistem
ekolabel,
dan
sistem
audit
lingkungan; e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, dan informasi lingkungan; f. melaksanakan kebijakan teknis sistem informasi lingkungan; g. melaksanakan penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah; - 676 -
h. menyusun bahan peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan; i. melaksanakan
penyebaran
informasi
lingkungan
kepada
masyarakat; j. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 2 Kepala Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Pengelola Lingkungan Pasal 557 (1) Kepala Sub Bidang Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Pengelola Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555 ayat (4) huruf
b,
mempunyai
tugas
pokok
membantu
Kepala
Bidang
Komunikasi, Peningkatan Sumber Daya Alam dan Pemberdayaan Masyarakat Pengelola Lingkungan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan SDM dan pemberdayaan masyarakat pengelola lingkungan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala
Sub
Bidang
Peningkatan
SDM
dan
Pemberdayaan
Masyarakat Pengelola Lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bidang Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Pengelola Lingkungan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. melaksanakan
kebijakan
teknis
peningkatan
SDM
pengelola
lingkungan, yang meliputi aparatur, masyarakat dan dunia usaha; e. melaksanakan
kebijakan
teknis
pemberdayaan
masyarakat
pengelola lingkungan; f. melaksanakan kebijakan operasional pemberdayaan masyarakat pengelola lingkungan; g. melaksanakan program dan pelaksanaan peningkatan SDM dan pemberdayaan masyarakat pengelola lingkungan yang meliputi - 677 -
pemberdayaan masyarakat perkotaan
dan pedesaan, lembaga
lingkungan, dunia usaha dan aparatur pemerintah pengelola lingkungan; h. melaksanakan upaya upaya peningkatan SDM dan pemberdayaan masyarakat; i. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan
pelaksanaan
peningkatan
SDM
dan
pemberdayaan
masyarakat; j. melaksanakan
penyiapan
bahan
pelaksanaan
koordinasi
dan
kerjasama dengan lembaga dan instansi lain terkait peningkatan SDM dan pemberdayaan masyarakat; k. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
- 678 -
